JAKARTA, JURNAL123.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Pendidikan dan Kesehatan, James Riady mengungkapkan, ada tiga hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Ketiga hal tersebut diungkapkan dalam Seminar bertajuk “BPJS: Antara Kesiapan, Regulasi, dan Implementasinya” di Hotel Aryaduta, Kamis (11/12).
Ketiga hal yang disebut 3S itu adalah terkait dengan struktur, sistem, dan sumber daya manusia (SDM).
Ia menuturkan, ketiga hal tersebut menjadi tantangan BPJS dalam menghadapi pengimplementasian Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Menurutnya, hal tersebut bisa menjamin rendahnya biaya dalam pelaksanaan BPJS serta eksekusinya di lapangan.
“Itu supaya bisa mencapai sasaran yang kita harapkan. Karena BPJS ini sudah pasti membicarakan tahapan dan seluruh sistem membutuhkan tahapan itu,” kata pria yang juga concern dibisnis rumah sakit ini, saat menjadi pembicara dalam seminar tersebut.
Bos Lippo Grup ini juga menyebutkan, tahapan-tahapan yang akan digunakan dalam membentuk sistem di BPJS harus sudah dipikirkan dari jauh-jauh hari. Dengan demikian, ketika naik ke tahapan selanjutnya sistem yang ada bisa disempurnakan.
“Universal coverage sudah pasti menimbulkan masalah, karena semua orang berarti memiliki kemampuan untuk membeli. Karena pada saat kita membuka itu, sudah pasti tuntutan sosial politik meningkat dan membangkrutkan sistem ini,” katanya.
Ia menuturkan, pimpinan BPJS dan para elite pemerintah perlu meletakkan landasan yang bisa mengelola hingga 10 bahkan 50 tahun mendatang. “Kalau tidak, kita yang akan dibuat jadi membangkrutkan orang-orang miskin. Ini bahaya sekali,” ujarnya.
Ia mengatakan, pemerintah tidak mampu untuk bisa mengatakan kepada masyarakat bahwa pihaknya bisa menangani. Pasalnya, mereka tidak memiliki biaya sehingga partisipasi swasta sangat dibutuhkan untuk itu. Hal ini juga katanya, merupakan bagian dari suatu ekonomi yang lebih besar.(SUA)
