Kamis, Juni 30, 2022
spot_img
BerandaOpiniSejumlah Tokoh Nasional Serukan Pemerintah dan DPR Berjiwa Besar Terima Masukan Mahasiswa

Sejumlah Tokoh Nasional Serukan Pemerintah dan DPR Berjiwa Besar Terima Masukan Mahasiswa


Romo Magnis Suseno, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, Yenny Wahid dan Dr. Abdillah Toha dalam sebuah kesempatan acara.(Foto Istimewa)

Jurnal123.com – Mencermati berbagai peristiwa yang terjadi di berbagai daerah dalam beberapa hari terakhir, terkait pengesahan UU KPK dan beberapa RUU lain yang dinilai belum mewakili aspirasi masyarakat, sejumlah tokoh nasional seperti Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, Romo Magnis Suseno, Dr. Abdillah Toha dan Yenny Wahid angkat bicara.

Mereka menilai, DPR dan pemerintah agar berjiwa besar dengan mempertimbangkan masukan dari mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat yang terus disuarakan di berbagai wilayah di tanah air.

Selain itu, keempat tokoh mengapresiasi sikap mahasiswa dan elemen masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ditunjukkan melalui sikap kritis sebagai hak konstitusional warga negara dengan tetap menghormati hasil pemilu 2019 yang merupakan pilihan rakyat Indonesia.

Putri presiden keempat RI Abdurahman Wahid alias Gus Dur, Yenny Wahid, menyikapi aksi unjuk rasa yang tejadi di beberapa daerah di Indonesia.

Menurut Yenny Wahid apa yang disampaikan mahasiswa dan elemen masyarakat terkait pengesahan UU KPK dan pembahasan beberapa RUU lainya belum mewakili aspirasi masyarakat.

“DPR dan Pemerintah agar berjiwa besar dengan mempertimbangkan masukan dari mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat yang terus disuarakan di berbagai wilayah di Tanah Air,” ucap Yenny Wahid saat konfrensi pers di Hotel Sari Pacific, Jakarta, Rabu (25/9/2019).

Yenny mengapresiasi sikap mahasiswa dan elemen masyarakat yang terus menyerukan dan memberi dukungan kepada KPK dalam memberantas korupsi.
“Mengapresiasi sikap mahasiswa dan elemen masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ditunjukkan melalui sikap kritis sebagai hak konstitusional warga negara dengan tetap menghormati hasil pemilu 2019 yang merupakan pilihan rakyat Indonesia,” ucap Yenny.

Selain itu, Yenny juga mendesak kepada aparat kepolisian agar menghindari cara-cara eksesif dalam menangani aksi unjuk rasa mahasiswa dan elemen masyarakat di seluruh Indonesia.
Ia juga meminta, kepada para mahasiswa dalam menyuarakan aspirasinya dilakukan secara damai dan dalam koridor hukum serta tidak menggunakan aksi kekerasan.
“Tetap mewaspadai penyusupan pihak-pihak yang bermaksud mencederai tujuan murni aksi unjuk rasa mahasiswa,” kata Yenny.

Yenny juga menegaskan kepada seluruh komponen masyarakat bangsa tetap mengedepankan pendekatan dialog dalam menyelesaikan perbedaan pendapat dengan dilandasi semangat kekeluargaan yang merupakan ciri kepribadian Bangsa Indonesia.

Jangan sudutkan mahasiswa

Putri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Yenny Wahid, meminta pemerintah tidak asal menuduh aksi mahasiswa ditunggangi pihak tertentu.

Terlebih, kata Yenny Wahid, tudingan tersebut dihubung-hubungkan dengan ancaman terhadap pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober 2019.
“Karena itu saya mengimbau kepada pemerintah agar tidak menggunakan retorika yang bisa dianggap menyudutkan mereka seolah-olah mereka mudah ditunggangi, melaksanakan aksi-aksi karena ada motif politik tertentu, itu harus dihindari retorika seperti itu,” ujar Yenny Wahid kepada wartawan di Hotel Sari Pacific, Jakarta Pusat, Rabu (25/9/2019).

Yenny Wahid mengingatkan seharusnya pemerintah lebih banyak mendengarkan aspirasi yang disampaikan mahasiswa.
“Tentu yang kita utamankan sikap mau mendengarkan aspirasi yang mereka suarakan. Baru dengan cara seperti itu mahasiswa dan pelajar bisa lebih reda lagi emosinya,” kata Yenny.

Menurut dia, mahasiswa yang berdemonstrasi murni menyuarakan aspirasinya tanpa ada motif politik tertentu.

Terlebih elite politik baik pemerintah dan DPR tidak pernah melibatkan mahasiswa maupun masyarakat dalam mengambil kebijakan.

Ia juga menilai, puncak ketidakpuasan mahasiswa terjadi saat DPR memilih Pimpinan KPK yang dinilai cacat etik serta merevisi Undang-undang KPK yang dinilai justru melemahkan kerja lembaga antirasuah tersebut.

Karena itu, Yenny meminta pemerintah bersikap bijak menanggapi demontrasi mahasiswa yang menolak Undang-undang KPK hasil revisi serta pengesahan RUU KUHP serta Pimpinan KPK yang dinilai bermasalah.

Peryataan itu dikatakan Yenny bersama sejumlah tokoh lainnya yakni Jimly Asshiddiqie, Romo Magnis Suseno, dan Abdillah Toha.

Berikut point-point peryataan sikap sejumlah tokoh:

1. DPR dan Pemerintah agar berjiwa besar dengan mempertimbangkan masukan dari mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat yang terus disuarakan diberbagai wilayah di Tanah Air.
2. Mengapresiasi sikap mahasiswa dan elemen masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ditunjukkan melalui sikap kritis sebagai hak konstitusional warga negara dengan tetap menghormati hasil pemilu 2019 yang merupakan pilihan rakyat Indonesia.(JIM/TRI)

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img

Most Popular

Recent Comments