Category Archives: Politik

Polri Tangani 42 Perkara Dugaan Tindak Pidana Pemilu

Ilustrasi Pemilu


Jurnal123.com – Sesuai dengan proses sentra penegakan hukum terpadu hingga kini Polri terus menangani 42 perakra dugaan tindak pidana Pemilu dalam masa kampanye Pemilu 2019. Jumlah ada 166 laporan sejak September 2018.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal (Pol) Dedi Prasetyo ditemui di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019)

mengatakan, Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kepolisian Negara RI tengah menangani 42 perkara dugaan tindak pidana pemilu pada masa kampanye Pemilu 2019. “Jumlah itu berasal dari laporan masyarakat dan temuan kepolisian yang berjumlah 166 laporan sejak September 2018 hingga awal Januari 2019,” ujarnya. 

Sesuai perkembangan, Dedi menegaskan sesuai data tertulistelah  dilakukan penyelidikan, terdapat 42 perkara yang dapat ditingkatkan menjadi penyidikan, sedangkan 124 perkara lain tidak terpenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu. “Data Penyidikan Tindak Pidana 42, 29 perkara tahap II, 3 Perkara SP3, 10 perkara sidik,” tegasnya. 

Untuk itu, Dedi menjelaskan berikut data tindak pidana Pemilu yang ditangani Polri: 1. Kasus pemalsuan di sejumlah daerah yakni, Kabupaten Boalemo (Gorontalo) sebanyak 4 kasus, Kabupaten Banggai Laut (Sulawesi Tengah) sebanyak 7 kasus, kemudian di Kabupaten Banggai (Sulteng), Kabupaten Gorontalo (Gorontalo), Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara masing-masing satu kasus.” 2. Perkara pidana kampanye di luar jadwal yang terjadi di Jakarta, Kabupaten Pekalongan (Jawa Tengah), dan Maluku Utara. 3. Satu perkara tidak menyerahkan salinan DPT ke Parpol di Kabupaten Bogor., 4. Perkara pidana kedua yang paling banyak ditemukan adalah kasus politik uang. Polri menemukan 11 perkara pidana politik uang di beberapa daerah, seperti Jakarta Timur, Kabupaten Semarang (Jawa Tengah), Jakarta Pusat, Provinsi Gorontalo, Kota Gorontalo, Kabupaten Karimun (Kepulauan Riau),” jelasnya.  

Lebih Lanjut, Dedi merinci Kabupaten Cianjur (Jawa Barat), Kota Singkawang (Kalimantan Barat), Kabupaten Boyolali (Jawa Tengah), Kabupaten Bantul (Yogyakarta), dan Kabupaten Halmahera Utara (Maluku Utara). 5. Polri juga tengah menangani tujuh perkara pidana terkait tindakan atau keputusan yang tidak netral. “6. Kasus itu ditemukan di Kabupaten Takalar (Sulawesi Selatan), Kabupaten Mamuju Utara (Sulawesi Barat), Kabupaten Mojokerto (Jawa Timur), Kabupaten Banjarnegara (Jawa Tengah), Kabupaten Buton (Sulawesi Tenggara), Kabupaten Tegal (Jawa Tengah), serta Kabupaten Indragiri Hilir (Riau),” rincinya. 

Jadi, Dedi menambahkan  7. Satu laporan perkara menghina peserta pemilu di Kabupaten Solok. 8. Kampanye melibatkan pihak yang dilarang di Kabupaten Bima satu perkara. 9. Kampanye di tempat ibadah/pendidikan di Kota Palu satu perkara 10. Kampanye menggunakan fasilitas negara satu perkara di Sleman. 11. Pihak yang dilarang sebagai Pelaksana/Tim Kampanye ada satu Perkara di Dompu,” tambahnya.(Vecky Ngelo).

Debat Capres : Jokowi Sindir Prabowo Soal Ratna Sarumpaet

Jurnal123.com – Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo mengungkit kasus hoaks yang diciptakan tim sukses Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, yakni Ratna Sarumpaet, saat debat capresperdana pilpres 2019.

Jokowi mengungkit kasus Ratna menanggapi pertanyaan Prabowo yang mengkritik penegakan hukum di era Jokowi-Jusuf Kalla. Menurut Prabowo, banyak masyarakat yang merasa aparat hukum berat sebelah. Contoh yang disebut Prabowo soal adanya kepala daerah dan gubernur yang mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin karena ditekan secara hukum dan bahkan ditangkap.

“Jangan menuduh seperti itu pak Prabowo,” kata Jokowi saat debat capres perdana di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019).

Jokowi mengklaim Indonesia adalah negara hukum dan menjalankan mekanisme hukum. Untuk itu ia meminta Prabowo jika ada barang bukti soal adanya tekanan hukum terhadap kepala daerah maka samapaikan langsung ke penegak hukum.

“Jangan grusak-grusuk jurkam pak Prabowo misalnya. Katanya dianiaya, mukanya babak belur. Tapi apa yang terjadi, tapi operasi plastik. Akhirnya konpers (konferensi pers) loh ini negara hukum,” sindir Jokowi.

Jokowi kembali mengingatkan Prabowo untuk mengikuti mekanisme hukum dan berikan barang bukti ke penegak hukum jika temukan pelanggaran. Kendati demikian, Prabowo tak memiliki kesempatan untuk menanggapi sindiran Jokowi karena debat masih pada sesi tanya jawab.

Sebelumnya Prabowo menyinggung Prabowo soal adanya upaya kriminalisasi hukum kepada kepala daerah yang mendukung Prabowo-Sandi di pilpres 2019. 

“Ada kepala desa di Jawa Timur. Menyatakan dukungan kepada kami ditangkap saya kira ini perlakuan tidak adil dan pelanggaran HAM karena melarang menyatakan pendapat kepada siapapun. Saya kira ini mohon diperhitungkan karena ada anak buah bapak seperti itu,” kata Prabowo.(CIN)

Survei Charta Politika : Nasdem 5 Besar Geser Demokrat, PAN Terancam Tak Lolos

Jurnal123.com – Lembaga survei Charta Politika memprediksi Partai NasDem masuk dalam lima besar partai pemenang pemilihan legislatif 2019. Dari sigi teranyar yang digelar 22 Desember 2018-2 Januari 2019, elektabilitas Nasdem tercatat sebesar 5,3 persen.

Direktur Riset Charta Politika Muslimin mengatakan, Nasdem ada di urutan kelima setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Golkar, dan Partai Kebangkitan Bangsa. Elektabilitas keempat partai itu berturut-turut 25,2 persen, 15,2 persen, 9 persen, dan 8,1 persen.

“Nasdem naik cukup tajam dari 3,2 persen menjadi 5,3 persen,” kata Muslimin di kantornya, Jakarta Selatan, Rabu, 16 Januari 2019.

Dari 5,3 persen itu, kata Muslimin, sebanyak 14,2 persen mengaku memilih Nasdem lantaran tertarik dengan figur ketua umum, Surya Paloh. Selain itu, sebanyak 12,3 persen menyatakan memilih Nasdem karena tertarik dengan program partai, dan 10,4 persen karena Nasdem mengusung Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Muslimin mengatakan, lima besar biasanya ditempati oleh PDIP, Gerindra, Golkar, PKB, dan Demokrat. Namun, elektabilitas Demokrat pada survei kali ini berada di urutan keenam dengan 4,5 persen dukungan.”Sekarang ini disalip oleh Nasdem,” kata Muslim.

Di urutan selanjutnya, ada Partai Persatuan Pembangunan dengan elektabilitas 4,3 persen dan Partai Keadilan Sejahtera dengan 4,2 persen. Adapun delapan partai lainnya diprediksi tak lolos ambang batas parlemen (parliamentary threshold).

Kedelapan partai itu ialah Partai Persatuan Indonesia Raya atau Perindo (2,7 persen), Partai Amanat Nasional (2,6 persen), Partai Solidaritas Indonesia (1,5 persen), Partai Hanura (0,6 persen), Partai Bulan Bintang (0,4 persen). Berikutnya Partai Berkarya (0,3 persen), Partai Garuda (0,2 persen), dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (0,1 persen).

Dari delapan partai ini, kata Muslimin, Perindo dan PAN masih memiliki kesempatan untuk lolos ke parlemen. Sebab, elektabilitas keduanya masih berada dalam rentang margin of error survei yang diklaim sebesar 2,19 persen.

Meski begitu, Muslimin mengimbuhkan, masih ada kesempatan bagi partai-partai karena masih ada 16,2 persen yang belum menentukan pilihan. Kuncinya, kata dia, partai politik dan figur-figurnya harus mampu mendulang suara. “Sehingga bisa membantu partai lolos parliamentary threshold,” ujarnya.(TEM)

Tanggapi Pidato Prabowo, Jokowi Singgung Bicara Sesuai Fakta

Jurnal123.com – Presiden Joko Widodo ikut memberi tanggapan terkait pidato kebangsaan yang diucapkan Prabowo Subianto pada Senin (14/1/2019).

Jokowi mengakui, banyak hal di pemerintahannya yang belum berjalan dengan baik. Kendati demikian, ia memastikan, pemerintah terus berupaya melakukan perbaikan.
“Jangan pesimistis lah. Kalau ada yang belum baik iya, banyak yang belum baik.”

“Tapi kita harus optimistis, kita perbaiki, kita perbaiki, kita perbaiki. Itu tugas kita,” kata Jokowi kepada wartawan di Sentul, Bogor, Rabu (16/1/2019).

Saat ditanya mengenai kritik Prabowo soal Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang disebut hampir bangkrut, Jokowi enggan berkomentar lebih jauh.

Ia meminta wartawan menanyakan hal itu kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno.

Begitu juga soal masalah krisis keamanan dan Alutsista yang disinggung Prabowo, Jokowi enggan menanggapi lebih jauh.

Calon presiden nomor urut 01 ini meminta awak media menanyakan hal itu kepada Panglima TNI. Jokowi hanya meminta agar Prabowo berbicara berdasarkan data-data dan fakta yang ada.

“Ya tentu saja kalau ngomong itu dengan data dengan fakta-fakta dan yang paling penting rencana ke depan seperti apa,” kata Jokowi.

Sebelumnya, pada pidato kebangsaan, calon presiden nomor urut 02, Prabowo mengkritik pemerintahan Jokowi yang dinilainya membuat sejumlah BUMN dalam kondisi bangkrut.

“Negara yang membiarkan BUMN kita, Pertamina, Garuda, sekarang dalam keadaan kalau bisa dibilang ya bangkrut,” kata Prabowo.

Prabowo menyebut sejumlah BUMN bangkrut karena utangnya sudah menumpuk.
Menurut Prabowo, setiap tahun banyak BUMN yang kondisi keuangannya merugi.

“Pertamina, PLN Krakatau Steel, sekarang utangnya mengerikan. Kalau ada BUMN yang untung, untungnya pun tak seberapa,” kata dia.
Selain itu, nenurut yang info yang Prabowo dapatkan, pertahanan Indonesia saat ini tengah dalam kondisi kurang baik.

Sebab, ungkap Prabowo, cadangan peluru yang dimiliki Indonesia jika terjadi perang tidak akan cukup hingga satu minggu.

Menurut Prabowo, informasi itu ia dengar dari Menteri Pertahanan Indonesia yang saat ini tengah menjabat.

“Bahkan Menteri Pertahanan pemerintah yang sekarang saja mengatakan, kalau Indonesia terpaksa perang hari ini, kita hanya bisa bertahan 3 hari,” ujar Prabowo.

“Karena peluru hanya tiga hari yang ada. Bukan saya, yang sampaikan itu Menteri Pertahanan Republik Indonesia dari pemerintah sekarang sendiri yang mengatakan karena beliau juga seorang patriot, beliau ingin hal ini diketahui oleh rakyat Indonesia,” kata Prabowo.

Sumber: Kompas.com

Prabowo Mengaku Dirinya Elite Politik Yang Sudah Sadar

Capres 02 Prabowo Subianto

Jurnal123.com – Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto kembali menyinggung tingkah laku elite politik di Indonesia. Namun, kini Prabowo juga mengakui bagian dari para elite politik tersebut.

Hal itu disampaikan Prabowo saat memberi arahan kepada ribuan Relawan Roemah Djoeang, di Jakarta, Minggu (13/1).

“Saudara-saudara saatnya rakyat merebut kembali kedaulatan rakyat. Elite itu tak perlu terlalu kau kagumi itu. Aku kenal dari kecil itu. Aku tahu satu-satu, lagaknya aja itu,” kata Prabowo.

Prabowo meminta agar para relawan tidak perlu kagum dengan perilaku elite yang kerap menggunakan mobil mewah tersebut. Sebab, Prabowo menuding mobil mewah itu merupakan hasil menyolong uang rakyat.

“Justru kalau lihat orang pakai mobil mewah, harus kita tanya duitnya dari mana,” kata dia.

Meski demikian, Prabowo mengakui merupakan bagian dari elite politik yang dia sebutkan. Namun, dia mengklaim sebagai elite yang sadar.

“Ada yang bilang Prabowo kok ngomong begitu, dia bagian dari, ya saya bagian. Saya pertama, saya mengaku, saya bagian dari elite. Tapi saya elite, tunggu dulu, saya elite yang sadar,” ujar Prabowo disambut tepuk tangan relawan.

Prabowo menyatakan pula dirinya sebagai elite yang memahami kondisi masyarakat. Sehingga, dia mengklaim memutuskan untuk berjuang bersama masyarakat yang masih jauh dari sejahtera.

“Saya elite yang paham, kalau saya nanti dipanggil Tuhan, saya enggak bisa bawa apa-apa. Benar? Mendingan saya membela rakyat saya. Mendingan saya bersama rakyat saya yang susah. Karena saya tahu itu. Benar enggak?” katanya.

Selain itu, Prabowo pun menyebut bahwa ada elite yang tidak suka kepadanya. Karena, menurutnya, dia kerap kali menyatakan kekayaan bangsa Indonesia telah dirampas.

“Karena saya yang mengatakan bahwa kekayaan bangsa Indonesia diambil dari bumi Indonesia saudara-saudara. Kita sedang dimiskinkan, kita dibuat menjadi bangsa minta-minta. Ada kebanggaan dari beberapa tokoh negara ini, nanti kalau saya sebut namanya, nanti dilaporkan,” katanya.(CIN)

Peneliti LIPI: Hoax Muncul Karena Peserta Pemilu Gagal Bersaing

Peneliti LIPI Syamsudin Harris

Jurnal123.com – Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris menilai, marak munculnya hoax menjelang Pemilu 2019 disebabkan karena peserta Pemilu 2019 dan timnya tidak mampu bersaing secara sehat. Peserta pemilu khususnya kandidat pilpres dan timnya, kata Syamsuddin, belum mampu beradu visi-misi dan program.
“Penyebabnya karena capres atau kandidat tidak mampu bersaing secara sehat dengan cara adu visi dan program. Ini juga bisa jadi memang sebagai strategi untuk menghalalkan segala cara jika gagal bersaing secara sehat,” ujar Syamsuddin, di Jakarta, Jumat (4/1).

Syamsuddin menilai, hoax sangat berbahaya terhadap proses pemilu. Menurut dia, hoax bisa merusak kepercayaan publik terhadap proses pemilu. “Dampaknya dapat merusak kepercayaan publik terhadap proses pemilu, dan pada akhirnya mendelegitimasi hasil pemilu,” tandas dia.

Dia menganjurkan beberapa hal agar hoax bisa dicegah selama masa kampanye ke depan. Pertama, kata dia, pihak kepolisian harus tegas dalam menegakkan hukum termasuk penyebar hoax.

“Kedua, Bawaslu harus lebih proaktif menindak pelanggar UU pemilu dan terakhir para kandidat fokus untuk adu gagasan, visi-misi dan program solusi bangsa,” katanya.

Sumber: BeritaSatu.com

Polisi Tangkap 2 Terduga Pelaku Hoax 7 Kontainer Surat Suara

Karo Permas Devisi Humas, Brigjend Pol Dedi Prasetyo (Foto Vecky Ngelo)

Jurnal123.com – Upaya kepolisian dinilai cukup tanggap dan cepat dalam menyikapi hangatnya kasus hoax 7 kontainer surat suara tercoblos.

Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri mengamankan 2 orang terkait penyebaran hoax 7 kontainer surat suara tercoblos. Kedua orang itu diamankan di Bogor, Jawa Barat, dan Balikpapan, Kalimantan Timur.

“Saat ini sudah diamankan 2 orang, yaitu di Bogor dan Balikpapan,” kata Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Jumat (4/1/2018).

Kedua orang tersebut berinisial HY dan LS. Mereka ikut menyebarkannya ke media sosial.

“Di Bogor inisialnya HY, dia perannya menerima konten, kemudian ikut memviralkan, yang kedua namanya LS, yang di Balikpapan, sama menerima konten tidak dicek langsung diviralkan,” ujarnya.

HY dan LS kini belum ditetapkan sebagai tersangka dan belum ditahan. Mereka menjalani pemeriksaan 1×24 jam.

“Kepada 2 orang tersebut dari penyidik Siber Bareskrim tidak dilakukan penahanan tapi melakukan pendalaman terhadap keterangan-keterangan yang yang disampaikan ke penyidik,” ucapnya.(VEK)

Pelanggaran Pemilu Ada 144 Kasus Namun Hanya 44 Yang Masuk Tindak Pidana Pemilu

Jurnal123.com- Pelanggaran Pemilu yang diterima Gkumdu ada 144 kasus dan sudah 110 dilakukan asesment dan analisa tindak Pidana Pemilu. Ada 44 yang masuk dalam tindak Pidana Pemilu yang diteruskan ke Polri,

Kepala Biro Penerangan Masyarakat, Brigjen Pol Dedi Prasetyo ditemui di Mabes Polri,KMIA (3/1)2019 mengatakan dari Gakumdu sejak Kamis 29 Desember 2018 sampai 3 Januari 2019 Laporan dan temuan sejumlah 144 peristiwa. “Dari 144 Peristiwa 110 sudah dilakukan esesment dan alnalisa bukan merupakan tindak Pidana Pemilu. 44 sudah diverifikasi ,ada tindak Pidana Pemilu yang diteruskan ke Polri. Dari 34 Tindak Pidana yangdapat saya rinci 26 perkara sudah masuk ke tahap 2 kemudian 3 perkara di SP3 ,5 Perkara dalam sidik,” ujarnya.

Selanjutnya, Dedi menegaskan Adapun untuk tindak pidana sebagian besar adalah kasus pemalsuan disentra Gakumdu Kalsel 1 kasus, Boalemo 4 kasus, Gorontalo ,Banggai, Kepulauan dan Banggai laut, itu ada 7 kasus , dan Gakumdu Sultra 1 kasus. “Kemudian untuk Kampanye diluar jadwal ada 3 perkara yaitu disentra Gakumdu Pusat ditangani di Jakarta , Serta Gakumdu Pekalongan dan di Maluku Utara,” tegasnya..

Untuk itu, Dedi menjelaskan Punyerahkan salinan DPT Parpol 1 Perkara di tangani Gakumdu Bogor. Money Politik ada 7 perkara ditangani sentra Gakumdu Jakarta Timur, Kabupaten Semarang Jakarta Pusat,Gorontalo,Cianjur dan Kota Singkawang. “Tindakan atau keputusan yang merugikan salah satu pasangan calon 5 perkara ditangani Takalar, Mamuju Utara, Mojokerto, Banjar Negara dan Buton,”jelasnya.

Lebih lanjut, Dedi merinci Kemudian penghinaan kepada peserta pemilu satu perkra ditangani di Solok kampanye dengan melibatkan pihak yang dilarang satu perkara ditangani di kabupaten Bima .Akhir kampanye di tempat ibadah, Pendidikan 1 Perkara di tangani di kota Palu.” Pemalsuan dokumen persyarat caleg berupa SKCK, Isi SKCK.
kalau sudah ditangani sudah di serahkan ke JPU,” rincinya..

Menyinggung SP3, Dedi menandaskan SP3 tidak memberikan salinan daftar pemilih tetap kepada peserta tetap pemilih Pemilu Itu adalah angggota Kabupaten Bogor. SP3 tidak cukup bukti . Kampanye dilur jadwal oleh partai PSI dengan cara memasang iklan di Media cetak atau Surat kabar. dI Jakarta. Bukan Pidana Pemilu di SP3 dari keterangan saksi ahli penelenggara Pemilu dan ahli bahasa. Tidak cukup bukti SP3. “Kemudian SP3 terakhir adalah pemalsuan dokumen dukungan. Persyaratan calon Legislatif atau DPD itu dilakukan Sultra di SP3, ” tandasnya.. (Vecky Ngelo)

Sebut 7 Kontainer Surat Suara Telah Dicoblos, Andi Arief Diruding Provokatif

Cuitan Andi Arief di Twitter

Jurnal123.com – Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bereaksi keras atas pernyataan politikus partai Demokrat Andi Arief, yang menyatakan ada 7 kontainer berisi surat suara yang telah dicoblos.

“Pernyataan saudara Andi sangat provokatif, cermin kekerdilan jiwa, mental prejudice, dan sangat berbahaya. Pernyataan jalanan tanpa dasar tersebut sudah memenuhi delik hukum untuk dipersoalkan,” ujar Hasto dalam keterangannya, Kamis (3/1/2019).

Ia pun menyebut partainya mengapreasi langkah cepat dari KPU yang memastikan hal tersebut sebagai hoaks.

Hasto mengingatkan agar Andi bahwa saat ini adalah tahun 2019, sehingga jangan berhalusinasi terjadi kecurangan masif seperi tahun 2009.

“Ketika pimpinan KPU saat itupun ditawari masuk ke jajaran teras elite kekuasaan. Jadi simpan seluruh skenario berpikir curang dengan referensi masa lalu,” jelasnya.

Pria kelahiran Yogyakarta itu juga menyebut apa yang dilakukan ini semakin membuktikan adanya penggunaan skenario yakni penciptaan kondisi ketidakpercayaan pada lembaga penyelenggara pemilu dengan cara-cara tidak beradab.

Ia juga menyoroti adanya upaya menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan politik dengan tujuan memasukkan opini Pemilu sepertinya curang.

“Padahal Pak Jokowi kepemimpinannya sangat demokratis dan menghormati independensi penyelenggara pemilu,” kata dia

Lebih lanjut, PDI Perjuangan menegaskan di tahun politik ini seluruh partai wajib menjaga suasana yang kondusif dan menjaga disiplin seluruh anggota dan kadernya agar tidak menciptakan kegaduhan yang merusak energi persatuan bangsa.

“Kami berharap agar apa yang dilakukan oleh saudara Andi Arief yang mencoreng keadaban politik di awal tahun, agar tidak terjadi lagi,” tukas Hasto.(TRI)

KPU Minta Polisi Usut Dan Tangkap Pelaku Hoax 7 Kontainer Surat Suara Pilpres

Ketua KPU Arief Budiman

Jurnal123.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta pihak kepolisian segera menangkap pembuat dan penyebar hoax yang menyebutkan bahwa terdapat tujuh kontainer berisikan surat suara pilpres yang sudah dicoblos di Tanjung Priok, Jakarta. KPU, kata Arief, sudah mengecek langsung ke Bea Cukai Tanjung Priok dan ternyata kabar itu tidak benar.

“Saya ingin menyampaikan kepada pihak kepolisian untuk melacak dan mencari siapa yang menyebarkan dan membuat rekaman suara ini,” ujar Arief Budiman pada saat konferensi pers usai pengecekan di Kantor Bea Cukai Tanjung Priok, Jakarta pada Kamis (3/1) dini hari.

Bahkan, kata Arief, tidak hanya yang membuat dan menyebarkan, tetapi juga yang membuat tulisan terkait kabar hoax tersebut. Menurut dia, hoaxbisa menghancurkan pelaksanaan Pemilu Serentak 2019.
“Termasuk siapa yang menulis. Jadi ada capture tulisan yang memuat tentang berita bohong ini,” tandas dia.
Arief menilai pembuat dan penyebar hoax adalah orang-orang jahat yang mengganggu tahapan pemilu. Karena itu, kata dia, keberadaan mereka tidak bisa ditoleransi dan harus ditangkap.

“Jadi orang-orang jahat yang mengganggu pemilu kita, yang mendelegitimasi penyelenggaraan pemilu, itu harus ditangkap, kami akan lawan! Saya ingin teman-teman media mendukung dan menyampaikan berita yang benar, sesuai faktanya,” ungkap dia.

KPU, kata dia, sudah berkoordinasi dengan Divisi Cyber Crime Mabes Polri terkait kabar hoax tersebut. Manurut dia, Polri sedang menelusuri kabar tersebut.

“Kita sudah laporkan ini ke Divisi Cyber Crime Mabes Polri dan mereka juga sedang melakukan penelusuran ini,” pungkas dia.

Sebelumnya dikabarkan melalui rekaman yang beredar bahwa ditemukan tujuh kontainer yang berisikan surat suara Pilpres 2019 di Tanjung Priok Jakarta. Masing-masing kontainer berisikan 10 juta surat suara yang sudah dicoblos untuk pasangan nomor urut 01. Berdasarkan rekaman, tujuh kontainer itu ditemukan oleh TNI AL dan sudah disita KPU.

Kabar soal tujuh kontainer surat suara Pilpres 2019 yang sudah dicoblos, sempat disampaikan oleh Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief melalui akun Twitter-nya. Namun, cuitan Andi Arief di Twitter ini telah dihapus.(BES)