Kapolri Petakan Daerah Jelang Pilkada

Kapolri Petakan Daerah Jelang Pilkada

JURNAL123, JAKARTA. Setelah di lakukan penutupan pendaftaran para pasangan calon beberapa hari yang lalu, untuk menjaga keamanan secara jelas Polri terus menintensifkan dan mulai memetahkan  potensi-potensi kerawanan disetiap derah mempersiapkan kekuatan bersama More »

Menyehatkan Masyarakat, RS Siloam Buka Cabang  ke-32

Menyehatkan Masyarakat, RS Siloam Buka Cabang ke-32

JURNAL123, LUBUKLINGGAU. Dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat di Indonesia PT Siloam International Hospitals Tbk (Siloam) memperluas jangkauan untuk melayani lebih banyak pasien di wilayah barat Indonesia. Hari ini, Kamis (11/1), Siloam secara More »

Longsor di Ponorogo Tewaskan 2 Orang

Longsor di Ponorogo Tewaskan 2 Orang

JURNAL123, PONOROGO. Tanah longsor di Dusun Gondang, Desa Tumpuk, Kecamatan Sawoo, Ponorogo, Jawa Timur, yang menimbun rumah milik Soirin, mengakibatkan dua orang, Ria Lestari (23) dan anaknya Venesia Aulia Andriani (2 bulan) More »

Polri-BPH Migas Kerjasama Awasi BBM Satu Harga dan Gas 3 Kg

Polri-BPH Migas Kerjasama Awasi BBM Satu Harga dan Gas 3 Kg

JURNAL123, JAKARTA. Presiden Jokowi meminta Polri segera melakukan koordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dimotori mengatur dan mengawal penyaluaran Bahan Bakar Minyak dengan Satu harga  sampai ke More »

Polisi Bantah Adanya Kriminalisasi Calon Kepala Daerah

Polisi Bantah Adanya Kriminalisasi Calon Kepala Daerah

JURNAL123, JAKARTA. Ada dugaan pemeriksaan terhadap walikota Samarinda Syaharie terus mendapat sorotan, hal itu diikuti diperiksanya  Ketua Pemuda Demokrat Indonesia bersantu Herry Susanto dan Manajer Lapnga  Asriansyah Alias Elly diduga ada kejanggalan More »

 

Polisi Bongkar Sindikat Surat Sakit Palsu

Kasubdit Direktorat Tindak Pidana Cyber Crime, Kombes Pol Asep Sabarudin  saat menjelas aksi kejahatan penjualan surat sakit yang berlangsung selama 3 tahun . Akhirnya 3 tersangka berhasil di ringkus.(Vecky Ngelo/Jurnal123)

Kasubdit Direktorat Tindak Pidana Cyber Crime, Kombes Pol Asep Sabarudin saat menjelas aksi kejahatan penjualan surat sakit yang berlangsung selama 3 tahun . Akhirnya 3 tersangka berhasil di ringkus.(Vecky Ngelo/Jurnal123)


JURNAL123, JAKARTA.
Kembali Bareskrim Polri mengungkapkan kasus kejahatan undang-undang Informasi Teknologi Elektronik(ITE) pengunaan informasi-informasi yang tidak tepat yang mengatasnamakan sebuah profesi  dokter yang disebut surat sakit. 

Polisi mengatakan tidak ada dokter atau pihak rumah sakit yang terlibat dalam kasus sindikat surat sakit palsu. Nama-nama dokter yang tertera di lembar surat sakit palsu tersebut dicatut secara asal oleh si pembuat, tersangka MKM.

“Tidak ada keterlibatan dokter atau rumah sakit. Nama dokter-dokternya sembarangan. Misalnya dia lihat di Bogor ada plang nama dokter, dia buat aja gitu,” kata Kasubdit II Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Kombes Asep Syafruddin di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (12/1/2018).

Sementara itu Kanit IV Subdit II Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Kompol Silvester Simamora mengatakan, sindikat ini juga menyediakan surat sakit palsu untuk daerah di luar Jakarta. Pemesan surat sakit palsu sampai ke Papua.

“Tidak hanya di Jakarta dan sekitarnya, tapi yang pesan sampai ke Papua. Mereka sudah siapkan surat sakit palsu misalnya dengan data dokter yang beralamat di kota tertentu,” jelas Silvester kepada detikcom.

“Misalnya banyak yang memesan dari Kota Medan, mereka cetak satu pack surat palsu dengan data dokter di sana. Untuk melihat nama-nama dokter kan mereka bisa googling, atau buka di situs Kemenkes,” sambung Silvester.

Dia mengatakan kasus sindikat surat sakit palsu ini tak sulit diungkap, namun menjadi perhatian dari Bareskrim karena dampaknya luas.

“Memang tingkat kesulitan mengungkapnya rendah. Tapi coba lihat dampaknya. Karena itu kami lakukan proses hukum,” ujar Silvester.

Dalam kasus ini polisi menangkap tiga tersangka yang masing-masing berinisial NDY, MKM dan MJS pada Senin (8/1/2018) di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. MJS berperan memproduksi surat sakit palsu sementara NDY memasarkannya di situs blogspot.

Sementara MJS menjadi reseller MKM dan NDY dengan menjual kembali surat sakit tersebut di akun Instagram. Dalam sehari sindikat ini bisa menjual 50 lembar surat sakit palsu jika permintaan tinggi.

Surat sakit dihargai Rp 25 sampai 50 ribu, tergantung kelengkapan surat sakit yang diminta pemesan. Surat palsu tersebut dikirim pelaku melalui jasa ekspedisi kepada pemesan.

Ditempat yang sama, Kepala Biro hukum Kementerian Kesehatan, Drg Tirtarayati  menegaskan  hal ini bermula dari laporan masyarakat kepada  kementerian Kesehatan dan Kementerian kesehatan untuk menelusuri  , sementara teryata ada dugaan pidana sehingga pada bulan oktober . “Kementerian kesehatan berkirim surat ke Mabes Polri untuk dilakukan penelusuran lebih jauh , ternyata rekan-rekan media kita sudah sama-sama melihat atas penelusuran teman-teman kepolisian.” tandasnya.

Itu sebabnya, Tritarayati menjelaskan ada beberapa hal yang  digali dan dicermati tindakan dugaan pidana ini sangat luas  pertama bisa merusak moral mereka memang masyarakat tidak diedukasi dengan disampaikan malah bekerja lalu dia dibayar selesai.  “Kedua, ini bekaitan dengan profesi kedokteran tenaga kesehatan dan merusak citra dokter .  Ketiga, yang menarik pasti menimbulkan kerugian karena apa dengan tidak masuknya pekerja tadi maka perusahaan akan dirugikan karena produktifitasnya akan menurun ini disampaikan tadi teman-teman kepolisian,” jelasnya

“Himbauan kita semua kepada masyarakat dan supaya masyarakat  lebih fair dan jangan gunakan lagi jasa-jasa palsu seperti ini karena sudah banyak layanan-layanan kesehatan ditingkat kecamatan sendiri juga sudah tersendiri dokter diinstansi dan di Kepolisian sudah cukup banyak datang ke Mabes Polri juga ada layanan Pusdokkes disini bila ingin mendapatkan layanan kesehatan di Pusdokkes. Kedua, himbauan kami bagi masyarakat juga yang menggunakan fasilitas internet mengunkan informasi-informasi yang tidak benar menyesatkan itu adalah perbuatan melawan hukum. Oleh karena bisa dilakukan operasi penegakan hukum bagi mereka,” tambahnya.(VEK)

Kapolri Petakan Daerah Jelang Pilkada

Kapolri, Jenderal Tito Karnavian ditwmui di Mabes Polri, Jumat(12/1/2018) mengatakan Usai Pendaftaran Pascalon, segera dipetahkan potensi kerawanan jelang tahapan Pilkada.( Vecky Ngelo/Jurnal123)

Kapolri, Jenderal Tito Karnavian ditwmui di Mabes Polri, Jumat(12/1/2018) mengatakan Usai Pendaftaran Pascalon, segera dipetahkan potensi kerawanan jelang tahapan Pilkada.( Vecky Ngelo/Jurnal123)


JURNAL123, JAKARTA.
Setelah di lakukan penutupan pendaftaran para pasangan calon beberapa hari yang lalu, untuk menjaga keamanan secara jelas Polri terus menintensifkan dan mulai memetahkan  potensi-potensi kerawanan disetiap derah mempersiapkan kekuatan bersama aparat hukum  dengan beberapa strategi.

Kapolri Jenderal Muhammad Tito Karnavian meminta setiap Kapolda dan Kapolres memetakan potensi konflik di daerahnya masing-masing menyusul pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang akan digelar pada Juni tahun ini.

“Minggu ini saya perintahkan kepada semua jajaran di tingkat Mabes Polri, di tingkat Polda, Polres, buat laporan untuk menjelaskan potensi daerah yang dianggap rawan konflik,” kata Tito di Mabes Polri, Jumat (12/1/2018).

Tito mengatakan potensi konflik antara lain bisa dideteksi dengan adanya mobilisasi massa dan jumlah pasangan calon yang akan bersaing dalam Pilkada.

1. Tiga level kerawanan

Tito mengatakan peta konflik bisa dibagi dalam tiga level, yakni sangat rawan, rawan, dan kurang rawan. “Kurang rawan misal satu paslon, otomatis sudah berkuranglah. Kerawanan konflik relatif kecil sekali,” jelas Tito.

Tito memberi tenggat kepada anak buahnya untuk menyelesaikan peta kerawanan paling lambat hari Minggu ini. Sehingga hari Senin bisa dibuat tabel kerawanan masing-masing daerah.

“Mereka harus kirimkan ke Mabes dan Mabes bisa buat tabel daerah mana yang masuk sangat rawan,” kata Tito.

Baca juga: Jelang Pilkada, Kapolri Pastikan Tak Ada Proses Hukum Bagi Pasangan Calon

2. Jumlah pasukan sesuai tingkat kerawanan

Tito mengatakan jumlah personel pengamanan yang akan dikerahkan saat Pilkada akan disesuaikan dengan tingkat kerawanan masing-masing daerah.

Untuk daerah yang masuk kategori rawan konflik, kata Tito, akan disiapkan pasukan back up. “Pasukan di Polda ada yang standby, baik Polri maupun TNI,” kata Tito.

Selain menyiagakan pasukan, Tito melanjutkan, pihaknya juga akan mengaktifkan cooling system, yaitu pendekatan terhadap tokoh masyarakat, tokoh agama, dan kelompok-kelompok masyarakat untuk menyuarakan Pilkada damai.

“Mereka berkampanye juga untuk mendinginkan suasana,” ujarnya.

3. Anggota yang ikut Pilkada harus mundur

Dalam kesempatan tersebut, Tito juga meminta anak buahnya yang mengikuti Pilkada segera mengundurkan diri sebelum 12 Februari 2018.

“Pengunduran diri sesuai Perkap diajukan bagi mereka yang hendak berkontestasi. Begitu pengunduran diri dilakukan, saya sudah melakukan langkah-langkah untuk menonjobkan,” kata Tito.

Menyinggung Money Politik, Tito menandaskan  tanya detailnya kepada kabareskrim dan saya memerintahkan Kabareskrim  membuat Satgas ini target utamanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) . “Target  utamanya OTT misalnya kalau ada yang bayar ke KPU, bayar ke Panwaslu dan kemudian pejabat-pejabat yang masih menjawab misalnya pegawai negeri tetapi dia melakukan sawer kesana-sini ini akan kita selediki  sumber keuangannya. Satgas ini kan kordinasi sekali lagi kalau sudah terbentuk dan nanti kita akan kumpulkan diberikan arahan juga kita akan undang dari KPK untuk bersama-sama karena KPK kan melakukan pengawasan juga. Ada kriteria penyelenggara Negara yang bisa dilakukan tindakan oleh KPK , ada juga yang tidak.  Nah ini  kita bisa kerjasama ada kan kekosongan-kekosongan ini kita bisa saling isi,” tandasnya. (VEK) 

 

Kenali Gejala Alzheimer Sejak Dini

images(248)

JURNAL123, KESEHATAN.
Gejala Alzheimer dapat diketahui sejak dini dengan memerhatikan beberapa tanda-tandanya.

Gangguan kognitif pada fungsi otak bisa menyebabkan terjadinya demensia yang diikuti dengan Alzheimer sehingga menyebabkan gangguan penurunan daya ingat dan kemampuan mental seseorang. Hilangnya fungsi ingatan ini bisa mengganggu aktivitas sehari-hari. Gangguan ini juga bukan bagian normal dari proses penuaan manusia. Itulah sebabnya, Anda harus mewaspadai hal ini sejak dini. Sayangnya, hingga saat ini dunia medis belum mampu mencegahnya dengan obat. Namun, Alzheimer bisa dicegah dengan mengenali gejala umumnya, seperti:

1. Gangguan daya ingat
Sering lupa kejadian yang baru saja terjadi seperti lupa janji atau menanyakan hal yang sama berulang kali dalam waktu yang berdekatan merupakan gejala umum Alzheimer.

2. Sulit fokus
Alzheimer bisa menurunkan kualitas hidup. Indikasinya bisa dilihat dari aktivitas sehari-hari seperti tidak fokus saat memasak, saat mengoperasikan telpon genggam, bahkan bekerja dengan waktu yang lebih lama dari biasanya.

3. Sulit melakukan kegiatan yang familiar
Penderita Alzheimer seringkali bingung dan sulit untuk merencanakan atau menyelesaikan aktivitas atau tugas sehari-hari.

4. Disorientasi
Gejala lainnya yang perlu diperhatikan adalah saat penderita Alzheimer bingung tentang hal yang paling sederhana dari kehidupan mereka. Misalnya bingung dimana mereka berada atau bahkan tidak tahu jalan pulang.

5. Kesulitan memahami visuospasial atau kemampuan untuk menempatkan sebuah benda
Penderita Alzheimer mulai terlihat sulit untuk membaca, mengukur jarak, menentukan jarak, membedakan warna, dan tidak tepat menuangkan air pada gelas sehingga air menjadi tumpah.

6. Gangguan komunikasi
Umumnya, penderita Alzhimer juga akan mulai mengalami gangguan bahasa, seperti sulit berbicara, mencari kata yang tepat dan tiba-tiba berhenti di tengah perbincangan dengan orang di sekitarnya.

7. Menaruh barang tidak pada tempatnya
Biasanya penderita Alzheimer juga akan memiliki daya ingat yang mulai berkurang. Ia bahkan akan sangat mudah lupa meletakkan barang, hingga memiliki sifat yang mudah curiga.

8. Salah membuat keputusan
Hal ini bisa dilihat saat penderita Alzheimer menggunakan kaos kaki yang berbeda, dan tidak bisa menghitung uang atau sesuatu dengan baik.

9. Menarik diri dari pergaulan
Situasi sulit akibat fungsi kognitif otak yang berkurang membuat penderita Alzheimer menarik diri dari pergaulan atau lingkungan sekitar. Ia akan tampak seperti tidak memiliki aktivitas atau hobi yang bisa dinikmati bersama teman-temannya atau lingkungan sekitar.

10. Perubahan perilaku dan kehidupan
Penderita Alzheimer mulai mengalami perubahan emosi yang drastis, mudah binggung dan depresi serta mudah putus asa terhadap setiap aktivitas yang berjalan tidak baik.

Sebaiknya Anda peka terhadap tanda-tanda di atas bila terjadi pada orang di sekitar Anda. Lakukan segera pencegahan dengan berkonsultasi pada dokter, agar kualitas hidup Anda maupun keluarga Anda tidak menurun.(BES)

Mantan Pengacara Setya Novanto Ditangkap KPK

Mantan Pengacara Setya Novanto, Frederich Yunadi Saat Dibawa ke KPK Sabtu Dini Hari (13/1/2018) Tadi

Mantan Pengacara Setya Novanto, Frederich Yunadi Saat Dibawa ke KPK Sabtu Dini Hari (13/1/2018) Tadi


JURNAL123, JAKARTA.
Tim penyidik KPK langsung menangkap pengacara Fredrich Yunadi, pada Jumat (12/1/2018) malam.

Ia sempat mangkir dari panggilan sebagai tersangka. Fredrich merupakan tersangka kasus menghalangi-halangi atau merintangi penanganan (obstruction of justice) kasus e-KTP Setya Novanto.

Tim penyidik dan pimpinan KPK langsung memutuskan untuk mencari dan menangkap Fredrich karena sebagai tersangka dianggap tidak kooperatif dan menghambat proses penyidikan.

Demikian disampaikan juru bicara KPK, Febri Diansyah, kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (13/1/2018) dini hari.

“Jadi, (kemarin) tadi kami sudah tunggu kan. Sejak kemarin (lusa) kami sudah sampaikan, kami imbau FY (Frederich Yunadi) untuk datang pada proses pemeriksaan hari Jumat ini. Jadi, kami sudah tunggu selama hari jam kerja, tetapi yang bersangkutan tidak datang. Kemudian kami bicarakan. Setelah diskusi, diputuskan tim melakukan proses pencarian,” ujar Febri.

Selain itu, tim penyidik menangkap Fredrich karena telah meyakini dugaan pidana yang dilakukan oleh pengacara tersebut.

“Saat penangkapan, kami sudah membawa Sprinkap, Surat Perintah Penangkapan. Ketika penangkapan dilakukan, berarti tim penyidik sudah meyakini yang bersamgkutan diduga keras melakukan tindak pidana dugaan obstruction of justice, perbuatan menghalang-halangi dalam penanganan kasus e-KTP tersangka SN,” jelasnya.

Febri menegaskan, penangkapan terhadap Fredrich pasca-mangkir dari panggilan pertama ini adalah berdasarkan pertimbangan objektif dan subjektif dari tim penyidik. Juga demikian jika tim penyidik akan melakukan penahanan terhadap Fredrich.

Diberitakan, tim penyidik KPK menangkap Fredrich Yunadi di sebuah rumah di Jakarta Selatan usai dia cek kesehatan di RS Medistra, pada Jumat (12/1/2018) malam.

Penangkapan dilakukan setelah Fredrich tidak memenuhi panggilan pertama sebagai tersangka. Sebelumnya, dia juga mangkir saat perkara masih tahap penyelidikan.

Dia bersama dokter RS Medika Permata Hijau Bimanesh Sutarjo sedianya hendak diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan menghalangi dan merintangi penyidikan kasus e-KTP dengan tersangka Setya Novanto.

Namun, hanya Bimanesh yang memenuhi panggilan. Pada Jumat pukul 22.43 WIB tadi, KPK resmi menahan Bimanesh.

Pihak pengacara Fredrich sebelumnya meminta penundaan pemeriksaan kepada KPK. Alasannya karena mereka sedang mengajukan sidang kode etik profesi atas Fredrich.

Sebelumnya diberitakan, KPK mengungkapkan adanya dugaan persekongkolan antara Bimanesh dengan mantan pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi.

Dalam kasus ini, Fredrich dan Bimanesh sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Kasus ini bermula saat Novanto berkali-kali mangkir dari panggilan KPK, baik sebagai saksi maupun tersangka.

Pada 15 November 2017 malam, tim KPK mendatangi rumah Novanto di Jalan Wijaya, Kebayoran Baru untuk melakukan penangkapan. Namun, tim tidak menemukan Novanto.

Pada 16 November 2017, KPK memasukkan Novanto dalam daftar pencarian orang (DPO).

Novanto kemudian muncul dalam wawancara via telepon di sebuah televisi swasta dan mengaku akan datang ke KPK.

Tak berselang lama, Novanto mengalami kecelakaan dan dibawa ke RS Medika Permata Hijau.

Menurut KPK, Novanto langsung masuk ke ruang rawat inap kelas VIP dan bukan ke unit gawat darurat.

Sebelum kecelakaan, Yunadi diduga sudah datang lebih dahulu untuk berkoordinasi dengan pihak rumah sakit. Salah satu dokter di RS tersebut juga mengaku ditelepon seseorang yang diduga pengacara Novanto yang bermaksud perlu menyewa satu lantai RS.

Padahal, saat itu belum diketahui Novanto akan dirawat karena sakit apa.(TRI/BER)

Pemerintahan Gubernur Anies Ungkap Pemilik Mobil Mewah Menunggak Pajak

Gubernur DKI Anies Baswedan Menunjukan Gambar Mobil Mewah Yang Menunggak Pajak

Gubernur DKI Anies Baswedan Menunjukan Gambar Mobil Mewah Yang Menunggak Pajak


JURNAL123, JAKARTA.
Temuan pemprov DKI terhadap para penunggak pajak kendaraan bermotor sangat mengejutkan. Pasalnya para penunggak tersebut para pemilik mobil mewah.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan ada 744 mobil mewah dan sepeda motor wah dengan harga jual di atas Rp 1 miliar yang belum membayar pajak kendaraan bermotor hingga Desember 2017.

“Itu kendaraan di atas Rp 1 miliar itu kendaraan yang amat mewah. Dari sisi kemampuan ekonomi amat tinggi, jadi tidak ada kesulitan untuk menunaikan pajak,” kata Anies Baswedan di Balai Kota DKI, Jumat, 12 Januari 2018.

Dari 744 daftar mobil mewah yang menunggak, Anies menyebut mobil merek Lamborghini tipe Aventador LP720-4 AT memiliki nilai jual paling mahal, yaitu sebesar Rp 9,6 miliar. Di urutan kedua, mobil merek Rolls Royce tipe Phantom seharga Rp 6,9 miliar. Mobil merek Ferrari tipe 599 GTB Fiorano F1 juga menjadi salah satu kendaraan paling mahal dengan harga jual Rp 6,6 miliar.

Adapun merek mobil mewah yang paling banyak menunggak adalah Mercedes Benz sebanyak 210 unit, Porsche 146 unit, Toyota 82 unit, Landrover 62 unit, BMW 61 unit, Lexus 39 unit, Ferrari 24 unit, Lamborghini 23 unit, Rolls Royce 14 unit, Hummer 12 unit, Jaguar 11 unit, Bentley 10 unit, Audi 9 unit, Nissan 9 unit, Cadillac 8 unit, Aston Martin 7 unit, Maserati 5 unit, Ford 4 unit, sepeda motor Harley Davidson 2 unit, Jeep 2 unit, MAN 1 unit, Morgan 1 unit, Xuzhou 1 unit, dan Zele 1 unit.

Secara keseluruhan, total pajak mobil mewah pribadi yang belum daftar ulang sebesar Rp 26,1 miliar. Menurut Anies, nilai tersebut tersebut merupakan sumber pembiayaan program-program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan.

Anies mengaku miris melihat daftar kendaraan mewah di Jakarta, tetapi malah menunggak pajak. Padahal, ia meyakini orang yang memiliki kendaraan seharga Rp 6 miliar, bukan perkara sulit untuk membayar pajak.

Rencananya, Anies Baswedan akan memajang daftar mobil mewah tersebut bersama dengan plat nomor polisinya. Ia berharap, melalui pengumuman tersebut, para wajib pajak segera menunaikan kewajibannya. “Mudah-mudahan dengan ini diumumkan, ada rasa tanggung jawab yang lebih besar bisa segera tuntas,” ujarnya.(TEM)

Inilah Pasangan Cagub-Cawagub Yang Mendaftar di 17 Provinsi

Ilustrasi logo Pilkada Serentak

Ilustrasi logo Pilkada Serentak


JURNAL123, JAKARTA.
Pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah di Pilkada serentak resmi ditutup. Total ada 58 pasangan cagub-cawagub yang telah mendaftarkan diri ke KPU di 17 provinsi.

Dikutip dari situs KPU, Kamis (11/1/2018), total ada 116 cagub-cawagub yang berkasnya telah diterima. Pendaftaran cagub-cawagub itu dibuka pada 8-10 Januari 2018. 

Ada sejumlah tahapan yang harus dilalui tiap paslon sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pilkada. Di antaranya pengecekan kelengkapan berkas, pemeriksaan kesehatan, hingga perbaikan syarat pencalonan.

Pengumuman perbaikan dokumen syarat pencalonan di situ KPU 20-26 Januari 2018. Kemudian pengumuman penetapan pasangan calon di Pilkada digelar 12 Februari 2018. 

Berikut cagub/cawagub untuk Pilkada Serentak 2018 yang telah mendaftarkan diri:

Jawa Barat
– Sudrajat-Ahmad Syaikhu (PKS, PAN, Gerindra)
– Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi (Partai Demokrat dan Golkar)
– Tubagus Hasanuddin-Anton Charliyan (PDIP)
– Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum (NasDem, PPP, Hanura, PKB)

Jawa Tengah
– Sudirman Said-Ida Fauziyah (PKB, PKS, PAN, Gerindra)
– Ganjar Pranowo-Taj Yasin (PDIP, PPP, NasDem, dan Demokrat)

Jawa Timur
– Khofifah Indar Parawansa Emil Dardak (Golkar, NasDem, dan Partai Demokrat). 
– Saifullah Yusuf (Gus Ipul) berpasangan dengan Puti Guntur Soekarno (PDIP, PKB, PKS, Gerindra).

Sulawesi Selatan
– Nurdin Halid-Qahhar Mudzakkar (PKB, PKPI, Hanura, NasDem, Golkar)
– Nurdin Abdullah-Sudirman Sulaiman (PAN, PKS, PDIP).
– Ichsan Yasin Limpo-Andi Mudzakkar (calon independen, yang didukung Partai Demokrat).
– Agus Arifin Nu’mang-Mayjen TNI (Purn) Tanribali Lamo (PPP, Gerindra, PBB).

Sulawesi Tenggara
– Asrun-Hugua (PDIP). 
– Rusda-Sjafei (PPP, PKB, dan Demokrat).
– Ali Mazi-Lukman Abunawas (NasDem, Golkar).

Bali
– Wayan Koster-Tjokorda Oka Artha Ardhana Sikawati (PDIP).
– Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra-I Ketut Sudikerta (Demokrat, Gerindra, PAN,dan PPP).

Sumatera Utara
– Letjen Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah (PKS, PAN, Hanura, Gerindra, NasDem, dan Golkar).
– Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus (PDIP, dan PPP). 
– JR Saragih-Ance Selian (Demokrat, PKB, PKPI).

Sumatera Selatan
– Herman Deru-Mawardi Yahya (PAN, NasDem, Hanura).
– Ishak Mekki-Yudha Pratomo Mahyuddin (PD, PPP, PBB).
– Dodi Reza Alex Noerdin-Giri Ramanda Kiemas (Golkar, PDIP, PKB).
– Saifudin Aswari Riva’i-Irwansyah (PKS, dan Gerindra).

Riau
– Syamsuar-Brigjen TNI Edy Nasution (NasDem-PKS-PAN). 
– Lukman Edy-Hardianto (PKB dan Gerindra).
– Firdaus-Rusli Effendi (Demokrat dan PPP).
– Arsyaduliandi ‘Andi’ Rachman-Suyatno (Golkar, PDIP, dan Hanura). 

Lampung
– Herman Hasanusi-Sutono (PDIP). 
– Muhammad Ridho Ficardo-Helmi Hasan (Demokrat, Gerindra, dan PPP). 
– Mustafa-Ahmad Jazuli (Hanura, PKS, dan NasDem).
-Arinal Djunaidi-Chusnia Chalim (PAN, PKB, Golkar). 

Maluku
– Irjen Murad Ismail-Barnabas Orno (PDIP, PKB, dan NasDem). 
– Said Assagaf-Anderias Rentanubu (Demokrat, Golkar, dan PKS).
– Herman Adrian Koedoboen-Abdullah Vanath (independen)

Maluku Utara
– Ahmad Hidayat Mus-Rivai Umar (PPP-Golkar). 
– Burhan Abdurahman-Ishak Jamaluddin (NasDem, Demokrat, PKB, Hanura, PKPI dan PBB). 
– Muhammad Kasuba-Madjid Husen (Gerindra, PAN, PKS)
– KH Abdul Gani Kasuba-M Al Yasin Ali (PKPI, PDIP). 

Papua
– Lukas Enembe-Klemen Timal (Demokrat, Golkar, NasDem, Hanura, PAN, PKB, PKS, PKP, PPP, dan PBB). 
– John Wempi Wetipo-Habel Melkias Suwae (PDIP, dan Gerindra).
– Ones Pahabol-Petrus Yoram Mambai (PKPI).

NTT
– Benny K Harman-Benny Alexander Litelnoni (Demokrat, PKS, PAN, dan Gerindra). 
– Esthon Leyloh Foenay dan Christian Rotok (Gerindra, dan PAN).
– Marianus Sae dan Emilia Nomleni (PDIP dan PKB). 
– Viktor Bungtilu Laiskodat-Yoseph Nae Soi (NasDem, Golkar, dan Hanura). 

NTB
– Zulkieflimansyah-Sitti Rohmi (Demokrat, dan PKS). 
– Tuan Guru Haji Ahyar Abduh-Mori Hanafi (PDIP, Gerindra, PAN, PPP, Hanura, dan PBB).
– Moch Ali Bin Dachlan-TGH Lalu Gede Muhamad Ali Wirasakti Amir Murni (independen)
– Moh Suhaili Fadil Thohir-Muh Amin (PKB, NasDem, Golkar)

Kalimantan Timur
– Rusmadi Wongso-Irjen Safaruddin (PDIP, dan Hanura). 
– Syaharie Ja’ang dan Awang Ferdian (PKB, PPP, Demokrat). 
– Andi Sofyan-Nusyirwan Ismail (Golkar dan NasDem). 
– Isran Noor-Hadi Mulyadi (Gerindra, PKS, dan PAN).

Kalimantan Barat
– Karolin Margret Natassa-Suryadman Gidot (PDIP, PKPI, dan Demokrat). 
– Sutarmidji-Ria Norsan(Golkar, PKB, NasDem, PKS, dan Hanura).
– Kartius-Pensong (independen). 
– Milton Crosby dan Boyman Harun (Gerindra dan PAN).

(DET)

Menyehatkan Masyarakat, RS Siloam Buka Cabang ke-32

 Rumah Sakit Siloam Ke-32 Diresmikan di Lubuklinggau CEO Lippo Group James Riady (kedua kiri), Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin (ketiga kiri), dan Presiden Lippo Gorup Theo Sambuaga (kanan) bersama pejabat lainnya meresmikan Rumah Sakit Siloam di Lubuklinggau, Sumatera Selatan, Kamis 11 Januari 2018.(Foto Berita Satu)


Rumah Sakit Siloam Ke-32 Diresmikan di Lubuklinggau
CEO Lippo Group James Riady (kedua kiri), Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin (ketiga kiri), dan Presiden Lippo Gorup Theo Sambuaga (kanan) bersama pejabat lainnya meresmikan Rumah Sakit Siloam di Lubuklinggau, Sumatera Selatan, Kamis 11 Januari 2018.(Foto Berita Satu)

JURNAL123, LUBUKLINGGAU.
Dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat di Indonesia
PT Siloam International Hospitals Tbk (Siloam) memperluas jangkauan untuk melayani lebih banyak pasien di wilayah barat Indonesia. Hari ini, Kamis (11/1), Siloam secara resmi membuka Siloam Hospitals Silampari di Lubuklinggau, Sumatera Selatan (Sumsel).

Peresmian dihadiri CEO Lippo Group James Riady, Gubernur Sumsel Alex Noerdin, Presiden Lippo Group Theo Sambuaga, serta tokoh dan masyarakat setempat.

Siloam Silampari merupakan Rumah Sakit Siloam ke-5 di Pulau Sumatera dan ke-2 di Provinsi Sumsel. Selain Lubuklinggau, Siloam hadir di empat kota lain di Pulau Sumatera, yakni Medan, Jambi, Bangka, dan Palembang.

Siloam Silampari berlokasi di tengah Kota Lubuklinggau, terintegrasi dengan Lippo Mall dan Sekolah Dian Harapan. Letak Kota Lubuklinggau strategis di tengah jalur lintas tengah Sumatera yang menghubungkan tiga kota besar di Sumsel, yakni Bengkulu sekitar 130 km ke barat, Jambi kurang lebih 300 km ke utara, dan Palembang 300 km ke timur. Kota ini dikenal dengan air terjunnya, Temam, yang memiliki bentuk memanjang menyerupai tirai raksasa, seperti air terjun Niagara di Amerika Utara.

Dalam sambutannya James Riady menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada gubernur Sumsel dan pemerintah daerah setempat yang mendorong Siloam Group untuk berkontribusi dalam sektor layanan kesehatan. Menurut James, dipilihnya Kota Lubuklinggau dibanding kota besar lainnya, karena panggilan untuk memudahkan akses layanan kesehatan yang lebih berkualitas kepada masyarakat.

“Banyak sektor yang kami kembangkan, tetapi tidak ada kegiatan yang membawa sukacita mendalam daripada membuka rumah sakit dan sekolah di daerah-daerah yang masih tertinggal dari kota lainnya,” kata James.

Pembangunan Siloam Silampari tidak semata untuk kegiatan ekonomi, tetapi merupakan komitmen Siloam untuk mendekatkan akses layanan kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkan. James berharap kehadiran Siloam Silampari membawa manfaat bagi masyarakat Lubuklinggau dan sekitarnya.

Siloam, lanjut James, selalu mengusung empat pilar utama, di antaranya menyangkut layanan emergensi. Unit gawat darurat (UGD) didesain dan dimanfaatkan secara efektif untuk menstabilkan pasien serangan jantung, stroke, dan kecelakaan.

“Sejak awal, saya minta supaya budaya responsif menstabilkan pasien ini bisa dibawa sampai ke Lubuklingga. Karena saya mendengar selama ini kondisi emergensi, seperti jantung dan stroke, selalu dibawa ke Palembang, Jakarta, atau Singapura,” katanya.

James menambahkan jaringan Siloam telah tersebar di Indonesia sampai ke luar negeri. Di Singapura, ada 100 klinik Siloam yang melayani 1,4 juta penduduk, empat RS Siloam di Myanmar, 12 di Jepang, serta di Tiongkok, Vietnam, dan Amerika.

Sementara itu, Alex Noerdin menagatakan peresmian Siloam sebagai rumah sakit berstandar internasional akan mengangkat Lubuklinggau menjadi kota berkelas atas.

Pada kesempatan itu, Alex juga menyinggung pembangunan Siloam Sriwijaya di Palembang yang sempat menimbulkan pro dan kontra. Namun, pada akhirnya masyarakat menyadari bahwa kehadiran Siloam di daerah ini telah memenuhi kebutuhan masyarakat setempat.

“Sudah saatnya kita punya rumah sakit yang berstandar internasional. Saya yakin bukan hanya Lubuklinggau yang membutuhkan Siloam, tetapi juga daerah lain di sekitarnya,” kata Alex.

Direktur Siloam Silampari dokter Mgs Johan T Saleh mengatakan Siloam Silampari siap melayani 216.000 orang yang tinggal di Kota Lubuklinggau dan lebih dari 3 juta orang di kabupaten sekitar. Dibangun di atas lahan seluas 21.036 meter persegi dan bangunan 8.250 meter persegi, Siloam Silampari siap mengoperasikan 155 tempat tidur dari total kapasitas 175 tempat tidur. Dalam waktu dekat, Siloam Silampari juga akan melayani pasien BPJS Kesehatan.

Siloam Silampari didukung 139 tenaga kesehatan, terdiri dari 21 dokter spesialis, 8 dokter umum, 52 orang bidan dan perawat serta tenaga profesional lainnya. Seperti Siloam lainnya, Siloam Salampari dilengkapi teknologi kedokteran canggih, seperti CT Scan 64 slices, radiologi, laboratorium dengan peralatan pendukungnya.

“Dengan tersedianya CT-Scan 64 slices yang merupakan satu-satunya di Lubuklinggau, kami menyediakan alat diagnosis terbaik yang memungkinkan para dokter untuk menganalisis pasien dengan lebih akurat. Kami menjadikan perawatan kesehatan modern terjangkau dan mudah diakses oleh masyarakat dan itu merupakan dasar rencana ekspansi kami,” kata Presiden Direktur Siloam, Ketut Budi Wijaya.

Siloam adalah salah satu anak perusahaan PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR). Siloam mengelola 32 rumah sakit di 23 kota di seluruh Indonesia. Siloam telah melayani lebih dari 2 juta kunjungan dan admisi serta melakukan lebih dari 41.000 operasi per tahun. Kapasitas tempat tidur seluruhnya mencapai 6.300 yang didukung sekitar 2.700 spesialis dan dokter umum serta lebih dari 9.600 perawat dan staf pendukung.

Sumber: Suara Pembaruan

JURNAL123, LUBUKLINGGAU.
Dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat di Indonesia PT Siloam International Hospitals Tbk (Siloam) memperluas jangkauan untuk melayani lebih banyak pasien di wilayah barat Indonesia. Hari ini, Kamis (11/1), Siloam secara resmi membuka Siloam Hospitals Silampari di Lubuklinggau, Sumatera Selatan (Sumsel).

Peresmian dihadiri CEO Lippo Group James Riady, Gubernur Sumsel Alex Noerdin, Presiden Lippo Group Theo Sambuaga, serta tokoh dan masyarakat setempat.

Siloam Silampari merupakan Rumah Sakit Siloam ke-5 di Pulau Sumatera dan ke-2 di Provinsi Sumsel. Selain Lubuklinggau, Siloam hadir di empat kota lain di Pulau Sumatera, yakni Medan, Jambi, Bangka, dan Palembang.

Siloam Silampari berlokasi di tengah Kota Lubuklinggau, terintegrasi dengan Lippo Mall dan Sekolah Dian Harapan. Letak Kota Lubuklinggau strategis di tengah jalur lintas tengah Sumatera yang menghubungkan tiga kota besar di Sumsel, yakni Bengkulu sekitar 130 km ke barat, Jambi kurang lebih 300 km ke utara, dan Palembang 300 km ke timur. Kota ini dikenal dengan air terjunnya, Temam, yang memiliki bentuk memanjang menyerupai tirai raksasa, seperti air terjun Niagara di Amerika Utara.

Dalam sambutannya James Riady menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada gubernur Sumsel dan pemerintah daerah setempat yang mendorong Siloam Group untuk berkontribusi dalam sektor layanan kesehatan. Menurut James, dipilihnya Kota Lubuklinggau dibanding kota besar lainnya, karena panggilan untuk memudahkan akses layanan kesehatan yang lebih berkualitas kepada masyarakat.

“Banyak sektor yang kami kembangkan, tetapi tidak ada kegiatan yang membawa sukacita mendalam daripada membuka rumah sakit dan sekolah di daerah-daerah yang masih tertinggal dari kota lainnya,” kata James.

Pembangunan Siloam Silampari tidak semata untuk kegiatan ekonomi, tetapi merupakan komitmen Siloam untuk mendekatkan akses layanan kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkan. James berharap kehadiran Siloam Silampari membawa manfaat bagi masyarakat Lubuklinggau dan sekitarnya.

Siloam, lanjut James, selalu mengusung empat pilar utama, di antaranya menyangkut layanan emergensi. Unit gawat darurat (UGD) didesain dan dimanfaatkan secara efektif untuk menstabilkan pasien serangan jantung, stroke, dan kecelakaan.

“Sejak awal, saya minta supaya budaya responsif menstabilkan pasien ini bisa dibawa sampai ke Lubuklingga. Karena saya mendengar selama ini kondisi emergensi, seperti jantung dan stroke, selalu dibawa ke Palembang, Jakarta, atau Singapura,” katanya.

James menambahkan jaringan Siloam telah tersebar di Indonesia sampai ke luar negeri. Di Singapura, ada 100 klinik Siloam yang melayani 1,4 juta penduduk, empat RS Siloam di Myanmar, 12 di Jepang, serta di Tiongkok, Vietnam, dan Amerika.

Sementara itu, Alex Noerdin menagatakan peresmian Siloam sebagai rumah sakit berstandar internasional akan mengangkat Lubuklinggau menjadi kota berkelas atas.

Pada kesempatan itu, Alex juga menyinggung pembangunan Siloam Sriwijaya di Palembang yang sempat menimbulkan pro dan kontra. Namun, pada akhirnya masyarakat menyadari bahwa kehadiran Siloam di daerah ini telah memenuhi kebutuhan masyarakat setempat.

“Sudah saatnya kita punya rumah sakit yang berstandar internasional. Saya yakin bukan hanya Lubuklinggau yang membutuhkan Siloam, tetapi juga daerah lain di sekitarnya,” kata Alex.

Direktur Siloam Silampari dokter Mgs Johan T Saleh mengatakan Siloam Silampari siap melayani 216.000 orang yang tinggal di Kota Lubuklinggau dan lebih dari 3 juta orang di kabupaten sekitar. Dibangun di atas lahan seluas 21.036 meter persegi dan bangunan 8.250 meter persegi, Siloam Silampari siap mengoperasikan 155 tempat tidur dari total kapasitas 175 tempat tidur. Dalam waktu dekat, Siloam Silampari juga akan melayani pasien BPJS Kesehatan.

Siloam Silampari didukung 139 tenaga kesehatan, terdiri dari 21 dokter spesialis, 8 dokter umum, 52 orang bidan dan perawat serta tenaga profesional lainnya. Seperti Siloam lainnya, Siloam Salampari dilengkapi teknologi kedokteran canggih, seperti CT Scan 64 slices, radiologi, laboratorium dengan peralatan pendukungnya.

“Dengan tersedianya CT-Scan 64 slices yang merupakan satu-satunya di Lubuklinggau, kami menyediakan alat diagnosis terbaik yang memungkinkan para dokter untuk menganalisis pasien dengan lebih akurat. Kami menjadikan perawatan kesehatan modern terjangkau dan mudah diakses oleh masyarakat dan itu merupakan dasar rencana ekspansi kami,” kata Presiden Direktur Siloam, Ketut Budi Wijaya.

Siloam adalah salah satu anak perusahaan PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR). Siloam mengelola 32 rumah sakit di 23 kota di seluruh Indonesia. Siloam telah melayani lebih dari 2 juta kunjungan dan admisi serta melakukan lebih dari 41.000 operasi per tahun. Kapasitas tempat tidur seluruhnya mencapai 6.300 yang didukung sekitar 2.700 spesialis dan dokter umum serta lebih dari 9.600 perawat dan staf pendukung.

Sumber: Suara Pembaruan

Paska Ditetapkan Tersangka Pengacara dan Dokter Setya Novanto, KPK Teruskan Pemeriksaan

Pengacara Frederich Yunadi dan Dokter Bimanesh Sutardjo

Pengacara Frederich Yunadi dan Dokter Bimanesh Sutardjo


JURNAL123, JAKARTA.
Michael Chia Cahaya, Dokter Umum Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Kamis (11/1/2018) memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Fredrich Yunadi (FY) di kasus dugaan dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara e-KTP untuk tersangka Setya Novanto‎.

“‎Saat ini saksi masih diperiksa, pemeriksaan berjalan lancar. Secara umum kami melihat dalam kasus ini bagaimana kronologis peristiwanya, yang kedua tentu kami gali juga misalnya ketika seseorang mengalami kecelakaan kalau benar itu kecelakaan apakah tepat langsung dibawa ke ruang vip, tidak di IGD,” papar Juru Bicara KPK, Febri Diansyah.

Hal tersebut dikonfirmasi ke saksi karena ‎dari fakta yang ditemukan penyidik, diduga setelah peristiwa yang disebut kecelakaan itu terjadi Setya Novanto tidak dibawa dulu atau tidak dilakukan tindakan medis di IGD. Melainkan langsung dibawa ke ruang rawat inap VIP.

“Apakah itu tepat tentu kami perlu juga melakukan kroscek dan pendalaman temasuk juga soal peristiwanya,” kata Febri.

Diketahui saat kasus masih dalam penyelidikan, ada sekitar 35 saksi dan ahli yang diperiksa hingga akhirnya kasus dinaikkan ke tahap penyidikan dan ditetapkan dua tersangka, Fredrich Yunadi (FY) dan Dokter Bimanesh Sutardjo (BST).‎

Kedua tersangka diduga memanipulasi data medis agar Setya Novanto lolos dari pemeriksaan KPK.

Bahkan Fredrich juga disebut memesan satu lantai kamar VIP di RS Medika Permata Hijau sebelum Setya Novanto kecelakaan.

Alhasil mereka dijerat dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(TRI)

Pengacara Setya Novanto : Ada Aktor Besar Dibalik Korupsi e-KTP

Setya Novanto Saat Mengikuti Sidang Tipikor Kasus e-KTP

Setya Novanto Saat Mengikuti Sidang Tipikor Kasus e-KTP


JURNAL123, JAKARTA.
Tim penasihat hukum Setya Novanto alias Setnov yakin ada aktor yang lebih besar dari kliennya dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Hal tersebut menjadi salah satu alasan Novanto mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC).

“Ya (ada) nama besar. Saya tidak tahu yang dimaksud punya status sosial atau pengaruh tertentu, kita lihat saja nanti,” ujar penasihat hukum Setnov, Firman Wijaya di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (11/1/2018).

Firman yakin proses persidangan akan mengungkap pemeran utama dalam proyek senilai Rp 5,9 triliun. Apalagi jika permintaan Setnov menjadi JC dikabulkan.

Firman menegaskan peran Novanto tidak menentukan dalam bancakan e-KTP. Sebab, penganggaran, perencanaaannya proyek itu sudah dirancang jauh hari.

“Dan itu ada lembaganya, ada instansinya. Kita lihat siapa inisiator proyek e-KTP ini,” kata dia.

Karena itu, meski Novanto disebut salah satu aktor utama dalam proyek yang dibancak senilai Rp 2,3 triliun ini, Firman tetap berkeyakinan ada pihak lain yang jauh lebih besar perannya.

“Jadi apa yang disebut dengan berpengaruh sebenarnya pada proses penganggaran. Siapa inisiator penganggaran, ini penting, di mana proyek ini diusulkan,” kata dia berteka-teki.

Penasihat Hukum Setya Novanto (Setnov) Firman Wijaya punya kekhawatiran bila kliennya menjadi justice collaborator (JC). Terdakwa kasus dugaan korupsi proyek e-KTP itu sudah mengajukan diri menjadi JC kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Pilihan menjadi JC bukan pilihan mudah. Karena bisa menjadi sasaran tembak dan bulan-bulanan,” ujar Firman di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (11/1/2018).

Ia sudah mengingatkan Novanto kemungkinan terburuk itu. Firman mengaku tengah mempersiapkan segala sesuatunya agar tak terjadi hal yang tak diinginkan terjadi pada kliennya.

“Nah ini yang kami minta, protection cooperating person itu penting dirumuskan secara jelas. Apa model perlindungan yang bisa diberikan kepada Pak Nov kalau beliau jadi JC. Itu yang utama,” kata dia.(LIP)

MK Tegaskan Ambang Batas Capres Tetap 20 %

Gedung Mahkamah Konstitusi

Gedung Mahkamah Konstitusi


JURNAL123, JAKARTA.
Jelang pemilu 2019 suasana politik di Tanah Air semakin memanas. Suasana hangat juga terjadi di lembaga konstitusi.

Sejumlah partai, warga hingga perkumpulan advokat menggugat ambang batas capres ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hasilnya? Gugatan keroyokan tersebut belum ada 1 pun yang dikabulkan MK.

Salah satu gugatan yang ditolak adalah gugatan Bang Haji Rhoma Irama selaku Ketum Partai Idaman. Harapan Bang Haji untuk membatalkan ambang batas capres itu tak dikabulkan MK.

“Permohonan pemohon pasal 222 tidak beralasan menurut hukum,” ujar Ketua MK Arief Hidayat, dalam sidang putusan di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Kamis (11/1/2018).

Setelah Bang Haji Rhoma, Gugatan Ketum PSI, Grace Natalie, soal ambang batas capres juga ditolak.

Namun, Grace dan Bang Haji Rhoma tetap mendapat angin segar dari MK. Gugatan mereka tentang verifikasi parpol pemilu dikabulkan MK. Sehingga, MK memutus mengabulkan sebagaian untuk gugatan Bang Haji dan Grace Natalie.

Beda nasib dengan gugatan Ketua Dewan Pembina ACTA, Habiburokhman. Gugatan pengacara ACTA itu tidak diterima oleh MK karena objek gugatan tidak jelas.

Dengan tidak adanya gugatan yang dikabulkan MK maka pasal 222 UU No 7/2017 tentang Pemilu tetap berlaku. Aturan presidential threshold sebesar 20% masih berlaku.

Parpol Pemilu 2014 Harus Diverifikasi Kembali.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi dalam Pasal 173 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Uji materi ini diajukan Partai Idaman dan Partai Solidaritas Indonesia yang terregistrasi dengan nomor 53/PUU-XV/2017.

“Mengabulkan permohonan untuk sebagian,” kata Ketua MK Arief Hidayat membacakan putusan di Gedung MK, Jakarta, Selasa (11/1/2018).

Pasal 173 ayat (1) berbunyi, “Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verilikasi oleh KPU”.

Sementara, Pasal 173 ayat (3) berbunyi, “Partai politik yang telah lulus verilikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu”.

Awalnya, dengan ketentuan dua pasal ini, maka partai politik yang telah lolos verifikasi Pemilu 2014 tidak diverifikasi ulang dan langsung ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2019.

Namun, dengan putusan MK ini, maka ketentuan tersebut diubah.

Parpol yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2014 tetap harus menjalani verifikasi faktual untuk lolos sebagai peserta Pemilu 2019.

“Menyatakan frasa ‘telah ditetapkan’ dalam Pasal 173 ayat (1) bertentangan dengan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” ujar Arief.

“Menyatakan Pasal 173 ayat (3) bertentangan dengan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” tambah dia.

Dalam pertimbangannya, MK menilai tidak adil apabila parpol peserta pemilu 2014 tak harus melalui verifikasi faktual.

Sebab, terjadi perubahan jumlah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dari tahun 2014 lalu hingga saat ini.

Padahal, syarat untuk lolos menjadi peserta pemilu mensyaratkan parpol memiliki kepengurusan di seluruh provinsi, 75 persen jumlah kabupaten/kota, dan 50 persen jumlah kecamatan.

Parpol juga harus mempunyai kantor tetap di untuk kepengurusan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota.

Selain Partai Idaman, ada sejumlah pihak lain yang juga mengajukan uji materi pasal 173 UU Pemilu. Diantaranya adalah Partai Solidaritas Indonesia dengan nomor 60/PUU-XV/2017, Partai Perindo dengan nomor 62/PUU-XV/2017.(DEN)