Category Archives: Featured Posts

Polisi Limpahkan 4 Berkas Perkara Dugaan Pengaturan Skor ke Kejaksaan

Kepala Biro Penerangan Masyarakat, Brigjend Pol Dedi Prasetyo didampingi Karopermas, Konbes Pol Syahar Diantono di Mabes Polri.(Vecky Ngelo)

Jurnal123.com – Satgas Antimafia Bola Polri saat ini fokus menyelesaikan berkas perkara empat tersangka kasus dugaan pengaturan skor dalam sepakbola Indonesia.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, empat berkas perkara yang tengah diselesaikan adalah untuk tersangka mantan anggota Komite Wasit PSSI Priyanto, beserta anaknya Anik Yuni Sari; anggota Komite Eksekutif PSSI sekaligus Ketua Asosiasi Provinsi PSSI Jawa Tengah Johar Ling Eng, serta anggota Komisi Disiplin PSSI (nonaktif) Dwi Irianto alias Mbah Putih.

“Ini targetnya berkas perkara minggu ini sudah bisa dilimpahkan ke jaksa penuntut umum (JPU),” ujar Dedi, di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (21/1/2019).

Dedi mengatakan, untuk berkas perkara tersangka oknum wasit Nurul Safarid dan staf Direktur Penugasan Wasit di PSSI Mansyur Lestaluhu masih dilengkapi oleh penyidik.

Pada pekan ini, penyidik Satgas Antimafia Bola akan meminta keterangan kepada para tersangka terkait dugaan pengaturan skor pertandingan di Liga 3.

“Akan terus dimintai keterangan dalam minggu-minggu ini,” kata Dedi.

Polisi telah menerima ratusan laporan soal dugaan pengaturan skor. Dari ratusan laporan itu, sebanyak 4 laporan ditindaklanjuti.

4 laporan tersebut yakni :

1. Pertandingan Persibara vs PS Pasuruan

Dalam kasus dugaan pengaturan skor pertandingan Persibara vs PS Pasuruan, polisi telah menetapkan 10 orang sebagai tersangka, di antaranya wasit hingga Ketua Asprov PSSI Jawa Tengah.

Enam tersangka sudah ditahan yaitu Nurul Safarid (oknum wasit); Johar Ling Eng (anggota Komite Eksekutif PSSI sekaligus Ketua Asosiasi Provinsi PSSI Jawa Tengah); Priyanto (mantan anggota Komite Wasit PSSI); Anik Yuni Sari (putri Priyanto); Dwi Irianto alias Mbah Putih (anggota Komisi Disiplin PSSI (nonaktif)), dan (Mansyur Lestaluhu (staf Direktur Penugasan Wasit di PSSI).

Sementara, empat tersangka belum ditahan yaitu Cholid Hariyanto (selaku cadangan wasit pertandingan antara Persibara melawan Kediri); Deni Sugiarto (pengawas pertandingan antara Persibara melawan PS Pasuruan); Purwanto (asisten wasit I), dan Ramdan (asisten wasit II).
Dugaan suap loloskan PS Mojokerto ke Liga 1

2. Dugaan suap untuk meloloskan PS Mojokerto ke Liga Satu.

Dua orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, yakni Vigit Waluyo dan Dwi Irianto.
Laporan penyelenggaraan Piala Soeratin 2009

3. Terkait penyelenggaraan Piala Soeratin 2009.

Mantan Manajer Perseba Super Bangkalan, Imron Abdul Fatah, melaporkan petinggi PSSI berinisial IB karena diminta uang Rp 115 juta sebagai syarat menjadi tuan rumah Piala Soeratin.

“Setelah disadari pada Desember 2018, ternyata pelapor merasa tertipu. Padahal untuk menjadi tuan rumah tidak perlu mengeluarkan uang. Kasus ini sudah ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan,” kata Dedi.
Laporan pertandingan Madura FC vs PSS Sleman

4. Tengah ditindaklanjuti adalah terkait pertandingan Madura FC melawan PSS Sleman.

Polisi menduga ada unsur ancaman yang diterima Manajer Madura FC, Januar Herwanto, dari anggota exco PSSI berinisial H.(Vecky Ngelo)

Ali Kalora Cs Diultimatum Serahkan Diri Sebelum Tindakan Represif Dilakukan

Jurnal123.com – Tenggang waktu yang diberikan cukup lama sejak pencarian kelompok Ali Kalora dan kawan-kawan oleh aparat keamanan.

Satuan Tugas Tinombala bersama TNI akan melakukan tindakan represif jika upaya preventif yang dilakukan hingga 29 Januari 2019 mendatang, kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Ali Kalora tidak menyerahkan diri.

“Jika tidak ada respon baru subsatgas penegakan hukum gabungan TNI-Polri melakukan upaya-upaya represif,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan pada Senin, 21 Januari 2019.

Alhasil, polri hanya memiliki waktu selama delapan hari untuk memaksimalkan upaya preventifnya. Saat ini, Satgas Tinombala sedang melokalisasi titik-titik atau jalur-jalur logistik dan komunikasi dari kelompok Ali Kalora. Hal itu dilakukan untuk mempersempit ruang gerak kelompok Ali Kalora cs.

“Jadi jalur-jalur logistik, kemudian jalur komunikasi, jalur-jalur yang tidak menutup kemungkinan kelompok tersebut akan turun dari hutan ke perbatasan, di desa-desa semua sudah dilokalisir oleh satgas penegakan hukum,” kata Dedi.

Selain itu, Satgas Tinombala juga telah menyebarkan pamflet agar kelompok Ali Kalora menyerahkan diri. Bahkan, foto keluarga para anggota kelompok MTI ikut dijadikan poster dan disebar. Tujuannya adalah untuk memancing para buronan tersebut menyerahkan diri.

Dedi menuturkan, penggunaan foto keluarga para anggota kelompok Ali Kalora cs itu sudah dipertimbangkan terlebih dulu. Dedi mengklaim, pihak keluarga justru tidak terkucilkan karena warga setempat sudah paham dengan situasi yang terjadi.

Tak hanya itu saja, rumah-rumah para anggota kelompok Ali Kalora cs itu juga dijaga oleh Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas). Meski begitu, kata Dedi, anggota Babinsa dan Bhabinkamtibmas, tidak akan berjaga selama 24 jam. “Hanya monitoring sifatnya,” ucap Dedi.

Hingga kini, Satgas Tinombala masih terus melakukan pengejaran terhadap kelompok MIT tersebut. Pengejaran dilakukan setelah terjadi penembakan terhadap dua polisi yang tengah membawa jenazah korban mutilasi di Dusun Salubose, Desa Salubanga, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah.

Jenazah korban mutilai tersebut berninisial RB alias A (34). Adapun dua petugas yang akan mengevakuasi adalah Bripka Andrew dan Bripda Baso. Akibat tembakan dari kelompok Ali Kalora, keduanya terluka.(Vecky Ngelo)

KPPU Akan Beri Sanksi Kartel Tiket Pesawat Dan Kargo

Jurnal123.com – Komisioner sekaligus Juru Bicara Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Guntur Syahputra Saragih mengatakan, pihaknya telah memulai penelitian terkait dugaan adanya sekelompok maskapai yang bermaksud mengendalikan harga tiket pesawat (kartel) serta menaikan ongkos jasa pengiriman barang atau kargo.

Bila dugaan tersebut terbukti benar, maka KPPU akan memberikan sanksi kepada maskapai sesuai acuan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.”Ya kalau memang masih dalam UU sekarang ya sekarang. Maksimal Rp 25 miliar (hukuman denda). Tapi nanti kita lihat lah. Kita akan konsultasi kalaupun itu ada, soalnya ada masa peralihan UU yang baru,” jelas Guntur diJakarta, Senin (21/1).

Sebagai informasi, UU Nomor 5 Tahun 1999 merupakan sebuah regulasi yang diterbitkan pada 5 Maret 1999 lewat persetujuan Presiden RI kala itu, Bacharuddin Jusuf Habibie.
Dalam Pasal 5 aturan tersebut, disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.

Bila ketentuan itu dilanggar, sesuai Pasal 48 Ayat 2, dituliskan pelaku diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 5 miliar dan setinggi-tingginya Rp 25 miliar, atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 tahun.

Saat ini, Komisi VI DPR RI terus membahas adanya revisi UU Nomor 5 tahun 1999 dengan beberapa pihak, baik pelaku usaha hingga Kementerian Perhubungan. Namun, amandemen kebijakan masih terhenti lantaran adanya salah satu poin revisi yang kerap diperdebatkan, mengenai perubahan bentuk sanksi.

Dalam gagasan UU baru ini, disebutkan besaran sanksi maksimal berganti dari Rp 25 miliar menjadi 25 persen dari penjualan, serta adanya tambahan kewajiban membayar 10 persen denda sebagai syarat pengajuan banding.(LIP)

KPU : Surat Suara Sulit Dipalsukan, Didistribusikan Maret 2019

Ilustrasi Surat Suara Pilpres 2019

Jurnal123.com – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi menegaskan, surat suara Pemilu 2019 tidak dapat dipalsukan. KPU menggunakan pengamanan internal dan eksternal untuk lima jenis surat suara.

“Insyaallah tidak ada peluang bagi surat suara palsu masuk dalam proses pemilu,” ujar Pramono di Jakarta, Minggu (20/1). Dikatakan, terdapat dua jenis pengamanan surat suara. Pengaman pertama adalah dari sisi material kertas, di mana KPU memberikan mikroteks pada surat suara.

“Untuk material surat suara, kami menggunakan mikroteks (untuk pengamanan). Mikroteks itu banyak jenisnya. Misalnya, yang dipakai dalam pencetakan uang, itu hanya salah satu saja,” ujar dia. Pengamanan kedua adalah dari sisi prosedur. KPU melibatkan banyak pihak agar surat suara yang dicetak benar-benar terjamin kualitasnya dan sesuai dengan prosedur yang diatur.

“Dari sisi prosedur dengan melakukan pemeriksaan oleh tenaga ahli untuk mengontrol kualitas surat suara, penyortiran oleh KPU, pengawasan Bawaslu, dan pengamanan secara ketat oleh kepolisian,” tuturnya.

Pramono mengatakan, waktu yang dibutuhkan untuk produksi dan distribusi surat suara ini diperkirakan sekitar 60 hari. KPU memprioritaskan pengiriman surat suara ke daerah-daerah dengan tantangan geografis yang berat.

“Diharapkan, pertengahan Maret 2019 seluruh surat suara telah dikirim ke KPU kabupaten/kota. Dengan demikian, masih cukup waktu untuk melakukan penyortiran, penghitungan, pengepakan, dan pengiriman secara berjenjang dari KPU kabupaten/kota ke kecamatan, desa/kelurahan, hingga TPS,” terang dia.

Selain itu, kata Pramono, dalam keadaan tertentu, proses produksi masih bisa dipercepat, yakni dengan menambah jam kerja. Saat ini, ungkap dia, setiap pabrik melakukan produksi selama 16 jam per hari.
“Semua pabrik penyedia sudah berkomitmen, jika terjadi hal-hal darurat, mereka masih bisa ditingkatkan menjadi 20 jam per hari,” kata dia.

Sumber: BeritaSatu.com

Tarif Kargo Udara Naik Fantastis!

Ilustrasi Kargo

Jurnal123.com – Tiga maskapai penerbangan yakni Garuda Indonesia, Lion Air, dan Sriwijaya melakukan kebijakan menaikkan tarif jasa pengiriman kargo secara beruntun sejak akhir Oktober 2018.

Berdasarkan data yang dirangkum oleh Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, dan Logistik Indonesia (Asperindo) melakukan kenaikan tarif lima kali dari kurun waktu 1 Oktober 2018 hingga 14 Januari 2019. Lalu Lion Air menaikan tarif kargonya sebanyak empat kali dari 1 Oktober 2018 hingga 7 Januari 2019. Serta Sriwijaya Air menerapkan dua kali kenaikan yakni pada 16 November 2018 dan 7 Januari 2019.

Kenaikan tarif berkisar antara 19 persen hingga 325 persen dan bila dirata-ratakan besarnya mencapai 60 persen hingga 112 persen.

Dalam surat DPP Asperindo yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo pada 16 Januari 2019, Ketua DPP Asperindo M Feriadi mengatakan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat kepada Kemenko Perekonomian, Maritim, Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, Direksi Garuda, Lion Air, dan Citilink yang membawahi Sriwijaya.

Namun tidak mendapatkan tanggapan apapun. Oleh karena itu pihaknya ingin menghadap langsung ke Presiden agar dapat memaparkan langsung dampak dari kenaikan tarif oleh maskapai penerbangan. Apalagi karena kenaikan tarif kargo angkutan udaha itu pada akhirnya berpotensi meningkatkan biaya bagi pelaku usaha e-commerce yang sebagian besar adalah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

“Para konsumen kami yang terkena dampak kenaikan tarif tersebut antara lain UKM pelaku e-commerce dan para pelaku komoditi di industri pertanian, perikanan dan lainnya yang sangat bergantung jasa pengiriman dengan menggunakan moda transportasi udara,” tulis Feriadi dalam suratnya kepada Presiden Joko Widodo.

Feriadi yang juga merupakan Presiden Direktur PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) mengatakan sejumlah perusahaan ekspedisi telah melakukan kenaikan tarif bagi konsumennya. Mereka adalah PT Pos lndonesia, JNE, TlKl, J&T Express, Pandu Logistik, SAP, dan beberapa lainnya.

JNE, misalnya, telah melakukan kenaikan tarif sekitar 20 persen. Hal yang hampir sama juga dilakukan J&T Express pada Desember tahun lalu.

Hal lain yang menjadi sorotan dari Asperindo adalah layanan belum meningkat secara siginifikan. Keterlambatan pengiriman, kerusakan barang atau paket dalam proses loading atau unloading di bandara masih terus terjadi.

Ketua Bidang Transportasi & Infrastruktur DPP Asperindo Hari Sugi andhi mengatakan bahwa hal itu menjadi keluhan dari konsumen kepada perusahaan jasa pengiriman barang.

“Jadi ironis sekali bahwa tarif naik berkali-kali tapi layanan diberikan kepada kami sebagai pengguna jasa tidak meningkat sehingga kami harus menanggung komplain konsumen,” kata Hari.

Di sisi lain penyesuaian tarif kargo udara ini memberi dampak positif kepada maskapai. Pendapatan kargo kargo Garuda Oktober 2018 naik 28,1 persen mencapai USD24,6 juta dibandingkan Oktober 2017. Sedangkan pada November 2018, mencapai USD22,6 juta atau naik 4,6 persen.(MED)

Penyebar Hoaks Ijazah Jokowi tak Ditahan Atas Alasan Yuridis


Kepala Biro Penerangan Masyarakat, Brigjend Pol Dedy Prasetyo di Mabes Polri (Vecky Ngelo)

Jurnal123.com – Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri telah menangkap tersangka penyebaran hoaks ijazah Presiden Joko Widodo. Meski begitu, polisi tidak melakukan penahanan terhadap tersangka berinisial UKH (28).

“Tersangka sudah ditangkap, namun tidak dilakukan penahanan,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo, Jakarta, Minggu (20/1/2019).
Dedi menuturkan, penahanan terhadap tersangka merupakan kebijakan dan penilaian subjektif penyidik. Beberapa faktor yang bisa menjadi pertimbangan antara lain, tersangka kooperatif, tidak menghilangkan barang bukti, tidak berusaha melarikan diri, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Meski begitu, salah satu alasan tidak dilakukannya penahanan adalah karena ancaman hukumannya di bawah dua tahun. Dalam kasus ini, UKH disangka melanggar Pasal 14 ayat 2 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Pasal 207 KUHP.”Ancamannya 5 tahun (penjara), jadi tidak ditahan, itu kalau dari perspektif alasan yuridisnya,” ucap Dedi.

Lebih lanjut, Dedi menegaskan bahwa fotocopy ijazah Jokowi yang diunggah UKH di akun Facebooknya adalah asli. “Ijazahnya Pak Jokowi adalah asli sesuai penjelasan dari sekolah. Yang bersangkutan sengaja menyebarkan beritahoaks dengan menggunakan akun Facebooknya,” ujarnya memungkasi.
Penjelasan Kepala Sekolah
Kepala SMA Negeri 6 Solo, Agung Wijayanto menegaskan bahwa Jokowi merupakan lulusan SMA Negeri 6 Solo.
“Memang dulu namanya bukan SMA Negeri 6, tapi Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan atau SMPP,” ujar Agung saat ditemui wartawan, Rabu (16/1/2019).

Menurut Agung, SMPP berdiri pada 26 November 1975. Selain di Kota Solo, SMPP juga ada di Purwodadi dan Wonosobo. Hal ini sesuai dengan surat dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 025.b/0/1975 tentang pembukaan beberapa SMPP di Jawa Tengah.”Untuk SMPP di Solo, baru menerima peserta didik pada tahun 1976. Karena, sejak dirikan perlu dilakukan penataan dan persiapan untuk penerimaan peserta didik pertama,” katanya.

Jokowi merupakan siswa angkatan pertama di sekolah tersebut. Untuk kurikulum yang diajarkan di SMPP juga sama dengan SMA mengingat pengajarnya dulu juga dari SMA Negeri 5 Solo.

Untuk pendaftaran siswa saat itu, masih menjadi satu dengan SMA Negeri 5 yang saling bersebelahan. Kemudian jumlah siswa dibagi menjadi dua sekolah sesuai dengan urutan kelasnya. Untuk kelas 1.1 sampai 1.5 masuk ke SMA Negeri 5. Sedangkan siswa dari kelompok selanjutnya masuk di SMPP.
“Pak Jokowi tercatat sebagai siswa dari kelompok kelas 1.9, sehingga masuk di SMPP,” jelasnya.

Dari data yang ada, Agung menambahkan, Jokowi lulus pada tahun 1980. Kemudian pada tahun 1985, SMPP berubah menjadi SMA Negeri 6 Solo. Hal ini sebagaimana surat dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 353/0/1985 tentang perubahan nama sekolah dari SMPP menjadi Sekolah Menengah Utama Tingkat Atas atau SMA.
Ia menganggap wajar, kalau ijazah Jokowi tidak berbunyi lulusan SMA Negeri 6. Melainkan lulusan SMA yang sekarang ini berubah menjadi SMA Negeri 6.”Saat itu kepala sekolahnya adalah Pak Soekidjo,” tutupnya.(VEK)

Korlantas Gelar ‘Millenial Road Safety’ Guna Meningkatkan Kesadaran Berlalu Lintas

Dirlantas Polda Metro Kombes Pol Yusuf

Jurnal123.com –  Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menggelar ‘Millenial Road Safety Festival 2019’ di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (20/1/2019).

“Millenial Road Safety Festival merupakan kegiatan yang mengajak para millenial untuk menambah wawasan dan tertib berlalu lintas,” kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusuf yang ditemui Antara di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta.

Millenial Road Safety Festival akan dimulai secara serentak pada 2 Februari hingga acara puncak pada 31 Maret di lapangan Monumen Nasional (Monas) Jakarta Pusat.

“Kegiatan ini akan dimulai pada 2 Februari dan acara puncaknya pada 31 Maret akan dihadiri oleh presiden,” ujarnya.

Dalam menyelenggarakan acara ini Korlantas Polri juga bekerjasama dengan Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) dan Relawan Lalu Lintas Indonesia (Relasi) 

Acara ini juga dimeriahkan oleh penampilan sejumlah selebritas seperti Hesti Purwadinata, Boy William, Fajar Alexa, Rifat Sungkar dan RAN.(ANT)

Surat Suara Mulai Dicetak

Ilustrasi Surat Suara Pemilu 2019

Jurnal123.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU RI) mulai mencetak surat suara Pemilu Serentak 2019. Komisioner KPU RI Ilham Saputra mengatakan pencetakan surat suara serentak di tiga wilayah.

“Hari ini pencetakan perdana surat suara, dan serentak kita lakukan di Jakarta, Surabaya, dan Makassar,” kata Ilham di Gedung Kompas Gramedia, Jakarta Barat, Minggu, 20 Januari 2019.

Ada enam perusahaan yang diberi mandat mencetak surat suara. Mereka yang dipercaya ialah PT Aksara Grafika Pratama (Jakarta), PT Balai Pustaka (Jakarta), PT Temprina Media Grafika (Jawa Timur), PT Gramedia (Jakarta),PT Adi Perkasa Makassar (Sulawesi Selatan), dan PT Puri Panca Pujibangun (Jawa Timur).

Jumlah surat suara di tiap perusahaan berbeda. PT Aksara Grafika Pratama diharuskan mencetak 68.176.374 lembar surat suara atau sekitar 7,25% dari total surat suara.

PT Balai Pustaka mencetak 139.894.529 lembar atau 14,88%. PT Temprina Media Grafika mencetak 255.019.544 lembar atau 27,13%. PT Gramedia mencetak 292.019.984 sekitar 31,07%. PT Adi Perkasa Makassar mencetak 77.054.270 lembar atau 8,20%.

“Kemudian PT Puri Panca Pujibangun wajib mencetak 107.714.950 lembar atau 11,46%. Jadi total surat suara yang dicetak 939.879.651 lembar,” ucap dia.

Komisioner KPU mengunjungi seluruh percetakan surat suara. Salah satunya percetakan PT Gramedia.

Kunjungan untuk memastikan surat suara dicetak dengan jumlah benar dan berkualitas. PT Gramedia mencetak untuk lima provinsi, yakni Aceh, Sumut, Jabar, DKI Jakarta dan Sulawesi Selatan.(MET)

Ribuan Demonstran Tuntut Kebebasan Pers di Serbia

Demonstrasi Di Serbia

Jurnal123.com – Sepuluh ribu orang lebih berbaris di Beograd guna melakukan protes pada pemerintahan Presiden Serbia, Aleksandar Vucic dan Partai Progresif Serbia (SNS), Sabtu (19/1/2019). Mereka menuntut kebebasan media sebagai prasyarat untuk pemilihan umum yang bebas dan adil.

Seperti dikutip dari Reuters, Minggu (20/1/2018), para pengunjuk rasa yang merupakan gabungan Aliansi untuk Serbia, kelompok oposisi yang terdiri dari 30 partai dan organisasi, mengenakan lencana bertuliskan “Itu telah dimulai” dan meneriakkan “Pencuri Vucic”. Demonstrasi mingguan kedelapan kalinya itu telah menarik perhatian banyak orang. Protes sudah menyebar ke kota-kota lain di Serbia. Pada Jumat lalu diadakan di Novi Sad, kota terbesar kedua.

“Satu-satunya tuntutan yang kami inginkan adalah kejahatan (rezim) ini hilang. Kami ingin pemilihan umum, akan tetapi kebebasan harus dihadirkan lebih dulu,” kata Branisalv Trifunovic, seorang aktor yang berbicara di hadapan publik sejak beberapa pekan sebelumnya. Tidak ada seorang pun di kantor pemerintahan Vucic yang bisa dihubungi untuk memberikan komentar. Sebelumnya, presiden mengatakan dirinya tidak akan tunduk pada tuntutan oposisi untuk melakukan reformasi pemilu dan meningkatkan kebebasan media, bahkan jika ada 5 juta orang di jalan.

Walaupun demikian, dirinya mengaku bersedia untuk menguji popularitas partainya dengan perhitungan suara cepat. “Saya datang ke sini untuk menyatakan ketidakpuasan saya terhadap elit yang berkuasa. Mereka mengendalikan semua media, saya muak dengan semua korupsi yang terjadi,” kata Ljiljana Zivanovic, seorang pensiunan berusia 64 tahun.(INF)

Sebuah Kapal Motor Tenggelam di Suangai Kapuas, 12 Penumpang Hilang

Sungai Kapuas, Kalimantan Barat

Jurnal123.com – Sebuah Kapal Motor tenggelam saat hendak menyeberang Sungai Kapuas di Desa Nanga Seberuang, Kecamatan Semitau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimamtan Barat, Sabtu 19 Januari 2019. Kapal motor nahas tersebut menyeberang dari Dermaga PT.Berlian Estate menuju penyebrangan Dermaga PT.SJRE dengan membawa 24 orang penumpang dan 9 motor roda 2.

Akan tetapi sekitar sepuluh meter hendak bersandar di Dermaga SJRE motor air tersebut karam dan tenggelam. Satu orang korban meninggal pada kejadian tersebut,  11 orang berhasil menyelamatkan diri dan 12 lainnya masih dalam pencarian.

Kepala Kantor Pencarian dan pertolongan Pontianak, Hery Marantika, dalam keterangan pers rilisnya, Minggu 20 Januari 2019, membenarkan kejadian tersebut. Dia mengatakan, telah memberangkatkan dua tim penyelamat untuk mencari 12 korban hilang tersebut.

“Pagi tadi kami mendapat laporan ini, kami langsung merespons dengan memberangkatkan dua tim, di mana satu tim dari pos pencarian dan pertolongan Sintang dan di-backup satu tim dari kantor pencarian dan pertolongan pontianak. Nantinya tim ini dapat bersinergi dengan unsur lainnya di lapangan,” kata Hery Marantika.

Dia berkata, tim ini berangkat dengan dilengkapi peralatan evakuasi. “Masing-masing tim ini telah dilengkapi dengan peralatan yang diperlukan seperti peralatan selam, evakuasi,medis,komunikasi dan peralatan pendukung lainnya,” kata Hery.(VIN)