Category Archives: Politik

Pantauan Polri Pemilu Lancar dan Kondusif Meski Ada Penundaan Waktu Pemunggutan Suara Di Papua dan Sulteng

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas, Brigjend Pol Dedi di temui Jalan Tronojoyo No.3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu(17/4)2019 mengatakan Polri Tegaskan Pemilu Lancar dan Kondusif, Tapi Ada Penundaan Waktu Pemunggutan Suara Di Papua dan Sulteng.( Vecky Ngelo)

Jurnal123.com – Pelaksanaan Pemilihan umum Presiden, Pemilihan Legislatif, Pemilihan DPD dan DPRD yang berlangsung dari pagi diseluruh indonesia berlngsung secara umum  kondusif, namum ada beberapa daerah sempat menghadapi kendala menyangkut  penundaan Pemilu di Papua dan Kabupaten Manggai Sulawesi Tengah.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas, Brigjend Pol Dedi Prasetyo di temui di Mabes Polri, Jalan Tronojoyo No.3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu(17/4)2019 mengatakan Sementara secara umum bisa disimpulkan situasi Kantibmas   seluruh indonesia dari Aceh sampai Papua cukup kondusif ya. “Ada beberapa kejadian dan masalah penundaan pelaksanaan Pemilu di Papua dan sudah dikoordinasikan antara KPU dengan aparat setempat hari ini di upayakan tetap dilaksanakan,”ujarnya.

Selanjutnya, Dedi menegaskan demikian juga ada beberapa keterlambatan dan penghambatan masalah pemunggutan suara hari ini di Kabupaten Banggai di Sulawesi Tengah teng karena keterlambatan dari pelipatan surat suara oleh staf KPU hari ini. “Diupayakan tetap dilaksanakan . Yang menonjol Pemunggutan suara hari ini di Sulteng dan di Papua. Itu saja dan kalau yang lain alhamdulilah berjalan dengan lancar,” Tegasnya.

Disinggung untuk yang mau menghalang-halangi ke TPS ada engga ya, Dedi menjelaskan ya,ada beberapa pasal Undang-undang No.7 tahun 2017 dan termasuk juga ada peraturan KPU dibuat ada pasal 46, ada pasal 51 . “Isinya dan bunyinya; Barang siapa yang menghalang-halangi seseorang untuk melaksanakan menyampaikan inspirasinya ke TPS itu akan melakukan pencoblosan di Pidana dengan ancaman 2 tahun, kemudian dengan denda Rp 42 Juta,” jelasnya.

Lebih lanjut, Dedi merinci bisa juga di kenakan pasal 511 dan pasal yang di UU No.7 tahun 2018. Tergantung dari Panwas bersama aparat kepolisian ada di Gakumdu melihat fakta Hukum perbuatan seseorang tersebut.” Artinya perbuatan orang tersebut telah menghalang-halangi seseorang untuk menyampaikan hak pilihnya adalah ancaman Pidananya,” rincinya.

Ketika ditanya apa sudah yang dilaporkan, Dedi membeberkan laporan sampai hari ini belum ada ,itu tetap akan kita pantau karena pasal itu diterapkannya pada pencoblosan saat ini. “Nanti dari Panwaslu akan melaksanakan hal ini dan Patroli terpadu kepolsian dan TNI akan melaksanakan hal ini patroli terpadu dalam rangka mengantisipasi dengan memberhentikan peristiwa-peristiwa tersebut,”bebernya.

Seiring dengan itu, Dedi mengungkapkan tanggal sebelumnya ini sebelumnya untuk tindak pidana   pidana Pemilu ada 1 kasus dan proses sidik 1 kasus .
“Menurut tanggal sekarang artinya dari tadi malam sampai tadi pagi ada 3 kasus dan proses sidik 2 kasus dan tahap 2 ada 1 kasus . Tindak Pidana Pemilu selama operasi mantap brata yang sudah terlapor siaga ops Mabes Polri jumlah kasus ada 301 kasus yang proses sidik 91 kasus , kemudian yang tahap 2 pelimpahan tersangka dan barang buktinya ke JPU ada 109 Kasus,” ungkapnya.

Jadi, Dedi mengakui kemudian yang di selesaikan  P21 ada 45 kasus jadi masih proses untuk selanjutnya P21 dilimpahkan ke tahap 2 . “Untuk kasus menonjol menyangkut masalah pemilu ada 2 kasus.Yang kemudian diselesaikan SP3 dari 301 kasus itu ada 22 kasus yang di SP3 karena tidak  cukup bukti sehingga berhenti dan ada 29 kasus yang P19 oleh JPU. Karena belum lengkap,” akunya.(Vecky Ngelo)

Jokowi Ploong

Jokowi Bersama Ibu Iriana Usai Nyoblos di TPS 008 Gambir Jakarta Pusat

Jurnal123.com – Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Widodo selesai menggunakan hak suaranya di TPS 008 Gambir. Jokowi lebih dulu masuk bilik suara, kemudian disusul sang istri.

Pantauan di lokasi, Kamis (17/4), usai mencoblos, Jokowi dan Iriana menuju meja tinta untuk mencelupkan jari mereka sebagai tanda sudah mencoblos. Keduanya lalu memamerkan jari pada awak media yang sudah siap mengabadikan.

Jokowi sempat memberikan komentar. Dia mengaku optimis dengan hasil pemilu 2019 ini.

“Selalu dalam bekerja kita ini optimis,” kata Jokowi yang didampingi Iriana.

Jokowi tidak mau berandai-andai dengan perolehan suara yang akan didapat. Dia meminta menunggu hasil hitung cepat.

“Nanti dilihatlah sabar, nanti berapa jam kelihatan,” katanya.

Sebelum berangkat ke TPS, Jokowi mengaku menghabiskan waktu bermain dengan cucunya. Setelah ini, Jokowi akan makan bersama dengan Iriana dan belum menjadwalkan pertemuan dengan Ma’ruf.

Saat ditanya bagaimana perasaannya kali ini, Jokowi mengaku lega. “Rasanya, ploong,” kata Jokowi sambil tersenyum kemudian meninggalkan TPS. (MER)

Prabowo Optimis

Capres Prabowo Usai Melaksanakan Hak Pilihnya

Jurnal123.com – Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto tiba di Rumah Pemenangan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Prabowo tiba sekira pukul 12.00 WIB.

“Optimis ya optimis,” singkat Prabowo menyapa para awak media yang menanti kehadirannya, Rabu (17/4/2019).

Rumah Pemenangan Kertanegara 4 Kebayoran Baru Jakarta Selatan siap menjadi saksi dari pertarungan kali kedua antara calon presiden Prabowo dan Jokowi.

Pantauan di lokasi, di depan rumah tersebut telah berdiri panggung berukuran 3×2 meter berkarpet merah terbentang. Jejeran kaki penunjang kamera wartawan juga sudah bersiap untuk mengabarkan situasi terkini.

Sementara, Calon Wakil Presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno, telah menunaikan hak suaranya di TPS dekat kediamannya di Sriwijaya, Kebayoran Baru Jakarta Selatan.(LIP)

Sindir Soal People Power, Megawati: Saya Pernah Kalah Ndak Ribut

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri

Jurnal123.com – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menemui wartawan untuk konferensi pers singkat seusai mencoblos di tempat pemungutan suara atau TPS 62 Kebagusan, selama lima belas menit. Ia berangkat ke TPS itu berada tepat di depan rumahnya, bersama kedua anaknya.

Dalam kesempatan itu, Megawati menyindir pihak-pihak yang mengancam akan mengerahkan people power jika kalah dalam pemilihan 2019. Megawati menyebut, dirinya pernah kalah dalam pemilihan presiden 2009 silam. Dia mengaku bisa legowo menerima kekalahan itu.

“Saya juga pernah ikut pemilihan presiden. Saat saya kalah, saya ndak ribut. Saya ajak makan-makan saja,” ujar Megawati di kediamannya di bilangan Kebagusan, Jakarta Selatan pada Rabu, 17 April 2019.

Megawati mengatakan, apa pun hasil pemilihan presiden 2019 ini, dirinya meminta semua orang menerima hasilnya dengan legowo. “Apa pun hasilnya, kita riang gembira saja,” ujar Megawati.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menambahkan, ucapan Megawati tersebut merupakan peringatan bagi pihak-pihak yang mengancam akan menggunakan people power jika kalah dalam pemilihan presiden 2019. “Maka dari itu, jangan ada ancaman people power. Itu yang diingatkan Ibu Megawati tadi. Mereka yang mengancam akan berhadapan dengan kekurangan rakyat itu sendiri,” ujar dia.

Istilah people power dilontarkan Amien Rais pada Ahad, 31 Maret 2019 saat aksi 313 di depan kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta. Aksi 313 ini digelar untuk menuntut agar KPU menjalankan pemilihan umum 17 April 2019 dengan jujur dan adil.

Amien mengatakan memilih people power ketimbang menggugat hasil pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Sebab, bekas Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat ini mengaku tak percaya dengan MK. “Kalau kami memiliki bukti adanya kecurangan sistematis dan masif, saya akan mengerahkan massa untuk turun ke jalan, katakanlah Monas, dan menggelar people power,” kata Amien di Hotel Ayana Midplaza, Jakarta, Senin, 1 April 2019.(TEM)

Polisi Tetapkan Wakil Bupati Padanglawas Utara Tersangka Dugaan Politik Uang

Ilustrasi Politik Uang

Jurnal123.com – Maraknya aksi dugaan politik uang untuk memenangkan salah satu calon legislatif DPRD di Kabupaten Pulatu,Sumatera Utara,Masdoripa Siregar akhirnya terjadi, pasalnya  Wakil Bupati Padanglaswas Hariro Harahap kini ditetapkan sebagai tersangka dan akhinya kini ditangkap.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo ditemukan di Mabes Polri,Jalan Tronojoyo No.3 Kebayoran Baru,Jakarta Selatan, Selasa(16/402019 mengatakan  Wakil Bupati Padanglawas Utara (Paluta) Hariro Harahap telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan politik uang untuk memenangkan salah satu caleg DPRD Kabupaten Paluta Sumatera Utara, Masdoripa Siregar. “Wakil Bupati Paluta sudah ditetapkan menjadi tersangka dan diproses sidik oleh Polres Tapanuli Selatan,” ujarnya. 

Selanjutya, Dedi menegaskan status tersangka terhadap Hariro yang juga suami dari Masdoripa ditetapkan pada Senin (15/4/2019). Ia ditangkap pada Minggu (14/4/2019), satu hari sebelum penetapan tersangka. ” Selama proses assesment yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu),  penetapan status tersangka dilakukan setelah kasus tersebut diserahkan ke Sentra Gakkumdu untuk ditindaklanjuti. “Proses penyidikan kemudian menetapkan wakil bupati Paluta ditetapkan sebagai tersangka,” tegasnya. 

Kapolres Tapanuli Selatan, AKBP Irwa Zaini Adib di Tapanuli Selatan mengatakan  Tim Satgas Politik Uang Polres Tapanuli Selatan mengamankan 14 orang yang diduga terlibat politik uang untuk memenangkan salah satu caleg DPRD Kabupaten Paluta, Sumatera Utara, Masdoripa Siregar yang merupakan istri Wakil Bupati Paluta, Hariro Harahap.” Senin (15/4/2019) dini hari awalnya pihaknya mendapat informasi adanya dugaan praktik politik uang yang diduga dilakukan oleh salah satu caleg dari Partai Gerindra di Kabupaten Paluta,”ujarnya. 

Selanjutnya,  Irwa menegaskan mendapatkan informasi tersebut, Senin (15/4/2019) sekitar pukul 02.00 WIB, pihaknya langsung melakukan penyelidikan. Hasilnya, di sebuah jalan di Kabupaten Paluta. “Petugas menghentikan laju kendaraan mobil jenis Kijang yang di dalamnya terdapat empat orang atas nama Sabaruddin Harahap, Mual Harahap, Fakih Harahap, dan Rijal Harahap,” tegasnya. 

Untuk itu, Irwa  menjelaskan setelah dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan 87 lembar amplop berisi uang Rp 43,4 juta. “Masing-masing amplop berisi uang antara Rp 150.000 hingga Rp 200.000. “Juga ada kartu caleg untuk DPRD Kabupaten Paluta dari Partai Gerindra nomor urut 3 Dapil 1 atas nama Masdoripa Siregar,” jelasnya.

Lebih lanjut, Irwa merinci  dari pengakuan empat orang yang diamankan.” Mereka mendapatkan amplop tersebut langsung dari Hariro Harahap di kediamannya di Lingkungan I, Pasar Gunung Tua, Paluta, Sumatera Utara,” rincinya. (Vecky Ngelo)

Inilah 40 Lembaga Quick Count yang Resmi Terdaftar di KPU

Ilustrasi Quick Count

Jurnal123.com – KPU merilis nama-nama lembaga survei yang akan menampilkan quick count hasil pemilihan pada Pemilu 2019. Tercatat sebanyak 40 lembaga survei telah terdaftar. 

“Sekarang KPU udah memberikan status ada 40 lembaga survei terdaftar,” ujar anggota KPU Wahyu Setiawan di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (16/4/2019).

Wahyu mengatakan 40 lembaga ini telah resmi terdaftar di KPU. Selain itu, ia mengatakan seluruh lembaga ini telah memenuhi syarat yang diberikan. 

“Jadi lembaga survei terdaftar, artinya yang udah resmi udah diverifikasi KPU dan memenuhi syarat sebagai lembaga survei dalam Pemilu 2019,” kata Wahyu. 

Beberapa syarat di antaranya lembaga survei harus melaporkan sumber dana yang digunakan. Tak hanya itu, lembaga survei juga harus memberikan informasi lengkap terkait metode yang digunakan.

“Ada beberapa persyaratan dasar yang harus dipenuhi lembaga survei, antara lain lembaga survei harus melaporkan sumber dana yang dipergunakan dalam kegiatan survei. Ini untuk mengetahui asal muasal sumber dana tersebut, untuk menjamin lembaga survei itu lembaga yang independen,” kata Wahyu. 

“Kemudian lembaga survei itu juga harus memberikan informasi lengkap, terkait dengan metodologi yang dipergunakan dalam survei. Kemudian lembaga survei harus melaporkan terkait dengan personel yang dipergunakan dalam survei tersebut,” sambungnya.

Berikut ini daftar 40 nama lembaga tersebut:

1. Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI)
2. Poltracking Indonesia
3. Indonesia Research And Survey (IRES)
4. Pusat Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan Radio Republik Indonesia
5. Charta Politika Indonesia
6. Indo Barometer
7. Penelitian dan Pengembangan Kompas
8. Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC)
9. Indikator Politik Indonesia 
10. Indekstat Konsultan Indonesia
11. Jaringan Suara Indonesia
12. Populi Center
13. Lingkaran Survey Kebijakan Publik
14. Citra Publik Indonesia
15. Survey Strategi Indonesia 
16. Jaringan Isu Publik
17. Lingkaran Survey Indonesia
18. Citra Komunikasi LSI
19. Konsultan Citra Indonesia
20. Citra Publik
21. Cyrus Network
22. Rataka Institute
23. Lembaga Survei Kuadran
24. Media Survey Nasional
25. Indodata
26. Celebes Research Center
27. Roda Tiga Konsultan
28. Indomatrik
29. Puskaptis
30. Pusat Riset Indonesia (PRI)
31. PT. Data LSI (Lembaga Survei Indonesia)
32. Centre for Strategic and International Studies (CSIS)
33. Voxpol Center Research & Consultan
34. FIXPOLL Media Polling Indonesia
35. Cirus Curveyors Group
36. Arus Survei Indonesia
37. Konsepindo Research and Consulting
38. PolMark Indonesia
39. PT. Parameter Konsultindo
40. Lembaga Real Count Nusantara

Sumber : KPU

Jelang Pemilu Polisi Tangani 35 Praktik Politik Uang 3 Diantaranya Tindak Pidana

Jurnal123.com – Kembai aksi praktik money politik jelang hari pemunggutan suara terungkap, buktinya kini sedng ditangani 35 kasus. Kini 3 dari 35 kasus berhasil diidentifikasi sebagai tindak Pidana Pemilu. 3 kasus sudah naik ke proses penyidikan dan 32 lainnya masih asesmen Paswalu.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo  ditemui di Mabes Polri, jalan Tronojoyo No.3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,Selasa (16/402019 mengatakan praktik politik uang menjelang hari pemungutan suara yang kini ditangani kepolisian ada 35 kasus. Tiga dari 35 kasus itu sudah diidentifikasikan sebagai tindak pidana pemilu. “Jadi seluruhnya politik uang sampai hari ini yang ditangani aparat kepolisian ada 35 kasus. Sudah ada 3 kasus yang naik ke proses sidik, artinya 32 kasus lainnya masih proses assessment oleh Panwaslu,” ujarnya.

Selanjutnya, Dedi menegaskan  35 kasus tersebut terjadi di sejumlah wilayah, yaitu di Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Bekasi, Cianjur, Semarang, Karimunjawa, Boyolali, Bantul, Halmahera Utara. “Kemudian Singkawang, Nusa Tenggara Barat (NTB), Gorontalo Utara, Fakfak, Bitung Timur, Poso, Bulungan, Pasaman Barat, Bener Meriah, Baubau, Tidore, Palu, Balukumba, Kupang, Bone, dan Sumbawa,” tegasnya. 

Unutk itu, Dedi menjelaskan, 32 kasus lainnya kini sedang diidentifikasi oleh Panwaslu. Jika ada kasus yang melanggar tindak pidana pemilu, maka akan segera dilimpahkan ke Sentra Gakkumdu. Baca juga: Identifikasi TPS Rawan, Bawaslu Jatim Temukan 691 TPS Jadi Tempat Praktik Politik Uang “Akan segera dilimpahkan ke Gakkumdu. Mereka punya waktu 14 hari untuk segera selesaikan proses tersebut,” jelasnya. 

Lebih lanjut, Dedi membeberkan  hingga kini masih mengacu pada sejumlah wilayah rawan praktik politik uang yang telah ditetapkan sebelum masa tenang. Polri juga kemungkinan tidak akan mengubah pemetaan wilayah-wilayah tersebut menjelang Pemilu 2019. “Tidak ada perubahan, hingga saat ini masih mengacu pada data terakhir yang kita buat, yakni ada tujuh zona indeks kerawanan pemilu,” bebernya. (Vecky Ngelo)

Polri Siapkan 1O Ribu Brimob Dibantu 70 Ribu Personil TNI Guna Ciptakan Rasa Aman di Pemilu

Ilustrasi Pemilu 2019

Jurnal123.com – Upaya memberikan rasa aman di seluruh Indonesia dalam pelaksanan pemunggutan suara di TPS yang dibagi 3 yaitu TPS kurang rawan, TPS rawan dan TPS sangat rawan. Oleh karena itu untuk penebalan sudah disiapkan 10 Ribu Personil Brimob dan di back up TNI 70.000 personil  sehingga perjalanan Pemilu 2019 berjalan lancar dan aman.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas, Brigjend Pol Dedi Prasetyo ditemui di Mabes Polri, Jalan Tronojoyo No.3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan , Selasa(16/4)2019 mengatakan untuk TPS kurang rawan di seluruh indonesia disini jumlahnya seluruh indonesia ada 733.204 TPS.” Itu TPS yang kurang rawan,  kemudian TPS yang rawan seluruh indonesia 59.579 TPS sedangkan TPS yang sangat rawan  16.780 TPS,” ujarnya

Selanjutya, Dedi menegaskan untuk tingkat Polres ada 30 personil itu  sebagai tim penindak ketika ada kejadian maka 30 personil tersebut di harapkan mampu melakukan negosiasi bagi konflik yang terjadi. “Yang ditingkat provinsi ada 100 personil , kemudian seluruh indonesia disiapkan 10 Ribu personil Brimob. Yang setiap saat digerakan penebalan di Polda-Polda yang memang membutuhkan kekuatan personil,”  bebernya. 

Untuk itu, Dedi menjelaskan selain itu juga dari 271.000 kita juga di back up oleh satuan TNI 70.000 personil , Linmas  1.600.000 personil . Jadi ini suatu bentuk jaminan keamanan  kepada Masyarakat untuk tidak perlu ragu-ragu kawatir atau cemas dalam rangka untuk menyampaikan aspirasi masyarakat yang akan disampaikan oleh masyakat menyoblos dengan pilihan hati nurani masing-masing.” Kita menjamin itu keamanan masyarakat mulai masyarakat dari rumah sampai TPS dan kembali lagi ke rumah,” tegasnya.  

Lebih lanjut, Dedi merinci kreteria TPS sangat rawan antara lain lokasi TPS tersebut dari sisi geografis jauh selain jauh dari pengelompokan kemudian sulit ditempuh. “Kemudian daerah tersebut memiliki data sejarah pernah jadi konflik sosial ,pernah terjadi kejahatan-kejahatan berintres tinggi seperti serangan  KKP dan mendekati seperti itu. Di TPS tersebut batas wilayah satu daerah lain yang memiliki sengketa perbatasan,”rincinya.

Seiring dengan itu,  Dedi mengakui  khusus di daerah perkotaan TPS-TPS yang memiliki tingkat hetrogen cukup tinggi masyarakatnya dan TPS tersebut tempatnya pada massa yang memiliki tingkat militansi yang cukup tinggi terhadap salah satu pasangan calon.Itu masuk kreteria TPS yang sangat rawan. “Oleh karena itu dari Pola pengamanan ini berbeda dari TPS yang kurang rawan 2 anggota Polisi pegang 2 TPS dibantu oleh  5 orang Linmas. Itu sangat tergantung juga dari jumlah personil Polisi yang ada dan jumlah TPS ditiap-tiap Polres,” akunya.

Jadi, Dedi membeberkan kemudian untuk daerah yang rawan 4 anggota Polisi memegang 2 TPS untuk Linmasnya 6 orang sampai dengan 8 orang. Kemudian untuk daerah yang sangat rawan 3 Polisi memegang 1 TPS kemudian ada Linmas ada 10 orang itu TPS sangat rawan.”Sangat rawan ada penebalan personil  bagi tiap Polsek 15 Personil ditugaskan khusus untuk melakukan selain patroli terpadu dan upaya-upaya  pencegahan secara awal  apabila terjadi kejahatan integritas tinggi dan Konflik  sosial,” bebernya.

Sesuai perkembangan,  Dedi mengungkapkan untuk tingkat Polres ada 30 personil itu  sebagai tim penindak ketika ada kejadian maka 30 personil tersebut di harapkan mampu melakukan negosiasi bagi konflik yang terjadi. “Yang ditingkat provinsi ada 100 personil , kemudian seluruh indonesia disiapkan 10 Ribu personil Brimob. Yang setiap saat digerakan penebalan di Polda-Polda yang memang membutuhkan kekuatan personil,” ungkapnya.(Vecky Ngelo) 

MK Bolehkan Quick Count 2 Jam Setelah TPS di Indonesia Barat Tutup

Gedung Mahkamah Konstitusi

Jurnal123.com – Mahkamah Konstitusi (MK) melarang quick count digelar sejak pagi hari. Hal ini sesuai dalam UU Pemilu dan baru boleh diumumkan sore hari.

UU Pemilu melarang quick count sejak pagi hari. Pasal yang melarang adalah Pasal 449 ayat 2 UU Pemilu:

Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan pada Masa Tenang.

Adapun Pasal 449 ayat 5 berbunyi:

Pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat Pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat.

UU ini digugat ke MK oleh sejumlah stasiun televisi dan Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (AROPI). Apa kata MK?

“Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Menolak permohonan provisi pemohon 1-6 untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang di Gedung MK, Selasa (16/4/2019).

KPU Imbau Lembaga Survei Taat MK, Umumkan Quick Count Pukul 15.00 WIB

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan quick count baru dapat diumumkan sore hari. KPU mengatakan lembaga survei harus mentaati putusan MK tersebut. 

“Jadi begini, dengan adanya putusan MK yang menolak judicial review atas quick count lembaga survei itu, maka UU itu kan efektif berlaku. Sehingga semua pihak dalam hal ini lembaga survei mematuhi hukum,” ujar komisioner KPU Wahyu Setiawan di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (16/4/2019).

Wahyu mengatakan, pada saat pencoblosan, TPS akan dibuka pada pukul 07.00 dan ditutup pasa 13.00 WIB. Menurutnya, berdasarkan undang-undang hasil survei baru dapat diumumkan 2 jam setelah TPS ditutup, sehingga lembaga survei baru dapat mengumumkan pada pukul 15.00 WIB.

“TPS akan buka jam 07.00 WIB waktu setempat sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat. Akan tetapi pengertiannya jam 13.00 WIB itu dimaknai pasti ditutup. Jadi jam 13.00 WIB TPS tetap dapat melayani sepanjang pemilih itu sudah datang dan mendaftar, itu tetap bisa dilayani dan sudah masuk antrean,” kata Wahyu. 

“Nah kemudian berdasarkan UU, maka dua jam setelah ditutupnya TPS WIB, berarti kan jam 15.00 wib, yakni setelah jam 3 sore itu lembaga survei baru bisa menyampaikan hasil surveinya,” sambungnya.

Wahyu mengatakan terdapat sanksi pidana bagi lembaga survei yang tidak mentaati aturan. Hal ini diatur dalam UU 7 tahun 2017 pasal 540 ayat 2 tentang pemilu. 

“Sebab ada konsekuensi hukum jika tidak patuh. Jika itu dilanggar maka akan ada sanksi pidana,” kata Wahyu.

Berikut isi pasal 540,:

(2) Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang mengumumkan prakiraan hasil penghitungan cepat sebelum 2 (dua) jam setelah selesainya pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18 juta.(DEN)

KPU: Sanksi Pidana bagi Perusahaan Tak Liburkan Karyawan di Hari Pemilu

Kantor KPU Pusat

Jurnal123.com – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Viryan, mengingatkan perusahaan agar meliburkan para karyawannya sehingga bisa menggunakan hak pilih, pada Rabu, 17 April 2019 mendatang.

Jika tidak, kata Viryan, perusahaan tersebut bisa dikenakan sanksi pidana.
“Benar, bisa dipidana. Ada aturannya. Termasuk untuk perusahaan yang memperkerjakan wartawan, tapi sebagian besar perusahaan sudah terpantau tertib (meliburkan karyawan),” ujar Viryan di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (15/4).

Negara, kata Viryan, sudah menetapkan Rabu 17 April merupakan hari libur secara nasional untuk Pelaksanaan Pemilu 2019. Hal ini bertujuan agar masyarakat bisa menggunakan hak pilih.
“Negara ingin memastikan bahwa setiap pemilih bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik. Maka diliburkan pada 17 April,” tandas dia.
Viryan juga mengingatkan kepada para karyawan yang mempunyai hak pilih untuk memanfaatkan libur tersebut untuk datang ke TPS dan mencoblos. Libur tersebut, kata dia, bukan untuk kegiatan wisata dan liburan keluarga.
“Melainkan libur yang secara spesifik agar masyarakat terjamin bisa menggunakan hak pilihnya,” pungkas dia.

Salah satu pasal yang memuat larangan tersebut adalah Pasal 498 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal ini menyebutkan setiap majikan atau atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja/karyawan untuk memberikan suaranya pada hari pemungutan suara kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00.

Hari H pemungutan suara jatuh pada Rabu (17/4) atau lusa. Pada hari H nanti, masyarakat Indonesia yang sudah memiliki hak pilih akan memilih presiden-wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota dan anggota DPD RI.(BES)