Bahas Utang Pemerintah, Menteri Keuangan Minta Rapat Terbuka
JURNAL123, JAKARTA.
Hari ini digelar rapat kerja antara Kementerian Keuangan RI bersama Komisi XI DPR RI membahas evaluasi pengelolaan utang pemerintah.
Meski pembahasan dalam rapat ini tergolong penting, nyatanya tak banyak anggota Komisi XI DPR RI yang hadir dalam rapat tersebut.
Rapat dimulai pukul 11.08 WIB di ruang rapat komisi XI DPR RI yang dihadiri oleh 10 orang anggota DPR.
Padahal, menurut daftar Anggota Komisi XI DPR RI dalam data alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat, ada 51 orang anggota yang terdaftar. Terdiri dari 1 Ketua Komisi, 4 Wakil Ketua Komisi dan sisanya anggota.
Ketua Komisi XI DPR, Melchias Marcus Mekeng, selaku pemimpin rapat pun tak menyinggung jumlah anggota yang hadir saat membuka rapat tadi. Berbeda dengan ritual rapat yang seharusnya menyebut jumlah anggota yang hadir apakah memenuhi kuorum atau tidak.
Dari sisi pemerintah, hadir Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo.
“Raker evaluasi pengelolaan utang negara dibuka. Apakah mau tertutup atau terbuka?” tanya Mekeng sebelum membuka rapat, Senin (4/9/2017).
“Karena ini sudah diketahui publik, terbuka saja,” jawa Sri Mulyani.
Mendapat jawaban tersebut, Mekeng langsung membuka rapat.
Usai memaparkan penggunaan utang, Sri Mulyani dicecar sejumlah pertanyaan oleh anggota komisi XI.
Pertanyaan pertama datang dari Ketua Komisi XI Melchias Marcus Mekeng. Ia menanyakan perihal sumber anggaran yang akan digunakan untuk membayar utang pemerintah.
“Sumber pengembalian utang ini dari mana ya? Oleh APBN kan basically dari pajak ya. Ini sensitifity-nya gimana meski punya utang kecil tapi penerimaan terganggu. Ya supaya masyarkaat nyaman, ya utang kita kecil tapi kita punya kemampuan?” tutur dia dalam rapat tersebut, Senin (4/9/2017).
Pertanyaan lainnya datang dari Anggota Komisi XI dari Fraski PDIP, Hendrawan Supratikno. Ia mempertanyakan, bagaimana strategi pemerintah mengelola utang agar lebih produktif. Karena ia mencatat, masih ada alokasi utang yang belum dimanfaatkan.
Bila dibiarkan, dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian bagi negara. Karena, pemerintah harus dibebani dengan bunga utang, namun utangnya tak dimanfaatkan dengan baik sehingga kurang berdampak bagi pembangunan dalam negeri.
“Banyak utang standby tapi belum digunakan. Jadi sayang ada missmatch di waktu pemanfaatannya? jika dibenahi akan lebih baik. Bagaimana caranya?” tanya dia.
Tak berhenti sampai di situ, Sri Mulyani juga dicecar perihal pemanfaatan utang yang ditarik pemerintah. Selain untuk infrastruktur, ke mana larinya utang tersebut? Mengapa tak dirasakan oleh masyarakat dampaknya.
“Kemampuan bunga pokoknya gimana cara bayarnya? Berapa lama kita pinjam? Kapan delunasinya berapa pokoknya (pokok pinjamannya)? Saya juga mau tanyakan, gimana cara gunakan utang? Apa terencana, terprogram? Selain infrastruktur, penggunaan yang tepat itu 200 juta lebih sampe anak kecil berutang. Ya jadi saya mah lihat, bertanya ke mana utang?” sebut dia
Sri Mulyani menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkembang di masyarakat yang mengkhawatirkan utang Indonesia.
Dia menjelaskan, jika dibandingkan dengan negara-negara di dunia. Indonesia adalah negara yang eksposur utangnya paling rendah.
Ditambahkannya, eksposur Indonesia rendah jika dibandingkan dengan Turki, China, Afrika Selatan, Argentina. Sri Mulyani menjelaskan, Meksiko adalah negara yang memiliki eksposur utang di atas 50%.
“Lalu ada India yang pertumbuhan ekonominya tinggi tapi eksposur utangnya di atas 70%, ada juga Brazil defisitnya besar pertumbuhan ekonominya minimal. Amerika dan Inggris eksposur utangnya hampir 100%. Indonesia masih jauh di bawah negara-negara itu,” kata dia gedung DPR RI, Senin (4/9/2017).
Sri Mulyani menjelaskan, meskipun pendapatan perkapita Indonesia lebih rendah dibandingkan negara lain namun stok utang Indonesia lebih kecil dan pruden.
Utang Indonesia total sekitar Rp 3.700 triliun. Per 2016 pendapatan perkapita Indonesia tercatat US$ 3.605 dengan eksposur utang sekitar 28%.
“Jepang income perkapita nya US$ 40.000 tapi eksposur utangnya hampir Us$ 90.000, kemudian AS income per kapitanya US$ 57.000 dengan eksposur utang US$ 61.000 kita paling kecil dan pruden,” ujarnya.
Menurut catatan Kemenkeu utang pemerintah Rp 3.706,52 triliun pada akhir Juni 2017, atau meningkat Rp 34,9 triliun dari bulan sebelumnya.
“Jika dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) dalam APBN Perubahan 2017 sebesar 3.717 triliun, rasio utang pemerintah hingga Juni 2017 sebesar 27,02% dari PDB” tukas Sri.(DEN)