Dinas Perumahan DKI Bakal Habiskan 1,6 Triliun Guna Pembangunan Rusun
JURNAL123, JAKARTA.
Dalam upaya memberikan hunian bagi warga masyarakatnya ditengah lahan yang minim. Pemerintah provinsi DKI Jakarta menyiapkan pemukiman rumah susun (rusun).
Dinas Perumahan dan Gedung Pemda mengajukan anggaran sebesar Rp1,6 triliun untuk pembangunan perumahan dan pemukiman di sejumlah lokasi DKI Jakarta pada Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA/PPAS) Tahun Anggaran 2016.
Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda, Ika Lestari Aji mengatakan besaran anggaran yang diajukan tersebut merupakan 63,47% dari total anggaran yang diajukan dinasnya pada 2016 yang mencapai sebesar Rp2,588 triliun.
“Total anggaran yang kami ajukan mencapai Rp2,588 triliun. Kemudian, Rp1,6 triliun diantaranya khusus untuk pembangunan perumahan dan pemukiman. Sedangkan selebeihnya adalah anggaran untuk program atau kegiatan yang lainnya,” tuturnya di sela Rapat Badan Anggaran (Banggar) di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (22/9).
Menurutnya anggaran Rp1,6 t itu akan digunakan untuk merealisasikan pembangunan rumah susun (rusun) di 18 lokasi di DKI Jakarta, sebagai pemenuhan terhadap target Pemprov DKI Jakarta hingga 2017 yang akan membangun hingga 50.000 unit rusun.
“Tahun depan, rencananya akan ada sekitar 18 rusun yang akan dibangun. Namun di antara belasan rusun itu, yang pembangunannya dijadwalkan akan diselesaikan dalam waktu satu tahun hanya 8 lokasi dan selebihnya diselesaikan tahun berikutnya alias multiyears,” tuturnya.
Ika memaparkan pembangunan rusun yang diharapkan selesai hingga akhir 2016 antara lain mencapai sebanyak 2.443 rusun, di delapan lokasi seperti di Rawa Bebek sebanyak 4 blok, Rusun Bekasi Kilometer 2 sebanyak 2 blok, Rusun Cakung Barat 3 blok, KS tubun 2 tower, Jatinegara Kaum 3 blok, Semper 1 tower, Rawa Buaya 2 tower, dan Pinus Elok 1 blok.
“Sementara, untuk sejumlah rusun yang termasuk program multiyears, pada tahun 2016 diharapkan sudah selesai pembangunan tahap pertama, seperti konstruksi awalnya, dan akan diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya yakni di 2017,” tuturnya.
Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta M. Taufik mengatakan bahwa kebutuhan anggaran untuk pembangunan rusun tersebut sudah masuk akal dan tidak terlalu sedikit atau pun berlebihan.
Menurutnya lebih baik anggaran disiapkan seriil mungkin sehingga penyerapannya juga maksimal dari pada berlebihan dan tidak maksimal penyerapannya.
“Ya kalau nanti ada rusun yang belum selesai pembangunannya kan bisa dilanjutkan pada tahun depan, dari pada kebanyakan,” tuturnya.(BIS)