Lingkungan HidupPeristiwa

Presiden Jokowi Resmikan Hutan Pers di Kalimantan Selatan Peringati HPN

Jurnal123.com – Presiden RI Joko Widodo resmikan Hutan Pers Taman Spesies Endemik Indonesia dalam rangkaian puncak Hari Pers Nasinonal (HPN) 2020 di Banjarbaru, Kalimantan Selatan (Kalsel), Sabtu (8/2) pagi. Peresmian ini ditandai dengan penanaman pohon Marsawa di Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.

Marsawa bisa disebut pohon raksasa, karena dapat tumbuh setinggi 50 m dengan diameter lebih 1 meter.
Ada pun pohon Marsawa yang secara simbolis ditanam Presiden sudah berusia sekitar 16 tahun. Pohon ini khas, tumbuh di hutan Borneo yang dinilai perlu dilestarikan.

Pohon yang di tanam Jokowi di atas lahan hutan seluas 5 hektare itu merupakan jenis Anisoptera Marginata Korth, Famili Dipterocarpaceae. Sejarahnya berasal dari hutan alam Kabupaten Tapin.

Selain Hutan Pers, orang nomor satu di Indonesia ini juga meresmikan Kebun Bibit Desa (KBD) di lokasi yang sama. Dalam peresmiannya Jokowi juga ditemani Menteri LHK, Menteri PU, Menteri Koordinator bidang Hukum dan HAM dan Kepala Staf Kepresidenan.
Juga didampingi Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor dan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pusat Atal S Dapari.

Kepala Dinas Kehutanan Kalsel , Hanif Faisol mengungkapkan, pohon Presiden Jokowi yang ditanam di hutan pers taman spesies endemik ini salah satu pohon endemik dari 169 jenis di Indonesia yang ditanam di sini.
“Kalau untuk pohon jenis sengon yang ada sebanyak 16 batang di tanam di hutan ini,” kata Hanif.

Dari informasi di lapangan, kegiatan peresmian ini sebagai permulaan dari kegiatan pembangunan KBD di Kalimantan Selatan.
Dan sebagai salah satu bentuk nyata Rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) di lahan kritis, lahan kosong atau tidak produktif.

Yang mana, RHL merupakan salah satu upaya pemulihan kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) yang kritis.
Dan salah satu kegiatan untuk mendukung program RHL sendiri ialah dengan pemberdayaan masyarakat dengan pembangunan Kebun Bibit Desa (KBD).

KBD dibentuk sebagai sarana yang menyediakan bibit tanaman kayu-kayuan atau tanaman Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mendukung pemulihan fungsi dan daya dukung DAS.

Secara otomatis pembangunan KBD dapat dikatakan sebagai kegiatan pendukung untuk menyukseskan RHL, berupa penyediaan bibit tanaman yang tersebar sampai dengan tingkat desa atau kelurahan.

Dan dilaksanakan secara swakelola oleh KLHK bersama kelompok masyarakat atau kelompok tani.
“Kita secara menyeluruh harus serius memberesi lingkungan yang secara akumulatif menjadi masalah sejak puluhan tahun,” ujar Menteri LHK, Siti Nurbaya.

Dan Kalsel dinilainya termasuk provinsi terbaik dalam upaya penghijauan.
Yang mana nantinya, bibit hasil KBD digunakan untuk merehabilitasi hutan dan lahan kritis guna kegiatan penghijauan lingkungan.

Untuk diketahui, manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan ini, antara lain nilai ekonomis yang berasal dari HHBK berupa kayu, getah, buah, daun, bunga, serat, pakan ternak, yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat.

Kemudian, RHL sekaligus dapat menyerap tenaga kerja, dan mengurangi tingkat kemiskinan, serta hasi RHL dapat menurunkan emisi karbon.
Menurut pemerintah provinsi, KBD di Provinsi Kalimantan Selatan berjumlah 83 unit yang tersebar di 10 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di 9 Kabupaten di wilayah Kalimantan Selatan.

Masing-masing KBD dapat memproduksi bibit sebanyak 40.000 batang dengan jenis antara lain sengon, karet, jengkol, durian, petai, kopi, dan sebagainya.

Kegiatan peresmian ini juga bertepatan dengan periode tanam di musim penghujan.

Terkait dengan taman tersebut, ada 85 jenis tanaman spesies endemik yang akan ditanam berasal dari seluruh Indonesia antara lain Ulin, Tengkawang, Jeumpa, Matoa, Kepel, Mortolu dan sebagainya.

Peresmian Hutan Pers atau Taman Spesies Endemik Indonesia dan KBD termasuk dalam rangkaian kegiatan Hari Pers Nasional tahun 2020.

Dalam kegiatan ini, dihadiri pula oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) seluruh Indonesia, Jajaran Pimpinan Tinggi KLHK, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) KLHK di Kalimantan Selatan, kelompok tani KBD, tokoh masyarakat, pelajar, serta para pemerhati kehutanan.(JIM)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *