Category Archives: Politik

KPU Tetapkan Capres-Cawapres Sore Ini

Jurnal123.com – Setelah sekian lama berproses, lembaga yang berkompeten terkait pemilu baik legislatif maupun pemilihan presiden dan kepala daerah akan segera melakukan penetapan hari ini.

Komisi Pemilihan Umum ( KPU) bakal menggelar penetapan bakal calon presiden ( capres) dan calon wakil presiden (cawapres) sebagai capres-cawapres peserta Pemilu 2019, sore ini.

Penetapan itu, bersamaan dengan penetapan calon legislatif (caleg) DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta DPD. Penetapan calon peserta pemilu akan berlangsung secara tertutup dalam rapat pleno.
Selain dihadiri Komisioner KPU, penetapan calon juga akan dihadiri oleh perwakilan partai politik peserta Pemilu 2019.

“Yang wajib hadir ya perwakilan dari pimpinan partai politik, tidak mesti juga ketua umumnya,” kata Komisioner KPU Viryan Azis di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (20/9/2018).

Rencananya, KPU juga akan menetapkan caleg mantan narapidana korupsi yang semula dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena status caleg tersebut sebagai eks koruptor.
Pascaputusan Mahkamah Agung (MA) terhadap PKPU nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan Anggota DPR dan DPRD serta PKPU nomor 26 tahun 2018 tentang pencalonan Anggota DPD yang menyatakan larangan mantan napi korupsi nyaleg bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, KPU merevisi kedua PKPU tersebut.

Atas revisi tersebut, KPU akan mengubah status caleg mantan napi korupsi yang semula TMS karena statusnya sebagai mantan eks koruptor, menjadi Memenuhi Syarat (MS).

Caleg yang nantinya dinyatakan MS pun, hanya yang mengajukan sengketa ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan memenangkan gugatan, serta belum ditarik mundur oleh partai politiknya.
Meski ditetapkan secara bersamaan, tetapi, khusus bagi caleg eks koruptor, akan diberi waktu untuk melengkapi syarat pencalonan yang kemungkinan masih didapati kekurangan.
“(Penetapan DCT) serentak, hanya kemudian yang mantan narapidana korupsi bisa jadi persyaratannya belum lengkap,” kata Komisioner KPU Wahyu Setiawan di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (19/9/2018).
Masa pelengkapan syarat pencalonan itu, menurut Wahyu, paling lambat 3 hari setelah pengundangan revisi PKPU. Namun demikian, hingga saat ini belum diketahui kapan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) akan mengundangkan PKPU.
“Jadi ini yang saya maksud kita memberikan waktu yang patut kepada yang bersangkutan (caleg eks koruptor) untuk melengkapi. Jadi waktu yang patut itu adalah tiga hari setelah draf revisi (PKPU) ini diundangkan,” ujar Wahyu.

Meski begitu, KPU berharap caleg mantan napi korupsi bisa segera melengkapi syarat pencalonan.
Untuk itu, mereka akan meminta liaison officer (LO) masing-masing partai yang mendukung caleg yang bersangkutan, untuk segera melengkapinya.
“Kita juga ingin perkara itu segera ditindaklanjuti, sehingga kita berkomunikasi dengan pendukung partai politik (yang mendukung caleg eks koruptor),” tuturnya.

Syarat pencalonan yang harus dilengkapi caleg DPR dan DPRD tercantum dalam pasal 45A ayat 2 Draf Perubahan atas peraturan KPU nomor 20 tahun 2018 tentang penencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sementara syarat pencalonan untuk caleg DPD, tercantum dalam pasal 86A Draf Perubahan atas peraturan KPU nomor 26 tahun 2018 tentang penencalonan Anggota DPD.(TRI)

Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Ma’ruf : Kami Tak Menjual Janji

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf Irma Suryani Chaniago


Jurnal123.com – Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Irma Suryani Chaniago, mengakui ada sejumlah janji dalam nawacita Joko Widodo-Jusuf Kalla yang belum bisa diselesaikan dalam periode ini.

Namun, ia memastikan bahwa program-program nawacita yang belum selesai itu akan diselesaikan di periode kedua nanti, apabila Jokowi-Ma’ruf memenangi Pilpres 2019.

“Nawacita itu memang dibuat untuk dua periode. Kalau ada yang belum dilaksanakan karena belum selesai, karena APBN kita juga terbatas,” kata Irma dalam sebuah diskusi di Jakarta, Jumat (14/9/2018).

Irma mengatakan, pembangunan infrastruktur yang digenjot sejak awal pemerintahan Jokowi-JK kini hampir selesai dan manfaatnya akan dirasakan dalam waktu 5 tahun ke depan. Sementara itu, pembangunan SDM juga akan dimaksimalkan di periode kedua nanti.

Salah satu caranya adalah dengan memperbanyak balai latihan kerja (BLK) di berbagai daerah. Irma memastikan bahwa visi misi dan program yang ditawarkan Jokowi-Ma’ruf terukur dan dapat dipenuhi.

“Kami tak ingin beri janji, tapi kami kerja. Jadi visi misi kami membumi, tidak menjual janji-janji yang tak bisa ditepati,” kata dia.

“Kalau yang sekarang belum paripurna, betul, karena kita terkendala dengan anggaran di APBN,” tambah politisi Partai Nasdem ini.(KOM)

KPK Ajak Masyarkat Tidak Memilih Caleg Mantan Koruptor

Jurnal123.com – Komisi Pemberantasan Korupsi mengingatkan agar masyarakat turut mencermati rekam jejak dan latar belakang para calon anggota legislatif tahun 2019.

KPK meminta publik tidak memilih caleg, yang memiliki catatan hitam pernah melakukan tindak pidana korupsi.

“Kami berharap dalam konteks pencegahan dan perwujudan politik yang bersih ke depan dalam pemilu legislatif, ke depan aspek latar belakang dari calon anggota legislatif itu diperhatikan,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah kepada wartawan, Jumat, 14 September 2018.

Dalam kesempatan sama, Febri pun kembali menegaskan dukungannya terhadap Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018, yang salah satunya memuat larangan mantan narapidana kasus korupsi, narkoba dan kejahatan seksual pada anak untuk menjadi calon anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota.

Febri menambahkan, para mantan narapidana korupsi sebaiknya tidak diloloskan untuk menjadi caleg. Peringatan KPK terkait caleg eks koruptor ini bukan tanpa alasan. Sebab secara total terdapat 220 anggota dewan yang tersangkut kasus korupsi. Dari jumlah itu, 145 di antaranya adalah legislator dari 13 provinsi yang ada di Tanah Air.

“Lebih dari 145 orang anggota DPRD di seluruh Indonesia yang tersebar di 13 provinsi yang diproses dalam kasus korupsi. Totalnya kalau ditambah antara DPRD dan DPR lebih dari 220 orang yang sudah diproses,” kata Febri.

Bahkan, saat ini KPK sedang menangani korupsi ‘jamaah’ yang dilakukan DPRD di dua wilayah. KPK telah menjerat 41 anggota DPRD Malang yang diduga menerima suap dari Wali Kota Malang, M Anton, dan mantan kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan, Jarot Edy Sulistiyono, terkait pemulusan perubahan APBD Malang tahun anggaran 2015.

Selain itu, KPK juga sudah menjerat sebanyak 38 anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) periode 2009-2014 dan 2014-2019 lantaran diduga menerima suap dari mantan gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho, terkait tugas dan fungsi mereka sebagai legislator.

Tak hanya Malang dan Sumut, kasus korupsi massal yang melibatkan DPRD dan kepala daerah juga diduga terjadi di Jambi.

Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi, Dody Irawan, dan kontraktor Muhammad Imaddudin alias Iim yang dihadirkan sebagai saksi perkara suap dan gratifikasi dengan terdakwa Zumi Zola di Pengadilan Tipikor Jakarta, mengakui diminta mengumpulkan uang dari para kontraktor oleh orang kepercayaan Zumi Zola, Apif Firmansyah.

Uang dalam jumlah miliaran rupiah itu salah satunya untuk menyuap seluruh anggota DPRD Provinsi Jambi.

Suap ‘ketok palu’ itu diberikan agar DPRD Provinsi Jambi menyetujui anggaran yang diminta oleh Zumi Zola atau Pemerintah Provinsi Jambi. Menurut para saksi, uang dari para kontraktor terbagi dalam beberapa tahap. Sebesar Rp9 miliar untuk anggota DPRD, dan Rp4 miliar diberikan bagi pimpinan DPRD dan anggota Banggar.

Dalam surat dakwaan, Zumi didakwa menyuap 53 anggota DPRD dengan total uang yang diberikan Rp16,5 miliar.(VIN)

Ahok : A Friend Is Always Loyal

Ima Mahdiah (Tengah) Diapit Jokowi-Ahok (Foto Istimewa)

Jurnal123.com – Beberapa tokoh seperti Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat sempat menyatakan bahwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bakal mendukung pasangan Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019.

Terkait hal tersebut, salah satu staf Ahok bernama Ima Mahdiah yang sekali sepekan berkunjung ke Mako Brimob, mengatakan, mantan pasangan Jokowi di Pemprov DKI itu tidak secara rinci megatakan akan mendukung siapa pada pilpres nanti.

“Kalau bapak selalu sampaikan ke kita, a friend is always loyal. Kalau dari kita tim BTP sendiri, kita support Pak Jokowi,” ujar Ima seperti dilansir Okezone, Sabtu (1/9/2018).

Namun, caleg DPRD DKI dari PDI Perjuangan Dapil 10 itu mengatakan, biar Ahok sendiri yang akan mengumumkan pilihannya ketika bebas nanti. “Dari Pak Ahok, biarkan nanti yang jelaskan sendiri,” kata dia.

Begitu pun soal langkah politik, Ahok belum menjelaskan ke partai mana nantinya akan berlabuh. Saat disinggung apakah Ahok bakal bergabung ke PDI Perjuangan seperti dirinya yang memang disuruh Ahok untuk bergabung ke partai berlambang banteng moncong putih itu, Ima mengaku sempat membahasnya.

“Saya sih sempat bercanda, ‘bapak nyuruh saya, bapak juga harus masuk (PDIP) dong,’. Bercandaan aja sih,” ujar Ima.

Dan yang patut untuk diketahui, sambung Ima, hubungan Ahok dengan sang Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri layaknya orang tua dan anak. “Bapak (Ahok) sangat menghormati Ibu Mega, mungkin kayak ibunya sendiri,” tandasnya.

Sumber : Okezone

UU MD3 Jadikan DPR “Perkasa”

JURNAL123, JAKARTA.
Sorotan publik saat ini terkait UU MD3 yang menuai kontroversi. Sudah dua hari sejak Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) disahkan, namun reaksi keras publik belum juga surut. Bahkan, revisi UU yang baru saja disahkan itu langsung akan digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh koalisi masyarkat sipil. Apa salah dan dosa mu, UU MD3?

Mari kita selami logika yang dibangun dari beberapa pasal yang kini menjadi sorotan publik.

Dalam revisi UU MD3, pasal 73 mewajibkan polisi membantu memanggil paksa seseoarang yang akan diperiksa DPR, namun enggan datang. Ketentuan ini ada lantaran DPR punya pengalaman buruk. Salah satunya yakni ketika KPK tak mau datang saat dipanggil oleh Pansus Angket DPR.

Dengan adanya penambahan frase wajib dalam Pasal 73, DPR berharap tugas-tugasnya bisa berjalan lebih lancar. Bahkan, UU MD3 memperbolehkan Kepolisian untuk menyandera selama 30 hari orang-orang yang tidak mau datang ke DPR.

Kenapa wakil rakyat begitu mengerikan untuk rakyatnya sendiri?

Di sisi lain, DPR pula punya kewenangan untuk menolak seseorang hadir dalam rapat-rapat di DPR. Dalam kasus Angket Pelindo II misalnya, DPR mengeluarkan rekomendasi menolak hadirnya Menteri BUMN dalam rapat-rapat di DPR. Artinya, di satu sisi DPR punya kewenangan memanggil paksa seseorang, di sisi lain justru bisa juga menolak seseorang datang ke DPR.

Namun yang lebih mengkhawatirkan, DPR melalui Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) bisa memperkarakan orang-orang yang tidak mau hadir saat dipanggil DPR ke penegak hukum.

Selanjutnya, ada pula Pasal 122 yang membuat DPR, kembali melalui MKD, bisa mempidanakan orang-orang yang dianggap merendahkan DPR dan pribadi anggota DPR.

Tujuan pasal ini yakni untuk menjaga marwah dan kehormatan DPR sebagai lembaga tinggi negara dan pribadi anggota DPR sebagai pejabat negara. Pasal ini menandakan kembali hidupnya pasal penghinaan peninggalan Belanda yang disebut Haatzaai Artikelen. Namun, dilihat dari sejarahnya, pasal itu berlaku untuk simbol negara.

Pertanyaanya lagi, apakah DPR atau anggota DPR adalah simbol negara?

Penting untuk diingat, MK dalam putusanya Nomor 013-022/PUU-IV/2016, membatalkan pasal penghinaan kepada Presiden dan Wakil Presiden lantaran dianggap bertentangan dengan semangat demokrasi.

Di Indonesia sendiri, batas presiden sebagai kepala negara (sebagai simbol negara) dengan kepala pemerintahan sulit dipisahkan. Lantaran hal itu pula, MK membatalkan pasal tersebut.

Lantas kenapa DPR memunculkan pasal itu? bahkan untuk dirinya sendiri.

“Ini kok tiba-tiba anggota DPR menganggap mereka sebagai simbol negara yang harus dilindungi. Ini yang menurut saya agak melompat (pemikirannya),” kata Pengamat politik Lingkaran Madani Indonesia Ray Rangkuti.

Anehnya lagi, kalau boleh dibilang seperti itu, beberapa anggota DPR dengan lantang menolak pasal penghinaan untuk Presiden dan Wakil Presiden hidup lagi di RKUHP.

Namun saat pasal itu diberlaku untuk DPR, para anggota DPR menerimanya dengan lapangan dada. Bagaimana ya?

Di pasal ini pula, lagi-lagi DPR membawa MKD menjadi alat anggota DPR untuk melaporkan orang-orang yang dianggap merendahkan DPR dan pribadi anggotanya.

Ada pula Pasal 245 yang mengatur bahwa pemeriksaan anggota DPR harus dipertimbangkan MKD terlebih dahulu sebelum dilimpahkan ke Presiden untuk pemberian izin bagi aparat penegak hukum.

Bukankah semua orang kedudukanya sama di depan hukum? Kenapa pemeriksaan hukum anggota DPR harus atas pertimbangan MKD?

Apalagi MK juga sebelumnya sudah digugurkan pasal tersebut. Berdasarkan prinsip kesamaan di depan hukum, MK menilai pemeriksaan hukum anggota DPR tidak perlu atas izin MKD. Namun, DPR membangkitkan lagi pasal tersebut.

“UU MD3 ini logikanya sudah salah kaprah sama sekali dan kita jadi gagal paham bagaimana memahami memahami cara berpikir DPR ya?,” kata Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jeirry Sumampow.

“Saya kira UU ini semata-mata untuk kepentingan politik. Jadi ini memang alat memperkuat diri mereka dan melindungi mereka dari segala upaya yang bisa merongrong kewenanagan mereka,” sambungnya.(KOM)

Polri Nyatakan Netral, Bantah Pernyataan Calongub Jawa Barat

P_20180130_122634_1_p

Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Setyo Warsito di temui disela-sela latihan menembak di Lapangan Tembak Senayan Jakarta Selatan, Selasa (30/1/2017) (Foto Vecky Ngelo/Jurnal123)

JURNAL123, JAKARTA.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto membantah Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian memberikan pesan kepada bakal calon gubernur (Bacagub) Irjen Anton Charliyan.

Setyo mengatakan Kapolri tak pernah memberi pesan agar perwira Polri harus langsung menang sekalinya tampil dalam kontestasi politik.

“Kami klarifikasi bahwa Kapolri tidak pernah memerintahkan pada bakal calon dari perwira Polri untuk sekali tampil harus berhasil, sekali berjuang, harus menang, tidak pernah itu,” ujar Setyo, di Lapangan Tembak Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (30/1/2018).

Kapolri sendiri, kata Setyo, merestui anggotanya untuk maju dalam kontestasi politik. Namun terkait masalah pesan dan masalah dukungan, Polri tak ikut campur tangan.

Ia menegaskan Polri tetap netral dalam kontestasi politik ke depan. Pihaknya, jelas Setyo, hanya fokus dan profesional untuk melakukan pengamanan-pengamanan selama pilkada.

“Polri itu netral, tidak berpihak pada siapapun walaupun yang ikut kontestasi adalah perwira Polri,” ungkapnya lagi.

Lebih lanjut, disinggung apakah pernyataan Anton masuk ke ranah pelanggaran kode etik atau tidak, Setyo masih belum bisa menjawab.

Ia hanya mengatakan telah mengklarifikasi dari sisi Anton jika yang bersangkutan lupa pernah menyatakan hal itu atau tidak.

“Nanti dilihat apakah masuk ke dalam ranah pelanggaran kode etik atau bukan. Tapi saya sudah klarifikasi ke beliau (Anton), kata beliau lupa pernah menyatakan itu atau tidak. Karena itu sudah cukup lama, kan ini viral lagi baru-baru ini,” pungkasnya.

Sebelumnya, Anton menyatakan kesiapan dirinya untuk menjadi pemimpin daerah didampingi TB Hasanuddin sebagai calon wakil gubernur Jawa Barat.

Sebelum diumumkan oleh PDI Perjuangan sebagai calon kepala daerah, Anton mengaku mendapat pesan dari Tito.

“Jadilah seorang pemimpin yang jangan memalukan institusi dan dengan doa harus menang,” ujar Anton saat ditemui di Kantor DPP PDI Perjuangan di Lenteng Agung, Jakarta, Minggu (7/1/2018).(VEK)

Bukan Anggota Polisi Setelah Ditetapkan KPU.

Ilustrasi Kotak Suara

Ilustrasi Kotak Suara


JURNAL123, JAKARTA.
Keikutsertaan para anggota polisi dalam pemilihan kepala daerah saat ini menjadi pembahasan disejumlah media.

Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Setyo Wasisto mengatakan bahwa para anggota Polri yang ikut mencalonkan diri pada Pilkada atau Pilgub serentak 2018, itu sudah menyerahkan surat pengunduran diri dari Korps Bhayangkara pada saat pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Nah sampai dengan tanggal 12 nanti pas penetapan dari KPU status mereka masih anggota Polri. Ketika tanggal 12 ditetapkan oleh KPU diterima dan dicalonkan tetap itu akan otomatis statusnya purnawira bukan polisi lagi. Oleh sebab itu dalam masa menjelang sampai tanggal 12 penetapan statusnya masih. Selama belum ada penetapan purnawira dia masih anggota polisi,” kata Setyo di Kompleks Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (16/1/2018).

Setyo pun menerangkan bahwa anggota Polri yang sudah kalah pada saat Pilkada, tidak bisa kembali lagi sebagai anggota Polri. Namun, jika tak lolos dari verifikasi KPU pada saat penetapan calon, maka anggota Polri tersebut bisa kembali lagi jadi anggota Polri.

“Nunggu sampai ditetapkan. Kita kembalikan kepada yang bersangkutan apakah akan melanjutkan pengabdian di Polri atau tidak. Tapi ini masa sebelum tanggal 12 ya, jangan dipahami kalah Pilkada enggak bisa kembali lagi ke pilkada. Pemahaman keliru itu,” terangnya.

Lebih lanjut, dirinya pun menuturkan bahwa saat ini anggota Polri yang ikut dalam kontestasi Pilkada dan Pilgub serentak 2018, tak mempunyai jabatan penting dalam Korps Bhayangkara atau bisa dibilang non-job.

“Status anggota sekarang ini pengajuan undur diri sambil menunggu tanggal 12 dan tidak ada jabatan yang strategis. Ada jabatan analis sama saja tidak ada jabatan,” ujarnya.

Dirinya pun menegaskan bahwa anggota Polri tak akan bisa kembali lagi ke dalam Korps Bhayangkara jika sudah ditetapkan sebagai calon dan kalah pada saat bertanding dalam Pilkada dan Pilgub serentak 2018.

“Jabatan sekarang ini analis kebijakan ini bukan struktural. Tolong dijelaskan jangan keliru. Dibeberapa media dijelaskan yang kalah pilkada bisa masuk lagi. Bukan gitu. Kalau sudah penetapan bukan anggota polri lagi,” tegasnya.

Seperti diketahui, beberapa Pati yang akan maju dalam Pilkada 2018 yaitu Kepala Korps Brimob Irjen Pol Murad Ismail di Pilgub Maluku, Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Safaruddin di Pilgub Kaltim dan Wakalemdiklat Polri Irjen Pol Anton Charliyan di Pilgub Jawa Barat. Dan ada juga Perwira menengah yang ikut meramaikan Pilkada serentak 2018 yaitu Pamen Polda NTT, AKBP Marselis Sarimin Calon Bupati Manggarai Timur NTT.(VEK)

Polisi Persilahkan La Nyalla Melaporkan Terkait Dugaan Mahar Politik

Kavid  Humas Mabes Polri, Irjen Pol Setyo Warsito di Mabes Polri, Senin(15/1/2018) mengatakan Adanya Dugaan Mahar sebaiknya La Nyala Mattalitti Laporkan ke Polisi. (Vecky Ngelo/Jurnal123)

Kavid Humas Mabes Polri, Irjen Pol Setyo Warsito di Mabes Polri, Senin(15/1/2018) mengatakan Adanya Dugaan Mahar sebaiknya La Nyala Mattalitti Laporkan ke Polisi. (Vecky Ngelo/Jurnal123)


JURNAL123, JAKARTA.
Terkait dengan adanya dugaan kasus mahar politik yang sudah dikatakan oleh La Nyala Mattalitti agar lebih jelas dan terangnya sebaiknya diproses hukum dan silakan saja dilaporkan ke polisi.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan, pihaknya mempersilakan La Nyalla Mattalitti untuk melaporkan dugaan kasus mahar politik yang dialaminya ke Polri.

Setyo menuturkan, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur itu berhak melaporkan kejadian tersebut. Ia memastikan, Polri akan menerima apabila yang bersangkutan memang membuat laporan.

“(Tapi) Kalau tidak, ya tidak bisa kita memaksa. Tetapi sampai saat ini belum ada laporan,” katanya di Mabes Polri, Jakarta, Senin (15/1/2018).

Sebelumnya diberitakan, La Nyalla berniat menempuh jalur hukum terkait permintaan uang Rp 40 miliar untuk maju sebagai calon gubernur di Pilkada Jawa Timur 2018.

Ketua Progres 98 Faisal Assegaf, selaku perwakilan tim hukum, mengatakan laporan akan dibuat ke Mabes Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas politik uang yang diduga dilakukan oknum Partai Gerindra.

“Kami minta pihak berwenang polisi dan KPK memeriksa. Ada unsur pidana, karena sudah masuk politik uang,” tutur Faisal.

Menurut dia, dugaan adanya politik uang itu dapat menjadi bahan untuk Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengusut kasus tersebut.

Apalagi saat ini, Mabes Polri sudah membentuk Satgas Anti Politik Uang Polri.

Selain itu, La Nyalla mengklaim sudah mengeluarkan uang sebesar Rp 5,9 miliar kepada Ketua DPD Gerindra Jawa Timur, Supriyanto.

Serta akan mencairkan cek senilai Rp 70 miliar yang dapat dicairkan apabila surat rekomendasi dari Partai Gerindra sudah terbit.

“Ini menjadi bahan menarik. Diduga pelaku menerima uang muka Rp 5,9 miliar. Masuk ranah KPK,” tegasnya.

Koordinator TPDI Petrus Selestinus mendesak Satgas Antipolitik Uang Polri untuk mengusut tuntas ‘nyanyian’ La Nyalla Mahmud Mattalitti yang menyebut bahwa dirinya dimintai puluhan miliar oleh Prabowo Subianto untuk Pilkada Jawa Timur.

“Satgas Antipolitik Uang yang baru dibentuk Kapolri untuk Pilkada 2018 harusnya berani merespons ‘nyanyian’ La Nyalla yang gagal menjadi bakal calon gubernur Jawa Timur dari Gerindra,” ujar Petrus melalui pesan singkat, Jumat (12/1/2018).

“Karena diduga Prabowo atas nama DPP Gerindra disebut meminta La Nyalla menyerahkan uang untuk keperluan pencalonan La Nyalla dalam Pilkada Jatim sebesar Rp 170 miliar dan untuk bayar saksi Rp 40 miliar,” lanjut dia.

Menurut Petrus jika peristiwa ini benar-benar terjadi, maka sudah masuk ke dalam kategori tindak pidana politik uang yang diatur dalam ketentuan Pasal 73 ayat (3) serta Pasal 187 huruf A sampai D Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

‘Informasi’ La Nyalla, lanjut Petrus, semestinya dipandang sebagai suatu informasi berharga oleh Satgas Antipolitik Uang.(VEK)

Inilah Pasangan Cagub-Cawagub Yang Mendaftar di 17 Provinsi

Ilustrasi logo Pilkada Serentak

Ilustrasi logo Pilkada Serentak


JURNAL123, JAKARTA.
Pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah di Pilkada serentak resmi ditutup. Total ada 58 pasangan cagub-cawagub yang telah mendaftarkan diri ke KPU di 17 provinsi.

Dikutip dari situs KPU, Kamis (11/1/2018), total ada 116 cagub-cawagub yang berkasnya telah diterima. Pendaftaran cagub-cawagub itu dibuka pada 8-10 Januari 2018. 

Ada sejumlah tahapan yang harus dilalui tiap paslon sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pilkada. Di antaranya pengecekan kelengkapan berkas, pemeriksaan kesehatan, hingga perbaikan syarat pencalonan.

Pengumuman perbaikan dokumen syarat pencalonan di situ KPU 20-26 Januari 2018. Kemudian pengumuman penetapan pasangan calon di Pilkada digelar 12 Februari 2018. 

Berikut cagub/cawagub untuk Pilkada Serentak 2018 yang telah mendaftarkan diri:

Jawa Barat
– Sudrajat-Ahmad Syaikhu (PKS, PAN, Gerindra)
– Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi (Partai Demokrat dan Golkar)
– Tubagus Hasanuddin-Anton Charliyan (PDIP)
– Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum (NasDem, PPP, Hanura, PKB)

Jawa Tengah
– Sudirman Said-Ida Fauziyah (PKB, PKS, PAN, Gerindra)
– Ganjar Pranowo-Taj Yasin (PDIP, PPP, NasDem, dan Demokrat)

Jawa Timur
– Khofifah Indar Parawansa Emil Dardak (Golkar, NasDem, dan Partai Demokrat). 
– Saifullah Yusuf (Gus Ipul) berpasangan dengan Puti Guntur Soekarno (PDIP, PKB, PKS, Gerindra).

Sulawesi Selatan
– Nurdin Halid-Qahhar Mudzakkar (PKB, PKPI, Hanura, NasDem, Golkar)
– Nurdin Abdullah-Sudirman Sulaiman (PAN, PKS, PDIP).
– Ichsan Yasin Limpo-Andi Mudzakkar (calon independen, yang didukung Partai Demokrat).
– Agus Arifin Nu’mang-Mayjen TNI (Purn) Tanribali Lamo (PPP, Gerindra, PBB).

Sulawesi Tenggara
– Asrun-Hugua (PDIP). 
– Rusda-Sjafei (PPP, PKB, dan Demokrat).
– Ali Mazi-Lukman Abunawas (NasDem, Golkar).

Bali
– Wayan Koster-Tjokorda Oka Artha Ardhana Sikawati (PDIP).
– Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra-I Ketut Sudikerta (Demokrat, Gerindra, PAN,dan PPP).

Sumatera Utara
– Letjen Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah (PKS, PAN, Hanura, Gerindra, NasDem, dan Golkar).
– Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus (PDIP, dan PPP). 
– JR Saragih-Ance Selian (Demokrat, PKB, PKPI).

Sumatera Selatan
– Herman Deru-Mawardi Yahya (PAN, NasDem, Hanura).
– Ishak Mekki-Yudha Pratomo Mahyuddin (PD, PPP, PBB).
– Dodi Reza Alex Noerdin-Giri Ramanda Kiemas (Golkar, PDIP, PKB).
– Saifudin Aswari Riva’i-Irwansyah (PKS, dan Gerindra).

Riau
– Syamsuar-Brigjen TNI Edy Nasution (NasDem-PKS-PAN). 
– Lukman Edy-Hardianto (PKB dan Gerindra).
– Firdaus-Rusli Effendi (Demokrat dan PPP).
– Arsyaduliandi ‘Andi’ Rachman-Suyatno (Golkar, PDIP, dan Hanura). 

Lampung
– Herman Hasanusi-Sutono (PDIP). 
– Muhammad Ridho Ficardo-Helmi Hasan (Demokrat, Gerindra, dan PPP). 
– Mustafa-Ahmad Jazuli (Hanura, PKS, dan NasDem).
-Arinal Djunaidi-Chusnia Chalim (PAN, PKB, Golkar). 

Maluku
– Irjen Murad Ismail-Barnabas Orno (PDIP, PKB, dan NasDem). 
– Said Assagaf-Anderias Rentanubu (Demokrat, Golkar, dan PKS).
– Herman Adrian Koedoboen-Abdullah Vanath (independen)

Maluku Utara
– Ahmad Hidayat Mus-Rivai Umar (PPP-Golkar). 
– Burhan Abdurahman-Ishak Jamaluddin (NasDem, Demokrat, PKB, Hanura, PKPI dan PBB). 
– Muhammad Kasuba-Madjid Husen (Gerindra, PAN, PKS)
– KH Abdul Gani Kasuba-M Al Yasin Ali (PKPI, PDIP). 

Papua
– Lukas Enembe-Klemen Timal (Demokrat, Golkar, NasDem, Hanura, PAN, PKB, PKS, PKP, PPP, dan PBB). 
– John Wempi Wetipo-Habel Melkias Suwae (PDIP, dan Gerindra).
– Ones Pahabol-Petrus Yoram Mambai (PKPI).

NTT
– Benny K Harman-Benny Alexander Litelnoni (Demokrat, PKS, PAN, dan Gerindra). 
– Esthon Leyloh Foenay dan Christian Rotok (Gerindra, dan PAN).
– Marianus Sae dan Emilia Nomleni (PDIP dan PKB). 
– Viktor Bungtilu Laiskodat-Yoseph Nae Soi (NasDem, Golkar, dan Hanura). 

NTB
– Zulkieflimansyah-Sitti Rohmi (Demokrat, dan PKS). 
– Tuan Guru Haji Ahyar Abduh-Mori Hanafi (PDIP, Gerindra, PAN, PPP, Hanura, dan PBB).
– Moch Ali Bin Dachlan-TGH Lalu Gede Muhamad Ali Wirasakti Amir Murni (independen)
– Moh Suhaili Fadil Thohir-Muh Amin (PKB, NasDem, Golkar)

Kalimantan Timur
– Rusmadi Wongso-Irjen Safaruddin (PDIP, dan Hanura). 
– Syaharie Ja’ang dan Awang Ferdian (PKB, PPP, Demokrat). 
– Andi Sofyan-Nusyirwan Ismail (Golkar dan NasDem). 
– Isran Noor-Hadi Mulyadi (Gerindra, PKS, dan PAN).

Kalimantan Barat
– Karolin Margret Natassa-Suryadman Gidot (PDIP, PKPI, dan Demokrat). 
– Sutarmidji-Ria Norsan(Golkar, PKB, NasDem, PKS, dan Hanura).
– Kartius-Pensong (independen). 
– Milton Crosby dan Boyman Harun (Gerindra dan PAN).

(DET)

MK Tegaskan Ambang Batas Capres Tetap 20 %

Gedung Mahkamah Konstitusi

Gedung Mahkamah Konstitusi


JURNAL123, JAKARTA.
Jelang pemilu 2019 suasana politik di Tanah Air semakin memanas. Suasana hangat juga terjadi di lembaga konstitusi.

Sejumlah partai, warga hingga perkumpulan advokat menggugat ambang batas capres ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hasilnya? Gugatan keroyokan tersebut belum ada 1 pun yang dikabulkan MK.

Salah satu gugatan yang ditolak adalah gugatan Bang Haji Rhoma Irama selaku Ketum Partai Idaman. Harapan Bang Haji untuk membatalkan ambang batas capres itu tak dikabulkan MK.

“Permohonan pemohon pasal 222 tidak beralasan menurut hukum,” ujar Ketua MK Arief Hidayat, dalam sidang putusan di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Kamis (11/1/2018).

Setelah Bang Haji Rhoma, Gugatan Ketum PSI, Grace Natalie, soal ambang batas capres juga ditolak.

Namun, Grace dan Bang Haji Rhoma tetap mendapat angin segar dari MK. Gugatan mereka tentang verifikasi parpol pemilu dikabulkan MK. Sehingga, MK memutus mengabulkan sebagaian untuk gugatan Bang Haji dan Grace Natalie.

Beda nasib dengan gugatan Ketua Dewan Pembina ACTA, Habiburokhman. Gugatan pengacara ACTA itu tidak diterima oleh MK karena objek gugatan tidak jelas.

Dengan tidak adanya gugatan yang dikabulkan MK maka pasal 222 UU No 7/2017 tentang Pemilu tetap berlaku. Aturan presidential threshold sebesar 20% masih berlaku.

Parpol Pemilu 2014 Harus Diverifikasi Kembali.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi dalam Pasal 173 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Uji materi ini diajukan Partai Idaman dan Partai Solidaritas Indonesia yang terregistrasi dengan nomor 53/PUU-XV/2017.

“Mengabulkan permohonan untuk sebagian,” kata Ketua MK Arief Hidayat membacakan putusan di Gedung MK, Jakarta, Selasa (11/1/2018).

Pasal 173 ayat (1) berbunyi, “Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verilikasi oleh KPU”.

Sementara, Pasal 173 ayat (3) berbunyi, “Partai politik yang telah lulus verilikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu”.

Awalnya, dengan ketentuan dua pasal ini, maka partai politik yang telah lolos verifikasi Pemilu 2014 tidak diverifikasi ulang dan langsung ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2019.

Namun, dengan putusan MK ini, maka ketentuan tersebut diubah.

Parpol yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2014 tetap harus menjalani verifikasi faktual untuk lolos sebagai peserta Pemilu 2019.

“Menyatakan frasa ‘telah ditetapkan’ dalam Pasal 173 ayat (1) bertentangan dengan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” ujar Arief.

“Menyatakan Pasal 173 ayat (3) bertentangan dengan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” tambah dia.

Dalam pertimbangannya, MK menilai tidak adil apabila parpol peserta pemilu 2014 tak harus melalui verifikasi faktual.

Sebab, terjadi perubahan jumlah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dari tahun 2014 lalu hingga saat ini.

Padahal, syarat untuk lolos menjadi peserta pemilu mensyaratkan parpol memiliki kepengurusan di seluruh provinsi, 75 persen jumlah kabupaten/kota, dan 50 persen jumlah kecamatan.

Parpol juga harus mempunyai kantor tetap di untuk kepengurusan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota.

Selain Partai Idaman, ada sejumlah pihak lain yang juga mengajukan uji materi pasal 173 UU Pemilu. Diantaranya adalah Partai Solidaritas Indonesia dengan nomor 60/PUU-XV/2017, Partai Perindo dengan nomor 62/PUU-XV/2017.(DEN)