Polisi Menunggu Rekomendasi Dewan Pers Terkait Tabloid Berkonten ‘Hoax’ di Ciamis

Polisi Menunggu Rekomendasi Dewan Pers Terkait Tabloid Berkonten ‘Hoax’ di Ciamis

Jurnal123.com – Gojang ganjing  soal beredarnya tabloid yang diduga berkonten hoax di Ciamis, Jawa Barat terus menjadi  sorotan sejumlah kalangan. Hinggga kini polisi menunggu penilaian Dewan Pers.   Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri More »

Kemendagri Tolak Pemekaran 314 Daerah Otonomi

Kemendagri Tolak Pemekaran 314 Daerah Otonomi

Jurnal123.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) beri penjelasan penolakan pemekaran wilayah terhadap 314 daerah otonomi baru. Alasannya karena besaran biaya pemekaran dirasa tidak sebanding dengan upaya pembangunan infrastruktur dan ekonomi sosial daerah. More »

Pembangunan Zona Integritas Jadi Prioritas Mahkamah Agung

Pembangunan Zona Integritas Jadi Prioritas Mahkamah Agung

Jurnal123.com – Keberhasilan tujuh satker Mahkamah Agung meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) serta penganugerahan gelar Pemimpin Perubahan kepada Ketua Mahkamah Agung mendorong lembaga penegak hukum ini untuk terus menggalakkan pembangunan zona More »

Kapolri Rotasi Sejumlah Pati, Kabareskrim Diganti

Kapolri Rotasi Sejumlah Pati, Kabareskrim Diganti

Jurnal123.com – Markas Besar Polri merotasi dan memutasi sejumlah nama di internal mereka pada Selasa, 22 Januari 2019. Salah satu nama yang mencolok adalah rotasi Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Inspektur Jenderal More »

Ali Kalora Cs Diultimatum Serahkan Diri Sebelum Tindakan Represif Dilakukan

Ali Kalora Cs Diultimatum Serahkan Diri Sebelum Tindakan Represif Dilakukan

Jurnal123.com – Tenggang waktu yang diberikan cukup lama sejak pencarian kelompok Ali Kalora dan kawan-kawan oleh aparat keamanan. Satuan Tugas Tinombala bersama TNI akan melakukan tindakan represif jika upaya preventif yang dilakukan More »

 

Pembangunan Zona Integritas Jadi Prioritas Mahkamah Agung


Dari kiri ke kanan : Dr. Mulyono, S.H., M.H (Dirjen Badilmiltun), Drs. Agus Uji Hantara, M.E (Asisten Deputi Pengelolaan Pengaduan Aparatur dan Masyarakat Kemenpan RB), A. S. Pudjoharsoyo (Sekretaris Mahkamah Agung), Nugroho Setiadji, S. H., (Kepala Badan Pengawasan Mahkamah agung) (Foto Humas MA M.Noor)


Jurnal123.com – Keberhasilan tujuh satker Mahkamah Agung meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) serta penganugerahan gelar Pemimpin Perubahan kepada Ketua Mahkamah Agung mendorong lembaga penegak hukum ini untuk terus menggalakkan pembangunan zona integritas. Bahkan, untuk tahun 2019, ditargetkan setengah dari jumlah satker dibawah Mahkamah Agung bisa meraih predikat tersebut.

Demikian disampaikan Sekretaris Mahkamah Agung, A. S. Pudjoharsoyo, S.H., M. Hum saat membuka kegiatan Entry Meeting dan Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Mahkamah Agung Tahun 2018, Senin (21/01/2019). Acara yang berlangsung di Ruang Wirjono tersebut, selain dihadiri oleh Pejabat Eselon 1 dan Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung, juga dihadiri oleh Asisten Deputi Pengelolaan Pengaduan Aparatur dan Masyarakat, Drs. Agus Uji Hantara, M.E beserta Tim Evaluator Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Menurut Pudjoharsoyo, arti penting dari pencapaian predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) satuan-satuan kerja dibawah Mahkamah Agung tahun 2018 adalah keberhasilan Mahkamah Agung melakukan pembenahan-pembenahan terhadap peranan dan fungsinya sesuai dengan parameter-parameter reformasi birokrasi yang telah ditentukan secara nasional.

Tiga Langkah Menggalakkan Pembangunan Zona Integritas
Untuk terus mengembangkan pembangunan zona integritas di Mahkamah Agung, Pudjoharsoyo menekankan tiga langkah yang dapat dilakukan oleh Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung. Langkah pertama adalah memperkuat sosialisasi dan pembinaan. “Tim Reformasi Birokrasi harus sungguh-sungguh menjalankan proses ini,” himbau Pudjoharsoyo.
Langkah kedua, menurut Pudjoharsoyo adalah memberikan keteladanan dalam pelaksanaan pembangunan zona integritas. “Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung untuk menjadikan dirinya sebagai teladan dan role model dari pembangunan zona integritas,” ungkap mantan Ketua PN Jakarta Barat tersebut.

Wujud keteladanan tersebut diukur dari gerak langkah, pengadministrasian dan penganggaran kegiatan pembangunan zona integritas. “Semua harus selaras dengan semangat reformasi birokrasi, agar perubahan yang diharapkan bukan hanya perubahan pada tingkat kelembagaan, melainkan juga pada pribadi kita masing-masing,” jelas Pudjoharsoyo.

Dan langkah terakhir menurutnya adalah konsisten melaksanakan uji petik ke satker-satker untuk memastikan pengembangan zona integritas sudah sesuai dan sejalan dengan kaidah-kaidah dan aturan yang berlaku.

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Adapun terkait dengan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Mahkamah Agung, Ketua Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung, Jeanny H.V Hutauruk menjelaskan bahwa pada tahun 2018 nilai penilaian mandiri adalah 88,43.

Proses penilaian tersebut, menurut Jeanny telah dilaporkan tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung secara berjenjang kepada Kepala Badan Pengawasan, Sekretaris Mahkamah Agung hingga Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Jeanny berharap evaluasi yang dilakukan oleh Kemenpan RB membawa hasil positif dengan diterimanya hasil penilaian tersebut oleh Tim Evaluator yang akan disampaikan dalam waktu dekat.

Sumber : Humas MA

Kapolri Rotasi Sejumlah Pati, Kabareskrim Diganti

Kapolri Jenderal Tito Karnavian

Jurnal123.com – Markas Besar Polri merotasi dan memutasi sejumlah nama di internal mereka pada Selasa, 22 Januari 2019. Salah satu nama yang mencolok adalah rotasi Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Inspektur Jenderal Idham Azis yang naik menggantikan Arief Sulistiyanto sebagai Kepala Bareskrim Mabes Polri.

“Benar, Kapolda Metro Jaya Inspektur Jendral Idham Azis diangkat jadi Kepala Bareskrim,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri, Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo saat dihubungi, Selasa 22 Januari 2019.

Berikut beberapa perwira yang dimutasi di lingkungan Markas Besar Polri:

1. Komisaris Jenderal Lutfi Lubihanto (Kepala Badan Intelijen dan Keamanan) Dimutasi sebagai Perwira Tinggi di badan yang sama.

2. Komisaris Jenderal Unggung Cahyono yang merupakan Kepala Lembaga Pendidikan Mabes Polri diangkat sebagai Kepala Badan Intelijen dan Keamanan.

3. Komisaris Jenderal Arief Sulistiyanto yang awalnya menduduki jabatan Kepala Badan Reserse dan Kriminal digeser sebagai Kepala Lembaga Pendidikan Mabes Polri (Lemdiklat)

4. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Inspektur Jenderal Idham Azis diangkat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri.

5. Inspektur Jenderal Gatot Eddy Pramono yang merupakan Arsen Polri diangkat menjadi Kapolda Metro Jaya.

6. Inspektur Jenderal Agung Sabar Santoso yang merupakan Wakil Irwasum diangkat menjadi Asrena Polri.

7. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Umar Septono diangkat segai Wakil Irwasum Mabes Polri.

8. Inspektur Jenderal Hamidin yang merupakan Perwira tinggi di Densus 88 diangkat sebagai Kapolda Sulawesi Selatan.

9. Inspektur Jenderal Deden Juhara yang merupakan Asisten bidang Operasi Kapolri dimutasi menjadi Pati di bagian yang sama.

10. Inspektur Jenderal Rudy Sufahriadi yang merupakan Komandan Brimod diangkat menjadi Asisten Bidang Operasi Kapolri.(VEK)

Polisi Limpahkan 4 Berkas Perkara Dugaan Pengaturan Skor ke Kejaksaan

Kepala Biro Penerangan Masyarakat, Brigjend Pol Dedi Prasetyo didampingi Karopermas, Konbes Pol Syahar Diantono di Mabes Polri.(Vecky Ngelo)

Jurnal123.com – Satgas Antimafia Bola Polri saat ini fokus menyelesaikan berkas perkara empat tersangka kasus dugaan pengaturan skor dalam sepakbola Indonesia.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, empat berkas perkara yang tengah diselesaikan adalah untuk tersangka mantan anggota Komite Wasit PSSI Priyanto, beserta anaknya Anik Yuni Sari; anggota Komite Eksekutif PSSI sekaligus Ketua Asosiasi Provinsi PSSI Jawa Tengah Johar Ling Eng, serta anggota Komisi Disiplin PSSI (nonaktif) Dwi Irianto alias Mbah Putih.

“Ini targetnya berkas perkara minggu ini sudah bisa dilimpahkan ke jaksa penuntut umum (JPU),” ujar Dedi, di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (21/1/2019).

Dedi mengatakan, untuk berkas perkara tersangka oknum wasit Nurul Safarid dan staf Direktur Penugasan Wasit di PSSI Mansyur Lestaluhu masih dilengkapi oleh penyidik.

Pada pekan ini, penyidik Satgas Antimafia Bola akan meminta keterangan kepada para tersangka terkait dugaan pengaturan skor pertandingan di Liga 3.

“Akan terus dimintai keterangan dalam minggu-minggu ini,” kata Dedi.

Polisi telah menerima ratusan laporan soal dugaan pengaturan skor. Dari ratusan laporan itu, sebanyak 4 laporan ditindaklanjuti.

4 laporan tersebut yakni :

1. Pertandingan Persibara vs PS Pasuruan

Dalam kasus dugaan pengaturan skor pertandingan Persibara vs PS Pasuruan, polisi telah menetapkan 10 orang sebagai tersangka, di antaranya wasit hingga Ketua Asprov PSSI Jawa Tengah.

Enam tersangka sudah ditahan yaitu Nurul Safarid (oknum wasit); Johar Ling Eng (anggota Komite Eksekutif PSSI sekaligus Ketua Asosiasi Provinsi PSSI Jawa Tengah); Priyanto (mantan anggota Komite Wasit PSSI); Anik Yuni Sari (putri Priyanto); Dwi Irianto alias Mbah Putih (anggota Komisi Disiplin PSSI (nonaktif)), dan (Mansyur Lestaluhu (staf Direktur Penugasan Wasit di PSSI).

Sementara, empat tersangka belum ditahan yaitu Cholid Hariyanto (selaku cadangan wasit pertandingan antara Persibara melawan Kediri); Deni Sugiarto (pengawas pertandingan antara Persibara melawan PS Pasuruan); Purwanto (asisten wasit I), dan Ramdan (asisten wasit II).
Dugaan suap loloskan PS Mojokerto ke Liga 1

2. Dugaan suap untuk meloloskan PS Mojokerto ke Liga Satu.

Dua orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, yakni Vigit Waluyo dan Dwi Irianto.
Laporan penyelenggaraan Piala Soeratin 2009

3. Terkait penyelenggaraan Piala Soeratin 2009.

Mantan Manajer Perseba Super Bangkalan, Imron Abdul Fatah, melaporkan petinggi PSSI berinisial IB karena diminta uang Rp 115 juta sebagai syarat menjadi tuan rumah Piala Soeratin.

“Setelah disadari pada Desember 2018, ternyata pelapor merasa tertipu. Padahal untuk menjadi tuan rumah tidak perlu mengeluarkan uang. Kasus ini sudah ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan,” kata Dedi.
Laporan pertandingan Madura FC vs PSS Sleman

4. Tengah ditindaklanjuti adalah terkait pertandingan Madura FC melawan PSS Sleman.

Polisi menduga ada unsur ancaman yang diterima Manajer Madura FC, Januar Herwanto, dari anggota exco PSSI berinisial H.(Vecky Ngelo)

Ali Kalora Cs Diultimatum Serahkan Diri Sebelum Tindakan Represif Dilakukan

Jurnal123.com – Tenggang waktu yang diberikan cukup lama sejak pencarian kelompok Ali Kalora dan kawan-kawan oleh aparat keamanan.

Satuan Tugas Tinombala bersama TNI akan melakukan tindakan represif jika upaya preventif yang dilakukan hingga 29 Januari 2019 mendatang, kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Ali Kalora tidak menyerahkan diri.

“Jika tidak ada respon baru subsatgas penegakan hukum gabungan TNI-Polri melakukan upaya-upaya represif,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan pada Senin, 21 Januari 2019.

Alhasil, polri hanya memiliki waktu selama delapan hari untuk memaksimalkan upaya preventifnya. Saat ini, Satgas Tinombala sedang melokalisasi titik-titik atau jalur-jalur logistik dan komunikasi dari kelompok Ali Kalora. Hal itu dilakukan untuk mempersempit ruang gerak kelompok Ali Kalora cs.

“Jadi jalur-jalur logistik, kemudian jalur komunikasi, jalur-jalur yang tidak menutup kemungkinan kelompok tersebut akan turun dari hutan ke perbatasan, di desa-desa semua sudah dilokalisir oleh satgas penegakan hukum,” kata Dedi.

Selain itu, Satgas Tinombala juga telah menyebarkan pamflet agar kelompok Ali Kalora menyerahkan diri. Bahkan, foto keluarga para anggota kelompok MTI ikut dijadikan poster dan disebar. Tujuannya adalah untuk memancing para buronan tersebut menyerahkan diri.

Dedi menuturkan, penggunaan foto keluarga para anggota kelompok Ali Kalora cs itu sudah dipertimbangkan terlebih dulu. Dedi mengklaim, pihak keluarga justru tidak terkucilkan karena warga setempat sudah paham dengan situasi yang terjadi.

Tak hanya itu saja, rumah-rumah para anggota kelompok Ali Kalora cs itu juga dijaga oleh Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas). Meski begitu, kata Dedi, anggota Babinsa dan Bhabinkamtibmas, tidak akan berjaga selama 24 jam. “Hanya monitoring sifatnya,” ucap Dedi.

Hingga kini, Satgas Tinombala masih terus melakukan pengejaran terhadap kelompok MIT tersebut. Pengejaran dilakukan setelah terjadi penembakan terhadap dua polisi yang tengah membawa jenazah korban mutilasi di Dusun Salubose, Desa Salubanga, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah.

Jenazah korban mutilai tersebut berninisial RB alias A (34). Adapun dua petugas yang akan mengevakuasi adalah Bripka Andrew dan Bripda Baso. Akibat tembakan dari kelompok Ali Kalora, keduanya terluka.(Vecky Ngelo)

KPPU Akan Beri Sanksi Kartel Tiket Pesawat Dan Kargo

Jurnal123.com – Komisioner sekaligus Juru Bicara Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Guntur Syahputra Saragih mengatakan, pihaknya telah memulai penelitian terkait dugaan adanya sekelompok maskapai yang bermaksud mengendalikan harga tiket pesawat (kartel) serta menaikan ongkos jasa pengiriman barang atau kargo.

Bila dugaan tersebut terbukti benar, maka KPPU akan memberikan sanksi kepada maskapai sesuai acuan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.”Ya kalau memang masih dalam UU sekarang ya sekarang. Maksimal Rp 25 miliar (hukuman denda). Tapi nanti kita lihat lah. Kita akan konsultasi kalaupun itu ada, soalnya ada masa peralihan UU yang baru,” jelas Guntur diJakarta, Senin (21/1).

Sebagai informasi, UU Nomor 5 Tahun 1999 merupakan sebuah regulasi yang diterbitkan pada 5 Maret 1999 lewat persetujuan Presiden RI kala itu, Bacharuddin Jusuf Habibie.
Dalam Pasal 5 aturan tersebut, disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.

Bila ketentuan itu dilanggar, sesuai Pasal 48 Ayat 2, dituliskan pelaku diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 5 miliar dan setinggi-tingginya Rp 25 miliar, atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 tahun.

Saat ini, Komisi VI DPR RI terus membahas adanya revisi UU Nomor 5 tahun 1999 dengan beberapa pihak, baik pelaku usaha hingga Kementerian Perhubungan. Namun, amandemen kebijakan masih terhenti lantaran adanya salah satu poin revisi yang kerap diperdebatkan, mengenai perubahan bentuk sanksi.

Dalam gagasan UU baru ini, disebutkan besaran sanksi maksimal berganti dari Rp 25 miliar menjadi 25 persen dari penjualan, serta adanya tambahan kewajiban membayar 10 persen denda sebagai syarat pengajuan banding.(LIP)

Polisi London Dilibatkan Meneliti CCTV Kasus Teror Bom Pimpinan KPK

2 Pimpinan KPK Yang Di Teror Bom Yakni Wakil Ketua Laode M Syarif dan Ketua KPK Agus Rahardja


Jurnal123.com- Proses pendalaman  Kasus teror bom di rumah pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) penyidik terus berupaya bekerjasama dengan kepolisan Inggiri di London dengan cara mengirim 4 rekaman CCTV, Pasalnya indonesia menggunakan camera standsar digital.

Kepala Biro Penerangan Masyarkat, Brigjend Pol Dedi Prasetyo ditemui di Mabes Polri,Senin (21/1)2019 mengatakan untuk kasus teror bom dikediaman  pimpinan KPK  tempatnya Agus Rahardjo maupun tempat kediaman Laode untuk  tim yang sedang bekerja melakukan pendalaman analisa terhadap rekaman CCTV yang ada Cidiare  4 rekaman CCTV . “Baik yang di kediaman pak  Ali  kemudian ada beberapa tetangga kita juga mohon bantuan Cidiarenya kemudian waktu dijalan. Cidiare standar di Indonesia itu ada klasifikasi yang diindonesia ada standar digital,” ujarnya .

Selanjutnya,Dedi menegakan  standar digital itu camera itu tingkat resolusi sebelum kejadian di tingkat boleh dikatakan sangat standar. Sedang kita mencoba dianalisa dilaboratorium digital miliknya Puslakbor Polri . “Kita menganalisa   cidiare sampai ke London . Kita  bekerja sama dengan Inafis kepolisan metropolitan di London. Dari hasil analisa rekaman CCTV yang kita kirim ke Londen ternyata ada perbedaan menganalisa vidio yang bergerak dan menganalisa yang dalam keadaan tetap diam membutuhkan kecermatan ketelitian mengirimnyang luar biasa,” teganya.

Untuk itu,Dedi menjelaskan  contoh kita sudah mencurigai ada satu kendaran dalam satu bulan ini  mondar  mandir  pada saat mondar mandirnya terlihat cukup jelas ,tetapi ketika mau di zom orang nya jenis kendaraannya.” Kita sudah tau ,plat nomornya pada posisi-posisinya  yang cukup sulit pecah oleh karenanya  dari tim analis Inafis ini akan bekerja kembali  mencoba kembali mengirim untuk vidio utuh civiare itu ke London untuk dianalisa agar lebih konpherhensif kembali agar betul-betul  di ketahui  plat nomor tersebut . Plat nomor tersebut nanti akan dilhat plat nomor asli atau palsu ini cukup waktu. butuh ketelitian dan butuh kesababaran dan butuh analisa yang koperhensif ,” jelasnya.

Lebih lanjut, Dedi merinci kendaraan yang bolak balik ada di Pak Agus atau di Pak Laode. di Pak laode, kalau di pak Agus kita hanya mengadalkan dua dan tim analisa mengandalkan dua.   Ini dahulunya  pak Agus dahulu kita sudah mendapatkan 4 Cidiare itu satu-satu harus dianalisa. yang dicari kecocokan terhadap satu sepeda motor dua orang pengatur yang dalam satu bulan kegiatan itu mondar mandir. Sedang terus dilakukan pendalaman mendesak. kemuidian kesabara .”Kemuidan ditempatnya Pak Agus Inafis hanya mengandalkan dua yaitu analisa tenang sidik jari, kita sedang mengalami sedikit kesulitan karean sudah terlalu banyak petugas yang pegang yang kemdian tentang analisa sketsa . Sketsa ini ternyata bila mendapatkan hasilnya sketsa konvensional ini tim ahli yang mendalami saksi tersebut perlu juga ketelatenan, kemudian kesabaran dan juga selalu berulang yang benar-benar memastikan minimal mendekati apa yang digambarkan para saksi ini  sesuai dengan saksi membuat sketsa ,” rincinya.

Seiring dengan itu, Dedi membeberkan apapila saksi pembuat sketsa ini hasilnya sudah matang kalau digabungkan ke dalam  analisa digital ini juga berbagai tindakan-tindakan harus dilakukan yang tidak langsung cocok . Ternyata tidak bisa langsung cocok, begitu langung dicocok kalau digital itu maka akan menimbulkan dari data base kita kerja sama bisa itu sekitar 30 hingga 40 orang-orang yang memiliki tipologi wajah yang hampir sama mata ,hidung telinga mulut itu hampir sama .” Kalau butuh 30 hingga 40 kandidat maka petugas harus menentukan dan menyetir ulang kembali satu persatu sesuai alibi masing-masing ini juga perlu proses waktu yang juga cukup panjang. Jadi analisa terhadap pembuktian secara ilmia  ini perlu waku  yang kita tidak terburuh-buruh tapi kita betul-betul meyakinkan proses pembuktian secara ilmia betul-betul tuntas kalau sudah clier dulu konsep pemeriksaan para saksi itu akan bersandingan alat bukti yang dimiliki oleh tim  mendapatkan hasilnya kalau dilihat dengan kecanggihan yang ada waktuya sih dua hari apa bila proses pengiriman barang bukti betul-betul sempurna,” bebernya .

Sesuai perkembangan, Dedi  mengungkapkan dalam arti kata memang kwalitas gambar yang dikirim tidak ada masalah semua dalam keadaan yang utuh dalam kondisi orisinil dianalisa dua hari sih. Tetapi tindakan-tindakan setelah analisa perlu tindakan-tindakan . Contoh jenis kendaraan ,kendaran ini misalnya Honda New ,misalnya warna hitam ,palt nomernya berapa msialnya B sekian-sekian . “Kalau itu palt nomornya asli sudah dapat langsung diidentifikasi. Pemilik honda Mio misalna B nomor sekian-sekian cepat ketemu orangnya. Tapi kalau hanya diketahui nomr depann saja B sekian-sekian tetapi belakang nya tidak ada motor mio warna hitam perlu dicari seluruh Jakarta, wujudkan lagi Bekasi , ada di Jakarta Selatan itu perlu pendalaman . Kalau diwilayah itu baru identifikasi diprofil kembali dipilih satu persatu masing-masing . Pembuktian ilmia seperti itu  harus kita  membuat satu kesimpulan dan itu kesimpulan yang  tidak terbantahkan lagi. Jadi dalam proses penelitian ilmian ini kita sudah buat satu kesimpulan, kesimpulan itu  masih banyak yang terbantahkan dari celah-celah yang terbantahkan,”  ungkapnya.  

Ketika ditanya sebenarnya kesulitan dimana , Dedi menadaskan  jadi begini kalau di Inggris diluar negeri itu ada tiga kwalitas camera , di Indonesia cameranya sudah bagus tapi dia masuk dalam stadar digital , kalau di inggiris sudah jafang dipakai . Mereka kurang pakai dua high digital dan  full high digital. Kalau di Indonesia  pakai full high digital sangat bagus artinya malam hari dengan menggunakan camera infrared bisa kita mengzom jelas dengan keterbatsan cahaya .” Kalau di Indonesia ini kita pakai stadar digital dan ini juga pencerahan kepada masyarakat , kalau masyarakat di seluruh kementerian dan lembaga atau  seluruh BUMN apabila memasang CCTV harus betul-betul memilih kwalitas cameranya minimal High digital ,syukur kalau full suatu bisa secara cepat digital,” .tandasnya.

Disinggung  agar dapat cepat, Dedi menambhakan  Jika terjdi sesuatu   bisa secara cepat dan akurat untuk mnegidentifikasi orang  ataupun barang yang dicurigasi sesuatu barang yang terjadi. Kalau  kita memamakai standar digital laboratorium disana ketika mau mengzom itu pecah kemudian ada bayang-bayang,aca cahaya bayang-bayang ini justru akan menganjadi konvius nantinya. Misalnya angka 3 bisa sadi angka 1.Angka 4 bisa jadi angka 9 nah itu yang tidak bisa dihindari yang dari Full High Digital itu tidak akan seperti itu.ya dia akan lebih sempurna dan dia akan lebih cepat  dan lebih sempurna. itu sudah dikirm pertama boleh dikatakan scemer,motor atau nomor  dinalisa dengan baik . “Mereka tidak berani membuat suatu kesimpulan kalau gambar itu hasil analisa dia ragu-ragu. kemudian ini perlu waktu dua hari lagi  dri Inafis akan mencoba kumpulkan kembali video aslinya yang ada kita kirim kesana ada di puslakbor. Puslakbor juga mengganalisa . Puslakbor digital ini berkoordinasi dengan Inafis. Inafis memiliki teknologi kerjasama dengan dukcapil . Kalau memang wajah bisa dianalisa. kalau motor harus berkoordinasi dengan direktorat Lalu lintas Metro jaya,” tambahnya. (VeckyNgelo) .

KPU : Surat Suara Sulit Dipalsukan, Didistribusikan Maret 2019

Ilustrasi Surat Suara Pilpres 2019

Jurnal123.com – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi menegaskan, surat suara Pemilu 2019 tidak dapat dipalsukan. KPU menggunakan pengamanan internal dan eksternal untuk lima jenis surat suara.

“Insyaallah tidak ada peluang bagi surat suara palsu masuk dalam proses pemilu,” ujar Pramono di Jakarta, Minggu (20/1). Dikatakan, terdapat dua jenis pengamanan surat suara. Pengaman pertama adalah dari sisi material kertas, di mana KPU memberikan mikroteks pada surat suara.

“Untuk material surat suara, kami menggunakan mikroteks (untuk pengamanan). Mikroteks itu banyak jenisnya. Misalnya, yang dipakai dalam pencetakan uang, itu hanya salah satu saja,” ujar dia. Pengamanan kedua adalah dari sisi prosedur. KPU melibatkan banyak pihak agar surat suara yang dicetak benar-benar terjamin kualitasnya dan sesuai dengan prosedur yang diatur.

“Dari sisi prosedur dengan melakukan pemeriksaan oleh tenaga ahli untuk mengontrol kualitas surat suara, penyortiran oleh KPU, pengawasan Bawaslu, dan pengamanan secara ketat oleh kepolisian,” tuturnya.

Pramono mengatakan, waktu yang dibutuhkan untuk produksi dan distribusi surat suara ini diperkirakan sekitar 60 hari. KPU memprioritaskan pengiriman surat suara ke daerah-daerah dengan tantangan geografis yang berat.

“Diharapkan, pertengahan Maret 2019 seluruh surat suara telah dikirim ke KPU kabupaten/kota. Dengan demikian, masih cukup waktu untuk melakukan penyortiran, penghitungan, pengepakan, dan pengiriman secara berjenjang dari KPU kabupaten/kota ke kecamatan, desa/kelurahan, hingga TPS,” terang dia.

Selain itu, kata Pramono, dalam keadaan tertentu, proses produksi masih bisa dipercepat, yakni dengan menambah jam kerja. Saat ini, ungkap dia, setiap pabrik melakukan produksi selama 16 jam per hari.
“Semua pabrik penyedia sudah berkomitmen, jika terjadi hal-hal darurat, mereka masih bisa ditingkatkan menjadi 20 jam per hari,” kata dia.

Sumber: BeritaSatu.com

Tarif Kargo Udara Naik Fantastis!

Ilustrasi Kargo

Jurnal123.com – Tiga maskapai penerbangan yakni Garuda Indonesia, Lion Air, dan Sriwijaya melakukan kebijakan menaikkan tarif jasa pengiriman kargo secara beruntun sejak akhir Oktober 2018.

Berdasarkan data yang dirangkum oleh Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, dan Logistik Indonesia (Asperindo) melakukan kenaikan tarif lima kali dari kurun waktu 1 Oktober 2018 hingga 14 Januari 2019. Lalu Lion Air menaikan tarif kargonya sebanyak empat kali dari 1 Oktober 2018 hingga 7 Januari 2019. Serta Sriwijaya Air menerapkan dua kali kenaikan yakni pada 16 November 2018 dan 7 Januari 2019.

Kenaikan tarif berkisar antara 19 persen hingga 325 persen dan bila dirata-ratakan besarnya mencapai 60 persen hingga 112 persen.

Dalam surat DPP Asperindo yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo pada 16 Januari 2019, Ketua DPP Asperindo M Feriadi mengatakan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat kepada Kemenko Perekonomian, Maritim, Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, Direksi Garuda, Lion Air, dan Citilink yang membawahi Sriwijaya.

Namun tidak mendapatkan tanggapan apapun. Oleh karena itu pihaknya ingin menghadap langsung ke Presiden agar dapat memaparkan langsung dampak dari kenaikan tarif oleh maskapai penerbangan. Apalagi karena kenaikan tarif kargo angkutan udaha itu pada akhirnya berpotensi meningkatkan biaya bagi pelaku usaha e-commerce yang sebagian besar adalah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

“Para konsumen kami yang terkena dampak kenaikan tarif tersebut antara lain UKM pelaku e-commerce dan para pelaku komoditi di industri pertanian, perikanan dan lainnya yang sangat bergantung jasa pengiriman dengan menggunakan moda transportasi udara,” tulis Feriadi dalam suratnya kepada Presiden Joko Widodo.

Feriadi yang juga merupakan Presiden Direktur PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) mengatakan sejumlah perusahaan ekspedisi telah melakukan kenaikan tarif bagi konsumennya. Mereka adalah PT Pos lndonesia, JNE, TlKl, J&T Express, Pandu Logistik, SAP, dan beberapa lainnya.

JNE, misalnya, telah melakukan kenaikan tarif sekitar 20 persen. Hal yang hampir sama juga dilakukan J&T Express pada Desember tahun lalu.

Hal lain yang menjadi sorotan dari Asperindo adalah layanan belum meningkat secara siginifikan. Keterlambatan pengiriman, kerusakan barang atau paket dalam proses loading atau unloading di bandara masih terus terjadi.

Ketua Bidang Transportasi & Infrastruktur DPP Asperindo Hari Sugi andhi mengatakan bahwa hal itu menjadi keluhan dari konsumen kepada perusahaan jasa pengiriman barang.

“Jadi ironis sekali bahwa tarif naik berkali-kali tapi layanan diberikan kepada kami sebagai pengguna jasa tidak meningkat sehingga kami harus menanggung komplain konsumen,” kata Hari.

Di sisi lain penyesuaian tarif kargo udara ini memberi dampak positif kepada maskapai. Pendapatan kargo kargo Garuda Oktober 2018 naik 28,1 persen mencapai USD24,6 juta dibandingkan Oktober 2017. Sedangkan pada November 2018, mencapai USD22,6 juta atau naik 4,6 persen.(MED)

Penyebar Hoaks Ijazah Jokowi tak Ditahan Atas Alasan Yuridis


Kepala Biro Penerangan Masyarakat, Brigjend Pol Dedy Prasetyo di Mabes Polri (Vecky Ngelo)

Jurnal123.com – Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri telah menangkap tersangka penyebaran hoaks ijazah Presiden Joko Widodo. Meski begitu, polisi tidak melakukan penahanan terhadap tersangka berinisial UKH (28).

“Tersangka sudah ditangkap, namun tidak dilakukan penahanan,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo, Jakarta, Minggu (20/1/2019).
Dedi menuturkan, penahanan terhadap tersangka merupakan kebijakan dan penilaian subjektif penyidik. Beberapa faktor yang bisa menjadi pertimbangan antara lain, tersangka kooperatif, tidak menghilangkan barang bukti, tidak berusaha melarikan diri, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Meski begitu, salah satu alasan tidak dilakukannya penahanan adalah karena ancaman hukumannya di bawah dua tahun. Dalam kasus ini, UKH disangka melanggar Pasal 14 ayat 2 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Pasal 207 KUHP.”Ancamannya 5 tahun (penjara), jadi tidak ditahan, itu kalau dari perspektif alasan yuridisnya,” ucap Dedi.

Lebih lanjut, Dedi menegaskan bahwa fotocopy ijazah Jokowi yang diunggah UKH di akun Facebooknya adalah asli. “Ijazahnya Pak Jokowi adalah asli sesuai penjelasan dari sekolah. Yang bersangkutan sengaja menyebarkan beritahoaks dengan menggunakan akun Facebooknya,” ujarnya memungkasi.
Penjelasan Kepala Sekolah
Kepala SMA Negeri 6 Solo, Agung Wijayanto menegaskan bahwa Jokowi merupakan lulusan SMA Negeri 6 Solo.
“Memang dulu namanya bukan SMA Negeri 6, tapi Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan atau SMPP,” ujar Agung saat ditemui wartawan, Rabu (16/1/2019).

Menurut Agung, SMPP berdiri pada 26 November 1975. Selain di Kota Solo, SMPP juga ada di Purwodadi dan Wonosobo. Hal ini sesuai dengan surat dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 025.b/0/1975 tentang pembukaan beberapa SMPP di Jawa Tengah.”Untuk SMPP di Solo, baru menerima peserta didik pada tahun 1976. Karena, sejak dirikan perlu dilakukan penataan dan persiapan untuk penerimaan peserta didik pertama,” katanya.

Jokowi merupakan siswa angkatan pertama di sekolah tersebut. Untuk kurikulum yang diajarkan di SMPP juga sama dengan SMA mengingat pengajarnya dulu juga dari SMA Negeri 5 Solo.

Untuk pendaftaran siswa saat itu, masih menjadi satu dengan SMA Negeri 5 yang saling bersebelahan. Kemudian jumlah siswa dibagi menjadi dua sekolah sesuai dengan urutan kelasnya. Untuk kelas 1.1 sampai 1.5 masuk ke SMA Negeri 5. Sedangkan siswa dari kelompok selanjutnya masuk di SMPP.
“Pak Jokowi tercatat sebagai siswa dari kelompok kelas 1.9, sehingga masuk di SMPP,” jelasnya.

Dari data yang ada, Agung menambahkan, Jokowi lulus pada tahun 1980. Kemudian pada tahun 1985, SMPP berubah menjadi SMA Negeri 6 Solo. Hal ini sebagaimana surat dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 353/0/1985 tentang perubahan nama sekolah dari SMPP menjadi Sekolah Menengah Utama Tingkat Atas atau SMA.
Ia menganggap wajar, kalau ijazah Jokowi tidak berbunyi lulusan SMA Negeri 6. Melainkan lulusan SMA yang sekarang ini berubah menjadi SMA Negeri 6.”Saat itu kepala sekolahnya adalah Pak Soekidjo,” tutupnya.(VEK)

Korlantas Gelar ‘Millenial Road Safety’ Guna Meningkatkan Kesadaran Berlalu Lintas

Dirlantas Polda Metro Kombes Pol Yusuf

Jurnal123.com –  Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menggelar ‘Millenial Road Safety Festival 2019’ di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (20/1/2019).

“Millenial Road Safety Festival merupakan kegiatan yang mengajak para millenial untuk menambah wawasan dan tertib berlalu lintas,” kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusuf yang ditemui Antara di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta.

Millenial Road Safety Festival akan dimulai secara serentak pada 2 Februari hingga acara puncak pada 31 Maret di lapangan Monumen Nasional (Monas) Jakarta Pusat.

“Kegiatan ini akan dimulai pada 2 Februari dan acara puncaknya pada 31 Maret akan dihadiri oleh presiden,” ujarnya.

Dalam menyelenggarakan acara ini Korlantas Polri juga bekerjasama dengan Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) dan Relawan Lalu Lintas Indonesia (Relasi) 

Acara ini juga dimeriahkan oleh penampilan sejumlah selebritas seperti Hesti Purwadinata, Boy William, Fajar Alexa, Rifat Sungkar dan RAN.(ANT)