Category Archives: Tekno

Hasil Final Quick Count Versi LSI Denny JA: Jokowi Menang di 20 Provinsi, Prabowo Unggul 14 Provinsi

Ilustrasi Quick Count

Jurnal123.com – Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pimpinan Denny JA merilis hasil final quick count atau hitung cepat Pilpres 2019.

Dalam hitung cepat versi LSI, hasilnya, capres-cawapres Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma’ruf Amin unggul dari Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

“Malam hari tanggal 19 April 2019, data TPS dari pegunungan Papua masuk ke dalam sistem quick count LSI Denny JA. Apa daya, kami harus menunggu TPS di pegunungan Papua karena secara random TPS itu terpilih,” ujar pendiri LSI, Denny JA, Sabtu (20/4/2019) sore.

Dikatakan Denny, kemenangan Jokowi bisa disebut telak karena selisih dua digit, di atas 10 persen. Selisih kemenangan Jokowi atas Prabowo pada pemilu 2019 melampaui selisih kemenangan Jokowi atas Prabowo pada pemilu sebelumnya 2014.

LSI Denny JA juga mengumumkan tingkat Golput sangat rendah, hanya 19, 24 persen. Ini adalah tingkat Golput terendah dalam sejarah pemilu presiden era reformasi. Sebelumnya pada Pilpres 2004, 2009 dan 2014, Golput sekitar 25-30 persen.

Pertarungan sengit dua kubu presiden sudah berhasil memobilisasi pemilih datang ke TPS.

LSI Denny JA juga mengumumkan Jokowi menang di 20 provinsi. Prabowo menang di 14 Provinsi. Kemenangan penting Jokowi di provinsi besar Jawa Timur dan Tengah. Kemenangan penting Prabowo di provinsi besar Jawa Barat.

Namun Denny JA juga memberikan disclaimer. “Hasil KPU yang akan kita ikuti. Namun KPU secara resmi baru mengumumkan tanggal 22 Mei 2019. Itu masih sebulan dari sekarang.”

“LSI Denny JA sudah melalukan 200 Quick Count. Alhamdulilah belum pernah sekalipun berbeda dengan hasil KPU soal pemenang pemilu,” tandasnya.

Ekspose data Quick Count

Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) bersama delapan anggotanya menggelar konfrensi pers Expose Data Hasil Quick Count Pemilu 2019 di Kebon Sirih, Jakarta, Sabtu (20/4/2019).

Ketua Persepi, Philips J Vermonte menyampaikan metodologi yang digunakan dalam melaksanakan hitung cepat.

“Metode kita ngambil 2.000, 3.000 atau 4.000 TPS. Lalu ada numerator yang kita kirim ke TPS, kita memobilisasi lebih kurang 2.000 orang,” terang Philips.

Peran numerator di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) hanya melaporkan penghitungan form C1 plano dari TPS.

Philips menerangkan, numerator ditugaskan melakukan foto C1 Plano untuk kemudian dikirim ke server pusat.

“Kita ada sistem server, kemudian tinggal kita tabulasi sampel-sampel yang masuk,” paparnya.

Philips J Vermonte menyebut hasil quick count setiap lembaga tidak akan sama, itu karena adanya margin of error paling tidak satu persen.

“Yang jelas hasil penghitungan quick count biasanya tidak deviasi jauh dengan hasil penghitungan manual (rekapitulasi) KPU),” kata Philips.

Persepi menambahkan hasil quick count atau exit poll bukan final.

Bagaimanapun referensinya tetap Komisi Pemilihan Umum.

Asep Saifudin selaku Penanggung Jawab Survei Indobarometer bertutur hasil dari quick count dan exit poll tidak akan berbanding lurus dengan penghitungan KPU.

“Tidak bisa apple to apple sebab jenis datanya beda. Kalau survei bisa dilakukan dua tahun sebelum pemilu. Sedangkan quick count dan exit poll itu dilakukan pas pemilunya selesai,” imbuh Asep.(TRI)

9 Anggota Polri yang Meninggal Dunia Saat Bertugas Kawal Pemilu Dapat Kenaikan Pangkat

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas, Brigjend Pol Dedi Prasetyo ditemui di Mabes Polri,Jalan Tronojoyo No.3 ,Kebayoran Lama, Jakarta Selatan( Vecky Ngelo)

Jurnal123.com – Kembali kita kehilangan putra tang setia  dan yang dalam menjalankan tugas. Buktinya sebanyak 9 anggota Polri meninggal dunia saat melaksanakan tugas menjaga keamanan pemungutan suara Pemilu 2019. Ingi merupakan pengabdian bagi bagsa dan negara.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo  ditemui di Mabes Polri, Jalan Tronojoyo No. 3, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat (19/4)2019 mengatakan, sejumlah anggota Polri gugur saat melaksanakan pengamanan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan pasca penghitungan suara.” Para anggota Polri yang meninggal dunia saat bertugas mengawal Pemilu 2019,” ujarnya. 

Selanjutnya, Dedi menegaskan anggota Polri yangmendinggal dalam tugas akan dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi.  “Semua Almarhum dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi. Termasuk Brigjenpol Syaiful Zahri menjadi Irjenpol,” tegasnya.

Untuk itu, Dedi menjelaskan para anggota kepolisian yang gugur dalam tugas adalah: 1. Aiptu M. Saepudin, Bhabinkamtibmas Cilengkrang, Polsek Cileunyi. Gugur karena kelelahan setelah mengawal kotak suara. 2. Aiptu M. Supri, anggota Polresta Sidoarjo. Gugur saat melaksanakan pengamanan TPS 21 di Desa Bareng Krajan, Kecamatan Krian, Sidoarjo, Jawa Timur. 3. AKP Suratno, Panit Subdit II Ekonomi Ditintelkam Polda Kaltim. Gugur dikarenakan sakit. 4. Brigadir Prima Leion Nurman Sasono, anggota Polsek Cerme, Polres Bondowoso. Gugur dalam kecelakaan menuju TPS,” jelasnya. 

Seiring dengan itu, Dedi merincinya untuk 5. Bripka Ichwanul Muslimin, personel Polres Lombok Tengah, Polda NTB. Gugur karena kecelakaan menuju salah satu Polsek untuk apel kesiapan pengamanan TPS. 6. Aipda Stef Pekualu, anggota Polres Kupang, NTT. Gugur saat pengamanan Pemilu 2019. 7. Brigadir Arif Mustaqim, anggota Brimob Cikarang, Polda Metro Jaya. Gugur saat pengamanan Pemilu 2019. 8. Brigadir Slamet Dardiri, anggota Polsek Tosari, Polres Pasuruan. Gugur dalam kecelakaan saat pengamanan Pemilu 2019. 9. Brigjen Syaiful Zahri, Dirbinpotmas Korbinmas Baharkam Polri,”rincinya. (Vecky Ngelo)

Data KPU

Jurnal123.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerima rekapitulasi perhitungan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 secara bertahap.

Berdasarkan Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) KPU hingga 19 April 2019 pukul 15.30 WIB, real count telah menjangkau 19.243 dari 813.350 TPS (2,36589%). 

Dari perhitungan yang baru mencapai 2,4% itu, pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi-Amin sementara unggul dari pasangan nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga Uno. 

Berikut hasilnya: 

(01) Ir. H. JOKO WIDODO – Prof.Dr. (H.C) KH. MA’RUF AMIN (55,18%)
Perolehan Suara: 2.017.709 

(02) H. PRABOWO SUBIANTO -H. SANDIAGA SALAHUDIN UNO (44,82%)
Perolehan Suara: 1.639.061 

Sebagai informasi, Situng hanya mempercepat proses informasi. Melalui Twitter resmi, KPU menegaskan bahwa Situng membantu menjadi alat kontrol, namun bukan hasil resmi yang ditetapkan KPU. 

Baca: Jokowi Effect! Rupiah Libas Dolar Australia di Luar Negeri

“Hasil resmi ditetapkan oleh KPU secara berjenjang dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara,” tulis KPU, dikutip CNBC Indonesia, Kamis (18/4/2019). 

Untuk hasil resmi pemilu 2019 diumumkan paling lama 35 hari (UU No.7 Tahun 2017). Perkembangan terkini real count KPU dapat diakses melalui https://pemilu2019.kpu.go.id/#/ppwp/hitung-suara/.

Demokrat Belum Akui Prabowo Maupun Jokowi Menang Pilpres 2019 Menunggu Hasil Resmi KPU

Partai Demokrat

Jurnal123.com – Sekjen Partai Demokrat Andi Arief menyatakan bahwa pihaknya belum mengakui paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebagai pemenang Pilpres 2019. Demokrat masih menunggu hasil penghitungan resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Menunggu KPU,” tutur Andi seperti dilansir CNNIndonesia.com, Jumat (19/4).

Diketahui, sejumlah petinggi Demokrat hadir saat Prabowo dan Sandi mendeklarasikan diri sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia 2019-2024 di Jalan Kertanegara, Kamis (18/4).

Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan dan Wakil Ketua Umum Syarief Hasan hadir dalam acara tersebut. Ketua bidang hukum dan advokasi Ferdinand Hutahaean turut mendampingi.

Andi membantah kehadiran petinggi Demokrat dalam deklarasi itu sebagai simbol pengakuan partainya terhadap kemenangan Prabowo-Sandi. Dia mengatakan kehadiran pengurus Demokrat tidak mewakili sikap partai, melainkan sebagai bagian dari koalisi.

“Itu kan sebagai koalisi hadir , sebagai partai kan menunggu KPU,” ucap Andi.

Ketua bidang hukum dan advokasi Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan hal serupa. Partainya belum mengakui Prabowo-Sandi sebagai pemenang pilpres meski sudah mengklaim kemenangan.

“Secara prinsip saat ini partai Demokrat memegang teguh bahwa belum ada pemenang pilpres. Prinsipnya tidak mungkin sekarang mensyukuri yang belum terjadi,” kata Ferdinand.

Bukan berarti Demokrat mengakui paslon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin memenangkan pilpres lantaran mayoritas lembaga survei berkata demikian. Ferdinand menegaskan partainya menunggu hasil penghitungan resmi KPU.

“Karena dua-duanya mengklaim menang pilpres, maka partai Demokrat menunggu hasil resmi dari KPU. kita berharap semua pihak menunggu hal yang sama yaitu dari KPU,” kata Ferdinand.

Ihwal kehadiran petinggi Demokrat yang hadir di deklarasi Prabowo-Sandi, Ferdinand mengatakan itu bukan bentuk pengakuan Demokrat. Meski demikian, Ferdinand menyebut partainya meyakini secara nurani bahwa Prabowo-Sandi yang memenangkan Pilpres.

“Klaim itu wajar, penegasan sikap. Untuk menjaga [situasi] kondusif bangsa mari kita semua turunkan tensi politik. Himbauan ini juga berlaku untuk kubu Jokowi,” kata Ferdinand.

“Andai KPU sudah menetapkan Prabowo sandi menang Pilpres, Demokrat akan membuat acara syukuran besar besaran itu yang akan kita lakukan nanti,” lanjutnya.

Sebelumnya, Komandan Kogasma Demkrkt Agus Harimurti Yudhoyono juga telah mengatakan hal serupa. Dia menyebut partainya menunggu keputusan resmi KPU.

“Kami dapat tanggapi bahwa sama yang sudah dijelaskan oleh kandidat Capres Pak Prabowo dan Pak Jokowi dan partai lain, bahwa kami akan menghormati dan menunggu hasil resmi KPU,” kata AHY dalam konferensi pers di kantor pusat Partai Demokrat, Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu (17/4).

Terpisah, pada Kamis (18/4), Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY mengeluarkan instruksi kepada pengurus dan kader Partai Demokrat untuk terus memantau perkembangan situasi.

Instruksi SBY tersebut dikeluarkan usai Prabowo dan Sandi mendeklarasikan kemenangan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2019-2024 Kamis (18/4) sore.

“Sehubungan dengan perkembangan situasi politik pasca pemungutan suara Pemilu 2019 yang menunjukkan ketegangan (tension) dan bisa berkembang ke arah yang membahayakan politik dan keamanan kita, saya instruksikan kepada pejabat tersebut, untuk secara terus-menerus memantau dari dekat perkembangan situasi yang terjadi di Tanah Air,” demikian bunyi instruksi SBY.(CNN)

Real Count KPU 06.30 WIB: Jokowi 56,41% & Prabowo 43,59%

Ilustrasi

Jurnal123.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus melaporkan perkembangan hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden RI 2019 di tingkat nasional. 

Berdasarkan data KPU hingga Jumat (19/4/2019) pukul 06.30 WIB, laporan telah masuk dari 10.627 tempat pemungutan suara (TPS) di seluruh Indonesia. Jumlah itu setara dengan 1,3% dari total 813.350 TPS.

Hasil sementara menunjukkan pasangan capres dan cawapres nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) dan KH Ma’ruf Amin unggul atas capres dan cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. 

Jokowi-Amin yang diusung Koalisi Indonesia Kerja meraih 56,41% suara atau setara dengan 1.141.634 suara, sedangkan Prabowo-Sandi yang diusung Koalisi Indonesia Adil dan Makmur mengantongi 43,59% suara atau setara dengan 882.336 suara. 

Sebagai informasi, Situng hanya mempercepat proses informasi. Melalui Twitter resminya, KPU menegaskan Situng menjadi alat kontrol, namun bukan hasil resmi yang ditetapkan KPU.

“Hasil resmi ditetapkan oleh KPU secara berjenjang dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara,” tulis KPU, dikutip CNBC Indonesia, Kamis (18/4/2019). 

Untuk hasil resmi pemilu 2019 diumumkan paling lama 35 hari berdasarakan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Perkembangan terkini real count KPU dapat diakses melalui https://pemilu2019.kpu.go.id/#/ppwp/hitung-suara/.

Prabowo Deklarasi Presiden, Jokowi : Jika Ada Kecurangan Tempuh Mekanisme Hukum

Jokowi dan Prabowo

Jurnal123.com – Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto kembali memberikan pernyataan terkait Pemilihan Presiden 2019, Kamis (18/4/2019), di kediamannya, Jalan Kertanegara, Jakarta.

Pada pernyataan kali ini, tampak calon wakil presiden pendampingnya, Sandiaga Uno.

Prabowo mengatakan, pada hari ini, ia dan Sandiaga Uno mendeklarasikan kemenangan sebagai presiden dan wakil presiden.

“Pada hari ini, saya Prabowo Subianto menyatakan bahwa saya dan Saudara Sandiaga Salahudin Uno mendeklarasikan kemenangan sebagai presiden dan wakil presiden tahun 2019-2024,” ujar Prabowo.

Ia menyebutkan, deklarasi ini dilakukan berdasarkan perhitungan real count lebih dari 62 persen yang dilakukan pihaknya.

“Kemenangan ini kami deklarasikan secara lebih cepat karena kami punya bukti terjadi usaha-usaha dengan berbagai ragam kecurangan di berbagai kecamatan, kabupaten dan kota seluruh Indonesia,” kata Prabowo.

Ia mengajak para pendukungnya untuk bersyukur atas hasil Pilpres 2019 ini.

Klaim kemenangan ini menjadi klaim ketiga kalinya yang dilakukan Prabowo. Pertama, pada Rabu (17/4/2019) sore, setelah muncul hasil sementara hitung cepat Pilpres 2019. Kedua, Prabowo kembali menyatakan klaim kemenangan pada Rabu malam, yang diikuti dengan sujud syukur.

Jokowi Persilahkan Rivalnya Menempuh Mekanisme Hukum

Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo menanggapi tudingan adanya kecurangan dalam Pemilu 2019 dari kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Jokowi mempersilakan kubu rivalnya untuk menempuh mekanisme hukum yang berlaku.

“Kalau memang ada kecurangan yang dirugikan salurkan lewat mekanisme yang ada, laporkan ke Bawaslu bisa, ke MK (Mahkamah Konstitusi) bisa,” kata Jokowi Kamis (18/4/2019).

“Jalur-jalur seperti ini yang harus kita lakukan dan kenalkan ke masyarakat,” ujar capres petahana ini.

Jokowi menjelaskan, penyelenggaraan pemilu di negara sebesar Indonesia bukan hal mudah.

Ada 800.000 tempat pemungutan suara yang tersebar di 17.000 pulau. Oleh karena itu, wajar jika ada permasalahan terkait logistik dan masalah teknis lainnya.

Namun, Jokowi menilai, pelaksanaan pemilu 17 April 2019 berjalan baik.

“Kita apresiasi kerja keras KPU, Bawaslu, dan DKPP,” kata dia.

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sedang mengumpulkan bukti-bukti terkait dugaan pelanggaran selama Pemilu 2019, Rabu (17/4/2019).

Bukti-bukti tersebut untuk membuka kemungkinan pemungutan suara ulang.

“Pelanggaran bukan sekadar pelanggaran ecek-ecek begitu. Tapi hal-hal yang memungkinkan ada efeknya, untuk diminta pemungutan suara ulang, seperti itu,” ujar Direktur Relawan BPN Ferry Mursyidan Baldan di Jalan Kertanegara, Jakarta, Kamis (18/4/2019).

Menurut Ferry, dugaan pelanggaran itu, misalnya, terdapat jumlah data pemilih yang pindah ketimbang yang masuk daftar pemilih tetap di suatu lokasi.

Kemudian, soal perbedaan suara untuk partai dan calon anggota legislatif.

Selain itu, masalah-masalah seputar surat suara. Misalnya, soal kekurangan surat suara hingga surat suara yang rusak.(KOM)

Partai Demokrat Keluar Dari BPN

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono

Jurnal123.com – Presiden ke-6 yang kini menjabat Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY membaca situasi politik pasca pemungutan suara Pemilu 2019 yang menunjukkan ketegangan.

Tak hanya itu, dia melihat situasi bisa berkembang ke arah yang membahayakan politik dan keamanan.

Oleh karena itu, dia menginstruksikan pengurus dan kader partainya untuk tidak terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan konstitusi dan undang-undang serta bertentangan dengan kebijakan pimpinan Demokrat.

Arahan SBY itu ditujukan kepada Ketua Dewan Pembina Demokrat EE Mangindaan, Ketua Dewan Kehormatan Demokrat Amir Syamsuddin, Wakil Ketua Umum Demokrat Syarief Hasan, dan Sekretaris Jenderal Demokrat Hinca Pandjaitan.

Surat juga ditembuskan kepada Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.

Selain itu, SBY menginstruksikan untuk secara terus-menerus memantau dari dekat perkembangan di Tanah Air.

“Jika terjadi kegentingan dan situasi yang menjurus ke arah konflik dan krisis yang membahayakan, segera melapor kepada Ketua Umum (SBY-Red) pada kesempatan pertama,” tulis SBY.

Amir Syamsuddin yang dihubungi Kompas, Kamis (18/4/2019) malam, membenarkan adanya arahan SBY tersebut.

“Benar itu, benar. Intinya di butir dua. Tidak mengikuti gerakan-gerakan yang inkonstitusional,” kata Amir.

Ditanyakan lebih lanjut mengenai gerakan inkonstitusional yang dimaksud, dia enggan memaparkannya.

“Itu kan perintah. Kalau saya menduga-duga dan menjabarkan, nanti seakan-akan kita menuduh seseorang,” tambahnya.

Kembali ke WP41

Selain arahan dari SBY tersebut, beredar pula arahan SBY lainnya yang menyebutkan, untuk sementara waktu, seluruh pimpinan ataupun kader Demokrat yang sedang “berdinas” di Badan Pemenangan Nasional (BPN) Calon Presiden-Wakil Presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno, agar sekarang juga kembali ke WP41 untuk konsolidasi.

WP41 merupakan singkatan dari Wisma Proklamasi di Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta. Alamat ini merupakan alamat kantor sekretariat DPP Demokrat.

Ditanyakan apakah arahan itu berarti pengurus dan kader Demokrat ditarik dari BPN Prabowo-Sandi, Amir menolak menjabarkannya.

“Intinya, kader Demokrat di BPN atau di luar BPN, tidak melakukan kegiatan yang bertentangan dengan konstitusi,” katanya.(TRI)

Sudah 21 Kepala Negara Beri Selamat ke Jokowi Lewat Telepon

Presiden Jokowi Menelepon (Foto Pramono Anung)

Jurnal123.com – Sehari setelah pencoblosan, calon presiden petahana Joko Widodo (Jokowi) mendapat banyak panggilan telepon dari kepala negara asing. Mereka mengucapkan selamat kepada Jokowi.

Jokowi mengatakan sudah ada 21 kepala negara yang menghubunginya via telepon. Semua memberikan ucapan selamat kepada dirinya, yang menurut berbagai lembaga survei menang atas rivalnya, Prabowo Subianto.

“Baru saja tadi PM Singapura telepon juga menyampaikan (selamat). Masih ada beberapa negara yang akan menelepon,” kata Jokowi saat wawancara di Istana Negara, Kamis (18/4/2019).

Salah satu kepala negara yang hendak menelepon Jokowi adalah Presiden Turki Racep Tayyip Erdogan. Total sudah ada 21 kepala negara yang memberikan ucapan selamat kepada Jokowi.

“Tadi Presiden Erdogan juga. Dan sudah 21 negara sampaikan ucapan selamat,” katanya.

Momen Jokowi menerima ucapan selamat dari kepala negara sahabat adalah saat Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong menelepon. Saat itu Jokowi tengah diwawancarai wartawan, ajudan presiden melaporkan ada telepon masuk dari PM Lee.

“Yes, PM Lee. Thank you,” kata Jokowi saat berbincang dengan PM Lee via telepon seluler.

Dari obrolan tersebut, terdengar pembahasan hasil hitung cepat lembaga survei. “Yes, ninety nine percent yes PM Lee,” kata Jokowi soal akurasi hitung cepat lembaga survei.(DEN)

Rupiah Menguat Sebagai Respons Keunggulan Jokowi Dalam Hitung Cepat Pemilu

Ilustrasi Rupiah

Jurnal123.com – Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Kamis (18/4) pagi bergerak menguat setelah hasil hitung cepat (quick count) pada pemilihan presiden (pilpres). Ekonom Samuel Aset Manajemen Lana Soelistianingsih mengatakan pasar merespon positif hasil hitung cepat walaupun hanya sementara.

Pesta demokrasi Indoenesia telah berakhir pada 17 April 2019. Hasil hitung cepat mencatat kemenangan untuk pasangan Joko Widodo-Maruf Amin dengan kisaran kemenangan mencapai 53 persen-56 persen atas pasangan calon nomor 02 yaitu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Dengan hasil itung cepat tersebut diperkirakan Joko Widodo akan melanjutkan kembali pemerintahan untuk lima tahun mendatang. Menurut Lana, belum ada perubahan signifikan dari perencanaan ekonomi dalam lima tahun ke depan, tetapi kemungkinan fokus kebijakan tidak lagi berat pada pembangunan infrastruktur.

Pada masa kampanye dijanjikan akan ada insentif pra-kerja yang bertujuan untuk memberi kesempatan pengangguran mendapatkan pelatihan kerja. Bantuan sosial juga diperbesar untuk kartu Indonesia pintar untuk kuliah.

“Ada potensi penguatan rupiah menuju kisaran Rp 13.950 sampai Rp 14.000 per dolar AS,” kata Lana.

Rupiah pagi ini bergerak menguat 75 poin atau 0,53 persen menjadi Rp 14.010 per dolar AS dibanding posisi sebelumnya Rp 14.085 per dolar AS.

Sumber: antara

Lippo Karawaci Bakal Rights Issue US$730 Juta Guna Menghimpun Modal

Lippo Karawaci

Jurnal123.com – Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau RUPST, PT Lippo Karawaci Tbk mengumumkan bahwa para pemegang saham telah menyetujui usulan penerbitan rights issue senilai US$730 juta, dan penunjukan resmi dewan komisaris.

Presiden Direktur Lippo Karawaci, Ketut Budi Wijaya, mengatakan, dengan mempertimbangkan berbagai proyek yang sedang berjalan dan dalam proses penyelesaian oleh perseroan, maka dewan direksi memutuskan tidak akan melakukan pembagian dividen dari laba bersih setelah pajak untuk tahun 2018.

“Pemegang saham telah menyetujui usulan rights issue sebesar US$730 juta yang merupakan bagian terbesar dari program pendanaan komprehensif LPKR seperti diumumkan pada 12 Maret 2019,” kata Budi di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, Kamis 18 April 2019.

Budi menjelaskan, harga pelaksanaan hak yang telah ditetapkan oleh perseroan sebesar Rp235 per saham, merupakan diskon 35,3 persen terhadap harga penutupan perdagangan saham perseroan pada 16 April 2019.

Mengenai tujuan dari hasil penerbitan rights issue ini, Budi mengaku bahwa pihaknya akan menggunakannya untuk memperkuat neraca perseroan, dan konstruksi bagi proyek-proyek utama yang sedang berjalan termasuk proyek Meikarta.

Pada 21 Maret 2019, lanjut Budi, Lippo Karawaci telah menerima penyetoran lebih awal sebesar US$280 juta dalam bentuk tunai, dari pemegang saham PT Inti Anugerah Pratama (IAP) dan anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki IAP. Penyetoran lebih awal ini merupakan penyetoran modal di muka, untuk bagian hak dari IAP dalam rights issue.

“Dana rights issue US$730 juta ini akan digunakan untuk meningkatkan likuiditas dan melanjutkan investasi di proyek-proyek utama,” kata Budi.

Setelah memperoleh persetujuan para pemegang saham dalam RUPST kali ini, rencana rights issue akan tunduk pada pernyataan pendaftaran rights issue dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan. Diharapkan rights issue ini dapat dilaksanakan pada semester pertama 2019.

Selain itu, dalam RUPST ini, perseroan juga telah memperoleh persetujuan atas pencalonan anggota dewan komisaris yang baru, sebagai bagian dari rencana transformasi strategis perseroan.

Jajaran dewan komisaris Lippo Karawaci saat ini terdiri atas John Prasetio sebagai presiden komisaris independen dan ketua komite audit, Stephen Riady, George Raymond Zage III, dan Kin Chan sebagai komisaris serta Anangga W Roosdiono sebagai komisaris independen dan ketua nominasi dan remunerasi.

Pada 2018, Lippo Karawaci telah membukukan pendapatan sebesar Rp12,5 triliun, atau naik 18 persen dari pendapatan 2017 sebesar Rp10,5 triliun. Hal ini berasal dari penjualan investasi perseroan di First REIT, serta pendapatan dari divisi health care yang menyumbang hampir setengah dari total pendapatan perseroan.(VIN)