Sejumlah Pimpinan Tinggi BNN Dilantik
Jurnal123 – Sejumlah pejabat pimpinan tinggi di lingkungan BNN hari ini dilantik secara langsung oleh Kepala BNN, di ruang rapat lantai 7, Jumat (16/11). Adapun para pejabat baru yang dilantik antara lain More »
Bareskrim Siap Tindak Tegas Penimbun Bahan Pokok dan BBM Jelang Natal Tahun Baru
Jurnal123.com – Menjawab kebutuhan 9 bahan pokok dan BBM secara cermat, Bareskrim terus mengawal pihaknya akan tegaspihaknya akan melakukan penegakan tegas kepada para penimbun kebutuhan bahan pokok dan BBM jelang perayaan Natal More »
Setyo Wasisto Meminta Maaf dan Ajak Wartawan Dukung Brigjen Muhammad Iqbal
Jurnal123.com – Serah terima Kadiv Humas Polri Irjend Pol Setyo Warsito kepada Brigjend Pol Muhammad Iqbal digelar di Mako Brimob, Rabu(14/11)2018. Setelah menyerahkan jabatan meminta maaf bila ada kesalahan dan kehilafan. Berharap More »
Basarnas : Pencarian Pesawat Lion Air Totalnya Ditemukan 196 Kantong Jenazah
Jurnal123.com – Sampai hari terakhir pencarian sabtu(10/11/2018) terhadap pesawat Lion Air JT 610 berhasil ditemukan total 196 kantong jenazah berisi bagian tubuh korban jatuhnya pesawat Lion Air PK-LQP penerbangan JT 610 telah More »
Jokowi Pimpin Upacara Hari Pahlawan di TMP Cikutra Bandung
Jurnal123.com – Peristiwa Hari Pahlawan kali ini berbeda dari biasanya bagi Kepala Negara. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin upacara peringatan Hari Pahlawan Nasional di TMP Cikutra, Bandung, Jawa Barat. Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 More »
Basarnas : Pencarian Pesawat Lion Air Totalnya Ditemukan 196 Kantong Jenazah
Foto Vecky Ngelo
Jurnal123.com – Sampai hari terakhir pencarian sabtu(10/11/2018) terhadap pesawat Lion Air JT 610 berhasil ditemukan total 196 kantong jenazah berisi bagian tubuh korban jatuhnya pesawat Lion Air PK-LQP penerbangan JT 610 telah diserahkan Badan SAR Nasional ke RS Polri.
Deputi Bidang Operasi dan Kesiapsiagaan Basarnas Mayjen Nugroho Budi Wiryanto ketika dihubungi, Sabtu(10/11/2018) mengatakan menyatakan Tim Basarnas hanya menyerahkan 196 Jantung jenasah dan itu total selama pencarian. “Semua kantong jenasah sudah diserahkan kepada RS Polri,” kata Nugroho.
Selanjutnya, Nugroho menegaskan pencarian berakhir pada hari ini. Namun Basarnas akan mengevaluasi proses pencarian sebelum memutuskan kelanjutan pencarian. ” Pasalnya pencarian ini kan sudah diperpanjang tiga hari yang dilakukan sejak Rabu (7/11) hingga Sabtu(10/11)2018,” tegasnya.
Sesuai data, Pesawat Lion Air JT 610 rute Jakarta-Pangkal Pinang jatuh di Tanjung Karawang, Jawa Barat, Senin (29/10/2018) pagi.
Pesawat itu mengangkut 181 penumpang dan 8 awak. Semua penumpang dan awak diduga tewas dalam kecelakaan itu.( Vecky Ngelo)
Kehabisan Uang, Bayar Pakai Daging Babi
Jurnal123.com – Sebuah perusahaan di China terpaksa membayar keuntungan kepada investor mereka menggunakan daging babi karena mereka kehabisan uang.
Melansir dari Daily Mail, perusahaan Chuying Agro-Pastoral Group, yang bergerak di bidang produsen bahan makanan, termasuk daging babi, memiliki tanggungan sebesar 30 juta poundsterling (sekitar Rp 571 miliar) kepada para investor.
Namun saat jatuh tempo dan perusahaan diharuskan membayar bunga obligasi sebesar 55 juta poundsterling (sekitar Rp 1 triliun), mereka tengah kehabisan dana.
Bisnis mereka sedang mengalami kesulitan lantaran ikut terdampak kasus wabah demam babi Afrika.
Pada akhirnya pihak perusahaan menawarkan untuk membayarkan bunga tersebut dalam bentuk paket hadiah berupa daging ham atau babi.
Pembayaran dalam bentuk daging babi atau ham itu tidak dapat menutup seluruh hutang perusahaan. Namun mereka berjanji akan tetap membayarkannya di waktu yang akan datang dalam bentuk uang.
Investor menerima penawaran yang tidak biasa tersebut dan bersedia menunda pembayaran sisa tagihan.
Keputusan perusahaan dalam “membayar” tagihan dalam bentuk daging babi tersebut ternyata berdampak positif, yakni dengan meningkatnya nilai saham perusahaan hingga 20,9 persen pada pekan ini, sejak pengumuman itu dibuat.
Peningkatan nilai saham perusahaan tersebut mungkin ikut dipengaruhi kepuasan pihak investor dengan kualitas paket daging yang mereka terima, yang masing-masing bernilai hampir 1.000 poundsterling (sekitar Rp 19 juta).
Analis ekonomi, Judy Kwok-cheung yang juga direktur penelitian pendapatan tetap di Bank Singapura, menilai, pembayaran dalam bentuk barang umumnya tidak bisa diterima sebagai pembayaran hutang.
Hal serupa juga pernah dilakukan oleh perusahaan cokelat di Inggris, Hotel Chocolat yang pada 2010 meluncurkan Obligasi Cokelat.
Perusahaan itu memberikan enam kotak cokelat senilai masing-masing sekitar 19 poundsterling setiap tahun kepada investor yang menanamkan dananya sebesar 2.000 poundsterling.
Perusahaan itu baru benar-benar dapat membayarkan keuntungan kepada investor berupa uang tunai pada awal tahun ini.(KOM)
Menyambut Partisipasi Indonesia dalam Festival Belanja Online Terbesar Sedunia
Duta Besar Republik Indonesia Untuk Tiongkok Djauhari Oratmangun
Jurnal123.com – Hari ini (10/11/2018) merupakan Hari Pahlawan bagi bangsa Indonesia yang ke-73. Tetapi hari tersebut merupakan satu hari (H-1) sebelum Singles’Day (11.11) atau dikenal juga sebagai Festival (Belanja) 11.11 bagi masyarakat teknologi Tiongkok yang menandai hari belanja online terbesar di dunia pada tanggal 11 November.
Yang menarik dari Singles Day tahun 2018 adalah karena dilakukan di tengah kelesuan ekonomi dunia dan hiruk pikuk perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok.
Meskipun terdapat perang dagang antara AS dan Tiongkok, jumlah merk internasional yang mengikuti Singles Day 2018 lebih dari 100 ribu, di mana terdapat peningkatan dari tahun 2017 yang berjumlah sekitar 60,000 merk internasional. Penjualan Singles Day juga melampaui jumlah penjualan festival belanja di Amerika Serikat, Black Friday, bila digabung dengan Cyber Monday di AS pada tahun yang sama. Black Friday hanya menghasilkan 5 milyar Dollar AS dan Cyber Monday 6.59 milyar Dollar AS, sementara Singles Day 25,38 milyar Dollar AS, dalam satu hari. Tahun 2018 ini, Alibaba mentargetkan penjualan Singles Day sebesar 35 Milyar Dollar AS.
Bos Alibaba Group Jack Ma
Sejak peluncurannya pertama kali di tahun 2009, Singles Day diikuti oleh semakin banyak retailer dari seluruh dunia. Dari tahun ke tahun, Alibaba juga mengembangkan promosi dan pengemasan acara ini, termasuk dengan mengundang artis internasional pada acara malam gala.
Penjualan meliputi barang seperti smartphone, televisi, dan barang-barang konsumen lainnya termasuk terkait fashion, pakaian, mebel, produk kesehatan. Produk lain yang tidak diharapkan tetapi terjual dengan baik adalah kebutuhan sehari-hari seperti tisu toilet dan produk kebersihan. Uniknya, penjualan mobil juga cukup kuat.
Foto Bersama
Tahun 2018, memanfaatkan besarnya penjualan Singles Day di Alibaba dan kehebohan promosi kegiatan tersebut, Indonesia bergabung bersama lima negara Eropa lainnya yaitu Denmark, Italia, Spanyol, Kanada, dan Inggris dalam Singles Day. Indonesia juga merupakan satu-satunya negara di Asia yang ikut dalam acara ini. Terdapat lima produk Indonesia yang akan ikut serta dalam festival 11.11 yaitu Kopi Kapal Api, biskuit Richeese, kerupuk Udang Papatonk, Indomie Goreng, dan Sarang Burung Walet Yan Ty Ty.
Tentunya untuk mempersiapkan ini semua, Indonesia bekerjasama dengan Alibaba Group juga telah melakukan serangkaian promosi menuju 11.11 yang dimulai dengan peluncuran platform (online) Pavilion Indonesia di Tmall—salah satu platform belanja online Alibaba—tanggal 19 Oktober 2018. Selanjutnya terdapat peluncuran platform Pavilion Indonesia (offline) pada Tmall Global di Oriental Pearl Tower di Shanghai pada 2 – 6 November 2018, yang bersamaan juga dengan China International Import Expo di Shanghai di mana Indonesia sebagai country of honor.
Duta Besar Djauhari Oratmangun Bersama Istri
Indonesia berharap agar keikutsertaan Indonesia pada Singles Day akan memberikan nation branding sehingga produk Indonesia lebih dikenal luas, juga memberikan trickle down effect terhadap produk-produk lainnya di luar lima produk tersebut. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga memberikan dukungan melalui video promosi 5 merk produk Indonesia yang berpartisipasi dalam Festival 11.11 sekaligus mempromosikan pariwisata Indonesia, dapat diakses pada https:pages.tmall.com/wow/jinkou/act/idn atau pada mobile app Tmall/Taobao.
Sumber: KBRI Beijing
Jokowi Pimpin Upacara Hari Pahlawan di TMP Cikutra Bandung
Presiden Jokowi Menjadi Pembina Upacara Hari Pahlawan di TMP Cikutra Bandung
Jurnal123.com – Peristiwa Hari Pahlawan kali ini berbeda dari biasanya bagi Kepala Negara. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin upacara peringatan Hari Pahlawan Nasional di TMP Cikutra, Bandung, Jawa Barat.
Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 yang ditumpangi Jokowi mendarat di Lanud TNI AU Husein Sastranegara, Bandung, Jawa Barat, pukul 07.45 WIB, Sabtu (10/11/2018). Kehadiran Jokowi disambut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Selanjutnya Jokowi dan rombongan langsung menuju Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN) Cikutra. Jokowi tiba di lokasi ini pukul 08.05 WIB.
Presiden Tabur Bunga
Beberapa menit kemudian Jokowi masuk ke lapangan upacara selaku Inspektur Upacara. Jokowi tampak mengenakan setelan jas warna biru, dasi merah dan peci warna hitam.
Upacara dimulai setelah Komandan Upacara memberikan laporan. Ditandai dengan proses penghormatan kepada pahlawan dipimpin Komandan Upacara dengan diikuti sikap hormat senjata.
Proses kemudian dilanjutkan dengan mengenang pertempuran 10 November 1945 di Surabaya dengan ditandai bunyi sirine selama 60 detik. Setelah itu Jokowi memimpin proses mengheningkan cipta.
“Untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan dan pejuang-pejuang bangsa, mengheningkan cipta dimulai,” kata Jokowi dilanjutkan dengan musik lagu Gugur Bunga.
Berdoa Bersama Para Veteran di Makam Pahlawan
Jokowi kemudian melakukan peletakan karangan bunga di tuga TMPN Cikutra dan dilanjutkan dengan pembacaan doa untuk arwah para pahlawan oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.
Jokowi kemudian melanjutkan prosesi dengan melakukan tabur bunga di makam para pahlawan. (DEN)
Kapolri : Pahlawan Masa Kini Anak Bangsa Yang Jaga Keutuhan NKRI
Jurnal123.com – Hari ini (10/11/2018) bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan. Seperti biasa disegenap pelosok tanah air memperingatinya dengan melaksanakan upacara.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengingatkan perlunya memperingati Hari Pahlawan 10 November dalam konteks masa lalu dan kekinian.
“Di saat itu, yang kini kita peringati itu, di masa lalu, adalah peristiwa heroik 10 November 1945 di mana anak bangsa di Surabaya dengan gagah berani, dengan senjata apa adanya, melawan sekutu, termasuk Belanda,” kata Tito berbicara dalam memperingati Hari Pahlawan 10 November 2018
Para penjajah itu tak pernah puas dan berupaya kembali menduduki Indonesia pascaproklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945.“Hari besar ini perlu diperingati oleh kita semua, sampai ke generasi mendatang, untuk mengenang keberanian para pahlawan bangsa,” lanjutnya.
Hari Pahlawan juga untuk memotivasi kita semua untuk terus menjaga bangunan NKRI dari ancaman dari dalam dan luar serta berani mengorbankan jiwa-raga demi mewujudkan Indonesia sebagai pemain dominan di kancah internasional.
“Jika dulu pahlawan bangsa adalah para pendahulu yang mempertahankan kemerdekaan dari penjajah Belanda dan pemberontak, maka pahlawan saat ini, adalah siapapun anak bangsa yang berkontribusi untuk menjaga keutuhan NKRI,” imbuh Tito.
“Anak bangsa yang mampu mewujudkan cita-cita founding fathers: bangsa Indonesia menjadi negara maju, aman dan makmur,” tutup Tito.
Selamat Hari Pahlawan!(VEK)
Permen PUPR No 23 Tahun 2018 Dituding Menciptakan Konflik
Jurnal123.com – Peraturan pemerintah yang dibuat seringkali membuat keresahan serta dinilai merugikan masyarakat seperti peraturan yang dibuat menteri ini.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) No.23 Tahun 2018 dikeluhkan para pemilik rusun/apartemen. Pasalnya, dalam pengaturan hak kepemilikan dan suara menggunakan sistem one name one vote.
Penghuni merasa hak mereka diperhatikan dengan adanya sistem one man one vote. “Menurut saya ya, pada sistem one name one vote dan membatasi surat kuasa, jelas sekali bahwa pemerintah sudah terlalu jauh mengintervensi hak privat warga negara. Serta tidak memberikan azas berkeadilan,” ujar Aldi salah satu pemilik apartemen di bilangan Jakarta Barat saat dimintai tanggapannya terkait permen tersebut, seperti dilansir Jawa Post Network News, Jumat (2/11/2018).
Aldi melanjutkan, dalam praktiknya permen ini tidak mempertimbangkan bahwa pemilik satuan rusun atau apartemen yang memiliki lebih dari satu, punya kewajiban yang lebih besar dari sekedar orang yang punya satu unit rusun/apartemen.
“Harusnya pemerintah pahamlah Nilai Perbandingan Proporsional itu mempengaruhi besaran iuran terhadap kewajiban pemilik. Tapi di satu sisi hak pemilik dalam soal kepemilikan seperti pemberian hak suara pada pembentukan P3SRS dibatasi. Kalau begitu, adilnya dimana?,” keluhnya.
Senada dengan Aldi, Johan yang juga salah seorang pemilik apartemen di daerah Cikini, menilai bahwa Permen yang dikeluarkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tidak mencerminkan rasa keadilan.
“Takutnya ini (Permen PUPR No.23 Tahun 2018, red) malah menimbulkan gejolak dan disharmonisasi pada kehidupan para penghuni rusun. Kalau saya sih berharap organisasi-organisasi yang terkait dengan pengelolaan rusun dan apartemen segera mengambil langkah hukum,” terang Johan.
Johan mengakui, dirinya saat ini memiliki tiga unit rusun di lokasi yang saat ini ditempati. Namun menurutnya, dengan adanya skema NPP mendatangkan ketidakadilan baginya.
“Disini saya ada tiga unit. Itu jelas mempengaruhi besaran kewajiban bulanan yang harus saya keluarkan, sebab dihitung dari NPP. Nah ini kewajiban saya tidak seimbang dengan hak saya, kalo mengacu permen ini tidak adil ini mas,” keluh Johan.
Terkait hal tersebut, sejumlah organisasi Perhimpunan Pemilik Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) yang ada di Jakarta menolak bahkan sedang di kaji untuk melakukan proses hukum seperti uji materi agar diperoleh kepastian hukum dan bisa diterima seluruh warga masyarakat khususnya penghuni rusun atau apartemen.(JPN/JIM)
Kapolri Mutasi Sejumlah Pati Dan Pamen Termasuk Kadiv Humas
Kapolri Jenderal Tito Karnavian Beserta Panglima TNI Jenderal Hadi Tjahjanto (Foto Vecky Ngelo/Jurnal123)
Jurnal123.com – Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian memutasi sejumlah perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen), termasuk mengganti Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Setyo Wasisto oleh Brigjen Pol M Iqbal.
Kapolri menerbitkan dua pucuk Surat Telegram Nomor: ST/2880/XI/KEP./2018 dan ST/2881/XI/KEP./2018 tertanggal 9 November 2018.
“Betul TR (Telegram Rahasia)-nya,” kata Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Setyo Wasisto saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat, 9 November 2018.
Berdasarkan Surat Telegram Nomor: 2880/XI/KEP./2018, Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Polisi Setyo Wasisto menempati penugasan di Kementerian Perindustrian.
Irjen Pol Setyo Wasisto digantikan Brigjen Pol M Iqbal yang menjabat Wakil Kepala Polda Jawa Timur.
Waka Polda Jawa Timur akan diisi Brigjen Polisi Toni Harmanto yang menjabat Karobinopsnal Bareskrim Mabes Polri.
Posisi Karobinopsnal Bareskrim akan diisi Kombes Pol Nico Afinta yang menduduki Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.
Kombes Pol Roycke Harry Langie akan menempati jabatan yang ditinggalkan Nico Afinta.
Dirbinpotmas Korbinmas Baharkam Polri Brigjen Pol Istiono menjadi Kapolda Bangka Belitung yang bertukar jabatan dengan Brigjen Pol Syaiful Zachri.
Kapolresta Pontianak Kombes Pol Wawan Kristyanto akan menduduki Analis Kebijakan Madya Bidang Ops SOPS Polri.
Posisi lama Wawan Kristyanto ditempati Kombes Pol Muhammad Anwar Nasir yang sebelum menjabat Gadik Utama Sespimma Sespim Lemdiklat Polri.
Kasubbagrenopsus Bagrenops Robinops SOPS Polri AKBP Joni Iskandar menggantikan Kombes Pol Muhammad Anwar.
Wadirreskrimsus Polda Lampung AKBP Eko Sudaryanto menjabat Wadirreskrimum Polda Sumatera Selatan.
Wadirreskrimsus Polda Lampung akan dijabat AKBP Roberthus Yohaness dan Kasubbaggassusdagri Robinkar SSDM SSDM Polri AKBP Sugiarto menjabat Kasubbagmutjabpamenti Bagmutjab Robinkar SSDM Polri.
Sementara itu, ST Nomor: 2881/XI/KEP./2018 memutasi 25 perwira tinggi dan perwira menengah lainnya.(VEK)
Mahkamah Agung Akan Gelar ToT Mediasi
Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Abdullah (Foto Jurnal123.com)
Jurnal123.com – Sebagai tindak lanjut dari keluarnya Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 117/KMA/SK/VI/2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Akreditasi Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Mediator Bagi Mediator Non Hakim, Mahkamah Agung akan menyelenggarakan Pelatihan untuk Pelatih (Training of Trainers) mediasi. Kegiatan ToT akan dilaksanakan Senin-Kamis, 12-15/11/2018 di Jakarta.
Menurut Kepala Biro Hukum dan Humas, DR. Abdullah, S.H., MS. yang bertindak selaku penanggung jawab kegiatan, kegiatan ToT ini merupakan hasil evaluasi setelah hampir 6 (enam) bulan Keputusan KMA tersebut diberlakukan. “Selama ini mayoritas kendala yang dihadapi oleh lembaga sertifikasi yang mengajukan akreditasi adalah adanya keterbatasan pelatih yang telah memiliki sertifikat pelatihan untuk pelatih,” ujar Abdullah menjelaskan.
Dengan dilaksanakannya pelatihan untuk pelatih ini, lanjut Abdullah, lembaga penyelenggara sertifikasi mediator diharapkan memiliki tenaga-tenaga pelatih yang memiliki kompetensi yang terstandardisasi, sehingga keluaran dan hasil pelatihannya memiliki mutu yang tinggi. Dan pengadilan berkepentingan terhadap keluaran dan hasil yang bermutu tersebut.
Menurut Abdullah, dengan memiliki mediator yang bermutu, maka masukan (input) mediator non-hakim ke pengadilan akan lebih baik, sehingga hasil mediasinya secara otomatis akan menjadi lebih meningkat. “Dengan masukan yang baik, diyakini proses mediasinya akan lebih baik, sehingga keluarannya dipastikan juga akan lebih baik,” tegas Abdullah lebih lanjut.
Selain itu, lanjut Abdullah, jika pun mediator-mediator yang tersertifikasi oleh lembaga penyelenggara sertifikasi mediator tidak menjadi mediator di pengadilan dan lebih memilih untuk menjadi mediator diluar pengadilan, hasil-hasil mediasi mereka tetap berkontribusi bagi pengadilan dengan mengurangi laju perkara ke pengadilan. “Meskipun hal ini masih belum terbukti demikian, tetapi bukan tidak mungkin hal tersebut terjadi manakala mediasi sudah melembaga dalam kehidupan sosial masyarakat,” ujar Abdullah optimis.
Menggandeng LAN dan Berfokus pada Pengembangan Metodologi Pembelajaran
Untuk mencapai maksud sebagaimana disebutkan diatas, Abdullah menyebutkan bahwa dalam kegiatan ToT ini dirinya akan menggandeng Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai mitra pelatih. Selain itu, kegiatan ini akan menfokuskan pada pengembangan metodologi pembelajaran sebagai muatan pelatihan.“Oleh karena yang akan kita persiapkan adalah tenaga-tenaga pelatih, maka pengembangan metodologi pembelajaran harus menjadi tekanan utama,” papar Abdullah yang juga lama berkarir di Pusdiklat Mahkamah Agung tersebut.
Abdullah kemudian merinci materi-materi metodologi pembelajaran yang dimaksud. “Nantinya para peserta akan dibekali dengan pembelajaran akselerasi (accelerated learning), pembelajaran berbasis manusia (human based learning), pembelajaran orang dewasa (andragogi), penggunaan metode pembelajaran yang efektif, pemanfaatan media pembelajaran dan manajemen kelas,” ujar Abdullah merinci.
Peserta Berasal dari 19 Lembaga Sertifikasi Mediator
Eksistensi pelatihan untuk pelatih sebagai bagian dari akreditasi lembaga sertifikasi mediator tercermin dari pemilihan peserta pelatihan. “Pelatihan ini memang secara khusus ditujukan kepada lembaga-lembaga sertifikasi mediator yang telah terakreditasi maupun yang sedang berproses mengajukan permohonan akreditasi,” ungkap Abdullah.
Lembaga-lembaga yang dimaksud Abdullah adalah, sebagai berikut:
1. Indonesian Institute for Conflict Transformation (IICT);
2. Asosiasi Mediator Indonesia (Amindo);
3. Pusat Mediasi Nasional (PMN);
4. Pusat Mediasi Indonesia Universitas Gadjah Mada;
5. Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI);
6. Impartial Mediator Network (IMN);
7. Jaringan Layanan Damai;
8. Pusat Mediasi Ar Raniry;
9. Indonesia Mediation Centre (IMC);
10. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
11. Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Pusat;
12. Fakultas Hukum Universitas Warmadewa;
13. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara;
14. Walisongo Mediation Centre (WMC);
15. Badan Mediasi Indonesia (BaMI);’
16. Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
17. Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara;
18. Fakultas Hukum Universitas Andalas;
19. Jimly School of Law and Government Surabaya
Abdullah berharap lembaga-lembaga sertifikasi tersebut dapat memanfaatkan pelatihan ini sebaik-baiknya dengan mendaftarkan trainer-trainernya untuk ikut serta dalam pelatihan ini. (Humas/Mohammad Noor/Jimmy)
Program BSPS Kementerian PUPR Perbaiki 153 Rumah di Jombang
Jurnal123.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) terus fokus terhadap peningkatan kualitas rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di seluruh Indonesia.
Salah satunya dilakukan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Rumah Swadaya. Pelaksanaan program BSPS dilakukan dengan memberikan dana stimulan serta dalam bentuk perbaikan rumah secara gotong royong.
Adapun program Rumah Swadaya ini merupakan salah satu instrumen Kementerian PUPR untuk mencapai target Program Satu Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Joko Widodo pada 29 April 2015.
Salah satu lokasi pelaksanaan Program BSPS pada 2018 adalah di Desa Tanjung Wadung, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, dengan jumlah rumah yang diperbaiki sebanyak 153 unit. Setiap rumah mendapatkan dana stimulan untuk peningkatan kualitas rumah sebesar Rp 15 juta.
“Hal ini merupakan bukti nyata bahwa Pemerintah hadir dalam penyediaan hunian yang layak bagi MBR. Kami harapkan dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman,” ujar Dirjen Penyediaan Perumahan Khalawi AH dalam keterangan tertulis, Jumat (9/11/2018).
Pada 2018 ini, Program BSPS dikembangkan menjadi bagian Program Padat Karya Tunai yaitu komponen dana bantuan tidak hanya belanja material dan peralatan tapi juga terdapat komponen upah.
Di Jawa Timur, program BSPS mencakup 11.564 unit rumah melalui BSPS reguler 9.400 unit dan BSPS NAHP (National Affordable Housing Program) sebanyak 2.164 unit yang tersebar di 22 Kabupaten/Kota.
Selain itu, Program Padat Karya Tunai lainnya yang dilakukan oleh Ditjen Penyediaan Perumahan adalah Program Rumah Khusus yang diperuntukan bagi nelayan, masyarakat perbatasan, korban konflik, serta petugas pemerintah yang bekerja di daerah terpencil.
Salah satunya adalah pembangunan 50 unit rumah khusus di desa pisang Kecamatan Patian Rowo, Kabupaten Nganjuk yang diperuntukan bagi korban konflik dan sudah rampung dikerjakan. Biaya pembangunan sebesar Rp 4,81 miliar.
Program Padat Karya Tunai Kementerian PUPR yang dilakukan Ditjen Penyediaan Perumahan terdiri dari Program BSPS sebesar Rp 3,6 triliun yang dilaksanakan di 5.585 kelurahan/desa, yang sebesar 14 persen atau Rp 536 miliar merupakan komponen upah. Sementara program rumah khusus dianggarkan sebesar Rp 700 miliar, dan 20 persen atau Rp 140 miliar dialokasikan untuk upah.
Penyerapan tenaga kerja melalui kedua program ini sebanyak 127.964 tenaga kerja yang terdiri dari 122.240 tenaga kerja dengan jumlah Hari Orang Kerja (HOK) sebanyak 2.308.334 melalui kegiatan BSPS dan 5.724 tenaga kerja dengan jumlah HOK sebanyak 737.720 melalui kegiatan Rumah Khusus. Hal ini akan meningkatkan perputaran uang dan mengurangi pengangguran di desa. (WIN)
Peraturan Presiden Permudah Pengurusan e-KTP Tanpa Surat Pengantar RT/RW
Jurnal123.com – Pemerintah mempermudah pengurusan kartu identitas seperti e-KTP dan KK. Untuk kasus tertentu, pengurusan kartu identitas tak lagi membutuhkan surat keterangan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).
“Urusan yang datanya sudah ada dalam database kependudukan tidak perlu lagi surat rekomendasi RT dan RW,” kata Sekretaris Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, Gede Suratha.
Suratha mencontohkan perubahan status e-KTP dari Belum Kawin menjadi Kawin. “Kan tinggal menunjukkan akte perkawinan,” ujarnya.
Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Beleid yang diteken 18 Oktober 2018 itu merupakan perbaikan dari Perpres Nomor 25 Tahun 2008.
Dalam aturan baru itu disebutkan, pembuatan e-KTP baru sekarang hanya perlu Kartu Keluarga (KK). Sementara untuk penerbitan e-KTP karena pindah datang, yang dibutuhkan hanya surat keterangan pindah serta KK. Khusus untuk kasus ini, Dukcapil nantinya akan melakukan pemberitahuan rutin minimal dua kali sebulan kepada Kecamatan dan Kelurahan dan diteruskan kepada RT dan RW masing-masing mengenai warga yang pindah dan datang.
Pengurusan kartu identitas lain yang juga tidak membutuhkan surat keterangan RT dan RW adalah pembuatan KK baru dan perubahan KK. Pembuatan Akta Kelahiran dan Akta Kematian juga tak lagi butuh surat keterangan RT dan RW.
Suratha mengatakan kebijakan tersebut tak bermaksud menghilangkan fungsi RT dan RW. Dia menuturkan, masih banyak pengurusan kartu identitas seperti e-KTP dan KK yang harus menyertakan surat keterangan dari RT dan RW.
Berikut poin penting dalam Perpres Nomor 96 Tahun 2018 ini:
1. Syarat Pembuatan Kartu Keluarga (KK)
Pada Pasal 11 disebutkan syarat penerbitan KK baru untuk penduduk WNI yaitu:
a. Buku nikah atau kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian;
b. Surat keterangan pindah atau surat keterangan pindah datang bagi Penduduk yang berpindah di dalam negeri
c. Surat keterangan pindah luar negeri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten-Kota untuk WNI yang pindah dari luar negeri.
d. Surat keterangan pengganti tanda identitas bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan
e. Petikan Keputusan Presiden dan berita acara pengucapan sumpah setia bagi warga negara asing yang menjadi WNI
2. Mengurus Perubahan KK
Bagi warga yang ingin memperbarui KK karena ada perubahan data, menurut Pasal 12 Perpres ini, cukup membawa KK lama dan surat keterangan atau bukti perubahan peristiwa kependudukan.
3. Mengganti KK yang Hilang atau Rusak
Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi Penduduk WNI harus menyerahkan surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusak serta membawa e-KTP.
4. Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik
Penerbitan e-KTP baru bagi Penduduk WNI kini tak lagi harus menyertakan surat pengantar dari Ketua RT/RW. Masyarakat yang ingin membuat e-KTP cukup memenuhi persyaratan berupa berusia 17 tahun dan membawa Kartu Keluarga. Bagi yang sudah menikah membawa buku nikah atau kutipan akta perkawinan.
5. Penerbitan e-KTP baru bagi Penduduk Orang Asing.
Syaratnya adalah telah berusia 17 tahun, sudah kawin, atau pernah kawin; membawa KK, dokumen perjalanan, dan kartu izin tinggal tetap
6. Perekaman dan Penerbitan e-KTP Baru di Luar Domisili
Perekaman dan penerbitan e-KTP baru oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota di luar domisili penduduk dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan tidak melakukan perubahan data penduduk dan membawa KK.
7. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)
Pemerintah menerbitkan KIA bagi Penduduk WNI dan Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap yang berumur kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin. Penerbitan KIA dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota. Untuk selanjutnya, terkait penerbitan KIA ini diatur dalam Peraturan Menteri.(TEM)
