Terkait Karhutla, PT RKK Jambi Hingga Kini Belum Laksanakan Putusan MA Ganti Rugi Rp 191,8 M

Jurnal123.com – Upaya pemerintah masih kurang dalam menghadapi perusahaan yang terindikasi melakukan pengrusakan lingkungan terkait dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Padahal hal tersebut terus digaungkan Presiden Jokowi untuk ditindak tegas.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI, sudah mendata aset dari PT Ricky Kurniawan Kertapersa (RKK) untuk diajukan sita eksekusi, atas putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan PT RKK bersalah atas kasus kebakaran lahan 2015 lalu.

Grup usaha PT Gudang Garam yang bernaung dalam PT Makin Grup ini, atas gugatannya di tingkat kasasi. Putusan kasasi dijatuhkan pada 8 Oktober 2018 lalu, namun hingga saat ini PT RKK belum membayar ganti rugi kerugian materil, dan biaya pemulihan ekologis senilai Rp 191.804.261.700 atau sekitar Rp 191,8 miliar lebih seperti tertuang dalam putusan hakim Pengadilan Tinggi Jambi di tingkat banding.

Dalam amar putusan kasasi, Majelis Hakim Kasasi Nurul Elmiyah SH MH, selaku hakim ketua bersama dua anggotanya I Gusti Agung Sumanatha SH MH dan Pri Pambudi Teguh SH MH, menyatakan menolak permohonan kasasi PT RKK.

Kemudian menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500 ribu.

Terkait eksekusi yang belum dilakukan ini sebelumnya Humas KLHK RI, Nuru Anugrah pernah mengatakan pada suatu media online bahwa eksekusi merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri, dalam hal ini Pengadilan Negeri Jambi.

“KLHK sebagai penggugat sudah mengajukan permohonan eksekusi ke ketua PN Jambi dan sudah dilakukan anmaning sebanyak 2 kali,” kata Nuru.

Namun menurutnya, PT RKK tidak ada itikad baik untul menyelesaikan putusan secara sukarela.

Karenanya, pihak KLHK mengajukan permohonan sita eksekusi ke Pengadilan Negeri Jambi. “Sekaligus permohonan eksekusi kepada ketua PN Jambi,” ujar Ruru.

Terkait permohonan sita eksekusi, Jasmin Ragil Utomo, Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup KLHK mengatakan, kalau pihaknya sudah menyampaikan data aset PT RKK ke ketua PN Jambi. Hanya saja, pihak PN masih meminta data pendukungnya.

Namun menurutnya, pada dasarnya untuk memperoleh data pendukung tersebut merupakan kewenangan pengadilan. Data pendukung aset baru bisa diperoleh atas permintaan penyidik atau pengadilan.

“Yang sebenarnya, untuk memperoleh data pendukung tersebut juga kewenangan pengadilan. Data pendukung aset bisa diperoleh atas permintaan penyidik atau pengadilan,” kata Ragil.

Sementara itu, Humas Pengadilan Negeri Jambi Yandri Roni saat dikonfirmasi Jurnal123.com pada hari ini Kamis, 27 Agustus 2020 terkait kasus ini masih dipelajari kepaniteraan.”Tadi sudah saya tanyakan mas. Berkas permohonan nya sedang dipelajari di kepaniteraan,” jelas Yandri lewat pesan singkatnya kepada Jurnal123.com.

Ia menambahkan hal tersebut masih diteliti sesuai permohonan yang masuk.”Kada beberapa permohonan yang masuk, jadi dipelajari satu-satu sesuai urutan nya,” jelas Yandri Roni lagi.

Diketahui, kebakaran lahan seluas 591 hektare terjadi di lahan PT RKK pada 2015 lalu. Atas kebakaran ini KLHK menggugat PT RKK secara perdata pada 14 Desember 2016. KLHK menggugat PT RKK dengan pasal yang bersifat strict liability pasal 88 UU No 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Pada peradilan tingkat awal ini majelis hakim menolak gugatan KLHK secara keseluruhan. PT RKK bebas dari gugatan dalam amar putusan majelis hakim pada 12 Juni 2017.

Atas putusan itu, KLHK melakukan upaya hukum banding pada 20 Juli 2017. Majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) Jambi memenangkan KLHK pada tahap ini. Dalam amar putusan yang dibacakan pada 16 November 2017, PT RKK divonis membayar ganti rugi kerugian materil dan biaya pemulihan ekologis senilai Rp191.804.261.700.

Setelah putusan itu, giliran PT RKK yang melakukan upaya hukum. PT RKK melakukan upaya hukum kasasi, namun Mahkamah Agung menolak gugatan PT RKK. Vonis kasasi dibacakan hakim pada 8 Oktober 2018.

Hingga kini kejelasan proses eksekusi atas ganti rugi masih belum jelas. Pemerintah diharapkan segera menangani penyelesaian perkara yang merugikan lingkungan hidup sesuai amar putusan serta ganti rugi kerugian materil, dan biaya pemulihan ekologis.(JUR/JIM)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *