Hukum

Sidang Kasus Korupsi Jiwasraya: Terdakwa Tuding Ada Keanehan Dakwaan Jaksa

Jurnal123.com – Salah satu terdakwa kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya, Benny Tjokrosaputro (Benny Tjokro) menumpahkan emosinya saat menjalani sidang di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Rabu (10/6).
Dalam eksepsi pribadinya, Benny Tjokro menyebutkan terdapat sejumlah hal-hal yang aneh dalam surat dakwaan jaksa.

Benny Tjokro merinci keanehan tersebut, sebagai berikut:

1. Pada surat dakwaan jaksa disebutkan tentang dugaan rekayasa transaksi jual beli saham atau yang sering disebut istilah “menggoreng saham”. Atas hal ini, Benny Tjokro mempertanyakan, apa benar 124 saham yang tersebut dalam dakwaan jaksa digoreng olehnya?

Dia lantas menantang jaksa untuk memberikan bukti transaksi, menunjuk siapa counterpart-nya, serta kemana aliran dananya.
“Apakah saya kebagian (keuntungan), mana bukti-buktinya, semua hal yang saya tanyakan ini tidak disebutkan dalam surat dakwaan setebal 270 halaman tersebut, Yang Mulia Hakim,” tukas Benny Tjokro, pada sidang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Rabu (11/6).

Benny Tjokro menandaskan, transaksi pasar modal dan reksadana diawasi oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Baik BEI dan OJK, lanjut Benny Tjokro, sama sekali tidak pernah memberikan sanksi hukum apapun kepada dirinya, perusahaan, dan juga pegawai-pegawainya terkait dengan transaksi-transaksi yang disebutkan dalam surat dakwaan jaksa.

2. Benny Tjokro tidak mengenal para Direksi PT Asuransi Jiwasraya, kecuali Harry Prasetyo, mantan Direktur Keuangan Jiwasraya yang pernah ditemuinya sekitar tahun 2015.
“Sama sekali tidak ada kesepakatan apapun dalam pertemuan itu. Selain itu, saya sama sekali tidak mengenal pengurus-pengurus reksadana yang disebutkan dalam surat dakwaan,” imbuh Benny Tjokro.

3. Benny Tjokro menyatakan jaksa mendakwa dirinya telah mengatur dan mengendalikan pembelian saham dan reksadana Jiwasraya. “Saya tidak pernah diajak meeting, bahkan ditelpon pun tidak pernah oleh manajemen Jiwasraya, maupun oleh manajemen pengelola reksadana Jiwasraya,” sebut Benny Tjokro.

Dia lantas menyatakan, pada halaman 65 surat dakwaan disebutkan Jaksa menuduh adanya nama-nama samaran yang digunakan para terdakwa dalam berkomunikasi. Misalnya saja Mahmud untuk Syahmirwan, Rudy untuk Harry Prasetyo, dan Pak Haji untuk Heru Hidayat.

Jaksa sendiri tidak menemukan, penggunaan nama samaran oleh terdakwa Benny Tjokro pada kasus korupsi ini. “Hal ini membuktikan, Jaksa di dalam Surat Dakwaannya sendiri pada halaman 65 tidak bisa membuktikan adanya peran serta saya dalam dakwaannya,” ujar Benny Tjokro.

4. Terdapat misteri peniadaan pemeriksaan tahun 2008 hingga 2012. Benny Tjokro menyatakan, dakwaan pertama pada halaman 2 menyebutkan kurun waktu peristiwa (tempus delictie) korupsi Jiwasraya ini antara tahun 2008 sampai dengan 2018.
“Tetapi anehnya, pada dakwaan kedua tentang TPPU, pada halaman 151 disebutkan kurun waktu peristiwanya adalah hanya tahun 2012 sampai dengan 2018 saja,” ujar Benny Tjokro.

Benny Tjokro mempertanyakan kemana data peristiwa tahun 2008 sampai 2012 terkait dakwaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Dia meminta hakim agar membatalkan pemeriksaan periode 2008-2012, atau mohon hakim memerintahkan jaksa untuk mengubah dakwaannya mulai tahun 2012, agar konsisten antara dakwaan pertama dan kedua.
Hal tersebut karena terkait dengan penyitaan aset-aset yang dia peroleh sejak tahun 2008 sampai dengan 2012. Benny Tjokro meminta agar aset-asetnya pada periode tersebut bisa dilepaskan dari sitaan pihak Kejaksaan Agung.

5. Benny Tjokro menegaskan untuk saham-saham perusahaan grupnya yang terkait repurchase agreement (repo), semua sudah dilunasinya.

6. Benny menyatakan, sahamp-saham di grupnya dipegang atau dimiliki oleh ribuan pemegang saham. Dia menegaskan saam-saham tersebut tidak mungkin digoreng. “Karena begitu harga sahamnya naik, ada banyak saham yang bernilai triliunan rupiah yang akan ikut menjual,” ujar Benny Tjokro.
Bandar saham manapun, kata Benny Tjokro, tidak akan punya dana untuk bertransaksi seperti itu.
“Lagipula, BPK dan Kejaksaan Agung sudah tahu saham-saham tersebut dibeli dari siapa?Yang jelas bukan dari saya. Kenapa hal ini tidak diungkapkan oleh Jaksa?” tukas Benny Tjokro.

7. Benny Tjokro merasa semakin curiga, terhadap ulah jaksa yang menurutnya menutupi isi portofolio saham Jiwasraya.

Dia heran, mengapa saham-saham dari grup-grup besar yang tidak pernah diekspose oleh BPK dan Kejaksaan. Selain itu, Kejaksaan dan BPK tidak berani merinci transaksi “item by item” mengenai siapa pelaku sebenarnya, siapa yang untung dan kapan hal itu terjadi.
“Kalau jaksa menolak transaksi saham dirinci item by item, berarti jaksa menutupi kebenaran, merekayasa,” tuding Benny Tjokro.

8. Benny Tjokro menambahkan, data Bursa Efek Indonesia (BEI) menyebutkan saham MYRX masuk dalam Indeks LQ45 untuk lima periode berturut-turut. Yakni periode Februari-July 2016; periode Agustus 2016-Januari 2017; periode Februari-Juli 2017; periode Agustus 2017-Januari 2018; dan periode Februari-Juli 2018.
“Sebagai saham yang masuk LQ45, berarti saham MYRX adalah saham blue chips, dan bukan saham gorengan,” tutur Benny Tjokro.

9. Tuduhan rekayasa yang paling aneh bin ajaib, menurut Benny Tjokro adalah harta dirinya dan PT Hanson International Tbk (MYRX) banyak dari hasil mengkorupsi Jiwasraya. Hal ini menurutnya sangat aneh, karena dirinya sudah mendeklarasikan harta kekayaannya melalui program tax amnesty tahun 2017 silam.(KON)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *