Program 1 Juta Rumah Direalisasikan, 2015 Disiapkan Rp 8, 2 T
JAKARTA, JURNAL123.
Pemerintah tampaknya mulai merealisasikan pembangunan 1 juta unit rumah dalam satu tahun. Pada Kamis (8/1) digelar rapat mengenai rencana tersebut bersama Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) dan dihadiri oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menpupera), Menteri Keuangan (Menkeu), Menteri Agraria dan Tata Ruang, Menteri Hukum dan Ham (Menkumham), Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans), Dirut BPJS Ketenagakerjaan, Dirut BTN, dan Dirut Perumnas.
Ditemui usai rapat, Menpupera, Basuki Hadimuljono mengatakan dalam tahun 2015, pemerintah dibantu swasta serta perbankan akan merealisasikan pembangunan 1 juta hunian setiap tahunnya, selama lima tahun guna memenuhi backlog (kurang pasok) 13 juta rumah.
Namun, Basuki mengingatkan bahwa program 1 juta rumah tersebut ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), untuk para pekerja, tenaga medis, TNI dan Polri, para penjaga perbatasan maupun mereka yang berada di daerah perbatasan dan pulau-pulau terluar.
Basuki menjelaskan yang termasuk MBR adalah mereka yang memiliki penghasilan maksimal Rp 3,5 juta per bulan.
Lebih lanjut, Basuki mengungkapkan untuk merealisasikan pembangunan tersebut, Basuki mengatakan dari kementeriannya sudah menyediakan anggaran mencapai Rp 8,2 triliun.
“Kementerian PU dan PR dengan APBN-P (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan) tahun 2015, sekitar Rp 4,5 triliun ditambah Rp 3,7 triliun. Jadi, Rp 8,2 triliun. Itu sebagian untuk membangun rumah susun maupun rumah tapak,” papar Basuki.
Sebagai contoh, program rumah dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dinisiasi Kementerian PU dan PR dan bekerja sama dengan Bank Tabungan Negara (BTN).
“(Anggaran Rp 8,2 triliun) juga sebagian untuk subsidi bunga termasuk untuk FLPP yang sudah ada dialokasikan Rp 5 triliun di BUN (Bendahara Umum Negara). Itu ditangani oleh Menkeu. Tetapi itu bisa dipakai untuk subsidi uang muka dan subsidi bunga,” ujar Basuki.
Namun, Basuki menegaskan dengan anggaran tersebut, hanya mungkin dibangun 300.000 hunian. Sehingga, membutuhkan tambahan anggaran.
Oleh karena itu, sejumlah kementerian yang memiliki anggaran pembangunan rumah untuk masyarakat kecil digandeng. Termasuk, swasta dan bank.
“Untuk modal, kita dibantu BTN, BPJS Ketenagakerjaan dan APBN. Sedangkan, untuk lahan bisa memakai lahan pemerintah. Jadi semua digerakkan untuk bisa membangun 1 juta hunian,” ungkapnya.
Basuki mencontohkan, dari BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan memiliki dana mencapai Rp 18 triliun guna menwujudkan program 1 juta rumah tersebut.
Selanjutnya, BTN siap turut mensubsidi bunga, yaitu memberikan bunga yang lebih rendah untuk mekanisme kredit pembelian 1 juta rumah tersebut.
Bahkan, Dirut BTN, Maryono menyebut bahwa bunga yang ditetapkan nantinya diharapkan tidak melebihi 7,25 persen.
“Belum dihitung (besaran bunganya). Tetapi, kalau perkiraan selama ini, FLPP 7,25 persen . Semoga ini bisa di bawah itu,” ujar Maryono.
Sementara itu, Dirut Perumnas, Himawan Arief Sugoto mengaku siap membangun sekitar 25.000 hunian di tahun 2015.
Namun, Himawan mengatakan target tersebut akan bertambah dua kali lipat jika anggarannya ditambah.
“Program kita untuk 2015 masih sekitar 25.000 hunian karena masih berdasarkan anggaran internal perumnas. Kecuali, nanti kami dapat penugasan atau ada insentif maupun dari BUMN, kita menargetkan 40.000 – 50.000 hunian,” ungkap Himawan.
Susun “Action Plan”
Terhadap rencana pembangunan tersebut, Basuki mengatakan Wapres meminta dalam waktu dua minggu action plan-nya sudah jadi. Sehingga, bisa segera diimplementasikan.
“Untuk itu, diberi waktu dua minggu untuk menyampaikan kepada beliau (JK) action plan-nya. Jadi siapa, berbuat apa, berapa banyak dengan skema apa. Itu action plan-nya,” ungkap Basuki.
Namun, Basuki menggarisbawahi bahwa dengan mempertimbangkan jumlah lahan yang diperlukan, maka prioritas hunian yang dibangun adalah rumah susun.
Sementara itu, untuk implementasi, Basuki mengungkapkan sejauh ini tengah dalam proses pembangunan perumahan untuk pekerja di daerah Tangerang dan Karawang.
“Pekerja kita itu kan sekitar 20 juta orang. Dari 20 juta orang itu, 70 persen mereka tidak mempunyai hunian. Jadi, kira-kira 14 jutaan yang pekerja yang membutuhkan hunian di sekitar industrinya,” pungkas Basuki.
Dibuat Perpres
Perusahaan swasta juga akan dilibatkan dalam mewujudkan program pembangunan 1 juta hunian tersebut. Salah satunya adalah dengan program hunian berimbang yang memang sudah ketentuan dibangun oleh pengembang besar.
Bahkan, Basuki menyebut akan dibuat Perpres perihal aturan hunian berimbang tersebut. Dengan mencantumkan sanksi bagi pengembang yang tidak menaatinya. Mengingat, saat ini baru ada Peraturan Menteri Perumahan Rakyat (Permenpera) yang tidak mencantumkan sanksi.
“Ketentuan hunian berimbang akan dipertegas. Akan di-Perpres-kan. Akan memuat kewajiban dan sanksinya. Jadi, akan dipertegas menjadi Perpres,” ungkap Basuki.
Seperti diketahui, Permenpera Nomor 10 tahun 2012 memang mewajibkan pengembang membangun permukiman dengan komposisi 1:2:3 untuk rumah mewah, rumah menengah, dan rumah murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah.(BES)