Menteri Sri Mulyani Bantah Berita Palsu Kemiskinan Di Indonesia
JURNAL123, JAKARTA.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku geram dengan adanya pemberitaan palsu tentang kondisi kemiskinan yang meningkat di tengah naiknya perekonomian Indonesia. Ia menilai, informasi itu sengaja dibuat oknum yang membenci dirinya.
Menurut Sri, saat ini banyak beredar berita palsu di media sosial yang memutarbalikan pernyataanya untuk menjatuhkan dirinya.
“Apakah benar Indonesia ekonominya tumbuh, tapi kemiskinannya naik. Itu tidak benar. Saya tahu di republik ini banyak sekali hoax,” ujar Sri di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (27/8).
Sri menuturkan, data menunjukkan kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan. Hal itu disebabkan berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini yang bersifat inklusif.
Sri tidak memungkiri kemiskinan masih terjadi di Indonesia. Namun, jumlah itu menurun lebih cepat meski anggaran yang dimiliki pemerintah saat ini tidak mengalami kenaikan.
“Dengan uang yang sama, dengan pertumbuhan ekonomi yang levelnya lebih tinggi tapi kualitas masyarakat lebih terbarui lebih cepat itu betul,” ujarnya.
Berdasarkan data terakhir Badan Pusat Statistik hingga Maret 2017, jumlah penduduk miskin mencapai 27,77 juta orang atau 10,64 persen dari total penduduk Indonesia. Adapun pada tahun ini, pemerintah menargetkan dapat menurunkan persentase penduduk miskin di kisaran 9,5 persen hingga 10 persen.
Tidak Kecanduan Utang
Sri menyatakan, Indonesia tidak memiliki ketergantungan dengan utang. Ia menilai, utang adalah hal yang wajar dimiliki setiap negara sebagai jalan keluar menyelesaikan masalah.
Namun Sri Mulyani menegaskan, masyarakat tidak perlu khawatir karena utang Indonesia dikelola dengan hati-hati. “Kalau kita menggunakan utang untuk tujuan dan diawasi dengan hati-hati, dia bisa menjadi salah satu sumber solusi. Tidak berarti kita kecanduan utang.,” ujar Sri.
Sri membeberkan, hanya ada dua negara kecil dengan kategori tax heaven dari 190 negara di dunia yang tidak memiliki utang. Dua negara itu mengandalkan perjudian untuk memenuhi kebutuhannya.
“Jadi kalau mau menggunakan fatwa apakah tidak ada berkah di negara itu, ya buktinya negara itu banyak yang maju,” ujarnya.
Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan melansir, utang pemerintah pusat sampai dengan Juli 2017 sebesar Rp3.779,98 triliun. Jumlah tersebut naik Rp73,46 triliun, dari posisi Juni 2017 sebesar Rp3.706,52 triliun.
Berdasarkan data statistik resmi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Senin (21/8), utang tersebut terdiri Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp3.045,0 triliun atau 80,6 persen dari porsi utang dan pinjaman sebesar Rp734,98 triliun atau 19,4 persen dari porsi utang.
Penambahan utang neto selama Juli 2017 sebesar Rp73,47 triliun berasal dari penerbitan SBN (neto) sebesar Rp65,50 triliun dan penarikan pinjaman (neto) sebesar Rp7,96 triliun.(CNN)