Penolakan Pertanggungjawaban APBD Kota Tomohon 2023: Gol Bunuh Diri Partai Golkar

Pendapat akhir Fraksi P. Golkar dan Fraksi Restorasi-Nurani tentang Penolakan Pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2023 Kota Tomohon mendapat tanggapan serius dari Direktur Eksekutif Forum Tomohon untuk Transparansi Anggaran (FORTRAN) Stevy Tanor.

Sebutnya, dalam menghadapi kontestasi politik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Tomohon yang akan digelar 27 November 2024 nanti, banyak gerakan-gerakan politik yang mulai bermunculan.

Sebenarnya hal itu normal dalam menghadapi fenomena kontestasi Pilkada seperti sekarang ini kata Stevy Tanor.

“Namun kita juga harus cerdas dan santun dalam meletakkan permasalahan secara proposional dan keberpihakan pada rakyat. Itu yang harus dikedepankan”

“Kadang-kadang para politisi terlena dalam suasana pertarungan sehingga larut dalam elemen antipati,” ujarnya,” ujarnya saat menghubungi media ini, Kamis (1/8/24) siang tadi beberapa saat lalu.

Dia lalu mencontohkan, menarik kejadian di Kota Tomohon lewat peristiwa yang terjadi tadi malam (Rabu, 31/7/24) di Dewan.

Dimana petanggung jawaban APBD Kota Tomohon Tahunn 2023 di tolak dua (2) fraksi yakni; Fraksi P. Golkar dan P. Restorasi Nurani.

Katanya, “Kalau melihat secara politis dapat dianalisa P. Golkar sementara memainkan power (kekuasaannya) di Dewan karena Dewan Tomohon saat ini dikuasai P. Golkar. Mulai dari Ketua Dewan dan anggota-nya ada 10 orang”

“Trus melihat bahwa P. Golkar akan melirik kader P. Nasdem yakni Cherly Mantiri yang saat ini memiliki dua kursi di Dewan membuat pressing power politik dan ingin menunjukkan kepada publik bahwa kalau kami mayoritas di Dewan, Anything can do

“Tapi tindakan fraksi P. Golkar itu menolak pertanggungjawaban APBD tersebut merupakan tindakan yang keliru atau goL bunuh diri dalam konteks politik di Kota Tomohon,” jelasnya

Dia lalu mengemukakan beberapa alasan.

“Pertama, mereka mengabaikan suara rakyat karena yang mereka lakukan hanyalah hasrat ingin mengganggu dan menghambat Pemerintah Kota yang dipimpin Caroll Senduk yang nota bene adalah Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Tomohon”

“Kedua; Secara politik sangat merugikan Nita Wenur yang nota bene adalah Ketua DPD P. Golkar Tomohon yang akan maju sebagai Calon Wali Kota Tomohon 2024 serta akan menguntungkan kubu PDI- Perjuangan dan P. Gerindra yang akan berkoalisi di Pilkada Kota Tomohon 2024”

“Ketiga, Mengapa merugikan? Nita Wenur dan P. Golkar sementara menyampaikan ke publik kalau mau Pemerintahan Kota Tomohon berjalan aman dan lancar kedepan harus menguasai Dewan
Kota” Dengan demikian P. Golkar sementara mempromosikan bahwa paling ideal Pemerintahan Kota Tomohon kedepan adalah yang menguasai Dewan Kota yakni PDI- Perjuangan 15 kursi dan P. Gerindra 3. Total ada 18 kursi dari 25 Kursi di Dewan Kita Tomohon”

“Keempat, Tindakan gol bunuh diri ini, menohok Calon Independent yang seakan-akan tidak akan ada tersedia panggung politik karena tidak ada perwakilan di Dewan Kota Tomohon.

Katanya serius, tindakan ini menjadikan bahwa peristiwa kemarin tentang penolakan APBD Kota Tomohon sekali mendayung P. Golkar melakukan kesalahan besar yakni; “Bunuh diri karena kedepan P. Golkar tidak mayoritas kursi lagi karena kalau berpasangan dengan P. Nasdem justru di Dewan tidak ada lagi kursinya”

“Dan, P. Golkar telah menyerang secara politik terbuka kepada pasangan calon independen yakni Wenny Lumentut dan Michael Mait bahwa independen tidak akan mendapatkan mitra strategis pembangunan di Kota Tomohon dan rakyat akan dirugikan,” jelas Tanor..

Olehnya, peristiwa penolakan P. Golkar dkk, terhadap pertanggung jawaban APBD Kota Tomohon Tahun 2023, merupakan kampanye gratis P. Golkar dkk untuk pasangan Caroll-Sendy.

“Masyarakat akan melihat peristiwan ini sebagai pendidikan politik yang sangat berguna dalam mereka mendapatkan referensi politik secara benar”

“Inilah perkembangan situasi politik yang harus kita cermati karena Kota Tomohon kalau urusan politik semakin lama semakin menarik,” tandasnya