Category Archives: Tekno

Dirjen Dukcapil Kemendagri Datangi Bareskrim Terkait Temuan e-KTP Dalam Karung

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Hadi Prabowo, Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakhrullah, dan Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Sarah Sadiqah di kantor Kemendagri, Jakarta, 14 November 2017. TEMPO/Putri.

Jurnal123.com – Direktoral Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri melakukan audiensi bersama Kepala Badan Reserse Kriminal Polri terkait konvigurasi e-KTP, termasuk kasus penemuan e-KTP dalam karung beberapa waktu lalu di Jakarta Timur.

“Hari ini kami ada agenda bersama Bareskrim membahas semua konvigurasi e-KTP,” kata Dirjen Kependudukan dan Pencatatat Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh saat ditemui di kantor Bareskrim Polri, Senin, 10 Desember 2018.

Zudan enggan menjelaskan lebih lanjut terkait pembahasan tersebut. Namun dalam rilis dari Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, agenda ini juga akan membicarakan terkait penemuan e-KTP di Jakarta Timur.

“Nanti ya setelah rapat apa hasilnya, baru disampaikan,” ujar Zudan.

Sekarung e-KTP sebelumnya ditemukan tergeletak di sebuah lapangan di Duren Sawit pada Sabtu, 8 Desember 2018. Karung berisi e-KTP itu ditemukan oleh anak-anak yang sedang bermain di lapangan. Isinya sebanyak 1.706 lembar e-KTP.

Kepala Polsek Duren Sawit Komisaris Parlindungan Sutasuhut mengatakan seluruh e-KTP itu masih dalam keadaan utuh dan diduga asli. “Dugaan kami, itu e-KTP bekas warga yang mau buat baru,” ujarnya beberapa waktu lalu.(TEM)

Jaksa Agung Tegaskan Menerima 2 Surat SPDP Habib Bahar Smith

Jaksa Agung, M Prasetyo di Kejakgung, Jumat(7/12)2018 mengatakan sudah menerima 2 SPDP Habib Bahar Smith.( Vecky Ngelo)


Jurnal123.com – Proses pemeriksaan Habib Bahar Smith terus berproses. Kini kejaksaan Agung menerimadua surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP).

Jaksa Agung Muhammad Prasetyo ditemui di Kejaksaan Agung, Jumat(7/12)2018 mengatakan pihaknya telah menerima dua surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) terkait kasus yang menjerat Bahar bin Smith.
“SPDP diterima kejaksaan dari Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya. SPDP sudah kita terima bahkan penyebutan tersangka sudah. Kita tinggal tunggu proses penyidikan oleh pihak penyidik Polri, karena ada dua SPDP disini, SPDP dari Bareskrim Mabes Polri dan dari Polda (Polda Metro Jaya),” ujarnya.

Selanjutnya, Prasetyo menegaskan nantinya SPDP yang diterbitkan Bareskrim Polri akan diserahkan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum (Jampidum).
Sementara, SPDP yang diterima dari Polda Metro Jaya akan diserahkan kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
“Nanti teknisnya seperti apa, apakah limpahan ke pengadilan digabungkan karena waktunya berdekatan atau seperti apa,” tegasnya.

Untuk itu, Prasetyo menjelaskan, SPDP yang diterbitkan Polda Metro Jaya juga terkait kasus dugaan ujaran kebencian yang dilakukan Bahar.”Melakukan hate speech ujaran kebencian kepada presiden dan harus segera dituntaskan,” jelasnya.

Sementara Bareskrim Polri telah menetapkan Bahar sebagai tersangka terkait kasus dugaan diskriminasi ras dan etnis.

Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa Bahar pada Kamis (6/11/2018).

Video ceramah Bahar dilaporkan oleh ormas Cyber Indonesia dengan sangkaan mengandung ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo.

Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Bahar belum ditahan. Penyidik hanya meminta Imigrasi mencegah Bahar bepergian ke luar negeri.

Bahar dijerat dengan sangkaan berlapis, yaitu Pasal 16 juncto Pasal 4 huruf b angka 1 Undang-Undang 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Pasal 45 ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2008 tentang ITE, serta Pasal 207 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP.( Vecky Ngelo)

Resmi Menjadi Tipe A, Polda Yogyakarta Berubah Dalam Pelayanan Masyarakat

Kapolri, Jenderal Pol Tito Karnavian saat di Yogyakarta,Jumat(7/11) 2018 memberikan Pataka Kapolda DIY Brigjen Pol Ahmad Dofiri sebagai tanda resminya Polda Yogyakarta Tipe A. (Vecky Ngelo)


Jurnal123.com – Sesuai standar yang di tetapkan Polda Yogyakarta secara resmi ditingatkan dari tipe B menjadi tipe A, seiring dengan itu perlu ada perubahan kinerja.Wa turun lagi, ya begitu rekan-rekan saya mohon kerjasama semuadalam memberikan meningkatnya pelayanan publik menjawab tantangan Yogyakarta ke depan.

Kapolri, Jenderal Pol Tito Karnavian ditemui di Mapolda Yogyakarta, Jumat(7/12)2018 mengatakan Suasana cerah, kita melaksanakan yang monumental dan bersejarah bagi Polda DIY tetapi juga masyarakat di Provinsi di Daerah Istimewa Yogjakarta(DIY) karena Polda DIY tipe B dipimpin oleh seorang bintang 1 menjadi tipe A.Tetapi pengertian tipe A dan tipe B bukan sekedar pangkat dari Kapolda dan Wakil Kapolda yang naik nanti pangkat atau pejabatnya naik eselon kita memiliki standar sendiri, standar masalah personil,
“Polda Yogyakarta dari Tipe B ke tipe A jangan hanya tipe saja naik tetapi yang lain,jangan sampai tidak ada perubahan dan harus ada perubahan dalam pelayanan kepada masyarakat Provinsi Yogyakarta,” ujarnya.

Selanjutnya, Tito menegaskan
standar masalah sarana prasarana organisasi dan lain-lain. Oleh karena itu setelah diresmikan ini menjadi awal peresmian tipe A sesudah itu kita perkuat kenapa dilakukan karena dinamika Yogjakarta sangat luar biasa pesat pembangunannya.” Kita lihat sendiri dinamikanya,tadi saya sebutkan bukan sebagai kota dulu kota besar maka Polisi di sebut Poltabes( Kepolisian Kota Besar), sekarang sudah mulai menyatu kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul sudah menjadi kesatuan sehingga menjadi Metropolitan dan Mega Politan. Penduduknya 3 setengah juta. Bayangkan negara brunai 300 ribu orang hingga 400 Ribu orang, itu negara kita 10 kali lebih besar,” tegasnya.

Untuk itu,Tito menjelaskan nah ini juga kota wisata desinasi internasional sih bukan hanya lokal selain Bali kota pelajar dan dari dahulu orang sudah belajar ke Jogjakarta salah satu tujuan penting.” Ketiga sejarah , kita tahu sejarah sebelum kemerdekaan sudah ada kerajaan keraton sentani dan pada saat kemerdekaan dimana Yogjakarta memberikan sumbangsi yang besar bagi berlangsungnya kemerdekaan itu.” Jelasnya.

Lebih jauh, Tito merinci Saya kira disebutkan banyak sekali. Tapi yang jelas perubahan tipe A ini ditriger oleh semakin pesatnya bangunan diYogjakarta apa lagi sudah diantisipasi ada bandara baru New Yogjakarta internasional dalam airport ini dan bayangkan di Airport dari luar negeri langsung kesini tidak perlu transit ke Jakarta atau ke Bali. “Dari domestik langsung kesini yang ingin ke Yogjakarta banyak sekali dan ini menjadi great sodomation artinya tempat besar akan didatangi banyak orang. Oleh karena itu kita naikan tipe dan setelah itu dan ini starting point kita perkuat kerja sama Polda DIY dengan Mabes Polri, tetapi ukurannya apakah kinerja bisa ditingkatkan itu perlu kerja keras dari segera melakukan langkah-langkah selain kerja sana dengan Mabes Polri membuat semacam cetak biru apa 3 langkah kedepab.atau 1 tahun kedepan ini bisa di buktikan,” rincinya.

Seiring dengan itu, Tito mengungkapkan Kita miliki standar ada kisi-kisi nya yang harus bisa dipenuhi karena bila tidak bisa dipenuhi tipe A akan turun Tipe B lagi. Bisa,apa lagi kalau tokoh-tokoh masyarakat seperti Buya komplain. Polda ini bukan milik Polda DIY saja , bukan milik Polri yang ini milik kita bersama ini aset bangsa. “Oleh karena itu kita mohon mari kita bersama-sama membangun tipenya betul-betul tipe A baik bantuan moril dan materiil yang tidak melanggar aturan yang lebih utama juga masuk kritik-kritikan yang membangun ini kritik menjadi masukan untuk membangun bagi Polda DIY dan Mabes Polri,” ungkapnya.

Ditempat yang sama, Tokoh Agama dan Masyarakat ,Buya Syafii Maarif mengatakan Saya berterima kasih saya jadi aktor dan di Yogyakarta memang istimewa dikatakan Yogjakarta pernah menjadi ibukot Republik Indonesia selama 4 tahun.” Pada saat Belanda menyerbu Republik Indonesia,” ujarnya.

Selanjutnya Safii menegaskan Yogjakarta punya sejarah dan jalannya saja semakin semeraut ruas jalan tak tambah tetapi kendaran terus bertambah sehingga Polisi lalu lintas semakin repot.; Tetapi saya tidak tahu bagaimana 5 tahun kedepan lagi apakah mobil masih bergerak, ini masalah penting sekali,” Tegasnya.

Untuk itu, Safii menandaskan saya mengucapkan selamat pengukuhan peningkatan Polda DIY dari Tipologi B ke tipologi A dengan Kapolda nya akan pangkat Irjend dan Wakapolda pangkat Brigjend.” Cita-cita Kapolri akan menjadi kenyataan tidak saja meningkatan tipologi tetapi peningkatan kinerja sesuai filosofi Polri melayani,mengayomi dan melindungi masyarakat,” tandasnya.( Vecky Ngelo)

MA Berhentikan Sementara Hakim di PN Semarang Tersangka KPK

Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Dr Abdullah SH, MH (Foto Jimmy Endey Jurnal123.com)


Jurnal123.com – Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, Jawa Tengah, LST alias Lasito, ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kamis (6/12/2018) lalu

Dalam kesempatan itu, selain hakim Lasito, KPK juga menetapkan Bupati Jepara Ahmad Marzuqi sebagai tersangka dugaan kasus suap.

Mahkamah Agung (MA) memberhentikan sementara hakim di PN Semarang LST yang dijadikan tersangka oleh KPK pada Jumat (7/12/2018) terkait dugaan menerima suap dari Bupati Jepara, Ahmad Marzuki. Diduga pemberian Ahmad untuk memengaruhi putusan gugatan praperadilan yang diajukan Ahmad atas penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah di PN Semarang tahun 2017.

Pemberhentian sementara ini berdasarkan keputusan rapat pimpinan yang dilaksanakan pada 6 Desember 2018.

MA tidak memberikan toleransi apapun terhadap aparatur MA yang tersangkut tindak pidana korupsi. Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Abdullah mengatakan, “MA mengutuk keras dan bahkan sampai alergi terhadap informasi apabila ada aparatur MA yang tersangkut tindak pidana korupsi. Hal ini tidak saja menjatuhkan citra dan wibawa MA, tetapi juga merusak citra bangsa dan negara Republik Indonesia di mata dunia,” pungkasnya.

Terkait dengan pengawasan, saat ini MA melalui Badan Pengawasan sedang meningkatkan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka mewujudkan kedisiplinan, pembinaan dan pengawasan. “Perlu disadari manusia ini mengalami keimanan yang fluktuatif, pada saat sadar mungkin ingat itu tidak baik. Tetapi pada saat tidak sadar, kadang-kadang juga lengah. Oleh sebab itu, agar semua komponen masyarakat turut serta mengawasi hakim, tidak cukup dengan Komisi Yudisial,” ujar Abdullah, semabari mengajak rekan-rekan media untuk turut mengawasi jalannya proses peradilan.

“Jika ada gejala yang dimungkinkan melenceng, segera memberitahukan ke Badan Pengawasan. Jangan dibiarkan. Saya juga menghimbau agar masyarakat tidak menjadi penyebab terjadinya tindak pidana korupsi. Karena korupsi tidak mungkin dilakukan oleh pelaku sendirian. Mohon masyarakat juga membantu MA untuk menegakkan hukum dan keadilan di negeri kita tercinta ini,” kata Abdullah.

Disampaikan pula oleh Kepala Biro Hukum dan Humas MA, bahwa mulai 2019 akan diterapkan peradilan secara elektronik (e-court). Dengan adanya e-court, semua yang berperkara mulai dari mengajukan gugatan, jawaban-jawaban, sampai dengan kesimpulan dilakukan secara elektronik. “Ini untuk mengurangi kemungkinan bertemunya aparatur MA dengan pada pencari keadilan,” katanya.(JIMMY)

Gaya Hormat Jan Ethes Ketika Jokowi Nyanyikan Indonesia Raya

Gaya Hormat Jan Ethes Ketika Jokowi Nyanyikan Indonesia RayaJan Ethes yang hormat saat Jokowi menyanyikan Indonesia Raya (Foto: Ray Jordan/detikcom)

Jurnal123.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak keluarganya jalan santai di Istana Bogor. Saat sedang santai, Jokowi mengajari cucunya, Jan Ethes Sri Narendra, bernyanyi lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Awalnya Jan Ethes bersama kedua orang tuanya, Gibran Rakabuming Raka dan Selvi Ananda, diajak Jokowi berjalan-jalan di halaman Istana. Jan Ethes tampak riang memberi makan rusa dan ikan.

Cucu kedua Jokowi, Sedah Mirah Nasution, turut diajak Jokowi bersama kedua orang tuanya, Kahiyang Ayu dan Bobby Nasution. Jokowi tampak menggandeng Jan Ethes dan sesekali menggendong Sedah Mirah.

Jokowi dan Jan Ethes kemudian menyapa wartawan. Di depan wartawan, Jokowi meminta Jan Ethes menunjukkan kemampuannya bernyanyi lagu Indonesia Raya.

“Coba nyanyi Indonesia Raya,” kata Jokowi.

Jan Ethes tampak malu-malu. Dia diam, namun Jokowi kemudian memulai bernyanyi.

“Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku,” ucap Jokowi.

Mendengar kakeknya bernyanyi, Jan Ethes langsung menunjukkan sikap hormat. Tangan kanannya kemudian diangkat dan menempel ke sisi kepala kanannya.

Melihat itu, Jokowi melanjutkan beberapa bait lagu Indonesia Raya. Jan Ethes masih menujukkan sikap hormat. Gibran yang berdiri di samping Jokowi juga tampak menyemangati anaknya untuk menujukkan sikap hormat.

Setelah itu, Jokowi melanjutkan mengajak Jan Ethes berjalan santai. Dia sempat mampir di depan gedung Istana untuk berfoto keluarga. Ibu Negara Iriana juga terlihat hadir, tetapi anak bungsu Jokowi yaitu Kaesang Pangarep absen.

“Tadi jam empat, Kaesang langsung berangkat ke Makassar. Sudah diminta untuk tinggal gabung, tapi nggak bisa ditinggal urusan pekerjaan. Dia buka turnamen game online di sana,” kata Jokowi.(DET)

Berita ini telah dimuat di Detik.com dengan judul Gaya Hormat Jan Ethes Ketika Jokowi Nyanyikan Indonesia Raya

Singkawang, Manado, Tomohon Kota Toleran, Jakarta Intoleran

Kota Singkawang

Jurnal123.com – Kota Singkawang menduduki peringkat teratas sebagai kota paling toleran berdasarkan Indeks Kota Toleran (IKT) 2018 yang dirilis Setara Institute. Singkawang berhasil memperoleh skor 6,513.

Penilaian IKT dilakukan Setara terhadap 94 kota yang ada di Indonesia. Ada empat variabel yang digunakan sebagai alat ukur indikator toleransi dalam tata kelola kota, yaitu regulasi pemerintah kota, tindakan pemerintah, regulasi sosial dan demografi agama.

Posisi berikutnya, diduduki Salatiga (6,477), Pematang Siantar (6,280), Manado (6,030), Ambon (5,960), Bekasi (5,890), Kupang (5,857), Tomohon (5,833), Binjai (5,830), dan Surabaya (5,823).

Ketua Setara Institute Hendardi menjelaskan, ini adalah IKT ketiga yang diselenggarakan sejak 2015 lalu. Tujuan dari IKT ini adalah mendorong praktek toleransi di perkotaan, sehingga memicu kota lain yang masih kurang baik penilaiannya menjadi lebih baik.

“Dua IKT sebelumnya juga telah mendorong wacana publik dalam pentingnya partisipasi lokal,” kata dia di Jakarta, Jumat (7/12/2018).

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menuturkan, toleransi menjadi hal yang penting dalam menghadapi tantangan radikalisme dan terorisme. Kedua persoalan ini tak hanya menjadi urusan TNI/Polri tetapi juga seluruh masyarakat.

Plt Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Hariyono menuturkan, semaju apapun suatu negara, ketika toleransi tak bisa terbangun dengan baik maka akan menimbulkan perpecahan.

“Toleransi adalah sumber inspirasi,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Singkawang Irwan menuturkan, Singkawang merupakan kota yang sangat plural.

Untuk menjaga rasa toleransi antarwarga, pemerintah daerah selalu menekankan pentingnya rasa saling menghargai satu sama lain kepada warga.

“Tidak ada yang dominan. Ini yang kita tanamkan jangan ada yang merasa dominan,” tandasnya.

Jakarta, Kota Intoleran

DKI Jakarta masih bergeming dari julukannya sebagai kota intoleran. Hal itu diketahui berdasarkan Indeks Kota Toleran (IKT) 2018 yang diterbitkan Setara Institute.

Ada empat variabel yang digunakan sebagai alat ukur indikator toleransi dalam tata kelola kota, yaitu regulasi pemerintah kota, tindakan pemerintah, regulasi sosial dan demografi agama.

Dibandingkan dengan indikator tahun sebelumnya, terdapat penambahan variabel regulasi sosial, yaitu berupa indikator dinamika masyarakat sipil dan pada variabel demografi agama yaitu berupa inklusi sosial keagamaan.

Hasilnya, DKI berada di peringkat 92 dari 94 kota yang menjadi objek studi penelitian yang dilakukan, dengan nilai 2,88. Sementara pada tahun lalu, Jakarta berada pada posisi paling ujung yaitu 94 dengan nilai 2,30.

“Tidak terlalu banyak kemajuan yang kita lihat dari Jakarta. Peristiwa intoleransi terlalu banyak, sehingga paling buruk intoleransi,” kata Direktur Riset Setara Institute Halili di Jakarta, Jumat (7/12/2018).

Sebagai ibu kota negara, DKI seharusnya dapat menjadi etalase toleransi kehidupan antar masyarakat. Namun, pemerintah daerah seakan tidak melakukan upaya apapun untuk meminimalisasi potensi intoleransi.

“Jadi, Jakarta ini sudah jadi sentrum intoleransi,” ujarnya.

Selain Jakarta, sembilan kota dengan nilai toleransi terendah yaitu Tanjung Balai (2,817), Banda Aceh (2,830), Cilegon (3,420), Padang (3,450), Depok (3,490), Bogor (3,533), Makassar (3,637), Medan (3,710), dan Sabang (3,757).(KOM)

MA Jatuhkan Sanksi Bagi Hakim ‘Pebinor’ PN Gianyar Bali

Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Dr Abdullah (Foto Jimmy Endey)

Jurnal123.com – Akibat ulah yang dinilai kurang bermoral yang dilakukan hakim di PN Gianyar Bali, MA memberikan sanksi.

Heboh hakim ‘pebinor’ (perebut bini orang) di Pengadilan Negeri Gianyar, Bali membuat MA gerah. Pihak MA dengan cepat menugaskan Badan Pengawasan untuk memeriksa kasus tersebut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan, MA menjatuhkan sanksi terhadap para oknum yang terlibat dalam skandal ini. Hal ini berdasarkan keputusan rapat pimpinan yang dilaksanakan pada 6 Desember 2018.

“Hakim DA menjadi hakim non palu selama 2 tahun di Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Kemudian istri DA, dipindahkan dari Pengadilan Negeri Tabanan ke Pengadilan Negeri Jantho, wilayah Pengadilan Tinggi Banda Aceh agar keduanya dapat membina kembali keharmonisan rumah tangganya,” ujar Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Abdullah.

Perlu diketahui, hakim non palu artinya tidak menjalankan tugas sebagai hakim. Disana ia dibina secara mental dan spiritual. Kalaupun membantu hakim disana, sifatnya hanya non teknis dan gaji yang diterima hanya gaji pokok saja.

“Sedangkan terhadap pelapor (PW) yang bertugas sebagai Hakim Pengadilan Negeri Waingapu akan dipindahkan ke Pengadilan Negeri Bangkalan. Dan istrinya DC, sekarang dalam keadaan sakit. Untuk itu yang bersangkutan dipindahkan ke wilayah Pengadilan Tinggi Surabaya agar bisa berobat dan suami istri tersebut dapat membina kembali keutuhan rumah tangganya,” terang Abdullah.

Menurut hasil pemeriksaan Badan Pengawasan MA, skandal hakim ‘pebinor’ ini lebih banyak dilakukan melalui media elektronik (chatting). Hal ini terbukti telah melanggar huruf c butir 5.1.1 dan butir 7.1 keputusan bersama ketua MA RI dengan Ketua KY RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-2/SKB/P.KY/IV/2009 jo Pasal 9 ayat 4 huruf a dan Pasal 11 ayat 3 huruf a Peraturan Bersama MA RI dan KY RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/IX/2012. (HUM/JIM)

Saya, Republika, dan 212

Oleh: Erick Thohir

Reuni 212 yang telah berjalan tertib dan damai menyisakan diskusi panjang lebar dalam berbagai tingkatan. Ada yang mendiskusikannya penuh emosi, ada yang santai-santai saja, ada pula yang serius tapi santai.

Topik diskusi pada umumnya berkutat pada soal politisasi, jumlah peserta, dan pemberitaan di media massa. Ketiganya, saling terkait. Isu politisasi muncul karena salah satu calon presiden hadir dalam acara itu. Sedang isu jumlah peserta didiskusikan karena dianggap sebagai representasi dari elektabilitas.

Berikutnya soal pemberitaan di media massa menjadi topik hangat karena pemberitaan atas reuni 212 berbeda-beda porsi di tiap media. Terkait dengan ketiga isu itu, dalam kesempatan ini saya ingin mendudukkan perkaranya secara proporsional.

Setiap media punya kebijakan redaksinya masing-masing yang harus dihormati. Republika memilih menyajikan reuni 212 di halaman satu secara simpatik. Kebijakan editorial ini diambil karena bagaimanapun yang berkumpul dalam reuni tersebut adalah juga anak bangsa. Patut disyukuri, reuni yang melibatkan massa dalam jumlah besar itu berjalan damai dan tertib.

Dalam aksi 212 dua tahun sebelumnya, Republika juga menyajikan informasinya di halaman muka secara profesional dan sangat menonjol. Sehingga ada pertimbangan kuat bagi Republika untuk juga menyajikan reuni ini di halaman satu, tanpa harus dikaitkan dengan posisi politik saya sebagai pemegang saham mayoritas.

Kebetulan saat ini saya mendapatkan amanat sebagai Ketua Tim Kampanye Nasional pasangan Jokowi-Ma’ruf Amien. Posisi ini adalah pilihan politik yang menjadi hak setiap warga negara.

Begitupun kemungkinan adanya pihak yang menyelipkan agenda politik dalam reuni 212, tentu itu juga menjadi hak setiap anak bangsa. Yang penting, setiap agenda politik itu dijalankan dengan santun, damai dan penuh semangat persatuan. Tidak selayaknya jika aksi yang tampil damai dan tertib itu diwarnai aktivitas politik yang jauh dari rasa simpatik.

Pers Indonesia saat ini bukan lagi pers masa lalu. Institusi pers saat ini memiliki tantangan, pilihan, inovasi, dan dinamika yang sangat berwarna. Masing-masing punya argumentasi untuk memilih dan tidak memilih isu untuk disajikan kepada masyarakat.

Sebaliknya, masyarakat juga sudah punya banyak pilihan untuk menikmati informasi yang dibutuhkan, atau disukainya. Bahkan saat ini juga ada media sosial yang bisa menjadi sumber informasi alternatif selain media massa. Saya meyakini, masyarakat Indonesia saat ini sudah cukup cerdas untuk mencari dan mendapatkan informasi yang disenangi, atau yang diperlukannya.

Karena reuni ini berjalan penuh khidmat, maka setelahnya juga harus memberi efek yang positif bagi bangsa ini. Janganlah kemudian seusai reuni malah muncul perselisihan yang jauh dari persoalan substansi. Bangsa ini memanggil putra-putri bangsa untuk berlomba-lomba dalam kebaikan demi kemajuan Indonesia.

Pemilihan Presiden 2019 mendatang, haruslah menjadi arena perlombaan kebaikan, dan bukan ajang untuk beradu kebencian. Pesta demokrasi ini mesti menguatkan kesetiakawanan bukan membesarkan permusuhan. Sejarah akan mencatat dengan tinta emas jika bangsa ini bisa melewati dinamika politik pemilihan presiden ini dengan taburan prestasi.(***)

Prabowo Sebut Jurnalis Antek Penghancur NKRI

Jurnal123.com – Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menuding pemberitaan di media sebagian besar memublikasikan berita bohong. Prabowo bahkan menyebut pers adalah antek-antek orang yang ingin menghancurkan Republik Indonesia.

Prabowo mengajak publik tidak usah lagi menghormati jurnalis yang bekerja mewartakan berita.

“Pers ya terus terang saja banyak bohongnya dari benarnya. Setiap hari ada kira-kira lima sampai delapan koran yang datang ke tempat saya. Saya mau lihat bohong apalagi nih,” kata Prabowo di Hotel Sahid, Jakarta Pusat, Rabu (5/12).

Mantan Komandan Jenderal Kopassus itu menuding jurnalis dan media bagian dari antek-antek yang ingin menghancurkan demokrasi di Indonesia.

“Boleh kau cetak ke sini dan ke sana, saya tidak mengakui Anda sebagai jurnalis. Enggak usah saya sarankan kalian hormat sama mereka lagi, mereka hanya anteknya orang yang ingin menghancurkan Republik Indonesia,” tegas Prabowo.

Kekesalan Prabowo didasari minimnya publikasi acara reuni 212 yang dihadiri dirinya. Prabowo menuding sikap media-media yang tidak memberitakan acara reuni 212 tidak objektif.

“Ada belasan (juta) mereka enggak mau melaporkan, mereka sebagai wartawan telah mengkhianati tugas sebagai jurnalis. Kau sudah tidak berhak menyandang predikat jurnalis lagi,” katanya.

AJI Minta Prabowo Buktikan Ucapannya

Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Abdul Manan menghormati pernyataan Prabowo yang menyebut media sebagai antek pemecah NKRI. Namun, Manan menegaskan Prabowo harus bisa mempertanggungjawabkan pernyataan itu.

“Itu hak Prabowo memberikan penilaian terhadap pers dan kewajiban Prabowo membuktikan apa benar pers membelah NKRI,” kata Manan seperti dilansir Medcom.id, Jakarta, Rabu (5/12).

Kekesalan Prabowo didasari oleh minimnya publikasi acara reuni 212 yang dihadirinya. Prabowo menuding sikap media-media yang tidak memberitakan acara reuni 212 tak objektif.

“Tapi masa karena tidak memberitakan Reuni 212 dianggap memecah NKRI? Itu yang harus dia jelaskan,” ujar Manan.

Kendati begitu, sikap Prabowo harus dihargai. Bagaimana pun, pendapatnya dilindungi Undang-Undang Dasar 1945.

“Itu bagian dari kebebasan berekspresi. Sama dengan orang tidak menyukai Prabowo. Itu harus dihargai sebagai sikap politik sebagai hak yang dilindungi,” kata dia.

Sebelumnya, capres nomor urut 02 itu menuding pemberitaan di media sebagian besar memublikasikan berita bohong. Prabowo pun mengajak publik tak usah lagi menghormati jurnalis yang bekerja mewartakan berita.

“Pers ya terus terang saja banyak bohongnya dari benarnya. Setiap hari ada kira-kira lima sampai delapan koran yang datang ke tempat saya. Saya mau lihat bohong apalagi nih,” kata Prabowo di Hotel Sahid, Jakarta Pusat, Rabu (5/12).

Mantan Komandan Jenderal Kopassus itu menuding jurnalis dan media bagian dari antek-antek yang ingin menghancurkan demokrasi di Indonesia. Prabowo menuding sikap media-media yang tidak memberitakan acara Reuni 212 tIDak objektif.

“Boleh kau cetak ke sini dan ke sana, saya tidak mengakui Anda sebagai jurnalis. Enggak usah saya sarankan kalian hormat sama mereka lagi, mereka hanya anteknya orang yang ingin menghancurkan Republik Indonesia,” tegas Prabowo.(MED)

CFO Huawei Ditangkap di Kanada, China Protes Sikap AS

Meng Wanzhou, chief financial officer (CFO) global Huawei

Jurnal123.com – Kedutaan China di Kanada mengecam Kanada dan Amerika Serikat (AS), Kamis (6/12/2018), karena salah menangkap seorang eksekutif senior di raksasa telekomunikasi China, Huawei. Mereka menuntut agar pebisnis itu segera dibebaskan.

Meng Wanzhou, chief financial officer (CFO) global Huawei, menghadapi ekstradisi ke Amerika Serikat dan penangkapannya dapat menyalakan kembali ketegangan antara Washington dan Beijing. Penangkapan ini terjadi hanya beberapa hari setelah kedua negara menyetujui gencatan senjata dalam perang dagang yang telah berlangsung sengit.

Meng ditangkap di Kanada pada 1 Desember. Penahanannya terkait dengan pelanggaran sanksi AS, kata seseorang yang mengetahui masalah tersebut. Reuters tidak dapat segera mengonfirmasi pelanggaran apa yang dimaksud, sebagaimana dikutip CNBC International.

Kedutaan Besar Republik Rakyat China di Kanada mengatakan pihaknya dengan tegas menentang penangkapan Meng dan menuntut pembebasannya segera.

“Polisi Kanada, atas permintaan Amerika Serikat, menangkap seorang warga China yang tidak melanggar hukum AS atau Kanada,” kata kedutaan itu dalam pernyataan singkat di situsnya.

“China telah membuat pernyataan ke Amerika Serikat dan Kanada, menuntut mereka segera memperbaiki perilaku salah mereka dan mengembalikan kebebasan Meng Wanzhou.”

Sidang pengadilan telah ditetapkan dilaksanakan pada hari Jumat, kata juru bicara Departemen Kehakiman Kanada.

Meng adalah salah satu wakil chairman di dewan perusahaan teknologi China itu dan putri pendiri perusahaan Ren Zhengfei. Huawei secara strategis penting bagi ambisi China dalam teknologi dari jaringan 5G hingga chip.

Pemerintah Barat semakin waspada terhadap apa yang mereka katakan adalah kemungkinan keterlibatan pemerintah China dalam jaringan komunikasi seluler dan komunikasi generasi kelima (5G). Namun, Huawei bersikeras Beijing tidak memiliki pengaruh terhadap perusahaan.

Saingan Huawei yang lebih kecil, ZTE Corp, untuk sementara menghentikan sebagian besar bisnisnya awal tahun ini setelah AS memberlakukan larangan ekspor pada perusahaan yang terkait dengan pengiriman barang asli AS ke Iran dan Korea Utara secara ilegal.(REU)