Sri Mulyani : Pemerintah Prioritaskan Penggunaab APBN 2020 Untuk Sektor Kesehatan
Jurnal123.com – Menteri Keuangan Sri
Mulyani menyatakan pemerintah akan memprioritaskan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 untuk sektor kesehatan. Prioritas ini dilakukan karena penyebaran virus corona semakin meluas di Indonesia.
Sri Mulyani menjelaskan sektor kesehatan juga akan masuk dalam paket kebijakan fiskal jilid ketiga. Ia mencontohkan, kebijakan yang diambil kemungkinan seperti mempermudah perusahaan untuk memproduksi alat-alat kesehatan dan mengedepankan kebutuhan rumah sakit.
“Permintaan ini kan sedang tinggi, jadi permudah untuk menyediakan peralatan kesehatan, masker, kemudian mungkin ventilator yang dibutuhkan rumah sakit,” ucap Sri Mulyani, Rabu (18/3).
Kemudian, pemerintah juga akan memprioritaskan penggunaan fiskal untuk jaring pengamanan sosial (social safety net). Dengan kata lain, pemerintah berpotensi menambah bantuan sosial (bansos) demi menjaga daya beli masyarakat.
“Banyak opsinya untuk social safety net, misalnya program keluarga harapan (PKH) lalu kartu sembako. Kami lihat juga sektor-sektor informal. Kami masih pelajari,” kata Sri Mulyani.
Selanjutnya, dunia usaha menjadi fokus ketiga oleh pemerintah dan akan masuk dalam paket kebijakan fiskal jilid ketiga. Sri Mulyani bilang dunia usaha butuh sejumlah insentif agar bisa bertahan di tengah ketidakpastian ekonomi karena virus corona.
“Ini membantu agar dunia usaha bisa bertahan, caranya dengan membantu dari sisi arus kasnya,” jelasnya.
Namun, Sri Mulyani belum bisa merinci dana yang akan dialokasikan untuk meluncurkan paket kebijakan fiskal jilid ketiga. Pemerintah, kata dia, masih mengkaji lebih detail untuk pelaksanaannya.
Sebelumnya, pemerintah telah menerbitkan dua paket kebijakan fiskal demi meredam dampak virus corona terhadap ekonomi domestik. Alokasi yang disiapkan pemerintah untuk paket pertama sebesar Rp10,3 triliun, sedangkan paket kedua sebesar Rp22,9 triliun.
Belanja Dinas Berkurang Akibat Corona
Sementara itu, total belanja pemerintah hingga akhir Februari 2020 meningkat 11 persen dari Rp145,7 triliun menjadi Rp161,7 triliun. Mayoritas dana digunakan untuk belanja kementerian/lembaga (k/l) sebesar Rp83,9 triliun.
Hanya saja, khusus untuk indikator belanja perjalanan dinas di kementerian dan lembaga menurun sebesar 7,5 persen. Hal ini karena pemerintah mengalihkan anggarannya untuk penanganan virus corona.
“Di sini perjalanan dinas turun karena virus corona,” ucap Sri Mulyani.
Di sisi lain, terjadi penarikan lebih awal untuk bantuan sosial (bansos), khususnya pembayaran untuk peserta bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan untuk Maret dan April 2020. Dengan demikian, secara keseluruhan total belanja kementerian dan lembaga masih meningkat.
Sementara, untuk belanja non kemneterian dan lembaga hingga akhir Februari 2020 sebesar Rp77,8 triliun. Dana itu paling banyak digunakan untuk pembayaran bunga utang sebesar Rp34,3 triliun dan subsidi Rp11 triliun.
3 Fokus APBN Untuk Pencegahan Covid-19
Kementerian Keuangan menyebut ada tiga prioritas yang akan dikedepankan dalam menjalankan APBN 2020 untuk pencegahan COVID-19 atau virus corona.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, ketiga fokus itu di antaranya kesehatan masyarakat, social safety net, dan mempermudah jalanannya bisnis perusahaan yang telah memproduksi alat-alat kesehatan dan mengedepankan kebutuhan rumah sakit.
Untuk kesehatan masyarakat, akan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas beberapa rumah sakit dalam menangani pasien COVID-19, serta meningkatkan ketersediaan alat-alat kesehatan, alat pelindung diri, masker, hingga pembersih tangan (hand sanitizer).
“Permintaan saat ini kan sedang tinggi, jadi bisa mempermudah untuk menyediakan peralatan kesehatan, masker, kemudian mungkin ventilator yang dibutuhkan rumah sakit,” kata Sri Mulyani dalam video conference, Rabu (18/3/2020).
Dari sisi social safety net, maksudnya adalah anggaran akan difokuskan bagi masyarakat kelompok menengah ke bawah. Sejauh ini, Sri Mulyani masih mempelajari kebijakan seperti apa yang akan dijalankan.
Namun kata dia, yang ada saat ini salah satu opsi yang bisa digunakan adalah dengan menambah bantuan sosial (bansos) demi menjaga daya beli masyarakat.
“Banyak opsinya untuk social safety net, misalnya program keluarga harapan (PKH) lalu kartu sembako. Kami lihat juga sektor-sektor informal. Kami masih pelajari,” kata Sri Mulyani melanjutkan.
Dari sisi kemudahan dunia usaha, dia mengatakan akan diformulasikan dalam paket fiskal jilid ketiga, agar bisa bertahan di tengah ketidakpastian ekonomi, karena virus corona.
Kendati demikian, Sri Mulyani belum bisa merinci dana yang akan dialokasikan untuk meluncurkan paket kebijakan fiskal jilid ketiga. Pemerintah, kata dia, masih mengkaji lebih detail untuk pelaksanaannya.
Sebelumnya, pemerintah telah mengeluarkan dua paket kebijakan stimulus untuk mendukung sektor pariwisata, sektor industri dan daya beli masyarakat. Paket stimulus ekonomi yang pertama dan kedua masing-masing bernilai Rp 10,3 triliun dan Rp 22,9 triliun.(CIN/BIN)