Ancaman Karhutla, Pemerintah Dituntut Tegas Hadapi Perusahaan Swasta yang Terlibat

Jurnal123.com – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih menjadi momok di negeri ini. Pemerintah dituntut tegas dalam menghadapi perusahaan swast yang diduga terlibat hingga terjadi hal tersebut. Tuntutan pidana maupun kerugian materiil harus dilakukan setinggi mungkin terhadap perusahaan yang tidak bertanggungjawab.

Hingga kini sejumlah perusahaan swasta yang seringkali diduga punya ‘andil’ hingga terjadinya karhutla tersebar di sejumlah provinsi seperti Jambi, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Bahkan ada beberapa yang proses hukumnya telah diputus hingga kasasi di Mahkamah Agung.

Namun sayangnya beberapa perusahaan berulang menghadapi proses hukum terkait kasus yang serupa. Pemerintah diharapkan tegas menghadapi kejadian tersebut, bukan hanya proses hukum pidana maupun perdata saja. Bila perlu mencabut ijin usaha serta memberi sanksi tegas bukan hanya setingkat pimpinan lokal perusahaan itu namun pada level direksi atau komisaris top leader korporasi atau grup perusahaan swasta tersebut agar menimbulkan efek jera.

Karhutlasudah menjadi bencana yang terus berulang setiap tahun. Bencana ini sudah berlangsung lebih dari tiga dekade. Pada 2020 bahaya karhutla kembali mengancam. Kali ini datang bersamaan dengan pandemi Covid-19.

Pemerintah melihat ancaman ganda tersebut berpotensi menyerang orang-orang yang sangat rentan, seperti para lansia dan penderita komorbid (hipertensi, diabetes, jantung, dan penyakit paru seperti Infeksi Saluran Pernapasan Atas atau ISPA).

“Orang bilang ini duet maut, Covid-19 dan kebakaran hutan. Semuanya menyerang pernapasan. Kita jaga betul agar tidak terjadi asap,” kata Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI), Ruandha Agung Sugardiman kepada Liputan6.com di Jakarta, Selasa (25/8/2020).

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kata Ruandha sudah menyiapkan solusi permanen untuk mencegah karhutla agar tak terjadi lagi.
“Kita jauh lebih siap dari tahun-tahun sebelumnya, kita sudah dapat trek yang bagus untuk solusi permanen tersebut,” kata Ruandha.

Ruandha mengatakan pihaknya bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan TNI Angkatan Udara sudah menemukan tiga langkah untuk memitigasi karhutla. Yaitu dengan rasio pengendalian titik api, analisis iklim, serta pengendalian landscape.

Rasio pengendalian titik api ini, misalnya, dengan mendeteksi dini titik api agar dapat segera dipadamkan, penegakan hukum bagi penyebab kebakaran, dan membentuk masyarakat peduli api (MPA). Sementara analisis iklim ini digunakan untuk melakukan modifikasi cuaca.

Sementara pengendalian landscape ini dilakukan untuk melihat daerah mana saja yang lahan gambutnya kekurangan air. Nantinya, kata Ruandha, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan BMKG bekerjasama untuk melihat potensi awan dan arah angin untuk melakukan modifikasi cuaca. Sehingga hujan turun di lahan gambut yang minim air.
“Kita lakukan adalah mantain agar tinggi muka air di gambut tinggi sehingga tetap basah, perlunya TMC (Teknologi Modifikasi Cuaca) ini untuk memperpanjang musim penghujan ini,” ujar dia.

Ke depan, kata Ruandha, kerjasama BPPT dan BMKG untuk modifikasi cuaca akan menjadi solusi permanen mencegah kebakaran hutan dan lahan.
“Jadi kita dengan BPPT dijadikan solusi permanen tidak harus KLHK request BPPT dulu baru lakukan TMC, jadi BMKG dan BPPT melakukan analisis, begitu mau musim kemarau kemudian potensi awan masih ada BPPT bisa langsung TMC,” kata dia.

Sistem ini, kata Ruandha, akan diperluas dengan membuat sistem Smart TMC. Sehingga sistem ini bisa digunakan secara nasional dan tidak hanya untuk mitigasi karhutla, tetapi juga mengatasi kekeringan, waduk kosong, dan lainnya.
“Kita bisa jatuhkan awan di situ,” kata dia.

Saat ini sebanyak 6 provinsi sudah menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Lama masa siaga darurat pun berbeda-beda setiap daerah.

Antara lain, di Riau siaga darurat ditetapkan pada 11 Februari-31 Oktober 2020, Sumatera Selatan yaitu 20 Mei- 31 Oktober 2020. Kemudian Jambi siaga darurat pada 29 Juni-26 September 2020, Kalimantan Barat pada 2 Juli-30 November 2020, Kalimantan Tengah pada 1 Juli-28 September 2020 dan Kalimantan Selatan 1 Juli-30 November 2020.

Adapun berdasarkan data KLHK, enam provinsi yang berstatus siaga darurat telah mencatat dampak karhutla. Di Riau 90.550 hektare terdampak, Sumatera Selatan 336.798 hektare terdampak, Jambi 56.593 hektare terdampak.

Kemudian, Kalimantan Barat sebanyak 151.919 hektare terdampak, Kalimantan Tengah 317.749 hektare terdampak, dan Kalimantan Selatan 137.848 hektare terdampak.

Hambatan Akibat Covid-19

Ruandha menambahkan, di tengah pandemi Covid-19 ini tentu pihaknya memiliki hambatan dalam mengantisipasi karhutla. Misalnya, semua anggaran kementerian dan lembaga difokuskan untuk mengatasi pandemi Covid-19 sehingga anggaran penanganan karhutla berkurang.

Padahal, semua personel harus melakukan protokol kesehatan dalam menjalankan tugasnya. “Kami punya 170an Maggala Agni kita harus biayain APDnya dan menjaga kesehatannya,” kata dia.

Solusinya, KLHK, BPPT, dan BMKG bersama-sama mitigasi karhutla dengan saling mengisi. “Kalau kerja sendiri-sendiri tidak akan selesai. Dulu minta untuk TMC susah sekali karena ada kepentingan lainnya, kalau sekarang lebih mudah,” kata dia.

Hambatan lainnya, adalah adanya beberapa daerah yang memiliki potensi karhutla namun masyarakatnya melarang orang asing untuk masuk dengan alasan khawatir tertular Covid-19.
“Padahal kalau tidak dilakukan patroli dan sosialisasi kan potensi kebakarannya tinggi,” ujar dia.
Selain itu, ada pula masyarakat korban PHK yang membuka lahan pertanian di kawasan hutan. Hal ini juga berpotensi menimbulkan karhutla.

Solusinya, KLHK membentuk Masyarakat Peduli Api (MPA) berkesadaran hukum (paralegal), yaitu masyarakat setempat yang direkrut untuk dilatih bagaimana mengendalikan kebakaran hutan.
“Kita beri latihan sederhana sehingga kalau ada api kecil mereka bisa memadamkan sendiri, kalau besar mereka bisa panggil maggala agni,” ucap dia.

Selain itu, mereka juga dibekali dengan pengetahuan hukum. Sehingga mereka mengetahui bagaimana hukumnya jika membakar lahan dan hutan. Inilah yang akan disebarluaskan ke masyarakat setempat. Saat ini KLHK sudah memiliki 11.000 personel MPA.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga membuat proyek percontohan di 12 desa dengan mengedukasi masyarakat soal pengetahuan hukum tentang sanksi bagi pembakar hutan. Masyarakat desa juga dibekali dengan latihan untuk menggerakkan perekonomian mereka.
“Kita lakukan pilot project, 7-12 desa, masyarakatnya kita rekrut, kita latih, dengan pengetahuan hukum, kita beri training dan bagaimana melakukan kegiatan ekonomi mereka. Kita juga beri honor, dengan mereka tahu UU, dengan harapan mereka bisa tahu bahwa membakar hutan ada sanksi,” kata dia. Harapan ke depan, proyek ini akan diperluas ke desa-desa lainnya.

Selain itu, KLHK juga mengandeng kementerian pertanian untuk melatih masyarakat bagaimana membuat lahan pertanian tanpa membakar hutan.

Langkah BNPB Atasi Karhutla

BNPB sendiri melakukan berbagai antisipasi untuk mencegah karhutla yang hampir terjadi di beberapa provinsi. BNPB telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mencegah karhulta di masa pandemi Covid-19.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Raditya Jati mengatakan, pihaknya mengedepankan pelibatan semua unsur yakni pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat dan media massa.

“Unsur dengan masing-masing peran diharapkan dapat mencegah terjadinya kebakaran sejak dini, khususnya di provinsi yang kerap dilanda karhutla. BNPB selalu menekankan upaya pencegahan dibandingkan pemadaman karena langkah ini lebih efektif untuk menghindari dampak yang luas,” kata Raditya, Senin, 24 Agustus 2020.

Upaya pencegahan menghadapi karhutla, kata Raditya, BNPB mendorong untuk pengembangan pengetahuan tentang kapasitas pengelolaan hutan dan lahan pada masyarakat.

Selain itu, kata Raditya, BNPB juga melakukan beberapa langkah teknis, yakni monitoring sistem peringatan dini melalui informasi fire danger rating system (FDRS) dari BMKG, pantauan titik panas atau hot spot dari Lapan maupun ketinggian muka air di lahan gambut dari Badan Restorasi Gambut (BRG).

Kemudian, kata dia, BNPB telah meminta pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten dan kota untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan pencegahan menghadapi karhulta, seperti penetapan status siaga darurat. Pencegahan dapat dilakukan, seperti pemadaman titik api sedini mungkin melalui satuan tugas darat maupun udara.

BNPB juga mengerahkan 6.000 personel yang diterjunkan di 6 provinsi yang berstatus siaga darurat. Keenam provinsi tersebut adalah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Setiap provinsi mendapatkan dukungan 1.000 personel. Perhitungan komposisi personel di setiap daerah terdiri TNI dan Polri 40 persen, Manggala Agni 20, masyarakat 30, dan berbagai unsur 10.

Sedangkan satuan udara, BNPB dan BPBD menggunakan pemadaman menggunakan water boombing dan teknologi modifikasi cuaca.

Pelaksanaan water boombing menggunakan armada helikopter yang telah ditempatkan di beberapa provinsi. BNPB, kata dia, menyiagakan armada untuk pengeboman dan pemantauan, terdiri 3 helikopter di Jambi, 11 di Sumatera Selatan, 8 di Riau, 1 di Kalimantan Barat dan 5 di Kalimantan Tengah.

Di samping helikopter, satuan udara didukung dengan pesawat fixed-wing untuk menebar garam di udara atau cloud seeding.
“Pemerintah daerah merupakan penanggung jawab utama dalam penanganan darurat di wilayahnya. BNPB dan kementerian/lembaga akan memberikan pendampingan dalam penanganan karhutla di daerah. Dukungan yang akan diberikan untuk penguatan daerah yakni penguatan koordinasi dan komando melalui pos komando dan pusat pengendali operasi,” ujar dia.

Penanganan Karhutla di Riau
Kapolda Riau Irjen Agung Setya Imam Effendi mengatakan, tak ingin kebakaran hutan dan lahan seperti yang terjadi tahun lalu terulang kembali. Jenderal bintang dua ini merapatkan barisan bersama Pemerintah Provinsi Riau, TNI, Manggala Agni dan relawan.

Di mana saat ini, Riau punya Dashboard Lancang Kuning sebagai deteksi dini titik panas indikasi karhutla, pengecekan serta mobilisasi personel ke titik api.
“Kami bersama TNI, pemda dan msyarakat menghadapi ancaman karhutla dengan kesiapan yang prima dalam koordinasi dan kolaborasi dalam Dashboard Lancang Kuning Nusantara yang telah mampu memadamkan 5.896 titik api diseluruh wilayah Riau selama tahun 2020 sampai dengan 25 Agustus 2020,” kata Agung di Jakarta, Selasa (25/8/2020).

Selain teknologi, Agung selalu minta pendapat kepada ahli, datuk atau pemangku adat serta masyarakat untuk berdiskusi seperti apa solusi yang dibutuhkan.
“Semoga tahun ini bisa menuntaskan karhutla, setiap hari bisa melihatmu langit biru,” kata Agung.

Sementara Gubernur Riau Syamsuar beberapa waktu lalu mengatakan sudah mengambil beberapa langkah agar tak terjadi karhutla di wilayahnya. Yaitu pemetaan daerah rawan bencana yang kini ada di 346 desa dan 99 kecamatan.

Lalu, inventarisasi kembali izin 387 perkebunan dan 62 keutanan terkait kebijakan satu peta untuk mengetahui tumpang tindih lahan.

Manager Kampanye Pangan, Air, dan Ekosistem Esensial Walhi, Wahyu Perdana mengatakan, agar karhutla tidak terus berulang maka perlu pendekatan ekosistem. Di mana hal ini sangat dipengaruhi oleh proses restorasi gambut. Kemudian yang kedua pemerintah perlu melakukan evaluasi izin hutan dan lahan. Khususnya pada izin konsensi yang terbakar baik perkebunan maupun hutan.
“Kami punya catatan sepanjang rentang 2019 hingga quartal 1 tahun 2020, banyak sekali proses restorasi tidak dijalankan dengan baik. Harusnya bikin kanal buat bloking kanal untuk dialirkan ke gambut yang harusnya tinggi permukaan air tanahnya, tapi ini lebih rendah,” kata Wahyu dilansir Liputan6.

Menurut Wahyu water booming dan modifikasi cuaca tidak akan cukup menghentikan kebakaran hutan khususnya di wilayah gambut.
“Ekosistem gambut itu kurang lebih adalah ekosistem alami yang berasal dari unsur hara. Ketika kemudian itu dieksploitasi oleh industri kehutanan ataupun perkebunan gambut jadi kering seperti busa yang tebal, ketebalannya bisa belasan atau puluhan meter,” ujar dia.

Jadi ketika terbakar, kata dia, titik apinya itu tidak selalu berada di permukaan. Wahyu mencontohkan, seperti kapuk yang terbakar api bisa menjalar bahkan sampai 1 kilometer. Jika penyiramannya tidak sempurna, kata dia, maka hanya menghasilkan asap yang lebih banyak.
“Secara teoritis modifikasi cuaca untuk memadamkan khususnya pada ekosistem gambut tidak akan efektif. Untuk memadamkan api di lahan gambut butuh hujan yang intens dan panjang,” ujar dia.

Sehingga hal yang paling efektif untuk memitigasi karhutla adalah restorasi gambut agar tetap basah. Wahyu mengatakan, jika terjadi kebakaran hutan di tengah pandemi Covid-19 ini akan memperparah risiko masyarakat terjangkit sakit paru-paru.(JIM/LIP)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *