MA – Taspen Jalin Kerjasama di Bidang Teknologi Informasi

MA – Taspen Jalin Kerjasama di Bidang Teknologi Informasi

Jurnal123.com – Untuk meningkatkan keamanan data-data, baik perkara maupun non-perkara yang dimilikinya, Mahkamah Agung menjalin kerjasama dengan PT. Taspen. Kerjasama ini terkait dengan pemanfaatan Disaster Recovery Center (DRC) milik PT. Taspen yang More »

Inilah 50 Orang Terkaya Indonesia 2018

Inilah 50 Orang Terkaya Indonesia 2018

Jurnal123.com – Majalah Forbes baru saja merilis daftar 50 orang terkaya di Indonesia 2018. Aset bersih 50 orang terkaya Indonesia versi Forbes mencetak rekor baru dengan total nilai USD 129 miliar atau More »

Guru Kontrak Penerima SK di Kaimana Segera Menerima Gaji

Guru Kontrak Penerima SK di Kaimana Segera Menerima Gaji

Jurnal123.com – Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kaimana Kosmas Sarkol S.Pd, M.Hum menyatakan bahwa saat ini SK resmi pengangkatan tenaga guru kontrak Kabupaten Kaimana Tahun 2018 telah dikeluarkan dan ditandatangani More »

Ketua Mahkamah Agung Dianugerahi Gelar Pemimpin Perubahan

Ketua Mahkamah Agung Dianugerahi Gelar Pemimpin Perubahan

Jurnal123.com -Apresiasi dan penghargaan atas keberhasilan meraih predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) kepada 205 unit kerja pemerintahan yang berlangsung Senin (10/12/2018) kemarin juga disertai More »

Mahkamah Agung Raih Penghargaan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi

Mahkamah Agung Raih Penghargaan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi

Jurnal123.com – Mahkamah Agung mendapatkan apresiasi dan penghargaan atas pelaksanaan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK). Prestasi ini diraih setelah 7 (tujuh) unit kerja pengadilan dinyatakan lulus berdasarkan hasil survey yang More »

 

MA Berhentikan Sementara Hakim di PN Semarang Tersangka KPK

Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Dr Abdullah SH, MH (Foto Jimmy Endey Jurnal123.com)


Jurnal123.com – Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, Jawa Tengah, LST alias Lasito, ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kamis (6/12/2018) lalu

Dalam kesempatan itu, selain hakim Lasito, KPK juga menetapkan Bupati Jepara Ahmad Marzuqi sebagai tersangka dugaan kasus suap.

Mahkamah Agung (MA) memberhentikan sementara hakim di PN Semarang LST yang dijadikan tersangka oleh KPK pada Jumat (7/12/2018) terkait dugaan menerima suap dari Bupati Jepara, Ahmad Marzuki. Diduga pemberian Ahmad untuk memengaruhi putusan gugatan praperadilan yang diajukan Ahmad atas penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah di PN Semarang tahun 2017.

Pemberhentian sementara ini berdasarkan keputusan rapat pimpinan yang dilaksanakan pada 6 Desember 2018.

MA tidak memberikan toleransi apapun terhadap aparatur MA yang tersangkut tindak pidana korupsi. Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Abdullah mengatakan, “MA mengutuk keras dan bahkan sampai alergi terhadap informasi apabila ada aparatur MA yang tersangkut tindak pidana korupsi. Hal ini tidak saja menjatuhkan citra dan wibawa MA, tetapi juga merusak citra bangsa dan negara Republik Indonesia di mata dunia,” pungkasnya.

Terkait dengan pengawasan, saat ini MA melalui Badan Pengawasan sedang meningkatkan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka mewujudkan kedisiplinan, pembinaan dan pengawasan. “Perlu disadari manusia ini mengalami keimanan yang fluktuatif, pada saat sadar mungkin ingat itu tidak baik. Tetapi pada saat tidak sadar, kadang-kadang juga lengah. Oleh sebab itu, agar semua komponen masyarakat turut serta mengawasi hakim, tidak cukup dengan Komisi Yudisial,” ujar Abdullah, semabari mengajak rekan-rekan media untuk turut mengawasi jalannya proses peradilan.

“Jika ada gejala yang dimungkinkan melenceng, segera memberitahukan ke Badan Pengawasan. Jangan dibiarkan. Saya juga menghimbau agar masyarakat tidak menjadi penyebab terjadinya tindak pidana korupsi. Karena korupsi tidak mungkin dilakukan oleh pelaku sendirian. Mohon masyarakat juga membantu MA untuk menegakkan hukum dan keadilan di negeri kita tercinta ini,” kata Abdullah.

Disampaikan pula oleh Kepala Biro Hukum dan Humas MA, bahwa mulai 2019 akan diterapkan peradilan secara elektronik (e-court). Dengan adanya e-court, semua yang berperkara mulai dari mengajukan gugatan, jawaban-jawaban, sampai dengan kesimpulan dilakukan secara elektronik. “Ini untuk mengurangi kemungkinan bertemunya aparatur MA dengan pada pencari keadilan,” katanya.(JIMMY)

Gaya Hormat Jan Ethes Ketika Jokowi Nyanyikan Indonesia Raya

Gaya Hormat Jan Ethes Ketika Jokowi Nyanyikan Indonesia RayaJan Ethes yang hormat saat Jokowi menyanyikan Indonesia Raya (Foto: Ray Jordan/detikcom)

Jurnal123.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak keluarganya jalan santai di Istana Bogor. Saat sedang santai, Jokowi mengajari cucunya, Jan Ethes Sri Narendra, bernyanyi lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Awalnya Jan Ethes bersama kedua orang tuanya, Gibran Rakabuming Raka dan Selvi Ananda, diajak Jokowi berjalan-jalan di halaman Istana. Jan Ethes tampak riang memberi makan rusa dan ikan.

Cucu kedua Jokowi, Sedah Mirah Nasution, turut diajak Jokowi bersama kedua orang tuanya, Kahiyang Ayu dan Bobby Nasution. Jokowi tampak menggandeng Jan Ethes dan sesekali menggendong Sedah Mirah.

Jokowi dan Jan Ethes kemudian menyapa wartawan. Di depan wartawan, Jokowi meminta Jan Ethes menunjukkan kemampuannya bernyanyi lagu Indonesia Raya.

“Coba nyanyi Indonesia Raya,” kata Jokowi.

Jan Ethes tampak malu-malu. Dia diam, namun Jokowi kemudian memulai bernyanyi.

“Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku,” ucap Jokowi.

Mendengar kakeknya bernyanyi, Jan Ethes langsung menunjukkan sikap hormat. Tangan kanannya kemudian diangkat dan menempel ke sisi kepala kanannya.

Melihat itu, Jokowi melanjutkan beberapa bait lagu Indonesia Raya. Jan Ethes masih menujukkan sikap hormat. Gibran yang berdiri di samping Jokowi juga tampak menyemangati anaknya untuk menujukkan sikap hormat.

Setelah itu, Jokowi melanjutkan mengajak Jan Ethes berjalan santai. Dia sempat mampir di depan gedung Istana untuk berfoto keluarga. Ibu Negara Iriana juga terlihat hadir, tetapi anak bungsu Jokowi yaitu Kaesang Pangarep absen.

“Tadi jam empat, Kaesang langsung berangkat ke Makassar. Sudah diminta untuk tinggal gabung, tapi nggak bisa ditinggal urusan pekerjaan. Dia buka turnamen game online di sana,” kata Jokowi.(DET)

Berita ini telah dimuat di Detik.com dengan judul Gaya Hormat Jan Ethes Ketika Jokowi Nyanyikan Indonesia Raya

Singkawang, Manado, Tomohon Kota Toleran, Jakarta Intoleran

Kota Singkawang

Jurnal123.com – Kota Singkawang menduduki peringkat teratas sebagai kota paling toleran berdasarkan Indeks Kota Toleran (IKT) 2018 yang dirilis Setara Institute. Singkawang berhasil memperoleh skor 6,513.

Penilaian IKT dilakukan Setara terhadap 94 kota yang ada di Indonesia. Ada empat variabel yang digunakan sebagai alat ukur indikator toleransi dalam tata kelola kota, yaitu regulasi pemerintah kota, tindakan pemerintah, regulasi sosial dan demografi agama.

Posisi berikutnya, diduduki Salatiga (6,477), Pematang Siantar (6,280), Manado (6,030), Ambon (5,960), Bekasi (5,890), Kupang (5,857), Tomohon (5,833), Binjai (5,830), dan Surabaya (5,823).

Ketua Setara Institute Hendardi menjelaskan, ini adalah IKT ketiga yang diselenggarakan sejak 2015 lalu. Tujuan dari IKT ini adalah mendorong praktek toleransi di perkotaan, sehingga memicu kota lain yang masih kurang baik penilaiannya menjadi lebih baik.

“Dua IKT sebelumnya juga telah mendorong wacana publik dalam pentingnya partisipasi lokal,” kata dia di Jakarta, Jumat (7/12/2018).

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menuturkan, toleransi menjadi hal yang penting dalam menghadapi tantangan radikalisme dan terorisme. Kedua persoalan ini tak hanya menjadi urusan TNI/Polri tetapi juga seluruh masyarakat.

Plt Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Hariyono menuturkan, semaju apapun suatu negara, ketika toleransi tak bisa terbangun dengan baik maka akan menimbulkan perpecahan.

“Toleransi adalah sumber inspirasi,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Singkawang Irwan menuturkan, Singkawang merupakan kota yang sangat plural.

Untuk menjaga rasa toleransi antarwarga, pemerintah daerah selalu menekankan pentingnya rasa saling menghargai satu sama lain kepada warga.

“Tidak ada yang dominan. Ini yang kita tanamkan jangan ada yang merasa dominan,” tandasnya.

Jakarta, Kota Intoleran

DKI Jakarta masih bergeming dari julukannya sebagai kota intoleran. Hal itu diketahui berdasarkan Indeks Kota Toleran (IKT) 2018 yang diterbitkan Setara Institute.

Ada empat variabel yang digunakan sebagai alat ukur indikator toleransi dalam tata kelola kota, yaitu regulasi pemerintah kota, tindakan pemerintah, regulasi sosial dan demografi agama.

Dibandingkan dengan indikator tahun sebelumnya, terdapat penambahan variabel regulasi sosial, yaitu berupa indikator dinamika masyarakat sipil dan pada variabel demografi agama yaitu berupa inklusi sosial keagamaan.

Hasilnya, DKI berada di peringkat 92 dari 94 kota yang menjadi objek studi penelitian yang dilakukan, dengan nilai 2,88. Sementara pada tahun lalu, Jakarta berada pada posisi paling ujung yaitu 94 dengan nilai 2,30.

“Tidak terlalu banyak kemajuan yang kita lihat dari Jakarta. Peristiwa intoleransi terlalu banyak, sehingga paling buruk intoleransi,” kata Direktur Riset Setara Institute Halili di Jakarta, Jumat (7/12/2018).

Sebagai ibu kota negara, DKI seharusnya dapat menjadi etalase toleransi kehidupan antar masyarakat. Namun, pemerintah daerah seakan tidak melakukan upaya apapun untuk meminimalisasi potensi intoleransi.

“Jadi, Jakarta ini sudah jadi sentrum intoleransi,” ujarnya.

Selain Jakarta, sembilan kota dengan nilai toleransi terendah yaitu Tanjung Balai (2,817), Banda Aceh (2,830), Cilegon (3,420), Padang (3,450), Depok (3,490), Bogor (3,533), Makassar (3,637), Medan (3,710), dan Sabang (3,757).(KOM)

MA Jatuhkan Sanksi Bagi Hakim ‘Pebinor’ PN Gianyar Bali

Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Dr Abdullah (Foto Jimmy Endey)

Jurnal123.com – Akibat ulah yang dinilai kurang bermoral yang dilakukan hakim di PN Gianyar Bali, MA memberikan sanksi.

Heboh hakim ‘pebinor’ (perebut bini orang) di Pengadilan Negeri Gianyar, Bali membuat MA gerah. Pihak MA dengan cepat menugaskan Badan Pengawasan untuk memeriksa kasus tersebut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan, MA menjatuhkan sanksi terhadap para oknum yang terlibat dalam skandal ini. Hal ini berdasarkan keputusan rapat pimpinan yang dilaksanakan pada 6 Desember 2018.

“Hakim DA menjadi hakim non palu selama 2 tahun di Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Kemudian istri DA, dipindahkan dari Pengadilan Negeri Tabanan ke Pengadilan Negeri Jantho, wilayah Pengadilan Tinggi Banda Aceh agar keduanya dapat membina kembali keharmonisan rumah tangganya,” ujar Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Abdullah.

Perlu diketahui, hakim non palu artinya tidak menjalankan tugas sebagai hakim. Disana ia dibina secara mental dan spiritual. Kalaupun membantu hakim disana, sifatnya hanya non teknis dan gaji yang diterima hanya gaji pokok saja.

“Sedangkan terhadap pelapor (PW) yang bertugas sebagai Hakim Pengadilan Negeri Waingapu akan dipindahkan ke Pengadilan Negeri Bangkalan. Dan istrinya DC, sekarang dalam keadaan sakit. Untuk itu yang bersangkutan dipindahkan ke wilayah Pengadilan Tinggi Surabaya agar bisa berobat dan suami istri tersebut dapat membina kembali keutuhan rumah tangganya,” terang Abdullah.

Menurut hasil pemeriksaan Badan Pengawasan MA, skandal hakim ‘pebinor’ ini lebih banyak dilakukan melalui media elektronik (chatting). Hal ini terbukti telah melanggar huruf c butir 5.1.1 dan butir 7.1 keputusan bersama ketua MA RI dengan Ketua KY RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-2/SKB/P.KY/IV/2009 jo Pasal 9 ayat 4 huruf a dan Pasal 11 ayat 3 huruf a Peraturan Bersama MA RI dan KY RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/IX/2012. (HUM/JIM)

Polisi Akan Tindak Penjualan Blangko e-KTP Sesuai Prosedur Hukum

Karo Permas Divisi Humas, Brigjend Pol Dedi Prasetyo ditemui di Mabes Polri, Kamis(6/12) ditemukan blanko
kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP). Polri siap memproses bila ada unsur pidananya.( Vecky Ngelo)


Jurnal123.com – Menindaklajuti ditemukan blanko kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP). Polri siap memproses bila ada unsur pidananya.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo dihubungi, Kamis (6/12) 2018 mengatakan bila ditemukan penjualan EKTP,
Kepolisian RI akan menindak tegas apabila ditemukan pelanggaran hukum dalam penjualan blanko kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP).“Kalau ada pelanggaran hukumnya pasti akan ditindak oleh Polri,” ujarnya.

Selanjutnya, Dedi menegaskan diketahui, blanko E-KTP dicuri anak mantan kepala dinas tersebut dan dijual melalui platform jual beli online Tokopedia.”Saat ini, kasus tersebut sudah dilimpahkan ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan penyelidikan,” tegasnya.

Untuk itu, Dedi menjelaskan sesuai dengan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, perbuatan tersebut merupakan tindakan pidana. “Ancaman hukumannya berupa pidana penjara paling lama 10 Tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar.
Peristiwa hukumnya dilihat dulu, kalau ada peristiwa hukumnya pasti ditangani,”tegasnya.

Ditempat terpisah,Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan Kementerian Dalam Negeri(Kemendagri) menyerahkan sepenuhnya kasus penjualan blanko E-KTP ke kepolisian.”Termasuk dugaan keterlibatan mantan kepala dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Tulangbawang, Lampung,” ujarnya.

Selanjutnya Arief menegaskan Diketahui, blanko E-KTP dicuri anak mantan kepala dinas tersebut dan dijual melalui platform jual beli online Tokopedia.”Ya aparat penegak hukum yang melakukan investigasi,” tegasnya. ( Vecky Ngelo)

Kapolri : Peningkatan Tipe A Polda Banten Bukan Menyenangkan Pejabat, Tetapi Peningkatan Pelayanan Masyarakat

Kapolri ,Jenderal Pol Tito Karnavian menyerahkan Petaka ke Kapolda Banten Brigjend Pol Listyo Sigit Prabowo di Polda Banten,Kamis(6/12)2018 sebagai tanda Polda Banten meningkat dari Tipe B ke Tipe A.( Vecky Ngelo)


Jurnal123.com – Upaya peningkatan tipe B ke tipe A dialami Polda Banten dilakukan untuk adanya peningkatan kinerja dalam memberikan pelayanan bagi masyarat bukan menyenangkan para pejabat para anggota.

Kapolri, Jenderal Pol Tito Karnavian ditemui di Polda Banten Kamis(6/12)2018 dilakukan peningkatan tipe B ke A ini
Saya tidak ingin kenaikan ini hanya menyenangkan para pejabat para anggota dan hal ini menyenangkan terutama bagi masyarakat. “Artinya kosekuensinya adanya peningkatan pelayanan bagi masyarakat,” ujarnya.

Selanjutnya, Tito menegaskan Bahwa hari ini kita akan melaksanakan dan baru saja diserahkan pataka Polda Banten yang menandai kenaikan tipe dari Polda tipe B ke tipe A. Memang perjalanan jajaran Kepolisian di Polda Banten cukup unik dan panjang .”Dulu Polda Banten hanya merupakan suatu karasidenan sehingga dulu namanya Polwil Banten di bawah Polda Jabar yang pusatnya ada di Bandung. Kemudian setelah Banten berkembang menjadi satu Provinsi naik Poldanya tipe C yang dipimpin oleh Komisaris Besar Polisi,” tegasnya.

Untuk itu, Tito menjelaskan Kemudian saya pada waktu itu menjadi Polres di Serang Kapoldanya berpangkat Kombes, kebetulan juga karena kenaikan pangkat luar biasa perna Kapoldanya Kombes,Wakapoldanya Konbes, Kapolresnya Kombes . Itu terjadi pada tahun 2005. ” Kemudian di dalam perjalanan Polda ini berkembang menjadi tipe B dan saya melihat disini ada beberapa senior Pak Zulkarnain dulunya mantan pejabat Polda bintang satu tipe B. Dalam perjalanan menambang unik karena sebagian wilayahnya ada di Polda Metro Jaya. Polres Banten Kabupaten Banten,Polres Kota Tanggerang dan Tanggerang selatan,” jelasnya.

Seiring, Tito merincinya waktu saya jadi Kapolri saya didesak oleh tokoh masyarakat termasuk Bapak Kapoldanya yang hadir disini Irjend Sigit minta tolong diserahkan semuanya tetapi karena diskusi diserahkan sebagian yaitu Polres Tanggeran Kabupaten Tanggerang sehingga sudah menjadi bagian Polda Banten. Jadi pertanyaan apakah diserahkan Pak saya sampaikan Kapoldanya bintang dua. “Selama kenaikan Polda Banten naik tipe A kita kaji dari tim Menpan RB menghubungi Mabes Polri kita lakukan pengkajian Polda Banten sangat luar biasa. Kita melihat dulu belum ada jalan tol sehingga kalau ada apa-apa di wilayah katakan itu indikasinya lebih cepat dari Polda Metro Jaya dibandingkan publikasi pasukan ,” rincinya .

Jadi,Tito membeberkan Tadi pak Gubernur sudah sampaikan itu ada jalan tol cuma hitungan satu jam sudah ke Kota Tanggerang nanti sampaikan Polda tipe A saya pertimbangan . Memang pembangunan di Provinsi Banten luar biasa saya perkirakan 8 juta tetapi pak Gubernur itu katakan ijin katakan sudah 12 Juta dibandingkan di negara pasifik sana 300 Ribu penduduk dan ada 400 Ribu penduduk.” Kalau satu negara 8 juta penduduk banyak sekali. Jadi jumlah produk yang besar wilayah yang berkembang secara ketat dan industri terbukti yang ada di wilayah Banten sangat luar biasa sektor Priwisata juga sangat maju. Kemudian kita lihat pelabuhan luar biasa yang ada di Merak sedang lain ini semua meningkatkan tantangan gangguan kantibmas yang ada di Provinsi Banten,” bebernya.

Lebih jauh, Tito mengungkapkan dengan pertimbangan itu lah kemudian Menpan RB dan dari Mabes Polri memutuskan untuk menaikan Polda Banten dari Tipe B menjadi tipe A dengan dipimpin oleh seorang Bintang dua yang otomatis di bawahnya pak Tomiks insya Allah bintang satu.” Yang lain-lain otomatis akan menyesuaikan eselonya nanti akan kita kerjakan. Direktur dan lain-lain nanti akan kita kerjakan. Kita juga melihat pengembangan ke wilayah administrasi negara juga terjadi di Provinsi Banten Banyak Kabupaten baru dan banyak kota Banten dan lain-lain. Itu juga mengebankan kita. Oleh karena itu akan dikaji lagi mengenai masalahTanggerang Kota yang diakan kenaikan ke Polda tipe A ini harus dilanjuti secara bersama-sama Mabes Polri dan Polda melakukan penguatan personil ,organisasi termasuk sarana prasarana sehingga bisa layak.menjadi Polda tipe A. Jangan sampai Poldanya tipe A tapi kababilllitas dan kapasitasnya sama dengan tipe B. Itu ada kisi-kisi yang harus dipenuhi nantinya,” ungkapnya.

Tentunya, Tito menandaskan Nanti kita follow up bersama saya minta dari jajaran bekerjasama dengan jajaran Mabes Polri terutama dari pada Asisten yang ditugaskan untuk melakukan penguatan mengenai organisasi sarana prasarana, personil, keuangan dan lain-lain hingga betul-betul bisa menjadi tipe A . “Tidak sekedar kenaikan pangkat bagi Kapolda menjadi bintang dua Wakapolda menjadi bintang 1,kenaikan eselon pejabat utama dan lain-lain,”tandasnya.

Sesuai perkembangan, Tito mengakui Kita juga dalam kajian itu sangat terbuka kepada masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat termasuk Bapak Gubernur dan anggotanya dalam rangka untuk mewujudkan Polda ini betul-betul.Polda yang layak untuk menjadi tipe A .” Oleh karena itu hari ini menjadi hari monomental yang sangat strategis karena hari ini 6 Desember 2018 hari bersejarah bagi Polda Banten naik menjadi tipe A membawa kosekuensi. Artinya kosekuensinya adanya peningkatan pelayanan bagi masyarakat. Kenaikan Polda ini harus ditandai nanti kita evaluasi dengan situasi yang lebih aman yang lebih damai di Provinsi Banten. Kemudian publik harus menjadi lebih baik untuk itu jajaran Polda Banten berfikir dan berkerja keras, harus memiliki visi apa yang harus dilakukan setelah kenaikan tipe A ini,” akunya.

Menjawnya, Tito menambahkan Tidak begitu-begitu saja tidak ada bedanya. Harus disesuaikan kinerja yang lebih baik itu intinya.Sehingga masyarakat melihat ada perubahan situasi yang lebih baik pada masyarakat jangan mempersulit.” Disamping itu selain dilakukan kajian langkah-langkah internal jajaran Polda Banten bekerja untuk membangun bekerja lebih baik dengan segenap stecholder , mitra-mitra dalam rangka melaksanakan tugas-tugas tadi baik kepada Pak Gubernur Ketua DPRD dan jajaran TNI hubungan harus lebih baik lagi dan tentunya dengan seluruh tokoh masyarakat,” tambahnya.( Vecky Ngelo)

MA-Hoge Raad Berbagi Pengalaman Mendokumentasikan Putusan

Pertemuan MA Indonesia Dengan MA Belanda

Jurnal123.com – Hari ketiga (Rabu, 05/12/2018) rangkaian kunjungan Presiden Hoge Raad (Mahkamah Agung Belanda) ke Mahkamah Agung diisi dengan diskusi tentang Optimalisasi Penggunaan Teknologi Informasi dalam Dokumentasi Putusan Terklasifikasi Pendukung Riset Penanganan Perkara. Tampil sebagai pembicara dari Mahkamah Agung dalam diskusi tersebut adalah Yang Mulia I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. (Hakim Agung) dan A. S. Pudjoharsoyo, S.H., M. Hum (Sekretaris Mahkamah Agung). Sementara dari Hoge Raad, Adwin Rotscheid (Direktur Operasional Hoge Raad) dan Michel Mooren (Pengembang Database Putusan Hoge Raad) tampil mewakili sebagai pembicara.

Dalam pemaparannya Yang Mulia I Gusti Agung Sumanatha menjelaskan bahwa pemanfaatan database putusan merupakan salah satu upaya untuk menjaga konsistensi hukum dan kesatuan penerapan hukum yang merupakan tujuan pemberlakuan sistem kamar. Melalui database putusan, hakim yang mengadili perkara dapat mendapatkan informasi perkara dengan isu hukum serupa yang telah diputus sebelumnya “Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa pemanfaatan database putusan memiliki keterkaitan erat dengan dan merupakan bagian dari penerapan sistem kamar,” ujar Agung.

Untuk dapat memanfaatkan putusan sebagai sarana menjaga konsistensi putusan dan kesatuan penerapan hukum, lanjut Agung, pendokumentasian putusan harus dilakukan secara efektif dan dapat diakses dengan mudah. Terlebih saat ini pendokumentasian putusan di Mahkamah Agung sudah dilakukan secara elektronik melalui website Direktori Putusan.

Website Direktori Putusan
Penggunaan website untuk pendokumentasian putusan merupakan langkah maju yang diinisiasi pada tahun 2007 dalam Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung di Makassar. Ketika itu, direktori putusan menggunakan domain www.putusan.net dan dikhususkan untuk mendokumentasikan putusan-putusan Mahkamah Agung.

Menurut Sekretaris Mahkamah Agung, A. S. Pudjoharsoyo, sebelum tahun 2007, pendokumentasian dilakukan dengan menggunakan media cetak, yakni melalui Buku Yurisprudensi dan Majalah Varia Peradilan. Penggunaan media cetak ini, lanjut Pudjoharsoyo, memiliki setidak-tidaknya dua kelemahan. “Jumlah putusan yang didokumentasikan tidak lebih dari 100 putusan dan akses terhadap dokumentasi tersebut hanya dapat dimiliki oleh warga pengadilan saja, mengingat kedua publikasi tersebut hanya beredar di kalangan pengadilan,” jelas Pudjoharsoyo.

Perkembangan pendokumentasian ini, lanjut Pudjoharsoyo terjadi pada tahun 2009 dan tahun 2011. “Pada tahun 2009 direktori putusan beralih domain ke http://putusan.mahkamahagung.go.id dan pada tahun 2011 berubah menjadi pusat data putusan nasional karena memuat seluruh putusan dari seluruh pengadilan di Indonesia,” papar Pudjoharsoyo.

Setelah menjadi pusat data perkara nasional, jumlah putusan yang terupload terus bertambah dari waktu ke waktu dengan trend yang meningkat. “Per tanggal 26 November 2018, jumlah putusan yang sudah terupload di Direktori Putusan mencapai 3,019,803 (tiga juta Sembilan belas ribu delapan ratus tiga) putusan,” papar Pudjoharsoyo.

Disisi lain, lanjut Pudjoharsoyo, kehadiran website direktori putusan ini memiliki manfaat bagi hakim, pencari keadilan, akademisi/peneliti dan badan pengawasan. “Bagi hakim, direktori putusan membantu meningkatkan kemampuan teknis yustisial dan menjaga konsistensi putusan,” ujar Pudjoharsoyo. Para pencari keadilan juga diuntungkan dengan adanya direktori putusan. Mereka dapat mengakses putusan perkaranya dengan mudah dan terhindar dari penipuan saat meminta informasi ke pengadilan.
Peneliti maupun kalangan akademis dapat menikmati kehadiran direktori putusan dengan kemudahan mengakses bahan-bahan penelitian dari putusan-putusan pengadilan. Dan badan pengawasan akan dapat mengakses putusan-putusan sebagai bahan pengawasan terhadap hakim dan pengadilan.

Namun begitu, menurut Pudjoharsoyo, pemanfaatan direktori putusan untuk berbagai kebutuhan belum dapat dilakukan secara optimal mengingat masih adanya fitur-fitur yang belum berfungsi dengan baik karena kurang telitinya operator dalam proses penginputan data serta kemampuan teknologi yang masih terbatas. Keadaan ini kemudian mendorong lahirnya program untuk merevitalisasi Direktori Putusan.

Program Revitalisasi Direktori Putusan
Program revitalisasi direktori putusan dilatarbelakangi oleh keinginan untuk mengintegrasikan sistem pengelolaan perkara (Case Management System) dengan direktori putusan. Dengan terintegrasi dengan direktori putusan, maka para hakim atau operator di tingkat pertama dan banding tidak perlu lagi bekerja dua kali untuk mengupload putusan.

Menurut Pudjoharsoyo, selama ini aplikasi Direktori Putusan masih terpisah dengan sistem manajemen perkara, yakni Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di tingkat pertama dan tingkat banding serta Sistem Informasi Administrasi Perkara (SIAP) di Mahkamah Agung. “Selain harus mengupload putusan di sistem manajemen perkara, para hakim atau operator di tingkat pertama dan banding harus juga mengupload putusan di Direktori Putusan,” ujar Pudjoharsoyo.

Kedepan, lanjut Pudjoharsoyo, sistem manajemen perkara ini harus terintegrasi agar proses upload menjadi lebih efisien. “Satu kali upload untuk dua output,” tegas Pujoharsoyo.
Selain itu, pengklasifikasian perkara di direktori putusan perlu lebih dirinci lagi untuk mempermudah akses bagi mereka yang ingin menelusuri perkara dengan spesifikasi yang lebih detil. “Pengklasifikasian ini nantinya akan mempermudah pencarian perkara,” ujar Pudjoharsoyo.

Pengelolaan Database Putusan di Hoge Raad

Sementara itu, Michel Mooren, Pengembang Database Putusan Hoge Raad dalam pemaparannya menyajikan pemaparan yang menarik tentang pengelolaan database putusan di Hoge Raad, Belanda. Selain menyajikan fitur-fitur yang cukup lengkap, sistem database putusannya juga dilengkapi dengan mesin pencarian (search engine) yang tergolong canggih.
Sistem database putusan Hoge Raad selain menyajikan putusan-putusan, juga dilengkapi dengan ringkasan putusan, referensi hokum berupa link-link yang memuat peraturan-peraturan yang berkaitan dengan putusan tersebut, kesimpulan, relevansi dengan alur hukum, serta referensi putusan.

Selain itu, papar Mooren, pengembangan mesin pencarian menjadi salah satu yang difokuskan dalam sistem database putusan Hoge Raad. “Dengan mesin pencarian, akan diketahui ranking hukum suatu putusan serta perbandingan-perbandingan putusan,” ujar Mooren.
Yang menarik, Mooren juga menjelaskan tentang pemanfaatan putusan dalam proses penanganan perkara. “Apabila ada perkara masuk ke Hoge Raad, maka akan dilakukan penelitian terlebih dahulu apakah ada perkara-perkara serupa yang pernah diputus,” ujar Mooren.

Penelitian dilakukan oleh para asisten Hakim Agung untuk selanjutnya diajukan kepada Hakim Agung untuk memutuskan. “Dengan cara ini, maka konsistensi putusan dapat terpelihara,” ujar Mooren.

Disisi lain, Adwin Rotscheid, Direktur Operasional Hoge Raad menjelaskan tentang pelaksanaan anonimisasi putusan dalam sistem database putusan. Menurutnya, semua putusan teranonimisasi, khususnya nama dan alamat para pihak. Hal ini disebabkan karena adanya hukum privasi yang melindungi privasi para pihak. “Semua privasi dijamin oleh Undang-Undang,” ujar Rotscheid.

Menanggapi kemajuan pengelolaan database putusan di Hoge Raad tersebut, Panitera Mahkamah Agung, Made Rawa Aryawan, yang bertindak selaku moderator dalam diskusi tersebut mengungkapkan arti penting pertemuan kali ini. “Pengalaman Hoge Raad dapat kita terapkan di Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas Direktori Putusan,” Ungkap Made Rawa.

Sumber : Humas MA

Terima Gratifikasi 40 M, Zumi Zola Divonis 6 Tahun Penjara

Jurnal123.com – Gubernur nonaktif Jambi Zumi Zola dihukum 6 tahun penjara oleh majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Zumi juga dihukum membayar denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan.
“Mengadili, menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama,” ujar ketua majelis hakim Yanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (6/12/2018).

Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa KPK, yakni delapan tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

Dalam pertimbangan, majelis hakim menilai, perbuatan Zumi tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi. Namun, Zumi mengakui dan menyesali perbuatan.
Zumi berlaku sopan dalam persidangan dan belum pernah dihukum. Zumi juga telah mengembalikan uang Rp 300 juta.

Menurut majelis hakim, Zumi menerima gratifikasi sebesar lebih dari Rp 40 miliar. Zumi juga menerima 177.000 dollar Amerika Serikat dan 100.000 dollar Singapura.

Selain itu, Zumi menerima 1 unit Toyota Alphard dari kontraktor. Pertama, Zumi menerima uang melalui orang dekatnya, Apif Firmansyah sebesar Rp 34,6 miliar.
Kemudian, melalui Asrul Pandapotan Sihotang yang merupakan orang kepercayaan Zumi sebesar Rp 2,7 miliar, uang 147.300 dollar AS dan 1 unit Toyota Alphard.

Selain itu, Zumi menerima uang dari Arfan selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Pemprov Jambi sebesar Rp 3 miliar dan 30.000 dollar AS serta 100.000 dollar Singapura.

Menurut majelis hakim, Zumi tidak pernah melaporkan semua grarifikasi yang diterima sampai 30 hari sejak diterima kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Zumi terbukti menggunakan hasil gratifikasi itu untuk membiayai keperluan pribadi dia dan keluarganya.
Zumi terbukti melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 jo Pasal 65 Ayat 1 KUHP.

Dalam kasus ini, Zumi juga terbukti menyuap 53 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi, serta menyuap para anggota Dewan senilai total Rp 16,34 miliar.

Suap tersebut diberikan agar pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jambi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 (RAPERDA APBD TA 2017) menjadi Peraturan Daerah APBD TA 2017.

Kemudian, agar menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 (RAPERDA APBD TA 2018) menjadi Peraturan Daerah APBD TA 2018.

Zumi terbukti melanggar Pasal 5 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 jo Pasal 65 Ayat 1 KUHP.(KOM)

Sully, Anjing George HW Bush Dampingi Tuannya di Depan Peti


Anjing bernama Sully duduk dekat peti mati George H.W. Bush di Gedung Capitol, Washington, Senin (3/12). Anjing labrador itu berbaring di samping peti mati Presiden AS ke-41, seolah sedang memberikan penghormatan terakhir. (Drew Angerer/Getty Images/AFP)

Jurnal123.com – Sully tak mau jauh-jauh dari tuannya, George HW Bush. Anjing jenis labrador ini tetap mendekat seolah ingin menjaga tuannya yang sudah meninggal.

Pada foto yang tengah viral, Sully tampak berada di depan peti jenazah George HW Bush saat di Houston. Ia terlihat tenang menjaga tuannya yang telah tiada pada 30 November 2018.

“Misi telah selesai,” begitu tulis juru bicara keluarga Bush, Jim McGrath dalam akun Twitter pribadi pada 3 Desember 2018.

Para warganet pun tampak terharu melihat foto tersebut. Bahkan ada yang sampai meneteskan air mata.
“Foto ini membuatku menangis. Kerja yang bagus Sully,” puji @shp42.
“Aku benar-benar menangis sekarang,” kata @itsSandraDee.
 

Sully adalah anjing yang dilatih oleh organisasi nirlaba America’s VetDogs. Organisasi ini menyediakan layanan anjing terlatih untuk menemani para lansia yang membutuhkan. Menurut laman The Washington Post, Sully bergabung masuk dalam keluarga Bush saat usianya hampir dua tahun.

Nama Sully terinspirasi pilot pesawat komersial Chesley B Sullenberg III yang mendaratkan pesawat dengan selamat di Sungai Hudson di 2009.

Awal kemunculan Sully di hadapan publik bersama Presiden AS ke-41 ini terlihat pada foto yang diunggah pada Juni tahun ini. Di foto tersebut ada Bush bersama Bill Clinton beserta Sully yang tengah asyik bersantai di lantai rumah sang mantan presiden di Maine seperti mengutip The Sun, Kamis (6/12/2018).
 

Saya, Republika, dan 212

Oleh: Erick Thohir

Reuni 212 yang telah berjalan tertib dan damai menyisakan diskusi panjang lebar dalam berbagai tingkatan. Ada yang mendiskusikannya penuh emosi, ada yang santai-santai saja, ada pula yang serius tapi santai.

Topik diskusi pada umumnya berkutat pada soal politisasi, jumlah peserta, dan pemberitaan di media massa. Ketiganya, saling terkait. Isu politisasi muncul karena salah satu calon presiden hadir dalam acara itu. Sedang isu jumlah peserta didiskusikan karena dianggap sebagai representasi dari elektabilitas.

Berikutnya soal pemberitaan di media massa menjadi topik hangat karena pemberitaan atas reuni 212 berbeda-beda porsi di tiap media. Terkait dengan ketiga isu itu, dalam kesempatan ini saya ingin mendudukkan perkaranya secara proporsional.

Setiap media punya kebijakan redaksinya masing-masing yang harus dihormati. Republika memilih menyajikan reuni 212 di halaman satu secara simpatik. Kebijakan editorial ini diambil karena bagaimanapun yang berkumpul dalam reuni tersebut adalah juga anak bangsa. Patut disyukuri, reuni yang melibatkan massa dalam jumlah besar itu berjalan damai dan tertib.

Dalam aksi 212 dua tahun sebelumnya, Republika juga menyajikan informasinya di halaman muka secara profesional dan sangat menonjol. Sehingga ada pertimbangan kuat bagi Republika untuk juga menyajikan reuni ini di halaman satu, tanpa harus dikaitkan dengan posisi politik saya sebagai pemegang saham mayoritas.

Kebetulan saat ini saya mendapatkan amanat sebagai Ketua Tim Kampanye Nasional pasangan Jokowi-Ma’ruf Amien. Posisi ini adalah pilihan politik yang menjadi hak setiap warga negara.

Begitupun kemungkinan adanya pihak yang menyelipkan agenda politik dalam reuni 212, tentu itu juga menjadi hak setiap anak bangsa. Yang penting, setiap agenda politik itu dijalankan dengan santun, damai dan penuh semangat persatuan. Tidak selayaknya jika aksi yang tampil damai dan tertib itu diwarnai aktivitas politik yang jauh dari rasa simpatik.

Pers Indonesia saat ini bukan lagi pers masa lalu. Institusi pers saat ini memiliki tantangan, pilihan, inovasi, dan dinamika yang sangat berwarna. Masing-masing punya argumentasi untuk memilih dan tidak memilih isu untuk disajikan kepada masyarakat.

Sebaliknya, masyarakat juga sudah punya banyak pilihan untuk menikmati informasi yang dibutuhkan, atau disukainya. Bahkan saat ini juga ada media sosial yang bisa menjadi sumber informasi alternatif selain media massa. Saya meyakini, masyarakat Indonesia saat ini sudah cukup cerdas untuk mencari dan mendapatkan informasi yang disenangi, atau yang diperlukannya.

Karena reuni ini berjalan penuh khidmat, maka setelahnya juga harus memberi efek yang positif bagi bangsa ini. Janganlah kemudian seusai reuni malah muncul perselisihan yang jauh dari persoalan substansi. Bangsa ini memanggil putra-putri bangsa untuk berlomba-lomba dalam kebaikan demi kemajuan Indonesia.

Pemilihan Presiden 2019 mendatang, haruslah menjadi arena perlombaan kebaikan, dan bukan ajang untuk beradu kebencian. Pesta demokrasi ini mesti menguatkan kesetiakawanan bukan membesarkan permusuhan. Sejarah akan mencatat dengan tinta emas jika bangsa ini bisa melewati dinamika politik pemilihan presiden ini dengan taburan prestasi.(***)