PDIP Tegur Henry Yosodiningrat Terkait Pernyataan Pembekuan KPK
JURNAL123, JAKARTA.
Anggota Pansus Hak Angket KPK di DPR Henry Yosodiningrat mendapat teguran keras dari DPP PDI Perjuangan atas pernyataannya yang meminta agar KPK dibekukan. Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut bahwa pernyataan Henry Yoso merupakan pernyataan pribadi dan bukan mewakili PDIP.
“Kami sudah memberikan teguran. PDIP tidak pernah meminta untuk KPK dibekukan, mengingat KPK lahir di zaman ibu Megawati Soekarnoputri karena masih banyak persoalan korupsi di tengah kita dan penyalahgunaan
kekuasaan,” kata Hasto di Malang, Jawa Timur, Minggu, 10 September 2017.
Hasto mengatakan, Pansus Angket KPK dibentuk sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR RI mengingat DPR mempunyai tugas menjalankan fungsi pengawasan. Termasuk kata dia, ke lembaga di bawah institusi negara salah satunya KPK.
“Karena KPK memerlukan masukan-masukan agar ada perbaikan kinerja. Serta dapat dilakukan kerja sama antara lembaga penegak hukum dalam memberantas korupsi agar ditingkatkan. Memberantas korupsi tidak bisa dilakukan dengan egoisme sektoral,” papar Hasto.
Hasto menyebut, DPP PDI Perjuangan sudah melakukan koreksi terhadap pernyataan Henry Yoso. Ia menegaskan PDI Perjuangan tidak pernah punya niat untuk membekukan atau membubarkan KPK.
“Tidak ada sebuah desain untuk membubarkan KPK,” ujar Hasto.
Hasto mengaku perhatian PDI Perjuangan dalam hak angket KPK lebih pada sinergitas antara penegak hukum dalam memberantas korupsi. Bahkan menurut Hasto, persoalan korupsi bukan hanya tugas KPK termasuk juga menuntut peran partai.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai pernyataan pembekuan KPK murni berasal dari anggota Pansus Hak Angket KPK dari Fraksi PDIP Henry Yosodiningrat. Ungkapan itu disampaikan bukan atas nama fraksi ataupun partai.
PDIP, kata dia, justru mendukung adanya pemberantasan korupsi di Indonesia.
“Tidak ada pembekuan atau pembekuan KPK. Fraksi itu kepanjangan dari partai. Makanya, kader PDIP harus bisa menjaga lisan, disiplin bicara,” tutur Hasto di rumah dinas Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, Surabaya, Senin (11/9/2017).
Dia menjelaskan, KPK lahir sejak zaman Megawati yang bertujuan memberantas korupsi. Sebab korupsi adalah kejahatan kemanusiaan yang memiliki dampak luar biasa.
“Tidak ada pembubaran KPK. Hak angket didukung PDIP karena sejak awal mendorong agar KPK bekerja sama dengan lembaga penegak hukum dalam memberantas korupsi,” kata Hasto.
Meski demikian, lanjut dia, perlu adanya evaluasi terhadap KPK. Langkah ini dilakukan agar kewenangan KPK yang begitu besar dapat dipertanggungjawabkan.
“Perlu adanya evaluasi, agar pengalaman di masa lalu seperti anggota yang terlibat korupsi, tidak terjadi lagi. Wewenang dan tanggung jawab KPK begitu besar dan berat. Harus didukung, tetapi perlu ada evaluasi,” ujar Hasto.(VIN)