Category Archives: Featured Posts

Praperadilan Tidak Bisa Membatalkan Status Tersangka

mappi-minta-evaluasi-pengadilan-tipikor-terkait-vonis-bebas_big__20120803044637_file_vino_cms

JAKARTA, JURNAL124.
Pihak Komjen BG mengajukan praperadilan atas penetapan tersangka.
Sidang yang akan digelar rencananya dipimpin Hakim Sarpin Rizaldi yang ditunjuk Pengadilan Negeri (PN) Jaksel menjadi hakim tunggal gugatan praperadilan Komjen Budi Gunawan (BG) terhadap KPK.
Diharapkan hakim untuk tidak melampaui wewenangnya dalam memutus perkara tersebut.

Pasalnya, gugatan yang dilayangkan BG adalah penetapan tersangka suap oleh KPK.

Peneliti PSHK, Miko S Ginting menegaskan, putusan praperadilan tidak bisa membatalkan penetapan tersangka.

Sebagaimana ketentuan Pasal 77 KUHAP, praperadilan memeriksa sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, dan ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan dan penuntutan.

“Sangat jelas dalam pasal tersebut bahwa penetapan tersangka dan dimulainya penyidikan bukanlah objek pemeriksaan praperadilan. Dengan demikian, jelas juga bahwa praperadilan tidak dapat membatalkan status tersangka dan juga tidak dapat menghentikan proses penyidikan atas tersangka Komjen BG,” kata Ginting, kepada SP di Jakarta, Jumat (30/1).

Dirinya berpandangan, jika Sarpin nekat memutus dengan menyatakan penetapan tersangka BG tidak sah, maka Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) harus mengambil tindakan.

Terlebih, MA pernah menjatuhkan sanksi disiplin kepada Hakim Suko Harsono yang mengabulkan praperadilan Bachtiar Abdul Fatah dalam perkara korupsi bioremediasi PT Chevron dengan membatalkan penetapan tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

“Praperadilan tidak dapat menggugurkan status tersangka Komjen BG. KPK juga tidak dapat menerbitkan surat penghentian penyidikan dan penuntutan sehingga BG dapat dipastikan menjadi terdakwa,” tegasnya.

Sumber : Suara Pembaruan

Bom Meledak di Mesjid Syiah Pakistan

061c6f00-a9dc-4a31-a306-543f2d697c0e_169

SINDH, JURNAL123
Bom menghancurkan sebuah masjid Syiah di kota Shikarpur, Provinsi Sindh, wilayah selatan Pakistan, Jumat (30/1/2015), menewaskan sedikitnya 40 orang.

Polisi mengatakan, serangan sektarian paling mematikan dalam dua tahun terakhir itu terjadi di saat ratusan umat Syiah sedang menjalankan ibadah shalat Jumat.

“Sedikitnya 40 orang tewas dalam serangan bom itu dan 46 orang lainnya terluka,” kata Menteri Kesehatan Sindh, Jam Mehtab Daher.

Sementara itu, petugas medis di RS Civil, Shikarpur, Shaukat Ali Memon, membenarkan jumlah korban tewas dalam tragedi itu dan mengatakan jumlah korban tewas kemungkinan bisa bertambah karena sebagian korban luka kini dalam kondisi kritis.

Dari tayangan televisi beberapa saat setelah ledakan terjadi, terlihat kekacauan suasana di lokasi kejadian pada saat warga mencoba menolong korban luka dengan mengangkut mereka ke rumah sakit menggunakan mobil, sepeda motor, hingga becak.

“Kawasan itu dipenuhi darah dan bagian tubuh manusia. Bau daging terbakar sangat menyengat, sementara orang-orang saling berteriak satu sama lain. Sangat kacau,” kata seorang saksi mata, Zahid Noon.

Seorang warga yang tinggal di dekat masjid itu, Mohammad Jehangir, mengatakan, dia merasa tanah bergetar kencang di bawah kakinya. Padahal, saat itu dia sedang beribadah di masjid lain yang berjarak sekitar 1,5 kilometer dari lokasi serangan.

Serangan bom itu terjadi bertepatan dengan kunjungan PM Nawaz Sharif ke ibu kota Sindh, Karachi, untuk membicarakan masalah hukum dan ketertiban di wilayah tersebut.

Insiden ini adalah serangan paling mematikan di Pakistan sejak Maret 2013, ketika sebuah bom mobil meledak di sebuah permukiman warga Syiah di Karachi yang menewaskan 45 orang.

Sumber: AFP

Kemilau Akik Lebihi Emas

IMG_20150118_105444

MEDAN, JURNAL123.
Batu akik sebagai batu mulia memang belum memiliki standar harga seperti berlian. Namun bukan berarti batu permata ini tak bisa dijadikan sarana untuk berinvestasi.
Keunikan bentuk dan corak batu akik diyakini akan mampu membuat harga jual batu akik semakin tinggi seiring waktu berjalan. Bahkan saat ini harganya ada yang mencapai miliaran Rupiah.

“Seninya batu akik itu di situ. Kadang menurut kita bagus, namun harganya murah. Kadang menurut kita jelek, tapi harganya malah mahal. Jadi tergantung orangnya,” kata Daniel, seorang penjual batu akik di Palladium Plaza Medan, Jumat (30/1/2015).

Daniel mengaku, saat ini banyak masyarakat yang masih memilih berinvestasi emas. Namun, peluang untuk meraih keuntungan besar dalam berinvestasi batu akik ini diyakini jauh lebih besar, khususnya di tengah kembali trennya penggunaan perhiasan bertahtakan batu akik.

“Kalau tidak percaya, coba saja beli batu akik yang berkualitas bagus. Harganya bisa mencapai Rp100 juta saat ini. Lalu simpan beberapa bulan, maka harganya akan mencapai dua kali lipat. Saya sudah buktikan itu,” ungkapnya.

Daniel melanjutkan, dia pernah menyimpan batu jenis cempaka madu seharganya Rp50 ribu, namun sekarang harga batu tersebut sudah mencapai Rp300 ribu per buahnya. “Cuma beberapa bulan itu, bayangkan berapa kali lipat naiknya,”tukasnya.

Meski demikian, dia mengimbau agar masyarakat yang hendak berinvestasi di perhiasan batu akik untuk memilih batu secara benar. Karena di tengah menggilanya penjualan perhiasan bertahtakan batu akik ini, banyak pula pihak yang melakukan penipuan.

“Kalau batu akik ini enggak bisa sekedar ikut tren. Kita musti hati-hati dan ikut belajar mengenali jenis-jenis batu. Menarik kok mengenal batu-batu itu,” tuturnya.

Penggemar Batu di Aceh.

Hal senada juga diutarakan pedagang sekaligus kolektor batu akik Akbar Kandau di Kabupaten Simeulue, Aceh. Menurutnya batu akik seringkali bisa lebih bernilai dibandingkan emas.”Batu akik memiliki keunikan tersendiri. Bagi mereka yang hobby dan pencinta batu bisa membeli meskipun harga tinggi,” ujar pria yang memiliki darah Sulawesi Utara ini. Bahkan keunikan lainnya bagi pencinta batu terkadang dari kalangan elit baik birokrat maupun TNI dan Polri.”Mereka yang memiliki jabatan tinggi atau pangkat menengah keatas baik di pemerintahan maupun TNI Polri tidak jarang mampir di tempat saat. Entah bercerita ataupun membeli batu yang disukai,” ujarnya.(OKE/JIM)

Terlalu Vokal Hatta Ali Nyaris Dikeluarkan di Unair, Kini Ketua MA

prof-hatta-ali

SURABAYA, JURNAL123.
Ternyata Ketua Mahkamah Agung (MA) M Hatta Ali nyaris dikeluarkan alias drop out (DO) saat kuliah di Fakultas Hukum Unair sekitar tahun 1970-an silam.
Ceritanya begini selama menempuh kuliah di Unair, aktivitas Hatta sangat padat. Dia dikenal sebagai aktivis yang kerap mengkritisi kebijakan kampus serta menjadi anggota majelis permusyawaratan mahasiswa Unair. Hatta bahkan pernah mendatangi Wakil Rektor III untuk menuntut uang kuliah (SPPD) diturunkan. Dia juga sempat memprotes kebijakan kampus dalam mengirimkan mahasiswa ke forum internasional. Begitu vokalnya, Presiden Asean Law Association ini hingga diancam akan dikeluarkan (drop out) dari Unair jika tidak menyelesaikan kuliah tahun itu. Ancaman ini membuatnya keder juga karena tekad awalnya dia harus pulang membawa gelar sarjana.
“Apa kata orang kalau di tahun terakhir saja saya tidak lulus. Jadi saya terpaksa mengebut dan akhirnya bisa selesai tahun Itu juga,” urainya.

Meski demikian dia juga pernah membawa harum nama Unair dalam kejuaraan karate nasional. Setelah 38 tahun berlalu, almamaternya itu dengan bangga menganugerahinya sebagai guru besar Ilmu Hukum, Sabtu (31/1/2015).
Sapaan profesor masih asing bagi Hatta Ali, meski pengukuhannya tinggal menghitung jam. “Rasanya di telinga kok belum terbiasa dipanggil profesor,” aku hakim agung kelahiran Parepare, 7 April 1950 saat jumpa pers di ruang Kahuripan, Kantor Manajemen Unair, Jumat (30/1/2015).
Dia mengakui menjadi guru besar tidak pernah terlintas di benaknya. Bermimpi pun tidak.
“Jangankan profesor, bergelar doktor saja saya tidak pernah menyangka. Pokoknya yang penting sarjana sudah cukup,”sebut doktor ilmu hukum, Universitas Padjajaran, Bandung tersebut.
(TRI)

Jurnalis AS Tantang Jokowi Adili Wiranto, Sutiyoso Dan Hendropriyono

ngaku-di-indonesia-allan-nairn-ajukan-3-tantangan-ke-prabowo

JAKARTA, JURNAL123.
Presiden Jokowi ditantang keberaniannya untuk mengadili pelanggar HAM, yang merupakan orang-orang terdekatnya.
Jurnalis investigasi AS, Allan Nairn, melihat kejahatan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia masih terus berlangsung.
Menurutnya, peran pemerintah sangat diperlukan untuk menghilangkan kejahatan HAM tersebut.
“Kalau presiden Jokowi ikhlas tentang penegakan hukum HAM, dia harus berani mengadili pembunuh besar,” kata Allan di kantor Kontras, Jakarta, Jumat (30/1/2015).
Allan menilai, ada orang-orang dekat Jokowi yang terlibat masalah HAM di masa lalu.
Menurutnya, Jokowi harus mengadili orang-orang tersebut jika memang konsisten terhadap penegakan HAM.
“Seperti jenderal Wiranto, Sutiyoso, dan AM Hendropriyono,” tuturnya.
Masih kata Allan, kalau presiden Jokowi serius tangani masalah HAM dengan langkah yang cukup sederhana.
Misalnya membuka kasus pelanggaran HAM belum selesai seperti kasus Trisakti, pembunuhan massal di Talangsari dan pembunuhan Munir.

Sumber : Tribun News

Program BPJS Kesehatan Semrawut

logo_bpjs_kesehatan

JAKARTA, JURNAL123.
Anggaran yang dikucurkan negara untuk program ini sangat besar sehingga tidak boleh ada cerita layanan kesehatan buruk.

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menarik banyak peserta. Namun, berbagai persoalan, mulai dari pendataan kepesertaan hingga infrastruktur medis, menjadi pekerjaan rumah besar yang perlu diselesaikan.

Bayu Sulaksono, warga Pamulang, Tangerang, Banten, misalnya merasakan kesulitan mengurus BPJS. Kesulitan dialami Bayu dari mulai mengurus administrasi di tahap awal, yaitu di puskesmas. “Antreannya panjang karena banyak orang mengurus BPJS. Ribet. Saya datang dari subuh untuk daftar, eh pas dapat giliran, orang puskemas bilang dokternya sudah mau pulang,” keluh Bayu yang mengurus BPJS untuk keperluan istrinya yang sedang sakit, saat berbincang dengan SH di Jakarta, dua pekan lalu.

Masalah yang harus dihadapi Bayu tidak hanya saat di puskesmas. Ketika surat rujukan dari puskemas sudah diterima, Bayu pun harus menghadapi persoalan lain. Pihak rumah sakit yang tidak jauh dari tempat tinggalnya menyatakan, istrinya belum dapat dirawat karena belum ada dokter dan tempat. “Sudah dua bulan menunggu nih. Rumah sakit bilang belum ada dokter. Padahal, dokter spesialis di rumah sakit itu yang memeriksa istri bilang, istri saya harus segera dioperasi,” tuturnya.

Bukan hanya Bayu, yang tinggal dekat dari Ibu Kota, yang merasakan kendala dan kerumitan saat mengurus BPJS. Hal itu disampaikan Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar. Ia mengatakan, masih banyak warga peserta BPJS tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. “Alasannya macam-macam, di antaranya kamar penuh, tapi ketika dicek banyak yang kosong,” ujar Timboel.

Ia menyebutkan, pemerintah harus tegas kepada lembaga-lembaga layanan kesehatan yang bekerja sama untuk program BPJS agar tidak mengabaikan pasien. Anggaran yang dikucurkan negara untuk program ini sangat besar sehingga tidak boleh ada cerita layanan kesehatan buruk.

Pasien Membeludak
Sejak pemerintah memerintahkan seluruh warga negara, termasuk yang bukan pegawai pemerintah, harus mengikuti BPJS, loket antrean pendaftaran selalu padat. Penyebabnya itu tadi, bukan hanya warga miskin yang menerima bantuan iuran, melainkan juga warga yang berkecukupan secara keuangan wajib ikut BPJS.

Alhasil, rumah sakit-rumah sakit yang bekerja sama dalam program ini kebanjiran pasien BPJS setiap hari. Direktur Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Hasan Sadikin di Bandung, Jawa Barat, Ayi Djembarsari mengatakan, setiap hari tempatnya selalu kedatangan banyak pasien BPJS.
Ayi memaparkan, warga berbondong-bondong mendatangi RSUP Hasan Sadikin sejak ada program JKN. Namun, setelah pemerintahan saat ini menyosialisasikan program Kartu Indonesia Sehat (KIS), jumlah pasien yang datang semakin meningkat.

“Kunjungan rawat jalan meningkat karena sosialisasi KIS,” ujar Ayi, lebih dari dua pekan lalu, saat menerima kedatangan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani. Sang menteri datang ke RSUP Hasan Sadikin untuk mengecek kesiapan rumah sakit.

KIS adalah program kesehatan yang diluncurkan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk menggantikan JKN yang diluncurkan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Selain KIS, pemerintah mengeluarkan program lain, di antaranya Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Setiap bulan, Ayi menjabarkan, RSUP Hasan Sadikin menerima 17.870 pasien yang merupakan pasien BPJS non-penerima bantuan iuran (PBI). Sementara itu, pasien BPJS PBI yang datang ke rumah sakit itu mencapai 4.839 pasien setiap bulan.

Dalam program BPJS, pemerintah membagi dua kategori peserta. Warga miskin dan tidak mampu yang iurannya ditanggung pemerintah masuk kategori pasien BPJS PBI. Warga yang dianggap mampu masuk kategori pasien BPJS non-PBI sehingga iurannya tidak ditanggung pemerintah
Hingga kini, jumlah peserta BPJS masih terus bertambah setiap hari. Direktur Kepesertaan dan Pemasaran BPJS, Sri Endang Tidarwati Wahyuningsih menyebutkan, jumlah peserta BPJS hingga November 2014 lebih dari 131 juta orang atau tepatnya 131.115.543 jiwa. Jumlah itu bertambah lebih dari 5 juta orang hanya dalam waktu sebulan.

Sebelumnya, Direktur Hukum, Komunikasi, dan Hubungan Antarlembaga BPJS, Purnawarman Basundoro mengatakan, jumlah peserta BPJS pada 8 Agustus 2014 sudah lebih dari 126 juta orang atau tepatnya 126.487.166 jiwa.

Tidak Siap
Pemerintah seperti tidak menyiapkan diri secara matang sebelum program BPJS ini diluncurkan pertama kali oleh mantan Presiden SBY pada 31 Desember 2013. Akibatnya saat ini, ketika pasien membeludak, fasilitas dan tenaga medis kelimpungan menghadapinya.
Dengan jumlah pasien yang membeludak, Ayi mengungkapkan, rumah sakit kerepotan menerima gelombang pasien, terutama peserta BPJS. RSUP Hasan Sadikin yang dimiliki pemerintah ini hanya memiliki 996 tempat tidur, 20 pelayan medis spesialistik, dan 133 pelayanan medis subspesialistik.

“Dari total pasien yang datang, 80 persen adalah pasien JKN atau KIS. Sebanyak 90 persen kamar di sini adalah kelas III. Kamar intensif seharusnya 10 persen dari jumlah tempat tidur, tapi kami belum sampai. Kapasitas kami sangat terbatas,” ucap Ayi.
Hingga 7 Januari 2015, Ayi menyatakan, ada 1.000 lebih pasien yang sudah menunggu antrean untuk mendapatkan pelayanan rawat inap di RSUP Hasan Sadikin. Ia berharap pemerintah turut memikirkan peningkatan fasilitas dan tenaga kesehatan untuk melayani peserta BPJS.

Masih banyaknya kekurangan dalam pelaksanaan program BPJS ini diakui Puan. Itu alasannya pemerintah fokus meningkatkan pelayanan kesehatan sebelum program kesehatan yang pada masa mendatang disalurkan lewat program KIS dijalankan.
Saat ini, Puan menyebutkan, pemerintah sedang menyiapkan anggaran yang akan disuntikkan ke rumah sakit-rumah sakit dan untuk pembangunan sekitar 5.000 puskesmas. “Pelayanan kesehatan harus maksimal diberikan hingga ke tingkat desa,” ujar Puan.

Menurutnya, pelayanan kesehatan sama pentingnya dengan pendidikan dan sektor-sektor lain. Membangun layanan kesehatan, Puan melanjutkan, sama penting dengan membangun kedaulatan pangan.
Ia pun menekankan pentingnya keberadaan tenaga medis. “Kalau tidak ada petugasnya, bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik dan maksimal?” kata Puan.

Timboel menyatakan, pelaksanaan BPJS harus terus-menerus diawasi supaya tidak ada satu pun warga yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan pada masa mendatang. Bahkan kalau perlu, Timboel menyarankan, BPJS menempatkan personelnya di setiap badan atau lembaga kesehatan yang memberikan layanan kepada peserta BPJS. Dengan demikian, peserta BPJS bisa menyampaikan keluhan secara langsung dan bisa ditangani secara cepat.

Sumber : Sinar Harapan

Tersangka BG Mangkir, KPK Akan Jemput Paksa

Calon Tunggal Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan Usai Diperiksa KPK Beberapa Waktu Lalu

JAKARTA, JURNAL123.
Tersangka BG mangkir alias tidak hadir pada pemanggilan pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini Jumat (30/01/2015).

Razman Nasution selaku kuasa hukum tesangka Komjen Pol BG menegaskan kliennya tidak akan memenuhi panggilan pertama dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebab belum menerima surat pemberitahuan resmi statusnya sebagai tersangka.

“Yang ada baru pemberitahuan dari media. Itu ‘enggak’ punya kekuatan hukum,” kata Razman di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (30/1). Keputusan tersebut diambil karena belum menerima surat pemberitahuan resmi dari KPK yang menyatakan bahwa BG telah dijadikan sebagai tersangka.

Padahal, KPK rencananya akan memeriksa BG pada Jumat ini sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait transaksi-transaksi mencurigakan.

Dengan tidak adanya pemberitahuan resmi terkait penetapan tersangka, maka menurut dia KPK telah melanggar etika dalam prosedur administrasi. Selain itu, ia juga menilai janggal pengiriman surat panggilan pemeriksaan.

Surat panggilan pemeriksaan yang diterima oleh kliennya pada Senin (26/01/2015) itu dinilainya tidak memenuhi prosedur standar operasi. Kepada awak media pihaknya memperlihatkan lembaran surat pemanggilan pemeriksaan dengan bagian penerima dan pengirim yang kosong.

“Idealnya bagian serah terimanya diisi dan dipotong sehingga terlihat siapa penerima, siapa yang memberikan. Saya tanya pembantu rumah tangga, staf ajudan, surat dapat darimana, mereka hanya bilang itu (surat) diantar dan pengantarnya langsung pergi,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa kliennya akan menjalani praperadilan terlebih dulu. “Kami masih akan menjalani praperadilan. Sampai putusan praperadilan, kami tidak akan memenuhi panggilan KPK,” kata dia.

Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi Komisi Pemberantasan Korupsi Priharsa Nugraha mengatakan, jika Budi tidak memenuhi dua kali panggilan pemeriksaan, maka KPK berwenang melakukan jemput paksa.

“Jemput paksa akan dilakukan jika dua kali panggilan, dan dua-duanya tidak patut, maka ada kemungkinan dijemput paksa,” ujar Priharsa di Gedung KPK, Jakarta.

Priharsa mengatakan, tindakan jemput paksa itu berhak dilakukan penyidik karena tertera dalam KUH Pidana.

Sedianya, BG akan diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait jabatannya hari ini.

Kalemdikpol Komjen Pol BG diduga terlibat dalam transaksi-transaksi mencurigakan sejak menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier Deputi Sumber Daya Manusia di Mabes Polri 2003-2006 dan jabatan lainnya di Mabes Polri.

KPK menyangkakan BG berdasarkan pasal 12 huruf a atau b pasal 5 ayat 2 pasal 11 atau pasal 12 B UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Pasal tersebut mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk melakukan atau tidak melakukan terkait jabatannya.(ANT/JEN)

Lurah Tersangka Narkoba Dibebaskan Polres Mamasa

sri-lurah-cantik-asal-sumarorong-mamasa-sulawesi-barat_20150124_120451

MAJENE, JURNAL123.
Meski Presiden Joko Widodo gencar memerangi narkoba hingga melakukan eksekusi hukuman mati, hingga sempat diprotes beberapa negara. Namun hal tersebut tidak berlaku di daerah Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat.

Seorang lurah cantik, Sarawati, yang menjadi tersangka narkoba, dibebaskan dari tahanan Polres Mamasa. Lurah Sumamorong yang dikenal murah senyum ini sebelumnya sempat ditahan selama beberapa hari di kantor polisi setempat.

Semula, polisi berambisi menyebut dan menangkap lurah Sarawati ini karena dituding sebagai pemakai yang sudah lama menjadi target aparat. Sang lurah juga diduga telah membuang barang bukti sabu ke sungai di belakang rumahnya saat digerebek petugas.
Diberitakan sebelumnya Sri (33), lurah perempuan asal Kecamatan Sumarorong, Mamasa, Sulawesi Barat, yang ditangkap petugas, Kamis lalu, resmi ditahan penyidik Polres Mamasa, Sabtu (24/1/2015).

Sebelumnya, Sri ditangkap petugas berdasarkan kesaksian sejumlah tersangka lain yang ditangkap petugas saat tengah berpesta sabu bersama Sri di sebuah hotel di Mamasa. Saat ini, sampel darah dan urinenya juga ponsel tersangka telah dikirim ke laboratorium forensik Polda Sulsel untuk diperiksa.

“Tersangka Sri resmi ditahan setelah menjalani pemeriksaan. Tersangka sri dinyatakan terlibat jaringan narkotika dan sebagai pemakai barang haram,” ujar Kasat Narkoba Polres Mamasa, AKP Darius Limbu.

Darius mengatakan, berdasarkan keterangan polisi yang melakukan penangkapan, Sri disebut sempat membuang sejumlah barang bukti ke sungai di belakang rumahnya sehingga polisi kesulitan mengumpulkan barang bukti.

Dia juga mengatakan bahwa Sri selama ini sudah menjadi target operasi. Tersangka dijerat UU Psikotropika denagn ancaman hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun penjara.

Sementara itu, Bupati Mamasa, Ramlan Badawi yang menjadi atasan Sri menegaskan akan menjatuhkan sanksi tegas kepada Sri sesuai ketentuan hukum.

“Yang bersangkutan akan kita kenai sanksi tegas sesuai ketentuan undang-undang. Bisa dimutasi, non-job atau sanksi lainnya,” ujar Ramlan.

Kasat Narkoba Polres Mamasa AKP Darius Limbu kepada wartawan, Jumat (30/1/2015) mengatakan, sang lurah mengaku hanya menjadi korban jebakan hingga menjadi pemakai narkoba oleh pengedar yang sudah ditangkap lebih dahulu. Darius juga membenarkan bahwa lurah Sarawati telah dikembalikan ke rumahnya, tak ditahan lagi di Polres Mamasa.

Dikonfirmasi terpisah, Kapolres Mamasa AKBP Muh Alfian Hidayat membantah telah membebaskan lurah yang akrab disapa Sri ini. Menurut dia, meski sudah dipulangkan ke rumahnya, Sarawati tetap harus menjalani proses hukum.

“Siapa yang bilang dibebaskan. Memang telah dikembalikan ke rumah keluarganya tapi kasusnya tetap diproses. Atau tanya lebh lanjut pak Kasat Narkoba,” ujar Alfian seperti dilansir media online Kompas, Jumat (30/01/2015)

Sementara itu, pasca-penangkapan Sri, kantor lurah Sumarororng tampak sepi sejak beberapa hari terakhir. Meja lurah tampak kosong. Selain itu, meski telah dipulangkan ke rumahnya, lurah Sarawati tampak menghilang dari Kelurahan Sumarorong meninggalkan rumah pribadinya.

Camat Sumarorong Pilipus Maeri menyatakan, berdasarkan intruksi bupati Mamasa Ramlan Badawi, jabatan lurah Sumarorong sementara dikendalikan langsung oleh camat selaku penaggung jawab wilayah Sumarorong.

“Setelah berkoordinasi dengan bupati terkait tertangkapnya lurah Sumarorong, bupati meminta saya agar jabatan lurah untuk sementara dikendalikan oleh camat,” ujar Pilipus.(KOM)

Mahkamah Privilegiatum Mendesak Dibentuk

timbangan-hukum

JAKARTA, JURNAL123.
Situasi yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini terkait konflik KPK-Polri membuat sejumlah kalangan mengeluarkan pendapat serta ide menangani kasus pejabat negara.
Seperti diutarakan Ahli hukum tata negara Dr Bayu Dwi Anggono mendorong dibentuknya Mahkamah Privilegiatum, sebuah majelis khusus yang bertugaskan mengadili pejabat negara.

Saat ini, lembaga semacam Mahkamah Privilegiatum sudah ada tapi khusus untuk Presiden/Wakil Presiden yaitu melalui mekanisme di Mahkamah Konstitusi (MK). Presiden/Wakil Presiden yang diduga kuat melakukan tindak pidana, dapat dimohonkan DPR untuk diadili ke MK, apakah benar tudingan itu atau tidak.

Mahkamah Privilegiatum ini semacam pengadilan ad hoc untuk mengadili pejabat negara. Definisi pejabat negara ini bisa ditentukan oleh UUD 1945 secara eksplisit atau ditentukan lain oleh UU. Mahkamah Privilegiatum nantinya disidangkan di Mahkamah Agung (MA) dengan hukum acara khusus yang putusannya bersifat final dan binding.

Mahkamah Privilegiatum ini pernah dibentuk pada tahun 1950-an untuk mengadili Menteri Negara Sultan Hamid dan menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara, dari tuntutan Jaksa Agung selama 18 tahun.

Lembaga semacam Mahkamah Privilegiatum juga pernah dibentuk untuk pidana khusus militer terkait makar yaitu membantuk Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub). Mahmilub itu dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 16 Tahun 1963 tentang Pembentukan Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub) yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 24 Desember 1963. Duduk sebagai Ketua Mahmilub yaitu Ketua MA waktu itu, Ali Said. Mahmilub mulai menyidangkan Nyono pada 14 Februari 1966. Setelah itu berturut-turut diperiksa dan diadili Letnan Kolonel Untung, Dr Soebandrio, Laksamana Madya Omardhani, Brigjen Supardjo dan lain-lain.(DET/JEN)

Pemerintah Berencana Hapus PBB-NJOP

SPPT Pajak 2012

JAKARTA, JURNAL123.
Pemerintah berencana menghapus Pajak Bumi Bangunan (PBB) untuk bangunan pribadi serta Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Nantinya, PBB ini akan ditujukan untuk bangunan-bangunan komersil saja.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan yakin dengan PBB dihapus, maka akan meringankan masyarakat.

“Bagaimana PBB itu di hapus. Pemda DKI sudah mendukung. Tapi ini hanya untuk skala kecil seperti pemukiman dan perkampungan, sehingga mereka bisa terbebaskan,” kata dia di Hotel JS Luwansa di Jakarta, Kamis (29/1/2014).

Ferry menyebut, ke depan PBB ini akan diganti dengan sistem sertifikat hak milik yang bisa diurus cukup satu kali saja. Dan PBB ini nantinya hanya akan diperuntukkan bagi bangunan komersil.

“Tuhan kan menciptakan bumi satu kali, kita harus memberikan pajak tiap tahun. Ketika ada panti sosial, rumah ibadah, rumah tempat tinggal kita, yang kita bangunkan tidak ada komersialisasinya. Makanya PBB ini ke depan bakal kita arahkan untuk bangunan komersial seperti restoran, kafe, dan lain-lain. Jadi ada fairness,” tambahnya.

Usulan ini, lanjut dia, masih akan terus digodok di kementeriannya. Jika sudah matang, pihaknya baru akan membawa usulan ini ke Kementerian Keuangan untuk ditindaklanjuti.

Selain itu Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan juga akan menghapus Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang selama ini dijadikan sebagai patokan harga pasar atas penjualan properti. Menurut Ferry, NJOP memberatkan masyarakat.

“Ini usulan dari kementerian untuk menghapuskan NJOP karena mau meringankan beban masyarakat. Selama ini banyak orang yang menjadikan NJOP sebagai patokan harga tanah,” tandas Ferry.

Menurut dia, NJOP membebani dan merugikan masyarakat karena patokan nilainya tidak jelas. Ferry juga mengatakan, terkait transaksi tanah, kini masyarakat tidak murni harus memakai patokan NJOP.

“Menurut saya, NJOP tidak lagi menjadi sebuah standard yang melahirkan fairness atau keadilan,” tambah dia.

Dia pun mengusulkan untuk menerapkan pola penetapan harga pada satu kawasan yang bisa diperbarui setiap tahun untuk menggantikan NJOP. Dengan demikian, masyarakat bisa menggunakan standard yang sudah ditetapkan pemerintah. Hal tersebut didasarkan atas tujuan pemerintah untuk mengelola keadilan atas tanah.

Saat ini, menurut Ferry, usulan penghapusan PBB dan NJOP ini masih dalam proses kajian di Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Kementerian Keuangan. “Ini kita matangkan dulu, semoga diterima Pak Menkeu (Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro). Karena pasti memang ada pendapatan negara yang berkurang jadinya,” tutupnya.(MEN/BBS)