Tag Archives: BPJS Kesehatan

Defisit BPJS Kesehatan Jadi Masalah Buruk

Direktur Utama BPJS Dr Fahmi Idris

Jurnal123.com – Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute Umi Lutfiah mengatakan defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menjadi batu sandungan empat tahun pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

“Jika pemerintah masih saja enggan menaikkan besarnya iuran bulanan, maka tidak heran jika defisit yang dialami BPJS Kesehatan semakin lama semakin meningkat. Hal ini sejalan dengan meningkatnya jumlah peserta dari tahun ke tahun dan diperburuk dengan tunggakan iuran peserta mandiri,” kata Umi dalam keterangan tertulis, seperti dilansir Tempo, Selasa, 23 Oktober 2018.

Dalam laporan 4 tahun pemerintahan Jokowi-JK, kata Umi, diketahui bahwa anggaran perlindungan sosial meningkat dari tahun ke tahun. Umi mengatakan peningkatan anggaran ini juga diimbangi dengan peningkatan cakupan kepesertaan dan jumlah fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) serta fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL) yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Menurut Umi dari segi cakupan kepesertaan memang meningkat, namun dari segi defisit yang dialami BPJS Kesehatan juga meningkat. Sampai saat ini, kata Umi defisit mencapai angka Rp 16.5 triliun, di mana pemerintah terus berupaya menekan defisit tersebut dengan berbagai cara.

Namun, kata Umi, sampai saat ini pemerintah belum mau menaikkan iuran bulanan peserta BPJS Kesehatan. Dia mengatakan saat ini peserta mandiri kelas I harus membayar Rp 80.000, kelas II Rp 51.000, dan kelas III Rp 25.500. Padahal, kata Umi, sejak 2015 lalu Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) telah memberikan rekomendasi terkait besarnya iuran bulanan BPJS Kesehatan. Untuk peserta mandiri kelas I, DJSN merekomendasikan Rp 80.000, kelas II Rp 63.000, dan kelas III Rp 33.000.

“Fakta ini menunjukkan bahwa iuran BPJS yang saat ini belum sesuai dengan perhitungan iuran minimal yang sudah dihitung DJSN. Untuk kelas II saja memiliki margin Rp 12.000 dan Rp 7.500 untuk kelas III. Jika selisih ini dikalikan dengan jumlah peserta, sudah berapa rupiah yang harus dikeluarkan untuk menambal kekurangan iuran ini,” ujar Umi.

Lebih lanjut, Umi mengatakan penggunaan dana cukai rokok yang diandalkan untuk menambal defisit harus pula diimbangi dengan pelayanan promotif dan preventif. Jumlah orang sakit akan terus bertambah jika fokus pelayanan kesehatan negara kita hanya pada ranah penyembuhan/kuratif-rehabilitatif.

Selain itu, menurut dia, biaya yang harus dikeluarkan jelas lebih mahal jika dibandingkan dengan alokasi dana untuk program promotif-preventif.

“Ingat bahwa penyakit akibat gaya hidup yang tidak sehat seperti jantung dan stroke merupakan penyakit yang menyedot klaim BPJS Kesehatan terbanyak. Salah satu upaya menekan angka penyakit akibat gaya hidup adalah dengan gencar menggaungkan program promotif/preventif,” ujar Umi.(TEM)

Mengalami Defisit, Presiden Perintahkan BPKP Audit BPJS Kesehatan

Jurnal123.com – Kondisi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang memburuk dengan terus mengalami defisit hingga triliunan rupiah, membuat orang nomor satu di negeri ini bereaksi. Presiden Joko Widodo meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit keuangan BPJS Kesehatan.

“Saya sudah perintahkan dari BPKP untuk diaudit mengenai defisit yang ada. Artinya ini prosedur akuntabilitas semua sudah dilalui,” kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/9/2018).

Jokowi juga sudah meminta direksi BPJS Kesehatan untuk memperbaiki sistem verifikasi keuangan. Menurut Jokowi, hal ini penting dilakukan karena BPJS Kesehatan menjangkau dari pusat sampai provinsi, kota dan kabupaten di seluruh tanah air.

“Ini bukan tugas yang mudah. Bagaimana mengontrol, memonitor klaim dari rumah sakit, bukan sesuatu yang gampang. Saya mengalami semuanya,” kata Jokowi.

“Dulu kita ada kartu sehat, di lingkup provinsi dulu di jakarta kita ada kartu jakarta sehat. Itu ngontrol verifikasi setiap rumah sakit tidak mudah. Ini seluruh negara Artinya perbaikan sistem harus terus dilakukan,” tambah mantan wali kota Solo dan mantan gubernur DKI Jakarta ini.

Jokowi telah menerbitkan peraturan presiden yang memungkinkan cukai rokok dari daerah digunakan untuk menutup defisit keuangan BPJS Kesehatan.

“Apapun namanya pelayanan kesehatan untuk masyarakat harus dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga defisit itu sebagian ditutup dari hasil cukai,” kata dia.

Menurut Jokowi, terbitnya Perpres tersebut sudah sesuai dengan amanat Undang-undang dimana 50 persen pendapatan dari cukai rokok digunakan untuk pelayanan kesehatan.(KOM)