Metropolitan

Polri : Amankan Persidangan MK Pasukan Gabungan Kerahkan 47 Ribu Personil

Pasukan Mengamankan Gedung Mahkamah Konstitusi

Jurnal123.com – Upaya untuk  mengantisipasi  keamanan  dan  selama Mahkamah Konstitusi (MK) bersidang , TNi Polri dan pemerintah menurunkan 47.000 personil sehingga mampu mengatasi segala macam potensi gangguan.

Diharapkan masyarakat tidak perlu takut dan aparat keamanan tetap dapat menjaga keaman secar baik.

Kepala Pusat Penerangan Masyarakat Divisi Humas, Brigjend Pol Dedi Prasetyo di temui di Mabes Polri di Jalan Trunojoyo No. 3 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan , Senin(24/6)2019 mengatakan untuk kesiapan aparat keamanan dalam rangka untuk mengantisipasi segala macam potensi gangguan kerawanan yang timbul selama proses dan tahapan persidangan di Mahkamah Konstitusi( MK). Untuk jumlah kekuatan TNI 17.000 lebih sekian personil, Polri 28.000 personil lebih , kemudian dari pemerintah dae dan Pemda rah hampir 2.000 personil . “Jadi seluruh yang terlibat dalam pengamanan di gedung MK dan sekitarnya hampir 47.000 lebih personil,” ujarnya.

Selanjutnya, Dedi menegaskan pengamanan tersebut tentunya fokus pada keamanan MK . Kemarin disampaikan untuk keamanan MK kurang lebih 13.000 personil yang terlibat dalam pengamanan secara aktif dan kemudian sisanya dissebutkan mengamankan dibeberapa objel-objek vital nasional termasuk disitu ada istana, ada kantor KPU, kantor Bawaslu dan beberapa perwakilan asing yang ada di Jakarta.” Artinya dengan adanya kekuatan 27.000 aparat keamanan yang mengamankan Jakarta diberikan jaminan dan masyarakat dihimbau tidak perlu takut , jaminan keamanan ini diberikan oleh aparat keamanan baik dari unsur Polri maupun TNI dan tentunya dari unsur Pemda juga,” tegasnya.

Ketika ditanya apakah akan ada pemberitahuan untuk ada,kegiatan demo, Dedi menjelaskan untuk informasi kita,dapatkan di Medsos ya, namun dari Polda Metro masih belum , sampai dengan hari ini belum mendapat pemberitahuan surat pemberithuan dari beberapa pihak akan melakukan kegiatan demo atau menyampaikan aspirasi di beberapa wilayah di Jakarta. “Lantas Polri sudah menghimbau agar tidak ada dan bukan mobilisasi massa pada tanggal 26 Juni, 27 Juni dan 28 Juni maupun paskah pada tanggal 29 Juni 2019 bahkan pentahapan GHPU di MK itu sudah dilakukan secara konstisional . Artinya masyarakat juga bisa melihat perkembangan karena itu disiarkan langsung oleh seluruh media televisi dan bisa ditonton di rumah,” jelasnya.
Lebih lanjut, Dedi merinci Polri sudah menyampaikan untuk di areal MK itu adalah areal steril tidak boleh ada kegiatan massa disana disana tidak boleh ada demo, ya ini berdasarkan pertimbangan kejadian kerusuhan 21 Mei dan 22 Mei 2019. “Dan berdasarkan UU No. 9 tahun 1998 menyampaikan pendapat di muka Publik sifatnya,limittatif tidak absolut itu ada pasal 6 ada 5 ketentuan harus ditaati oleh seluruh warga,negara terkait menyampaikan pendapat di muka Publik ,” rincinya.

Menyingung  sekarang ada penambahan, Dedi membeberkan tentunya dari predisi-prediksi intelejen dan analisa-analisa intelejen itu dalam.rangka mengantisipasi segala macam potensi gangguan Bimas. Artinya Polisi berfir tidak boleh Unsersimit dan kita,tahu pada massa pentahapan di akhir putusan MK itu adalah masamasa yang cukup rawan.” Oleh karena itu dengan jamin kekuatan yang saat ini akan digelar sampai dengan paskah putusan MK dalam itu putusan MK keamanan bagi masyarakat di DKI dan sekitarnya khususnya. Jangan sampai aktivitas masyarakat roda perekonomian di DKI terganggu. Karena kita belajar  dari 21 Mei dan 22 Mei kemarin, ” bebernya.
Menyoroti 21 Mei dn 22 Mei ada,skat massa luar Jakarta, apa ada alat, Dedi mengungkapkan yang pola ada mobilisasi massa yang akan turun ke Jakarta. “Insya Allah lebih sedikit Jabar dan Polda Banten selang melakukan himbauan-himbauan juga dengan masyarakat dan aparat keamanan setempat melakukan penyekatan. Penyekatan sifatnya dalam.rangka evaluasi dan edukasi untuk masyarakat.,”ungkapnya.

Apa benar 212 akan mengadakan unjuk rasa, belum ada juga, Dedi menamahkan  belum ada info dan sampai sekarang ini belum ada info dari Polda metro Jaya. Untuk arus lalin di MK jangan tergantung pada,situasi di lapangan. Arti skenario-skenario di lapangan Ditlantas Pulsa Metro Jaya.”Ini Jalan Medan Merdeka Barat susu ditutup, Ya, itu salah satu cara rekayasa jalan Medan Merdek Barat salah ati rekayasa jalan terhadap gangguan  di Jalan Medan  Merdeka Barat,” tambahnya.. (Vecky Ngelo).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *