Gubernur Sumatera Barat Laporkan Kesiapan Hari Pers Nasional 2018

Gubernur Sumatera Barat Laporkan Kesiapan Hari Pers Nasional 2018

JURNAL123, JAKARTA. Menjelang persiapan Hari Pers Nasional 2018 yang sedianya akan dilaksanakan di provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Gubernur Prof. Irwan Prayitno didampingi Kepala Biro Humas Setda Provinsi Sumbar Jasman dan Kepala Balitbang More »

Jokowi Lantik Menteri dan KSAU Baru

Jokowi Lantik Menteri dan KSAU Baru

JURNAL123, JAKARTA. Presiden Joko Widodo melantik sejumlah pejabat negara. Di antaranya adalah posisi menteri. Jokowi juga melantik KSAU yang baru yakni Marsekal Madya Yuyu Sutisna menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto yang menjadi panglima More »

Kapolri Petakan Daerah Jelang Pilkada

Kapolri Petakan Daerah Jelang Pilkada

JURNAL123, JAKARTA. Setelah di lakukan penutupan pendaftaran para pasangan calon beberapa hari yang lalu, untuk menjaga keamanan secara jelas Polri terus menintensifkan dan mulai memetahkan  potensi-potensi kerawanan disetiap derah mempersiapkan kekuatan bersama More »

Menyehatkan Masyarakat, RS Siloam Buka Cabang  ke-32

Menyehatkan Masyarakat, RS Siloam Buka Cabang ke-32

JURNAL123, LUBUKLINGGAU. Dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat di Indonesia PT Siloam International Hospitals Tbk (Siloam) memperluas jangkauan untuk melayani lebih banyak pasien di wilayah barat Indonesia. Hari ini, Kamis (11/1), Siloam secara More »

Longsor di Ponorogo Tewaskan 2 Orang

Longsor di Ponorogo Tewaskan 2 Orang

JURNAL123, PONOROGO. Tanah longsor di Dusun Gondang, Desa Tumpuk, Kecamatan Sawoo, Ponorogo, Jawa Timur, yang menimbun rumah milik Soirin, mengakibatkan dua orang, Ria Lestari (23) dan anaknya Venesia Aulia Andriani (2 bulan) More »

 

Menyehatkan Masyarakat, RS Siloam Buka Cabang ke-32

 Rumah Sakit Siloam Ke-32 Diresmikan di Lubuklinggau CEO Lippo Group James Riady (kedua kiri), Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin (ketiga kiri), dan Presiden Lippo Gorup Theo Sambuaga (kanan) bersama pejabat lainnya meresmikan Rumah Sakit Siloam di Lubuklinggau, Sumatera Selatan, Kamis 11 Januari 2018.(Foto Berita Satu)


Rumah Sakit Siloam Ke-32 Diresmikan di Lubuklinggau
CEO Lippo Group James Riady (kedua kiri), Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin (ketiga kiri), dan Presiden Lippo Gorup Theo Sambuaga (kanan) bersama pejabat lainnya meresmikan Rumah Sakit Siloam di Lubuklinggau, Sumatera Selatan, Kamis 11 Januari 2018.(Foto Berita Satu)

JURNAL123, LUBUKLINGGAU.
Dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat di Indonesia
PT Siloam International Hospitals Tbk (Siloam) memperluas jangkauan untuk melayani lebih banyak pasien di wilayah barat Indonesia. Hari ini, Kamis (11/1), Siloam secara resmi membuka Siloam Hospitals Silampari di Lubuklinggau, Sumatera Selatan (Sumsel).

Peresmian dihadiri CEO Lippo Group James Riady, Gubernur Sumsel Alex Noerdin, Presiden Lippo Group Theo Sambuaga, serta tokoh dan masyarakat setempat.

Siloam Silampari merupakan Rumah Sakit Siloam ke-5 di Pulau Sumatera dan ke-2 di Provinsi Sumsel. Selain Lubuklinggau, Siloam hadir di empat kota lain di Pulau Sumatera, yakni Medan, Jambi, Bangka, dan Palembang.

Siloam Silampari berlokasi di tengah Kota Lubuklinggau, terintegrasi dengan Lippo Mall dan Sekolah Dian Harapan. Letak Kota Lubuklinggau strategis di tengah jalur lintas tengah Sumatera yang menghubungkan tiga kota besar di Sumsel, yakni Bengkulu sekitar 130 km ke barat, Jambi kurang lebih 300 km ke utara, dan Palembang 300 km ke timur. Kota ini dikenal dengan air terjunnya, Temam, yang memiliki bentuk memanjang menyerupai tirai raksasa, seperti air terjun Niagara di Amerika Utara.

Dalam sambutannya James Riady menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada gubernur Sumsel dan pemerintah daerah setempat yang mendorong Siloam Group untuk berkontribusi dalam sektor layanan kesehatan. Menurut James, dipilihnya Kota Lubuklinggau dibanding kota besar lainnya, karena panggilan untuk memudahkan akses layanan kesehatan yang lebih berkualitas kepada masyarakat.

“Banyak sektor yang kami kembangkan, tetapi tidak ada kegiatan yang membawa sukacita mendalam daripada membuka rumah sakit dan sekolah di daerah-daerah yang masih tertinggal dari kota lainnya,” kata James.

Pembangunan Siloam Silampari tidak semata untuk kegiatan ekonomi, tetapi merupakan komitmen Siloam untuk mendekatkan akses layanan kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkan. James berharap kehadiran Siloam Silampari membawa manfaat bagi masyarakat Lubuklinggau dan sekitarnya.

Siloam, lanjut James, selalu mengusung empat pilar utama, di antaranya menyangkut layanan emergensi. Unit gawat darurat (UGD) didesain dan dimanfaatkan secara efektif untuk menstabilkan pasien serangan jantung, stroke, dan kecelakaan.

“Sejak awal, saya minta supaya budaya responsif menstabilkan pasien ini bisa dibawa sampai ke Lubuklingga. Karena saya mendengar selama ini kondisi emergensi, seperti jantung dan stroke, selalu dibawa ke Palembang, Jakarta, atau Singapura,” katanya.

James menambahkan jaringan Siloam telah tersebar di Indonesia sampai ke luar negeri. Di Singapura, ada 100 klinik Siloam yang melayani 1,4 juta penduduk, empat RS Siloam di Myanmar, 12 di Jepang, serta di Tiongkok, Vietnam, dan Amerika.

Sementara itu, Alex Noerdin menagatakan peresmian Siloam sebagai rumah sakit berstandar internasional akan mengangkat Lubuklinggau menjadi kota berkelas atas.

Pada kesempatan itu, Alex juga menyinggung pembangunan Siloam Sriwijaya di Palembang yang sempat menimbulkan pro dan kontra. Namun, pada akhirnya masyarakat menyadari bahwa kehadiran Siloam di daerah ini telah memenuhi kebutuhan masyarakat setempat.

“Sudah saatnya kita punya rumah sakit yang berstandar internasional. Saya yakin bukan hanya Lubuklinggau yang membutuhkan Siloam, tetapi juga daerah lain di sekitarnya,” kata Alex.

Direktur Siloam Silampari dokter Mgs Johan T Saleh mengatakan Siloam Silampari siap melayani 216.000 orang yang tinggal di Kota Lubuklinggau dan lebih dari 3 juta orang di kabupaten sekitar. Dibangun di atas lahan seluas 21.036 meter persegi dan bangunan 8.250 meter persegi, Siloam Silampari siap mengoperasikan 155 tempat tidur dari total kapasitas 175 tempat tidur. Dalam waktu dekat, Siloam Silampari juga akan melayani pasien BPJS Kesehatan.

Siloam Silampari didukung 139 tenaga kesehatan, terdiri dari 21 dokter spesialis, 8 dokter umum, 52 orang bidan dan perawat serta tenaga profesional lainnya. Seperti Siloam lainnya, Siloam Salampari dilengkapi teknologi kedokteran canggih, seperti CT Scan 64 slices, radiologi, laboratorium dengan peralatan pendukungnya.

“Dengan tersedianya CT-Scan 64 slices yang merupakan satu-satunya di Lubuklinggau, kami menyediakan alat diagnosis terbaik yang memungkinkan para dokter untuk menganalisis pasien dengan lebih akurat. Kami menjadikan perawatan kesehatan modern terjangkau dan mudah diakses oleh masyarakat dan itu merupakan dasar rencana ekspansi kami,” kata Presiden Direktur Siloam, Ketut Budi Wijaya.

Siloam adalah salah satu anak perusahaan PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR). Siloam mengelola 32 rumah sakit di 23 kota di seluruh Indonesia. Siloam telah melayani lebih dari 2 juta kunjungan dan admisi serta melakukan lebih dari 41.000 operasi per tahun. Kapasitas tempat tidur seluruhnya mencapai 6.300 yang didukung sekitar 2.700 spesialis dan dokter umum serta lebih dari 9.600 perawat dan staf pendukung.

Sumber: Suara Pembaruan

JURNAL123, LUBUKLINGGAU.
Dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat di Indonesia PT Siloam International Hospitals Tbk (Siloam) memperluas jangkauan untuk melayani lebih banyak pasien di wilayah barat Indonesia. Hari ini, Kamis (11/1), Siloam secara resmi membuka Siloam Hospitals Silampari di Lubuklinggau, Sumatera Selatan (Sumsel).

Peresmian dihadiri CEO Lippo Group James Riady, Gubernur Sumsel Alex Noerdin, Presiden Lippo Group Theo Sambuaga, serta tokoh dan masyarakat setempat.

Siloam Silampari merupakan Rumah Sakit Siloam ke-5 di Pulau Sumatera dan ke-2 di Provinsi Sumsel. Selain Lubuklinggau, Siloam hadir di empat kota lain di Pulau Sumatera, yakni Medan, Jambi, Bangka, dan Palembang.

Siloam Silampari berlokasi di tengah Kota Lubuklinggau, terintegrasi dengan Lippo Mall dan Sekolah Dian Harapan. Letak Kota Lubuklinggau strategis di tengah jalur lintas tengah Sumatera yang menghubungkan tiga kota besar di Sumsel, yakni Bengkulu sekitar 130 km ke barat, Jambi kurang lebih 300 km ke utara, dan Palembang 300 km ke timur. Kota ini dikenal dengan air terjunnya, Temam, yang memiliki bentuk memanjang menyerupai tirai raksasa, seperti air terjun Niagara di Amerika Utara.

Dalam sambutannya James Riady menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada gubernur Sumsel dan pemerintah daerah setempat yang mendorong Siloam Group untuk berkontribusi dalam sektor layanan kesehatan. Menurut James, dipilihnya Kota Lubuklinggau dibanding kota besar lainnya, karena panggilan untuk memudahkan akses layanan kesehatan yang lebih berkualitas kepada masyarakat.

“Banyak sektor yang kami kembangkan, tetapi tidak ada kegiatan yang membawa sukacita mendalam daripada membuka rumah sakit dan sekolah di daerah-daerah yang masih tertinggal dari kota lainnya,” kata James.

Pembangunan Siloam Silampari tidak semata untuk kegiatan ekonomi, tetapi merupakan komitmen Siloam untuk mendekatkan akses layanan kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkan. James berharap kehadiran Siloam Silampari membawa manfaat bagi masyarakat Lubuklinggau dan sekitarnya.

Siloam, lanjut James, selalu mengusung empat pilar utama, di antaranya menyangkut layanan emergensi. Unit gawat darurat (UGD) didesain dan dimanfaatkan secara efektif untuk menstabilkan pasien serangan jantung, stroke, dan kecelakaan.

“Sejak awal, saya minta supaya budaya responsif menstabilkan pasien ini bisa dibawa sampai ke Lubuklingga. Karena saya mendengar selama ini kondisi emergensi, seperti jantung dan stroke, selalu dibawa ke Palembang, Jakarta, atau Singapura,” katanya.

James menambahkan jaringan Siloam telah tersebar di Indonesia sampai ke luar negeri. Di Singapura, ada 100 klinik Siloam yang melayani 1,4 juta penduduk, empat RS Siloam di Myanmar, 12 di Jepang, serta di Tiongkok, Vietnam, dan Amerika.

Sementara itu, Alex Noerdin menagatakan peresmian Siloam sebagai rumah sakit berstandar internasional akan mengangkat Lubuklinggau menjadi kota berkelas atas.

Pada kesempatan itu, Alex juga menyinggung pembangunan Siloam Sriwijaya di Palembang yang sempat menimbulkan pro dan kontra. Namun, pada akhirnya masyarakat menyadari bahwa kehadiran Siloam di daerah ini telah memenuhi kebutuhan masyarakat setempat.

“Sudah saatnya kita punya rumah sakit yang berstandar internasional. Saya yakin bukan hanya Lubuklinggau yang membutuhkan Siloam, tetapi juga daerah lain di sekitarnya,” kata Alex.

Direktur Siloam Silampari dokter Mgs Johan T Saleh mengatakan Siloam Silampari siap melayani 216.000 orang yang tinggal di Kota Lubuklinggau dan lebih dari 3 juta orang di kabupaten sekitar. Dibangun di atas lahan seluas 21.036 meter persegi dan bangunan 8.250 meter persegi, Siloam Silampari siap mengoperasikan 155 tempat tidur dari total kapasitas 175 tempat tidur. Dalam waktu dekat, Siloam Silampari juga akan melayani pasien BPJS Kesehatan.

Siloam Silampari didukung 139 tenaga kesehatan, terdiri dari 21 dokter spesialis, 8 dokter umum, 52 orang bidan dan perawat serta tenaga profesional lainnya. Seperti Siloam lainnya, Siloam Salampari dilengkapi teknologi kedokteran canggih, seperti CT Scan 64 slices, radiologi, laboratorium dengan peralatan pendukungnya.

“Dengan tersedianya CT-Scan 64 slices yang merupakan satu-satunya di Lubuklinggau, kami menyediakan alat diagnosis terbaik yang memungkinkan para dokter untuk menganalisis pasien dengan lebih akurat. Kami menjadikan perawatan kesehatan modern terjangkau dan mudah diakses oleh masyarakat dan itu merupakan dasar rencana ekspansi kami,” kata Presiden Direktur Siloam, Ketut Budi Wijaya.

Siloam adalah salah satu anak perusahaan PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR). Siloam mengelola 32 rumah sakit di 23 kota di seluruh Indonesia. Siloam telah melayani lebih dari 2 juta kunjungan dan admisi serta melakukan lebih dari 41.000 operasi per tahun. Kapasitas tempat tidur seluruhnya mencapai 6.300 yang didukung sekitar 2.700 spesialis dan dokter umum serta lebih dari 9.600 perawat dan staf pendukung.

Sumber: Suara Pembaruan

Paska Ditetapkan Tersangka Pengacara dan Dokter Setya Novanto, KPK Teruskan Pemeriksaan

Pengacara Frederich Yunadi dan Dokter Bimanesh Sutardjo

Pengacara Frederich Yunadi dan Dokter Bimanesh Sutardjo


JURNAL123, JAKARTA.
Michael Chia Cahaya, Dokter Umum Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Kamis (11/1/2018) memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Fredrich Yunadi (FY) di kasus dugaan dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara e-KTP untuk tersangka Setya Novanto‎.

“‎Saat ini saksi masih diperiksa, pemeriksaan berjalan lancar. Secara umum kami melihat dalam kasus ini bagaimana kronologis peristiwanya, yang kedua tentu kami gali juga misalnya ketika seseorang mengalami kecelakaan kalau benar itu kecelakaan apakah tepat langsung dibawa ke ruang vip, tidak di IGD,” papar Juru Bicara KPK, Febri Diansyah.

Hal tersebut dikonfirmasi ke saksi karena ‎dari fakta yang ditemukan penyidik, diduga setelah peristiwa yang disebut kecelakaan itu terjadi Setya Novanto tidak dibawa dulu atau tidak dilakukan tindakan medis di IGD. Melainkan langsung dibawa ke ruang rawat inap VIP.

“Apakah itu tepat tentu kami perlu juga melakukan kroscek dan pendalaman temasuk juga soal peristiwanya,” kata Febri.

Diketahui saat kasus masih dalam penyelidikan, ada sekitar 35 saksi dan ahli yang diperiksa hingga akhirnya kasus dinaikkan ke tahap penyidikan dan ditetapkan dua tersangka, Fredrich Yunadi (FY) dan Dokter Bimanesh Sutardjo (BST).‎

Kedua tersangka diduga memanipulasi data medis agar Setya Novanto lolos dari pemeriksaan KPK.

Bahkan Fredrich juga disebut memesan satu lantai kamar VIP di RS Medika Permata Hijau sebelum Setya Novanto kecelakaan.

Alhasil mereka dijerat dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(TRI)

Pengacara Setya Novanto : Ada Aktor Besar Dibalik Korupsi e-KTP

Setya Novanto Saat Mengikuti Sidang Tipikor Kasus e-KTP

Setya Novanto Saat Mengikuti Sidang Tipikor Kasus e-KTP


JURNAL123, JAKARTA.
Tim penasihat hukum Setya Novanto alias Setnov yakin ada aktor yang lebih besar dari kliennya dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Hal tersebut menjadi salah satu alasan Novanto mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC).

“Ya (ada) nama besar. Saya tidak tahu yang dimaksud punya status sosial atau pengaruh tertentu, kita lihat saja nanti,” ujar penasihat hukum Setnov, Firman Wijaya di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (11/1/2018).

Firman yakin proses persidangan akan mengungkap pemeran utama dalam proyek senilai Rp 5,9 triliun. Apalagi jika permintaan Setnov menjadi JC dikabulkan.

Firman menegaskan peran Novanto tidak menentukan dalam bancakan e-KTP. Sebab, penganggaran, perencanaaannya proyek itu sudah dirancang jauh hari.

“Dan itu ada lembaganya, ada instansinya. Kita lihat siapa inisiator proyek e-KTP ini,” kata dia.

Karena itu, meski Novanto disebut salah satu aktor utama dalam proyek yang dibancak senilai Rp 2,3 triliun ini, Firman tetap berkeyakinan ada pihak lain yang jauh lebih besar perannya.

“Jadi apa yang disebut dengan berpengaruh sebenarnya pada proses penganggaran. Siapa inisiator penganggaran, ini penting, di mana proyek ini diusulkan,” kata dia berteka-teki.

Penasihat Hukum Setya Novanto (Setnov) Firman Wijaya punya kekhawatiran bila kliennya menjadi justice collaborator (JC). Terdakwa kasus dugaan korupsi proyek e-KTP itu sudah mengajukan diri menjadi JC kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Pilihan menjadi JC bukan pilihan mudah. Karena bisa menjadi sasaran tembak dan bulan-bulanan,” ujar Firman di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (11/1/2018).

Ia sudah mengingatkan Novanto kemungkinan terburuk itu. Firman mengaku tengah mempersiapkan segala sesuatunya agar tak terjadi hal yang tak diinginkan terjadi pada kliennya.

“Nah ini yang kami minta, protection cooperating person itu penting dirumuskan secara jelas. Apa model perlindungan yang bisa diberikan kepada Pak Nov kalau beliau jadi JC. Itu yang utama,” kata dia.(LIP)

MK Tegaskan Ambang Batas Capres Tetap 20 %

Gedung Mahkamah Konstitusi

Gedung Mahkamah Konstitusi


JURNAL123, JAKARTA.
Jelang pemilu 2019 suasana politik di Tanah Air semakin memanas. Suasana hangat juga terjadi di lembaga konstitusi.

Sejumlah partai, warga hingga perkumpulan advokat menggugat ambang batas capres ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hasilnya? Gugatan keroyokan tersebut belum ada 1 pun yang dikabulkan MK.

Salah satu gugatan yang ditolak adalah gugatan Bang Haji Rhoma Irama selaku Ketum Partai Idaman. Harapan Bang Haji untuk membatalkan ambang batas capres itu tak dikabulkan MK.

“Permohonan pemohon pasal 222 tidak beralasan menurut hukum,” ujar Ketua MK Arief Hidayat, dalam sidang putusan di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Kamis (11/1/2018).

Setelah Bang Haji Rhoma, Gugatan Ketum PSI, Grace Natalie, soal ambang batas capres juga ditolak.

Namun, Grace dan Bang Haji Rhoma tetap mendapat angin segar dari MK. Gugatan mereka tentang verifikasi parpol pemilu dikabulkan MK. Sehingga, MK memutus mengabulkan sebagaian untuk gugatan Bang Haji dan Grace Natalie.

Beda nasib dengan gugatan Ketua Dewan Pembina ACTA, Habiburokhman. Gugatan pengacara ACTA itu tidak diterima oleh MK karena objek gugatan tidak jelas.

Dengan tidak adanya gugatan yang dikabulkan MK maka pasal 222 UU No 7/2017 tentang Pemilu tetap berlaku. Aturan presidential threshold sebesar 20% masih berlaku.

Parpol Pemilu 2014 Harus Diverifikasi Kembali.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi dalam Pasal 173 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Uji materi ini diajukan Partai Idaman dan Partai Solidaritas Indonesia yang terregistrasi dengan nomor 53/PUU-XV/2017.

“Mengabulkan permohonan untuk sebagian,” kata Ketua MK Arief Hidayat membacakan putusan di Gedung MK, Jakarta, Selasa (11/1/2018).

Pasal 173 ayat (1) berbunyi, “Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verilikasi oleh KPU”.

Sementara, Pasal 173 ayat (3) berbunyi, “Partai politik yang telah lulus verilikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu”.

Awalnya, dengan ketentuan dua pasal ini, maka partai politik yang telah lolos verifikasi Pemilu 2014 tidak diverifikasi ulang dan langsung ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2019.

Namun, dengan putusan MK ini, maka ketentuan tersebut diubah.

Parpol yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2014 tetap harus menjalani verifikasi faktual untuk lolos sebagai peserta Pemilu 2019.

“Menyatakan frasa ‘telah ditetapkan’ dalam Pasal 173 ayat (1) bertentangan dengan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” ujar Arief.

“Menyatakan Pasal 173 ayat (3) bertentangan dengan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” tambah dia.

Dalam pertimbangannya, MK menilai tidak adil apabila parpol peserta pemilu 2014 tak harus melalui verifikasi faktual.

Sebab, terjadi perubahan jumlah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dari tahun 2014 lalu hingga saat ini.

Padahal, syarat untuk lolos menjadi peserta pemilu mensyaratkan parpol memiliki kepengurusan di seluruh provinsi, 75 persen jumlah kabupaten/kota, dan 50 persen jumlah kecamatan.

Parpol juga harus mempunyai kantor tetap di untuk kepengurusan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota.

Selain Partai Idaman, ada sejumlah pihak lain yang juga mengajukan uji materi pasal 173 UU Pemilu. Diantaranya adalah Partai Solidaritas Indonesia dengan nomor 60/PUU-XV/2017, Partai Perindo dengan nomor 62/PUU-XV/2017.(DEN)

KPK Tangkap Mantan Kadis Tata Kota Manado

Kantor KPK Jakarta

Kantor KPK Jakarta


JURNAL123, JAKARTA.
KPK membantu Polda Sulawesi Utara menangkap tersangka mantan Kadis Tata Kota Pemkot Manado Johan Benny Mailangkay di Tangerang Selatan. Johan Benny adalah tersangka kasus pengadaan sarana dan prasarana penerangan jalan umum sistem solar cell pada Dinas Tata Kota Manado Tahun 2014.

“Penyidikan perkara dimaksud dilakukan oleh Polda Sulut sejak Tahun 2016 dan penanganan perkaranya mulai disupervisi KPK pada September 2017. Tersangka ditangkap di kediamannya di Bintaro Tangerang Selatan,” ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Senin (9/1/2018).

“Kegiatan penangkapan merupakan sinergi antara Polda Sulut, KPK, serta Polres Tangerang Selatan,” imbuh Febri.

Febri mengatakan KPK selalu memberikan dukungan penangkapan tersangka Johan Benny. Menurut Febri, Johan sudah lama ditetapkan dalam daftar pencarian orang (DPO) oleh Polda Sulut.

“Tersangka termasuk dalam DPO Polda Sulut sejak September 2017,” ucap Febri.

Atas perbuatannya, Johan disangka melanggar Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 Ayat 1 KUHP. Johan diduga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 3,1 miliar.(DEN)

Anggota TNI-Polri Ikut Pilkada 2018, Kontras Khawatirkan Mobilisasi Massa

Koordinator Kontras Yati Andriyani

Koordinator Kontras Yati Andriyani


JURNAL123, JAKARTA.
Koordinator Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Yati Andriyani mengingatkan salah satu agenda reformasi yang belum tuntas yakni reformasi TNI dan Polri.

Ia menyebutkan 20 tahun lalu, dua lembaga tersebut dipisahkan dari ranah politik praktis untuk menjaga netralitas TNI-Polri yang menjadi penopang utama pertahanan dan keamanan Indonesia.

Saat ini, sejumlah anggota TNI – Polri yang terhitung masih aktif mengikuti politik praktis melalui partisipasi mereka di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018.

Yati Andriyani menganggap hal tersebut sebagai sebuah kemunduran dari penyelesaian agenda reformasi.

Saat ini yang bisa dilakukan masyarakat, adalah memastikan kedepannya kedua lembaga tersebut tetap netral.

“Masyarakat harus ikut berpartisipasi memantau. Kami juga sepakat, Kontras, Imparsial, YLBHI dan Perludem, untuk membuka posko pengaduan masyarakat, kalau ada pelanggaran netralitas TNI Polri,” ujarnya dalam konfrensi di kantor Kontras, Jakarta Pusat, Selasa (9/1/2018).

Dalam Undang-Undang (UU) yang menaungi kedua lembaga tersebut, sudah jelas mereka dilarang terlibat politik praktis. TNI melalui UU nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, melarang prajuritnya terlibat politik praktis.

Sementara Polri melalui Udang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, melarang hal serupa.

“Tampaknya partai politik, mencoba memanfaatkan celah, karena aturan soal pilkada, hanya mengharuskan mereka mengundurkan diri dari institusinya masing-masing,” katanya.

Sebagai aparat negara, anggota TNI – Polri aktif juga dibekali dengan kewenangan, kekuasaan serta fasilitas negara.

Mereka yang aktif dan ikut pilkada, juga memiliki bekal yang sama.

Yati Andriyanti menganggap hal tersebut rawan disalahgunakan, untuk kepentingan pribadi mereka.

“Sangat mungkin ada upaya mobilisasi-mobilisasi tertentu, karena mereka menguasai dari tingkat profinsi, kabupaten, kecamatan hingga desa. Kalau kita lihat TNI-Polri kan jiwa korsanya tinggi, sangat mungkin hubungan-hubungan kewilayahan itu dimanfaatkan untuk meraup dukungan,” katanya.

Menjaga netralitas kedua lembaga tersebut selama pelaksanaan Pilkada 2018 sangat penting dilakukan, karena hal tersebut akan jadi acuan untuk membaca netralitas TNI-Polri pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, di mana Presiden RI. Joko Widodo, digadang-gadang akan ikut maju untuk mempertahankan jabatannya.(TRI)
 

Tuna Seharga Rp 4,2 Miliar

Ilustrasi Tuna Sirip Biru

Ilustrasi Tuna Sirip Biru


JURNAL123, TOKYO.
Dalam lelang Tahun Baru terakhir di pasar ikan Tsukiji yang terkenal di Tokyo, pemilik restoran sushi internasional rela mengeluarkan lebih dari US$300 ribu atau Rp 4,2 miliar untuk tuna sirip biru. Dia bahkan mengaku sangat bahagia dengan hasilnya.

Rencananya, pasar ikan terbesar di dunia yang menjadi salah satu lokasi wisata paling populer di Tokyo, akan dipindahkan akhir tahun ini. Pasar ini dipindahkan untuk persiapan Olimpiade Tokyo 2020.

Dilansir dari Reuters, Selasa 9 Januari 2018, Hiroshi Onodera, Presiden LEOC Co. Ltd yang memiliki jaringan restoran “Ginza Onodera”, membayar US$323 ribu atau Rp4,5 miliar untuk tuna sirip biru Pasifik seberat 405 kilogram.

Harga ini hanya setengah dari tawaran tahun lalu yang menang 72 juta yen, dan jauh di bawah rekor 155 juta yen yang dibayarkan pada 2013.

“Saya sudah mencoba untuk menang dalam pelelangan sejak tahun lalu, jadi saya sangat senang,” kata Onodera, yang perusahaannya memiliki restoran di New York dan Singapura.

Tuna memang menjadi kunci dari kelezatan sushi. Namun para ahli memperingatkan meningkatnya permintaan telah membuatnya menjadi spesies yang hampir punah.

“Harga tinggi yang dibayarkan hari ini untuk tuna sirip biru Pasifik tidak boleh mengalihkan perhatian dari status spesies yang mengerikan, yang telah habis lebih dari 97 persen karena penangkapan berlebih,” kata Jamie Gibbon, pakar tuna sirip biru Pasifik untuk Pew Charitable Trusts, dalam sebuah pernyataan.

“Jika negara-negara terus melampaui batas tangkapan mereka, kelangsungan spesies ini akan terancam.”(VIN)

Olly Dondokambey Cs Diperiksa KPK Pekan Ini

Juru Bicara KPK Febri Diansyah

Juru Bicara KPK Febri Diansyah


JURNAL123, JAKARTA.
Dijadikannya tersangka serta penahanan mantan Ketua DPR RI Setya Novanto terkait kasus e-KTP tidak berhenti sampai disitu. Adanya dugaan keterlibatan politisi lain terus didalami lembaga pemberantasan korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap lima saksi terkait dugaan korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Pemeriksaan dilakukan untuk tersangka Direktur Utama (Dirut) PT Quadra Solution, Anang Sugiana Sudiharjo (ASS).

“Untuk tersangka ASS dalam minggu ini kami mendalami kluster politik,” kata juru bicara KPK, Febri Diansyah di Jakarta, seperti diberitakan Tempo, Selasa (9/1/2018).

Kelima saksi itu adalah Olly Dondokambey, Numan Abdul Hakim, Jazuli Juwaini, M. Jafar Hafsah, dan Rindoko Dahono Wingit. Febri belum menyampaikan siapa pihak politik yang sedang didalami KPK.

Febri mengatakan, penyidik KPK hendak mengklarifikasi seperti proses pembahasan proyek e-KTP. Dugaan adanya aliran dana kepada sejumlah pihak juga akan ditelusuri.

Olly adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 2004-2015 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPR). Saat ini, ia menjabat sebagai gubernur Sulawesi Utara, dijadwalkan diperiksa hari Selasa ini (9/1/2018). Namanya disebut dalam dakwaan mantan Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Irman dan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Dalam Negeri Sugiharto.

Ia diduga menerima uang dari Direktur PT Cahaya Wijaya Kusuma, Andi Agustinus, saat masih menjabat sebagai anggota DPR. Olly diduga menerima US$ 1,2 juta.

Saksi lain, Jazuli Juwaini, adalah anggota DPR dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Namanya juga disebut dalam dakwaan Irman dan Sugiharto. Sebagai Kapoksi Komisi II DPR, ia diduga turut menerima uang US$ 37 ribu.

Sementara itu, tiga saksi lainnya yang dijadwalkan menjalani pemeriksaan KPK untuk kasus e-KTP ini juga pernah menjabat sebagai anggota DPR.

Olly Dondokambey Penuhi Panggilan KPK

Gubernur Sulawesi Utara Saat Memenuhi Panggilan KPK, Selasa (9/1/2018)

Gubernur Sulawesi Utara Saat Memenuhi Panggilan KPK, Selasa (9/1/2018)

Olly memenuhi panggilan pemeriksaan dengan tiba di KPK sekitar pukul 09.49 WIB. Olly belum dapat berkomentar banyak seputar pemeriksaannya. “Belum tahu,” kata Olly, sembari masuk ke lobi gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (9/1/2018).

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan, Olly akan diperiksa sebagai saksi untuk mantan Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo.”Untuk tersangka ASS,” ujar Febri.

Selain memeriksa Olly, KPK juga mengagendakan pemeriksan terhadap anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini, dan tiga mantan anggota DPR lainnya yakni M Jafar Hafsah, Numan Abdul Hakim, dan Rindoko Dahono Wingit.

Mereka juga sama-sama akan diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi untuk tersangka Anang dalam kasus e-KTP. Pada minggu ini, lanjut Febri, pihaknya memang akan mendalami peran sejumlah anggota DPR yang terkait dengan kasus e-KTP. “Minggu ini kami mendalami kluster politik,” ujar Febri.

Penyidik, tambah Febri, akan melakukan klarifikasi yang terkait dengan proyek e-KTP termasuk dugaan aliran dana di kasus yang merugikan negara Rp 2,3 triliun tersebut.

“Penyidik mengklarifikasi proses pembahasan proyek e-KTP dan dugaan aliran dana pada sejumlah pihak,” ujar Febri.(TEM/KOM)

Menteri Perdagangan-Kapolri Perkuat Kerjasama Pengawasan

Kapolri, Jenderal Pol Tito Karnavian dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito sesudah menandatangani MOU di Bidang Hukum, Pengawasan dan Pengamanan di gedung Kementerian Pedagangan,Senin(8/1/2018) Tampak keduanya saling bersalaman.( Jurnal123/Vinecky Ngelo)

Kapolri, Jenderal Pol Tito Karnavian dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito sesudah menandatangani MOU di Bidang Hukum, Pengawasan dan Pengamanan di gedung Kementerian Pedagangan,Senin(8/1/2018) Tampak keduanya saling bersalaman.( Jurnal123/Vinecky Ngelo)


JURNAL123, JAKARTA.
Kementerian Perdagangan (Kemendag) dengan Polri melakukan penandatanganan kerjasama (MoU) dibidang penegakan hukum, pengawasan, dan pengamanan perdagangan. Penandatanganan MoU ini dilakukan langsung oleh Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Senin (8/1/2018).

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dalam sambutannya megatakan, Pelaksanaan pendatanganan ini bertujuan untuk mewujudkan kerja sama yang sinergis antara Kementerian Perdagangan dan Polri dalam pelaksanaan kegiatan penegakan hukum, pengawasan, dan pengamanan di bidang perdagangan.

“MoU ini juga merupakan kesinambungan dari penandatanganan perjanjian kerja sama tentang penegakan hukum, pengawasan, dan pengamanan perdagangan di bidang perlindungan konsumen dan tata tertib niaga,” kata Enggar.

Enggar menjelaskan, penegakan hukum di bidang perdagangan mencakup keseluruhan sub bidang termasuk perdagangan berjangka komoditas maupun redistribusi barang pokok dan penting.

“Kami dari Kementerian Perdagangan tidak mungkin bisa berjalan sendiri tanpa ada dukungan dari Polri, dan kami ucapkan terimakasih untuk komitmen dan dukungan yang diberkian Polri, dengan payung MoU ini kita bisa lebih menjaga kualitas dari produk-produk yang dikonsumsi atau dibeli masyarakat. Perlindungan konsumen jadi salah satu yang prioritas di kita,” ungkap Enggar.

Enggar menambahkan, dalam menjalankan tugas pokoknya sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang, yakni Undang-Undang Metrologi Legal, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi, Undang-Undang Sistem Resi Gudang, dan Undang-Undang Perdagangan ini dinilai tidaklah mudah.

“Terdapat beberapa kendala yang dihadapi Kementerian Perdagangan, khususnya sumber daya manusia yang dimiliki Ditjen PTKN dan Bappeti sebagai unit yang mengawasi Undang-Undang tersebut. Untuk itu perlu kerja sama dengan Polri dalam hal penegakan hukum, pengawasan, dan pengamanan perdagangan,” paparnya.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengungkapkan, kerja sama ini diperlukan sebagai langkah konkret dalam pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum hingga bisa dirasakan masyarakat hasilnya. Menurutnya, perdagangan merupakan hal yang penting di sektor ekonomi. Sebab, sektor ekonomi menjadi hal yang penting di era global saat ini.

“Jadi, kompetisi antar negara bukan lagi siapa kuat senjatanya, tapi siapa yang kuat ekonomi dia yang menguasai. Dalam pertarungan ini sektor perdagangan jadi kunci, apalagi Indonesia negara besar. Indonesia jadi salah satu negara yang potensial di bidang ekonomi, kita punya masyarakat besar, sumber daya alam besar. Sehingga diperkirakan 2030 kita bisa jadi kekuatan ekonomi nomor 4 atau nomor 5, dengan syarat terjadinya stabilitas politik dan keamanan, kalau Pertumbuhan Ekonomi di atas 5%. Semakin tinggi semakin baik,” terang Tito.

Tito mengatakan, dalam kesempatan yang baik ini, pihaknya menawarkan jaringan yang bisa dimanfaatkan kepada Kemendag untuk mendukung kebijakan-kebijakan Kemendag baik itu di bidang pengawasan, penegakan hukum, maupun pengamanan di bidang perdagangan.

“Kami menawarkan jajaran Kemendag jaringan yang bisa dimanfaatkan Bapak Menteri Perdagangan untuk mendukung kebijakan-kebijakan Bapak Menteri. Baik di bidang pengawasan, penegakan hukum, dan pengamanan di bidang perdagangan kami siap,” ucap Tito.(VEK)

Longsor di Ponorogo Tewaskan 2 Orang

Ilustrasi Longsor di Bogor

Ilustrasi Longsor di Bogor

JURNAL123, PONOROGO.
Tanah longsor di Dusun Gondang, Desa Tumpuk, Kecamatan Sawoo, Ponorogo, Jawa Timur, yang menimbun rumah milik Soirin, mengakibatkan dua orang, Ria Lestari (23) dan anaknya Venesia Aulia Andriani (2 bulan) tewas tertimbun, Minggu (7/1) malam. 

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Ponorogo, Setyo Budiono, Senin menuturkan tim BPBD bersama TNI, Polri, dan relawan yang melakukan pencarian telah berhasil mengevakuasi kedua korban tewas tersebut Minggu pukul 23.00 WIB.

“Kedua korban yang meninggal, Ria Lestari dan Aulia Andriani sudah dievakuasi tadi malam. Hari ini kita melanjutkan pencarian sepeda motor yang masih tertimbun dan membersihkan reruntuhan tanah,” kata Budiono.

Dia mengatakan rumah yang tertimbun tanah longsor tersebut dihuni oleh lima orang. Namun tiga orang lainnya berhasil menyelamatkan diri, yaitu Soirin (58), Misman (29) dan Musiyem (70).

Menurut Budiono, di wilayah Kecamatan Sawoo dan sekitarnya terjadi hujan deras sejak siang hingga sore. Setelah hujan reda, tanah labil dengan kemiringan sekitar 45 derajat di belakang rumah Soirin longsor dan menimbun rumah.

“Hujan turun dengan intensitas tinggi mulai siang hingga sore. Setelah reda, kebun jagung yang berada di belakang rumah seluas sekitar 300 meter persegi dengan kemiringan sekitar 45 derajat longsor dan menimbun rumah Soirin,” jelasnya.

Selain kemiringan ekstrem, lanjut Budiono, tanah di belakang rumah Soirin juga tidak terdapat pohon tanaman keras penguat tanah. 

Antara News