Larangan Bagi TNI/Polri Dan PNS

Larangan Bagi TNI/Polri Dan PNS

JURNAL123, JAKARTA. Profesi-profesi yang tidak boleh menjabat pada suatu perusahaan. Beberapa profesi seperti PNS, TNI, Polri, tidak dapat menjabat dalam suata perusahaan. Beberapa ketentuan mengatur keras untuk hal itu. Besarnya peluang bisnis More »

Tol Jakarta-Surabaya Berfungsi Saat Mudik Lebaran 2018

Tol Jakarta-Surabaya Berfungsi Saat Mudik Lebaran 2018

JURNAL123, JAKARTA. Pemerintah menjanjikan mudik Lebaran tahun 2018, masyarakat bisa menjajal jalur tol yang telah dibangun dari Jakarta hingga Surabaya. Jalur tol tersebut ada yang bisa dilintasi secara operasional atau berbayar, dan More »

Satgas Nusantara : Penyebar Berita Hoax Kelompok MCA Punya Hubungan Eks Saracen di Udara

Satgas Nusantara : Penyebar Berita Hoax Kelompok MCA Punya Hubungan Eks Saracen di Udara

JURNAL123, JAKARTA. Maraknya aksi penyebaran berita Hoax ,ujaran kebencian isu sara yang dapat menimbulkan konflik dan perpecahan terus didalami siapa actor intelektualnya. Pendalaman itu dilakukan tanpa pilih buluh baik di Medsos meningkat More »

MUI : Penyebar Berita Hoax dan Ujaran Kebencian Sara Menurut Hukum Islam Haram

MUI : Penyebar Berita Hoax dan Ujaran Kebencian Sara Menurut Hukum Islam Haram

JURNAL123, JAKARTA. Menyikapi maraknya penyebaran berita Hoax dan ujaran kebencian dengan isu-isu penyerangan ulama terlebih dengan menimbulkan konflik sosial adanya isu sara akan memecah bela bangsa. Oleh karena itu Kepolisian dapat mengahadapi More »

Polisi Ringkus Penyelundup Narkoba Sebesar 1,62 Ton

Polisi Ringkus Penyelundup Narkoba Sebesar 1,62 Ton

JURNAL123, JAKARTA. Sesuai penangkapan 4 tersangka penyelundupan sabu sebanyak 1,62 Ton di perairan Anambas,Kepulauan Riau dimana  awak Kapal berkewargaan Negara China Tan Mai,Tan Yi,Tan Hui dan Liu Yin Hua adalah masih satu More »

 

Uber Dikabarkan Menjual Asetnya ke Grab

images(282)

JURNAL123, JAKARTA.
Perusahaan jasa transportasi online Uber dikabarkan sedang bersiap untuk menjual bisnis ride-sharingnya di Asia Tenggara, ke raksasa ride-sharing Grab. Kesepakatan ini akan berupa penjualan aset dengan imbalan berupa saham Grab, seperti melansir Techcrunch yang mengutip laporan CNBC.

Hal ini cukup wajar, karena Grab sendiri sudah jadi penguasa pasar di Asia Tenggara mengalahkan perusahaan asal AS tersebut. Hal ini pun pernah ditempuh oleh Uber ketika di 2016 silam akhirnya menjual bisnisnya di China ke Didi Chuxing yang jadi penguasa pasar ride-sharing di negeri Tirai Bambu tersebut.

Grab sendiri sepertinya tidak ‘memberi tempat’ untuk Uber di Asia Tenggara, pasalnya Grab mengklaim menyebut bahwa dirinya menguasai 95 persen pasar ride-sharing di Asia Tenggara.

Grab sendiri sedang di tengah-tengah menjalani penyelesaian investasi senilai 2,5 milyar dollar dari investor yang salah satunya Softbank.

Kesepakatan antara Grab dan Uber ini merupakan jalan baik bagi Uber untuk menyelesaikan kasus yang baru-baru ini dijeratkan Waymo ke perusahaannya soal rahasia dagang, serta mencapai tujuan terdekat Uber untuk go publik atau IPO.(MER)

Kebijakan Kemudahan TKA Memicu Pengangguran di Indonesia

images(281)

JURNAL123, JAKARTA.
Rencana pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait kemudahan izin kerja bagi Tenaga Kerja Asing (TKA) ditolak buruh. Kebijakan tersebut dinilai akan meningkatkan jumlah pengangguran di dalam negeri. Maraknya investasi asing tidak akan dirasakan rakyat.

Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Tim­boel Siregar mengatakan, pengelolaan masuknya TKA telah diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan di pasal 42 sampai pasal 49. Selain itu, ada juga Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. 

Ini artinya, kata Timboel, hadirnya Perpres makin mem­perlonggar masuknya TKA. “Perpres sebaiknya dibatalkan. Karena, tidak ada hubungannya dalam menciptakan lapangan pekerjaaan maupun mengurangi tingkat pengangguran dalam negeri,” katanya kepada Rakyat Merdeka, kemarin. 

Menurut Timboel, apabila Perpres benar dikeluarkan, ada kemungkinan kementerian dan lembaga terkait dapat memotong tahapan rekomendasi izin TKA sehingga prosesnya menjadi lebih cepat. Kondisi itu mem­berikan kemudahan bagi TKA untuk masuk ke Indonesia. 

Padahal, dalam catatannya sudah ada 70 ribu TKA masuk ke Indonesia. 30 ribunya be­rasal dari China. Sayangnya, masuknya TKA tidak berimbas besar pada kenaikan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang seharusnya bisa didapatkan dari biaya TKA yang nilainya mencapai Rp 1,09 triliun per tahun. 

“Meningkatnya TKA asal China karena semakin banyak perusahaan asal China yang berinvestasi di Indonesia dan meningkatnya juga jumlah utang luar negeri kita ke China,” ujarnya. 

Melihat data angka pengang­guran yang masih tinggi, mun­culnya Perpres TKA jelas sangat merugikan. Karena, kata dia, dapat menutup kesempatan kerja bagi tenaga kerja Indo­nesia. 

Ekonom Institute Develop­ment of Economics and Fi­nance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara melihat jika pemerintah terlalu liberal dalam me­mutuskan kebijakan bagi TKA. Angka penyerapan tenaga kerja lokal semakin kecil. 

Menurut dia, realisasi investasi yang tumbuh 13,1 persen pada 2017 hanya mampu me­nyerap 216 ribu tenaga kerja. Disamping itu, 60 persen rasio angkatan kerja lokal didominasi pekerja dengan tingkat pendidikan SMP. 

“Itu yang perlu diwaspadai persaingan dengan tenaga kerja asing akan kalah. Perbedaan ahli dan pekerja kasar pun harus dipertegas. Jangan sampai kri­teria menjadi terlalu mudah sehingga pekerja kasar yang banyak substitusinya di Indone­sia dimasukkan dalam kriteria tenaga kerja ahli,” ujarnya. 

Menurutnya, pemerintah tidak perlu mendatangkan secara langsung tenaga ahli luar negeri. Karena, di era digital, komunikasi dapat dilakukan tanpa harus bertatap muka. 

“Cara kerja itu lebih efektif dan selaras dengan era digital,” jelasnya. 

Sebelumnya, Menteri Koor­dinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan, pemerintah memutuskan untuk menerbitkan Perpres terkait ke­mudahan izin kerja bagi TKA. Hal ini sebagai tindak lanjut instruksi Presiden Jokowi yang meminta para pembantunya untuk memudahkan jalur in­vestasi, jalur ekspor hingga TKA ahli ke Indonesia. 

Darmin mengatakan, rencana Perpres tersebut masih dibahas sampai saat ini. Sejumlah kom­ponen yang masih perlu dikaji kembali antara lain mengenai izin tinggal dan rekomendasi kerja dari kementerian dan lem­baga terkait. 

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengaku sudah berkoordinasi dengan kementerian dan lem­baga untuk menghilangkan tahap rekomendasi izin TKA sehingga prosesnya bisa menjadi lebih cepat. 

“Kemarin itu kan masalahnya rekomendasi-rekomendasi dari sektor kan. Ya sudah keputusan akan itu akan diikuti, laporan yang saya terima itu kan katanya bakal dihilangkan. Itu nantinya sudah akan lebih cepat,” jelas Hanif.(RAM)

UU MD3 Jadikan DPR “Perkasa”

17295460102-fot0111780x390.JPG

JURNAL123, JAKARTA.
Sorotan publik saat ini terkait UU MD3 yang menuai kontroversi. Sudah dua hari sejak Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) disahkan, namun reaksi keras publik belum juga surut. Bahkan, revisi UU yang baru saja disahkan itu langsung akan digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh koalisi masyarkat sipil. Apa salah dan dosa mu, UU MD3?

Mari kita selami logika yang dibangun dari beberapa pasal yang kini menjadi sorotan publik.

Dalam revisi UU MD3, pasal 73 mewajibkan polisi membantu memanggil paksa seseoarang yang akan diperiksa DPR, namun enggan datang. Ketentuan ini ada lantaran DPR punya pengalaman buruk. Salah satunya yakni ketika KPK tak mau datang saat dipanggil oleh Pansus Angket DPR.

Dengan adanya penambahan frase wajib dalam Pasal 73, DPR berharap tugas-tugasnya bisa berjalan lebih lancar. Bahkan, UU MD3 memperbolehkan Kepolisian untuk menyandera selama 30 hari orang-orang yang tidak mau datang ke DPR.

Kenapa wakil rakyat begitu mengerikan untuk rakyatnya sendiri?

Di sisi lain, DPR pula punya kewenangan untuk menolak seseorang hadir dalam rapat-rapat di DPR. Dalam kasus Angket Pelindo II misalnya, DPR mengeluarkan rekomendasi menolak hadirnya Menteri BUMN dalam rapat-rapat di DPR. Artinya, di satu sisi DPR punya kewenangan memanggil paksa seseorang, di sisi lain justru bisa juga menolak seseorang datang ke DPR.

Namun yang lebih mengkhawatirkan, DPR melalui Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) bisa memperkarakan orang-orang yang tidak mau hadir saat dipanggil DPR ke penegak hukum.

Selanjutnya, ada pula Pasal 122 yang membuat DPR, kembali melalui MKD, bisa mempidanakan orang-orang yang dianggap merendahkan DPR dan pribadi anggota DPR.

Tujuan pasal ini yakni untuk menjaga marwah dan kehormatan DPR sebagai lembaga tinggi negara dan pribadi anggota DPR sebagai pejabat negara. Pasal ini menandakan kembali hidupnya pasal penghinaan peninggalan Belanda yang disebut Haatzaai Artikelen. Namun, dilihat dari sejarahnya, pasal itu berlaku untuk simbol negara.

Pertanyaanya lagi, apakah DPR atau anggota DPR adalah simbol negara?

Penting untuk diingat, MK dalam putusanya Nomor 013-022/PUU-IV/2016, membatalkan pasal penghinaan kepada Presiden dan Wakil Presiden lantaran dianggap bertentangan dengan semangat demokrasi.

Di Indonesia sendiri, batas presiden sebagai kepala negara (sebagai simbol negara) dengan kepala pemerintahan sulit dipisahkan. Lantaran hal itu pula, MK membatalkan pasal tersebut.

Lantas kenapa DPR memunculkan pasal itu? bahkan untuk dirinya sendiri.

“Ini kok tiba-tiba anggota DPR menganggap mereka sebagai simbol negara yang harus dilindungi. Ini yang menurut saya agak melompat (pemikirannya),” kata Pengamat politik Lingkaran Madani Indonesia Ray Rangkuti.

Anehnya lagi, kalau boleh dibilang seperti itu, beberapa anggota DPR dengan lantang menolak pasal penghinaan untuk Presiden dan Wakil Presiden hidup lagi di RKUHP.

Namun saat pasal itu diberlaku untuk DPR, para anggota DPR menerimanya dengan lapangan dada. Bagaimana ya?

Di pasal ini pula, lagi-lagi DPR membawa MKD menjadi alat anggota DPR untuk melaporkan orang-orang yang dianggap merendahkan DPR dan pribadi anggotanya.

Ada pula Pasal 245 yang mengatur bahwa pemeriksaan anggota DPR harus dipertimbangkan MKD terlebih dahulu sebelum dilimpahkan ke Presiden untuk pemberian izin bagi aparat penegak hukum.

Bukankah semua orang kedudukanya sama di depan hukum? Kenapa pemeriksaan hukum anggota DPR harus atas pertimbangan MKD?

Apalagi MK juga sebelumnya sudah digugurkan pasal tersebut. Berdasarkan prinsip kesamaan di depan hukum, MK menilai pemeriksaan hukum anggota DPR tidak perlu atas izin MKD. Namun, DPR membangkitkan lagi pasal tersebut.

“UU MD3 ini logikanya sudah salah kaprah sama sekali dan kita jadi gagal paham bagaimana memahami memahami cara berpikir DPR ya?,” kata Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jeirry Sumampow.

“Saya kira UU ini semata-mata untuk kepentingan politik. Jadi ini memang alat memperkuat diri mereka dan melindungi mereka dari segala upaya yang bisa merongrong kewenanagan mereka,” sambungnya.(KOM)

BNN- Bea Cukai Ungkap Jaringan Sabu-Ekstasi

Menteri Keuangan, Sri Mulyani saat mengungkapkan 110,8 kg dan 18.300 ekstasi serta penahanan 12 tersangka di gedung Kementerian Keuangan di dampingi anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan, Kepala BNN Komjen  Pol Budi Waseso,  Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi, Deputi Pemberantasan BNN Irjend Pol Arman Depari dan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi. ( Vecky Ngelo/ Jurnal123)

Menteri Keuangan, Sri Mulyani saat mengungkapkan 110,8 kg dan 18.300 ekstasi serta penahanan 12 tersangka di gedung Kementerian Keuangan di dampingi anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan, Kepala BNN Komjen Pol Budi Waseso, Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi, Deputi Pemberantasan BNN Irjend Pol Arman Depari dan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi. ( Vecky Ngelo/ Jurnal123)

JURNAL123, JAKARTA.
Upaya pemberantas  dan pengungkapan Narkoba yang dilakukan kerjasama Bea Cukai dan Badan Nasional Narkotika (BNN) terus terjalin mampu mengungkapkan dan berhasil mengamankan 110,8 kg Sabu dan 18.300  butir Ekstasi. Pengungkapan jaringan Medan dan Aceh berhasil menanahan 12 tersangka  dimana  pengendalinya dari LP, dari barang berbahaya ini berhasil menyelamatkan 600 ribu orang

 

Menteri keuangan, Sri mulyani  kerika di tenui di  Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat , Jumat( 9/2) 2018 mengatakan ini luar biasa kami menyampaikan kepada masyarakat mengenai upaya bersama membongkar 49 kasus penyeludupan kasus narkoba. Sebetulnya yang  menyedikan dari beberapa saat yang lalu media juga  waktu itu mengkaver kami BNN di kantor Bea Cukai  sekarang ini berapa waktu kami menyampaikan kepada publik bahwa Direktorat Bea dan Cukai bersama BNN telah berhasil mengamankan lebih dari 110, 8 kg  metamitamin (sabu) dalam Bahasa Indonesia dan18.300 butir Ekstasi.” Penanganan ini adalah kerja sama antara BNN bersama-sama dengam Bea dan Cukai yang melakukan penangkapan jaringan penyelundup narkotika di kawasan Aceh dan Medan,” ujarnya.

 

Selanjutnya, Sri Mulyani menegaskan jumlah barang bukti yang jumlah besar ini menunjukan bahwa Indonesia telah menjadi Betul Desinasi dari baranh-barang berbahaya ini.”  Frekuensi makin  hari makin fantatis sehingga membutuhkan pengawasan pemimpin  yang makin ketat dari apparat hokum dan kita berterima kasih kita mendapatkan dukungan juga dari DPR Untuk melakukan Suatu tugas yang luar biasa penting dan berbahaya. Mungkin saya memberikan sedikit komunikasi breevnya dan nanti pak Bambang dan pemimpin komisi Juga menambahkan,” tegasnya .

 

Untuk itu, Sri Mulyani menjelaskan kronologis sebagai berikut Pada hari sabtu pada tanggal 20 Januari 2018 yang lalu petugas Bea dan Cukai , BNN Pusat dan BNNP Aceh bersama-sama dengan BNN kota Langsa berhasil mengungkap peredaran gelap sabu di wilayah Asia Timur.” Pengungkapan kasus ini berawal dari infomasi asal dari masyarakat dan kami berterima kasih yang saya sampaikan sebelumnya masyarakat ini memiliki peranan yang  luar biasa penting. Informasi masyarakat yang melihat sesuatu tindakan yang mencurigakan dan juga mengkombinasikan penyelidikan intelejen bahwa ada penyelundupan barkotika yang dilakukan sindikat narkotika jaringan Aceh Padang. Ini awalnya dari Malaysia masuk ke Indonesia perairan aceh dengan menggunakan perahu motor ,” jelasnya.

 

Lebih lanjut, Sri Mulyani merinci dari penindakan ini tugas yang bisa menangkap Inisial MI (27) warga Lhokseumawe dan mengamankan  7 bungkus Sabu  seberat 7,2 kg ,juga 3 bungkus ekstasi sebanyak 300 butir . barang tersebut disimpan milik tersangka saat dia mengendarai sepeda motor. Dari pengembangan penyidikan petugas berhasil mengamankan tersangka lain inisialnya adalah AF(28) lagi-lagi dari warga Lhokseumawe. “ Tiga hari dari tanggal 20 Januari 2018 tadi tanggal 23 Januari petugas Bea dan Cukai dan BNN mendapatkan informasi bahwa  akan ada transaski narkoba di kawasan Batubara Sumatera Utara. Maka petugas menangkap tersangka menangkap tersangka berinisial B( 43) yang kedaatan membawa 2 bungkus sabu seberat 1,05 kg dan 1,03 kg dikawasan Perkebunan  Sei Batubara Sumatera Utara,” rincinya.

 

Sesuai pengembangan, Sri Mulyani mengakui  berdasarkan keterangan dari tersangka tersebut 1 bungkus sabu akan diserahkan kepada orang yang berinisial H. Petugas kemudian secara gabungan melakukan control delivery dan berhasil mengamankan  H (33) di kantor Pos Batu bara dan mengamankan sabu sebesar 1,3 kg. Petugas Bea dan Cukai dan BNN mengamankan  seorang  tersangka lain inisial S (31) dan barang  bukti sabu sebesar  2,06 kg di daerah Tanjung Tiram,Suamtera Utara. “Tindakan yang dilakukan di Sumatera Utara tersebut melalui petugas gabungan berakhir menangkap DS (47) yang kedapatan membawa 20 bungkus sabu seberat 21, 22 kg ini terjadi 4 hari kemudian 27 Januari 2018. Dua hari kemudian pada tanggakl 29 Januari diamankan lagi M (49) ,A (26) melakukan transaksi narkoba di daerah KM 12 jalan  Medan Binjai, Sumatera Utara.  Barang bukti sebesar 31,21 kg  dan ekstasi sebanyak  18.000 butir,” Akunya.

 

Hingga kini pendalaman, Sri Mulyani  menandaskan dari keterangan A yang ditangkap itu  ada lagi karung berisi sabu yang akan diserahkan kepada B(39). Berdasarkan informasi tersebut petugas petugas mengamankan B di pinggir jalan Unjung Tol Balmera Sumatera utara dengan barang bukti sabu seberat 31,2 kg. Dimana-mana terjadi kita tidak bicara lagi gram tetapi bicara puluhan kg . Dengan hasil pengembangan ini petugas mengamankan  J(41) di kawasan Yos Sudarso Medan,Sumatera Utara. “Pengungkapan kasus penyelundupan narkoba kembali dilakukan lagi terakhir pada 30 Januari 2018 di daerah Aceh Utara. Sekali lag Bea dan Cukai dan BNN berhasil mengamankan dua orang tersangka inisial SA dan MA dengan bukti sabui seberat 15,9 kg. Petugas Gabungan berhasil mengamankan terangka yang diperoleh informasi dari masyarakat. Petugas mengikuti dua tersangka yang disinyalir akan  mengambil sabu dari seorang di daeraah Lhok Sukon, Aceh ,” tandasnya.

 

Pengembangan itu, Sri Mulyani menambahkan  dari pengeledahan berhasil menemukan sabu 1 karung berisi 15 bungkus the China beratnya 15 kg yang disembunyikan bentuknya dikubur oleh tersangka SA tersebut. Barang tersebut diamankan oleh BNN dan untuk diproses dengan ketentuan hukum  dan para tersangka terjerat pasal 14 :ayat 2 , pasal 132 ayat 1 ,pasal 112 ayat satu, Pasal 132 ayat 1 Undang-udang No 35 tahun 2009 tentang narkoba . Demikian yang disampaikan secara total. “Ini kita mendapatkan  dengan erselang dua hari dua hari. Dan ini menunjukan Indonesia terus menerus daerah  yang menjadi target .Saya berterima kasih semua  yang telah bekerja berat bersama-sama teman-teman BNN kerjasama luar biasa baik antara bea cukai BNN dan kita berharap ini akan terus dikembangkan untuk menjagaNegara Republik Indonesia,” tambahnya.  

 

Sementara itu, Kepala Badan Narkotika Nasional(BNN ) Pusat,  Komjen Pol Budi Waseso  mengatakan   Khusus teman wartawan yang saya tambahkan 10 hari kita bekerja untuk mengungkap kasus ini kita dapatkan  jumlah yang cukup luar biasa 110,8 kg sabu dan 18.000 butir ekstasi. Inialah nyag bisa ungkap dan sebenarnya jaringannya ini yang pertana bagaimana kita bias mengungkap jaringan  Malaysia melalui Medan dan Aceh. Di Medan sekali dan di Aceh dua kali kita beroperasi. Berkali-kali kita berada diTempat Kejadian perkara (TKP) yang berbeda.” Menangkap 12 tersangka, yang sangat miris kami berulang kali jangan ucapan sebagai Kepala BNN menjadi kambing hitam dari permasalahan masyarakat juga paham bahwa sampai hari ini kasus ini melibatkan pelaku yang sudah dua kali vonis hukuman mati di Lapas dan dia yang mengendalikan ,dia yang terlibat dalam pemesanan ini ,” ujarnya.

 

Dari data yang ada, Budi Waseso menandaskan  dia sudah putus hukuman mati ini diajukan kembali hukuman mati yang ketiga, inilah hukuman mati yang tidak mati-mati. Tidak ada efek jerah buat yang lainnya bandar-bandar yang lain mencontohindoneisa dari pelaku yang satu ini mengenadalikan jaringa-jaringan ini bekerja. Dan pelaku ini sudah vonis hukuman mati sudah dua kali , ini akan ketiga kali dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebenarnya dia sudah kita lakukan TPPU nilainya hamper 2 Triliun, ternyata  masih punya kekuatan biasa dari jaringan ini.” Yang disampaikan kita tidak pernah lelah dan berhenti tugas-tugas kita  akan generasi bangsa Indonesia. Ya kita menyelamatkan anak-anak bangsa Indonesia dan menyangkut nasib Indonesia kedepan, mana kala ini gagal generasi bangsa Indonesia ini juga gagal dalam bentuk kwalitas,” tandasnya.

 

Sesuai perkembangan, Budi Waseso menjelaskan  rekan-rekan dari semua ini yang kita amankan dari rekan-rekan barang bukti ini ada ekstasi dan sabu ya kurang lenih kita menyelamatkan 600 ribu manusia yang kita selamatkan  bayangkan nyawa manusia yang sebanyak ini 600 ratus orang ini tidak bias dinilai seberapapun. Ini merupakan kepedulian kita bersama dan saya salut dan bangga karena masyarakat sudah mulai merespon ,semangat masyarkat untuk memerangi narkoba sudah kelihatan dimana masyarakat aktif memberikan informasi baik itu ke BNN dan Bea Cukai sehingga kita berhasil uangkap jaringan-jaaringan ini dengan modus macam-macam ada yang ditanam dulu didalam Tanah, nanti kalau sudah baru dibawa kan mereka sudah tersebar ya. “Rekan-rekan sekali modus ini akan selalu berubah ya mungkin kita temukan ini dikirim berupa majalah atau buku ,kita lihat ada narkotikanya. Lembaran ini sebenarnya kertas ini adalaarkotik setelah kita teliti di laboratorium kita . Satu lembar itu bisa dipakai 2 ribu pil ekstasi kita tunggu lembarannya berapa . Ini jadi ekstasian seperti yang kita temukan didepan ini hijau dan orange itu dan pink itu kwalitas 1, kalau ini sudah tercampur disini ini sudah diracik dan dindonesia juga di campur bahan yang tapi  yang kita temukan dengan modus baru yang bentuk dari kertas tadi itu kwalitas unggul atau kwalitas 1 alias Super,” jelasnya.

 

Lebih lanjut, Budi Waseso merincinya yang sekarang ini jaringannya kerjanya seperti ini  teman-teman ikut betul-betul mengawasi dilapangan wilayah mana kemungkinan tempat peredaran narkotika dan yang kemarin yang kita temukan ekstasi cair di diskotik MG itu satu model-model baru, bagaimana dia mengelabui apparat seakan-akan ini bukan narkotik ini aqua kemarin yang kita temukan tetapi ini  ekstasi cair yang satu botol seperti ini percis dikonsumsi 4 orang harganya Rp 400 Ribu dan dipakai patungan  dan modusnya terus berkembang rekan-rekan sekalian ya sehingga kami dari BNN dan Bea Cukai mengikuti modus-modus baru yang dia lakukan dan kita data terus yang akan berulang.” Nanti akan kembali kepada modus yang lama lagi,setelah kita terlena dengan modus-modus yang baru itu. Ini yang  perlu dipahami teman-teman karena memang jumlahnya banyak kalau kita juga dalam proses peradilan putusannya hukuman mati pasti hukuman mati kecuali ada keriangan luar biasa tetapi hukuman tapi sampai saat ini yang putusan mati tidak pernah mati ini terulang. Seperti kasus Almarhum Freddy Budiman , dia juga sudah putusan mati sudah tiga kali hukuman mati tetapi tidak mati-mati,” rincinya.

 

Itu sebabnya, Budi Waseso menadaskan  Ya, harus dikasih tau di paksa dulu baru ada hukuman mati . Nah kita disulitkan seperti ini kepolisian yangmmelakukan pemutusan jaringan kita dihindari dengan jaringan-jaringan yang tetap bekerja. Sekali lagi saya sampaikan 50 persen perdaran narkoba dikenkendalikan dari dalam lapas itu fakta.” Ya sekali ini bukan omong kosong bahkan 90 persen lebih kasus yang ungkap selama tahun 2017 itu melibatkan Lapas. Nanti ada yang Tanya dan ada jawab dikuiti lagi untuk kepentingan-kepentingan yang menjwab dari persoalan-persoalan kita selesaikan bersama-sama,” tandasnya.

 

Lebih lanjut, Budi Waseso menamnahkan Ya nanti Tanya jagoan satu yang nomor dua dari sini ,jagoan 1 dia merasa kebal tidak mingkin saya mati. Ya. Hukumannuasudah dua kali dan dia berusaha menyuap saya . Kurang dia menyuap saya hanya Rp 4 Miliar.  Ya saya engga mau kalau Rp 4 Triliuan ya mikir-mikir dulu. Ya penawarannya Rp 8 Miliar tetapi diaksih cas Rp 4 Milir itu tetapi tidak langsung kepada Kepala BNN melalui perantara coba kalau langsung kepada saya .” Karena dia aman maka dia nyaman dia berbuat lagi, karena waktu itu pada saya dia sudah hukuman mati yang pertama . Ketangakap sama saya kasus di Medan dia berusaha menyuap tidak berhasil karena kurang yang Rp 4 Miliar di kredit.  Jual narkoba putusannya mati hukuman mati buat lagi, dia berupaya menyuap lagi tetapi kepada kepala BNN yag mau pension,” tambahnya. (VEK)

 

 

 

 

 

 

Mantan Dirut Pertamina Diperiksa Kejaksaan

Mantan Dirut Utama Pertamina , Keren Agustiawan (Vecky Ngelo/Jurnal123)

Mantan Dirut Utama Pertamina , Keren Agustiawan (Vecky Ngelo/Jurnal123)

JURNAL123, JAKARTA.
Terkait dengan pemeriksaan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung memeriksa mantan Direktur Utama PT Pertamina Persero Galaila Karen Agustiawan, Jumat (9/2) 2018. Pemeriksaan itu terkait dugaan korupsi Penyalahgunaan Investasi pada PT. Pertamina (Persero) di Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia Tahun 2009

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Muhammad Rum ketika ditemui di Kejagung  Jumat (9/2) 2018 mengatakan, dalam pemeriksaan, Karen diminta menjelaskan soal awal mula proyek tersebut bisa terlaksana.”Karen Agustiawan menerangkan mengenai proses keputusan terkait proyek untuk lapangan minyak Blok BMG Australia,” ujarnya.

Selanjutnya, Rum  menegaskan untuk status Karen dalam kasus ini masih sebagai saksi. Selain Karen, penyidik juga memeriksa Asisten Manager Corporate PT Pertamina Dini Nurhayati dan Manager Legal Bisnis Development PT Pertamina Cornelius Simanjuntak.”Dalam pemeriksaan tersebut, Dini menerangkan ulasan atas usulan dari Direktorat Hulu dalam proyek Blok BMG Australia. Sementara Cornelius menerangkan soal ulasan atas kontrak kerja (self purchase agreement) antara PT Pertamina dengan pihak penjual minyak,” tegasnya.

Untuk itu, Rum menjelaskan kasus ini bermula dari kegiatan akuisisi oleh PT Pertamina berupa pembelian sebagian asset (Interest Participating/ IP) milik ROC Oil Company Ltd di lapangan Basker Manta Gummy (BMG) Australia pada 2009. Nilainya sekitar 31.917.228 dollar AS.”Dalam pelaksanaanya, ditemui dugaan penyimpangan dalam pengusulan Investasi yang tidak sesuai dengan Pedoman Investasi dalam pengambilan keputusan investasi. Sebab, tidak dilakukannya Feasibility Study (kajian kelayakan) berupa kajian secara lengkap atau Final Due Dilligence dan tanpa adanya persetujuan dari Dewan Komisaris,” jelasnya.

Lebih jauh, Rum merincinya hal ini mengakibatkan peruntukan dan penggunaan dana sejumlah 31.492.851 dollar AS serta biaya-biaya yang timbul lainnya sejumlah 26.808.244 dollar Australia tidak memberikan manfaat ataupun keuntungan kepada PT. Pertamina untuk penambahan cadangan dan produksi minyak nasional.”Justru hal ini berdampak pada kerugian keuangan negara, khususnya PT Pertamina sebesar 31.492.851 dollar AS dan 26.808.244 dollar Australia. Jika dikonversi ke rupiah setara Rp 568,066 miliar,” rincinya.

Hingga kini, Rum menandaskan dalam kasus ini, penyidik telah menetapkan mantan Manager Merger & Acquisition (M&A) Direktorat Hulu PT. Pertamina berinisial BK sebagai tersangka.” Tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” tandasnya. (VEK)

 

Kejaksaan Agung Kerjasama Dengan Kementerian Perhubungan dan BUMN

Jaksa Agung, M.Prasetyo didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya saat memberikan penjelasan setelah penandatanganan MOu  JAMintel Kejagung Jan Samuel Maringka dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian BUMN tentang TP4 bersinergi dalam tugas di Kejagung ( Vecky Ngelo/Jurnal123)

Jaksa Agung, M.Prasetyo didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya saat memberikan penjelasan setelah penandatanganan MOu JAMintel Kejagung Jan Samuel Maringka dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian BUMN tentang TP4 bersinergi dalam tugas di Kejagung ( Vecky Ngelo/Jurnal123)


JURNAL123, JAKARTA
Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui Jaksa Agung Muda Intelijen Dr Jan Samuel Maringka MH bersama dengan PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk dan PT. Angkasa Pura I (Persero), melakukan penandatangan nota kesepahaman Memorandum of Understanding (MoU) Tentang Tim Pengawalan Pengamanan Pemerintahan Dan Pembangunan (TP4), di Sasana Pradana Kejagung, Jakarta Selatan.(7/2/2018)

Dalam sambutannya Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan, komitmen tentang betapa perlu dan penting dibangunnya jalinan hubungan kerjasama sinergitas lintas sektoral diantara kementerian/lembaga dan BUMN, dilandasi tekad dan semangat saling mendukung, saling menjaga, saling memperkuat, saling memberi, saling mengisi dan saling melengkapi, sesuai visi, misi serta peran, tugas dan fungsi masing-masing, demi tercapainya akselerasi pelaksanaan dan keberhasilan program-program pembangunan yang menjadi harapan dan tanggung jawab bersama.

Dikatakan Jaksa Agung, sebagai pimpinan institusi Kejaksaan, saya menyambut baik penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama yang kita selenggarakan sekarang ini. Hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan kepada khalayak dan semua pihak, tentang betapa besar kesungguhan, semangat, dan keinginan kita semua untuk mau dan mampu bekerja bersama sebagai bagian tak terpisahkan dalam sebuah sistem pemerintahan.

Lanjutnya, dan bagi jajaran Kejaksaan selaku institusi penegak hukum, dengan adanya kesepakatan bersama dengan jajaran Kementerian Perhubungan dan BUMN ini, akan lebih mengukuhkan dan menegaskan keharusannya untuk meningkatkan optimalisasi dalam melaksanakan pendampingan, pengawalan demi menjaga keberhasilan percepatan pembangunan semua infrastruktur, yang direncanakan dan dilaksanakan diseluruh wilayah dan kawasan tanah air, dalam mengejar ketertinggalan dan memenuhi kebutuhan khususnya di daerah terpencil kawasan timur Indonesia yang begitu mendesak memerlukan sarana pelabuhan, bandara, dan sarana penunjang kelancaran transfortasi lainnya.

Tambahnya, persaingan global yang demikian kuat dan cepat, telah menumbuhkan kesadaran jajaran Kejaksaan untuk semakin meningkatkan tanggung jawab untuk dapat berkontribusi didalamnya. Dan salah satu cara yang ditempuh adalah dengan membuat kebijakan dan menawarkan program pendampingan, pengawalan, dan pengamanan pelaksanaan terutama atas proyek-proyek strategis nasional baik pada tahapan perencanaan, pelaksanaan maupun pemanfaatan hasil-hasilnya, terutama dalam upaya mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menimbulkan kerugian negara. Program inilah yang kemudian diperkenalkan sebagai “Tim Pengawal Pengaman Pemerintahan Dan Pembangunan”.

Keberadaan TP4 merupakan pendekatan lain dalam penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan saat ini, yang tidak hanya mengedepankan aspek represif penindakan, melainkan juga lebih menekankan perlu dilakukannya aspek preventif pencegahan.

Ada saatnya, penegakan hukum represif acapkali disalahpahami dan dianggap sebagai tidak mendukung dan tidak sejalan dengan program pembangunan nasional, karena dituduh telah menimbulkan ketakutan dari para pelaksana proyek dan pejabat di daerah, yang mengakibatkan rendahnya penyerapan anggaran di berbagai kementerian, Lembaga, dan SKPD.

Bertolak dari asumsi, praduga dan anggapan sedemikian, maka keberadaan TP4 kiranya dimaknai dan dapat diterima semua pihak, sebagai sebuah sarana dan kelengkapan yang dilandasi keinginan yang sungguh-sungguh, niat baik dan kuat segenap jajaran Kejaksaan untuk dapat berperan mengawal dan mengamankan pembangunan agar terlaksana berhasil dengan baik dan hasilnya segera dapat cepat dirasakan oleh rakyat.

Sekarang ini hampir 8 kali lipat jumlah dan nilai kegiatan yang minta didampingi oleh TP4, yaitu dari tahun 2016 senilai Rp.109.642.089.788.116, (seratus sembilan trilyun enam ratus empat puluh dua miliar delapan puluh Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu seratus enam belas rupiah), menjadi senilai Rp.977.087.826.841.490,- (sembilan ratus tujuh puluh tujuh trilyun delapan puluh tujuh milyar delapan ratus dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) pada tahun 2017.

Besaran nilai tersebut berasal dari peningkatan jumlah kegiatan pendampingan yang dilakukan, lebih dari 5 kali lipat, pada tahun 2016 sebanyak 1.903 (seribu Sembilan ratus tiga) kegiatan menjadi sebanyak 10.270 (sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh) pada tahun 2017, yang berasal dari TP4P dan TP4D di seluruh Indonesia.

Selain pendampingan di dalam negeri, pada akhir tahun 2017 TP4 juga memperoleh kepercayaan melakukan pendampingan diantaranya terhadap Pembangunan Gedung Pelayanan Satu Atap (One Stop Service) sebesar 6 Juta Real Arab Saudi atau senilai Rp. 37.000.000.000,- (tiga puluh tujuh milyar rupiah) pada KJRI Jeddah di Arab Saudi.

Pada awal Tahun 2018 ini, TP4 juga telah diminta melakukan pengawalan dan pengamanan terhadap kegiatan pengadaan sarana dan fasilitas Foalting Dock di PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) yang dibiayai dari Penanaman Modal Nasional senilai Rp. 400.000.000.000,0 (empat ratus miliyar rupiah). Karenanya dengan mendasarkan pada hal sedemikian, maka saya optimis dan percaya bahwa kehadiran TP4 akan mampu menjadi bagian integratif bagi tercapainya pelaksanaan program pembangunan nasional secara maksimal dengan hasil yang efektif dan efisien.

Ia berharap, segala capaian dan kinerja nyata yang telah ditunjukkan tersebut, dapat menjadi langkah awal pada saatnya kelak TP4 akan mampu lebih menampilkan dirinya menjadi substansi yang diatur lebih kuat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landas pijak guna semakin dapat menyinergiskan seluruh kementerian/lembaga atau BUMN/BUMD dan pihak terkait lainnya dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas masing-masing agar pada gilirannya akselerasi pembangunan nasional dapat terlaksana dengan baik.

Penandatanganinya Nota Kesepakatan Bersama ini akan menjadi tonggak jalinan kerjasama dan komitmen bersama untuk mendorong dan memperkuat pelaksanaan tugas, fungsi dan peran masing-masing dalam mewujudkan tujuan yang sama yaitu menyukseskan program pembangunan nasional.

Turut hadir, Menteri Perhubungan R.I. beserta jajarannya; Menteri Badan Usaha Milik Negara R.I. beserta jajarannya; Direktur Utama, Dewan Direksi dan Dewan Komisaris PT. Angkasa Pura I (Persero) beserta jajarannya; Direktur Utama, Dewan Direksi dan Dewan Komisaris PT. Pelindo IV (Persero) beserta jajarannya; Direktur Utama, Dewan Direksi dan Dewan Komisaris PT. Pembangunan Perumahan (Persero) beserta jajarannya; Wakil Jaksa Agung R.I.; Para Jaksa Agung Muda, Kepala Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia dan para Staf Ahli Jaksa Agung Republik Indonesia; Para Pejabat Eselon II di Lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.(VEK)

Presiden Menghadiri Puncak Peringatan Hari Pers Nasional 2018

Presiden Joko Widodo Bersama Ibu Iriana Saat Menghadiri Puncak Hari Pers Nasional di Padang Hari ini Jumat (9/2/2018)

Presiden Joko Widodo Bersama Ibu Iriana Saat Menghadiri Puncak Hari Pers Nasional di Padang Hari ini Jumat (9/2/2018)


JURNAL123, JAKARTA.
Hari ini Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo menghadiri Puncak Peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2018 yang dihelat di Danau Cimpago, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Jumat (9/2/2018).

Kedatangan Presiden Jokowi disambut Menkominfo Rudiantara, Ketua Dewan Pers Yoseph Adi Prasetyo, dan Ketua PWI, Margiono. Hadir pada puncak peringatan Hari Pers Nasional Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPR Bambang Soesatyo, Ketua DPD Oesman Sapta Odang, sejumlah menteri, gubernur, dan duta besar negara aktif.

Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin di Tanah Datar, Jumat, menyebutkan hari Jumat ini merupakan hari ketiga kunjungan kerja Presiden Jokowi di Ranah Minang.

Sebelumnya, Presiden dan Ibu Iriana yang bermalam di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat.

Sebelum menghadiri puncak Peringatan Hari Pers Nasional 2018, terlebih dahulu menyambangi Desa Terindah, Nagari Pariangan, Kabupaten Tanah Datar.

Dari Desa Terindah, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana langsung menuju tempat pelaksanaan Peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2018.

Selepas menunaikan ibadah salat Jumat di Masjid Raya Sumatera Barat, Presiden Jokowi akan menyerahkan sertifikat tanah wakaf serta berkunjung ke Universitas Negeri Padang (UNP).

Sebelum kembali ke Jakarta, Presiden Jokowi juga akan menghadiri acara groundbreaking proyek Jalan Tol Padang-Pekanbaru Tahap I (Padang-Sicincin).(BES)

Jokowi Dijadwalkan Hadiri Hari Pers Nasional di Padang

Presiden Joko Widodo Saat Menghadiri Hari Pers Nasional 2017 di Ambon

Presiden Joko Widodo Saat Menghadiri Hari Pers Nasional 2017 di Ambon


JURNAL123, PADANG.
Kegiatan tahunan insan pers Indonesia rencananya akan diadakan di ibukota provinsi Sumatera Barat.

Presiden Jokowi dijadwalkan bakal menghadiri perayaan Hari Pers Nasional (HPN) ke-32 di Kota Padang, Sumatera Barat. Jokowi direncanakan mengikuti perayaan HPN 2018 selama dua hari.

Kepala Bidang Organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sasongko Tedjo mengatakan, Jokowi akan menghadiri gelaran pesta adat Makan Bajamba sekaligus pemberian anugerah Adinegoro pada Kamis 8 Februari. Berikutnya, Jokowi bersama pejabat lainnya bakal menghadiri acara puncak perayaan HPN di Danau Cimpago Pantai Padang pada Jumat 9 Februari.

“Kedua kegiatan ini dijadwalkan akan dihadiri Presiden Jokowi,” ujar Sasongko di Pangeran Beach Hotel, Padang, Sumatera Barat, Selasa (6/2/2018).

Perayaan Hari Pers Nasional selalu digelar di lokasi berbeda-beda di seluruh Indonesia. Sasongko berharap, perayaan ini dapat memberikan manfaat yang baik bagi kemajuan daerah setiap tuan rumah.

“Hari Pers Nasional selain melaksanakan dua acara pokok yaitu konvensi dan upacara puncak yang dihadiri Presiden, kami ingin memberikan kemajuan terhadap potensi yang ada di provinsi-provinsi di Indonesia dan kali ini di Sumatera Barat,” kata dia.

Perayaan Hari Pers Nasional kali ini mengusung tema ‘Meminang Keindahan di Padang Kesejahteraan’.

Sejumlah acara akan menghiasi rangkaian perayaan HPN yang telah dimulai sejak pertengahan November 2017. Mulai dari berbagai konvensi dan seminar, pameran, bakti sosial, field trip, hingga acara puncak yang dihadiri orang nomor satu di Indonesia.

HPN merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan masyarakat pers nasional dari berbagai elemen, antara lain Dewan Pers, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Serikat Penerbit Surat Kabar (SPS), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI), dan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI).(LIP)

Polisi Terus Selidiki Longsor Parimeter Selatan Bandara Soeta

Karopermas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjend  Pol M. Iqbal ( Vecky Ngelo/Jurnal123)

JURNAL123, JAKARTA.
Terkait dengan adanya longsor ditembok jalan perimeter Selatan, Bandara Seokarno- Hatta Pihak polisi berlum menyelidiki penyebab longsor. Sementara ini masih fokus pada memberikan pertolongan bagi korban. 

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Mohammad Iqbal ditemui di Mabes Polri, Selasa (6/2/2018) mengatakan, pihaknya belum menyelidiki penyebab longsornya tembok Jalan Perimeter Selatan, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang.Saat ini, kata dia, Polri masih fokus pada pertolongan korban. Kami belum melakukan upaya apakah ada pelanggaran di situ atau mengarah ke perbuatan melanggar hukum,” “Nanti setelah evaluasi, recovery selesai, Polri akan melakukan penyelidikan,” ujarnya.

Selanjutnya, Iqbal menegaskan meski ditemui sejumlah hambatan. Setelah itu, Polri akan bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait mengenai kejadian tersebut.”Ke pihak yang berkompeten, apakah ada pelanggaran, apakah ada perbuatan melawan hukum, dan lainnya,” tegasnya.

Untuk itu, Iqbal menjelaskan sejak awal Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian mengimbau jajaran di bawah untuk melakukan persiapan terkait bencana alam karena memasuki musim hujan.Beberapa hari terakhir, curah hujan sangat tinggi sehingga berdampak banjir di beberapa titik. Selain itu, terjadi longsor di kawasan Puncak dan ambrolnya tembok underpass di Bandara Soetta.”Kepolisian maksimal dan fokus melakukan perlindungan, pengayoman, pertolongan, dan pelayanan kepada masyarakat di mana pun berada,” jelasnya.

Sesuai data yang ada, tembok ambrol di Jalan Perimeter Selatan, Tangerang, yang terjadi pada Senin menyebabkan sebuah mobil tertimbun. Petugas Basarnas bekerja ekstra menyelamatkan Muthmainah, penumpang mobil yang masih terjebak di dalam timbunan longsor.

Putri, korban lainnya, dapat diselamatkan dari timbunan tembok yang ambrol. Putri dilarikan ke RSUD Tangerang untuk mendapatkan perawatan intensif.

Namun, setelah dirawat sebentar di RSUD Tangerang, Putri dirujuk ke RS Mayapada dan mendapat penanganan darurat. Kondisi Putri lemah lantaran terjebak selama hampir 12 jam di dalam mobil yang tertimpa reruntuhan tembok.

Sekitar pukul 06.45, Putri dinyatakan meninggal.(VEK)

 

 

 

Sumbar Jadikan Momentum Hari Pers Raih Investor

images(272)

JURNAL123, PADANG.
Menjelang peringatan Hari Pers Nasional di Padang, Sumatera Barat. Pemerintah provinsi tidak menyia-nyiakan momentum tersebut guna menarik investor masuk di daerah.

Presiden Jokowi bersama jajaran Menteri Kabinet Kerja dan tamu undangan, termasuk 20 lebih perwakilan negara sahabat, akan menghadiri puncak acara HPN 2018 yang digelar di Pantai Muaro Lasak, Padang, Sumatra Barat.

Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menggelar sejumlah kegiatan sebelum gong puncak acara ditabuh Presiden. Salah satunya, Forum Investasi Sumatra Barat yang akan digelar pada Kamis (8/2/2018).

Acara ini bakal dihadiri tak kurang dari 24 perwakilan dari Kedutaan Besar negara-negara sahabat yang dipadang potensial sebagai calon investor. Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno (IP) juga dijadwalkan untuk memaparkan potensi investasi di Sumatra Barat kepada perwakilan negara sahabat dan duta besar yang hadir.
Terdapat tiga sektor unggulan yang bakal dipromosikan dalam forum investasi nantinya, yakni pariwisata, energi baru terbarukan, dan perikanan. Dari ketiganya, sektor pariwisata akan paling ‘habis-habisan’ ditawarkan kepada calon investor. Apalagi Sumatra Barat memang lagi gencar-gencarnya membangun branding wisata halal dalam dua tahun belakangan.

Gubernur Sumbar IP menyebutkan, pariwisata memang menjadi fokus utama yang ingin dikenalkan kepada ribuan insan pers yang akan hadir di Sumatra Barat nanti. Bahkan Pemprov Sumbar akan mengantar rombongan wartawan seantero Nusantara untuk berkunjung ke sejumlah destinasi wisata unggulan yang ada.

“Kami ingin, HPN sekaligus promosikan daerah kita. Nantinya masyarakat juga yang diuntungkan,” ujar IP usai membuka Minangkabau Summit di GOR H Agus Salim, Senin (5/2/2018) kemarin.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BKPM PPT) Sumbar Maswar Dedi menyebutkan, sejumlah destinasi wisata unggulan yang bakal dipromosikan seperti kawasan Seribu Rumah Gadang di Solok Selatan, kawasan wisata Mandeh di Pesisir Selatan, Gunung Padang di Kota Padang, dan berbagai titik potensial di Kepulauan Mentawai.

Nantinya, Pemprov Sumbar juga akan memfasilitasi penandantanganan Letter of Interest (LoI) bagi negara-negara yang mengajukan ketertarikannya untuk berinvestasi di Sumbar. “Tapi forum nanti lebih bersifat ke promosi investasi. Karena yang akan kami temui kan duta besar ya. Belum investornya langsung,” jelas Dedi.

Sumatra Barat memasang target investasi tahun 2018 ini sebesar 52,9 juta dolar AS untuk Penanaman Modal Asing (PMA) dan Rp 3,48 triliun untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).(ROL)