Rotasi Pejabat DKI Jakarta, Kepala Dinas Perumahan Wajah Baru
JAKARTA, JURNAL123.
Dalam pelantikan 4.800 pejabat pemprov DKI Jakarta beberapa hari lalu sejumlah pejabat mendapat promosi, ada juga yang hanya bergeser sedangkan lainnya dinonjobkan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
Beberapa yang mengalami pergeseran adalah Lasro Marbun, yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pendidikan kini menjadi Kepala Inspektorat Pemprov DKI Jakarta. Posisi Kepala Dinas Pendidikan dijabat oleh Arie Budhiman, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
Sementara, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan diisi oleh Purba Hutapea, yang sebelumnya menjabat sebagai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).
“Kemudian Pak Agus Suradika dari Kepala Biro Perpustakaan dan Arsip ke BKD (Badan Kepegawaian Daerah). Pak Agus Bambang Setyowidodo dari Kadis Infomas ke Dinas Pelayanan Pajak,” kata Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah, usai pelantikan.
Sementara itu, beberapa pejabat yang mengalami promosi adalah Benjamin Bukit, yang sebelumnya Wakil Kepala Dinas Perhubungan menjadi Kepala Dinas Perhubungan; Ika Yuli Rahayu, dari sebelumnya Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Barat menjadi Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan; Zainal Soleman dari Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat menjadi Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda; Edi Nielson Sianturi yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Dukcapil, sebelumnya salah satu kepala bidang di instansi yang sama.
“Ada juga Pak Franky Mangatas, dari Kepala Inspektorat ke Asisten Sekda Bidang Pemerintahan,” kata Saeful.
Ada pun, para pejabat yang dicopot adalah Muhammad Akbar yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Perhubungan, mantan Kepala BKD I Made Karmayora, dan mantan Kadis Pelayanan Pajak Iwan Setyawandi.
“Pak Iwan dinonjob-kan. Kalau Pak Made dan Pak Akbar di TGUPP (Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan),” kata Saeful.
Disisi lain sebanyak 1.835 jabatan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta dikosongkan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Pengosongan tersebut dimaksudkan untuk efektifitas pemerintahan agar pelayanan di Pemprov DKImenjadi lebih optimal.
Basuki mengatakan, 1.835 jabatan sengaja dikosongkan, karena dirinya melihat jabatan struktural yang dibutuhkan tidak perlu terlalu banyak. Sebab, pelayanan lah yang diperlukan oleh masyarakat.
“Ada beberapa posisi yang sengaja kami kosongkan. Badan Kepala Seksi Penyuluh KB ini ngapain gitu? Jadi kita tidak mau lagi terlalu banyak jabatan struktural. Bagi orang Jakarta yang penting pelayanannya, ini mau kami optimalkan,” kata Basuki, Jumat (2/1/2014).
Pemprov DKI Jakarta sendiri telah memangkas sebanyak 1.500 jabatan. Dari semula 8.011 jabatan, saat ini hanya tinggal 6.511 jabatan saja. Dari jumlah tersebut 1.835 jabatan masih dikosongkan. Jabatan yang dikosongkan itu tidak dapat dihapus, karena ada di undang-undang. Sehingga Basuki pun mengirim surat izin kepada Kemendagri agar jabatan tersebut dikosongkan.
“Kita sudah kirim surat ke Mendagri, dan sudah dijawab. Boleh katanya,” ujar mantan Bupati Belitung Timur itu.
(KOM/JIM)