3,4 Juta Penduduk Indonesia Masih Buta Huruf

JURNAL123, JAKARTA.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menyebut sebanyak 97,93 persen masyarakat Indonesia sudah tidak buta aksara. Berdasar data Kemdikbud pada 2016, masih ada 2,07 persen penduduk yang masih buta aksara.

“Dengan demikian penduduk Indonesia yang buta aksara sekitar 3,4 juta jiwa,” kata Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Dirjen PAUD dan Dikmas) Kemdikbud Harris Iskandar seperti dikutip Antara, Rabu 6 September 2017.

Mayoritas dari jumlah masyarakat yang buta huruf, kata Haris, adalah kaum perempuan. Tercatat, kaum hawa yang buta aksara mencapai 2.258.990 orang. Sedangkan, laki-laki sebanyak 1.157.703 orang.

“Makanya, kami membuat program dengan melihat karakteristik gender dan lingkungan,” lanjut Harris.

Untuk mengatasi masalah itu, pemerintah bakal menyasar ibu-ibu di perdesaan dan kantong kemiskinan dengan memberdayakan di sektor ekonomi. Upaya lain yang dilakukan yakni merancang kebijakan keaksaraan yang terintegrasi kesetaraan, memperoleh data valid, membagi tanggung jawab sumber daya pemerintah dan pemerintah daerah, mendiversifikasikan layanan program, dan memangkas birokrasi layanan program.

“Untuk memberantas buta aksara, harus menyatukan dengan program lain, seperti kewirausahaan. Kalau tidak demikian, kita kembali akan buta aksra,” lanjutnya.

Bisa baca tulis dan berhitung saja tidak cukup. Menurutnya, masyarakat juga harus menguasai literasi sains, keuangan, teknologi, budaya dan lainnya.

“Mereka bisa kembali menjadi buta huruf, karena sering lupa dengan apa yang dipelajari. Makanya diintegrasikan dengan program taman bacaan masyarakat, wirausaha, dan lainnya,” jelasnya.

Saat ini, Papua masih jadi provinsi dengan angka buta aksara tertinggi, yakni 28,75 persen. Disusul NTB dengan 7,91 persen, NTT 5,15 persen, Sulawesi Barat 4,58 persen, dan Kalimantan Barat 4,50 persen.

Kemudian, angka buta aksara di Sulawesi Selatan tercatat sebanyak 4,49 persen, Bali 3,57 persen, Jawa Timur 3,47 persen, Kalimantan Utara 2,90 persen, Sulawesi Tenggara 2,74 persen, dan Jawa Tengah 2,20 persen. Sedangkan, 23 provinsi lainnya sudah berada di bawah angka nasional.(ANT)