Category Archives: Featured Posts

Tetty Paruntu Dipanggil ke Istana, KPK Ungkit Kasus Suap Bowo Sidik


Bupati Minahasa Selatan Christiany Eugenia Paruntu melambaikan tangannya saat berjalan memasuki Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2019).(Foto Antara)

Jurnal123.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Bupati Minahasa Selatan Christiany Eugenia Tetty Paruntu pernah diperiksa dalam kasus suap anggota DPR Bowo Sidik Pangarso.

Halal Bihalal Persatuan Wartawan Indonesia Sulawesi Utara

Persatuan Wartawan Indonesia Sulawesi Utara melaksanakan halal bihalal di panti asuhan Ar Rahmah Kampung Islam Manado, Kamis 21 Juni 2019.

29 Anggota Polri Gugur Amankan Pemilu

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas, Brigjend Pol Dedi Prasetyo ketika dihubungi,Senin(13/5)2019 mengatakan Sesuai penelusuran dan data (13/5)2019 ada 29 Anggota Polri yang amankan Pemilu gugur.( Vecky Ngelo)


Jurnal123.com – Sesuai data yang usai dilakukan penelusuran , akhirnya  di ketahui sebanyak 29 anggota Polri gugur selama pengamanan Pemilu 2019. Data tersebut merupakan jumlah per Senin (15/3)2019.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Humas Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo di  hubungi ,Senin (13/5)2019 mengatakan bahwa seluruh anggota yang gugur mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Kemudian, mereka juga mendapatkan sejumlah tunjangan, misalnya santunan melalui PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PT ASABRI). “Kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, asuransi ASABRI 50 juta, asuransi YBB Rp 31 juta, dan hak-hak gaji terusan 1 tahun serta hak-hak lainnya,” ujarnya.

Selanjutnya, Dedi menegaskan berikut daftar anggota Polri yang gugur selama pengamanan Pemilu 2019: 1. Ipda (Anumerta) M. Saepudin, anggota Polsek Cileunyi, Polda Jabar. Gugur karena kelelahan setelah mengawal kotak suara. 2. Ipda (Anumerta) M Supri, anggota Polresta Sidoarjo, Polda Jatim. Gugur saat melaksanakan pengamanan TPS.” 3. Kompol (Anumerta) Suratno, Panit Subdit II Ekonomi Ditintelkam Polda Kaltim. Gugur karena sakit. 4. Bripka (Anumerta) Prima Leion Nurman Sasono, anggota Polsek Cerme, Polres Bondowoso, Polda Jatim. Gugur dalam kecelakaan menuju TPS. 5. Aipda (Anumerta) Ikhwanul Muslimin, anggota Polres Lombok Tengah, Polda NTB. Gugur karena kecelakaan saat hendak apel kesiapan pengamanan TPS,” tegasnya.

Untuk itu,  Dedi mengungkapkan lihat saja sesuai nomor urut yang ada 6. Aiptu (Anumerta) Stefanus Pekuwali, anggota Polres Kupang, NTT. 7. Bripka (Anumerta) Arif Mustaqim, anggota Brimob Cikarang, Polda Metro Jaya. 8. Iptu (Anumerta) Paulus Kenden, anggota Polres Tanah Toraja, Polda Sulsel. 

9. Irjen Pol (Anumerta) Syaiful Zachri, Dirbinpotmas Korbinmas Baharkam Polri. 10. Ipda (Anumerta) Jonter Siringo-Ringo, anggota Polres Dairi, Polda Sumut. 11. Aipda (Anumerta) Mashadi, anggota Polres Indramayu, Polda Jabar. 12. Bripka (Anumerta) Arie Adrian Winatha, anggota Biro Operasi Polda Kalsel. 13. Iptu (Anumerta) Totok Sudarto, anggota Polres Berau, Polda Kaltim,” ungkapnya. 

Ya lihat saja, 14. Ipda (Anumerta) Daniel Mota, anggota Polres Belu, Polda NTT. 15. Aipda (Anumerta) Yustinus Petrus Mangge, anggota Polres Ende, Polda NTT. 16. Bripka (Anumerta) Romadhonis, anggota Sat Brimob Polda Kepri. Gugur karena kecelakaan saat menuju PPK. 17. AKP (Anumerta) Partahian Dalimunte, anggota Polres Padangsidempuan, Polda Sumut. 18. AKP (Anumerta) Dani Kardana, anggota Polres Surakarta, Polda Jabar. 19. Bripka (Anumerta) Alfonsius Rino Frengki Bowaire, anggota Polres Asmat, Polda Papua 20. Ipda (Anumerta) Gangsar Sugiono, anggota Polres Lamongan, Polda Jatim. 

21. Ipda (Anumerta) Tunggul Simbolon, anggota Polres Simalungun, Polda Sumut 22. Iptu (Anumerta) Ketut Artawan, anggota Polres Jembrana, Polda Bali. 23. AKP (Anumerta) Yuslim Gempa, Polres Pangkal Pinang, Polda Kepulauan Bangka Belitung. 24. AKP (Anumerta) Bahtiar, Ditbinmas Polda Sulteng. 25. Kompol (Anumerta) Audie Djemri Moray, Polres Banggai Polda Sulteng. 

26. Aipda (Anumerta) Salip, Polres Seragen Polda Jateng. 27. Brigpol (Anumerta) Randu Pradivta, Polres Ogan Komering Ulu Selatan, Polda Sumsel. 28. Aipda (Anumerta) Leny D. Wayandiana, Polres Mappi, Polda Papua. 29. Ipda (Anumerta) Kusnarno, Polrestro Jakarta Selatan, Polda Metro Jaya. (Vecky Ngelo)

Jadi Presiden Dewan Keamanan PBB, Indonesia Terus Menyuarakan Palestina

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi Memimpin Sidang Dewan Keamanan (DK) PBB Dimana Indonesia Selaku Presiden DK PBB

Jurnal123.com – Isu Palestina menjadi fokus pertemuan informal ‘Arria Formula’ di Dewan Keamanan PBB. Indonesia jadi penggagasnya, bersama Kuwait dan Afrika Selatan.

Dalam pertemuan, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dengan tegas menyatakan bahwa permukiman ilegal yang terus didirikan Israel di wilayah Palestina adalah hambatan utama bagi proses perdamaian kedua bangsa.

“Permukiman ilegal adalah inti dari pendudukan Israel. Itu adalah jantung dari krisis perlindungan rakyat Palestina dan halangan yang jelas untuk perdamaian,” kata Menlu Retno Marsudi di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, Kamis 9 Mei 2019 waktu setempat, seperti dikutip dari Antara.

Menlu Retno menekankan, pembangunan permukiman ilegal di wilayah Palestina, termasuk di Yerusalem Timur, menempatkan solusi dua negara (two-state solution) dalam bahaya.

“Masa depan kelangsungan hidup negara Palestina dibatalkan setiap hari oleh permukiman ilegal,” kata dia. Secara de facto, permukiman yang dibangun Israel adalah bentuk aneksasi yang jelas-jelas merupakan pelanggaran HAM.

Kebijakan pembangunan permukiman Israel juga tak hanya memicu bencana kemanusiaan, tapi juga menyulut konflik dan kekerasan yang bisa mengancam perdamaian dunia.

Dewan Keamanan diminta untuk mengambil sikap yang lebih tegas terhadap Israel. “Tidak berbuat apapun bukan lah sebuah pilihan,” kata Menlu Retno.

Kredibilitas Dewan Keamanan PBB dipertaruhkan.

Perdamaian dunia, juga isu Palestina, menjadi fokus Indonesia sebagai Presiden Dewan Keamanan PBB sepanjang Mei 2019.

Sejak pendudukan Israel atas Tepi Barat pada 1967, sejumlah permukiman Yahudi didirikan. Para permukim pun datang dari segala penjuru dengan beragam motif. Ada yang karena agama, beberapa karena ingin mengklaim wilayah Tepi Barat sebagai tanah Israel, lainnya punya alasan praktis: perumahan di sana cenderung murah dan disubsidi.

“Selama 50 tahun terakhir, Israel telah memaksa ribuan warga Palestina meninggalkan tanah mereka, lalu menduduki tanah itu dan secara ilegal menggunakannya untuk menciptakan pemukiman yang secara eksklusif menampung pemukim Yahudi Israel,” demikian dikutip dari situs Amnesty International.

Warga Palestina jadi korbannya. Mereka kehilangan rumah, mata pencaharian. Ruang gerak pun dibatasi. Tak punya akses ke sumber air bersih, tanah, dan sumber daya alam mereka sendiri.

Fokus pembicaraan dalam Arria Formula di Dewan Keamanan PBB ternyata membuat utusan Presiden Donald Trump tak senang. 

Utusan Presiden Donald Trump untuk Urusan Timur Tengah, Jason Greenblatt mengekspresikan ketidaksukaannya atas pertemuan informal terkait isu Israel-Palestina di Dewan Keamanan PBB.

Alasannya, menurut dia, membangkitkan pokok pembicaraan yang melelahkan, dengan mengkritik Israel. Ia mengklaim, perluasan permukiman khusus Yahudi bukanlah penghalang bagi perdamaian, atau masuk dalam kategori ilegal menurut hukum internasional.

“Adalah hal yang membingungkan dan mengecewakan untuk menyaksikan bias anti-Israel yang jelas dan terus-menerus di PBB,” kata dia, seperti dikutip dari Fox News.

Greenblatt, yang bekerja sama dengan menantu Trump, Jared Kushner soal rencana perdamaian Israel-Palestina ala AS, mempermasalahkan mengapa kecaman hanya diarahkan pada negeri zionis, tapi tidak pada Hamas. Ia juga mempertanyakan mengapa perwakilan Israel tak diundang. 

Greenblatt mengklaim, rencana perdamaian yang akan dirilis AS bulan depan, usai Ramadan, lebih memberikan ‘pendekatan baru’.

Greenblatt mendesak anggota dewan untuk mendukung rencana itu, yang menurut dia, “realistis dan dapat diterapkan” dengan “paket kompromi yang tepat untuk kedua belah pihak”.

Sebelumnya, Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump secara sepihak mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Keputusannya tersebut “bertentangan” dengan kebijakan luar negeri AS yang telah berjalan selama tujuh dekade.

Dalam sidang darurat Majelis Umum PBB pada Kamis 21 Desember 2017, 128 dari 193 negara menentang keputusan Trump soal Yerusalem. Hanya sembilan negara yang mendukung, termasuk Israel. Sementara, 35 lainnya memilih abstain.

Tak sampai di situ, Donald Trump kemudian secara sepihak mengakui Dataran Tinggi Golan sebagai wilayah Israel, sebagai bentuk dukungan terhadap negeri zionis yang telah secara sepihak mengklaim area yang dipersengketakan dengan Suriah itu.

Yang teranyar, di tengah konflik Israel dan Palestina di Jalur Gaza, Donald Trump menyatakan pembelaannya pada pihak Tel Aviv. “Kami mendukung Israel 100 persen dalam pembelaan terhadap warganya,” kata miliarder nyentrik itu.

Apa yang disebut AS sebagai “kesepakatan abad ini”, mendapat penolakan dari pemimpin politik serta warga sipil Palestina. Alasannya, karena sangat bias mendukung Israel.

“Itu bukan rencana perdamaian, melainkan syarat (bagi kami) untuk menyerah,” kata Menteri Luar Negeri Palestina, Riyad al Maliki, seperti dikutip dari situs trtworld.com. “Rakyat Palestina tak akan menerimanya, sebesar apapun uang yang akan ditawarkan.”

Apa persisnya isi perdamaian yang dirancang AS belum diketahui. “Kami berharap mereka (AS) tidak tuli terhadap permohonan kami, buta terhadap pelanggaran Israel, dan memilih bisu terkait perdamaian yang fundamental.”

Maliki menambahkan, ada sekitar 600 ribu pemukim Israel yang saat ini menghuni wilayah pendudukan di Tepi Barat.

Menurut dia, rakyat Palestina jadi korban. “Pengungsi Palestina berada dalam kondisi pengungsian terbesar dan paling berlarut-larut di dunia. Rakyat Palestina terus menanggung akibat dari pendudukan terlama dalam sejarah kontemporer,” tambah dia.

Sepanjang Mei 2019, Indonesia berperan sebagai Presiden Dewan Keamanan PBB. “UN Peacekeeping” diangkat jadi tema besar. Meski demikian, isu Palestina tetap jadi fokus.

“Itu prinsipnya. Jadi apapun yang terjadi, dan apapun yang kita lakukan di berbagai forum internasional, khususnya selama kita menjadi anggota DK, kita mencoba mencari peluang untuk bisa mengangkat isu Palestina agar bisa menjadi perhatian dunia,” kata Direktur Utama Timur Tengah Kementerian Luar Negeri RI, Rizal Purnama seperti dilansir Liputan6.com, Jumat (10/5/2019).

Kemlu akan terus memastikan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia akan terus bisa meringankan beban rakyat Palestina. Selain itu, RI juga akan terus mengupayakan agar masyarakat internasional terus mendukung Palestina untuk mencapai perjuangannya. Untuk merdeka.

Terkait two-state solution atau solusi dua negara, Rizal menjabarkan besaran peluang tercapainya usaha perdamaian ini, melalui peran Indonesia sebagai presiden di DK PBB.

“Terkait dengan konflik Israel-Palestina, sudah ada parameter-parameter internasional yang harus dihormati oleh komunitas global. Sudah banyak resolusi DK PBB, maka harus kita hormati. Sudah banyak perjanjian damai, sudah disepakati dan harus kita jadikan rujukan,” ujarnya.

“Masalahnya adalah ada pihak lain, selain Palestina, berusaha untuk lari dari berbagai kesepakatan atau parameter tersebut,” imbuh Rizal.

Untuk itulah, kata dia, kemarin anggota-anggota DK PBB menggelar Arria Formula Meeting.

Pertemuan informal tersebut awalnya digagas oleh Duta Besar Venezuela Diego Arria. Kali pertama digelar untuk membahas krisis di Bosnia, pecahan Yugoslavia. 

“DK PBB itu nggak mudah kalau mau melakukan meeting. Harus dapat persetujuan. Tema yang mau diangkat harus dapat persetujuan. Siapa yang mau bicara harus dapat persetujuan dari seluruh negara anggota,” jelas Rizal yang ikut hadir dalam rapat tersebut di New York.

“Jadi gagasan Arria Formula ini adalah sebuah bentuk kegiatan semi formal yang melepaskan diri dari ketentuan-ketentuan seperti itu, sehingga kita bisa membahas sebuah isu dengan bebas, dan berbagai gagasan yang mungkin bisa jadi terobosan bisa kita eksplorasi,” lanjutnya lagi.

Tema yang diangkat dalam Arria-formula Meeting kali ini adalah “Israeli Settlements and Settlers: Core of the Occupation, Protection Crisis and Obstruction of Peace.”

Latar Belakang Arria Formula Meeting

Salah satu fenomena yang dianggap akan mengganggu jalannya two-state solutionadalah selama ini Israel membangun permukiman ilegal di Palestina. Tujuannya, untuk secara de facto menguasai tanah Palestina.

Terkait respons Amerika dan Israel yang menentang pandangan Indonesia dalam pertemuan tersebut, menurut Rizal, itu sudah diduga sebelumnya. 

“Kalau respons seperti itu, kita sudah tahu. Makanya, kita mengadakan pertemuan dalam bentuk Arria Formula, sehingga kita tidak dijegal dari sisi prosedur. Sudah kami perhitungkan.”

“Jadi, bukan masalah ‘berani atau tidak berani’, soalnya secara prosedur kita nggak bisa melakukan itu di chamber, di pertemuan resmi DK PBB. Maka yang kita lakukan di pertemuan informal DK PBB, walaupun AS atau Israel tidak setuju, mereka tidak bisa memblok apa yang kita mau,” tegasnya.

Rizal menjelaskan, Jason Greenblatt, utusan Presiden Amerika Serikat yang hadir dalam Arria-Formula adalah ‘arsitek’ pilihan Donald Trump untuk menyusun “Deal of the Century”, rencana perdamaian Israel-Palestina, yang bakal diajukan AS.

“Jadi, mereka menganggap gagasan Indonesia ini sangat penting. Meski tidak setuju dengan pandangan kita dan internasional, tapi pandangan kita tetap tidak bisa diintervensi oleh mereka dalam pertemuan itu.”

Tak hanya Palestina, menurut Rizal, langkah RI menyampaikan pandangannya secara tegas adalah demi perdamaian di Timur Tengah di masa depan

Timur Tengah adalah salah satu kawasan yang paling bergejolak di muka Bumi. Konflik di Suriah dan Yaman tak kunjung usai. Libya yang sempat kondusif, kini kembali memanas. 

“Selama ada di DK PBB, kita ingin terus memastikan bahwa perkembangan-perkembangan ini ada perubahan. Masalahnya kan kompleks, terus berubah, problem di Timur Tengah tidak hanya masalah internal, jadi konfliknya sudah semakin tinggi,” jelas Rizal.

Pertikaian yang ada di Timur Tengah, menurutnya, tidak hanya melibatkan faksi-faksi di dalam negara tersebut, tetapi juga memiliki dimensi regional dan global. Karena alasan inilah, Indonesia ingin terus memastikan bahwa rakyat di kawasan tersebut bisa tetap mendapat perhatian dunia.

“Kedua, kita ingin mendorong proses politik dalam negeri yang segera selesai, sehingga intervensi berbagai kekuatan asing bisa diminimalisasi. Selanjutnya adalah kondisi kemanusiaan di Timur Tengah yang sedang bergejolak bisa diatasi dengan segera, memisahkan antara isu politik dan kemanusiaan,” tambah Rizal.

Indonesia Bangkitkan Kekuatan Moderat

Meski tak terang-terangan menuding Indonesia, utusan khusus Presiden Donald Trump untuk Timur Tengah, Jason Greenbalt menyayangkan pertemuan di DK PBB yang membahas soal permukiman Israel. 

“Itu (sikap Greenbalt) sangat terkait dengan karakter presiden AS saat ini. Seharusnya mereka tahu bahwa ini bukan isu yang tiba-tiba diangkat. Kita (Indonesia) sudah sejak lama mengupayakan kemerdekaan Palestina, sehingga apa yang dibicarakan kemarin di DK PBB, adalah tindak lanjut dari isu tersebut, bukan mengada-ada,” ujar Prof Tirta Tirta Nursitama, Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional Universitas Pelita Harapan.

Menurutnya, AS perlu lebih dulu melihat latar belakang Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, sehingga tahu di mana konteks pembelaan terhadap Palestina.

Indonesia, di sisi lain, seperti dikutip dari situs resmi Kemenlu RI, mengadakan sidang informal untuk membahas berbagai upaya lanjutan dalam memediasi berbagai konflik, khususnya tentak pemukiman Israel di wilayah Palestina.

Menlu Retno menyebut bahwa selain tekanan kuat dari masyarakat internasional untuk menyudahi permukiman Israel, diperlukan pula agenda duduk bersama untuk membahas upaya penyelesaian dengan cara moderat, melalui diplomasi.

Pernyataan Menlu RI itu diamini oleh Aleksius Djemadu, Guru Besar pada disiplin ilmu Hubungan Internasional Universitas Pelita Harapan. Dia menambahkan, posisi Indonesia sebagai Presiden DK PBB, seyogyanya digunakan sebagai kekuatan penengah.

“Dengan kata lain, Indonesia mampu menggunakan dengan baik posisinya untuk menjembatani penyelesaian konflik-konflik global, dengan mempertemukan negara-negara yang berkonflik untuk duduk berunding dalam satu meja. Ini sesuai dengan apa yang dimuat dalam pembukan UUD 1945, tentang peran bebas aktif,” jelas Aleksius.

Masih menurut Aleksius, dengan posisi ganda Indonesia di DK PBB, baik sebagai anggota tidak tetap dan presiden sementara, memberikan rasa percaya diri untuk mengkampanyekan pendekatan damai dalam mengatasi berbagai konflik.

“Dengan posisi tersebut, Indonesia diharapkan mampu mendorong sikap proaktif, mengenalkan negara kita sebagai kekuatan moderat dalam melawan kekerasan, terorisme … melalui diplomasi bebas aktif,” pungkasnya.

Peran RI Sebagai Mediator Perdamaian

Ketua Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia (PSKTTI UI), Yon Machmudi berpendapat, kepemimpinan RI di DK Keamanan PBB betul-betul dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia untuk mengangkat isu perdamaian di Palestina.

“Karena DK Keamanan PBB adalah tempat yang tepat untuk bisa melahirkan resolusi maupun hal-hal lain menyangkut apa yang terjadi di beberapa negara dan khususnya Palestina,” kata dia seperti dilansir Liputan6.com.

“Tentu saja posisi Indonesia yang begitu kuat memperjuangkan perdamaian Palestina dan memberikan atensi penuh terhadap apa yang terjadi di Gaza, itu mengganggu Israel dan Amerika sebagai negara yang selama ini memang merestui apa yang dilakukan oleh Israel.”

Di sisi lain, ia menambahkan, selama ini Palestina seakan ditinggalkan. Dunia Arab — termasuk Arab Saudi dan Mesir tak menunjukkan perhatian yang besar. Atau, setidaknya, sebesar Indonesia.

Tak hanya berperan dalam perdamaian dunia, dengan mengirimkan pasukan penjaga perdamaian PBB, Indonesia bisa memanfaatkan momentum kepemimpinan di DK PBB untuk kembali menegaskan posisinya sebagai mediator perdamaian.

“Selama ini kita kan terkenal sebagai negara yang besar dalam menyumbangkan pasukan perdamaian di dunia. Peran-peran itu saya kira perlu lebih ditingkatkan dalam bentuk misi khusus yang bisa secara spesifik bertugas sebagai pihak yang akan melakukan mediasi, tidak hanya sebagai tentara penjaga perdamaian,” kata Yon Machmudi.

“Dengan didorong oleh kepemimpinan Indonesia saat ini, saya kira peran Indonesia di Timur Tengah dan internasional akan menguat.”(ANT/LIP)

Ketika Promosi Indonesia Dilakukan di Financial Street Beijing

Duta Besar RI untuk RRT merangkap Mongolia, Djauhari Oratmangun saat menjadi pembicara tunggal dalam acara bertajuk Belt and Road Ambassador Interview

Jurnal123.com – Kerja sama keuangan antara Indonesia dan Tiongkok saat ini menjadi hal yang esensial karena saat ini Indonesia sedang menjadi primadona bagi investasi Tiongkok. Hal ini diungkap Duta Besar RI untuk RRT merangkap Mongolia, Djauhari Oratmangun saat menjadi pembicara tunggal dalam acara bertajuk Belt and Road Ambassador Interview yang digelar di kawasan Beijing Financial Street pada (17/4). Dengan prediksi bahwa Tiongkok akan menjadi ekonomi terbesar dunia dan Indonesia serta ASEAN akan menjadi besar juga di dunia, karena itu Indonesia dan Tiongkok perlu bekerja sama membangun kawasan Asia menjadi motor ekonomi dunia untuk pertumbuhan yang berkualitas, ucap Dubes Djauhari.

Duta Besar RI menjadi pembicara tunggal dalam acara bertajuk Belt and Road Ambassador Interview (Foto Istimewa)

Dubes Djauhari juga menyampaikan pandangannya mengenai kerja sama keuangan antara Indonesia dan Tiongkok di tengah-tengah para praktisi keuangan Tiongkok, termasuk kerja sama lintas batas, kebijakan ekonomi makro Indonesia, pasar saham dan obligasi, internasionalisasi Renminbi, dan berbagai isu keuangan lainnya. Dubes yang didampingi Atase Perdagangan dan Pejabat Fungsi Ekonomi menyampaikan kesiapannya untuk bekerja sama guna ikut berkontribusi pada pertumbuhan perekonomian yang bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.

Dubes RI Meninjau Kawasan kawasan Beijing Financial Street (Foto : Istimewa)

Selain berbicara dalam forum, Dubes Djauhari juga berkesempatan meninjau kawasan Beijing Financial Street yang merupakan kawasan pusat keuangan Tiongkok dan mencakup area seluas 2,59 km persegi dengan nilai aset mencapai RMB 80 trilyun (USD 11,9 Trilyun). Hampir 1.800 institusi keuangan berkantor di kawasan tersebut termasuk bank sentral Tiongkok, Peoples Bank of China, kantor pusat bank-bank besar di Tiongkok seperti Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), Bank of China (BOC), China Construction Bank (CCB), Exim Bank of China, China Development Bank (CDB), serta berbagai institusi lainnya termasuk perusahaan asuransi, manajemen aset, serta sejumlah institusi keuangan asing ternama di dunia.

Dubes RI Bersama Sejumlah Investor (Foto : Istimewa)

Kawasan ini telah bertransformasi menjadi kawasan yang berpengaruh di international financial market seiring dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi Tiongkok dan berbagai inisiatif kerja sama yang didorong oleh Pemerintah Tiongkok, termasuk kerja sama Belt and Road Initiative.

(Sumber : KBRI Beijing)

Gunung Agung Erupsi! BNPB : Bali Masih Aman Dikunjungi

Gunung Agung Erupsi

Jurnal123.com – Gunung Agung di Karangasem, Bali, kembali erupsi. Beberapa wilayah terdampak mengalami hujan abu akibat peristiwa alam tersebut.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, mengatakan meski mengeluarkan abu vulkanik, hal itu tidak menganggu aktivitas penerbangan di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.

“Bandara Internasional Ngurah Rai beraktivitas normal. Tidak ada pengaruh dari erupsi Gunung Agung. Semua penerbangan normal. Bali aman,” ujar Sutopo, dalam keterangannya, Minggu (21/4/2019).

Dia juga memastikan, aktivitas masyarakat sejauh ini masih normal.

“Aktivitas masyarakat juga normal. Aktivitas car free day di lapangan Puputan Klungkung dan seputaran perempatan Agung berjalan normal,” ungkap Sutopo.

Meski demikian, pihak BPBD Bali membagikan masker untuk mengantisipasi hujannya abu tersebut.

“Tidak korban jiwa. Tidak ada pengungsian. BPBD telah membagikan ribuan masker kepada masyarakat,” dia memungkasi.

Muntahan Abu Vulkanik

Akibat erupsi Gunung Agung, beberapa wilayah terdampak mengalami hujan abu akibat peristiwa alam tersebut.

Erupsi memunculkan tinggi kolom abu vulkanik setinggi 2.000 meter atau 5.142.meter di atas permukaan laut pada Minggu (21/4/2019) pukul 03.21 WITA.

“Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah barat daya. Pos Pengamatan Gunung Agung PVMBG merekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 25 mm dan durasi ± 2 menit 55 detik,” beber Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, dalam keterangan tertulis Minggu (21/4/2019).

Selain itu, beberapa tempat mengalami hujan abu vulkanik di beberapa wilayah, seperti di Kabupaten Karangasem, Bangli, dan Klungkung.

“Sebaran abu tergantung dari arah angin,” ujar Sutopo.

Sutopo mengatakan, tidak ada korban jiwa ada warga yang mengungsi akibat erupsi Gunung Agung tersebut.

“Aktivitas masyarakat juga normal. Aktivitas car free day di lapangan Puputan Klungkung dan seputaran perempatan Agung berjalan normal,” kata Sutopo.(LIP)

Kopi Indonesia Raih Transaksi US$ 26 Juta di Pameran Kopi Global di AS

Ilustrasi Kopi

Jurnal123.com – Produk kopi khas dan premium Indonesia kembali tampil di pameran internasional Global Speciality Coffee Expo 2019 yang berlangsung di Boston Convention and Exhibition Center, Boston Massachusetts, Amerika Serikat pada 11-14 April 2019.

Indonesia berhasil meraih transaksi potensial sebesar US$ 26 juta dan diprediksi akan terus naik karena masih terdapat transaksi yang dihitung.

Partisipasi Indonesia dalam pameran ini merupakan hasil kerjasama Kedutaan Besar Indonesia di Washington melalui Atase Perdagangan dan Indonesian Trade Promotion Center Chicago.

Atase Perdagangan Washington DC Reza Pahlevi mengatakan Pameran Global Speciality Coffee Expo merupakan tempat berkumpulnya para buyer premium kopi speciality di kawasan Amerika Utara dan menjadi acuan bagi tren kopi dunia.

Pameran yang diikuti 515 peserta dari 41 negara dikunjungi lebih dari 14.000 pengunjung dan hampir setengahnya buyer internasional. Tahun sebelumnya, tercatat 79 persen buyer yang datang merupakan buyer yang potensial.

Pada tahun ini, Paviliun Indonesia menghadirkan kopi speciality yang ditampilkan Asosiasi Kopi Spesialiti Indonesia, CV Gayo Mandiri, PT Santiang Exports, PT Perkebunan Nusantara, PT. Gayo Bedetak Nusantara dan Upnormal Coffee Roaster.

Buyer yang bertransaksi di Paviliun Indonesia berasal dari Belanda, Rusia, Tiongkok, Swiss, Peru dan Paraguay.

“Indonesia juga diwakili peserta independen PT Jaya Abadi (Kapal Api Grup) yang menampilkan biji kopi hijau dan produk turunan kopi,” ujar dia dalam siaran persnya yang diterima Investor Daily, di Jakarta, Minggu (21/4).

Sementara kopi yang ditampilkan adalah Sumatera Gayo, Lintong, Solok Minang, Kerinci, Toraja, Flores dan Bali.

Berdasarkan data US Department of Agriculture dan Department of Commerce, AS adalah pengimpor kopi kedua terbesar di dunia setelah Uni Eropa.

Indonesia berada di urutan keenam sebagai negara pengekspor kopi ke AS dengan nilai US$ 290 juta pada 2018.(SUP)

Ancaman Pasal Berlapis untuk Pembuat Polisi Tidur Dendanya Mencapai Rp 24 Juta

Ilustrasi Polisi Tidur

Jurnal123.com – Polisi tidur dianggap penting untuk warga yang tinggal di pinggir jalan.

Tujuannya jelas agar pemotor enggak ngebut di tengah keramaian jalan.

Proses pembuatan polisi tidur ternyata enggak sembarangan.

Tinggi, panjang dan lebarnya sudah diatur dalam Undang-undang yang berlaku.

Kadang ukuran yang besar dan tinggi membuat jengkel pemotor atau pengendara mobil.

Bukan cuma sokbreker cepat rusak, tapi polisi tidur enggak sesuai aturan bisa membahayakan.

Pengguna jalan bisa melaporkan pembuat polisi tidur yang enggak sesuai ukuran ke pemerintah.

Pembuat polisi tidur bisa dijerat pasal berlapis sesuai dengan aturan yang berlaku.

Hal ini tertuang dalam peraturan No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan ancaman pidana.

Ada dua pasal yang mengatur tentang hal ini yakni pasal 274 dan 275.

Pasal 274 menyebutkan setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan atau gangguan fungsi jalan seperti yang dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 dapat dipidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000.

Sementara pasal 275 ayat 1, setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki dan alat pengaman pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam pasar 28 ayat 2 dipidana kurungan paling lama satu bulan dan denda paling banyak Rp 250.000.
Peraturan mengenai ukuran serta penempatan polisi tidur sudah diatur dalam peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.3 tahun 1994 Pasal 4.

Peraturan ini menjadi acuan untuk membuat polisi tidur yang benar dan aman untuk pengguna jalan.

Jadi jangan takut untuk melaporkan pembuat polisi tidur yang enggak sesuai aturan dan membahayakan.(TRI)

Hari Kartini : Pertamina Beri Diskon Elpiji Bright Gas Rp 21 Ribu

Ilustrasi Bright Gas

Jurnal123.com – Dalam rangka menyambut Hari Kartini yang jatuh pada 21 April 2019, PT Pertamina (Persero) memberi potongan harga atau diskon pembelian bahan bakar elpiji jenis Bright Gas.

“Pertamina menggelar pesta diskon untuk pembelian Bright Gas Family,” kata Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fajriyah Usman dalam keterangan tertulis, Sabtu, 20 April 2019.

Promo potongan harga Rp 21.000 tersebut bakal berlaku secara nasional, baik untuk pembelian tabung perdana, isi ulang, maupun pertukaran elpiji jenis Bright Gas. Untuk mendapat promo tersebut, Fajriyah mengatakan pembelian mesti dilakukan melalui Pertamina Call Center 135, Contact Pertamina 1-500-000, atau email pcc@pertamina.com.

“Batasan pemesanan sebesar 2.100 pemesanan per hari di seluruh Indonesia dan satu KTP maksimal untuk dua pemesanan,” kata Fajriyah. Adapun periode promo pembelian Bright Gas Family dalam rangka menyambut Hari Kartini tersebut berlaku selama 21-22 April 2019.

Fajriyah menjelaskan, cara mendapatkan tersebut adalah konsumen menentukan pesanan produk Bright Gas Family berupa tabung perdana atau isi ulang Bright Gas kapasitas 12 kg, Bright Gas 5,5 kilogram, dan Bright Gas kemasan kaleng (untuk kompor portable).

Setelah memesan melalui Pertamina Call Center 135, Contact Pertamina 1-500-000, atau email pcc@pertamina.com dengan mencantumkan subjek email Promo Bright Gas Kartini, konsumen akan mendapatkan verifikasi dari agen elpiji Pertamina yang akan melakukan pengantaran.

Selanjutnya, produk elpiji tersebut akan diantar ke rumah konsumen sesuai waktu pemesanan mulai dari 22 April hingga 3 Mei 2019. Adapun jarak pengantaran maksimal 60 kilometer dari stasiun pengisian atau agen Bright Gas Pertamina. “Produk pun diterima oleh konsumen sesuai pesanan,” Fajriyah.

Contoh kasusnya, kata Fajriyah, harga eks agen di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi untuk pembelian isi ulang Bright Gas 5,5 kilogram, dari harga normal Rp 65 ribu, harga promonya menjadi hanya Rp 44 ribu per tabung. Setelah ditambah ongkos kirim Rp 8.000, maka total harga promo isi ulang Bright Gas 5,5 kilogram sudah sampai di rumah menjadi Rp 52 ribu per tabung.

Harga promo yang sama, yaitu Rp 52 ribu juga bisa diterima konsumen untuk trade in dua tabung elpiji 3 kilogram dengan satu tabung Bright Gas 5,5 kilogram. Sementara, untuk pembelian promo tabung perdana Bright Gas 5,5 kilogram, dari harga normal Rp 270 ribu menjadi Rp249 ribu per tabung.

Dengan ditambah ongkos kirim Rp 8.000, maka harga promo tabung perdana Bright Gas 5,5 kilogram yang dibayarkan konsumen setelah sampai di rumah adalah Rp 257 ribu per tabung.(TEM)

Situs Jurdil 2019 Diblokir Karena Tidak Memiliki Ijin Merilis Real Count

Ilustrasi Lembaga Survey

Jurnal123.com – Kementerian Komunikasi dan Informatika sejak semalam memblokir laman jurdil2019.org atas permintaan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Kepala Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika Ferdinandus Setu mengonfirmasi kabar tersebut.

“Alasannya karena menyalahgunakan izin yang diberikan,” kata pria yang akrab disapa Nando saat dihubungi Antara, Minggu.

Izin yang diberikan Bawaslu adalah sebagai pemantau pemilu, namun Jurdil 2019 justru melaporkan perhitungan quick count dan real count yang dianggap menyalahi aturan.

“Itu (lembaga yang melaporkan perhitungan) hanya diberikan ke 40 lembaga oleh KPU,” ujar Nando.

Lembaga lain di luar dari 40 lembaga yang sudah terdaftar dilarang melakukan survei atau hitung cepat yang dipublikasikan ke publik, karena menurut undang-undang, lembaga survei harus mendaftar ke KPU.

“Jika ada selain 40 lembaga survei itu merilis hasilnya itu pelanggaran,” kata Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan di Jakarta, Selasa (16/4).
Lihat juga: Forum Alumni ITB Lepas Tangan Soal Situs Jurdil 2019

Pihak Jurdil 2019 menyatakan pemblokiran berlangsung sepihak, dan mengatakan pihaknya tidak merasa melanggar aturan.

“Menurut versi kita, kita cuma himpun dan catat C1 dari seluruh indonesia yang dikumpulkan lewat aplikasi yang di-install masyarakat, ini bentuk partisipasi masyarakat dalam memantau pemilu,” kata Danu, help desk Jurdil 2019 yang dihubungi Antara dari nomor telepon yang tercantum di akun media sosial lembaga itu.

Ia mengatakan pihaknya hanya mengawal proses penghitungan suara.

“Tidak ada maksud tendensi apa-apa, yang jadi permasalahan dianggap melanggar sebenarnya tidak ada, masalah real count atau quick count itu terjemahan masyarakat,” ia beralasan.

Jurdil 2019 digagas oleh Aktivis Alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) 1973. Anggota Jurdil 2019 Rulianti menyatakan lembaganya tercatat di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai pemantau Pemilu 2019 dengan nomor sertifikasi Akreditasi: 063/BAWASLU/IV/2019. Ia mengaku mendapatkan akreditasi dari Bawaslu pada 1 April 2019.

Hanya saja, kata Rulianti, lembaganya terdaftar atas nama PT Prawedanet Aliansi Teknologi. Ia mengatakan inisiatif membuat Jurdil 2019 muncul di waktu yang cukup dekat dengan Pemilu 2019. Walhasil, mereka tidak sempat untuk membuat badan hukum resmi dengan nama Jurdil 2019 dan memakai ‘bendera’ bernama PT Prawedanet Aliansi Teknologi.

“Kita mungkin sebulan sebelumnya ya udah apply [ke Bawaslu sebagai pemantau Pemilu]. Biasanya LSM yang apply kita kan PT ya, tapi kita punya PT yang bergerak di bidang IT jadi ya akhirnya kita dapat. Karena harus badan hukum terdaftar,” kata Rulianti saat ditemui CNNIndonesia.com di wilayah Tebet, Jakarta Selata, Kamis (18/4).

Terpantau di Jurdil 2019, Prabowo-Sandiaga tercatat unggul 58,1 persen suara, sementara Jokowi-Ma’ruf hanya 39,5 persen. Kemudian untuk suara tidak sah jumlahnya mencapai 2,4 persen. Hal itu berdasarkan perhitungan Jurdil 2019 dari 1.575 TPS di 34 provinsi per 18 April 2019 pukul 15.20 WIB.

Berikut ini 40 lembaga survei yang sudah terdaftar di KPU sebagai penyelenggara jajak pendapat dan hitung cepat pemilu 2019.

1. Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI)
2. Poltracking Indonesia
3. Indonesia Research And Survey (IRES)
4. Pusat Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan Radio Republik Indonesia
5. Charta Politika Indonesia
6. Indo Barometer
7. Penelitian dan Pengembangan Kompas
8. Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC)
9. Indikator Politik Indonesia
10. Indekstat Konsultan Indonesia
11. Jaringan Suara Indonesia
12. Populi Center
13. Lingkaran Survey Kebijakan Publik
14. Citra Publik Indonesia
15. Survey Strategi Indonesia
16. Jaringan Isu Publik
17. Lingkaran Survey Indonesia
18. Citra Komunikasi LSI
19. Konsultan Citra Indonesia
20. Citra Publik
21. Cyrus Network
22. Rataka Institute
23. Lembaga Survei Kuadran
24. Media Survey Nasional
25. Indodata
26. Celebes Research Center
27. Roda Tiga Konsultan
28. Indomatrik
29. Puskaptis
30. Pusat Riset Indonesia (PRI)
31. PT. Data LSI (Lembaga Survei Indonesia)
32. Centre for Strategic and International Studies (CSIS)
33. Voxpol Center Research & Consultan
34. FIXPOLL Media Polling Indonesia
35. Cirus Curveyors Group
36. Arus Survei Indonesia
37. Konsepindo Research and Consulting
38. PolMark Indonesia
39. PT. Parameter Konsultindo
40. Lembaga Real Count Nusantara.

Sumber : ANTARA