Polri Siapkan 1O Ribu Brimob Dibantu 70 Ribu Personil TNI Guna Ciptakan Rasa Aman di Pemilu

Polri Siapkan 1O Ribu Brimob Dibantu 70 Ribu Personil TNI Guna Ciptakan Rasa Aman di Pemilu

Jurnal123.com – Upaya memberikan rasa aman di seluruh Indonesia dalam pelaksanan pemunggutan suara di TPS yang dibagi 3 yaitu TPS kurang rawan, TPS rawan dan TPS sangat rawan. Oleh karena itu untuk More »

KPU: Sanksi Pidana bagi Perusahaan Tak Liburkan Karyawan di Hari Pemilu

KPU: Sanksi Pidana bagi Perusahaan Tak Liburkan Karyawan di Hari Pemilu

Jurnal123.com – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Viryan, mengingatkan perusahaan agar meliburkan para karyawannya sehingga bisa menggunakan hak pilih, pada Rabu, 17 April 2019 mendatang. Jika tidak, kata Viryan, perusahaan tersebut bisa More »

Wali Kota Jambi Keluarkan Surat Edaran 17 April Libur Nasional Namun Kantor Pelayanan Tetap Buka

Wali Kota Jambi Keluarkan Surat Edaran 17 April Libur Nasional Namun Kantor Pelayanan Tetap Buka

Jurnal123.com – Meski penyelenggaraan pesta demokrasi akan berlangsung serentak di seluruh Indonesia termasuk di Jambi, namun pelayanan publik diharapkan tetap berjalan. Wali Kota Jambi Syarif Fasha, mengeluarkan surat edaran Nomor 580/IPEM/2019 tentang More »

Gudang Sembako di Bogor Ludes Terbakar

Gudang Sembako di Bogor Ludes Terbakar

Jurnal123.com – Sebuah gudang sembako Indomarco di Jalan Raya Jakarta-Bogor, Sukaraja, Kabupaten Bogor ludes terbakar, Minggu (14/4/2019) dinihari WIB. Diduga, kebaran terjadi akibat hubungan arus pendek listrik. Tidak ada korban jiwa dalam More »

Gempa Berpotensi  Tsunami Skala 6,9 Magnitudo Mengguncang Sulawesi Tengah

Gempa Berpotensi Tsunami Skala 6,9 Magnitudo Mengguncang Sulawesi Tengah

Jurnal123.com – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah mengeluarkan peringatan dini tsunami terkait gempa di Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah. Peringatan dini tsunami yang diberikan BMKG untuk gempa di Banggai Kepulauan, Sulawesi More »

 

Jokowi Ploong

Jokowi Bersama Ibu Iriana Usai Nyoblos di TPS 008 Gambir Jakarta Pusat

Jurnal123.com – Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Widodo selesai menggunakan hak suaranya di TPS 008 Gambir. Jokowi lebih dulu masuk bilik suara, kemudian disusul sang istri.

Pantauan di lokasi, Kamis (17/4), usai mencoblos, Jokowi dan Iriana menuju meja tinta untuk mencelupkan jari mereka sebagai tanda sudah mencoblos. Keduanya lalu memamerkan jari pada awak media yang sudah siap mengabadikan.

Jokowi sempat memberikan komentar. Dia mengaku optimis dengan hasil pemilu 2019 ini.

“Selalu dalam bekerja kita ini optimis,” kata Jokowi yang didampingi Iriana.

Jokowi tidak mau berandai-andai dengan perolehan suara yang akan didapat. Dia meminta menunggu hasil hitung cepat.

“Nanti dilihatlah sabar, nanti berapa jam kelihatan,” katanya.

Sebelum berangkat ke TPS, Jokowi mengaku menghabiskan waktu bermain dengan cucunya. Setelah ini, Jokowi akan makan bersama dengan Iriana dan belum menjadwalkan pertemuan dengan Ma’ruf.

Saat ditanya bagaimana perasaannya kali ini, Jokowi mengaku lega. “Rasanya, ploong,” kata Jokowi sambil tersenyum kemudian meninggalkan TPS. (MER)

Prabowo Optimis

Capres Prabowo Usai Melaksanakan Hak Pilihnya

Jurnal123.com – Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto tiba di Rumah Pemenangan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Prabowo tiba sekira pukul 12.00 WIB.

“Optimis ya optimis,” singkat Prabowo menyapa para awak media yang menanti kehadirannya, Rabu (17/4/2019).

Rumah Pemenangan Kertanegara 4 Kebayoran Baru Jakarta Selatan siap menjadi saksi dari pertarungan kali kedua antara calon presiden Prabowo dan Jokowi.

Pantauan di lokasi, di depan rumah tersebut telah berdiri panggung berukuran 3×2 meter berkarpet merah terbentang. Jejeran kaki penunjang kamera wartawan juga sudah bersiap untuk mengabarkan situasi terkini.

Sementara, Calon Wakil Presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno, telah menunaikan hak suaranya di TPS dekat kediamannya di Sriwijaya, Kebayoran Baru Jakarta Selatan.(LIP)

Sindir Soal People Power, Megawati: Saya Pernah Kalah Ndak Ribut

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri

Jurnal123.com – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menemui wartawan untuk konferensi pers singkat seusai mencoblos di tempat pemungutan suara atau TPS 62 Kebagusan, selama lima belas menit. Ia berangkat ke TPS itu berada tepat di depan rumahnya, bersama kedua anaknya.

Dalam kesempatan itu, Megawati menyindir pihak-pihak yang mengancam akan mengerahkan people power jika kalah dalam pemilihan 2019. Megawati menyebut, dirinya pernah kalah dalam pemilihan presiden 2009 silam. Dia mengaku bisa legowo menerima kekalahan itu.

“Saya juga pernah ikut pemilihan presiden. Saat saya kalah, saya ndak ribut. Saya ajak makan-makan saja,” ujar Megawati di kediamannya di bilangan Kebagusan, Jakarta Selatan pada Rabu, 17 April 2019.

Megawati mengatakan, apa pun hasil pemilihan presiden 2019 ini, dirinya meminta semua orang menerima hasilnya dengan legowo. “Apa pun hasilnya, kita riang gembira saja,” ujar Megawati.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menambahkan, ucapan Megawati tersebut merupakan peringatan bagi pihak-pihak yang mengancam akan menggunakan people power jika kalah dalam pemilihan presiden 2019. “Maka dari itu, jangan ada ancaman people power. Itu yang diingatkan Ibu Megawati tadi. Mereka yang mengancam akan berhadapan dengan kekurangan rakyat itu sendiri,” ujar dia.

Istilah people power dilontarkan Amien Rais pada Ahad, 31 Maret 2019 saat aksi 313 di depan kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta. Aksi 313 ini digelar untuk menuntut agar KPU menjalankan pemilihan umum 17 April 2019 dengan jujur dan adil.

Amien mengatakan memilih people power ketimbang menggugat hasil pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Sebab, bekas Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat ini mengaku tak percaya dengan MK. “Kalau kami memiliki bukti adanya kecurangan sistematis dan masif, saya akan mengerahkan massa untuk turun ke jalan, katakanlah Monas, dan menggelar people power,” kata Amien di Hotel Ayana Midplaza, Jakarta, Senin, 1 April 2019.(TEM)

Polisi Tetapkan Wakil Bupati Padanglawas Utara Tersangka Dugaan Politik Uang

Ilustrasi Politik Uang

Jurnal123.com – Maraknya aksi dugaan politik uang untuk memenangkan salah satu calon legislatif DPRD di Kabupaten Pulatu,Sumatera Utara,Masdoripa Siregar akhirnya terjadi, pasalnya  Wakil Bupati Padanglaswas Hariro Harahap kini ditetapkan sebagai tersangka dan akhinya kini ditangkap.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo ditemukan di Mabes Polri,Jalan Tronojoyo No.3 Kebayoran Baru,Jakarta Selatan, Selasa(16/402019 mengatakan  Wakil Bupati Padanglawas Utara (Paluta) Hariro Harahap telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan politik uang untuk memenangkan salah satu caleg DPRD Kabupaten Paluta Sumatera Utara, Masdoripa Siregar. “Wakil Bupati Paluta sudah ditetapkan menjadi tersangka dan diproses sidik oleh Polres Tapanuli Selatan,” ujarnya. 

Selanjutya, Dedi menegaskan status tersangka terhadap Hariro yang juga suami dari Masdoripa ditetapkan pada Senin (15/4/2019). Ia ditangkap pada Minggu (14/4/2019), satu hari sebelum penetapan tersangka. ” Selama proses assesment yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu),  penetapan status tersangka dilakukan setelah kasus tersebut diserahkan ke Sentra Gakkumdu untuk ditindaklanjuti. “Proses penyidikan kemudian menetapkan wakil bupati Paluta ditetapkan sebagai tersangka,” tegasnya. 

Kapolres Tapanuli Selatan, AKBP Irwa Zaini Adib di Tapanuli Selatan mengatakan  Tim Satgas Politik Uang Polres Tapanuli Selatan mengamankan 14 orang yang diduga terlibat politik uang untuk memenangkan salah satu caleg DPRD Kabupaten Paluta, Sumatera Utara, Masdoripa Siregar yang merupakan istri Wakil Bupati Paluta, Hariro Harahap.” Senin (15/4/2019) dini hari awalnya pihaknya mendapat informasi adanya dugaan praktik politik uang yang diduga dilakukan oleh salah satu caleg dari Partai Gerindra di Kabupaten Paluta,”ujarnya. 

Selanjutnya,  Irwa menegaskan mendapatkan informasi tersebut, Senin (15/4/2019) sekitar pukul 02.00 WIB, pihaknya langsung melakukan penyelidikan. Hasilnya, di sebuah jalan di Kabupaten Paluta. “Petugas menghentikan laju kendaraan mobil jenis Kijang yang di dalamnya terdapat empat orang atas nama Sabaruddin Harahap, Mual Harahap, Fakih Harahap, dan Rijal Harahap,” tegasnya. 

Untuk itu, Irwa  menjelaskan setelah dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan 87 lembar amplop berisi uang Rp 43,4 juta. “Masing-masing amplop berisi uang antara Rp 150.000 hingga Rp 200.000. “Juga ada kartu caleg untuk DPRD Kabupaten Paluta dari Partai Gerindra nomor urut 3 Dapil 1 atas nama Masdoripa Siregar,” jelasnya.

Lebih lanjut, Irwa merinci  dari pengakuan empat orang yang diamankan.” Mereka mendapatkan amplop tersebut langsung dari Hariro Harahap di kediamannya di Lingkungan I, Pasar Gunung Tua, Paluta, Sumatera Utara,” rincinya. (Vecky Ngelo)

Inilah 40 Lembaga Quick Count yang Resmi Terdaftar di KPU

Ilustrasi Quick Count

Jurnal123.com – KPU merilis nama-nama lembaga survei yang akan menampilkan quick count hasil pemilihan pada Pemilu 2019. Tercatat sebanyak 40 lembaga survei telah terdaftar. 

“Sekarang KPU udah memberikan status ada 40 lembaga survei terdaftar,” ujar anggota KPU Wahyu Setiawan di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (16/4/2019).

Wahyu mengatakan 40 lembaga ini telah resmi terdaftar di KPU. Selain itu, ia mengatakan seluruh lembaga ini telah memenuhi syarat yang diberikan. 

“Jadi lembaga survei terdaftar, artinya yang udah resmi udah diverifikasi KPU dan memenuhi syarat sebagai lembaga survei dalam Pemilu 2019,” kata Wahyu. 

Beberapa syarat di antaranya lembaga survei harus melaporkan sumber dana yang digunakan. Tak hanya itu, lembaga survei juga harus memberikan informasi lengkap terkait metode yang digunakan.

“Ada beberapa persyaratan dasar yang harus dipenuhi lembaga survei, antara lain lembaga survei harus melaporkan sumber dana yang dipergunakan dalam kegiatan survei. Ini untuk mengetahui asal muasal sumber dana tersebut, untuk menjamin lembaga survei itu lembaga yang independen,” kata Wahyu. 

“Kemudian lembaga survei itu juga harus memberikan informasi lengkap, terkait dengan metodologi yang dipergunakan dalam survei. Kemudian lembaga survei harus melaporkan terkait dengan personel yang dipergunakan dalam survei tersebut,” sambungnya.

Berikut ini daftar 40 nama lembaga tersebut:

1. Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI)
2. Poltracking Indonesia
3. Indonesia Research And Survey (IRES)
4. Pusat Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan Radio Republik Indonesia
5. Charta Politika Indonesia
6. Indo Barometer
7. Penelitian dan Pengembangan Kompas
8. Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC)
9. Indikator Politik Indonesia 
10. Indekstat Konsultan Indonesia
11. Jaringan Suara Indonesia
12. Populi Center
13. Lingkaran Survey Kebijakan Publik
14. Citra Publik Indonesia
15. Survey Strategi Indonesia 
16. Jaringan Isu Publik
17. Lingkaran Survey Indonesia
18. Citra Komunikasi LSI
19. Konsultan Citra Indonesia
20. Citra Publik
21. Cyrus Network
22. Rataka Institute
23. Lembaga Survei Kuadran
24. Media Survey Nasional
25. Indodata
26. Celebes Research Center
27. Roda Tiga Konsultan
28. Indomatrik
29. Puskaptis
30. Pusat Riset Indonesia (PRI)
31. PT. Data LSI (Lembaga Survei Indonesia)
32. Centre for Strategic and International Studies (CSIS)
33. Voxpol Center Research & Consultan
34. FIXPOLL Media Polling Indonesia
35. Cirus Curveyors Group
36. Arus Survei Indonesia
37. Konsepindo Research and Consulting
38. PolMark Indonesia
39. PT. Parameter Konsultindo
40. Lembaga Real Count Nusantara

Sumber : KPU

Jelang Pemilu Polisi Tangani 35 Praktik Politik Uang 3 Diantaranya Tindak Pidana

Jurnal123.com – Kembai aksi praktik money politik jelang hari pemunggutan suara terungkap, buktinya kini sedng ditangani 35 kasus. Kini 3 dari 35 kasus berhasil diidentifikasi sebagai tindak Pidana Pemilu. 3 kasus sudah naik ke proses penyidikan dan 32 lainnya masih asesmen Paswalu.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo  ditemui di Mabes Polri, jalan Tronojoyo No.3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,Selasa (16/402019 mengatakan praktik politik uang menjelang hari pemungutan suara yang kini ditangani kepolisian ada 35 kasus. Tiga dari 35 kasus itu sudah diidentifikasikan sebagai tindak pidana pemilu. “Jadi seluruhnya politik uang sampai hari ini yang ditangani aparat kepolisian ada 35 kasus. Sudah ada 3 kasus yang naik ke proses sidik, artinya 32 kasus lainnya masih proses assessment oleh Panwaslu,” ujarnya.

Selanjutnya, Dedi menegaskan  35 kasus tersebut terjadi di sejumlah wilayah, yaitu di Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Bekasi, Cianjur, Semarang, Karimunjawa, Boyolali, Bantul, Halmahera Utara. “Kemudian Singkawang, Nusa Tenggara Barat (NTB), Gorontalo Utara, Fakfak, Bitung Timur, Poso, Bulungan, Pasaman Barat, Bener Meriah, Baubau, Tidore, Palu, Balukumba, Kupang, Bone, dan Sumbawa,” tegasnya. 

Unutk itu, Dedi menjelaskan, 32 kasus lainnya kini sedang diidentifikasi oleh Panwaslu. Jika ada kasus yang melanggar tindak pidana pemilu, maka akan segera dilimpahkan ke Sentra Gakkumdu. Baca juga: Identifikasi TPS Rawan, Bawaslu Jatim Temukan 691 TPS Jadi Tempat Praktik Politik Uang “Akan segera dilimpahkan ke Gakkumdu. Mereka punya waktu 14 hari untuk segera selesaikan proses tersebut,” jelasnya. 

Lebih lanjut, Dedi membeberkan  hingga kini masih mengacu pada sejumlah wilayah rawan praktik politik uang yang telah ditetapkan sebelum masa tenang. Polri juga kemungkinan tidak akan mengubah pemetaan wilayah-wilayah tersebut menjelang Pemilu 2019. “Tidak ada perubahan, hingga saat ini masih mengacu pada data terakhir yang kita buat, yakni ada tujuh zona indeks kerawanan pemilu,” bebernya. (Vecky Ngelo)

Polri Siapkan 1O Ribu Brimob Dibantu 70 Ribu Personil TNI Guna Ciptakan Rasa Aman di Pemilu

Ilustrasi Pemilu 2019

Jurnal123.com – Upaya memberikan rasa aman di seluruh Indonesia dalam pelaksanan pemunggutan suara di TPS yang dibagi 3 yaitu TPS kurang rawan, TPS rawan dan TPS sangat rawan. Oleh karena itu untuk penebalan sudah disiapkan 10 Ribu Personil Brimob dan di back up TNI 70.000 personil  sehingga perjalanan Pemilu 2019 berjalan lancar dan aman.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas, Brigjend Pol Dedi Prasetyo ditemui di Mabes Polri, Jalan Tronojoyo No.3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan , Selasa(16/4)2019 mengatakan untuk TPS kurang rawan di seluruh indonesia disini jumlahnya seluruh indonesia ada 733.204 TPS.” Itu TPS yang kurang rawan,  kemudian TPS yang rawan seluruh indonesia 59.579 TPS sedangkan TPS yang sangat rawan  16.780 TPS,” ujarnya

Selanjutya, Dedi menegaskan untuk tingkat Polres ada 30 personil itu  sebagai tim penindak ketika ada kejadian maka 30 personil tersebut di harapkan mampu melakukan negosiasi bagi konflik yang terjadi. “Yang ditingkat provinsi ada 100 personil , kemudian seluruh indonesia disiapkan 10 Ribu personil Brimob. Yang setiap saat digerakan penebalan di Polda-Polda yang memang membutuhkan kekuatan personil,”  bebernya. 

Untuk itu, Dedi menjelaskan selain itu juga dari 271.000 kita juga di back up oleh satuan TNI 70.000 personil , Linmas  1.600.000 personil . Jadi ini suatu bentuk jaminan keamanan  kepada Masyarakat untuk tidak perlu ragu-ragu kawatir atau cemas dalam rangka untuk menyampaikan aspirasi masyarakat yang akan disampaikan oleh masyakat menyoblos dengan pilihan hati nurani masing-masing.” Kita menjamin itu keamanan masyarakat mulai masyarakat dari rumah sampai TPS dan kembali lagi ke rumah,” tegasnya.  

Lebih lanjut, Dedi merinci kreteria TPS sangat rawan antara lain lokasi TPS tersebut dari sisi geografis jauh selain jauh dari pengelompokan kemudian sulit ditempuh. “Kemudian daerah tersebut memiliki data sejarah pernah jadi konflik sosial ,pernah terjadi kejahatan-kejahatan berintres tinggi seperti serangan  KKP dan mendekati seperti itu. Di TPS tersebut batas wilayah satu daerah lain yang memiliki sengketa perbatasan,”rincinya.

Seiring dengan itu,  Dedi mengakui  khusus di daerah perkotaan TPS-TPS yang memiliki tingkat hetrogen cukup tinggi masyarakatnya dan TPS tersebut tempatnya pada massa yang memiliki tingkat militansi yang cukup tinggi terhadap salah satu pasangan calon.Itu masuk kreteria TPS yang sangat rawan. “Oleh karena itu dari Pola pengamanan ini berbeda dari TPS yang kurang rawan 2 anggota Polisi pegang 2 TPS dibantu oleh  5 orang Linmas. Itu sangat tergantung juga dari jumlah personil Polisi yang ada dan jumlah TPS ditiap-tiap Polres,” akunya.

Jadi, Dedi membeberkan kemudian untuk daerah yang rawan 4 anggota Polisi memegang 2 TPS untuk Linmasnya 6 orang sampai dengan 8 orang. Kemudian untuk daerah yang sangat rawan 3 Polisi memegang 1 TPS kemudian ada Linmas ada 10 orang itu TPS sangat rawan.”Sangat rawan ada penebalan personil  bagi tiap Polsek 15 Personil ditugaskan khusus untuk melakukan selain patroli terpadu dan upaya-upaya  pencegahan secara awal  apabila terjadi kejahatan integritas tinggi dan Konflik  sosial,” bebernya.

Sesuai perkembangan,  Dedi mengungkapkan untuk tingkat Polres ada 30 personil itu  sebagai tim penindak ketika ada kejadian maka 30 personil tersebut di harapkan mampu melakukan negosiasi bagi konflik yang terjadi. “Yang ditingkat provinsi ada 100 personil , kemudian seluruh indonesia disiapkan 10 Ribu personil Brimob. Yang setiap saat digerakan penebalan di Polda-Polda yang memang membutuhkan kekuatan personil,” ungkapnya.(Vecky Ngelo) 

Polisi Limpahkan 4 Tersangka dan Barang Bukti Dugaan Hoaks 7 Kontainer Surat Suara Tercoblos ke JPU

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Humas Brigjen Pol, Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta Selatan. (Vecky Ngelo)

Jurnal123.com – Setelah berkas perkara dilakukan penelitian dan dinyatakan P21, knin giliran Polisi melimpahkan empat tersangka dan barang bukti kasus hoaks tujuh kontainer surat suara telah tercoblos kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Senin (15/4/2019).

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo ditemui Mabes Polri,Jalan Tronojoyo No.3 Kebayoran Baru,Jakarta Selatan, Selasa(16/4)2019 mngatakan keempatnya diduga berperan sebagai buzzer. Para tersangka berinisial M, S alias AK, TS, dan S. “Tanggal 15 April, telah dilaksanakan pelimpahan tahap dua untuk tersangka dan barang bukti berupa 4 berkas pekara hoaks 7 kontainer surat suara yang telah tercoblos,” ujarnya.

Selanjutya,Dedi menegaskan atas tindakannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 14 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. “Kemudian, Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) dan/atau Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Sebelumnya, polisi juga telah menangkap pembuat hoaks tersebut yang berinisial BBP, di Sragen, Jawa Tengah, pada 7 Januari 2019,” tegasnya.. 

Untuk itu, Dedi menjelaskan BBP sudah menjalani sidang perdana pada Kamis, 4 April 2019, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.” Hoaks mengenai tujuh kontainer surat suara pemilu yang sudah tercoblos tersebar melalui sejumlah platform, seperti YouTube dan WhatsApp,” jelasnya.

Lebih lanjut,Dedi merinci  Salah satunya tersebar melalui rekaman suara seorang lelaki yang menyatakan: “Ini sekarang ada tujuh kontainer di Tanjung Priok sekarang lagi geger, mari sudah turun. Dibuka satu. Isinya kartu suara yang dicoblos nomor 1, dicoblos Jokowi. Itu kemungkinan dari Cina itu.” Total katanya kalau 1 kontainer 10 juta, kalau ada 7 kontainer 70 juta suara dan dicoblos nomor 1,” rincinya. 

Dari data yang ada,  Tolong sampaikan ke akses, ke pak Darma kek atau ke pusat ini tak kirimkan nomor telepon orangku yang di sana untuk membimbing ke kontainer itu. Ya. Atau syukur ada akses ke Pak Djoko Santoso. Pasti marah kalau beliau ya langsung cek ke sana ya”. Setelah KPU dan Bawaslu melakukan pengecekan bersama pihak Bea Cukai, dipastikan bahwa informasi tujuh kontainer surat suara pemilu yang sudah tercoblos adalah hoaks. (Vecky Ngelo)

MK Bolehkan Quick Count 2 Jam Setelah TPS di Indonesia Barat Tutup

Gedung Mahkamah Konstitusi

Jurnal123.com – Mahkamah Konstitusi (MK) melarang quick count digelar sejak pagi hari. Hal ini sesuai dalam UU Pemilu dan baru boleh diumumkan sore hari.

UU Pemilu melarang quick count sejak pagi hari. Pasal yang melarang adalah Pasal 449 ayat 2 UU Pemilu:

Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan pada Masa Tenang.

Adapun Pasal 449 ayat 5 berbunyi:

Pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat Pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat.

UU ini digugat ke MK oleh sejumlah stasiun televisi dan Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (AROPI). Apa kata MK?

“Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Menolak permohonan provisi pemohon 1-6 untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang di Gedung MK, Selasa (16/4/2019).

KPU Imbau Lembaga Survei Taat MK, Umumkan Quick Count Pukul 15.00 WIB

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan quick count baru dapat diumumkan sore hari. KPU mengatakan lembaga survei harus mentaati putusan MK tersebut. 

“Jadi begini, dengan adanya putusan MK yang menolak judicial review atas quick count lembaga survei itu, maka UU itu kan efektif berlaku. Sehingga semua pihak dalam hal ini lembaga survei mematuhi hukum,” ujar komisioner KPU Wahyu Setiawan di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (16/4/2019).

Wahyu mengatakan, pada saat pencoblosan, TPS akan dibuka pada pukul 07.00 dan ditutup pasa 13.00 WIB. Menurutnya, berdasarkan undang-undang hasil survei baru dapat diumumkan 2 jam setelah TPS ditutup, sehingga lembaga survei baru dapat mengumumkan pada pukul 15.00 WIB.

“TPS akan buka jam 07.00 WIB waktu setempat sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat. Akan tetapi pengertiannya jam 13.00 WIB itu dimaknai pasti ditutup. Jadi jam 13.00 WIB TPS tetap dapat melayani sepanjang pemilih itu sudah datang dan mendaftar, itu tetap bisa dilayani dan sudah masuk antrean,” kata Wahyu. 

“Nah kemudian berdasarkan UU, maka dua jam setelah ditutupnya TPS WIB, berarti kan jam 15.00 wib, yakni setelah jam 3 sore itu lembaga survei baru bisa menyampaikan hasil surveinya,” sambungnya.

Wahyu mengatakan terdapat sanksi pidana bagi lembaga survei yang tidak mentaati aturan. Hal ini diatur dalam UU 7 tahun 2017 pasal 540 ayat 2 tentang pemilu. 

“Sebab ada konsekuensi hukum jika tidak patuh. Jika itu dilanggar maka akan ada sanksi pidana,” kata Wahyu.

Berikut isi pasal 540,:

(2) Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang mengumumkan prakiraan hasil penghitungan cepat sebelum 2 (dua) jam setelah selesainya pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18 juta.(DEN)

Jokowi Resmikan Halal Park di GBK

Presiden Joko Widodo

Jurnal123.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Halal Park di Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Selasa (16/4/2019). Setelah Halal Park, menurut Jokowi, nantinya akan dibangun Halal District.
“Ini adalah sesuatu yang telah kita mulai, Halal Park sebagai embrio pembangunan halal distrik yang juga akan dibangun di sini. Akan dibangun kurang lebih 21 ribu meter persegi bangunan dan ruangan dengan nilai investasi bangunan mencapai Rp 250 miliar, akan dikerjakan di sini,” ungkap Jokowi.

Jokowi menyatakan, pembangunan halal park dan halal distrik bukan sesuatu yang baru. Telah dibahas dalam satu sampai tiga kali pertemuan di Istana. “Kita memadukan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah, BUMN, dan seluruh pelaku bisnis industri halal dan para UMKM,” ucap Jokowi lagi.

Seluruhnya dipadukan menjadi kekuatan untuk mengangkat industri halal Indonesia ke tingkat regional maupun dunia. “Kita angkat industri halal Indonesia sebagai motor pertumbuhan ekonomi. Kita angkat industri halal Indonesia sebagai ladang kreativitas, produktivitas generasi muda kita dan kita angkat industri halal Indonesia sebagai sumber kesejahteraan umat,” ujar Jokowi.
Menurut Jokowi, industri halal di dunia dan Indonesia memang berkembang begitu cepat. “Proyeksi permintaan produk halal di 2019 mencapai 3,7 triliun US dolar, padahal tahun 2013 masih sebesar 2 triliun US dolar. Artinya apa? Ada pertumbuhan yang sangat besar. Pertumbuhannya mencapai 9,5%,” ungkap Jokowi.

Jokowi bersyukur, sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, perkembangan industri halal di Indonesia sangat pesat. Berdasarkan Global Muslim Travel Index 2019, wisata halal Indonesia menempati peringkat pertama. “Ini sebuah capaian yang sangat bagus,” ujar Jokowi.
Kemudian, Sukuk Indonesia juga berkembang 4 kali. “Bulan lalu Sukuk ritel kita seri SR 011, ini terjual sekitar Rp21 triliun. Ini sebuah kepercayaan yang harus terus kita jaga dalam menarik investor investor baru,” imbuh Jokowi.

Pada 2018, ada 140 juta wisatawan muslim. “Dengan spending online sampai 35 miliar US dolar. Jumlah turis muslim dunia terus meningkat dari tahun ke tahun, dan tahun 2020 diproyeksikan akan mencapai jumlah 158 juta orang. Ini sebuah jumlah besar sekali,” papar Jokowi.
Pada 2019, target kunjungan wisatawan halal ke Indonesia adalah 5 juta orang. Ini seperempat dari total target wisatawan yang diharapkan datang ke Indonesia. “Target kita tumbuh 42% dibandingkan tahun sebelumnya. Ini juga loncatan yang sangat besar sekali,” kata Jokowi.

Oleh sebab itu, menurut Jokowi, industri wisata halal telah ditetapkan sebagai leading sector atau penggerak utama bagi pengembangan industri halal. “Menurut Global Islamic Economy Report, Indonesia berada di posisi kedua untuk sektor model fesyen, dan nilai pasar fesyen muslim global sampai dengan 2020 diperkirakan mencapai 327 miliar US dolar,” demikian Jokowi.(SUP)