Wakil Wali Kota Tomohon Hadiri Rakor Pemberantasan Korupsi Sulut di KPK-RI
Jakarta, Jurnal123.com — Wakil Wali Kota Tomohon, Sendy G.A. Rumajar, S.E., M.I.Kom., menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi Wilayah Sulawesi Utara Tahun 2025 yang digelar di Aula Bhineka Tunggal Ika, Lantai 6, Gedung Merah Putih KPK-RI, Jakarta, Rabu (13/8/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Rumajar menyampaikan apresiasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) atas inisiatif menggelar pertemuan yang dinilai sebagai langkah strategis memperkuat sinergi dalam upaya pemberantasan korupsi di daerah, khususnya di Provinsi Sulawesi Utara.
“Puji dan syukur patut kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenan-Nya kita dapat hadir di tempat ini. Pemerintah Kota Tomohon mengapresiasi KPK yang telah menginisiasi pertemuan ini,” ujar Rumajar.
Ia memaparkan sejumlah tantangan yang dihadapi Pemkot Tomohon terkait risiko korupsi, antara lain lemahnya sistem pengawasan internal akibat keterbatasan kapasitas dan independensi inspektorat, tingginya penggunaan diskresi tanpa akuntabilitas, minimnya kontrol publik, hingga potensi korupsi dalam pengadaan barang/jasa. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), rendahnya pemahaman ASN mengenai antikorupsi, kurangnya partisipasi masyarakat, serta media lokal yang belum sepenuhnya independen juga menjadi sorotan.
Rumajar berharap KPK dapat mendampingi pemerintah daerah dalam membangun sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program yang lebih baik; memperkuat sistem pengawasan internal; meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran; serta membina aparatur pemerintah agar profesional, berintegritas, dan kompeten.
“Kami berharap kegiatan rapat koordinasi ini semakin meningkatkan kebersamaan dan kerja sama antara pemerintah daerah dan KPK dalam membangun bangsa dan negara yang kita cintai,” tutup Rumajar.
Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, Plt. Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Agung Yudha Wibowo, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV Edi Suryanto, Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, para bupati/wali kota se-Sulawesi Utara, ketua DPRD, sekretaris daerah, inspektur daerah, serta kepala BPKPD/BPKAD se-Provinsi Sulawesi Utara.