Category Archives: Politik

Situng KPU 45%: Jokowi-Amin 56,38% Prabowo-Sandi 43,63%

Kantor KPU Pusat

Jurnal123.com – Data masuk di Sistem Informasi Perhitungan Suara (Situng) KPU sudah mencapai 45,48%. Situng yang juga kerap disebut sebagai ‘real count KPU’ mencatat Jokowi-Ma’ruf Amin masih unggul atas Prabowo-Sandiaga Uno.

Dilihat dari situs pemilu2019.kpu.go.id, Minggu (28/4/2019) pukul 06.30 WIB, Jokowi-Ma’ruf Amin memperoleh 56,38 persen atau 39.178.598 suara. Sementara itu, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memperoleh 43,62 persen atau 30.313.637 suara.

Rekapitulasi suara sementara ini berdasarkan penghitungan formulir C1 yang masuk dari 369.969 (45.48706%) dari total 813.350 TPS pada Pemilu 2019.

Sementara itu, progres data situng di berbagai provinsi bervariasi. Misalnya data masuk situng di Aceh sebesar 58,5%, sedangkan di DKI Jakarta mencapai 38,3%. Data masuk situng di Jawa Barat baru 24,2%, sedangkan di Jawa Tengah sudah 52,7% dan di Jawa Timur mencapai 29,9%. 

Dalam situs ini, KPU menjelaskan data yang ditampilkan pada menu Hitung Suara merupakan data berdasarkan angka yang tercantum dalam salinan formulir C1 sebagai hasil penghitungan suara di TPS. Jika terdapat perbedaan antara angka yang tertulis dan angka yang tercantum dalam salinan Formulir C1, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KPU juga menyatakan data yang ditampilkan bukan merupakan hasil final karena hasil akhir penghitungan perolehan suara Pemilu 2019 akan ditetapkan secara manual melalui rapat rekapitulasi secara berjenjang di setiap tingkatan. Oleh karena itu, jika terdapat kesalahan dalam pengisian C1, dapat diusulkan perbaikan pada rapat rekapitulasi di tingkat kecamatan.

Rekapitulasi akhir KPU secara nasional rencananya akan keluar pada Rabu (22/5). KPU tetap akan menggunakan perhitungan manual berjenjang untuk memutuskan penetapan hasil Pemilu 2019.

Sumber : KPU

Pengamanan Tahapan Pemilu Terus Berlanjut Hingga 22 Mei

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas, Brigjend Pol Dedi Prasetyo ditemui di Mabes Polri, Jalan Tronojo No.3 Kebayoran Lama,Jakarta Selatan, Jumat (26/4)2019 meskipun ada konflik.( Vecky Ngelo)

Jurnal123.com – Dalam proses penghitungan suara yang menjadi tugas KPU melakukn rekaptulasi di setiap tahapan terus sja berjalan, itu sebabnya pengamanan disetiap tahapan terus saja dilakukan. Akhirnya ending di Jakarta tanggal 22 Mei penetapan secara nasional. Itu pun berlanjut  Oktober ada pelantikan-pelantikan anggota Legislatif,pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Jakarta. itu sebabnya pengamanan dilakukan TNI Polri agar dapat berjalan lancar. 

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas, Brigjend Pol Dedi Prasetyo ditemui di Mabes Polri, Jalan Tronojo No.3 Kebayoran Lama,Jakarta Selatan, Jumat (26/4)2019  mengatakan dari Polri setelah pengumpulan suara setelah di lakukan proses penghitungan suara C1 di tiap-tiap KPU tingkat kerawanannya semua berkumpul di Jakarta. ” Karena proses akhir dari Pemilu itu endingnya di  Jakarta tanggal 22 Mei penetapan hasil secara nasional,”ujarnya. 

Selanjutnya, Dedi menegaskan kemudian beberapa rangkaian kegiatan lagi setelah itu ada beberapa gugatan tentunya akan diamankan juga. Itu adalah bagian tahapan Pemilu. “Kemudian di Oktober ada pelantikan-pelantikan anggota Legislatif, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Jakarta. Didaerah tentunya impek dari pada rangkaian tahapan Pemilu itu sudah mulai jauh berkurang beban nya sekarang di Jakarta,” tegasnya.

Ketika ditanya di simpulkan setelah pencoblosan titik kerawanannya dan Jakarta jadi prioritas pengamanan, Dedi menjelaskan Ya.Kalau indikasi kerawanan sendiri bentrok atau sudah mulai bergerak ke lain-lainnya,Antisipasi ke arah situ ya, potensi-potensi bentrok kerawanan yang mungkin bisa saja terjadi kita antisipasi secara maksimal.” Bentrok antar pendukung, konflik yang jauh lebih luas. Semuanya sudah kita perhimpunan dan langkah-langkah aplikasi untuk semua, buka persiapan secara matang,” jelasnya.

Kalau sebelumnya bapak bilang ada 40.000 yang di stanbay di tiap-tiap Polda, . Sekarang ujuk rasa saja di KPU hampir tiap hari ada,Dedi merincinya. Kalau jumlah personil itu ke Jakarta dan permohonan karena dan waktunya sudah ada. “Kan sudah diantisipasi, dari masing paskah Pemilu . Itu lebih fokus tiap-tiap daerah. Itu kita sudah persiapan untuk kegiatan Operasi Operasi Ketupat, rincinya.( Vecky Ngelo)

Metode Pembagian Kursi ‘Sainte Lague’

Ilustrasi Kursi Legislatif

Jurnal123.com – Pemungutan suara telah selesai, saat ini rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara saat ini sedang berlangsung di tingkat Kecamatan. Bagaimana hasil Pemilu 2019, apakah kursi DPD, DPR RI , DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sudah bisa diketahui?

Siapa yang menang tentunya harus ditetapkan melalui pleno pemenang pemilu berdasarkan hasil rekapitulasi berjenjang sesuai tingkatan.

Sebelum tahapan pleno penetapan pemenang pemilu DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota digelar, ada baiknya pembaca mengetahui sistem penetapan kursi pemenang pemilu kali ini.

Sebagaimana diketahui, cara penghitungan suara untuk pemenang kursi legislatif berbeda dari tahun sebelumnya.

Jika Pemilu 2014 lalu penghitungan suara yang meraih kursi DPR/ DPRD memakai metode BPP (Bilangan Pembagi Pemilih) dalam menentukan jumlah kursi, maka pemilu kali ini akan menggunakan teknik Sainte Lague untuk penetapan perolehan kursi dan calon terpilih.

Dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, menyebutkan bahwa partai politik harus memenuhi ambang batas parlemen sebanyak 4 persen dari jumlah suara.

Kemudian menggunakan metode Sainte Lague untuk mengkonversi suara menjadi kursi di DPR.

Pada pasal Pasal 420 Undang-undang Pemilu No7 Tahun 2017 : Penetapan perolehan jumlah kursi tiap Partai Politik Peserta/Pemilu di suatu daerah pemilihan dilakukan dengan ketentuan:

a. penetapan jumlah suara sah setiap Partai Politik Peserta Pemilu di daerah pemilihan sebagai suara sah
setiap partai politik.

b. membagi suara sah setiap Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3; 5; 7; dan seterusnya.

c. hasil pembagian sebagaimana dimaksud pada huruf b diurutkan berdasarkan jumlah nilai terbanyak.

d. nilai terbanyak pertama mendapat kursi pertama, nilai terbanyak kedua mendapat kursi kedua, nilai terbanyak ketiga mendapat kursi ketiga, dan seterusnya sampai jumlah kursi di daerah pemilihan habis terbagi.

Untuk mempermudah memahami teknis penghitungan ini, berikut ini kami sertakan skema penghitungannya:

Metode Penghitungan Suara SAINTE LAGUE Pemilu 2019

Cara penghitungan kursinya sangat simple.

CONTOH:

Apabila dalam satu dapil ada alokasi 7 kursi misalnya, pada dapil tersebut:

1. Partai A total meraih 28.000 suara

2. Partai B meraih 15.000

3. Partai C meraih 10.000

4. Partai D meraih 6.000 suara.

5. Partai E 3000 suara.

Maka kursi pertama didapat dengan pembagian 1.

1. Partai A 28.000/1 = 28.000.

2. Partai B 15.000/1 = 15.000

3. Partai C 10.000/1 = 10.000

4. Partai D 6.000/1 = 6.000

5. PartaiE 3.000/1 = 3.000

Jadi kursi pertama adalah milik partai A dengan 28.000 suara.

Untuk kursi ke 2,

Dikarenakan A tadi sudah menang di pembagian 1.

Maka berikutnya A akan dibagi 3, sedangkan yang lain masih dibagi 1.

Perhitungan kursi ke-2 adalah:

1. Partai A 28.000/3 = 9.333

2. Partai B 15.000/1 = 15.000

3. Partai C 10.000/1 = 10.000,

4. Partai D 6.000/1 = 6.000

5. Partai E 3.000/1 = 3.000

Maka kursi ke 2 adalah milik partai B dengan 15.000 suara.

Sekarang kursi ke 3,

A dan partai B telah mendapatkan kursi dengan pembagian 1, maka mereka tetap dengan pembagian 3, sedangkan suara partai lain masih dengan pembagian 1.

Maka perhitungan kursi ke 3 adalah:

1. Partai A 28.000/3 = 9.333.

2. Partai B 15.000/3 = 5.000,

3. Partai C 10.000/1 = 10.000

4. Partai D 6.000/1 = 6.000

5. Partai E 3.000/1 = 3.000

Maka disini kursi ke 3 milik partai C dengan 10.000 suara.

Perhitungan suara untuk kursi ke 4, A , B dan C telah mendapat kursi dengan pembagian 1, maka mereka akan masuk ke pembagian 3.

1. Partai A 28.000/3 = 9.333

2. Partai B 15.000/3 = 5.000

3. Partai C 10.000/3 = 3.333

4. Partai D 6.000/1 = 6.000

5. Partai E 3.000/1 = 3.000

Maka kursi ke 4 adalah milik A dengan 9.333 suara.

Masuk ke kursi ke 5,

Partai A sudah mendapat kursi hasil pembagian suara 1 dan 3, maka selanjutnya A akan dibagi 5, B dan C dibagi 3,sementara D dan E masih pada pembagian 1.

Penghitungan kursi ke 5 adalah:

1. Partai A 28.000/5 = 5.600.

2. Partai B 15.000/3 = 5.000

3. Partai C 10.000/3 = 3.333

4. Partai D 6.000/1 = 6.000

5. Partai E 3.000/1 = 3.000

Maka partai D mendapatkan kursi ke 5 dengan 6.000 suara.

Kursi ke 6, A dibagi 5. B,C dan D dibagi 3, dan E masih dibagi 1.

1. Partai A 28.000/5 = 5.600.

2. Partai B 15.000/3 = 5.000.

3. Partai C 10.000/3 = 3.333

4. Partai D 6.000/3 = 2.000

5. Partai E 3.000/1 = 3.000

Disini A kembali mendapat kursi,karena suaranya ada 5.600.

Sedangkan perhitungan kursi terakhir, A mendapatkan pembagian 7, karena pembagian 1,3 dan 5 telah menghasilkan kursi.

Maka perhitungan kursi ke 7 adalah:

1. Partai A 28.000/7 = 4.000

2. Partai B 15.000/3 = 5.000.

3. Partai C 10.000/3 = 3.333

4. Partai D 6.000/3 = 2.000

5. Partai E 3.000/1 = 3.000

Maka partai B mendapat kursi terakhir dengan 5.000 suara.

Metode sainte lague diperkenalkan oleh seorang pakar matematika asal Perancis bernama Andre Sainte Lague pada tahun 1910.(JIM)

Burhanudin Murtadi Laporkan Netizen Soal Quick Count Palsu Dan Tudingan Bayaran Rp 450 M

Direktur Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Murtadi didampingi hukumnya Andi Syafrani LLM di temui di Bareskreskrim Jalan Tronojoyo No.3 , Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Senin(22/4)2019 saat melaporkan dituding menjadi dalang quick count palsu yang ditayangkan di televisi-televisi dan menerima bayaran Rp 450 Miliar.( Vecky Ngelo)


Jurnal123.com – Merasa diserang akuntnya oleh ribuan akunt dituding menjadi dalang quick count palsu ditayangkan di televisi-televisi dan menerima bayaran Rp 450 Miliar dalam rangka menjalankan operasi quick count dengan memakai strategi postrouf. Itu tidak benar alias Hoaks dan Fitnah.

Direktur Indikator  Politik Indonesia, Burhan Murtadi di temui di Bareskrim di Jalan Tronojoyo No. 3 Kebayoran Lama, Jakarta selatan , Senin(22/4)2019 mengatakan sesuai laporan Polisi dengan Nomor :LP/B/0394/IV/ Bareskrim tertanggal 22 April 2019, jadi saya atas nama pribadi Burhanuddin  Murtadi sejak kemarin diserang ribuan akunt yang menuduh saya menjadi dalang quick count palsu yang ditayangkan di televisi-televisi dan menerima bayaran Rp 450 Miliar ” Ini  dalam rangka menjalankan operasi quick count dengan memakai strategi postrouf,” ujarnya.

Selanjutnya, Burhanuddin menegaskan dalam viral yang menyebar itu disebutkan saya bicara di suatu forum ada video pendek sekitar 4 menit  yang menyebutkan saya dituduh melakukan strategi postrouf dengan memborbadir publik melalui quick count yang memenangkan paslon  O1. “Pada hal kalau saya dan anda semua bisa cek video pendek tersebut sama sekali tidak ada kaitan dengan quick count,” tegasnya.

Untuk itu, Burhanuddin menjelaskan jadi pada 21 Maret 2019 saya bersama dengan prof Renold Gazali di undang dalam acara diskusi untuk membicarakan tentang  eklektabilitas Pak Jokowi. “Saat itu, saya mengatakan Pak Jokowi paling banter dapat 55 persen karena survey saya sebelumnya sebelum pemilu itu hanya perolehan Pak Jokowi berkisar 54,9 persen,” jelasnya.

Lebih lanjut, Burhanuddin merinci Kemudian muncul pertanyaan mengapa Pak Jokowi dengan performa sebagai Presiden Petahana tidak bisa mencapai 60 persen. “Disitu saya menjelaskan sekarang di ere postrouf dimana objektif trouf tidak terlalu penting adalah emosional trouf dan ini bukan fenomena unik indonesia tetapi fenomena global,” rincinya.
Seiring dengan, Burhanuddin membeberkan jadi video pendek itu saya jelaskan bahwa postrouf sudah masuk mulai dari kemenangan partai Vides di Honggaria yang di pimpin oleh Victor Orban, kemudian kemenangan Melosjemen Presiden Ceko beraliran kanan.” Kemudian Blacksit kemenangan Presiden Donal Trum di Amerika Serikat waktu Pimilihan Presiden 2016 adalah Presiden Berasil Fres Bosenaro.  Fenomena fostrouf ini juga merasuk ke Indonesia  melalui proses musoning Therueoter,” bebernya.

Lebih jauh, Burhanuddin mengungkapkan Jadi media , BPS terus di serang dan orang tidak lagi bicara soal angka atau data tetapi orang bicara soal emosi. Media Sosial memfasilitasi bekerjanya operasi fostrout di Media sosial pemilih hanya bukan hanya berbagai informasi tetapi sekarang pemilih berbagi emosi. 
Jadi disitu konteks saya bicara.”Bahkan kalau anda cek bicara konteks di Elias ILC pada bicara Indonesia Lawyer Club 27 menit tentang skalabilitas Pak Jokowi 55 persen sebelum Pemilu dan mengapa Pak Jokowi mustahil mencapai 60 persen. Salah satunya era Posfrout tetapi di video viral tadi justru saya dituduh melakukan strategi fosfrout untuk memenangkan Pak Jokowi dengan membuat cuick count palsu yang ditayangkan ditelevisi-televisi pada cuick count itu betul-betul ada saya sudah mengekspos dan sudah saya lakukan dan lembaga saya indikator Politik di 3000 TPS sampel kami ekspos tadi sudah ditekankan secara publik melalui Perhimpunan Opini Publik Indonesia bersama anggota-anggota bisa like yang melakukan cuick count pada tanggal 17 April 2019,” ungkapnya.
Jadi, Burhanuddin menandaskan selain tudingan dalang cuick count palsu juga disebut menerima uang Rp 450 Miliar yang menurut menudingnya itu saya menggunakan uang dalam rangka melancarkan operasi postrouf melalui cuick count palsu. “Nah hari ini saya laporkan itu ke penyidik Bareskrim lebih khusus lagi ke lantai 14 Direktorat Siber Crime Polri . Kenapa ke Ciber Crime karena tudingan itu ramai di Media Sosial . Jadi yang saya laporkan adalah Akunt terkait Aziba dan SJB. Satu lagi akunt twitter namanya F Silfianur di akunt anonim sebuah apa namanya bukan Portal namanya ward Pers namanya tudingan Palsu. 4 ini saya anggap orang-orang yang paling bertanggung jawab menyebarnya tudingan terkait saya,” tandasnya.

Sementara itu, Burhanuddin menuturkan menurut penyidik hasil konsultasi sebelum saya membuat LP penyidik menyatakan 4 akunt yang saya laporkan terbukti punya peluang untuk ditindak lanjuti sebagai dugaan tindak Pidana.” Dan sekarang lagi proses pembuatan laporan,” tuturnya.
Ditempat yang Kuasa Hukum Burhanuddin Murtadi, Andi Syafrani LLM mengatakan secara umum laporan tadi kita tadi kita tujukan fitnah atau pencemaran nama baik.” Karena ini mengejarnya melalui media sosial dan karena kita menggunakan undang-undang ITE terkait dengan Pasal 27 juntu pasalnya 45 ayat 3 itu kita laporkan tetapi kita junto dengan KUHP pasal 331,” ujarnya
Sementara itu, Burhanuddin mengakui begini saya termasuk orang yang mencoba untuk bersabar, jadi saya terus terang hampir tidak perna melaporkan kejadian kecuali betul-betul sudah keterlaluan. Sebelumnya kalau anda cek trac rekort saya maupun serangan itu mudah dan terakhir Ini sudah keterlaluan karena sudah langsung menyerang martabat dan kredibilitas saya. “Saya tidak mau berdiam diri karena misalnya saya seolah-olah diam. Saya sudah melakukan klarifikasi di twitter, di facebook saya tetapinya sepertinya tudingan terkait dengan dalang cuick count palsu sekaligus menerima Rp 45 Miliar tadi untuk mengikuti dan itu yang membuat kapasitas saya dalam klarifikasi tudingan tadi tidak sebanding dengan begitu cepatnya tudingan tersebut di Wa dan di akunt-akunt,” akunya.

Itu sebabnya, Burhanuddin menambahkan Karena sulitnya saya membendung tudingan yang viral tadi dan saya membuktikan sekali-kali saya memberikan pelajaran kepada mereka yang membuat fitnah agar ruang publik kita bisa steril dari Hoaks dan Fitnah.” Jadi ini pelajaran untuk kita semua jangan mudah menyebar fitnah dan hoaks apa lagi jelang puasa jangan sekali-kali menabung dosa,” tambahnya.
Ketika ditanya apakah ini merugikan lembaga survey, Burhanuddin lebih merinci  Saya personal termasuk juga. Ini saudara Syafrani juga devisi hukum himpunan survey publik indonesia . Jadi kalau dari sisi lembaga ,saya bukanvsatu-satu yang dilaporkan bung Eggi Sujana tapi lembaga saya tidak dilaporkan dan tidak diserang dengan tudingan misalnya terkait dengan keeditan data hasil cuick count tetapi ada implikasi luas mata-mata secara pribadi .” Implikasi secara luas yang saya maksud adalah ada upaya sistematik untuk menyerang kridibilitas lembaga survey dan yang menyatakan seolah-olah lembaga survey Hoaks. Mengirim kesan dan tidak hanya mengsterilkan ruang publik dari fitnah dan hoaks. Tetapi yang paling penting menjaga kepercayaan publik terhadap ilmu pengetahuan. Karena cuick count adalah bagian dari mekanisme akademik karenanya jangan sampai kita menurun tingkat kepercayaannya terhadap cuick count gara-gara orang yang berada di belakang para poste yang melakukan itu dirusak dan diserang kredibilitasnya,” lebih rinci.
Disinggung apa dugaan pembuat adalah salah satu pasang calon, Burhanuddin lebih jauh mengungkapkan Saya tidak mau terlalu berandai-andai terlalu jauh karena prosesnya baru dimulai biarlah penyidik melakukan proses penyidikan tetapi yang ingin saya tekankan mau dari pendukung paslon 01 atau paslon 02, siapapun tidak boleh merugikan rusak ruang publik kita dengan Fitnah dan kebencian.”Kita juga menyampaikan barang bukti satu buah CD, foto cepcer, facebook, maupun twitter, akunt-akunt yang dilaporkan dan kita juga menyampaikan bukti satu buah CD isinya adalah rekaman video dari ceramah klien saya ini, benarnya video itu tidak ada hubungan sama sekali dengan narasi yang didapatkan didalam face book dan twitter. Kita sudah sampaikan bukti-buktinya sudah dan ada juga saksi diperiksa mungkin besok atau lusa akan hadir terkait dengan laporan kita ini,” lebih jauh ungkapnya.
Diharapkan, Burhanuddin menambahkan jadi intinya kita akan minta kepada publik agar media sosial kita betul-betul bersih dari Fitnah atau Hoaks. Kita ingin mencoba media sosial dan ruang publik kita dari Hoaks dan kebencian. Yang paling penting kepercayaan publik terhadap kredibilitas lembaga survey karena saya diserang karena faktor saya sebagai direktur Indikator Politik Indonesia  salah satu lembaga hitung cepat. ;Laporan ini saya harapkan viralnya berita Hoaks yang menyerang saya bisa dihentikan dan kita berharap masyarakat kita di ajak ke persoalan yang terkait dengan yang mengkikis sensitifik terkait masalah Hoaks dan Fitnah,” tambahnya.( Vecky Ngelo)

Situs Jurdil 2019 Diblokir Karena Tidak Memiliki Ijin Merilis Real Count

Ilustrasi Lembaga Survey

Jurnal123.com – Kementerian Komunikasi dan Informatika sejak semalam memblokir laman jurdil2019.org atas permintaan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Kepala Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika Ferdinandus Setu mengonfirmasi kabar tersebut.

“Alasannya karena menyalahgunakan izin yang diberikan,” kata pria yang akrab disapa Nando saat dihubungi Antara, Minggu.

Izin yang diberikan Bawaslu adalah sebagai pemantau pemilu, namun Jurdil 2019 justru melaporkan perhitungan quick count dan real count yang dianggap menyalahi aturan.

“Itu (lembaga yang melaporkan perhitungan) hanya diberikan ke 40 lembaga oleh KPU,” ujar Nando.

Lembaga lain di luar dari 40 lembaga yang sudah terdaftar dilarang melakukan survei atau hitung cepat yang dipublikasikan ke publik, karena menurut undang-undang, lembaga survei harus mendaftar ke KPU.

“Jika ada selain 40 lembaga survei itu merilis hasilnya itu pelanggaran,” kata Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan di Jakarta, Selasa (16/4).
Lihat juga: Forum Alumni ITB Lepas Tangan Soal Situs Jurdil 2019

Pihak Jurdil 2019 menyatakan pemblokiran berlangsung sepihak, dan mengatakan pihaknya tidak merasa melanggar aturan.

“Menurut versi kita, kita cuma himpun dan catat C1 dari seluruh indonesia yang dikumpulkan lewat aplikasi yang di-install masyarakat, ini bentuk partisipasi masyarakat dalam memantau pemilu,” kata Danu, help desk Jurdil 2019 yang dihubungi Antara dari nomor telepon yang tercantum di akun media sosial lembaga itu.

Ia mengatakan pihaknya hanya mengawal proses penghitungan suara.

“Tidak ada maksud tendensi apa-apa, yang jadi permasalahan dianggap melanggar sebenarnya tidak ada, masalah real count atau quick count itu terjemahan masyarakat,” ia beralasan.

Jurdil 2019 digagas oleh Aktivis Alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) 1973. Anggota Jurdil 2019 Rulianti menyatakan lembaganya tercatat di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai pemantau Pemilu 2019 dengan nomor sertifikasi Akreditasi: 063/BAWASLU/IV/2019. Ia mengaku mendapatkan akreditasi dari Bawaslu pada 1 April 2019.

Hanya saja, kata Rulianti, lembaganya terdaftar atas nama PT Prawedanet Aliansi Teknologi. Ia mengatakan inisiatif membuat Jurdil 2019 muncul di waktu yang cukup dekat dengan Pemilu 2019. Walhasil, mereka tidak sempat untuk membuat badan hukum resmi dengan nama Jurdil 2019 dan memakai ‘bendera’ bernama PT Prawedanet Aliansi Teknologi.

“Kita mungkin sebulan sebelumnya ya udah apply [ke Bawaslu sebagai pemantau Pemilu]. Biasanya LSM yang apply kita kan PT ya, tapi kita punya PT yang bergerak di bidang IT jadi ya akhirnya kita dapat. Karena harus badan hukum terdaftar,” kata Rulianti saat ditemui CNNIndonesia.com di wilayah Tebet, Jakarta Selata, Kamis (18/4).

Terpantau di Jurdil 2019, Prabowo-Sandiaga tercatat unggul 58,1 persen suara, sementara Jokowi-Ma’ruf hanya 39,5 persen. Kemudian untuk suara tidak sah jumlahnya mencapai 2,4 persen. Hal itu berdasarkan perhitungan Jurdil 2019 dari 1.575 TPS di 34 provinsi per 18 April 2019 pukul 15.20 WIB.

Berikut ini 40 lembaga survei yang sudah terdaftar di KPU sebagai penyelenggara jajak pendapat dan hitung cepat pemilu 2019.

1. Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI)
2. Poltracking Indonesia
3. Indonesia Research And Survey (IRES)
4. Pusat Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan Radio Republik Indonesia
5. Charta Politika Indonesia
6. Indo Barometer
7. Penelitian dan Pengembangan Kompas
8. Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC)
9. Indikator Politik Indonesia
10. Indekstat Konsultan Indonesia
11. Jaringan Suara Indonesia
12. Populi Center
13. Lingkaran Survey Kebijakan Publik
14. Citra Publik Indonesia
15. Survey Strategi Indonesia
16. Jaringan Isu Publik
17. Lingkaran Survey Indonesia
18. Citra Komunikasi LSI
19. Konsultan Citra Indonesia
20. Citra Publik
21. Cyrus Network
22. Rataka Institute
23. Lembaga Survei Kuadran
24. Media Survey Nasional
25. Indodata
26. Celebes Research Center
27. Roda Tiga Konsultan
28. Indomatrik
29. Puskaptis
30. Pusat Riset Indonesia (PRI)
31. PT. Data LSI (Lembaga Survei Indonesia)
32. Centre for Strategic and International Studies (CSIS)
33. Voxpol Center Research & Consultan
34. FIXPOLL Media Polling Indonesia
35. Cirus Curveyors Group
36. Arus Survei Indonesia
37. Konsepindo Research and Consulting
38. PolMark Indonesia
39. PT. Parameter Konsultindo
40. Lembaga Real Count Nusantara.

Sumber : ANTARA

Hasil Final Quick Count Versi LSI Denny JA: Jokowi Menang di 20 Provinsi, Prabowo Unggul 14 Provinsi

Ilustrasi Quick Count

Jurnal123.com – Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pimpinan Denny JA merilis hasil final quick count atau hitung cepat Pilpres 2019.

Dalam hitung cepat versi LSI, hasilnya, capres-cawapres Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma’ruf Amin unggul dari Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

“Malam hari tanggal 19 April 2019, data TPS dari pegunungan Papua masuk ke dalam sistem quick count LSI Denny JA. Apa daya, kami harus menunggu TPS di pegunungan Papua karena secara random TPS itu terpilih,” ujar pendiri LSI, Denny JA, Sabtu (20/4/2019) sore.

Dikatakan Denny, kemenangan Jokowi bisa disebut telak karena selisih dua digit, di atas 10 persen. Selisih kemenangan Jokowi atas Prabowo pada pemilu 2019 melampaui selisih kemenangan Jokowi atas Prabowo pada pemilu sebelumnya 2014.

LSI Denny JA juga mengumumkan tingkat Golput sangat rendah, hanya 19, 24 persen. Ini adalah tingkat Golput terendah dalam sejarah pemilu presiden era reformasi. Sebelumnya pada Pilpres 2004, 2009 dan 2014, Golput sekitar 25-30 persen.

Pertarungan sengit dua kubu presiden sudah berhasil memobilisasi pemilih datang ke TPS.

LSI Denny JA juga mengumumkan Jokowi menang di 20 provinsi. Prabowo menang di 14 Provinsi. Kemenangan penting Jokowi di provinsi besar Jawa Timur dan Tengah. Kemenangan penting Prabowo di provinsi besar Jawa Barat.

Namun Denny JA juga memberikan disclaimer. “Hasil KPU yang akan kita ikuti. Namun KPU secara resmi baru mengumumkan tanggal 22 Mei 2019. Itu masih sebulan dari sekarang.”

“LSI Denny JA sudah melalukan 200 Quick Count. Alhamdulilah belum pernah sekalipun berbeda dengan hasil KPU soal pemenang pemilu,” tandasnya.

Ekspose data Quick Count

Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) bersama delapan anggotanya menggelar konfrensi pers Expose Data Hasil Quick Count Pemilu 2019 di Kebon Sirih, Jakarta, Sabtu (20/4/2019).

Ketua Persepi, Philips J Vermonte menyampaikan metodologi yang digunakan dalam melaksanakan hitung cepat.

“Metode kita ngambil 2.000, 3.000 atau 4.000 TPS. Lalu ada numerator yang kita kirim ke TPS, kita memobilisasi lebih kurang 2.000 orang,” terang Philips.

Peran numerator di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) hanya melaporkan penghitungan form C1 plano dari TPS.

Philips menerangkan, numerator ditugaskan melakukan foto C1 Plano untuk kemudian dikirim ke server pusat.

“Kita ada sistem server, kemudian tinggal kita tabulasi sampel-sampel yang masuk,” paparnya.

Philips J Vermonte menyebut hasil quick count setiap lembaga tidak akan sama, itu karena adanya margin of error paling tidak satu persen.

“Yang jelas hasil penghitungan quick count biasanya tidak deviasi jauh dengan hasil penghitungan manual (rekapitulasi) KPU),” kata Philips.

Persepi menambahkan hasil quick count atau exit poll bukan final.

Bagaimanapun referensinya tetap Komisi Pemilihan Umum.

Asep Saifudin selaku Penanggung Jawab Survei Indobarometer bertutur hasil dari quick count dan exit poll tidak akan berbanding lurus dengan penghitungan KPU.

“Tidak bisa apple to apple sebab jenis datanya beda. Kalau survei bisa dilakukan dua tahun sebelum pemilu. Sedangkan quick count dan exit poll itu dilakukan pas pemilunya selesai,” imbuh Asep.(TRI)

Sambil Menunggu Hasil Rekaptulasi KPU Direktorat Siber Tetap Pantau Berita Hoaks dan Berita Provokasi

Jurnal123.com – Setelah pemilihan umum berlangusngu aman dan menuggu hasil  rekaptulasi selama 35 hari proses penghitungan terus berjalan. Seiring dengan itu  pengamanan terus berjaga dan meskipun dilakukan patroli siber terhadap akunt terhadap penyebaran konten bersifat provokatif menyebaran narasi,foto,video,voice tetap dalam pantauan patroli siber bekoordinasi dengan keminfo dan Badan Sandi Negara(BSN) dalam mlakukan preemtif.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas, Brigjend Pol Dedi Prasetyo di temui di Mabes Polri, Jalan Tronojoyo No. 3 , Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat(19/4)2019 mengatakan dari hasil patroli siber semalam ya, dari info teman-teman media patroli siber langsung giat masif di media sosial , sampai  dengan tadi jam 8 pagi memang ada tren peningkatan dari hasil patroli siber kurleb 10-15 akun yg menyebarkan konten bersifat provokatif sampe jam 8 pagi hampir 40 persen.”Dari akun tersebut menyebarkan narasi, foto, video, voice yg bersikap Provok yang mengajak masyarakat untuk berbuat onar, mengajak masyarakat lakukan aksi, mengajak masyarakat lakukan kerusuhan, terhadap akun yang menyebar kan konten tersebut dari  jam 9 malam samp jam 8 pagi tadi,” ujarnya. 

Selanjutnya, Dedi menegaskan Direktorat siber ada 2 langkah yg dilakukan, langkah pertama preemtif nya berkomunikasi langsung dgn Kemeninfo dan Badaan Sandi Negara( BSN) untuk meminta take down akun tersebut, kedua sebelum penegakan hukum melakukan profiling dan identifikasi akun tersebut yang nanti apabila berhasil diidentifikasi dan diinformasikan ke Kementerian Infokonm lakukan Penegakan Umum adalah langkah terakhir dalam rangka menginventigasi terhadap  akun yang terus menyebar konten provokasi. “Saya akan tanya update ke direktorat siber sudah ada penegakan hukum atau belum. Terus dilakukan koordinasi dengan kemeninfo untuk take down dan profiling dan iden akun tersebut,” tegsanya .

Ketika ditanya isi kontennya apa, Dedi  menjelaskan  narasinya memprovokasi mengajak melakukan aksi, sebagai rx dari hasil perhitungan cepat quitcont, kita liat tren ada hasil quitcont langsung jam 09.00 mulai 1 2 peningkatan akun yang sebarkan provok sampe pagi ini, banyak sekali video beredar viral di YouTube igin  twit dan wa grup. Apa yang dilakukan masyarakat, Kepada masyarakat  langkah pertama diminta tenang bijak, artinya tidak langsung percaya konten yang disebar akun medsos apalagi anoninus, oki masyarakat yang dapat konten provokasi segera informasikan ke polisi terdekat atau sudah ada dari Kementerin infokom apakah mengecek konten hoaks, pusat informasi Kemeninfo dan barusan yang ngecek hoaks sudah ada.” Nanti polisi barusan Kementerian info komunikasi akan klarifikasi, setelah klarifikasi kita beri literasi digital agar masy paham, dan kita harapkan masyarakat tak terprovokasi terhadap konten belum tentu kebenarannya,” jelasnya.

Disinggung ada pergerakan masa, Dedi merinci jadi untuk tadi malam, dari quitcont polri sudah intruksi ke jajaran Polda tingkat kan kewaspadaan, fokus polisi harus amankan berbagai agenda dan tahapan pemilu sampe hari ini polri masih amankan susu sampe selesai dihitung di tiap TPS dikirim ke PPK, dari PPK , akan dikirim ke  Kabupaten /Provinsi  lanjutnya dikirim ke Jakarta, “Kemudian penghitungan KPU, hasilnya akan dibuka resmi 22 Mei itu kita amankan semua agenda itu kita amankan pentahapan itu jangan sampai  terjadi sesuatu dan ini agenda tentu punya potensi kerawanan berbeda di tiap daerah,” rincinya.

Adany sejumlah tokoh Eggi Sujana kemungkinan lakukan dan  Itu bagaimana, Dedi menandaskan ya kita harapkan ke tokoh-tokoh  untuk sabar tenang semua juga masyarakat sesuai intruksi presiden. “Sabar tenang menunggu pengumuman resmi KPU sebagai lembaga resmi yang punya kompetensi mengumumkan hasil pemilu, ” tandasnya.(Vecky Ngelo)

Data KPU

Jurnal123.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerima rekapitulasi perhitungan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 secara bertahap.

Berdasarkan Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) KPU hingga 19 April 2019 pukul 15.30 WIB, real count telah menjangkau 19.243 dari 813.350 TPS (2,36589%). 

Dari perhitungan yang baru mencapai 2,4% itu, pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi-Amin sementara unggul dari pasangan nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga Uno. 

Berikut hasilnya: 

(01) Ir. H. JOKO WIDODO – Prof.Dr. (H.C) KH. MA’RUF AMIN (55,18%)
Perolehan Suara: 2.017.709 

(02) H. PRABOWO SUBIANTO -H. SANDIAGA SALAHUDIN UNO (44,82%)
Perolehan Suara: 1.639.061 

Sebagai informasi, Situng hanya mempercepat proses informasi. Melalui Twitter resmi, KPU menegaskan bahwa Situng membantu menjadi alat kontrol, namun bukan hasil resmi yang ditetapkan KPU. 

Baca: Jokowi Effect! Rupiah Libas Dolar Australia di Luar Negeri

“Hasil resmi ditetapkan oleh KPU secara berjenjang dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara,” tulis KPU, dikutip CNBC Indonesia, Kamis (18/4/2019). 

Untuk hasil resmi pemilu 2019 diumumkan paling lama 35 hari (UU No.7 Tahun 2017). Perkembangan terkini real count KPU dapat diakses melalui https://pemilu2019.kpu.go.id/#/ppwp/hitung-suara/.

Demokrat Belum Akui Prabowo Maupun Jokowi Menang Pilpres 2019 Menunggu Hasil Resmi KPU

Partai Demokrat

Jurnal123.com – Sekjen Partai Demokrat Andi Arief menyatakan bahwa pihaknya belum mengakui paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebagai pemenang Pilpres 2019. Demokrat masih menunggu hasil penghitungan resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Menunggu KPU,” tutur Andi seperti dilansir CNNIndonesia.com, Jumat (19/4).

Diketahui, sejumlah petinggi Demokrat hadir saat Prabowo dan Sandi mendeklarasikan diri sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia 2019-2024 di Jalan Kertanegara, Kamis (18/4).

Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan dan Wakil Ketua Umum Syarief Hasan hadir dalam acara tersebut. Ketua bidang hukum dan advokasi Ferdinand Hutahaean turut mendampingi.

Andi membantah kehadiran petinggi Demokrat dalam deklarasi itu sebagai simbol pengakuan partainya terhadap kemenangan Prabowo-Sandi. Dia mengatakan kehadiran pengurus Demokrat tidak mewakili sikap partai, melainkan sebagai bagian dari koalisi.

“Itu kan sebagai koalisi hadir , sebagai partai kan menunggu KPU,” ucap Andi.

Ketua bidang hukum dan advokasi Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan hal serupa. Partainya belum mengakui Prabowo-Sandi sebagai pemenang pilpres meski sudah mengklaim kemenangan.

“Secara prinsip saat ini partai Demokrat memegang teguh bahwa belum ada pemenang pilpres. Prinsipnya tidak mungkin sekarang mensyukuri yang belum terjadi,” kata Ferdinand.

Bukan berarti Demokrat mengakui paslon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin memenangkan pilpres lantaran mayoritas lembaga survei berkata demikian. Ferdinand menegaskan partainya menunggu hasil penghitungan resmi KPU.

“Karena dua-duanya mengklaim menang pilpres, maka partai Demokrat menunggu hasil resmi dari KPU. kita berharap semua pihak menunggu hal yang sama yaitu dari KPU,” kata Ferdinand.

Ihwal kehadiran petinggi Demokrat yang hadir di deklarasi Prabowo-Sandi, Ferdinand mengatakan itu bukan bentuk pengakuan Demokrat. Meski demikian, Ferdinand menyebut partainya meyakini secara nurani bahwa Prabowo-Sandi yang memenangkan Pilpres.

“Klaim itu wajar, penegasan sikap. Untuk menjaga [situasi] kondusif bangsa mari kita semua turunkan tensi politik. Himbauan ini juga berlaku untuk kubu Jokowi,” kata Ferdinand.

“Andai KPU sudah menetapkan Prabowo sandi menang Pilpres, Demokrat akan membuat acara syukuran besar besaran itu yang akan kita lakukan nanti,” lanjutnya.

Sebelumnya, Komandan Kogasma Demkrkt Agus Harimurti Yudhoyono juga telah mengatakan hal serupa. Dia menyebut partainya menunggu keputusan resmi KPU.

“Kami dapat tanggapi bahwa sama yang sudah dijelaskan oleh kandidat Capres Pak Prabowo dan Pak Jokowi dan partai lain, bahwa kami akan menghormati dan menunggu hasil resmi KPU,” kata AHY dalam konferensi pers di kantor pusat Partai Demokrat, Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu (17/4).

Terpisah, pada Kamis (18/4), Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY mengeluarkan instruksi kepada pengurus dan kader Partai Demokrat untuk terus memantau perkembangan situasi.

Instruksi SBY tersebut dikeluarkan usai Prabowo dan Sandi mendeklarasikan kemenangan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2019-2024 Kamis (18/4) sore.

“Sehubungan dengan perkembangan situasi politik pasca pemungutan suara Pemilu 2019 yang menunjukkan ketegangan (tension) dan bisa berkembang ke arah yang membahayakan politik dan keamanan kita, saya instruksikan kepada pejabat tersebut, untuk secara terus-menerus memantau dari dekat perkembangan situasi yang terjadi di Tanah Air,” demikian bunyi instruksi SBY.(CNN)

Real Count KPU 06.30 WIB: Jokowi 56,41% & Prabowo 43,59%

Ilustrasi

Jurnal123.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus melaporkan perkembangan hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden RI 2019 di tingkat nasional. 

Berdasarkan data KPU hingga Jumat (19/4/2019) pukul 06.30 WIB, laporan telah masuk dari 10.627 tempat pemungutan suara (TPS) di seluruh Indonesia. Jumlah itu setara dengan 1,3% dari total 813.350 TPS.

Hasil sementara menunjukkan pasangan capres dan cawapres nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) dan KH Ma’ruf Amin unggul atas capres dan cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. 

Jokowi-Amin yang diusung Koalisi Indonesia Kerja meraih 56,41% suara atau setara dengan 1.141.634 suara, sedangkan Prabowo-Sandi yang diusung Koalisi Indonesia Adil dan Makmur mengantongi 43,59% suara atau setara dengan 882.336 suara. 

Sebagai informasi, Situng hanya mempercepat proses informasi. Melalui Twitter resminya, KPU menegaskan Situng menjadi alat kontrol, namun bukan hasil resmi yang ditetapkan KPU.

“Hasil resmi ditetapkan oleh KPU secara berjenjang dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara,” tulis KPU, dikutip CNBC Indonesia, Kamis (18/4/2019). 

Untuk hasil resmi pemilu 2019 diumumkan paling lama 35 hari berdasarakan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Perkembangan terkini real count KPU dapat diakses melalui https://pemilu2019.kpu.go.id/#/ppwp/hitung-suara/.