Mahfud MD Ingatkan Kampanye Hitam Terkait Capres Tindak Pidana

Mahfud MD Ingatkan Kampanye Hitam Terkait Capres Tindak Pidana

Jurnal123.com – Setelah lama bergulir berbagai isue tentang kedua capres, Prof Dr Mohammad Mahfud MD akhirnya berbicara. Antaranya isu Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam kaitan dengan Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Pakar More »

Pindah Domisili Cukup KK Tanpa Pengantar RT/RW

Pindah Domisili Cukup KK Tanpa Pengantar RT/RW

Jurnal123.com – Masyarakat tak memerlukan surat pengantar dari RT/RW, desa, kelurahan, termasuk kecamatan jika berpindah domisili. Dokumen yang diperlukan hanya fotokopi kartu keluarga. “Kita menegaskan kembali bahwa itu (surat pengantar) tidak perlu,” More »

Guru Honorer di Kabupaten Tangerang Serukan Aksi Mogol

Guru Honorer di Kabupaten Tangerang Serukan Aksi Mogol

Jurnal123.com – Sejumlah guru honorer di Kabupaten Tangerang menyuarakan aspirasinya. Mereka menggelar aksi mogok mengajar yang dimulai pada hari ini hingga 31 Oktober 2018. Hal itu diungkapkan Ketua Forum Honorer Kategori Dua More »

Gempa Mengguncang Sulawesi Utara

Gempa Mengguncang Sulawesi Utara

Jurnal123 – Gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,6 SR mengguncang sejumlah wilayah di Sulawesi Utara. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho memastikan gempa 5,6 skala More »

Gaji Guru Kontrak Kota Bekasi Terlambat Pencairannya

Gaji Guru Kontrak Kota Bekasi Terlambat Pencairannya

Jurnal123.com – Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Ali Fauzie, menilai pencairan gaji Guru Tenaga Kontrak (GTK) menunggu APBD Perubahan 2018 disahkan. “Dananya sebenarnya sudah ada, cuma harus menunggu pengesahan melalui APBD Perubahan More »

 

Agenda Pertemuan IMF-World Bank

Jurnal123.com – Pelaksanaan rangkaian hari kedua Pertemuan IMF-World Bank 2018 mulai digelar pada Selasa, 9 Oktober 2018. Dalam hari kedua ini Kementerian Keuangan memiliki agenda penting yakni menyelenggarakan acara Indonesia Infrastructure Forum 2018.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo mengatakan dengan adanya acara ini, Pemerintah Indonesia bisa menambah dan memperkuat pembiayaan dari sektor infrastruktur. Selama hampir lima tahun ini progress pembangunan infrastruktur sangat besar dan cepat.

Menurut Perry, pembangunan infrastruktur termasuk salah satu yang banyak dipuji oleh negara-negara lain. “Ini akan menjadi isu yang akan kami perjuangkan agar pembiayaan infrastruktur tidak hanya dibiayai oleh APBN, BUMN tetapi juga lebih banyak oleh swasta. Dengan berbagai skema termasuk menarik penanaman modal untuk pembiayaan infrastruktur,” kata Perry saat mengelar konferensi pers dengan media di Medan Room, di Bali International Convention Center, Nusa Dua, Bali, Senin, 8 Oktober 2018.

Adapun berikut beberapa agenda penting yang layak diperhatikan.

1. World Economic Outlook (WEO)

Acara ini merupakan acara rutin yang digelar oleh International Monetery Fund atau IMF. Acara ini biasanya berupa peluncuran mengenai prediksi dari lembaga IMF tentang ekonomi dunia seperti pertumbuhan ekonomi dunia, tingkat inflasi, harga komoditas dan juga kebijakan fiskal dari masing-masing negara di dunia.

Selain itu, dalam acara ini pula diluncurkan laporan hasil peneltian yang dilakukan oleh IMF mengenai kondisi ekonomi dunia lewat berbagai indikator tersebut. Kemudian dalam laporanya, IMF juga bakal memberikan gambaran mengenai kondisi fiskal dan termasuk perpajakkan dari masing-masing negara yang biasanya dibagi menjadi dua yakni negara dengan ekonomi maju dan juga negara dengan ekonomi berkembang.

Adapun, hasil laporan yang dikeluarkan oleh IMF tersebut juga telah dikeluarkan pada Juli 2018. Dalam laporanya saat ini, IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi dunia pada 2018 dan 2019 akan berada di angka 3,9 persen.

2. Disaster risk financing and insurance

Pada hari kedua penyelenggaraan Pertemuan IMF-World Bank 2018, Pemerintah Indonesia juga bakal menginisiasi pembicaraan mengenai disaster risk financing dan insurance atau skema pembiayaan dan asuransi dalam konteks bencana alam. Seperti disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, skema-skema tersebut penting terutama bagi Indonesia yang memiliki probabilitas terjadinya bencana khususnya gempa bumi tercatat tinggi.

Sri Mulyani mencontohkan, negara di Amerika Latin seperti Chile, Kolumbia, Peru dan Meksiko mereka bersama-sama membuat bonds atau surat hutang dalam bentuk obligasi untuk menghadapi apa yang disebut kemungkinan probabilitas terjadinya gempa bumi. Skema pembiayaan itu baru diluncurkan pada 2018 yang dibantu oleh Bank Dunia, dan itu akan mengkaver pembiayaan dalam jangka waktu sampai 2022.

“Saya ingin mempelajari hal itu, bagaimana caranya, karena indonesia kan negara yang sangat besar dan ini sangat relevan sekali dengan kondisi Indonesia,” kata Sri Mulyani di Medan Room, di Bali International Convention Center, Nusa Dua, Bali, Senin, 8 Oktober 2018.

3. Investment Forum Bank BUMN

Selain dua event tersebut, event lain yang penting untuk diperhatikan juga adalah Investment Forum. Forum ini bakal berisi mengenai berbagai penandatangan kesepakatan investasi telah masuk ke dalam proyek-proyek Badan Usaha Milik Negara atau BUMN.

Kesepakatan-kesepakatan itu akan diumumkan dalam Forum Investasi Indonesia di Hotel Conrad Nusa Dua, Bali, Selasa, 9 Oktober 2018. Adapun Bank Mandri telah ditunjuk untuk menjadi koordinator investasi langsung senilai Rp 200 triliun di 21 proyek BUMN.

Corporate Secretary Bank Mandiri Rohan Hafas mengatakan total dana tersebut sebanyak 95 persen diperoleh dari investor luar negeri. Forum kesepekatan kerjasama ini diinisiasi oleh Bank Indonesia atau BI, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN melalui Bank Mandiri.

“Forum diciptakan untuk menghubungkan para imvestor dan para pemangku proyek dalam menciptakan investasi yang dapat mendukung pertumbuhan Indonesia,” kata Rohan.(TEM)

Kapolri Naikan Pangkat Anggota Polda Papua

Kapolri Jenderal Polisi M. Tito Karnavian bersama rombongan saat menjenguk Bripka Dolfis Wambonggo. (Dok: Polda Papua)


Jurnal123.com – Kapolri Jenderal Polisi M. Tito Karnavian menaikkan pangkat 1 tingkat lebih tinggi dari pangkat sebelumnya menjadi Brigadir Kepala (Bripka), kepada anggota Brimob Brigpol Dolfis Wambonggo yang menjadi korban panah pada bagian mata, dalam aksi pengamanan bentrok dua kelompok di Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang.

Kapolri yang menjenguk Bripka Dolfis bersama rombongan pada Sabtu (6/10) juga memberikan pengobatan lanjutan ke Rumah Sakit Singapora. Sementara administrasi keberangkatan telah disiapkan oleh pihak RS Polri Jakarta.
Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Musthofa Kamal menuturkan kunjungan dan rujukan dari kapolri sebagai bentuk perhatian pimpinan kepada anggotanya yang bertugas di lapangan dengan berbagai resiko yang harus ditanggungnya.

“Karena yang terkena anak panah di bagian mata, maka penanganannya harus lebih optimal lagi, sehingga menjadi pertimbangan pimpinan agar korban Bripka Dolfis Wambonggo diterbangkan ke Singapura,” kata Kamal, Sabtu (6/10).

Sebelumnya pada Kamis (4/10), Dolfis dirujuk ke RS Polri Jakarta, setelah dirawat 2 hari di RS Bhayangkara Jayapura.Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Jayapura, AKBP Heri Budiono mengatakan Dolfis harus mendapat penanganan intensif untuk menjalani operasi, lantaran ada fungsi mata yang harus diselamatkan.
“Ada organ pengelihatan yang harus ditangani intensif, agar dapat pulih kembali, meski minim pengelihatannya,” kata Heri.

Dolfis yang terkena luka panah pada dibawah pelipis mata kanan saat pengamanan bentrok dua warga yang bertikai, dibawa ke RS Polri Jakarta dengan anak panah yang masih menancap pada bagian matanya. “Kami tak ingin ambil resiko, karena dapat mengganggi saraf matanya. Semoga operasinya cepat ditangani,” ujar Heri.
Sebelumnya, bentrok dua warga terjadi antara warga yang pro dan kontra terhadap pemerintahan Bupati Pegunungan Bintang.

Akibat aksi ini, lima rumah dan lima kios di bakar warga, satu orang meninggal dunia, serta dua polisi kena panah dan lima orang lainnya kena sabetan benda tajam.

Saat ini, situasi Oksibil kembali pulih. Polisi masih menyiagakan 100-an polisi di daerah ini. Sementara dua orang yang diduga sebagai provokator bentrokan telah di periksa di Polda Papua.(KUM/EDO)

34 Kepala Daerah Ditangkap KPK Akibat Korupsi

Jurnal123.com – Pemberantasan korupsi di negeri ini seakan tidak pernah berhenti. Ironisnya hal tersebut dialami puluhan kepala daerah yang dipilih rakyat.

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah menangkap 34 kepala daerah dengan cara operasi tangkap tangan, sejak 2012 hingga Oktober 2018. Teranyar, penangkapan Wali Kota Pasuruan Setiyono, Kamis, 4 Oktober 2018 lalu.

Para kepala daerah itu ditangkap terkait beberapa kasus suap dengan beragam modus. KPK meyakini, benang merah persoalan korupsi di daerah sulit dibenahi apabila persoalan pengawasan dan biaya politik tinggi tak segera diselesaikan.

“KPK telah melakukan OTT terhadap 34 kepala daerah dengan beragam modus. Tapi semua kepala daerah ini ditangkap dalam kasus suap,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah kepada wartawan, Senin, 8 Oktober 2018.

Febri menjelaskan, sebagian besar kepala daerah tersebut menerima suap terkait fee proyek. Namun terdapat kepala daerah yang menerima uang suap terkait perizinan, pengisian jabatan di daerah dan pengurusan anggaran.

“Praktik buruk korupsi dalam bentuk suap ini merusak tujuan proses demokrasi lokal, termasuk Pilkada serentak yang diharapkan bisa menghasilkan pemimpin yang lebih berorientasi pada kepentingan rakyat, bukan hanya mengumpulkan kekayaan pribadi dan pembiayaan politik,” kata Febri.

Febri menegaskan, negara telah dirugikan berulang kali atas praktik rasuah yang terus terjadi di daerah. Proses kontestasi politik, dengan biaya penyelenggaraan mahal menghasilkan kepala daerah yang korupsi.

Praktik suap memicu persaingan tak sehat antarpelaku usaha di daerah. Sebuah perusahaan mendapatkan proyek lebih karena kemampuan menyuap pejabat dibanding kompetensi mengerjakan proyek tersebut.

“Akibat lain, suap akan dihitung sebagai ‘biaya’ sehingga berisiko mengurangi kualitas bangunan, jembatan, sekolah, peralatan kantor, rumah sakit dan lain-lain yang dibeli. Pada akhirnya yang menjadi korban adalah masyarakat,” kata Febri.

Biaya Politik

Febri menambahkan, maraknya praktik korupsi di daerah disebabkan lemahnya pengawasan. Untuk itu, penguatan Aparatur Pengawas Internal Pemerintahan (APIP) secara struktural dinilai semakin mendesak. Penguatan ini agar aparatur pengawas paham celah, serta bentuk-bentuk penyimpangan yang terjadi.

Penguatan ini harus dilakukan dengan revitalisasi posisi APIP yang selama ini nyaris tersandera dan tidak independen. Sebab, kedudukannya berada di bawah kepala daerah.

“Sulit membayangkan inspektorat yang diangkat dan diberhentikan kepala daerah kemudian bisa melakukan pengawasan terhadap atasannya itu hingga penjatuhan sanksi,” ujarnya.

Lantaran ini, menurut Febri, perbaikan regulasi seperti RUU Sistem Pengawasan Intern Pemerintah menjadi kebutuhan untuk mencegah korupsi kepala daerah yang terus terjadi.

Febri berpendapat, APIP yang lebih independen dapat memetakan pihak-pihak pemegang proyek yang berulang kali menjadi pemenang tender di daerah. APIP juga dapat memeriksa sejak awal proses penganggaran, pengadaan hingga memfasilitasi keluhan dari masyarakat tentang adanya penyimpangan di sektor tertentu. “Untuk itu butuh perhatian lebih dari Presiden dan DPR untuk menyusun aturan setingkat UU ini,” ujarnya.

Selain lemahnya pengawasan, menurut Febri, maraknya praktik korupsi terjadi karena besarnya biaya politik. Dari 34 kepala daerah yang ditangkap oleh tim KPK, sebagian pelaku menerima atau mengumpulkan uang untuk tujuan pencalonan kembali, serta pengumpulan bekas tim sukses untuk mengelola proyek di daerah tersebut.

Untuk itu, Febri menyatakan, akuntabilitas sumbangan dana kampanye menjadi salah satu faktor krusial yang perlu diperhatikan seluruh pihak terkait.

“Karena hubungan pelaku ekonomi dan politik yang tertutup rentan picu persekongkolan dan penyalahgunaan wewenang saat kepala daerah menjabat. Utang dana kampanye tersebut berisiko dibayar melalui alokasi proyek-proyek di daerah,” ujarnya.(VIN)

Wartawan Arab Saudi Hilang Diduga Dibunuh

Jamal Khashoggi (Middle East Monitor/Handout via REUTERS/File Photo)


Jurnal123.com – Istanbul. Kelompok asosiasi jurnalis Turki-Arab mengklaim pihaknya memiliki bukti yang menunjukkan bahwa jurnalis Arab Saudi Jamal Khashoggi yang dilaporkan hilang, telah dibunuh. Menurut asosiasi jurnalis ini, Khashoggi dibunuh secara brutal.

Seperti dilansir kantor berita Turki, Anadolu Agency, Senin (8/10/2018), klaim itu disampaikan Kepala Asosiasi Media Turki-Arab (TAM), Turan Kislacki, di depan Konsulat Jenderal Saudi di Istanbul pada Minggu (7/10) waktu setempat. Kepada wartawan setempat, Kislacki menyebut pihaknya telah diberitahu bahwa Khashoggi ‘dibunuh secara brutal’.

Khashoggi yang dikenal sebagai jurnalis dan kolumnis tetap untuk media Amerika Serikat (AS), Washington Post, menghilang sejak mendatangi Konsulat Saudi di Istanbul pada 2 Oktober lalu. Kedatangannya bertujuan untuk mendapatkan dokumen resmi bagi pernikahannya dengan seorang wanita Turki.

Disebutkan Kislakci bahwa pihaknya menerima informasi soal pembunuhan itu sejak dua hari lalu tapi harus menunggu konfirmasi.

“Kami mendapat konfirmasi untuk informasi itu kemarin (Sabtu-6/10). Memang benar bahwa Jamal Khashoggi dibunuh,” tegas Kislacki dalam pernyataannya.

“Informasi kedua menyebut bahwa dia (Khashoggi-red) dibunuh dengan sangat brutal,” imbuhnya. Kislacki sama sekali tidak menyebut lebih lanjut soal dari mana dan bagaimana kelompoknya mendapat konfirmasi soal pembunuhan Khashoggi.

Otoritas Turki saat ini tengah menyelidiki laporan hilangnya Khashoggi. Laporan menyebut, pihak kepolisian Turki telah memeriksa kamera-kamera pengawas dan tidak melihat Khashoggi meninggalkan konsulat Saudi di Istanbul dengan berjalan kaki.

Berbagai spekulasi pun beredar, dengan sejumlah sumber dalam pemerintahan Turki menuturkan kepada Reuters dan Washington Post bahwa tinjauan awal kepolisian adalah Khashoggi dibunuh di Konsulat Saudi. Bahkan sumber yang dikutip Washington Post menyebut Khashoggi dibunuh oleh sebuah tim Saudi beranggotakan 15 orang yang sengaja dikirim ‘khusus untuk membunuh’. Keterangan itu belum dikonfirmasi secara resmi.

Otoritas Saudi, melalui kantor berita Saudi Press Agency (SPA), telah membantah keras laporan media-media itu. Ditegaskan pejabat Konsulat Saudi di Istanbul itu, laporan soal Khasgoggi dibunuh di dalam kompleks konsulat sebagai ‘tuduhan tak berdasar’.

Otoritas Saudi juga menyatakan delegasi keamanan yang terdiri atas para penyidik Saudi telah dikirimkan ke Istanbul untuk membantu penyelidikan atas hilangnya Khashoggi. Delegasi keamanan Saudi itu telah tiba pada Sabtu (6/10) lalu.

Khashoggi yang mantan penasihat pemerintah Saudi ini, mengasingkan diri ke AS tahun lalu, demi menghindari penangkapan. Selama ini, dia kerap bersikap kritis terhadap sejumlah kebijakan putra mahkota Saudi Pangeran Mohammed bin Salman dan intervensi militer Saudi di Yaman.(DEN)

6 Anggota Polisi Dipecat di Polresta Tangerang

Jurnal123.com – Dalam upaya menegakkan disiplin serta meninglatkan profesionalisme kepolisian, enam personel Polresta Tangerang, Senin (8/10/2018) dipecat dengan tidak hormat dari institusi Kepolisian.

Apel Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) yang digelar di halaman Mapolres itu dipimpin Kapolresta Tangerang Kombes Sabilul Alif dan disaksikan para anggota.

Keenamnya diberhentikan atas pelanggaran meninggalkan tanggung jawab dinas lebih dari 30 hari berturut-turut tanpa izin pimpinan atau desersi. Dan salah satu di antaranya ditambah karena melakukan tindak pidana.

Adapun 6 anggota yang diberhentikan yaitu Aiptu AK desersi 143 hari dan tindak pidana penipuan, Aipda BR desersi 790 hari, Aipda S desersi 488 hari, Briptu PU desersi 845 hari, Briptu RL desersi 134 hari, dan Bripda WS 969 hari.

“Keputusan ini kami ambil melalui proses yang panjang, tidak serta merta setelah melalui serangkaian sidang disiplin dan pembinaan. Namun keputusan ini yang akhirnya harus kami ambil,” kata Sabilul.

Kapolres menambahkan, keputusan memberhentikan keenam anggota itu harus diambil demi menjaga kepercayaan masyarakat. Dikatakannya, untuk menciptakan polisi yang profesional, modern, dan terpercaya (Promoter), diperlukan ketegasan dan pembenahan internal sebagai implementasi revolusi mental.

“Dalam rangka menciptakan polisi yang Promoter untuk peningkatan Public Trust,” ujarnya.

Sabilul menyampaikan, pemberhentian keenam anggota itu harus dijadikan pelajaran bagi anggota lainya. Menurutnya, saat anggota melakukan pelanggaran, maka yang dirugikan bukan hanya diri sendiri dan institusi, tapi juga keluarga yang juga akan merasa kecewa.

Dalam kesempatan itu, Kapolres menegaskan, keenam anggota itu sudah tidak lagi menjadi anggota Polisi. Sehingga Kapolres mengimbau kepada masyarakat untuk tidak percaya apabila mereka membawa nama institusi Polri dalam bentuk apa pun.

“Kalau ada di antara mereka membawa nama institusi supaya dilaporkan kepada pihak Kepolisian,” ucap Sabilul.(TRI)

Beda Data KPU Dengan Kemendagri Terkait DPT

Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh

Jurnal123.com – Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilihan anggota legislatif dan presiden-wakil presiden tahun 2019 masih bermasalah hingga perbaikan tahap pertama diumumkan ke publik pada 16 September lalu.

Salah satu masalah adalah adanya data yang tidak sesuai dengan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4)—yang berdasarkan pada KTP-elektronik—milik Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri).

“[DPT] yang tersanding (sesuai dengan DP4) hanya 160 juta. Jika ditotal harusnya lebih kurang DPT kita 192 juta orang,” ujar Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh kepada wartawan, Jumat (5/10/2018) lalu. Ada sekitar 31 juta pemilih yang datanya belum cocok.

Pada DPT hasil perbaikan (DPTHP) tahap I, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan ada 185.084.629 orang yang terdaftar sebagai pemilih di dalam negeri dan 2.025.344 orang di luar negeri.

Jumlahnya jadi 187.109.973 atau lebih sedikit 671.911 orang dibanding DPT versi awal dan lebih sedikit 5 juta dari versi Kemendagri.

“Perkiraan kami yang bisa masuk DPT bersih atau DPTHP tahap II jumlahnya mencapai 192 juta pemilih. Data ini pun sudah kami berikan ke KPU di tanggal 16 September,” ujarnya.

Setelah Kemendagri menerima data DPTHP tahap I dari KPU, yang jumlahnya sebanyak 187 juta lebih pemilih itu, mereka langsung melakukan pemeriksaan ulang dengan mencocokkannya dengan DP4. Dari sana muncullah angka 31 juta itu.

Zudan menjelaskan kemungkinan kenapa cuma ada 160 juta data yang cocok. Pertama, ada data pemilih yang Nomor Induk Kependudukan-nya (NIK) kosong. Kemudian, sejumlah pemilih juga tak memiliki data valid ihwal tempat dan tanggal lahir. Terakhir, ada data pemilih yang masih memiliki NIK ganda.

Penjelasan KPU

Data pemilih yang tak sesuai data kependudukan itu ditanggapi KPU. Komisioner KPU Viryan berkata perbedaan terjadi lantaran Kemendagri tidak menggunakan data terbaru. DP4 disusun pada semester II 2017 atau sudah berusia satu tahun.

“Dengan selisih waktu satu tahun akan bertambah juga masyarakat yang sudah merekam dan punya e-KTP. Sangat penting bagi KPU mendapatkan data tersebut,” kata Viryan di kawasan Tugu Tani, Jakarta, Jumat.

Menurut Viryan, pemerintah wajib memberi data kependudukan termutakhir guna penyempurnaan DPT sesuai amanat pasal 201 ayat (7) dan (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Data dari Kemendagri, berdasarkan UU Pemilu, digunakan sebagai pembanding untuk memutakhirkan DPT.

Viryan menyebut hingga kini Kemendagri belum memberi data terbaru yang dimaksud.

“Penting sekali bagi kami untuk memiliki data tersebut,” katanya.

KPU RI juga disebut sudah berupaya memaksimalkan penyusunan DPT pemilu 2019 dengan membuat Gerakan Melindungi Hak Pilih. Gerakan ini dibuat untuk menyisir penduduk yang belum masuk DPT dan warga yang tak lagi memenuhi syarat untuk masuk DPT.

“Untuk memfasilitasi masyarakat, kami lakukan gerakan lindungi hak pilih. Semangatnya adalah warga negara itu terlindungi haknya. Dengan jumlah posko layanan sebanyak 69 ribu tersebar di seluruh Indonesia,” ujar Viryan.

Keberadaan data penduduk dan pemilih yang tak sinkron juga diperhatikan Bawaslu RI. Anggota Bawaslu RI Mochamad Afifuddin berkata, KPU harus memperhatikan dan menyikapi seksama masukan dari Kemendagri ihwal keberadaan 31 juta pemilih yang datanya beda atau malah belum masuk pada DPT tahap I.

“Itu yang harus dikonsolidasi sama KPU. Sangat mungkin ada data yang belum tersinkronkan,” ujar Afif.

Tanggapan lain diberikan Ketua Komisi II DPR RI Zainuddin Amali. Komisi II adalah mitra kerja KPU dan Bawaslu RI. Menurut Zainuddin, harusnya tak ada lagi persoalan seputar data pemilih antara KPU dan Kemendagri.

“Ini kan bukan hal sederhana yang bisa kami selesaikan dengan, misal, keputusan nanti harus mengeluarkan surat. Sementara UU tidak membolehkan,” kata Zainuddin.

“Makanya tanggal 16 Oktober kami akan undang Mendagri, KPU, dan Bawaslu. Bagaimana tentang simpang siur data pemilih ini.”(TIR)

Walikota Bekasi Resmikan Mal Pelayanan Publik Di Pondok Gede

Walikota Bekasi Rahmat Effendi


Jurnal123.com – Dalam upaya meningkatkan layanan masyarakat, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi meresmikan Mal Pelayanan Publik di Mal Atrium Pondok Gede, Jalan Pondok Gede Jatiwaringin, Kota Bekasi, Senin (8/10/2018).

Setelah resmi beroperasi, MPP Pondok Gede menjadi MPP kedua yang dimiliki Pemkot Bekasi. Sebelumnya berdiri MPP Bekasi Timur di Pasar Proyek Bekasi Juction, Jalan Ir Juanda, Bekasi Timur.

“Jadi kita resmikan ini sebagai bagian dari program 100 hari kerja saya setelah dilantik,” kata Rahmat Effendi di Pondok Gede.

MPP Pondok Gede sejatinya memiliki fungsi dan fasilitas yang sama dengan MPP Bekasi Timur di Pasar Proyek Bekasi Junction.

Hanya saja menurut peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), sejatinya setiap daerah hanya diharuskan memiliki satu MPP.

“Sama aja, hanya Kemenpan bilang kalau disana sudah ada MPP jangan ada lagi MPP, disini turunkan saja derajatnya jadi Gerai, saya bilang whatever masalah nama, yang penting fungsi, mungkin Kemenpan interpretasinya kalau sudah ada satu jangan ada lagi, tapi kalau kita beda, kita niatnya ingin mendekatkan jarak antara si pemohon dengan pemberi izin,” kata pria yang akrab disapa Pepen itu.

Jenis pelayanan yang disediakan di MPP Pondok Gede hampir sama seperti MPP di Pasar Proyek Bekasi Junction. Bedanya di MPP Pondok Gede terdapat pelayanan baru yakni outlet pelayanan (Badan Pertanahan Negara) BPN yang telah bergabung.

“Hampir sama pelayanan seperti, SAMSAT, Disdukcapil untuk KTP, KK, lalu ada Disanaker untuk pelayanan kartu pencari kerja, lalu ada pelayanan lain seperti mengurus SIUP, TDP, dan pelayanan RSUD Kota Bekasi, serta masih banyak lagi seperti pelayanan dari Kepolisian,” jelas dia.

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi didampingi Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto, sejumlah Kepala SKPD Pemkot Bekasi serta hadir pula Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Indarto.(TRI)

Korban Bencana Gempa Tsunami Palu-Donggal Capai 1.234 Jiwa

Kepala Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho

Jurnal123.com – Korban meninggal dunia akibat gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah hingga Selasa pukul 13.00 WIB mencapai 1.234 orang.

“Korban berasal dari Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Parigi Moutong,” kata  Kepala Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho dalam jumpa pers terkait penanganan gempa dan tsunami Sulawesi Tengah di Graha BNPB, Jakarta, Selasa.
    
Sutopo mengatakan angka tersebut kemungkinan bertambah mengingat korban meninggal dunia masih akan kembali ditemukan.
    
Misalnya, pada pukul 14.00 WIT, tim pencarian dan pertolongan kembali menemukan 46 korban gempa dan tsunami. Sebanyak 31 orang diantaranya selamat dan 15 orang meninggal dunia.

“Kami kembali meminta media dan masyarakat untuk mengacu pada angka korban meninggal dunia dari BNPB yang berasal dari posko induk,” tuturnya.

Sutopo mengatakan angka korban meninggal dunia yang disampaikan BNPB adalah korban yang sudah dan sedang dalam proses identifikasi. Identifikasi korban dilakukan secara cepat, yaitu dengan memotret wajah dan tanda-tanda khusus lainnya, untuk kemudian segera dimakamkan.
    
“Korban meninggal dunia disebabkan gempa terutama reruntuhan bangunan dan terjangan tsunami. Sebagian sudah dimakamkan setelah diidentifikasi,” katanya.

Gempa bumi berkekuatan 7,7 Skala Richter (SR) yang telah dimutakhirkan oleh BMKG menjadi 7,4 SR mengguncang wilayah Palu dan Donggala pada Jumat (28/9/2018) pukul 17.02 WIB.
    
Pusat gempa berkedalaman 10 kilometer itu berada pada 27 kilometer timur laut Donggala.
    
BMKG telah mengaktivasi peringatan dini tsunami dengan status Siaga (tinggi potensi tsunami 0,5 meter hingga tiga meter) di pantai Donggala bagian barat dan status Waspada (tinggi potensi tsunami kurang dari 0,5 meter) di pantai Donggala bagian utara, Mamuju bagian utara dan Kota Palu bagian barat.

BMKG telah mengakhiri peringatan dini tsunami sejak Jumat (28/9/2018) pukul 17.36 WIB. 

Antara

Rupiah Mencapai 15.000 Per Dolar AS

Jurnal123.com – Nilai tukar rupiah pada perdagangan siang ini tembus Rp 15.025 per dollar AS di pasar spot Bloomberg pukul 13.01 WIB.

Jika dibandingkan dengan penutupan perdagangan pada Senin (1/10/2018), rupiah telah melemah 114,5 poin atau 0,77 persen dari Rp 14.910 per dollar AS.

VP Economist PT Bank Permata Tbk Josua Pardede mengatakan, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS selain dipicu oleh penguatan dollar AS terhadap seluruh mata uang dunia pada perdagangan waktu AS tempo hari.

Ini juga diikuti oleh kenaikan imbal hasil atau yield obligasi pemerintah AS dan harga minyak dunia.

Di sisi lain, isu perang dagang antara AS dan China kembali memanas setelah AS mencapai kesepakatan perdagangan baru dengan Kanada dan Meksiko yang mengisyaratkan pembatasan barang-barang dari China.

“Tren kenaikan harga minyak dunia yang telah mencapai level 75 dollar AS per barel untuk WTI (West Texas Intermediate) dan menembus level 85 dollar AS per barel untuk Brent, berpotensi akan berdampak negatif bagi negara-negara yang notabene net-oil importer karena akan memberikan tekanan pada pelebaran defisit transaksi berjalan,” ujar Josua seperti dilansir Kompas.com, Selasa (2/10/2018).

Berbagai sentimen global pun mendorong koreksi di pasar keuangan domestik. Sebab, terjadi aliran keluar dari dana asing baik melalui pasar obligasi maupun pasar modal.

Karena sentimen global yang cenderung risk-averse tersebut mendorong koreksi di pasar keuangan domestik yang didorong keluarnya dana asing di pasar obligasi dan pasar saham.

Imbal hasil Surat Utang Negara (SUN) bertenor 10 tahun pun naik sekitar 9 bps menjadi 8,10 persen.

Ekonom Bahana TCW Investment Management Budi Hikmat mengatakan, berdasarkan analisis model yang dilakukan, pelemahan rupiah terjadi akibat lonjakan harga minyak. Sebab, Indonesia bukan lagi bagian dari Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC).

“Sementara harga komoditas income seperti batu bara, CPO dan karet masih lemah,” ujar Budi.

Adapun Ekonom Center of Reform on Economics Piter Abdullah mengatakan ketidakpastian di perekonomian global yang di perburuk oleh kondisi domestik akibat defisit transaksi berjalan (CAD) masih menjadi faktor utama dari kembali terdepresiasinya rupiah terhadap dollar AS.

“Jadi sangat tidak mengejutkan kalau hari ini rupiah melemah menembus Rp 15.000,” ujar dia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Ini Penyebab Rupiah Anjlok ke Rp 15.000 Per Dollar AS”

Sumber : Kompas

Korban Tewas Gempa Dan Tsunami Palu-Donggala Kini Menjadi 832 Orang

Korban Yang Dievakuasi Dari Reruntuhan Hotel Roa Roa Palu

Jurnal123.com – Korban tewas akibat gempa dan tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah bertambah jadi 832 Orang.

Informasi terbaru tersebut disampaikan Kepala Pusat Data Informasi dan Humas di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho Minggu (30/09/2018) siang.

“Update dampak bencana jumlah korban jiwa sampai siang ini pukul 13.00, total 832 orang meninggal dunia terdiri di Kota Palu 821 orang dan Donggala 11 orang,” kata Sutopo.

Korban tewas akibat tertimpa bangunan dan diterjang tsunami.

Sutopo mengatakan, jumlah korban kemungkinan masih akan terus bertambah karena pencarian dan evakuasi terus dilakukan.

Proses pencarian dan evakuasi korban hari ini fokus di Hotel Roa Roa yang runtuh, Ramayana, Pantai Talise, hingga perumahan Balaroa.

“Di Hotel Roa Roa diperkirakan ada 50-an orang korban,” lanjutnya.

Sutopo mengatakan, operasi SAR tidak mudah karena terkendala listrik padam, minimnya fasilitas alat berat, hingga terputusnya akses menuju lokasi.

Sebelumnya, gempa berkekuatan magnitudo 7,4 dan tsunami yang terjadi di Kota Palu dan Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, Jumat (28/9/2018).

Selain itu, gempa juga menyebabkan gelombang tsunami yang terjadi di Pantai Palu dengan ketinggian 0,5 sampai 1,5 meter, pantai Donggala kurang dari 50 sentimeter, dan Pantai Mamuju dengan ketinggian 6 sentimeter.

Tsunami diperkirakan sampai ke daratan pada pukul 17.22 WIB atau 18.22 WITA.

(KOM)