OJK Bekukan Kegiatan Usaha PT Sarana Sultra Ventura
Jurnal123.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membekukan kegiatan usaha PT Sarana Sultra Ventura karena tidak memiliki sedikitnya dua orang direksi sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) POJK Nomor 36/POJK.05/2015 tentang Tata Kelola More »
Indonesia Terancam KLB Campak
Jurnal123.com – Indonesia terancam mengalami kejadian luar biasa (KLB) campak lagi. KLB campak bisa terjadi apabila imunisasi measles dan rubella (MR) tahap 2 di Indonesia terancam gagal. Imunisasi MR tahap 2 yang More »
KPU Tetapkan Capres-Cawapres Sore Ini
Jurnal123.com – Setelah sekian lama berproses, lembaga yang berkompeten terkait pemilu baik legislatif maupun pemilihan presiden dan kepala daerah akan segera melakukan penetapan hari ini. Komisi Pemilihan Umum ( KPU) bakal menggelar More »
Mengalami Defisit, Presiden Perintahkan BPKP Audit BPJS Kesehatan
Jurnal123.com – Kondisi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang memburuk dengan terus mengalami defisit hingga triliunan rupiah, membuat orang nomor satu di negeri ini bereaksi. Presiden Joko Widodo meminta Badan Pengawasan More »
Kemendagri : Tidak Merekam e-KTP Hingga Akhir 2018 Akan Diblokir
Jurnal123.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mengambil tindakan tegas kepada penduduk dewasa dengan usia di atas 23 tahun, yang belum juga melakukan perekaman data KTP elektronik atau e-KTP. Direktur Jenderal Kependudukan More »
Harga Cabai-Bawang Turun, September Diperkirakan Deflasi
Deputi Gubernur Bank Indonesia Dody Budi Waluyo
Jurnal123.com – Bank Indonesia melalui survei pemantauan harga (SPH) yang dilakukan di pekan pertama September 2018, memperkirakan potensi terjadinya deflasi di bulan kesembilan ini sebesar 0,04 persen secara bulanan (month to month/mtm).
Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo di Kompleks Perkantoran BI Jakarta, Jumat, menagatakan deflasi September 2018 dipengaruhi penurunan harga beberapa komoditas dengan pergerakan harga bergejolak (volatile food) seperti varietas cabai dan bawang.
“Data komoditi pangan turun seperti cabai dan bawang,” ujarnya.
Jika hasil survei Bank Sentral hingga pekan keempat September 2018 nanti masih menunjukkan deflasi, dan sesuai dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang akan dirilis pada Oktober 2018, maka tren penurunan harga sejak Agustus 2018 masih berlanjut.
Pada Agustus 2018 terjadi deflasi sebesar 0,05 persen (mtm), inflasi tahun kalender (Januari-Agustus 2018) sebesar 2,13 persen dan inflasi tahunan menjadi 3,2 persen (year on year/yoy)
Penyebab deflasi pada bulan kedepalan itu juga disumbang kelompok bahan makanan yang harganya tertekan 1,10 persen dengan rincian harga telur ayam yang deflasi 0,24 persen, bawang merah, deflasi 0,05 persen, cabai merah dan rawit yang deflasi 0,05 persen.
Kemudian kelompok sandang juga terjadi deflasi sebesar 0,07 persen dengan pendorongnya berupa turunnya harga emas. Untuk kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan mengalami deflasi 0,15 persen yang didorong oleh penurunan tarif angkutan udara.
Adapun BI ingin menjangkar inflasi tahunan di 2018 sebesar 2,5-4,5 persen.
Sumber : Antara
Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Ma’ruf : Kami Tak Menjual Janji
Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf Irma Suryani Chaniago
Jurnal123.com – Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Irma Suryani Chaniago, mengakui ada sejumlah janji dalam nawacita Joko Widodo-Jusuf Kalla yang belum bisa diselesaikan dalam periode ini.
Namun, ia memastikan bahwa program-program nawacita yang belum selesai itu akan diselesaikan di periode kedua nanti, apabila Jokowi-Ma’ruf memenangi Pilpres 2019.
“Nawacita itu memang dibuat untuk dua periode. Kalau ada yang belum dilaksanakan karena belum selesai, karena APBN kita juga terbatas,” kata Irma dalam sebuah diskusi di Jakarta, Jumat (14/9/2018).
Irma mengatakan, pembangunan infrastruktur yang digenjot sejak awal pemerintahan Jokowi-JK kini hampir selesai dan manfaatnya akan dirasakan dalam waktu 5 tahun ke depan. Sementara itu, pembangunan SDM juga akan dimaksimalkan di periode kedua nanti.
Salah satu caranya adalah dengan memperbanyak balai latihan kerja (BLK) di berbagai daerah. Irma memastikan bahwa visi misi dan program yang ditawarkan Jokowi-Ma’ruf terukur dan dapat dipenuhi.
“Kami tak ingin beri janji, tapi kami kerja. Jadi visi misi kami membumi, tidak menjual janji-janji yang tak bisa ditepati,” kata dia.
“Kalau yang sekarang belum paripurna, betul, karena kita terkendala dengan anggaran di APBN,” tambah politisi Partai Nasdem ini.(KOM)
ICW Minta Pemerintah Mengusut Gaji 2.357 PNS Koruptor
Jurnal123.com – Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz meminta adanya penyelidikan lebih lanjut terkait aliran gaji 2.357 pegawai negeri sipil yang berstatus koruptor.
Jika masih terdaftar sebagai PNS, maka mereka masih menerima upah kerja. Padahal, perkara mereka sudah berkekuatan hukum tetap.
Donal melihat, ada potensi terjadinya kecurangan atau fraud terkait aliran gaji tersebut.
“Masih menjadi teka-teki apakah gaji tersebut benar-benar diterima PNS, atau dimanfaatkan oleh kelompok dan instansi tertentu,” tutur Donal seperti dilansir Kompas.com, Jumat (14/9/2018).
Menurut dia, mungkin saja ada oknum yang memanfaatkan status PNS para koruptor tersebut untuk meraup keuntungan.
“Bukan tidak mungkin, PNS mantan napi tersebut sesungguhnya tidak lagi bekerja dan menerima gaji. Namun, status PNS-nya tidak diputihkan agar pihak-pihak tertentu bisa mengumpulkan uang gaji tersebut,” terang dia.
“Jadi intinya, perlu diselidiki apakah ini cuma masalah administrasi saja, atau ada fraud di balik itu semua,” lanjutnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana meneken surat keputusan bersama terkait pemecatan 2.357 PNS yang berstatus koruptor.
SKB tersebut secara umum mengatur pemberhentian tidak hormat para PNS yang terlibat korupsi.
Saat itu, disebutkan ada 2.357 PNS koruptor yang vonisnya telah berkekuatan hukum tetapi masih aktif dan menerima gaji.(KOM)
Mahasiswa ISTN Meminta Komnas HAM Cabut Skorsing Pihak Rektorat
Jurnal123.com – Akibat diperlakukan tidak adil, sejumlah mahasiswa Institut Sains dan Teknologi Nasional (ISTN) meminta bantuan ke Komnas HAM terkait skorsing yang dijatuhkan pihak rektorat kepada sejumlah kawannya.
Diketahui, skorsing bermula dari pelarangan Rektorat ISTN terhadap kegiatan penyambutan mahasiswa baru yang akan dilakukan oleh Lembaga Kemahasiswaan ISTN.
Para mahasiswa pun berunjuk rasa mempertanyakan pelarangan, namun justru diganjar dengan surat pemanggilan orang tua atau wali yang berujung pada skorsing.
Presiden Mahasiswa ISTN, Arif Nurrahman, mengatakan ada tiga permintaan yang diajukannya kepada Komnas HAM terkait sikap yang mereka terima.
“Pertama, membantu memediasi, mencarikan solusi terhadap keputusan skorsing yang dilakukan oleh pihak Rektorat ISTN. Karena tindakan skorsing tanpa penjelasan adalah bagian dari kesewenang-wenangan terhadap Hak Asasi Manusia,” ujar Arif, di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (10/9/2018).
Kedua, ia meminta agar skorsing yang diterima rekan-rekannya dan sejumlah mahasiswa dapat dicabut. Sehingga, kata dia, para mahasiswa itu dapat aktif kuliah kembali guna menyongsong cita-cita dan masa depan.
Terakhir, Arif berharap Komnas HAM dapat memastikan kasus serupa tak akan terjadi lagi di kampus manapun, dimana pihak kampus dapat semena-mena memberikan sanksi kepada peserta didiknya.
Menurutnya, hal itu sangat disayangkan karena tidak menjunjung tinggi nilai demokrasi yang ada di Indonesia. Apalagi sekarang adalah era reformasi dan bukannya Orde Baru.
“Karena hal seperti itu mengingatkan kami kepada rezim Orde Baru dimana sikap kritis mahasiswa dalam mempertanyakan segala sesuatunya dibalas dengan pembungkaman, pembredelan dan penangkapan aktivis mahasiswa,” kata dia.
Selain melaporkan hal ini, para mahasiswa ISTN juga berunjuk rasa di Komnas HAM. Mereka bernyanyi bersama, menyuarakan ketidakadilan yang diterima kawan-kawannya yang mendapat skorsing.
Tak hanya itu, ada pertunjukan aksi teatrikal mini pula. Aksi ini diperagakan dua orang, dimana seorang diibaratkan mahasiswa, dan seorang lagi pihak rektorat.(TRI)
Menteri Ignasius Jonan Ajak Kepala Daerah Kelola Sampah Jadi Listrik
Menteri Energi Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan
Jurnal123.com – Program Waste to Energy merupakan mandatory (kewajiban), khususnya untuk kota-kota besar di Indonesia, demikian penuturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan pada sambutannya dalam perhelatan The 7th United Cities and Local Goverment (UCLG) Asia Pasific (Aspac) Congress di Surabaya, Kamis (13/9) kemarin.
Jonan menjelaskan bahwa pemerintah pusat terus mendorong setiap kota atau daerah untuk menjadi kota yang besar dan modern, untuk itu pengelolaan sampah yang baik harus dilakukan, salah satunya adalah dengan Waste to Energy, membuat sampah menjadi energi listrik.
Lebih lanjut, Jonan meminta kepada para Kepala Daerah untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di daerahnya masing-masing. Menurutnya, baru beberapa kota yang sudah memanfaatkan sampah untuk listrik, salah satunya adalah Kota Surabaya, yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Benowo dengan kapasitas 11 MW.
“Saya berharap khususnya kepada Walikota, Kepala Daerah dan Gubernur harus terus mendorong untuk membangun pembangkit listrik untuk mengelola sampah secepat mungkin,” tegasnya.
Menurut Jonan, tantangan paling besar dalam pengelolaan sampah menjadi energi adalah karena setiap Pemerintah Daerah merasa bahwa sampah itu merupakan komoditi. “Jadi kalau dibangun PLTSa, malah yang bangun listrik itu yang harus beli sampahnya. Nah, ini satu debat yang panjang sekali,” imbuhnya.
Bagi Pemerintah Daerah yang berencana akan membangun PLTSa, Jonan memastikan bahwa listriknya akan dibeli dan disalurkan ke dalam sistem transmisi dan distribusi PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Di samping itu, ia memberikan solusi jika daerah tidak ingin ambil pusing dalam pembangunan PLTSa, silahkan mengirimkan surat kepada Jonan agar PT PLN yang membangun PLTSa tersebut.
“Kalau misalnya tidak mau pusing, tulis surat ke saya, bilang minta PLN yang bangun, nanti saya bikin keputusan biar PLN yang bangun. Nanti PLN terima sampah di depan pembangkitnya. Jadi tidak mengganggu. Kalau dulu ini anggaran pengangkutannya berapa, tipping fee dan lainnya,” ujarnya.
Menutup sambutannya, Menteri Jonan meminta kepada Pemerintah Daerah untuk mengurangi ego masing-masing dalam hal pengelolaan sampah, sehingga akan menciptakan kualitas hidup yang lebih baik. Menurutnya ini bukan tentang teknologi dan tarif, karena tarifnya sesuai, tapi tentang bagaimana mengurangi ego dari Pemerintah Daerah untuk membuat PLTSa.(REP)
Polri Berhasil Ungkap 896 Kasus Narkoba Hingga September
Jurnal123.com – Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol Eko Daniyanto mengatakan kasus narkoba di seluruh Indonesia yang berhasil diungkap polisi pada pekan kedua September 2018 sebanyak 896 kasus.
“Pada minggu pertama terungkap 503 kasus narkoba. Pada minggu kedua 896 kasus atau
naik 72 persen,” kata Brigjen Eko di Kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (14/9/2018).
Jumlah tersangka yang ditangkap juga mengalami peningkatan 72 persen. Pada pekan pertama September sebanyak 659 orang, pada pekan kedua sebanyak 1.138 orang.
Eko merinci jumlah barang bukti sitaan selama pekan kedua September, yakni narkotika jenis sabu sebanyak 56,3 kg, 968 kg ganja, 6.700 butir ekstasi.
Sementara barang bukti narkoba yang disita pada pekan pertama September terdiri atas 31,6 kg sabu, 18,5 kg ganja, 133 butir ekstasi.
Eko menambahkan ada beberapa kasus narkoba yang mendapat perhatian selama pekan kedua September, antara lain kasus 5 kg sabu yang diungkap Polda Kaltara.
Paket sabu asal Malaysia tersebut dibawa dengan kapal nelayan dari Sebatik Timur, Nunukan, Kalimantan Utara. Paket sabu tersebut akan dibawa ke Sulawesi Selatan.
Kemudian kasus 350 kg ganja yang diungkap Polda Lampung. Modusnya, paket ganja dibawa dengan menggunakan kendaraan Nissan X-Trail yang ditumpuk dengan sejumlah buah jeruk untuk menyamarkan.
Dari hasil pemeriksaan, Eko mengatakan, para tersangka yang ditangkap merupakan kurir dan bandar. Mereka umumnya berasal dari Aceh, Medan (Sumatera Utara), Bengkalis (Riau), Batam (Kepri).
Sumber : Antara
KPK Ajak Masyarkat Tidak Memilih Caleg Mantan Koruptor
Jurnal123.com – Komisi Pemberantasan Korupsi mengingatkan agar masyarakat turut mencermati rekam jejak dan latar belakang para calon anggota legislatif tahun 2019.
KPK meminta publik tidak memilih caleg, yang memiliki catatan hitam pernah melakukan tindak pidana korupsi.
“Kami berharap dalam konteks pencegahan dan perwujudan politik yang bersih ke depan dalam pemilu legislatif, ke depan aspek latar belakang dari calon anggota legislatif itu diperhatikan,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah kepada wartawan, Jumat, 14 September 2018.
Dalam kesempatan sama, Febri pun kembali menegaskan dukungannya terhadap Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018, yang salah satunya memuat larangan mantan narapidana kasus korupsi, narkoba dan kejahatan seksual pada anak untuk menjadi calon anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota.
Febri menambahkan, para mantan narapidana korupsi sebaiknya tidak diloloskan untuk menjadi caleg. Peringatan KPK terkait caleg eks koruptor ini bukan tanpa alasan. Sebab secara total terdapat 220 anggota dewan yang tersangkut kasus korupsi. Dari jumlah itu, 145 di antaranya adalah legislator dari 13 provinsi yang ada di Tanah Air.
“Lebih dari 145 orang anggota DPRD di seluruh Indonesia yang tersebar di 13 provinsi yang diproses dalam kasus korupsi. Totalnya kalau ditambah antara DPRD dan DPR lebih dari 220 orang yang sudah diproses,” kata Febri.
Bahkan, saat ini KPK sedang menangani korupsi ‘jamaah’ yang dilakukan DPRD di dua wilayah. KPK telah menjerat 41 anggota DPRD Malang yang diduga menerima suap dari Wali Kota Malang, M Anton, dan mantan kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan, Jarot Edy Sulistiyono, terkait pemulusan perubahan APBD Malang tahun anggaran 2015.
Selain itu, KPK juga sudah menjerat sebanyak 38 anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) periode 2009-2014 dan 2014-2019 lantaran diduga menerima suap dari mantan gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho, terkait tugas dan fungsi mereka sebagai legislator.
Tak hanya Malang dan Sumut, kasus korupsi massal yang melibatkan DPRD dan kepala daerah juga diduga terjadi di Jambi.
Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi, Dody Irawan, dan kontraktor Muhammad Imaddudin alias Iim yang dihadirkan sebagai saksi perkara suap dan gratifikasi dengan terdakwa Zumi Zola di Pengadilan Tipikor Jakarta, mengakui diminta mengumpulkan uang dari para kontraktor oleh orang kepercayaan Zumi Zola, Apif Firmansyah.
Uang dalam jumlah miliaran rupiah itu salah satunya untuk menyuap seluruh anggota DPRD Provinsi Jambi.
Suap ‘ketok palu’ itu diberikan agar DPRD Provinsi Jambi menyetujui anggaran yang diminta oleh Zumi Zola atau Pemerintah Provinsi Jambi. Menurut para saksi, uang dari para kontraktor terbagi dalam beberapa tahap. Sebesar Rp9 miliar untuk anggota DPRD, dan Rp4 miliar diberikan bagi pimpinan DPRD dan anggota Banggar.
Dalam surat dakwaan, Zumi didakwa menyuap 53 anggota DPRD dengan total uang yang diberikan Rp16,5 miliar.(VIN)
Terkait Tunggakan Listrik-Air di Rusun, Pemprov Kaji Pemutihan
Plt Kepala Dinas Perumahan DKI Melly Budiastuti
Jurnal123.com – Problematika di rumah susun DKI masih cukup kompleks. Berbagai persoalan terus diupayakan untuk ditangani pemerintah provinsi, termasuk berbagai tunggakan.
Tunggakan retribusi sewa rusun di DKI hingga bulan Juli 2018 mencapai Rp 27,8 miliar di 24 lokasi. Selain sewa, terdapat pula tunggakan listrik Rp 1,3 miliar dan tunggakan air Rp 6,9 miliar.
Plt Kepala Dinas Perumahan Melly Budiastuti mengatakan Pemprov DKI tak bisa menghapus tunggakan retribusi sewa karena terbentur PP 14/2005 tentang tata cara penghapusan piutang negara. Namun untuk tunggakan listrik dan air, sedang diajukan anggarannya agar ditanggung oleh Pemprov DKI.
“Rp 27 miliar nggak bisa dihapuskan meski dialokasikan seberapapun. Kalau tunggakan listrik dan air sudah dialokasikan di APBD unit pengelola rumah susun,” kata Melly di DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (14/9/2018).
Melly mengatakan meski tunggakan sangat tinggi, Pemprov DKI tidak pernah mengusir warga terprogram korban penggusuran. Dia mengatakan pengusiran hanya dilakukan pada warga rusun dari kategori umum yang melakukan pelanggaran berat seperti narkoba.
“Warga terprogram sampai saat ini belum pernah ada yang dilakukan pengusiran. Warga umum pun sebetulnya belum pernah juga bila dia masuk kategori tidak mampu, tidak pernah kami usir, kecuali pelanggaran berat,” ujarnya.
Melly mengatakan saat ini sedang melakukan pendataan dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mendata warga tidak mampu. Nantinya akan dipilah mana warga yang akan mendapat pemutihan.
“Kita kerja sama dengan Dinas Dukcapil, kita bisa cek dari NIK, kira-kira aset apa yang dia miliki apa. Itu yang jadi dasar aturan kami untuk memilah apakah dia masuk warga tidak mampu atau dia mampu tapi tidak mau membayar,” terangnya.(DEN)
Saham Pilihan Akhir Pekan Ini
Jurnal123.com – Analis Profindo Sekuritas Dimas Wahyu memprediksi, laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini akan bergerak di kisaran 5.766 – 6.023 poin.
Seperti diketahui, IHSG pada perdagangan kemarin rebound didorong terutama menguatnya saham sektor infrastruktur, keuangan, dan industri dasar.
Namun, lanjut Wahyu, pelaku pasar asing masih mencatatkan jual bersih sebesar Rp 190 miliar dengan saham SCMA dan INDF menjadi net top seller, sedangkan saham TLKM dan BBNI menjadi net top buyer.
“Secara teknikal, Indeks pada hari ini diperkirakan bergerak menguat dengan range pergerakan 5766-6023. Indeks ditutup di atas garis MA5 dan Indikator stochastic golden cross berada diarea jenuh jual,” kata Wahyu, dalam risetnya, Jumat (14/9/2018).
Berikut sejumlah rekomendasi saham yang dapat menjadi pertimbangan investor, antara lain:
– PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM)
Pada perdagangan Kamis 13 September 2018 ditutup pada level Rp 3450 atau menguat Rp 130. Secara Teknikal, candle terbentuk Opening Marubozu yang mengindikasikan bullish. Indikator stochastic Golden Cross dengan RSI bergerak naik. Volume menunjukkan trend pembelian meningkat.
Buy
Target Price 3600 Stoploss < 3350
- PT Ace Hardware Indonesia Tbk (ACES)
Pada perdagangan Kamis 13 September 2018 ditutup pada level Rp 1335 atau menguat Rp 40. Secara Teknikal, candle terbentuk Bullish Three Outside Up yang mengindikasikan bullish. Indikator stochastic Golden Cross dengan RSI bergerak naik.
Buy
Target Price 1390 Stoploss < 1300
- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN)
Pada perdagangan Kamis 13 September 2018 ditutup pada level Rp 2600 atau menguat Rp 70. Secara Teknikal, candle Indikator stochastic bersiap Golden Cross di area jenuh jual dengan RSI bergerak positif.
Buy
Target Price 2900 Stoploss < 2510
- PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP)
Pada perdagangan Kamis 13 September 2018 ditutup pada level Rp 17725 atau menguat Rp 325. Secara Teknikal, candle terbentuk Bullish Harami yang mengindikasikan bullish. Indikator stochastic berada di area jenuh jual dan dan RSI bergerak naik.
Buy
Target Price 19500 Stoploss < 17400
- PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA)
Pada perdagangan Kamis 13 September 2018 ditutup pada level Rp 2180 atau menguat Rp 70. Secara Teknikal, candle terbentuk Bullish Three Inside Up yang mengindikasikan bullish. Indikator stochastic golden cross dengan RSI bergerak naik.
Buy
Target Price 2300 Stoploss <2110
- PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk (BOSS)
Pada perdagangan Kamis 13 September 2018 ditutup pada level Rp 2690 atau menguat Rp 50. Secara Teknikal, candle terbentuk Bullish Three White Soldier yang mengindikasikan bullish. Indikator stochastic golden cross dengan RSI bergerak naik.
Buy
Target Price 2850 Stoploss <2640
Presiden Jokowi Memberi Kuliah di Universitas Korea Selatan Tentang Kerja Keras Dan Kejujuran
Presiden Joko Widodo Memberi Kuliah di Hankuk University of Foreign Studies (HUFS) di Seoul, Selasa (11/9/2018) siang.
Jurnal123.com – Mengakhiri kegiatannya pada hari kunjungannya ke Korea Selatan (Korsel), Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampil memikat saat memberikan kuliah umum di hadapan ratusan mahasiswa Hankuk University of Foreign Studies (HUFS) di Seoul, Selasa (11/9/2018) siang. Didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Presiden Jokowi bercerita mengenai kunjungannya ke lokasi penampungan pengungsi etnis Rohingya dari Rakhine State, Myanmar, di Kamp Jamtoli, Sub Distrik Ukhiya, Cox’s Bazar, Bangladesh, Januari 2018 lalu.
Selain itu, Presiden juga menyampaikan pandangannya mengenai proses perdamaian di Semenanjung Korea, hingga arti kejujuran, keberanian, kerja keras dari para pemimpin dunia yang juga pernah menyampaikan kuliah umum di universitas tersebut.”Saya tahu sudah banyak pembicara yang sangat terhormat hadir di HUFS ini. Ada Presiden Barack Obama, ada Presiden Gorbachev, ada Sekjen PBB Ban Ki-moon. Pernah berbicara di sini, memberikan sambutan di Hankuk University,” kata Presiden Jokowi.
Namun, Presiden meyakini, di antara para pemimpin itu, tidak seorang pun yang pernah melakukan aksi akrobatik seperti yang dilakukannya pada pembukaan Asian Games XVIII di Jakarta, 18 Agustus 2018 lalu.“Dari mereka, tidak ada yang pernah meloncat di atas mobil dengan mengendarai sepeda motor,” kata Presiden Jokowi yang disambut gemuruh tepuk tangan para mahasiswa.Menurut Presiden, aksi yang dilakukannya pada pembukaan Asian Games XVIII itu sudah dipersiapkan sejak satu setengah tahun lalu. Dijelaskan Presiden, dirinya diberi tawaran tiga opsi oleh organizing committee Asian Games 2018. Pertama, biasa-biasa. Kedua, agak ekstrem, yang ketiga, ekstrem. “Saya memilih yang ketiga yang ekstrem yaitu naik sepeda motor,” ujar Presiden Jokowi yang lagi-lagi disambut tepuk tangan ratusan mahasiswa yang hadir di acara tersebut.
Usai menyelesaikan kuliah umum, Presiden Jokowi menerima jaket perguruan tinggi itu yang bertuliskan UHFS. Dan sebelum meninggalkan tempat kuliah umum, Presiden Jokowi didaulat untuk berfoto bersama para mahasiswa. Ikut mendampingi Presiden Jokowi saat memberikan kuliah umum itu yaitu Menko Polhukam Wiranto, Menlu Retno Marsudi, Seskab Pramono Anung, dan Duta Besar Indonesia untuk Korsel Umar Hadi. Presiden beserta rombongan meninggalkan Hankuk University menuju pangkalan udara Seoul Air Base menggunakan pesawat kepresidenan 1 pada pukul 12.30 waktu setempat untuk melanjutkan kunjungan kenegaraannya ke Vietnam guna menghadiri World Economic Forum (WEF) of ASEAN.
Sumber : Setkab
