Category Archives: Featured Posts

Aturan Ganjil Genap Jakarta Di Uji Materil di MA

Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Abdullah (Foto Jurnal123.com)


JURNAL123, JAKARTA.

Mahkamah Agung (MA) menerima gugatan uji materil aturan penerapan sistem kendaraan berpelat nomor ganjil-genap di Jakarta.

Aturan tersebut termuat di dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pembatasan Lalulintas dengan Sistem Ganjil-Genap Selama Asian Games 2018.

“Kalau tadi ada yang tanya, ini diakukan uji materil di MA soal ganjil genap,” ujar Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat MA Abdullah di Kantor MA, Jakarta, Rabu (15/8/2018).

Uji materi pembatasan kendaraan dengan sistem ganjil-genap terrung di dalam perkara HUM Nomor 57P/HUM/2018. Gugutan tersebut didaftarkan pada 13 Agustus 2018.

Pemohon uji materil ganjil-genap atas nama Andrian Nizar. Adapun termohon uji materi tersebut yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.(JIM)

Ketua MA Melantik Dua Hakim Agung Baru

JURNAL123, JAKARTA.
Ketua Mahkamah Agung M Hatta Ali melantik dua orang hakim agung di ruang Kusuma Atmadja, Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, pada Rabu (15/8/2018).

Mereka yang dilantik yakni Abdul Manaf sebagai Hakim Agung pada Kamar Agama dan Pri Pambudi Teguh sebagai Hakim Agung pada Kamar Perdata.

Abdul Manaf dan Pri Pambudi Teguh terpilih sebagai hakim Agung setelah dinyatakan lolos uji kelayakan dan kepatutan melalui keputusan DPR Nomor 7/DPRRI/V/2017-2018 tanggal 26 Juli 2018.

Pelantikan dan pengambilan sumpah tersebut berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 132/P Tahun 2018 tanggal 7 Agustus 2018.

Kakak Kandung Ganjar Pranowo

Pambudi diketahui merupakan kakak Gubernur Jawa Tengah sekaligus kader PDIP Ganjar Pranowo.

Abdul Manaf sebelumnya merupakan Dirjen Badan Peradilan Agama MA. Sementara Pri Pambudi Teguh menjabat hakim tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebelum dilantik jadi hakim agung.

Pada 10 Juli 2018, Komisi III DPR melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon hakim agung periode II tahun 2017-2018, Abdul Manaf dan Pri Priambudi.

Dalam pelantikan ini hadir pula Ganjar, Ketua MK Anwar Usman, dan sejumlah pejabat negara lainnya.

Dalam proses wawancara Mei lalu, Pambudi sempat disinggung soal jabatannya sebagai hakim tinggi. Sebelum menjadi hakim tinggi di PT Jawa Tengah, Pambudi telah berkarier di MA kurang lebih 14 tahun sejak 2003-2017.

Ia juga pernah menjabat sebagai asisten koordinator Ketua MA hingga panitera muda perdata MA sebelum dipromosikan sebagai hakim tinggi.

Berdasarkan temuan Komisi Yudisial, promosi Pambudi menjadi hakim tinggi dilakukan tanpa melalui Tim Promosi dan Mutasi. Ia juga diketahui tak menyerahkan LHKPN selama lima tahun berturut-turut.(MEN)

Wakapolri Syafruddin Dikabarkan Jadi Menpan

JURNAL123, JAKARTA.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Asman Abnur sudah mengajukan pengunduran diri ke Presiden Jokowi. Sebagai gantinya, dikabarkan Jokowi akan melantik Wakapolri Komjen Syafruddin di Istana.

“Saya dapat konfirmasi dari protokol DPR, benar besok ada pelantikan jam 10.00 WIB,” kata Ketua DPR Bambang Soesatyo saat dikonfirmasi Selasa malam (14/8/2018).

Bamsoet akan menghadiri pelantikan tersebut. Namun dia belum menerima undangan resminya.

“Insyaallah saya hadir karena saya dan Pak Syafruddin bersahabat baik sejak lama,” ujar Bamsoet.

Sebelumnya Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin memberi sinyal soal kebenaran tersebut. Namun Ali masih perlu memastikan kabar itu.

“Hampir, hampir, hampir benar,” kata Ngabalin kepada wartawan.

Wakapolri Komjen Syafruddin saat ditanyakan enggan mengomentari hal tersebut.”Saya tidak tahu mas soal itu,” tukas Syafruddin ketika dicegat wartawan dan menanyakannya.(DEN/JIM)

Larangan Bagi TNI/Polri Dan PNS

JURNAL123, JAKARTA.
Profesi-profesi yang tidak boleh menjabat pada suatu perusahaan. Beberapa profesi seperti PNS, TNI, Polri, tidak dapat menjabat dalam suata perusahaan. Beberapa ketentuan mengatur keras untuk hal itu.

Besarnya peluang bisnis pada berbagai sektor membuat sebagian besar masyarakat Indonesia mulai menjalankan bisnis dari bisnis kecil-kecilan hingga bisnis yang dapat menghasilkan projek besar. Dan hal ini sudah merambah kepada masyarakat yang telah memiliki pekerjaan / profesi sebelumnya. Tak sedikit dari mereka bergegas mendirikan Perusahaan atau setidaknya menjabat dan/atau memegang saham dalam suatu Perusahaan.

Mungkin mereka berpikir apabila mengandalkan pendapatan dari pekerjaannya dirasa kurang. Oleh karena itu, berbisnis adalah jawaban terbaik untuk meningkatkan omzet/pendapatan pribadi.

Namun tidak semua profesi dapat menjabat disuatu Perusahaan. Misalkan PNS, Pasal 2 ayat (1) PP Nomor 6 Tahun 1974 menyatakan bahwa;

“Pegawai Negeri Sipil golongan IV/a keatas dilarang memiliki seluruh atau sebagian perusahaan swasta, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas suatu perusahaan swasta, melakukan kegiatan usaha dagang, baik secara resmi maupun sambilan.”

Dalam Pasal 2 ayat (3) PP Nomor 6 Tahun 1974 menyatakan bahwa “PNS golongan ruang III/d ke bawah , wajib mendapat izin tertulis dari Pejabat Yang Berwenang apabila memiliki dan atau menjabat di perusahaan swasta.”

Lebih lanjut dalam PP Nomor 30 tahun 1980 pada Pasal 3 menyebutkan bahwa “PNS dilarang memiliki saham/modal dalam Perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya maupun tidak berada dalam kekuasaannya dimana jumlah dan sifat pemilikan itu sedemikian rupa sehingga melalui pemilikan saham tersebut dapat langsung atau tidak langsung menentukan penyelenggaraan atau jalannya Perusahaan, serta melakukan kegiatan usaha dagang baik secara resmi, maupun sambilan, menjadi direksi, pimpinan atau komisaris Perusahaan swasta bagi yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a keatas atau yang memangku jabatan eselon I.

Namun PP Nomor 30 tahun 1980 saat ini telah digantikan dengan PP Nomor 53 Tahun 2010, dalam PP tersebut tertulis “PNS tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional serta dilarang bekerja pada Perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing. Jadi tidak disebutkan secara jelas tentang larangan yang menyatakan jika PNS ingin memiliki saham atau menjadi Direksi atau Komisaris Perusahaan swasta

Lain hal untuk TNI, disebutkan secara tegas pada UU Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia pada pasal 39 bahwa “ Prajurit dilarang terlibat dalam : Kegiatan menjadi anggota partai politik, kegiatan politik praktis, kegiatan bisnis, dan kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislative dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya”. Sedangkan pada pasal 47 disebutkan bahwa “prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan”.

Penjelasan pasal tersebut mengatakan bagi prajurit yang menjalani masa pensiun berhak memperoleh masa persiapan pensiun (MPP) selama 1 (satu) tahun. Pemberian MPP tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada prajurit yang bersangkutan mencari jenis pekerjaan lainnya sebagai persiapan setelah pensiun.

Cukup jelas menang TNI bertugas untuk menjadi dan melindungi Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan menjadi seorang Pebisnis.

Polri pun memiliki aturan tersendiri, PP Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 5 menyebutkan bahwa, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang bekerjasama dengan orang lain di dalam atau di luar lingkungan kerja dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan negara. dilarang pula bertindak selaku perantara bagi Pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia demi kepentingan pribadi serta dilarang memiliki saham/modal dalam Perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya.

Beberapa profesi diatas memang sudah memiliki kapasitas mengenai jobdesc mereka masing-masing, jadi pastikan terlebih dahulu jika anda adalah bagian dari profesi tersebut, atau mungkin anda yang ingin mendirikan Perusahaan dengan mengajak rekan atau keluarga anda yang berprofesi seperti yang telah disebutkan diatas. Alangkah baiknya, sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita paham dan tunduk kepada ketentuan yang berlaku.(INF)

Jokowi Laporkan Gratifikasi ke KPK Hingga Rp 58 Miliar

JURNAL123, JAKARTA.
Presiden Joko Widodo rajin melaporkan gratifikasi ke KPK. Sepanjang 2017, gratifikasi yang dilaporkan Jokowi mencapai Rp 58 miliar.

Hal itu disampaikan Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono. Dia mengatakan KPK mengapresiasi upaya Jokowi yang melaporkan benda pemberian orang lain.

“Kami sangat apresiasi karena Presiden memberi keteladanan yang luar biasa dan di akhir tahun kemarin kita memberi penghargaan sebagai pelapor gratifikasi dengan nilai terbesar. Bapak Presiden pada tahun lalu melaporkan Rp 58 miliar,” ujar Giri di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (12/3/2018).

Sejumlah barang yang dilaporkan Jokowi di antaranya piringan hitam atau vinil Metallica dan dua kuda Sandalwood, yang diberikan warga Sumba, NTT.

Khusus vinil Metallica yang didapat dari PM Denmark Lars Lokke Rasmussen, Jokowi telah membelinya kembali. Jokowi mengganti vinil itu seharga Rp 11 juta.

“Pemberian berupa barang deluxe box set Metallica judul ‘Master of Puppets’ telah dilaporkan kepada KPK pada tanggal 7 Desember 2017 dan telah ditetapkan menjadi milik negara melalui SK Nomor 219 Tahun 2018. Uang pengganti barang berupa deluxe box set Metallica judul ‘Master of Puppets’ senilai Rp 11.079.019 telah diterima KPK,” ujar Giri, Selasa (20/2/2018).(DEN)

Tol Jakarta-Surabaya Berfungsi Saat Mudik Lebaran 2018

JURNAL123, JAKARTA.
Pemerintah menjanjikan mudik Lebaran tahun 2018, masyarakat bisa menjajal jalur tol yang telah dibangun dari Jakarta hingga Surabaya. Jalur tol tersebut ada yang bisa dilintasi secara operasional atau berbayar, dan ada pula yang bisa dijajal secara fungsional atau belum berbayar.

Berdasarkan data Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Senin (12/3/2018), setidaknya ada 9 ruas tol baru yang bisa digunakan saat mudik Lebaran nanti. Ruas tol baru tersebut diawali oleh tol Pejagan-Pemalang di Jawa Barat sepanjang 57,5 km hingga ruas Gempol-Pasuruan di Jawa Timur sepanjang 34,15 km.

Ruas Pejagan-Pemalang yang terdiri dari empat seksi ditarget bisa dilalui secara operasional mulai dari seksi Pejagan-Brebes Barat hingga Tegal Pemalang. Kemudian pemudik bisa melanjutkan perjalanan secara operasional di segmen Sewaka-Pemalang pada ruas Pemalang-Batang. Sedangkan sisa seksi ruas tol Pemalang-Batang yang lain akan dilalui secara fungsional sampai seksi Pekalongan-Batang.

Selanjutnya adalah ruas Batang-Semarang sepanjang 75 km. Ruas yang terbagi atas lima seksi ini rencananya akan dilalui secara fungsional lantaran baru bisa dioperasikan secara komersil pada semester II 2018.

Pemudik kemudian bisa melanjutkan perjalanan di tol secara operasional lagi saat masuk ke ruas Semarang-Solo. Pada ruas ini, pemudik bisa melewati tol secara operasional sampai seksi III di jalur Bawen-Salatiga, sementara dari Salatiga sampai Kartosuro, pemudik kembali melanjutkan perjalanan lewat tol secara fungsional.

Dari Solo, pemudik bisa kembali melanjutkan perjalanan lewat tol melewati ruas Solo-Ngawi sepanjang 90,42 km. Ruas tol ini bisa dilewati penuh secara operasional atau berbayar. Perjalanan melewati tol berlanjut hingga ruas Ngawi-Nganjuk Wilangan sepanjang 49 km secara operasional, sedangkan Nganjuk Wilangan ke Kertosono tol dilewati secara fungsional.

Ruas tol selanjutnya yang bakal dilewati menuju Surabaya adalah tol Kertosono-Mojokerto. Tol dengan panjang total 40,5 km itu ditarget bisa dilewati secara operasional kecuali pada seksi IV Bandar-Batas Barat sepanjang 0,9 km.

Dari Mojokerto, pemudik bisa melewati tol Mojokerto-Surabaya yang kini sudah bisa dilewati secara penuh secara operasional sepanjang 36,47 km. Sedangkan bagi yang ingin menuju sampai ke Pasuruan, pemudik bisa melewati tol Gempol-Pasuruan yang juga sudah beroperasi secara penuh sepanjang 34,15 km.(DEN)

Jokowi Telah 21 Kali Menolak Gelar Doktor

JURNAL123, JAKARTA.
Hingga saat ini, telah 21 kali penawaran pemberian gelar doktor honoris causa (HC) ditolak oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi)

Jokowi merasa sudah cukup dengan gelar insinyur kehutanan yang dia peroleh dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta.

“Saat ini sudah ada 21 lembaga yang ingin memberikan gelar HC kepada Presiden Jokowi, namun Presiden Jokowi hanya menginginkan gelar insinyur saja,” kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Pratikno membeberkan hal ini Hketika menjawab permintaan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno yang meminta kesediaan Jokowi untuk menerima gelar HC dari salah satu perguruan tinggi di Sumatera Barat.

Pratikno menambahkan saat menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, Jokowi juga pernah akan diberikan gelar doktor HC oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Solo, Prof Dr Bambang Setiaji. Ia dinilai berhak menyandang gelar tersebut karena prestasinya selama menjadi Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta.

Namun, saat itu Jokowi menyatakan dirinya belum layak mendapatkan gelar tersebut. Menurut Pratikno, Jokowi paling tersenyum kalau diberitahu ada yang akan memberikan gelar HC.

“Saya ini kan gelarnya insinyur, bukan doktor he-he-he…” kata Pratikno menirukan ucapan presiden.(DEN)

Polisi Tindak Lanjuti Laporan Bupati Toli Toli

Karopermas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjend  Pol M. Iqbal ( Vecky Ngelo/Jurnal123)

Karopermas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjend Pol M. Iqbal ( Vecky Ngelo/Jurnal123)

JURNAL123, JAKARTA.
Sesuai laporan dari Bupati Tolitoli  Muhamad Saleh Bantilan terhadap wakil Bupati Abduk Rahman H Buding dan akhirnya penyidik segera melakkan penyelidikan. Seirng dengan  itu juga Polisi juga melakukan mediasi bagi kedua pihak.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Mohammad Iqbal ditemui di Mabes Polri,Kamis (1/2/2018) mengatakan, pihaknya membuka penyelidikan atas laporan Bupati Tolitoli Mohammad Saleh Bantilan terhadap wakilnya, Abdul Rahman H Buding.Di samping itu, polisi juga melakukan upaya mediasi ke dua belah pihak yang berseteru.”Saat ini Polres Tolitoli melakukan upaya persuasif, mendekati kedua pihak agar tidak terjadi hal yang sama dan membesar,” ujarnya.

Selanjutnya, Iqbal menegaskan polisi tengah menggali akar permasalahan konflik tersebut. Langkah pertama yang dilakukan yakni olah tempat kejadian perkara dan mengamankan bukti berupa pecahan gelas yang dilempar salah satu pihak.Selain itu, pemeriksaan para saksi, termasuk pihak pelapor dan terlapor juga dilakukan.”Prinsip kita bila ditemukan alat bukti yang mengarah proses tindak pidana akan kita proses hukum,” tegasnya.

Untuk  itu, Iqbal menjelaskan agar menghindari konflik kepentingan, proses hukum di Polres Tolitoli akan disupervisi oleh Polda Sulawesi Tengah.“Tak menutup kemungkinan ditarik (ke Polda Sulteng).”Sebelumnya, Abdul Rahman dilaporkan ke polisi dengan tuduhan perbuatan tidak menyenangkan.Dalam tayangan video yang sudah viral itu, terlihat sang wakil bupati marah-marah dan naik ke atas panggung saat Sembupati sedang melantik pejabat fungsional dan struktural di gedung wanita Tolitoli,” jelasnya. (VEK)

 

 

 

Trik Unik Perluas Storage di iPhone

Storage menjadi salah satu bagian penting untuk iPhone, terlebih Apple tak menyediakan slot untuk memori tambahan Apple. Untuk memperluas storage iPhone ada cara untuk menyiasatinya.

Seperti dilansir Metro, Minggu (3/4/2016), cara mudah untuk membebaskan lebih banyak storage yang diperlukan hanya mencoba menyewa film dari iTunes, yang lebih besar dari penyimpanan telah tersedia.

Dengan begitu, ponsel Anda akan secara otomatis menghapus file lama yang tidak perlu untuk membebaskan banyak ruang. Misalnya, dari sisa memori internal 784 MB menjadi 1.3 GB, meningkat hampir 500 MB.

Hal ini bisa bekerja saat ruang penyimpanan sudah sedikit, turun ke megabyte. Sementara untuk memeriksa ruang penyimpanan, maka pergilah ke Setting > General > Usage. Setelah itu, masuk ke iTunes store dan klik tab film.

Setiap film akan memberikan pilihan membeli atau menyewa, dan pilihan untuk menyewa film itu. Simbol loading akan muncul dan memberitahu Anda, “Cannot download. There is not enough available storage.”

Saat itulah kembali ke penyimpanan Anda dan diperkirakan storage yang dimiliki akan menjadi sedikit lebih banyak dari sebelumnya.

(Okezone)

Operasi Tinombala Lanjut, Kapolda Sulteng Ditugaskan Tangkap Santoso Cs

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti Saat Jumpa Pers (Foto Vecky Ngelo Jurnal123)

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti Saat Jumpa Pers (Foto Vecky Ngelo Jurnal123)


JURNAL123, JAKARTA.
Keinginan aparat keamanan untuk menuntaskan adanya gangguan keamanan didalam negeri terhendus dipimpin Santoso yang diduga kuat ada hubungan dengan teroris, terus berkembang di beberapa daerah seperti di Bima,Medan dan yang lain.Sehngga setelah operasi Camar Maleo disambung dengan Operasi Tinombala. Berakhirnya sudah ditetapkan Rabu 29 Febuari,Meskipun begitu Operasi ini diperpanjang.

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (10/3)2016 mengatakan operasi itu diperpanjang.Operasi Tinombala dalam memburu teroris Santoso dan kelompoknya di Poso yang dimulai sejak Januari lalu seharusnya berakhir pada Rabu (9/3/2016). “Namun, Operasi Tinombala akan kita perpanjang selama dua bulan,” uajrnya.

Badrodin menegaskan belum ada rencana penambahan personel dalam operasi ini. Namun begitu,  operasi akan tetap akan dibackup oleh personel TNI.”Kita tidak tahu (apakah akan dibantu personel Kopassus), tetapi kita minta kepada panglima TNI untuk bisa membackup operasi ini. Kan selama ini udah dibackup, Operasi Camar Maleo IV, Tinombala ini,” tegasnya.

Satu anggota teroris kelompok Santoso tewas dalam baku tembak terakhir dengan aparat gabungan TNI dan Polri yang tergabung dalam Satgas Operasi Tinombala. Posisi Santoso dan kelompoknya pun kian terdesak.

Baku tembak antara kelompok Santoso dengan aparat itu terjadi di Uwe Pokaihaa Desa Torire, Lore Piore, Poso, Sulawesi Tengah sejak Minggu (28/2/2016) hingga Senin (29/2/2016) dini hari.

Kapolda Diberi Tugas Khusus Menangkap Santoso

Setelah dilakukan serah terimah jabatan (sertijab)  Kapolda di gedung Rupatama Mabes Polri,kini ada tugas baru  Brigjen Rudy Sufahriadi ditunjuk menjadi Kapolda Sulawesi Tengah menggantikan Brigjen Idham Aziz. Ia pun diberi tugas khusus untuk segera menuntaskan dan menangkap Santoso dan teman-temannya.

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti ditemui di Mabes Polri, Kamis (10/3) 2016 mengatakan dan sudah memerintahkan Brigjen Rudy untuk segera membekuk teroris Santoso dan kelompoknya. Jika berhasil, hal itu akan mengangkat citra Polri di mata internasional.”Tugas penting Saudara, melakukan perburuan dan penangkapan teroris Santoso di Poso beserta jaringan. Kalau berhasil, akan angkat citra Polri di dunia dan internasional,” ujarnya.

Selanjutnya, Badrodin menegaskan mengingat pentingnya stabilitas keamanan di Tanah Air. Karena itu teroris Santoso dan jaringannya serta kelompok-kelompok radikal lainnya harus ditumpas.”Tugas penting Saudara, melakukan perburuan dan penangkapan teroris Santoso di Poso beserta jaringan. Kalau berhasil, akan angkat citra Polri di dunia dan internasional,” tegasnya

Seiring dengan Itu,Badrodin menandaskan dan mengingatkan pentingnya stabilitas keamanan di Tanah Air. Karena itu teroris Santoso dan jaringannya serta kelompok-kelompok radikal lainnya harus ditumpas.”Jaringan ini selalu bergerak mencari celah dan kelengahan kita,” tandasnya.

Brigjen Rudy sebelumnya bertugas di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Dia juga menjabat sebagai Kapolres Poso pada 2005-2007 silam, karena itu dinilai mampu melaksanakan tugas membekuk teroris Santoso dan jaringannya.

Pada kesempatan itu, Kapolri  juga turut melantik Irjen Budi Winarso sebagai Kapolda Sumatera Utara dan Brigjen Yovianes Mahar sebagai Kapolda Bangka Belitung. Keduanya diperintahkan menuntaskan masalah premanisme dan penambangan ilegal.

Selain itu, Badrodin merincinya ketiga Kapolda yang baru dilantik  untuk sering turun ke lapangan. Dia tidak ingin para perwira tinggi ini hanya duduk di belakang meja.”Banyak turun ke lapangan, enggak hanya di kantor. Tahu persis masalah yang terjadi, cari solusi dalam penanganannya. Jalin keharmonisan bersama seluruh instansi pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama,” rincinya.

Badrodin menambahkan juga meminta agar ketiga kapolda ini membereskan semua permasalahan di internal masing-masing. “Lakukan pengawasan ketat ke personel di lapangan. Minimalis tindakan kontraproduktif ke Polri,” tambahnya.

Pada kesempatan itu, Badrodin juga turut melantik Irjen Budi Winarso sebagai Kapolda Sumatera Utara dan Brigjen Yovianes Mahar sebagai Kapolda Bangka Belitung. Keduanya diperintahkan menuntaskan masalah premanisme dan penambangan ilegal.

Seiring dengan itu, Badrodin menambahkan  dan  juga meminta agar ketiga kapolda ini membereskan semua permasalahan di internal masing-masing. “Lakukan pengawasan ketat ke personel di lapangan. Minimalis tindakan kontraproduktif ke Polri,” tambahnya.(VEK)