Category Archives: Politik

PDIP Tegur Henry Yosodiningrat Terkait Pernyataan Pembekuan KPK

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

JURNAL123, JAKARTA.
Anggota Pansus Hak Angket KPK di DPR Henry Yosodiningrat mendapat teguran keras dari DPP PDI Perjuangan atas pernyataannya yang meminta agar KPK dibekukan. Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut bahwa pernyataan Henry Yoso merupakan pernyataan pribadi dan bukan mewakili PDIP.

Pendukung Jokowi Gelar Rakernas Ke-3

Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi

Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi

JURNAL123, JAKARTA.
Para pendukung fanatik Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tergabung dalam Projo akan menggelar rapat kerja nasional (rakernas) III di Jakarta pada 4-5 September mendatang. Melalui rakernas itu, organisasi pimpinan Budi Arie Setiadi tersebut akan mengukuhkan komitmennya untuk selalu sejalan dengan platform yang digulirkan Presiden Jokowi.

UU Pemilu 2019 Mulai Berlaku

akurat_20170804094835_I55499
JURNAL123, JAKARTA.
Mendagri Tjahjo Kumolo sudah mendengar informasi bahwa UU Penyelenggaraan Pemilu sudah resmi diundangkan. Dengan disahkannya UU ini, KPU dapat menyusun PKPU dalam rangka persiapan Pemilu Serentak 2019.

“Info KPU sudah. Maka KPU sudah umumkan Senin (21/8) ini UU mulai berlaku dalam rangka menyusun PKPU berdasarkan UU,” ujar Tjahjo kepada wartawan, Senin (21/8/2017).

Namun Tjahjo belum melihat tembusan UU Pemilu yang dikirim ke Kemendagri. Ia meminta UU Pemilu dapat dijadikan acuan bagi penyelenggara Pemilu, seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP.

“UU Pemilu prinsipnya menjadi acuan utama penyelenggara Pemilu dalam menyusun peraturan-peraturan KPI dan pengawas serta DKPP dan acuan semua pihak yang terlibat dalam Pemilu. Tidak boleh menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut, kecuali ada hal-hal yang belum diatur dan harus ada keputusan/peraturan detailnya,” urai Tjahjo.

Seperti diketahui, DPR sudah mengirimkan naskah UU Pemilu pada Senin (7/8/2017). DPR mengirimkan naskah tersebut kepada Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Belum jelas apakah UU Pemilu ini sudah diteken Presiden.

UU Pemilu sendiri sudah disahkan menjadi UU dalam rapat paripurna pada 20 Juli lalu. Saat pengesahan, F-PAN, F-Gerindra, F-PD, dan F-PKS walk out karena tak setuju dengan presidential threshold 20 persen dalam UU.(DET)

Jokowi Minta Relawan Pendukungya Kawal Program Kesejahteraan Rakyat

Presiden Joko Widodo Di Silatnas Kemayoran Jakarta. (FOTO JURNAL123)

Presiden Joko Widodo Di Silatnas Kemayoran Jakarta. (FOTO JURNAL123)


JURNAL123, JAKARTA.
Presiden Joko Widodo menghadiri Silaturahmi Nasional ke-2 Relawan pendukungnya di JIExpo Kemayoran Jakarta pada Jumat (11/8/2017) malam.

Kegiatan yang dihadiri lebih dari 10 ribu pendukungnya tersebut mengambil tema Pancasila Rumah Kita dan merupakan ajang temu kangen para relawan pendukungnya dari berbagai daerah di Indonesia. Pada kesempatan tersebut Jokowi menyampaikan kepada seluruh relawan agar terus mengawal program pemerintah agara tepat sasaran.”Banyak dana disalurkan buat rakyat kecil baik di bidang kesehatan, pendidikan maupun sosial agar diawasi apakah sudah sesuai dan tepat sasaran,” tukas Jokowi dalam sambutannya.

Ia juga mengingatkan agar menjaga Pancasila agar tidak dirongrong oleh kelompok-kelompok yang anti Pancasila.”Pancasila itu menyatukan Indonesia yang memiliki perbedaan suku, agama dan golongan,” tandasnya lagi.

Kegiatan yang dihadiri juga sejumlah Menteri kabinet digagas oleh relawan Jokowi yang diketuai Muhammad Yamin serta Michael Umbas selaku sekretaris panitia.(JIM)

Jokowi Akan Hadiri Silatuhrahmi Nasional II Pendukungnya

Undangan Silatnas II

Undangan Silatnas II


JURNAL123, JAKARTA.
Hubungan Presiden Joko Widodo dengan relawannya masih terjalin baik hingga saat ini. Jumat (11/8/2017) besok, Jokowi dijadwalkan hadir dalam acara Silaturahmi Nasional Pendukung Setia Jokowi 2017 (Silatnas II).

Ketua Pelaksana Silatnas II M Yamin mengatakan acara tersebut akan dihadiri 10.000 relawan dari seluruh wilayah di Indonesia. Jokowi akan memberikan pidato dalam Silatnas II.

“Acara itu dihadiri yang sudah terdaftar hampir 10.000 relawan yang hadir dan akan dihadiri Pak Presiden dan akan memberikan pidato arahan,” ujar Yamin, Kamis (10/8/2017).

Silatnas tahun ini bertema ‘Pancasila Rumah Kita’. Yamin menjelaskan Silatnas II sekaligus mengapresiasi gebrakan Jokowi, seperti menerbitkan Perppu Nomor 2/2017 tentang Ormas hingga membentuk Unit Kerja Presiden-Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP).

“Ini akan menjadi panduan ideologi kita ke depan. Apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi pada Pancasila seperti mengukuhkan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila, pembentukan UKP-PIP, menerbitkan Perppu 2/2017. Karena itu, kita apresiasi Jokowi di bidang pembangunan politik Pancasila di Indonesia,” jelas Yamin.

Tidak hanya mengapresiasi kinerja Jokowi, Silatnas tahun ini sekaligus kembali menegaskan dukungan kepada Jokowi maju dalam Pilpres 2019. “Menegaskan kembali dukungan pada Pak Jokowi dan karena itu relawan siap hadir dalam mendukung kebijakan Pak Jokowi,” kata Yamin.

Silatnas II akan digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (11/8) mulai pukul 15.00 WIB. Selain Jokowi dan relawan, acara ini akan dihadiri menteri kabinet, pimpinan parpol pendukung pemerintah, hingga polisi dan TNI.

“Kita undang menteri, ketum parpol pendukung Pak Jokowi, Polri, TNI,” ucap Yamin.(DET)

KPU Akan Gelar Simulasi Pemilu 2019

Kantor KPU Pusat

Kantor KPU Pusat


JURNAL123, JAKARTA.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar simulasi pemilu serentak 2019 pada 19-20 Agustus 2017. Simulasi dilakukan untuk menentukan jumlah ideal pemilih di satu Tempat Pemungutan Suara (TPS).

“Nanti kita asumsikan jumlah peserta pemilihan legislatif, presiden, berapa pasang (calonnya). Tapi desain sama persis dengan pemilu lalu,” kata Ketua KPU RI Arief Budiman di Kantor KPU RI, Jakarta.

Hingga saat ini penyelenggara pemilu belum memutuskan jumlah pemilih yang dapat ditampung di tiap TPS. Namun KPU berasumsi dalam satu TPS nantinya akan digunakan 350 pemilih.

Jumlah itu lebih sedikit dibandingkan jumlah pemilih tiap TPS pada Pemilu 2014.

Pada Pemilu Legislatif 2014, maksimal pemilih yang diizinkan memilih di tiap TPS adalah 500 orang. Sementara, jumlah maksimal pemilih di TPS pada Pemilu Presiden 2014 adalah 800 orang.

Aturan jumlah maksimal pemilih kala itu diatur dalam UU Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif. Saat ini, aturan ihwal jumlah pemilih pada TPS disebut diserahkan lembaga legislatif ke penyelenggara pemilu.

“(Simulasi) gambarkan kesulitan objektif. Misalnya, pemilihnya beragam, tingkat pendidikan, latar belakang pekerjaan, supaya kita bisa merekam betul tingkat kesulitan di TPS sehingga hasil simulasi itu juga mendekati objektif. Ini akan menentukan jumlah pemilih di TPS yang paling moderat berapa,” tutur Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan.

Jumlah pemilih di tiap TPS akan mempengaruhi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan perhitungan hasil pemungutan suara. KPU memprediksi perhitungan hasil pemilu serentak 2019 akan berjalan lama, karena banyaknya kotak suara yang harus dihitung.(CIN)

PDIP Tunjuk Selly Andriani Wakil Bupati Cirebon

Selly Andriany Gantina

Selly Andriany Gantina

JURNAL123, CIREBON.
PDI Perjuangan telah menunjuk Selly Andriany Gantina sebagai Wakil Bupati Cirebon menggantikan Tasiya Soemadi alias Gotas yang kini berstatus buronan dalam kasus korupsi.

“Kami sesuai dengan prosedur telah mengajukan nama dari DPC ke DPD, dan ke DPP. Sekarang sudah turun namanya Bu Selly,” kata Ketua DPD PDI Perjuangan Jabar TB Hasanudin usai menghadiri acara acara internal PDI Perjuangan di Hotel Apita, Kabupaten Cirebon, Jumat (4/8/2017) malam.

Soal adanya penolakan terhadap Selly, TB mengaku hal itu bentuk kewajaran di era demokrasi. Namun dia memastikan penolakan muncul hanya dari segelintir orang, sementara lainnya sudah menyetujui Selly sebagai pengganti Gotas.

Di tempat yang sama Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jabar Abdy Yuhana menilai sosok Selly sudah cocok untuk mengemban tugas sebagai orang nomor dua di Kabupaten Cirebon itu.

Menurut Abdy nama Selly sendiri muncul dipenjaringan melalui DPD Jabar sebagai salah seorang yang mendaftar mengisi kekosongan kursi wakil bupati untuk mendampingi Bupati Sunjaya Purwadisastra.

“Semua ini sudah penugasan. Bu Selly dan Pak Sunjaya yang sama-sama dari PDI Perjuangan punya tugas untuk membangun Kabupaten Cirebon,” ucapnya.

Seperti diketahui Gotas merupakan terpidana kasus korupsi dana bansos Kabupaten Cirebon tahun 2009-2012 dengan vonis 5,5 tahun penjara. Karena tidak kooperatif pihak kejaksaan berencana akan melakukan eksekusi namun menghilang sejak ditetapkan sebagai DPO 1 Februari 2017 hingga kini keberadaan Gotas belum diketahui.

Sementara itu dikutip dari berbagai sumber, Selly seorang wanita kelahiran 20 Desember 1976 yang merupakan lulusan Fakultas Pertanian Unpad. Sejak berkarir di PDI Perjuangan, Selly sempat menduduki posisi strategis sebanyak dua periode sebagai Ketua Komisi B dan Anggota DPRD Jabar mulai tahun 2004 hingga 2014 lalu.(DET)

Mengenang ‘Kudatuli’

Peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 ( Kudatuli)

Peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 ( Kudatuli) Foto : Tribun News

JURNAL123, JAKARTA.
Peristiwa yang terjadi hari ini, 21 tahun yang lalu. Menjadi momentum bersejarah khususnya bagi partai berlambang ‘Moncong Putih’

Selubung misteri mengenai Peristiwa 27 Juli 1996 hingga saat ini memang belum terungkap.

Belum banyak fakta yang terungkap mengenai siapa yang seharusnya bertanggung jawab mengenai peristiwa yang dikenal dengan sebutan “Kudatuli” (Kerusuhan 27 Juli) tersebut.

Sejauh ini, informasi yang didapat adalah Peristiwa Kudatuli merupakan tragedi yang terjadi sebagai buntut dualisme di tubuh Partai Demokrasi Indonesia.

Saat itu, para pendukung Soerjadi yang merupakan Ketua Umum PDI hasil Kongres Medan periode 1996-1998 menyerbu dan berusaha menguasai kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro 58, Jakarta, yang dikuasai pendukung Megawati Soekarnoputri.

Adapun Megawati merupakan Ketua Umum PDI hasil kongres Surabaya untuk periode 1993-1998.

Harian Kompas yang terbit pada 29 Juli 1996 pun mencatat kronologi yang terjadi pada “Sabtu Kelabu” tersebut.

Berikut kronologinya:

06.20 WIB:

Massa PDI pendukung Soerjadi mulai berdatangan dengan menggunakan delapan kendaraan truk mini bercat kuning. Sebelumnya, terjadi dialog antara delegasi massa PDI pendukung Soerjadi dan massa PDI pendukung Megawati sekitar 15 menit.

Massa kubu Megawati meminta agar kantor dinyatakan sebagai status-quo. Kesepakatan tidak tercapai.

06.35 WIB:

Terjadi bentrokan di antara kedua kubu. Massa PDI pendukung Soerjadi yang mengenakan kaos warna merah bertuliskan “DPP PDI Pendukung Kongres Medan” serta mengenakan ikat kepala melempari kantor DPP PDI dengan batu dan paving-block.

Massa PDI pendukung Megawati juga membalas dengan benda seadanya yang terdapat di sekitar halaman kantor.

Massa PDI pendukung Megawati akhirnya berlindung di dalam gedung sebelum kemudian diduduki massa PDI pendukung Soerjadi.

08.00 WIB:

Aparat keamanan kemudian mengambil alih dan menguasai kantor DPP PDI sepenuhnya, yang terhitung sejak awal Juni 1996 itu diduduki massa pendukung Megawati Soekarnoputri penentang Kongres Medan 20-22 Juni 1996.

Kantor DPP PDI kemudian dinyatakan sebagai area tertutup. Polisi memberi tanda police line berwarna kuning hingga ruas Jl Diponegoro tidak dapat dilewati.

Pers dalam maupun luar negeri juga tidak diperkenankan melewati garis polisi itu. Demikian pula dengan halaman kantor yang porak-poranda, dijaga ketat pasukan antihuru-hara.(KOM)

DKPP Beri Sanksi Ketua KPUD DKI

tmp_15924-ketua-kpu-dki-tidak-ada-gugatan-pilkada-di-putaran-pertama-IdHqsX5S2k263725518

Ketua KPUD DKI Sumarno

JURNAL123, JAKARTA.
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan, Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Sumarno pun diberikan sanksi teguran tertulis.

DKPP menilai, teradu satu dalam hal ini Sumarno terbuki melanggar Pasal 10 huruf b Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Bunyi pasal itu yakni memperlakukan secara sama setiap calon, peserta pemilu, calon pemilih, dan pihak lain yang terlibat dalam proses pemilu.

“Menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada teradu satu, Sumarno selaku Ketua KPU DKI,” kata salah satu anggota Sidang DKPP Nur Hidayat Sardini, di Gedung Bawaslu, Jakarta, Jumat (7/4).

DKPP juga menilai anggota KPU DKI Dahlia Umar selaku teradu dua, dan Ketua Bawaslu DKI Jakarta Mimah Susanti, teradu tiga, tak melakukan pelanggaran kode etik. Untuk itu, DKPP memutuskan untuk memulihkan nama baik kedua teradu.

“Merehabilitasi teradu dua, Dahliah Umar dan teradu tiga, Mimah Susanti,” kata Nur Hidayat.

Usai sidang pembacaan putusan, Ketua DKPP, Jimly Asshiddiqie mengatakan kasus ini menjadi pelajaran untuk masyarakat luas, termasuk lembaganya. Jimly pun mengingatkan bahwa proses putaran kedua Pilkada DKI 2017 belum selesai.

“Ini penting untuk pelajaran kita semua, DKPP belajar banyak. Yang paling pokok kita harus perbaiki, proses tahapan ronde kedua belum selesai,” kata Jimly.

Jimly sempat menyinggung soal kasus penerimaan honor Sumarno dan Dahlia Umar pada acara internal tim pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Djarot Saiful Hidayat di Novotel Hotel, Jakarta.

Penerimaan honor diatur dalam Pasal 9 huruf g Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13/2012, Nomor 11/2012 dan Nomor 1/2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

Bunyi pasal tersebut yakni, menolak untuk menerima uang, barang, dan/atau jasa atau pemberian lainnya yang apabila dikonversi melebihi standar biaya umum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) jam, dalam kegiatan tertentu secara langsung maupun tidak langsung dari calon peserta Pemilu, peserta Pemilu, calon anggota DPR dan DPRD, dan tim kampanye.

Atas temuan baru ini Jimly berencana merevisi bunyi pasal tersebut. Menurut Jimly, setelah anggota KPU dan Bawaslu yang baru dilantik, pihaknya akan mengubah pasal tersebut, bahwa penyelenggara pemilu dilarang menerima apapun, baik uang atau barang dari peserta pemilu.

“Jadi ke depan penyelenggara tak boleh terima honor. Kami tunggu KPU dan Bawaslu baru dilantik,” tutur mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Seperti diketahui, Sumarno, Dahliah Umar, dan Mimah Susanti dilaporkan ke DKPP oleh sejumlah pihak karena diduga melakukan pelanggaran kode etik sebagai penyelenggara pemilu.

Setidaknya ada tiga pihak yang melaporkan dugaan pelanggaran kode etik yang dilalukan oleh KPU dan Bawaslu DKI.

Pertama, Adhel Setiawan dan Budi Sukma dari Forum Silahturahmi Alumni HMI Lintas Generasi. Mereka melaporkan Sumarno terkait pemasangan foto aksi 212 di gambar profil Whatsapp dan terkait pertemuan Sumarno dengan Anies Baswedan di TPS 29 Kalibata.

Pelapor kedua dari perkumpulan Cinta Ahok (Cinhok) juga melaporkan Sumarno karena memasang profil picture 212 di Whatsapp, pertemuan dengan Anies di TPS 29 Kalibata, dan terkait rapat pleno di Hotel Borobudur yang menyebabkan pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat walk out dari lokasi.

Ketiga, Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) yang melaporkan Sumarno, Dahliah, dan Mimah karena hadir dalam rapat internal tim pasangan calon nomor dua di Hotel Novotel, Jakarta.(CNI)

MK Terima 49 Perkara Pilkada 2017

tmp_15096-gedung-mahkamah-konstitusi782257224
JURNAL123, JAKARTA.
Sebanyak 49 perkara pilkada serentak 2017 diterima Mahkamah Konstitusi (MK). Dari 49 permohonan perkara perselisihan pilkada tersebut, 4 di antaranya merupakan sengketa pilkada tingkat gubernur (pilgub).

“Ada 49 permohonan, termasuk 4 permohonan dari pilkada provinsi. Pilkada provinsi itu Banten, Aceh, Gorontalo, dan Sulbar,” kata juru bicara MK, Fajar Laksono, di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (3/3/2017).

“Kan kita kemarin ada 7 provinsi yang gelar pilkada, yang masuk sampai hari ini masuk 4 permohonan itu,” jelasnya.

Namun Fajar belum dapat merinci total wilayah yang mengajukan gugatan perselisihan ini. Alasannya adalah keterlambatan lantaran ada KPU di beberapa wilayah yang harus mengadakan pemungutan suara ulang.

Sebelumnya, MK membuka pengajuan permohonan gugatan sengketa pilkada serentak 2017 pada 22 Februari-1 Maret 2017.

Ke-49 perkara tersebut berasal dari 30 daerah yang menyelenggarakan pilkada. Berikut ini daftar daerah yang bersengketa dalam pilkada hingga Rabu (1/3/2017):

1. Kabupaten Takalar, Sulsel
2. Kabupaten Bengkulu Tengah, Bengkulu
3. Kabupaten Gayo Lues, Aceh
4. Kabupaten Dogiyai, Papua
5. Kota Kendari, Sultra
6. Kabupaten Salatiga, Jawa Tengah
7. Kabupaten Bombana, Sultra
8. Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara
9. Kabupaten Jepara, Jawa Tengah
10. Kabupaten Nagan Raya, Aceh
11. Kabupaten Tebo, Jambi
12. Kabupaten Sarmi, Papua
13. Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulut
14. Kota Yogyakarta, DIY
15. Kabupaten Sarolangun, Jambi
16. Kabupaten Sarmi, Papua
17. Kota Tasikmalaya, Jabar
18. Kabupaten Aceh Timur, Aceh
19. Kabupaten Aceh Utara, Aceh
20. Kabupaten Pidie, Aceh
21. Kabupaten Aceh Singkil, Aceh
22. Kabupaten Sorong, Papua Barat
23. Kabupaten Lanny Jaya, Papua
24. Kabupaten Buton Selatan, Sultra
25. Kota Langsa, Aceh
26. Kota Sorong, Papua Barat
27. Kabupaten Buru, Maluku
28. Kabupaten Aceh Barat Daya, Aceh
29. Kota Payakumbuh, Sumbar
30. Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara.(DEN)