Category Archives: Tekno

Hayatun Nufus AM. Keb Caleg Nomor Urut 8 PPP : Amanah, Jujur, Terpercaya dan Jadi Aspirasi Masyarakat

Hayatun Nufus AM. Keb Caleg Nomor Urut 8 PPP

Jurnal123.com – Tangerang. Bertekad menjadi Wakil Rakyat Perempuan Asli Tangerang, Hayatun Nufus AM.Keb,  sebagain Caleg No.8 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menasbihkan dirinya sebagai aspirator yang amanah, jujur, dan terpercaya untuk 1,6 juta masyarakat Kota Tangerang, demikian tegasnya saat ditemui dalam sebuah perbincangan dengannya.

“Saya warga asli Tangerang. Dari kecil hingga besar tinggal di sini. Saya ingin menjadi puteri daerah yang mengembangkan dan meningkatkan daerah saya, Tangerang, untuk menjadi lebih baik lagi. Karena selama ini belum pernah ada anak daerah asli saya yang menjadi anggota legislatif,” ungkapnya penuh tekad.

Amanah, Jujur, Terpercaya dan Jadi Aspirasi Masyarakat

Perempuan kelahiran Tangerang, 1 Desember 1988 ini, mewakili Daerah Pemilihan 1 (Dapil 1) Kota Tangerang yang meliputi dua Kecamatan, Kecamatan Tangerang dan Kecamatan Karawaci. Oleh karenanya dengan latar belakang ilmu kebidanannya, Hayatus Nufus berjuang keras untuk mewujudkan program-program di bidang kesehatan seperti meningkatkan peran Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), baik yang telah berjalan maupun yang belum, untuk dimaksimalkan. Mengingat peran penting Puskesmas sebagai ujung tombak kesehatan masyarakat di garda paling depan pembangunan manusia Indonesia, khususnya di Kota Tangerang.

Dan seperti diketahui pula Puskesmas yang ada di Dapil I Kota Tengerang (Kecamatan Tangerang dan Kecamatan Karawaci), ada enam Puskesmas meliputi  Puskesmas Sukasari, Tanah Tinggi, Cikokol, Karawaci Baru, Bugel, Pasar Baru, dan Pabuaran Tumpeng.

Hayatun Nufus AM. Keb Caleg Nomor Urut 8 PPP

Keenam Puskesmas ini tak terpisahkan dari Puskesmas lainnya  yang ada di seluruh Kota Tangerang seperti Puskesmas Tajur, Larangan Utara, Cipadu, Pondok Bahar, Karang Tengah, Padurenan, Cipondoh, Poris Pelawad, Ketapang, Gondtonh, Kunciran, Panunggangan, Cibodasari, Baja, Jatiuwung, Periuk Jaya, Gembor, Sangiang, Poris Gaga Lama, Batu Ceper, Neglasari, Kedaung Wetan, Jurumudi Baru, dan Benda.

Disamping itu tentunya, Hayatun Nufus juga memfokuskan dirinya pada perbaikan sarana dan prasarana tempat ibadah baik masjid, mushala, maupun pesantren-pesantren. Serta program perbaikan fasilitas umum lainnya seperti perbaikan jalan, pengadaan taman taman bermain yang ramah anak, dan lain sebagainya. 

Dan untuk mengetahui program program yang akan dijalani nanti, otomatis dirinya akan turun menyapa masyarakat, untuk mendengarkan, menampung dan mencarikan solusinya. Apalagi sebagai perempuan asli Tangerang, puteri asal daerah sini, disinilah keluarga besarnya berada. Door to door dan sekaligus bersilaturahmi kepada keluarga dan masyarakat disini, pastinya, jelas Hayatun Nufus.

Apalagi, dunia politik bukan dunia baru bagi dirinya sebenarnya, lantaran banyak saudara saudaranya yang sudah terjun lebih dahulu di dunia politik. Sehingga dukungan dan dorongan untuk lebih memperjuangkan kebutuhan masyarakat Tangerang jauh lebih besar dan lebih kuat. Ini merupakan tantangan besar buatnya agar bisa membangun daerahnya lebih baik lagi. 

“Di sisilah lahan untuk saya berbuat kebaikan bagi masyarakat, menjadi yang amanah untuk masyarakat. Oleh karenanya, saya  mencalonkan jadi  perwakilan rakyat, yang bisa menjembatani dan bisa membantu aspirasi masyarakat. Insyaa Allah saya akan sekuat tenaga memperjuangkannya, semampu saya,” tegasnya lagi.

Sebagai Caleg Nomor 8 PPP, Dapil 1 Kota Tangerang,  insyaa Allah mendapatkan dukungan dari keluarga dan masyarakat sini. Yang penting berusaha dan berdoa. Dan perjuangan untuk masyarakat Kota Tangerang ini pada akhirnya saya kembalikan lagi semuanya kepada Allah SWT. Karena Allah SWT pasti punya rencana buat saya. Insyaa Allah saya optimis menjalankan dan menghadapi ini semua. 

Daerah Pemilihan (Dapil) dan jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang tidak mengalami perubahan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 mendatang. Terdiri dari 5 Dapil, masing-masing Dapil 1 (Kecamatan Tangerang- Kecamatan Karawaci), Dapil 2 (Jatiuwung, Cibodas, Periuk), Dapil 3 (Batuceper, Neglasari, Benda), Dapil 4 (Cipondoh-Pinang), dan Dapil 5 (Ciledug, Karangtengah, Larangan).

Demikian pun dengan jumlah kursinya, dimana alokasinya untuk tiap masing-masing Dapil. Yakni, Dapil 1 sebanyak 10 kursi, Dapil 2 sebanyak 11 kursi, Dapil 3 sebanyak 8 kursi, Dapil 4 sebanyak 10 kursi dan Dapil 5 sebanyak 11 kursi. Dengan jumlah penduduk mencapai 1,6 juta.

Amanah, Jujur, Terpercaya dan Jadi Aspirasi Masyarakat

Terkait dengan pemilih milenial di Kota Tangerang, Hayatun Nufus, melihat kaum muda ini sangat penting sekali. Kaum muda yang sudah sangat pinter, jeli dan makin update dengan perkembangan teknologi. Dimana dengan teknologi tentunya mudah untuk mencari tahu segala macam hal,  termasuk memudahkan mencari tahu tentang profil dirinya sebagai Caleg Nomor Urut 8 dari PPP Dapil 1 Kota Tangerang. Sehingga untuk menyasar pemilih milenial, juga penting dibutuhkannya bersosialisasi melalui dunia maya itu. Termasuk memanfaatkan secara positif partisipatif sosial media yang ada di tengah tengah kita. 

Tentunya terkait tentang kegiatan terkini atau terupdate dari apa yang si Caleg Nomor Urut 8 dari PPP Dapil 1 Kota Tangerang, Hayatun Nufus lakukan bersama dan untuk masyarakatnta. Sehingga mereka tidak perlu jauh jauh untuk bertemu si Caleg ini dan langsung bisa menilai sekarang, pantaskah Caleg Nomor Urut 8 dari PPP Dapil 1 Kota Tangerang, Hayatun Nufus menjadi Wakil Rakyat Kota Tangerang. Jadi semua bisa di liat atau dikomunikasikan melalui sosial media, ujarnya menutup perbincangan yang mengasyikan ini.(JAY)

Mahfud MD Ingatkan Kampanye Hitam Terkait Capres Tindak Pidana

Pakar Hukum Tata Negara Prof Mahfud MD Ingatkan Ancaman Hukuman Soal Isue Presiden PKI

Jurnal123.com – Setelah lama bergulir berbagai isue tentang kedua capres, Prof Dr Mohammad Mahfud MD akhirnya berbicara. Antaranya isu Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam kaitan dengan Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Pakar hukum tata negara Prof Mahfud MD juga bicara kaitan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan gerakan Islam radikal yang akan mendirikan negara Islam, ISIS.

Melalui akun twitternya, Mahfud MD, Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2008-2013, secara terang-terangan membantah bahwa Presiden Jokowi adalah PKI.

Begitu juga, Mahfud MD pun membantah keterlibatan Calon Presiden Prabowo Subianto dalam gerakan ISIS.

Penyebutan Jokowi anggota PKI dan Prabowo terlibat ISIS adalah black campaign atau kampanye hitam.

Mereka yang melakukan kampanye hitam, kata Mahfud MD, bisa dijerat dengan pasal-pasal dalam hukum pidana.

“Kalau Anda bilang bhw Jokowi PKI atau bilang bhw Prabowo terlibat ISIS itu adl black campaign,” ujar Mahfud MD melalui akun twitternya.

Mahfud MD melanjutkan, “Black campaign bisa dipidana, negative campaign bisa dilawan dengan argumen.”

Black campaign, kata Mahfud MD, adalah melakukan fitnah atau kebohongan lawan politik.

Kampanye negatif atau negative campaign adalah menyebutkan sisi negatif seseorang meskipun itu sebuah fakta.

“Tapi kalau Anda bilang Jokowi kerempeng atau bilang Prabowo dulu kalah terus dalam Pilpres maka itu negative campaign,” ujar Mahfud MD.

Negative campaign tidak dilarang dan tidak bisa dihukum, kata Mahfud MD, karena berdasarkan sebuah fakta.

Seperti diketahui, Jokowi dan Prabowo adalah dua Calon Presiden pada Pemilu Presiden atau Pilpres 2019.

Simak status lengkap Mahf MD berikut ini.

@mohmahfudmd: Kalau Anda bilang bhw Jokowi PKI atau bilang bhw Prabowo terlibat ISIS itu adl black campaign.

Tp kalau Anda bilang Jokowi kerempeng atau bilang Prabowo dulu kalah trs dlm Pilpres maka itu negative campaign. Black campaign bs dipidana, negative campaign bs dilawan dgn argumen.

@mohmahfudmd: Black campaign adl kampanye yg penuh fitnah dan kebohongan ttg lawan politik. Negative campaign adl kampanye yg mengemukakan sisi negatif/kelemahan faktual ttg lawan politik.

Negative campaign tdk dilarang dan tdk dihukum krn memang berdasar fakta. Yg bs dihukum adl back campaign

@mohmahfudmd: Intinya, sebaiknya kampanye itu adu program saja. Tak usah pakai black campaign atau negative campaign.

Tp kalau Anda terpaksa melakukan negative campaign maka tdk ada sanksinya. Barulah Anda bisa dihukum atau dipidanakan kalau melakukan black campaign.

Mahfud MD Bicara PKI dan Pemilu

Prof Dr Mahfud MD, Ketua Majelis Pakar Peradi, ini membuat cuitan di twitter terkait PKI karena ada pertanyaan dari netizen (warganet).

Semula ada warganet yang bertanya apakah ada larangan dalam UU bahwa anggota PKI tidak boleh mencalonkan diri jadi Caleg.

Atas pertanyaan itu, Mahfud MD kemudian memberikan ulasan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) telah membuat putusan yang menyebutkan hak politik keturunan PKI sama.

@mohmahfudmd: Tidak ada larangan itu krn: 1) Yg terlibat PKI skrng dpt dibilang sdh tdk ada krn PKI bubar 52 thn yg lalu, pengikutnya hampir2 sdh tdk habis;

2) Dulu ada putusan MK bhw keturunan mereka punya hak politik yang sama, boleh memilih dan dipilih.

Ketika ditanya lagi bagaimana dengan anggota HTI yang akan menjadi Caleg, Mahfud pun menjawab tidak menjadi masalah.

@mohmahfudmd: Tidak ada larangan bagi di dalam UU ex anggots HTI utk jadi caleg atau pun jadi PNS.

HTI dibubarkan berdasar hukum administrasi negara, PKI dibubarkan krn scr hukum pidana dianggap melakukan kudeta.

Kemungkinan adanya dendam ideologis terhadap anggota atau turunan anggota PKI, Mahfud MD mengatakan, kemungkinan apa saja bisa terjadi.

@mohmahfudmd: Kalau kemungkinan PKI dendam sih, bisa ya, bisa tidak, bisa macam2.

Bisa bangkit lagi, bisa dendam, bisa tobat, bisa sadar utk mengakui Pancasila, dan bisa benar2 habis scr politik.

Tapi scr hukum ajaran Komunis dilarang dilarang.

Isu PKI untuk Pisahkan Jokowi dan PDIP

Sebelumnya diberitakan, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan, maraknya isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI), tujuannya tak lain untuk menurunkan elektabilitas partainya.

Menurut Hasto, sasaran utama isu kebangkitan PKI adalah menjauhkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri.

“Tentu saja ada yang ingin memisahkan Pak Jokowi dengan PDIP, Pak Jokowi dan Bu Mega, dengan berbagai isu-isu,” kata Hasto di Kantor PDIP, Jakarta, Sabtu (30/9/2017).

Hasto menilai wajar jika isu PKI sering dikaitkan dengan partainya.

Karena, menurut Hasto, elektabilitas PDIP di berbagai survei cukup tinggi dibandingkan partai lain.

“Karena survei PDIP tinggi, bagian dari kompetisi politik itu wajar,” ungkap Hasto.

Hasto pun sudah menonton bareng film G30S PKI bersama Panglima TNI Gatot Nurmantyo.

Menurut Hasto, cara tersebut cukup baik untuk mengedukasi sejarah bangsa pada masa itu.

“Tadi malam saya juga diundang oleh Panglima TNI, mewakili Bu Mega, nonton wayang dan ditampilkanlah seluruh wayang nusantara. Itu juga sebuah ekspresi yang sangat baik,” cetus Hasto. (TRI)

Pindah Domisili Cukup KK Tanpa Pengantar RT/RW

Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh

Jurnal123.com – Masyarakat tak memerlukan surat pengantar dari RT/RW, desa, kelurahan, termasuk kecamatan jika berpindah domisili. Dokumen yang diperlukan hanya fotokopi kartu keluarga.

“Kita menegaskan kembali bahwa itu (surat pengantar) tidak perlu,” kata Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Zudan Arif Fakrulloh, Minggu (14/10).

Diungkapkan, beberapa kabupaten memang masih mewajibkan surat pengantar. Karenanya, Dukcapil Kemdagri telah membuat surat edaran 417.12/18749/Dukcapil pada 10 Oktober. Surat itu ditujukan untuk seluruh dinas dukcapil (disdukcapil) di daerah.

Ia menyatakan, jajaran dukcapil perlu mengacu surat edaran. Mekanisme surat perpindahan penduduk diatur melalui surat tersebut. Diharapkan pelayanan administrasi kependudukan menjadi semakin cepat dan mudah.

“Jadi, cukup datang ke disdukcapil sesuai alamat Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dan membawa fotocopy KK,” ujarnya.

Nantinya, disdukcapil daerah sebelumnya akan mengeluarkan surat keterangan pindah warga negara Indonesia (SKPWNI). Selanjutnya, KK dan KTP-el diterbitkan sesuai domilisi terbaru.

Ditambahkan, bagi penduduk yang mencantumkan alamat baru pada SKPWNI, tapi bukan merupakan rumah pribadi, maka perlu melampirkan surat pernyataan. “Surat pernyataan tidak keberatan penggunaan alamat dalam dokumen kependudukan dari pemilik rumah,” imbuh Zudan.

Ia juga mengingatkan agar disdukcapil menyampaikan laporan data perpindahan penduduk kepada kecamatan, desa/kelurahan sekurang-kurangnya dua kali sebulan.(DUK)

Guru Honorer di Kabupaten Tangerang Serukan Aksi Mogol

Jurnal123.com – Sejumlah guru honorer di Kabupaten Tangerang menyuarakan aspirasinya. Mereka menggelar aksi mogok mengajar yang dimulai pada hari ini hingga 31 Oktober 2018.

Hal itu diungkapkan Ketua Forum Honorer Kategori Dua ( FHK2) Kabupaten Tangerang Suryanah seperti dilansir Warta Kota.

Ia menjelaskan, aksi tersebut dilakukan agar pemerintah dapat memperhatikan nasib – nasib guru honorer.

“Mogok mengajar digelar mulai hari ini,” ujar Suryanah kepada Warta Kota di Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Senin (15/10/2018).

Aksi tersebut menjalar ke setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Tangerang. Berbagai spanduk mengenai persoalan ini pun sudah terpasang di sejumlah sekolah.

“Hari ini kami juga melakukan audiensi dengan DPRD Kabupaten Tangerang Komisi 2 membahas permasalahan tersebut,” ujarnya.

Suryanah menyebut, berbagai tuntutan pun dilayangkan oleh para guru honorer, terutama dalam segi kesejahteraan.

“Pemerintah Kabupaten Tangerang sangat tidak peka akan nasib kami-kami ini. Tidak terlalu diperhatikan, dan sangat merugikan kaum guru honorer mengenai upah yang diberikan,” papar Suryanah.(WAR)

Gempa Mengguncang Sulawesi Utara

Jurnal123 – Gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,6 SR mengguncang sejumlah wilayah di Sulawesi Utara.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho memastikan gempa 5,6 skala richter (SR) yang terjadi sekitar pukul 11.34 WIB, Sabtu (13/10) tidak berpotensi tsunami.

“Gempa tidak berpotensi tsunami,” kata Sutopo lewat keterangan tertulis.

Gempa berada di 1.36 lintang utara dan 125.46 bujur timur, tepatnya di 38 kilometer tenggara Bitung, Sulawesi Utara dengan kedalaman 97 kilometer.

Menurut Sutopo, gempa dirasakan selama lima detik oleh Warga Bitung, namun tidak menimbulkan kepanikan di tengah warga. Hingga berita ini dilaporkan belum ada laporan mengenai korbn jiwa atau kerusakan dampak gempa.

Sementara itu, Kepala Kepala Seksi Data dan Informasi Sta. Geof. Kelas I Winangun-Manado, Edward Henry Mengko mengatakan gempa dirasakan hingga Manado dan Minahasa Utara, Sulawesi Utara.

Kendati demikian, Edward meminta masyakarat Manado tidak perlu merasa khawatir atau cemas, meskipun harus tetap waspada.

Sejumlah warga Manado yang berada di rumah mengaku terkejut dengan gempa tersebut, dan langsung keluar rumah. Alfien Manoppo, warga Tuminting yang kaget dan membawa cucunya keluar rumah mengaku khawatir gempa besar seperti di Palu.

“Saya kaget dan langsung membawa cucu berdiri di lokasi aman, takut kalau ada apa-apa, soalnya masih khawatir sebab gempa besar di Palu, Sigi dan Donggala,” katanya seperti dilaporkan Antara.

Meski begitu dia bersyukur sebab tidak ada gempa susulan seperti yang dikhawatirkan sebelumnya, sehingga bisa tetap beraktivitas dan tak perlu mengungsi.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Max Tatahede, mengimbau seluruh penduduk Manado, tenang karena tidak ada ancaman tsunami.

“Tetap tenang tetapi selalu waspada, dan kami minta jangan menyebarkan informasi bohong supaya tidak membuat warga panik,” katanya.(ANT)

Internet Dunia Akan Mengalami Gangguan

Jurnal123.com – Teknologi dunia khususnya terkait dengan internet semakin canggih. Namun demikian bukan berarti tidak memiliki kekurangan sama sekali.

Pengguna internet dikabarkan akan merasakan beberapa masalah dalam koneksi internet dalam dua hari ke depan (48 jam). Pasalnya, sedang diadakan perbaikan dan pemeliharaan dalam domain server serta sisi infrastruktur jaringan.

Dilansir dari Rusia Today, Jumat (12/10/2018), gangguan hingga pemadaman internet akan dirasakan selama 48 jam ke depan sejak Jumat (12/10/2018) dini hari, dikarenakan adanya pemeliharaan oleh ICANN.

The Internet Corporation of Assigned Names and Numbers (ICANN) akan melakukan perbaikan sistem kriptografi pada infrastruktur Internet.

Menurut ICANN, sistem kriptografi ini akan diperkuat untuk membantu melindungi Domain Name System (DNS) dari hacker, serta mencegah dan melawan serangan penyadapan yang ramai terjadi belakangan ini.

Kendati bakal dirasakan, ICANN menegaskan bahwa gangguan ini hanya akan dialami oleh 1 persen pengguna Internet di seluruh dunia saja.

Communications Regulatory Authority (CRA), pihak yang mengawasi aturan komunikasi Internet, menyatakan bahwa pemadaman internet global perlu untuk memastikan bahwa tidak ada masalah saat keamanan dan kestabilan DNS diperbaiki.

“Beberapa keluhan mungkin terjadi jika provider Internet (ISP) pengguna tidak siap akan pemeliharaan ini.” tambah pihak CRA.

Namun, untuk mencegah ISP yang tidak siap, extension (tambahan) pada sistem keamanan jaringan disarankan diaktifkan agar tidak terdampak, demikian menurut CRA.

Sumber: Russia Today

Polri-KPK Harus Bersatu Hadapi Berita Bohong

Kapolri Jenderal Tito Karnavian Dan Ketua KPK Agus Rahardja

Jurnal123.com – Dua lembaga penegak hukum yakni KPK dan Polri diminta untuk solid menjalankan tugas masing-masing. Hal ini dilakukan agar kedua lembaga negara tersebut tidak terbawa suasana terkait polemik penyobekan “buku merah” yang belum bisa dipastikan kebenarannya bahkan cenderung berita bohong.

Permintaan itu disampaikan Ketua Umum Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Irfan Ahmad Fauzi dalam keterangan tertulis, Jumat (12/10/2018).

“Penjelasan ketua KPK Agus Rahardjo dan Kadiv Humas Polri sudah sangat jelas terkait penyobekan buku merah, bahwa tidak ditemukan dalam CCTV. Ini berita yang sangat simpang siur kebenarannya, jadi sangat disayangkan jika semua pihak terutama KPK dan Polri terbawa suasana,” kata Irfan.

“Berita seperti ini kan seperti tong kosong, yang kalau dipukul akan terus semakin besar bunyinya tetapi kosong isinya” tambahnya.

Menurut Irfan, kasus ini justru akan menguras konsentrasi KPK dan Polri dalam menyelesaikan kasus-kasus yang lebih pokok dan mendesak.

“Jadi, KAMMI meminta baik itu KPK dan Polri tidak lagi terpecah konsentrasinya karena berita ini. Tentunya kita tidak mau karena berita yang tidak benar seperti ini, antara KPK dan Polri justru terjebak dan saling bermusuhan,” ucapnya.

“Saya juga memohon kepada semua pihak untuk tidak ikut-ikutan memanaskan suasana, ini tahun politik semua bisa dikait-kaitkan. Biarkan KPK dan Polri menyelesaikan tugasnya masing-masing, pileg dan pilpres tidak lama lagi,” lanjutnya.

Selain itu Irfan juga meminta KPK dan Polri untuk selalu menjaga netralitasnya dalam menghadapi tahun pemilu kedepan.

“Keberpihakan penegak hukum dan lembaga negara adalah kepada negara dan rakyat bukan kepada salah satu pasangan calon peserta pemilu. Hal ini menjadi penting supaya penegak hukum tidak terbawa arus politik di tahun politik ini dan fokus untuk mengawal pemilu dengan damai dan demokratis,” pungkas Irfan.(ROL)

KY Luluskan 25 Calon Hakim Agung Lewat Seleksi Kualitas

Jurnal123.com – Guna mengisi kekosongan Hakim Agung di Mahkamah Agung, Komisi Yudisial (KY) melakukan seleksi calon Hakim Agung.

KY meluluskan 25 Calon Hakim Agung (CHA) dari 81 peserta seleksi kualitas CHA Tahun 2018. Penetapan kelulusan seleksi kualitas tersebut ditetapkan dalam Rapat Pleno Komisi Yudisial CHA Tahun 2018 di Gedung Komisi Yudisial, Jakarta Pusat.

Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY Aidul Fitriciada Azhari menjelaskan, CHA yang lulus seleksi kualitas tersebut terdiri dari 16 orang dari jalur karier dan 9 orang dari jalur nonkarier. Sementara berdasarkan kategori jenis kelamin, sebanyak 22 orang calon merupakan laki-laki, dan hanya 3 orang perempuan yang lolos.

Berdasarkan kamar yang dipilih, sebanyak 6 orang CHA lulus seleksi kualitas di kamar Pidana, 11 orang CHA lulus seleksi kualitas di kamar Perdata, 4 orang CHA lulus seleksi kualitas di kamar Agama, 2 orang CHA lulus seleksi kualitas di kamar Tata Usaha Negara khusus pajak, dan 2 orang CHA lulus seleksi kualitas di kamar Militer.

“Dilihat dari profesi CHA yang lulus seleksi kualitas, maka sebanyak 16 orang hakim karier, 4 orang akademisi, dan 5 orang berprofesi lainnya,” kata Aidul Fitriciada Azhari, di Jakarta, Rabu (10/10/2018).

Salah satu CHA yang lolos, dari kamar pidana muncul nama Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Abdul Haris Semendawai. Selain itu juga ada nama Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Leis Sulistiani.

Dari kamar perdata, hampir sebagian besar diisi oleh Hakim Pengadilan Tinggi (PT), seperti Ahmad Shalihin (Hakim PT Makassar), Barita Saragih (Hakim PT Pontianak), Matheus Samiaji (Hakim PT Palu), dan lain-lain.

Dijelaskan Aidul, dalam penyeleksian saat ini juga sudah disampaikan surat pemberitahuan kepada pengusul CHA. Selanjutnya, bagi CHA yang lulus seleksi kualitas berhak mengikuti Tahap III, yaitu seleksi kesehatan dan kepribadian.

“Khusus materi yang diujikan pada seleksi kepribadian meliputi asesmen kompetensi dan kepribadian, rekam jejak, dan masukan dari masyarakat,” ungkapnya.(SUP)

Mahfud MD Menilai Soal Aliran Dana Ke Kapolri Merupakan Berita Bohong

Jurnal123.com – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menilai laporan IndonesiaLeaks tentang dugaan aliran dana pengusaha daging Basuki Hariman kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian sebagai berita bohong. Mahfud menduga laporan itu sejenis operasi intelijen yang bertujuan untuk membunuh karakter seseorang.

“Saya anggap itu hoaks saja. Saya tidak percaya, gitu saja,” kata Mahfud saat dihubungi, Rabu, 10 Oktober 2018.

Mahfud menjelaskan, banyak laporan yang dibuat di media daring untuk menjatuhkan orang maupun institusi. Selama bukan hasil pemeriksaan dari lembaga hukum, anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ini tidak ingin mempercayainya.

“Itu tidak bagus bagi perkembangan hukum, kecuali ada pelapornya. Kan IndoLeaks itu kan hanya menampung laporan yang namanya dirahasiakan ke publik,” kata Mahfud.

Menurut Mahfud, situs IndonesiaLeaks sama seperti Wikileaks yang selama ini diciptakan untuk membuat polemik di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, Mahfud yang merupakan pakar hukum ini menolak untuk mengomentari isinya karena bisa membuat tujuan dari penulisnya berhasil. “Secara formal itu tidak jelas. Itu kan pelapornya, katanya-katanya,” kata dia.

Mengenai sosok Tito, Mahfud mengaku mengenal dengan baik jenderal bintang empat itu. Mahfud menilai Tito tidak akan melakukan tindakan yang melawan hukum apa pun. “Orangnya lurus. Oleh karena itu, saya tidak mempercayai hal-hal begitu,” kata Mahfud.

Sebelumnya, sejumlah media nasional yang berkolaborasi dalam IndonesiaLeaks merilis hasil investigasi mengenai kasus korupsi yang diduga melibatkan para petinggi penegak hukum di negeri ini. Mereka mencium adanya indikasi kongkalikong untuk menutupi rekam jejak kasus tersebut.

Salah satu yang disorot adalah munculnya nama Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Dalam dokumen investigasi yang dirilis IndonesiaLeaks, Tito diduga paling banyak mendapat duit dari Bos CV Sumber Laut Perkasa, Basuki Hariman, baik secara langsung maupun melalui orang lain.

Daftar penerimaan itu tercatat dalam buku bank bersampul merah atas nama Serang Noor IR yang memuat indikasi aliran dana yang diduga untuk para pejabat negara, Bea Cukai, pejabat Polri, termasuk Tito Karnavian, baik ketika Tito masih menjabat sebagai kapolda Metro Jaya, Kepala BNPT pada Maret-Juli 2016 maupun ketika sudah dilantik sebagai kapolri.

Kemudian, muncul skenario penghilangan atau perusakan barang bukti oleh dua perwira menengah Polri yang menjadi penyidik di KPK (Ronald dan Harun). Buku catatan pengeluaran perusahaan pada 2015-2016 dengan jumlah Rp4,33 miliar dan US$206,1 ribu itu sudah tidak utuh lagi. Sekitar 19 lembar catatan terkait aliran uang suap sengaja dirusak dan dihilangkan.

Muncul dugaan bahwa motif utama perusakan dan penghilangan buku catatan keuangan CV Sumber Laut Perkasa, untuk mengaburkan atau menghapus nama besar petinggi penegak hukum yang mendapatkan transaksi ilegal dari perusahaan milik Basuki Hariman.(VIN)

BBM Naik Per Hari Ini 10 Oktober Pukul 11.00 WIB

Jurnal123.com – Inilah daftar harga terbaru bahan bakar minyak (BBM) non subsidi di setiap provinsi setelah kenaikan per Rabu (10/10/2018).

Pertamina (Persero) menaikkan harga BBM di SPBU, khususnya Pertamax Series dan Dex Series, serta Biosolar Non PSO mulai Rabu (10/10/2018).

Penyesuaian harga tersebut berlaku di seluruh Indonesia mulai pukul 11.00 WIB.

Sementara itu, harga BBM Premium, Biosolar PSO, dan Pertalite tidak naik.

Khusus untuk daerah yang terkena bencana alam di Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah, harga sementara ini tidak naik.

External Communication Manager PT Pertamina (Persero), Arya Dwi Paramita mengatakan, penyesuaian harga BBM Non PSO merupakan dampak dari harga minyak mentah dunia yang terus merangkak naik.

“Saat ini harga minyak dunia rata-rata menembus 80 dolar AS per barel,” ujar Arya lewat keterangan tertulisnya.

Penetapan penyesuaian harga ini mengacu pada Permen ESDM No. 34 tahun 2018 Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2014, Tentang Perhitungan Harga Jual Eceran BBM.

“Atas ketentuan tersebut, maka Pertamina menetapkan penyesuaian harga,” kata Arya.

Misalnya, di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, harga Pertamax Rp 10.400/liter, Pertamax Turbo Rp 12.250/ liter, Pertamina Dex Rp 11.850/liter, Dexlite Rp 10.500/liter, dan Biosolar Non PSO Rp 9.800/liter.

Harga yang ditetapkan tersebut, lanjutnya masih lebih kompetitif dibandingkan dengan harga jual di SPBU lain.

Berikut daftar harga terbaru BBM Non PSO setelah mengalami kenaikan, sebagaimana dilansir dari pertamina.com:

Nanggroe Aceh Darussalam
Pertamax: Rp 10.400
Pertamax Turbo: Rp 12.250
Pertamax Racing: Rp 44.500
Dexlite: Rp 10.500
Pertamina Dex: Rp 11.850
Solar non-subsidi: Rp 10.100

Sumatera Utara
Pertamax: Rp 10.400
Pertamax Turbo: Rp 12.250
Pertamax Racing: Rp 44.500
Dexlite: Rp 10.500
Pertamina Dex: Rp 11.850
Solar non-subsidi: Rp 10.100

Sumatera Barat
Pertamax: Rp 10.600
Pertamax Turbo: Rp 12.450
Pertamax Racing: Rp 44.500
Dexlite: Rp 10.700
Pertamina Dex: Rp 12.100
Solar non-subsidi: Rp 8.250

Riau
Pertamax: Rp 10.800
Pertamax Turbo: Rp 12.650
Pertamax Racing: –
Dexlite: Rp 10.900
Pertamina Dex: Rp 12.350
Solar non-subsidi: Rp 10.650

Kepulauan Riau
Pertamax: –
Pertamax Turbo: Rp 12.650
Pertamax Racing: –
Dexlite: Rp 10.900
Pertamina Dex: Rp 12.350
Solar non-subsidi: Rp 10.700

Kodya Batam (FTZ)
Pertamax: –
Pertamax Turbo: Rp 12.650
Pertamax Racing: –
Dexlite: Rp 10.900
Pertamina Dex: Rp 12.350
Solar non-subsidi: Rp 9.650

Jambi
Pertamax: Rp 10.600
Pertamax Turbo: Rp 12.450
Pertamax Racing: –
Dexlite: Rp 10.700
Pertamina Dex: Rp 12.100
Solar non-subsidi: Rp 10.350

Bengkulu
Pertamax: Rp 10.400
Pertamax Turbo: –
Pertamax Racing: –
Dexlite: Rp 10.500
Pertamina Dex: Rp 11.850
Solar non-subsidi: Rp 10.050

Sumatera Selatan
Pertamax: Rp 10.600
Pertamax Turbo: Rp 12.450
Pertamax Racing: –
Dexlite: Rp 10.700
Pertamina Dex: Rp 12.100
Solar non-subsidi: Rp 10.350

Bangka-Belitung
Pertamax: Rp 10.600
Pertamax Turbo: Rp 12.450
Pertamax Racing: –
Dexlite: Rp 10.700
Pertamina Dex: Rp 12.100
Solar non-subsidi: Rp 10.350

Lampung
Pertamax: Rp 10.600
Pertamax Turbo: –
Pertamax Racing: –
Dexlite: Rp 10.700
Pertamina Dex: Rp 12.100
Solar non-subsidi: Rp 10.350

DKI Jakarta
Pertamax: Rp 10.400
Pertamax Turbo: Rp 12.250
Pertamax Racing: Rp 42.000
Dexlite: Rp 10.500
Pertamina Dex: Rp 11.850
Solar non-subsidi: Rp 9.800

Banten
Pertamax: Rp 10.400
Pertamax Turbo: Rp 12.250
Pertamax Racing: Rp 42.000
Dexlite: Rp 10.500
Pertamina Dex: Rp 11.850
Solar non-subsidi: Rp 9.800

Jawa Barat
Pertamax: Rp 10.400
Pertamax Turbo: Rp 12.250
Pertamax Racing: Rp 42.000
Dexlite: Rp 10.500
Pertamina Dex: Rp 11.850
Solar non-subsidi: Rp 9.800

Jawa Tengah
Pertamax: Rp 10.400
Pertamax Turbo: Rp 12.250
Pertamax Racing: –
Dexlite: Rp 10.500
Pertamina Dex: Rp 11.850
Solar non-subsidi: Rp 9.800

DI Yogyakarta
Pertamax: Rp 10.400
Pertamax Turbo: Rp 12.250
Pertamax Racing: –
Dexlite: Rp 10.500
Pertamina Dex: Rp 11.850
Solar non-subsidi: Rp 9.900

Jawa Timur
Pertamax: Rp 10.400
Pertamax Turbo: Rp 12.250
Pertamax Racing: Rp 43.500
Dexlite: Rp 10.500
Pertamina Dex: Rp 11.850
Solar non-subsidi: Rp 9.900

Bali
Pertamax: Rp 10.400
Pertamax Turbo: Rp 12.250
Pertamax Racing: Rp 43.500
Dexlite: Rp 10.500
Pertamina Dex: Rp 11.850
Solar non-subsidi: Rp 10.000

Nusa Tenggara Barat
Pertamax: Rp 9.500
Pertamax Turbo: Rp 10.700
Pertamax Racing: –
Dexlite: Rp 9.000
Pertamina Dex: Rp 10.500
Solar non-subsidi: Rp 7.900

Nusa Tenggara Timur
Pertamax: Rp 10.400
Pertamax Turbo: Rp 10.400
Pertamax Racing: –
Dexlite: Rp 10.500
Pertamina Dex: Rp 11.850
Solar non-subsidi: Rp 10.100

Kalimantan Barat
Pertamax: Rp 10.600
Pertamax Turbo: Rp 12.650
Pertamax Racing: –
Dexlite: Rp 10.700
Pertamina Dex: Rp 12.100
Solar non-subsidi: Rp 10.250

Kalimantan Tengah
Pertamax: Rp 10.600
Pertamax Turbo: –
Pertamax Racing: –
Dexlite: Rp 10.700
Pertamina Dex: Rp 12.100
Solar non-subsidi: Rp 10.250

Kalimantan Selatan
Pertamax: Rp 10.600
Pertamax Turbo: Rp 15.250
Pertamax Racing: –
Dexlite: Rp 10.700
Pertamina Dex: Rp 12.100
Solar non-subsidi: Rp 10.250

Kalimantan Timur
Pertamax: Rp 10.600
Pertamax Turbo: Rp 15.750
Pertamax Racing: –
Dexlite: Rp 10.700
Pertamina Dex: Rp 12.100
Solar non-subsidi: Rp 10.250

Kalimantan Utara
Pertamax: Rp 10.600
Pertamax Turbo: –
Pertamax Racing: –
Dexlite: Rp 10.700
Pertamina Dex: Rp 12.100
Solar non-subsidi: Rp 10.350

Sulawesi Utara
Pertamax: Rp 10.600
Pertamax Turbo: Rp 12.450
Pertamax Racing: –
Dexlite: Rp 10.700
Pertamina Dex: Rp 12.100
Solar non-subsidi: Rp 10.200

Gorontalo
Pertamax: Rp 10.600
Pertamax Turbo: Rp 12.450
Pertamax Racing: –
Dexlite: Rp 10.700
Pertamina Dex: Rp 12.100
Solar non-subsidi: Rp 10.200

Sulawesi Tengah
Pertamax: Rp 9.700
Pertamax Turbo: Rp 10.900
Pertamax Racing: –
Dexlite: Rp 9.200
Pertamina Dex: Rp 10.750
Solar non-subsidi: Rp 8.100

Sulawesi Tenggara
Pertamax: Rp 10.600
Pertamax Turbo: Rp 12.450
Pertamax Racing: –
Dexlite: Rp 10.700
Pertamina Dex: Rp 12.100
Solar non-subsidi: Rp 10.200

Sulawesi Barat
Pertamax: Rp 10.600
Pertamax Turbo: Rp 12.450
Pertamax Racing: –
Dexlite: Rp 10.700
Pertamina Dex: Rp 12.100
Solar non-subsidi: Rp 10.200

Maluku
Pertamax: Rp 10.600
Pertamax Turbo: –
Pertamax Racing: –
Dexlite: Rp 10.700
Pertamina Dex: –
Solar non-subsidi: Rp 11.200

Maluku Utara
Pertamax: Rp 10.600
Pertamax Turbo: –
Pertamax Racing: –
Dexlite: Rp 10.700
Pertamina Dex: –
Solar non-subsidi: Rp 11.200

Papua
Pertamax: Rp 10.600
Pertamax Turbo: –
Pertamax Racing: –
Dexlite: Rp 10.700
Pertamina Dex: –
Solar non-subsidi: Rp 11.400

Papua Barat
Pertamax: Rp 10.600
Pertamax Turbo: –
Pertamax Racing: –
Dexlite: Rp 10.700
Pertamina Dex: –
Solar non-subsidi: Rp 11.200