Hukum

Ketua MA Pastikan Tidak Ada Larangan Rekaman dan Foto Dalam Persidangan

Jurnal123.com || Jakarta – Terkait kebijakan mengambil gambar atau merekam dalam persidangan. Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Perma Nomor 5 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Perma Nomor 6 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Kemanan dalam Lingkungan Pengadilan beberapa waktu yang lalu.

Perma ini sempat ramai di kalangan publik sebab dianggap membatasi kebebasan pers.

Dalam kegiatan Refleksi Akhir Tahun 2020 dengan tema “Melangkah Maju Dengan Semangat Modernisasi Peradilan Dalam Menyongsong Tahun 2021” pada Rabu (30/12/2020) di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Pemimpin Umum BISKOM sekaligus Wapemred Info Breaking News dan Wakil Pemimpin Umum Jurnal123.com, Soegiharto Santoso alias Hoky berkesempatan mengucapkan apresiasi atas kinerja Mahkamah Agung RI yang semakin modern dan semakin transparan, sekaligus mengajukan pertanyaan terkait Perma Nomor 5 tahun 2020, yang dikeluarkan oleh MA, tentang Protokol Persidangan. Pada Pasal 4 ayat (6) Perma tersebut mengatur tentang kewajiban meminta izin kepada Hakim atau Ketua Majelis Hakim, untuk dapat mengambil foto, rekaman audio dan rekaman visual, hal itu harus terlebih dahulu dilakukan sebelum dimulainya persidangan.

Disampaikan oleh Hoky, bahwa faktanya masih ada ada Ketua Majelis Hakim yang melarang jurnalis mengambil gambar atau foto persidangan meskipun telah minta izin terlebih dahulu, tentu saja jurnalis tidak berdaya karena pada Pasal 7 Perma Nomor 5 tahun 2020 ini juga mengkualifikasikan pelanggaran Pasal 4 ayat (6) itu sebagai contempt of court atau penghinaan terhadap Pengadilan.
Pada kesempatan tersebut, Ketua Mahkamah Agung (MA) Dr. M. Syarifuddin, SH., MH menjelaskan, Perma tersebut mengatur tata tertib persidangan dan dalam rangka melindungi para hakim, aparatur peradilan dan para pencari keadilan yang berada di lingkungan pengadilan.
“Perma ini juga sebagai respons atas banyaknya tindakan penyerangan terhadap hakim dan aparatur peradilan dalam proses persidangan, juga mengatur bagi yang akan mengambil foto atau rekamanan pada saat berlangsungnya persidangan, untuk meminta izin terlebih dulu kepada Hakim/Ketua Majelis yang menyidangkan perkaranya agar pelaksanaan pengambilan foto dan rekaman bisa berjalan dengan tertib dan teratur. Selain itu, sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk menjaga kehormatan dan wibawa lembaga peradilan,” terang Syarifuddin.

Pemimpin Umum BISKOM sekaligus Wapemred Info Breaking News dan Wakil Pemimpin Umum Jurnal123.com, Soegiharto Santoso alias Hoky saat mengajukan pertanyaan Terkait PERMA No. 5 Tahun 2020.

Lebih lanjut Ketua MA menerangkan bahwa Perma ini semata-mata hanya untuk pengaturan bagaimana jurnalis bisa bekerja dengan baik, tanpa mengganggu jalannya persidangan. “Bukan berarti harus mengajukan surat permohonan, ada dulu penetapan, gak begitu. Kita hanya ingin mengatur saja supaya sidang itu berjalan lancar,” imbuhnya.

Syarifuddin menambahkan pihaknya tidak melarang jurnalis atau wartawan untuk meliput persidangan. “Sama sekali kita tidak ingin membatasi kawan-kawan jurnalis ini untuk meliput jalannya peradilan. Karena kita ingin juga peradilan kita ini transparan dan akuntabel. Saya juga ingin koreksi dari kawan-kawan jurnalis bagaimana pengadilan kita ini, supaya baik. Bukan hanya baik di mata yang sidang disitu, tetapi juga bisa diketahui oleh masyarakat di luar sana,” kata Ketua MA.
“Oleh karena itu, saya pastikan sekali lagi bahwa tidak ada pelarangan untuk pengambilan foto dan rekaman, baik audio maupun visual di persidangan sepanjang bukan dalam perkara yang ditentukan undang-undang bahwa persidangannya dilakukan secara tertutup dan senantiasa menjaga ketertiban di ruang sidang,” pungkasnya. (Vincent/Hoky)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *