BPJS Kesehatan Kini Dalam Genggaman

BPJS Kesehatan Kini Dalam Genggaman

JURNAL123, JAKARTA. Era digital memaksa semua pihak untuk terus berinovasi, termasuk BPJS Kesehatan. Tak mau ketinggalan, BPJS Kesehatan kini telah meluncurkan aplikasi mobile JKN. Dengan aplikasi ini, peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia More »

Jokowi Singgung Tol Manado-Bitung, Saat Buka Kongres GMNI

Jokowi Singgung Tol Manado-Bitung, Saat Buka Kongres GMNI

JURNAL123, MANADO. Pembangunan selalu menyasar Pulau Jawa , kini orientasi pemerintah sudah berubah. Di luar Jawa juga jadi Prioritas “Selau bangun Jawa. Kenapa sekarang di luar Jawa. Supaya ada keadilan dari Sabang More »

Sopir “Online” Wajib Miliki SIM Umum

Sopir “Online” Wajib Miliki SIM Umum

JURNAL123, JAKARTA. Pengemudi taksi online diberi waktu tiga bulan untuk mengurus Surat Izin Mengemudi (SIM) A umum. Pada awal Februari 2018, mereka harus memiliki SIM A Umum jika ingin beroperasi. Hal ini More »

Presiden Pimpin Upacara Hari Pahlawan di TMP Kalibata

Presiden Pimpin Upacara Hari Pahlawan di TMP Kalibata

JURNAL123, JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi inspektur Upacara Ziarah Nasional Hari Pahlawan 2017 di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan. Jokowi datang bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di area More »

Anies Baswedan Menilai Pernikahan Putri Jokowi Sederhana

Anies Baswedan Menilai Pernikahan Putri Jokowi Sederhana

JURNAL123, JAKARTA. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memuji pernikahan putri Presiden Jokowi, Kahiyang Ayu dan Bobby Nasution. Dia juga mendoakan pasangan ini agar langgeng dan memiliki keturunan. Anies dan istrinya Fery Farhani More »

 

Divonis 1 Tahun 6 Bulan, Buni Yani Banding

Buni Yani Saat Mengikuti Persidangan

Buni Yani Saat Mengikuti Persidangan


JURNAL123, BANDUNG.
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan penjara terhadap Buni Yani, terdakwa kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dia dinyatakan bersalah mengubah video pidato Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Kepulauan Seribu saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

“Mengadili, menyatakan terdakwa Buni yani terbukti melakukan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa satu tahun enam bulan,” kata Ketua Majelis Hakim, Saptono, di Gedung Perpustakaan dan Arsip Bandung, Selasa (14/11/2017).

Vonis itu lebih rendah dibanding dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang meminta Buni Yani divonis dua tahun penjara ditambah denda Rp 100 juta subsider tiga bulan.

Buni Yani dinyatakan melanggar dengan Pasal 32 ayat 1 jo Pasal 48 ayat 1 tentang orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik.

Buni Yani akan mengajukan banding karena mengklaim fakta-fakta persidangan ada yang tidak sesuai.

“Kami akan banding karena fakta-fakta persidangan tidak sesuai, karena tadi ribut, saya tidak mendengar perintah apapun soal eksekusi,” ujar pengacara Buni Yani, Aldwin Rahadian.

Usai putusan tersebut, Buni Yani tidak akan ditahan karena terdakwa mengajukan banding sehingga keputusan belum berkekuatan hukum tetap. “Oleh karena upaya hukum, putusan ini belum menjadi keputusan hukum tetap,” ujar hakim.

Sementara, JPU menyatakan pikir-pikir atas vonis yang dijatuhkan majelis hakim terhadap terdakwa.

Kesaksian Ahok

Sebelumnya, Ahok menyebut ulah Buni Yani telah merugikannya. Dia juga merasa difitnah oleh Buni Yani. Ahok bahkan mengaku pernah diancam dibunuh karena dianggap telah menistakan agama.

Hal itu diungkap Ahok melalui pesannya dalam kesaksian di sidang Buni Yani yang dibacakan jaksa penuntut umum. Ada 13 poin kesaksian Ahok yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan (BAP) perkara tersebut.

“Saya mengalami kerugian antara lain, saya mengalami fitnah di mana banyak orang, terutama warga DKI Jakarta menganggap saya menista salah satu agama. Saya juga merasa terancam karena sampai ada seseorang yang ingin membunuh saya, dengan imbalan uang sejumlah satu miliar karena saya telah menistakan agama,” tulis Ahok.

Ahok mengaku sempat diminta mundur oleh salah satu partai saat mencalonkan diri sebagai gubernur petahana dalam Pilgub DKI Jakarta.

“Dalam pelaksanaan kampanye saya ditolak di beberapa tempat, dikarenakan saya telah dituduh menistakan agama,” kata Ahok.

Dia juga tidak mengakui postingan Buni Yani yang menulis, “Bapak ibu dibohongi surat Al Maidah 51 masuk neraka,” sesuai dengan apa yang diucapkannya di Kepulauan Pramuka.

“Dapat saya jelaskan bahwa kalimat bapak ibu dibohongi surat Al Maidah 51 masuk neraka, tidak sesuai dengan apa yang saya sampaikan saat memberikan kata sambutan di tempat pelelangan ikan di Pulau Pramuka,” ucap Ahok.

Buni Yani Bersumpah

Buni Yani pernah mengatakan dirinya yang pertama kali mengunggah video Ahok. Dia hanya mengunggah ulang video tersebut dari akun lain.

“Saya bukan pertama kali meng-upload video. Sama sekali bukan saya. Ini kan dari pemda kemudian dari media NKRI. Saya dituduh memotong yang dari 1 jam ke 31 detik. Itu tidak benar. Saya tidak punya kemampuan editing. Saya tak punya alatnya. Saya tidak ada waktu, karena saya mengajar. Saya enggak ada kepentingan,” ucap Buni di Jakarta, Senin (7/11/2016).

Dia pun mengucap sumpah, demi membuktikan apa yang dituduhkan padanya selama ini. Khususnya, soal mengubah isi konten.

“Saya bersaksi demi Allah, dunia akhirat, tidak mengubah apa-apa dalam video tersebut sama sekali,” tukas Buni.

Karena itu, dia meminta agar tuduhan yang ditujukan kepadanya dicabut. “Saya dituduh sebagai provokator, menyebarkan kebencian, SARA, karena posting ke Facebook. Itu tidak benar. Saya punya kualifikasi sebagai dosen, masa saya menyebarkan hal itu,” pungkas Buni.(LIP)

Menlu AS Temui Menteri Retno Bahas Myanmar

voanews.com Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dan Menlu AS Rex

voanews.com
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dan Menlu AS Rex Tillerson

JURNAL123, JAKARTA.
Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS) Rex W. Tillerson secara mendadak menemui Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (RI) Retno Marsudi di Hotel Sofitel, Manila, Filipina, di sela-sela kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN yang digelar di Philippines International Convention Center (PICC), Selasa (14/11/2017).

Tillerson meminta masukan terkait kondisi di Myanmar kepada Menlu Retno Marsudi, sebelum dirinya bertolak ke negara tersebut. “Beliau akan segera berkunjung ke Nay Pyi Taw, Myanmar, besok. Jadi ke sini untuk bertukar informasi mengenai kondisi sekarang ini  di Myanmar,” kata Retno dilansir laman Setkab.go.id.

Retno menuturkan, pertemuannya dengan Tillerson membahas isu mengenai situasi krisis kemanusiaan di Rakhine, Myanmar. Tillerson menanyakan kemajuan kondisi sosial di daerah tersebut, dan langkah apa yang harus dilakukan Pemerintah AS guna mendorong penyelesian masalah tersebut.

Pemerintah AS, lanjut Retno, berkeinginan ikut serta membantu penyelesaian krisis kemanusiaan di Rakhine secara konstruktif. AS menilai jika krisis tersebut tidak dapat diselesaikan selain akan mengganggu stabilitas dan keamanan kawasan, juga ada kekhawatiran ancaman radikalisme dan terorisme juga akan meningkat.

Reto menuturkan, Menlu AS Rex W. Tillerson sendiri menilai bahwa peran dari kawasan dalam hal ini ASEAN sangat penting. Dia pun mengapresiasi negara di kawasan ini, termasuk Indonesia yang memiliki tekad dalam menyelesaikan krisis tersebut. “Intinya itu pembicaraan dalam pertemuan tadi. Kita janji akan berkomunikasi kembali setelah Rex kembali dari Nay Pyi Taw,” paparnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyampaikan keprihatinannya atas terjadinya krisis kemanusiaan di Rakhine State, Myanmar. Dia mengingatkan bahwa ASEAN tidak dapat berdiam diri atas terjadinya krisis tersebut, karena krisis ini tidak saja menjadi perhatian negara-negara anggota ASEAN namun juga dunia.

“Kita harus bergerak bersama. Myanmar tidak boleh tinggal. ASEAN juga tidak boleh tinggal diam,” kata Jokowi saat berbicara pada Pleno KTT ke-31 ASEAN yang diselenggarakan di Philippines International Convention Center (PICC), Manila, Filipina, Senin (13/11/2017).(ROL)

Jokowi Minta Uni Eropa Hentikan Diskriminasi Kelapa Sawit

Presiden Joko Widodo Dalam KTT Asean (Foto Sekneg RI)

Presiden Joko Widodo Dalam KTT Asean (Foto Sekneg RI)


JURNAL123, MANILA.
Presiden Joko Widodo mengangkat isu kelapa sawit dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Peringatan 40 Tahun Kerja Sama Kemitraan ASEAN-UNI EROPA yang digelar pada Selasa (14/11/2017), di Philippine International Convention Center (PICC), Manila, Filipina.

Menurut Presiden Jokowi, isu kelapa sawit sangat dekat dengan upaya pengentasan kemiskinan, mempersempit gap pembangunan, serta pembangunan ekonomi yang inklusif.

Apalagi saat ini terdapat 17 juta orang Indonesia yang hidupnya, baik langsung maupun tidak langsung, terkait dengan kelapa sawit, di mana 42 persen lahan perkebunan kelapa sawit dimiliki oleh petani kecil.

Oleh karena itu, dalam pidatonya Presiden Jokowi meminta agar diskriminasi terhadap kelapa sawit di Uni Eropa segera dihentikan.

Sejumlah sikap dan kebijakan yang dianggap merugikan kepentingan ekonomi dan merusak citra negara produsen sawit juga harus dihilangkan.

“Resolusi Parlemen Uni Eropa dan sejumlah negara Eropa mengenai kelapa sawit dan deforestasi serta berbagai kampanye hitam, tidak saja merugikan kepentingan ekonomi, namun juga merusak citra negara produsen sawit,” ujar Presiden Jokowi.

Lebih lanjut Presiden menyampaikan bahwa Indonesia paham pentingnya isu “sustainability”.

Oleh karena itu, berbagai kebijakan terkait sustainability telah diambil, termasuk pemberlakuan sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO).

Pernyataan Presiden Jokowi ini juga mendapat dukungan penuh PM Malaysia.(TRI)

 

Proses Pembagian Listrik Menjadi 3 Golongan Hingga Juli 2018

Ilustrasi Instalasi Meteran Listrik

Ilustrasi Instalasi Meteran Listrik


JURNAL123, JAKARTA.
Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basir mengatakan rencana penaikkan daya listrik rumah tangga dalam program penyederhanaan golongan listrik rumah tangga bakal dilakukan secara bertahap. Rencananya, transisi akan berlangsung sampai Juli 2018.

“Pegawai PLN 140 ribu, yang mengurus hal itu diambil dari kontrak sebanyak 80 ribu orang, jadi bertahap dong,” kata dia di Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Jakarta, Senin, 13 November 2017.

Sofyan berujar proses menaikkan daya sebenarnya tidak sulit dan tidak membutuhkan waktu lama lantaran hanya perlu mengganti beberapa perangkat saja. “Nanti setiap pelanggan akan diganti dan gratis,” ujarnya.

Dia berharap program itu bisa memacu konsumsi listrik di Indonesia. Saat ini konsumsi listrik per kapita di Indonesia hanya 900 kWh per tahun. Dengan adanya program itu, diharapkan ada kenaikan menjadi 1500 kwh per tahun per kapita, dua tahun mendatang.

Sofyan Basir mengatakan penyederhanaan golongan listrik rumah tangga non-subsidi tidak bakal melibatkan pelanggan dengan daya 900 VA. “Belum, itu hanya untuk yang 1300 VA – 5500 VA. Jangan tanya yang 900 VA,” ujarnya di Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Jakarta, Senin, 13 November 2017.

Dia mengatakan rencana itu berawal dari laporan di lapangan bahwa banyak masyarakat yang ingin menaikan daya listriknya namun biayanya kelewat mahal. Sehingga, akhirnya PLN mengusulkan agar biaya menaikkan daya ditanggung oleh perusahaan pelat merah itu.

Menurut Sofyan, biaya yang disiapkan untuk program itu tidak begitu besar. “Enggak seberapa. Enggak sampai triliunan,” kata dia.

Mengenai tarif, dia menginginkan tidak ada kenaikan meskipun telah ada penyederhanaan golongan tersebut. Dia malah menginginkan adanya penurunan tarif. “Tapi turunnya belum sekarang,” ujarnya.

Sofyan mengatakan rencana itu masih menunggu izin dari pemerintah untuk dieksekusi. Meski dia ingin program itu bisa segera dilaksanakan.

Pemerintah sedang mengkaji penyederhanaan kelas golongan pelanggan listrik rumah tangga nonsubsidi. Penyederhanaan golongan pelanggan listrik ini tidak berlaku bagi pelanggan rumah tangga penerima subsidi.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Dadan Kusdiana, golongan pelanggan bersubsidi dengan daya listrik mengatakan penyederhanaan hanya berlaku bagi pelanggan dengan golongan 900 VA tanpa subsidi, 1.300 VA, 2.200 VA, dan 3.300 VA.

Semua golongan tersebut akan dinaikkan dan ditambah dayanya menjadi 4.400 VA. Sementara golongan 4.400 VA hingga 12.600 VA dinaikkan dan ditambahkan dayanya menjadi 13.000 VA, dan golongan 13.000 VA ke atas dayanya akan di-loss stroom. “Dengan demikian ke depan pelanggan listrik rumah tangga hanya akan terbagi dalam tiga golongan,” ujar Dadan.

Golongan pertama adalah pelanggan listrik dengan subsidi (450 VA dan 900 VA subsidi) dan golongan kedua adalah pelanggan listrik nonsubsidi 4.400 VA dan 13.00 VA. Sedangkan golongan ketiga, pelanggan listrik non-subsidi 13.000 VA ke atas (loss stroom).

Pemerintah berharap dengan penyederhanaan golongan listrik tersebut, tenaga listrik lebih bisa diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Karena visi pemerintah dalam bidang kelistrikkan adalah menaikkan kapasitas listrik, pemerataan layanan listrik dengan target elektrifikasi nasional 97 persen hingga tahun 2019, dan keterjangkauan masyarakat dalam mengakses listrik.(TEM)

Rencana Gubernur Anies Mencabut Larangan Kegiatan Keagamaan di Monas Ditanggapi NU

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siraj

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siraj


JURNAL123, JAKARTA.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana mengubah peraturan gubernur (pergub) yang mengatur larangan kegiatan keagamaan di lapangan Monas. Ketua Umum PBNU KH Saiq Aqil Siroj mengatakan setuju asalkan tidak dipergunakan sebagai alat politik. 

“Kalau niatnya betul-betul untuk agama, saya dukung. Tapi kalau punya background atau target politik, itu yang saya tentang. Agama jangan dijadikan alat politik,” ujar Said di kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Senin (13/11/2017).

Said menjelaskan, apa pun kegiatan agamanya, jika memiliki tujuan politik, itu tidak boleh. Tapi, kalau acara seperti Maulid Nabi dan doa bersama, ia tidak berkeberatan. 

“Iya pokoknya tujuannya politiklah (tidak setuju, red). Tapi kalau betul-betul agama, mau di Monas atau Senayan, Maulid Nabi, doa bersama, itu bagus sekali. Acara agama yang lain,” kata dia. 

“Tapi kalau ada media politik atau kepentingan sesaat, kepentingan jangka pendek, saya menolak. Agama untuk kepentingan politik menghina agama sendiri, menghina kemuliaan agama itu sendiri,” sambung dia.

Kecuali sebaliknya, misalnya, politik untuk agama itu masih diperbolehkan. Sama seperti bisnis untuk agama. 

“Kalau sebaliknya, boleh politik untuk agama. Agama untuk politik nggak benar. Bisnis untuk agama, jangan agama untuk bisnis,” ungkap Said. 

Aturan tentang kegiatan keagamaan di Monas tersebut adalah Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI Jakarta Nomor 150 Tahun 1994 tentang Penataan Penyelenggaraan Reklame di Kawasan Taman Medan Merdeka (Monumen Monas) dan SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 14 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Bentuk Baliho, Umbul-umbul, dan Spanduk di Jakarta.(DEN)

Mangkir Dari Panggilan KPK, Setya Novanto Kirim Surat ‘Sakti’

Setya Novanto

Setya Novanto

JURNAL123, JAKARTA.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadwalkan pemeriksaan untuk Ketua DPR RI Setya Novanto pada Senin (13/11). Ini adalah panggilan ketiga terhadap Novanto untuk pemeriksaan saksi tersangka kasus korupsi proyek pengadaan KTP-elektronik, Anang Sugiana Sudiharja dan ketua umum Golkar tersebut kembali mangkir. Ketidakhadiran Novanto dijelaskan lewat surat yang dilayangkan ke lembaga anti korupsi tersebut.

“Pagi ini KPK menerima surat terkait dengan ketidakhadiran Setya Novanto sebagai saksi untuk tersangka ASS,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah, Senin (13/11).

Menurut Febri surat yang diterima KPK merupakan surat dengan kop DPR RI dan ditandatangani oleh Ketua DPR RI. Dalam surat tersebut juga disampaikan alasan ketidakhadiran karena hak imunitas anggota DPR.

Pada Jumat (10/11) KPK kembali menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka. Penetapan tersangka terhadap Ketum Golkar tersebut pun sudah melalui beberapa tahapan setelah KPK mempelajari putusan praperadilan dari Hakim Tunggal Ceppy Iskandar. Dalam tahap penyelidikan, KPK sudah mengirimkan permintaan keterangan saksi terhadap Novanto sebanyak dua kali yakni pada (13/10) dan (18/10), namun yang bersangkutan tidak hadir lantaran sedang dalam tugas kedinasan.

Mangkirnya Novanto, tak membuat penyidik putus asa dan terusmelakukan proses pemeriksaan terhadap beberapa saksi dengan unsur anggota DPR, swasta dan para pejabat Kemendagri. Setelah proses penyelidikan dan ada bukti permulaan yang cukup, kemudian pimpinan KPK, penyelidik, melakukan gelar perkara pada (28/10) dan mengeluarkan SPDP penyidikan baru kasus KTP-el pada (31/10). 

Dalam SPDP tersebut pun terdapat Sprindik dengan nomor 113/01//10/2017. Sebagai pemenuhan hak tersangka, KPK juga telah mengantar surat pada (3/11) perihal SPDP dan diantar ke rumah SN di Jalan Wijaya Kebayoran Baru.

KPK menduga Novanto pada saat proyek KTP-el bergulir Novanto yang menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2009-2014 bersama dengan Direktur PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiharja, pengusaha Andi Agustinus dan dua pejabat Kemendagri Irman, dan Sugiaharto, menguntungkan diri sendri atau korporasi atau orang lain dengan menyalahgunakan jabatan atau kewenangan dan kedudukan yang mengakibatkan kerugian negara Rp 2,3 triliun dari nilai paket pengadaan senilai Rp 5,9 triliun tersebut.

Atas perbuatannya, Novanto dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.(ROL)

Ketika Ritz Carlton Menjadi Penjara Mewah Para Pangeran Arab Saudi

 Komisi Anti Korupsi yang dipimpin Putra Mahkota Kerajaan Arab, Mohammed bin Salman menangkap sebelas putri dan puluhan pejabat yang terlibat korupsi (dok. REUTERS/Charles Platiau)


Komisi Anti Korupsi yang dipimpin Putra Mahkota Kerajaan Arab, Mohammed bin Salman menangkap sebelas putri dan puluhan pejabat yang terlibat korupsi (dok. REUTERS/Charles Platiau)

JURNAL123, RIYADH.
Pada Sabtu 4 November lalu, para tamu di Ritz Carlton, Riyadh diberitahu oleh hotel mewah tersebut kalau pemesanan tak terduga oleh pemerintah daerah memerlukan tingkat keamanan yang tinggi. “Kami tidak dapat mengakomodasi para tamu, sampai operasi normal dipulihkan,” kata Hotel Ritz Carlton.

Dalam beberapa jam pasukan keamanan telah mengumpulkan puluhan pangeran, anggota elit politik, dan bisnis Arab Saudi. Di antara mereka ada 11 pangeran Saudi,  menteri, dan konglomerat kaya. Mereka ada yang diundang ke pertemuan di mana mereka ditahan. Lainnya, ditangkap di rumah mereka dan diterbangkan ke Riyadh atau diantar ke Hotel Ritz Carlton yang diubah menjadi penjara mewah sementara. 

Menurut seorang sumber, para tahanan korupsi tersebut diijinkan menelepon satu telepon singkat. “Mereka tidak menerima telepon dan mendapat keamanan ketat. Tidak ada yang bisa masuk atau keluar. Jelas ada banyak persiapan matang untuk itu,” katanya, Jumat, (10/11/2017).

Pembersihan tersebut diperintahkan oleh Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS). Ia akan menjadi raja setelah Raja Salman. MBS terus berupaya melakukan modernisasi Saudi. Ia juga berusaha menopang kekuatannya sendiri hingga memutuskan mengejar para elit Saudi, termasuk beberapa anggota keluarga kerajaan, atas tuduhan seperti menerima suap dan menggembungkan biaya proyek bisnis. 

Mereka yang ditangkap tidak bisa dihubungi untuk memberikan komentar. MBS percaya kalau Saudi tidak berubah, maka negara itu akan mengalami krisis. Ekonomi akan tenggelam dalam krisis yang bisa memicu kerusuhan. Hal ini bisa mengancam keluarga kerajaan dan melemahkan negara dalam persaingan regionalnya dengan Iran. 

MBS memutuskan untuk membuat gerakan pembersihan ketika dia menyadari bahwa lebih banyak keluarganya yang menentangnya untuk menjadi raja daripada yang dia pikirkan. Ini menurut sumber orang dalam. “Sinyalnya, siapa pun yang ragu memberikan dukungan pada MBS untuk jadi raja harus waspada,” kata orang yang akrab dengan kejadian tersebut. 

“Seluruh gagasan kampanye antikorupsi ditargetkan ke keluarganya. Selebihnya adalah hiasan saja,” kata sumber tersebut.

Raja Salman mengatakan, pembersihan tersebut sebagai tanggapan atas eksploitasi oleh beberapa jiwa lemah yang menempatkan kepentingan mereka sendiri di atas kepentingan publik, untuk mendapatkan uang secara tidak sah. 

Orang dalam mengatakan, tuduhan tersebut didasarkan pada bukti yang dikumpulkan oleh dinas intelijen. Namun, Pendukung Pemerintah Saudi menolak kalau gerakan antikorupsi merupakan kampanye untuk menghilangkan musuh politik. 

Di antara mereka yang ditahan di Hotel Ritz Carlton adalah Pangeran Miteb bin Abdullah. Ia merupakan Kepala Garda Nasional yang kuat dan juga sepupu MBS. 

Miteb berada di ranch-nya di Riyadh saat dia dipanggil untuk bertemu dengan Putra Mahkota. “Dia pergi ke pertemuan dan tidak pernah kembali,” kata orang dalam yang memiliki koneksi dengan beberapa dari mereka yang ditahan. Miteb diketahui sangat marah saat MBS terpilih jadi Putra Mahkota Kerajaan Saudi dan akan menjadi raja.(ROL)

Presiden Korsel Beri Hadiah Spesial Bagi Kahiyang Ayu

Choi Min-ho, personil group Shinee

Choi Min-ho, personil group Shinee


JURNAL123, JAKARTA.
Presiden Korea Selatan, Moon Jae In, memberikan sebuah kado spesial bagi putri Presiden Joko Widodo, Kahiyang Ayu yang menikah dengan Bobby Nasution, Rabu, 8 November 2017. Kado itu diberikan orang nomor satu Korea Selatan di sela-sela kunjungan kenegaraannya di Indonesia, 9 November 2017.

Dilansir dari laman Allkpop, di sela-sela kedatangannya ke Indonesia, Presiden Moon diajak Presiden Jokowi mengunjungi pasar tradisional dan mal untuk berbelanja. Usai berbelanja, Presiden Jokowi telah menyiapkan batik sebagai cinderamata.

Tak hanya Presiden Jokowi saja yang menyiapkan kenang-kenangan, Presiden Moon pun juga. Mengetahui bahwa putri Jokowi baru saja menikah, dan tahu Kahiyang merupakan penggemar berat K-Pop, orang nomor satu Korsel itu menyiapkan hadiah yang mengejutkan, yakni sebuah video ucapan selamat dari personel SHINee, Minho dan sebuah album EXO.

Seperti diketahui, Kahiyang merupakan penggemar berat K-Pop. Ia pun diketahui sempat menyaksikan konser SHINee beberapa waktu lalu.(VIN)

Donald Trump Sampaikan Selamat Atas Pernikahan Putri Jokowi

Presiden Donald Trump Saat Berbicara Dengan Iriana Joko Widodo (Foto SeknegRI)

Presiden Donald Trump Saat Berbicara Dengan Iriana Joko Widodo (Foto SeknegRI)


JURNAL123, VIETNAM.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan selamat atas pernikahan puteri Presiden Joko Widodo, Kahiyang Ayu dan suaminya Bobby Afif Nasution.

“Memang Presiden Trump bertanya banyak hal dan juga memberikan selamat kepada Presiden Jokowi dan Ibu Iriana yang baru mantu kemarin,” kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Da Nang, Vietnam, seperti dikutip dari Antara, Sabtu (11/11/2017).

Pada Gala Dinner Konferensi Tingkat Tinggi Asia Pacific Economic Cooperation (KTT APEC) di Sheraton Resort Da Nang pada Jumat (10 November 2017) malam, diketahui Presiden AS Donald Trump duduk berdampingan dengan Ibu Negara Iriana Joko Widodo, sedangkan Presiden Joko Widodo duduk di samping Ibu Iriana.

Ketiganya tampak saling mengobrol dan mengenakan baju tradisional Vietnam. Donald Trump dan Presiden Jokowi mengenakan kemeja warna biru, sedangkan ibu Iriana mengenakan baju warna merah terang.

“Ya ini menunjukkan ada keakraban antara Presiden Donald Trump juga dengan Ibu Negara Ibu Iriana,” tambah Pramono.

Menurut Pramono, acara pernikahan Kahiyang Ayu dan Bobby Nasution yang berlangsung di Solo pada 8 November 2017 itu diketahui oleh dunia internasional.

“Rupanya pernikahan ini diketahui dunia, termasuk Perdana Menteri Trudeau (Perdana Menteri Kanada) memberikan ucapan, PM Australia (Malcolm Turnbull) juga memberikan ucapan (selamat),” tambah Pramono.

Gala Dinner dan Pertunjukan Budaya berlangsung dari pukul 20.00 sampai 22.00 waktu setempat. Sebelumnya juga ada penyambutan resmi untuk para pemimpin negara anggota APEC dan masing-masing istri.(LIP)

Mahfud MD : KPK Semestinya Menahan Setya Novanto

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Prof Mahfud MD

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Prof Mahfud MD

JURNAL123, JEMBER.
Pakar hukum tata negara Mahfud MD menyebut bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semestinya segera menahan Ketua DPR RI Setya Novanto.

Apalagi, pasca-Novanto ditetapkan kembali sebagai tersangka korupsi kasus dugaan proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) untuk kedua kalinya.

“Semestinya iya. Tapi itu terserah KPK juga. Memang tidak harus, tapi semestinya perlu,” kata Mahfud di aula Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, Jumat malam (10/11/2017).

Menurut Mahfud, KPK bisa langsung menahan Novanto dengan alasan seperti khawatir menghilangkan barang bukti, mengulangi perbuatannya dan tidak kooperatif dengan lembaga antirasuah.

“Jadi bisa bisa ditahan,” ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut.

Dari tiga alasan yang ia ungkapkan tersebut, kata Mahfud, KPK bisa menggunakan dua alasan yang ada untuk menahan Ketua Umum Partai Golkar itu.

“Nah itu potensi menghilangkan barang bukti dan kooperatif itu bisa jadi alasan (Novanto ditahan),” kata Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara itu.

KPK kembali mengumumkan penetapan Novanto sebagai tersangka pada Jumat sore ini. Ketua Umum Partai Golkar itu kembali dijerat dalam kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP.

Pengumuman penetapan Novanto sebagai tersangka itu disampaikan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, dalam jumpa pers di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (10/11/2017).

“Setelah proses penyelidikan dan terdapat bukti permulaan yang cukup dan melakukan gelar perkara akhir Oktober 2017, KPK menerbitkan surat perintah penyidikan pada 31 Oktober 2017 atas nama tersangka SN, anggota DPR RI,” kata Saut.

Dalam kasus ini, Novanto disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1 Subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Novanto sebelumnya lolos dari status tersangka dalam penetapan sebelumnya, setelah memenangi gugatan praperadilan terhadap KPK.(KOM)