Hatta Ali Bantah Keterlibatannya Terkait Kasus Djoko Tjandra
Jurnal123.com – Sejumlah pemberitaan yang mengaitkan eks Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali atas kasus Djoko Tjandra dinilai merupakan ‘character assassination’ atau pembunuhan karakter. Pasalnya pemberitaan tersebut tidak berdasar dan tanpa dikonfirmasikan pada pihak terkait, dalam hal ini Hatta Ali, yang namanya disebutkan.
Lewat rilisnya yang disampaikan langsung ke Jurnal123.com, Hatta Ali membeberkan peristiwa yang mengaitkan dirinya atas peristiwa yang melibatkan sejumlah oknum seperti Jaksa Pinangki dan pengacara Anita Kolopaking, yang kini keduanga merupakan tersangka. Sebelumnya Djoko Tjandra telah dijemput pihak kepolisian di Malaysia dan ditetapkan tersangka beberapa waktu lalu.
Berikut penjelasan lengkap Hatta Ali:
1. Saya tidak pernah kenal dengan yang namanya Jaksa Pinangki maupun Andi Irfan Jaya yang dikatakan dari partai Nasdem , dimana keduanya dikatakan membuat action plan dalam pengurusan Fatwa di MA untuk kepentingan JT . Sedangkan pengacara Anita Kolopaking adalah teman se alumni S.3 di Unpad, selain itu Anita sebagai salah satu anggota ALA ( Asean Law Association ) yg ikut sebagai salah satu peserta delegasi dalam konferensi ALA di Phuket Thailand . Sehingga dgn sendirinya pasti ketemu dgn Anita dlm kegiatan tsb, tetapi tidak ada pembicaraan tentang kasus JT .
2. Selama saya menjabat KMA memang pernah menerima Jaksa Agung SB di Kantor MA dalam rangka courtesy call untuk memperkenalkan diri sebagai pejabat yg baru dilantik oleh Presiden RI . Courtesy call semacam ini adalah suatu tradisi sesama penegak hukum . Kunjungan tersebut di atas sangat singkat dan sama sekali tidak membicarakan perkara apalagi perkara JT.
3. Mengenai fatwa MA yang dijanjikan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, adalah hal yang sangat mustahil karena MA tidak pernah sekalipun mengeluarkan fatwa yang bersifat tehnis untuk membatalkan atau mengoreksi keputusan PK. Permohonan fatwa itu sendiri tidak pernah diterima di MA.
4. Kemudian sebagai info bahwa saya bertindak sebagai salah satu Hakim Anggota dalam perkara permohonan PK yang diajukan oleh JT, perkara no.100 PK/Pid. Sus/2009 tanggal 20 Februari 2012 yang antara lain amar putusannya : Menolak permohonan PK dari pemohon PK/terpidana Joko Sugiarto Chandra. Jadi adalah mustahil juga bahwa MA/saya akan menerbitkan fatwa MA yang akan membebaskan atau menguntungkan terpidana JT.
5. Selanjutnya karena beberapa terpidana yang melarikan diri/buron pada saat putusan telah berkekuatan hukum tetap termasuk diantarannya terpidana JT, maka sewaktu saya menjabat KMA terhitung 1 Maret 2012 telah menerbitkan SEMA NO.1 tahun 2012 tertanggal 28 Juni 2012. SEMA ini pada intinnya menyatakan bahwa permohonan PK dalam perkara pidana(dalam sidang pemeriksaan permohonan PK di Pengadilan Negeri) harus dihadiri oleh terpidana/ahli warisnya secara langsung, tidak bisa hanya dihadiri oleh kuasa hukum. SEMA ini sampai sekarang masih dipedomani oleh para hakim pada pengadilan.
6. Kemudian mencuatnya perkara JT ini setelah yang bersangkutan mengajukan permohonan PK lagi sekitar bulan Juni/Juli 2020 yakni setelah saya memasuki masa pensiun pada tanggal 7 April 2020.
7.Jika dalam perkara ini ada oknum-oknum yang menjual nama saya ataupun orang lain menjadi tanggung jawab hukum yang bersangkutan.
8. Harapan saya semoga perkara tindak pidana korupsi ini menjadi terang dan jelas siapa yang salah dan benar.
Pelurusan tersebut guna menjawab sejumlah pemberutaan disejumlah media yang mengaitkan keterlibatan Prof Dr Hatta Ali saat menjabat Ketua MA saat itu.
Editor: Jimmy Endey