Category Archives: Politik
Hayatun Nufus AM. Keb Caleg Nomor Urut 8 PPP : Amanah, Jujur, Terpercaya dan Jadi Aspirasi Masyarakat
Hayatun Nufus AM. Keb Caleg Nomor Urut 8 PPP
Jurnal123.com – Tangerang. Bertekad menjadi Wakil Rakyat Perempuan Asli Tangerang, Hayatun Nufus AM.Keb, sebagain Caleg No.8 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menasbihkan dirinya sebagai aspirator yang amanah, jujur, dan terpercaya untuk 1,6 juta masyarakat Kota Tangerang, demikian tegasnya saat ditemui dalam sebuah perbincangan dengannya.
“Saya warga asli Tangerang. Dari kecil hingga besar tinggal di sini. Saya ingin menjadi puteri daerah yang mengembangkan dan meningkatkan daerah saya, Tangerang, untuk menjadi lebih baik lagi. Karena selama ini belum pernah ada anak daerah asli saya yang menjadi anggota legislatif,” ungkapnya penuh tekad.
Amanah, Jujur, Terpercaya dan Jadi Aspirasi Masyarakat
Perempuan kelahiran Tangerang, 1 Desember 1988 ini, mewakili Daerah Pemilihan 1 (Dapil 1) Kota Tangerang yang meliputi dua Kecamatan, Kecamatan Tangerang dan Kecamatan Karawaci. Oleh karenanya dengan latar belakang ilmu kebidanannya, Hayatus Nufus berjuang keras untuk mewujudkan program-program di bidang kesehatan seperti meningkatkan peran Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), baik yang telah berjalan maupun yang belum, untuk dimaksimalkan. Mengingat peran penting Puskesmas sebagai ujung tombak kesehatan masyarakat di garda paling depan pembangunan manusia Indonesia, khususnya di Kota Tangerang.
Dan seperti diketahui pula Puskesmas yang ada di Dapil I Kota Tengerang (Kecamatan Tangerang dan Kecamatan Karawaci), ada enam Puskesmas meliputi Puskesmas Sukasari, Tanah Tinggi, Cikokol, Karawaci Baru, Bugel, Pasar Baru, dan Pabuaran Tumpeng.
Hayatun Nufus AM. Keb Caleg Nomor Urut 8 PPP
Keenam Puskesmas ini tak terpisahkan dari Puskesmas lainnya yang ada di seluruh Kota Tangerang seperti Puskesmas Tajur, Larangan Utara, Cipadu, Pondok Bahar, Karang Tengah, Padurenan, Cipondoh, Poris Pelawad, Ketapang, Gondtonh, Kunciran, Panunggangan, Cibodasari, Baja, Jatiuwung, Periuk Jaya, Gembor, Sangiang, Poris Gaga Lama, Batu Ceper, Neglasari, Kedaung Wetan, Jurumudi Baru, dan Benda.
Disamping itu tentunya, Hayatun Nufus juga memfokuskan dirinya pada perbaikan sarana dan prasarana tempat ibadah baik masjid, mushala, maupun pesantren-pesantren. Serta program perbaikan fasilitas umum lainnya seperti perbaikan jalan, pengadaan taman taman bermain yang ramah anak, dan lain sebagainya.
Dan untuk mengetahui program program yang akan dijalani nanti, otomatis dirinya akan turun menyapa masyarakat, untuk mendengarkan, menampung dan mencarikan solusinya. Apalagi sebagai perempuan asli Tangerang, puteri asal daerah sini, disinilah keluarga besarnya berada. Door to door dan sekaligus bersilaturahmi kepada keluarga dan masyarakat disini, pastinya, jelas Hayatun Nufus.
Apalagi, dunia politik bukan dunia baru bagi dirinya sebenarnya, lantaran banyak saudara saudaranya yang sudah terjun lebih dahulu di dunia politik. Sehingga dukungan dan dorongan untuk lebih memperjuangkan kebutuhan masyarakat Tangerang jauh lebih besar dan lebih kuat. Ini merupakan tantangan besar buatnya agar bisa membangun daerahnya lebih baik lagi.
“Di sisilah lahan untuk saya berbuat kebaikan bagi masyarakat, menjadi yang amanah untuk masyarakat. Oleh karenanya, saya mencalonkan jadi perwakilan rakyat, yang bisa menjembatani dan bisa membantu aspirasi masyarakat. Insyaa Allah saya akan sekuat tenaga memperjuangkannya, semampu saya,” tegasnya lagi.
Sebagai Caleg Nomor 8 PPP, Dapil 1 Kota Tangerang, insyaa Allah mendapatkan dukungan dari keluarga dan masyarakat sini. Yang penting berusaha dan berdoa. Dan perjuangan untuk masyarakat Kota Tangerang ini pada akhirnya saya kembalikan lagi semuanya kepada Allah SWT. Karena Allah SWT pasti punya rencana buat saya. Insyaa Allah saya optimis menjalankan dan menghadapi ini semua.
Daerah Pemilihan (Dapil) dan jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang tidak mengalami perubahan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 mendatang. Terdiri dari 5 Dapil, masing-masing Dapil 1 (Kecamatan Tangerang- Kecamatan Karawaci), Dapil 2 (Jatiuwung, Cibodas, Periuk), Dapil 3 (Batuceper, Neglasari, Benda), Dapil 4 (Cipondoh-Pinang), dan Dapil 5 (Ciledug, Karangtengah, Larangan).
Demikian pun dengan jumlah kursinya, dimana alokasinya untuk tiap masing-masing Dapil. Yakni, Dapil 1 sebanyak 10 kursi, Dapil 2 sebanyak 11 kursi, Dapil 3 sebanyak 8 kursi, Dapil 4 sebanyak 10 kursi dan Dapil 5 sebanyak 11 kursi. Dengan jumlah penduduk mencapai 1,6 juta.
Amanah, Jujur, Terpercaya dan Jadi Aspirasi Masyarakat
Terkait dengan pemilih milenial di Kota Tangerang, Hayatun Nufus, melihat kaum muda ini sangat penting sekali. Kaum muda yang sudah sangat pinter, jeli dan makin update dengan perkembangan teknologi. Dimana dengan teknologi tentunya mudah untuk mencari tahu segala macam hal, termasuk memudahkan mencari tahu tentang profil dirinya sebagai Caleg Nomor Urut 8 dari PPP Dapil 1 Kota Tangerang. Sehingga untuk menyasar pemilih milenial, juga penting dibutuhkannya bersosialisasi melalui dunia maya itu. Termasuk memanfaatkan secara positif partisipatif sosial media yang ada di tengah tengah kita.
Tentunya terkait tentang kegiatan terkini atau terupdate dari apa yang si Caleg Nomor Urut 8 dari PPP Dapil 1 Kota Tangerang, Hayatun Nufus lakukan bersama dan untuk masyarakatnta. Sehingga mereka tidak perlu jauh jauh untuk bertemu si Caleg ini dan langsung bisa menilai sekarang, pantaskah Caleg Nomor Urut 8 dari PPP Dapil 1 Kota Tangerang, Hayatun Nufus menjadi Wakil Rakyat Kota Tangerang. Jadi semua bisa di liat atau dikomunikasikan melalui sosial media, ujarnya menutup perbincangan yang mengasyikan ini.(JAY)
Mahfud MD Ingatkan Kampanye Hitam Terkait Capres Tindak Pidana
Pakar Hukum Tata Negara Prof Mahfud MD Ingatkan Ancaman Hukuman Soal Isue Presiden PKI
Jurnal123.com – Setelah lama bergulir berbagai isue tentang kedua capres, Prof Dr Mohammad Mahfud MD akhirnya berbicara. Antaranya isu Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam kaitan dengan Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
Pakar hukum tata negara Prof Mahfud MD juga bicara kaitan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan gerakan Islam radikal yang akan mendirikan negara Islam, ISIS.
Melalui akun twitternya, Mahfud MD, Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2008-2013, secara terang-terangan membantah bahwa Presiden Jokowi adalah PKI.
Begitu juga, Mahfud MD pun membantah keterlibatan Calon Presiden Prabowo Subianto dalam gerakan ISIS.
Penyebutan Jokowi anggota PKI dan Prabowo terlibat ISIS adalah black campaign atau kampanye hitam.
Mereka yang melakukan kampanye hitam, kata Mahfud MD, bisa dijerat dengan pasal-pasal dalam hukum pidana.
“Kalau Anda bilang bhw Jokowi PKI atau bilang bhw Prabowo terlibat ISIS itu adl black campaign,” ujar Mahfud MD melalui akun twitternya.
Mahfud MD melanjutkan, “Black campaign bisa dipidana, negative campaign bisa dilawan dengan argumen.”
Black campaign, kata Mahfud MD, adalah melakukan fitnah atau kebohongan lawan politik.
Kampanye negatif atau negative campaign adalah menyebutkan sisi negatif seseorang meskipun itu sebuah fakta.
“Tapi kalau Anda bilang Jokowi kerempeng atau bilang Prabowo dulu kalah terus dalam Pilpres maka itu negative campaign,” ujar Mahfud MD.
Negative campaign tidak dilarang dan tidak bisa dihukum, kata Mahfud MD, karena berdasarkan sebuah fakta.
Seperti diketahui, Jokowi dan Prabowo adalah dua Calon Presiden pada Pemilu Presiden atau Pilpres 2019.
Simak status lengkap Mahf MD berikut ini.
@mohmahfudmd: Kalau Anda bilang bhw Jokowi PKI atau bilang bhw Prabowo terlibat ISIS itu adl black campaign.
Tp kalau Anda bilang Jokowi kerempeng atau bilang Prabowo dulu kalah trs dlm Pilpres maka itu negative campaign. Black campaign bs dipidana, negative campaign bs dilawan dgn argumen.
@mohmahfudmd: Black campaign adl kampanye yg penuh fitnah dan kebohongan ttg lawan politik. Negative campaign adl kampanye yg mengemukakan sisi negatif/kelemahan faktual ttg lawan politik.
Negative campaign tdk dilarang dan tdk dihukum krn memang berdasar fakta. Yg bs dihukum adl back campaign
@mohmahfudmd: Intinya, sebaiknya kampanye itu adu program saja. Tak usah pakai black campaign atau negative campaign.
Tp kalau Anda terpaksa melakukan negative campaign maka tdk ada sanksinya. Barulah Anda bisa dihukum atau dipidanakan kalau melakukan black campaign.
Mahfud MD Bicara PKI dan Pemilu
Prof Dr Mahfud MD, Ketua Majelis Pakar Peradi, ini membuat cuitan di twitter terkait PKI karena ada pertanyaan dari netizen (warganet).
Semula ada warganet yang bertanya apakah ada larangan dalam UU bahwa anggota PKI tidak boleh mencalonkan diri jadi Caleg.
Atas pertanyaan itu, Mahfud MD kemudian memberikan ulasan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) telah membuat putusan yang menyebutkan hak politik keturunan PKI sama.
@mohmahfudmd: Tidak ada larangan itu krn: 1) Yg terlibat PKI skrng dpt dibilang sdh tdk ada krn PKI bubar 52 thn yg lalu, pengikutnya hampir2 sdh tdk habis;
2) Dulu ada putusan MK bhw keturunan mereka punya hak politik yang sama, boleh memilih dan dipilih.
Ketika ditanya lagi bagaimana dengan anggota HTI yang akan menjadi Caleg, Mahfud pun menjawab tidak menjadi masalah.
@mohmahfudmd: Tidak ada larangan bagi di dalam UU ex anggots HTI utk jadi caleg atau pun jadi PNS.
HTI dibubarkan berdasar hukum administrasi negara, PKI dibubarkan krn scr hukum pidana dianggap melakukan kudeta.
Kemungkinan adanya dendam ideologis terhadap anggota atau turunan anggota PKI, Mahfud MD mengatakan, kemungkinan apa saja bisa terjadi.
@mohmahfudmd: Kalau kemungkinan PKI dendam sih, bisa ya, bisa tidak, bisa macam2.
Bisa bangkit lagi, bisa dendam, bisa tobat, bisa sadar utk mengakui Pancasila, dan bisa benar2 habis scr politik.
Tapi scr hukum ajaran Komunis dilarang dilarang.
Isu PKI untuk Pisahkan Jokowi dan PDIP
Sebelumnya diberitakan, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan, maraknya isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI), tujuannya tak lain untuk menurunkan elektabilitas partainya.
Menurut Hasto, sasaran utama isu kebangkitan PKI adalah menjauhkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri.
“Tentu saja ada yang ingin memisahkan Pak Jokowi dengan PDIP, Pak Jokowi dan Bu Mega, dengan berbagai isu-isu,” kata Hasto di Kantor PDIP, Jakarta, Sabtu (30/9/2017).
Hasto menilai wajar jika isu PKI sering dikaitkan dengan partainya.
Karena, menurut Hasto, elektabilitas PDIP di berbagai survei cukup tinggi dibandingkan partai lain.
“Karena survei PDIP tinggi, bagian dari kompetisi politik itu wajar,” ungkap Hasto.
Hasto pun sudah menonton bareng film G30S PKI bersama Panglima TNI Gatot Nurmantyo.
Menurut Hasto, cara tersebut cukup baik untuk mengedukasi sejarah bangsa pada masa itu.
“Tadi malam saya juga diundang oleh Panglima TNI, mewakili Bu Mega, nonton wayang dan ditampilkanlah seluruh wayang nusantara. Itu juga sebuah ekspresi yang sangat baik,” cetus Hasto. (TRI)
Banyak Parpol Terancam Gagal ke Senayan
Jurnal123.com – JAKARTA. Indikator Politik Indonesia (Indikator) merilis hasil survei terbarunya pada Rabu (26/9/2018). Salah satu hal yang dipotret disurvei itu yakin elektabilitas partai politik tujuh bulan sebelum Pemilu 2019.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyebutkan, PDI Perjuangan masih menjadi parpol dengan elektabilitas teratas.
“Sebanyak 22,9 persen responden memilih PDI-P,” ujarnya saat memaparkan hasil survei di Kantor Indikator.
Di bawah PDI-P, ada Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Inilah lima partai dengan elektabilitas tertinggi.
Selain itu, survei Indikator juga memotret sejumlah partai politik yang elektabilitas tak sampai 4 persen. Padahal, angka itu adalah ambang batas parpol masuk ke parlemen.
Meski ada 10 parpol yang elektabilitasnya tak sampai ambang batas, Burhanuddin memilih hati-hati dan tak menyebut partai tersebut dipastikan tak akan lolos ke senayan.
Sebab, ada margin of error survei sebesar 2,9 persen. Selain itu, responden yang belum menentukan pilihan juga masih tinggi, yakni mencapai 24,7 persen.
Survei Indikator dilakukan pada 1-6 September 2018. Survei ini melibatkan 1.220 responden dengan multistage random sampling di seluruh Indonesia.
Metode survei yang digunakan yakni dengan wawancara lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih.
Adapun margin of error rata-rata sebesar plus minus 2,9 persen pada tingkat kepercayaan sebesar 95 persen (dengan asumsi simple random sampling).
Berikut elektabilitas parpol hasil survei Indikator:
1. PDI-P (22,9 persen)
2. Partai Golkar (11,4 persen)
3. Partai Gerindra (10,7 persen)
4. Partai Demokrat (6,8 persen)
5. PKB (6,2 persen)
6. PKS (4 persen)
7. PPP (3,7 persen)
8. Partai Nasdem (3,4 persen)
9. Perindo (2,5 persen)
10. PAN (2 persen)
11. Partai Hanura (0,8 persen)
12. PSI (0,2 persen)
13. PBB (0,2 persen)
14. Partai Garuda (0,2 persen)
15. PKPI (0,2 persen)
16. Partai Berkarya (0 persen)
Yenny Wahid Bersama Konsorsium Kader Gus Dur Dukung Jokowi-Amin
Jurnal123.com – Lewat berbagai pertimbangan serta masa perenungan akhir putri Presiden Keempat Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yenny Wahid menyatakan bahwa dirinya bersama Konsorsium Kader Gus Dur memberikan dukungan kepada pasangan calon Joko Widodo – Ma’ruf Amin dalam Pilpres 2019.
“Dengan ini kami mendukung pasangan nomor urut 01,” kata Yenny saat membacakan deklarasi di Rumah Pergerakan Politik Gus Dur, Kalibata, Jakarta, Rabu (26/9).
Sebelum mengucapkan dukungan tersebut, Yenny membacakan suatu narasi mengenai pemimpin dan kondisi Indonesia saat ini.
Yenny mengatakan bahwa Pilpres 2019 adalah proses demokrasi yang akan mengantar mandat rakyat kepada pemimpin yang tepat. Pemimpin, kata Yenny, menggenggam kekuatan untuk membangun rasa bangga sebagai suatu bangsa.
“Di tangannya, takdir kita sebagai orang orang merdeka harus terjaga,” ujar Yenny.
Yenny lalu mengatakan bahwa pemimpin harus berada sangat dekat dengan rakyat. Kedekatan itu, lanjutnya, hanya bisa dibangun ketika seorang pemimpin mampu berpikir sederhana bahwa tugasnya adalah menghadirkan keadilan dan kesetaraan.
“Keadilan dan kesetaraan dari kesewenang-wenangan sesama warga negara yang sering mengatasnamakan agama,” kata Yenny.
“Negara ini adalan negara yang kaya. Penuh dengan anak anak bangsa penuh talenta. Mereka yang punya keinginan untuk mengabdi. Namun semangat mereka sering dihadapkan pada kegetiran proses politik,”ucap Yenny.
Sebelumnya, Yenny telah bertemu dengan kedua paslon yang berkontestasi dalam Pilpres 2019. Namun, kala itu Yenny enggan terburu-buru menyatakan sikap.
Yenny mengaku dirinya dan para simpatisan Gus Dur ingin terlebih dahulu melihat visi dan misi yang dimiliki kedua paslon.(CNN)
KPU Tetapkan Capres-Cawapres Sore Ini
Jurnal123.com – Setelah sekian lama berproses, lembaga yang berkompeten terkait pemilu baik legislatif maupun pemilihan presiden dan kepala daerah akan segera melakukan penetapan hari ini.
Komisi Pemilihan Umum ( KPU) bakal menggelar penetapan bakal calon presiden ( capres) dan calon wakil presiden (cawapres) sebagai capres-cawapres peserta Pemilu 2019, sore ini.
Penetapan itu, bersamaan dengan penetapan calon legislatif (caleg) DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta DPD. Penetapan calon peserta pemilu akan berlangsung secara tertutup dalam rapat pleno.
Selain dihadiri Komisioner KPU, penetapan calon juga akan dihadiri oleh perwakilan partai politik peserta Pemilu 2019.
“Yang wajib hadir ya perwakilan dari pimpinan partai politik, tidak mesti juga ketua umumnya,” kata Komisioner KPU Viryan Azis di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (20/9/2018).
Rencananya, KPU juga akan menetapkan caleg mantan narapidana korupsi yang semula dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena status caleg tersebut sebagai eks koruptor.
Pascaputusan Mahkamah Agung (MA) terhadap PKPU nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan Anggota DPR dan DPRD serta PKPU nomor 26 tahun 2018 tentang pencalonan Anggota DPD yang menyatakan larangan mantan napi korupsi nyaleg bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, KPU merevisi kedua PKPU tersebut.
Atas revisi tersebut, KPU akan mengubah status caleg mantan napi korupsi yang semula TMS karena statusnya sebagai mantan eks koruptor, menjadi Memenuhi Syarat (MS).
Caleg yang nantinya dinyatakan MS pun, hanya yang mengajukan sengketa ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan memenangkan gugatan, serta belum ditarik mundur oleh partai politiknya.
Meski ditetapkan secara bersamaan, tetapi, khusus bagi caleg eks koruptor, akan diberi waktu untuk melengkapi syarat pencalonan yang kemungkinan masih didapati kekurangan.
“(Penetapan DCT) serentak, hanya kemudian yang mantan narapidana korupsi bisa jadi persyaratannya belum lengkap,” kata Komisioner KPU Wahyu Setiawan di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (19/9/2018).
Masa pelengkapan syarat pencalonan itu, menurut Wahyu, paling lambat 3 hari setelah pengundangan revisi PKPU. Namun demikian, hingga saat ini belum diketahui kapan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) akan mengundangkan PKPU.
“Jadi ini yang saya maksud kita memberikan waktu yang patut kepada yang bersangkutan (caleg eks koruptor) untuk melengkapi. Jadi waktu yang patut itu adalah tiga hari setelah draf revisi (PKPU) ini diundangkan,” ujar Wahyu.
Meski begitu, KPU berharap caleg mantan napi korupsi bisa segera melengkapi syarat pencalonan.
Untuk itu, mereka akan meminta liaison officer (LO) masing-masing partai yang mendukung caleg yang bersangkutan, untuk segera melengkapinya.
“Kita juga ingin perkara itu segera ditindaklanjuti, sehingga kita berkomunikasi dengan pendukung partai politik (yang mendukung caleg eks koruptor),” tuturnya.
Syarat pencalonan yang harus dilengkapi caleg DPR dan DPRD tercantum dalam pasal 45A ayat 2 Draf Perubahan atas peraturan KPU nomor 20 tahun 2018 tentang penencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sementara syarat pencalonan untuk caleg DPD, tercantum dalam pasal 86A Draf Perubahan atas peraturan KPU nomor 26 tahun 2018 tentang penencalonan Anggota DPD.(TRI)
Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Ma’ruf : Kami Tak Menjual Janji
Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf Irma Suryani Chaniago
Jurnal123.com – Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Irma Suryani Chaniago, mengakui ada sejumlah janji dalam nawacita Joko Widodo-Jusuf Kalla yang belum bisa diselesaikan dalam periode ini.
Namun, ia memastikan bahwa program-program nawacita yang belum selesai itu akan diselesaikan di periode kedua nanti, apabila Jokowi-Ma’ruf memenangi Pilpres 2019.
“Nawacita itu memang dibuat untuk dua periode. Kalau ada yang belum dilaksanakan karena belum selesai, karena APBN kita juga terbatas,” kata Irma dalam sebuah diskusi di Jakarta, Jumat (14/9/2018).
Irma mengatakan, pembangunan infrastruktur yang digenjot sejak awal pemerintahan Jokowi-JK kini hampir selesai dan manfaatnya akan dirasakan dalam waktu 5 tahun ke depan. Sementara itu, pembangunan SDM juga akan dimaksimalkan di periode kedua nanti.
Salah satu caranya adalah dengan memperbanyak balai latihan kerja (BLK) di berbagai daerah. Irma memastikan bahwa visi misi dan program yang ditawarkan Jokowi-Ma’ruf terukur dan dapat dipenuhi.
“Kami tak ingin beri janji, tapi kami kerja. Jadi visi misi kami membumi, tidak menjual janji-janji yang tak bisa ditepati,” kata dia.
“Kalau yang sekarang belum paripurna, betul, karena kita terkendala dengan anggaran di APBN,” tambah politisi Partai Nasdem ini.(KOM)
KPK Ajak Masyarkat Tidak Memilih Caleg Mantan Koruptor
Jurnal123.com – Komisi Pemberantasan Korupsi mengingatkan agar masyarakat turut mencermati rekam jejak dan latar belakang para calon anggota legislatif tahun 2019.
KPK meminta publik tidak memilih caleg, yang memiliki catatan hitam pernah melakukan tindak pidana korupsi.
“Kami berharap dalam konteks pencegahan dan perwujudan politik yang bersih ke depan dalam pemilu legislatif, ke depan aspek latar belakang dari calon anggota legislatif itu diperhatikan,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah kepada wartawan, Jumat, 14 September 2018.
Dalam kesempatan sama, Febri pun kembali menegaskan dukungannya terhadap Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018, yang salah satunya memuat larangan mantan narapidana kasus korupsi, narkoba dan kejahatan seksual pada anak untuk menjadi calon anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota.
Febri menambahkan, para mantan narapidana korupsi sebaiknya tidak diloloskan untuk menjadi caleg. Peringatan KPK terkait caleg eks koruptor ini bukan tanpa alasan. Sebab secara total terdapat 220 anggota dewan yang tersangkut kasus korupsi. Dari jumlah itu, 145 di antaranya adalah legislator dari 13 provinsi yang ada di Tanah Air.
“Lebih dari 145 orang anggota DPRD di seluruh Indonesia yang tersebar di 13 provinsi yang diproses dalam kasus korupsi. Totalnya kalau ditambah antara DPRD dan DPR lebih dari 220 orang yang sudah diproses,” kata Febri.
Bahkan, saat ini KPK sedang menangani korupsi ‘jamaah’ yang dilakukan DPRD di dua wilayah. KPK telah menjerat 41 anggota DPRD Malang yang diduga menerima suap dari Wali Kota Malang, M Anton, dan mantan kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan, Jarot Edy Sulistiyono, terkait pemulusan perubahan APBD Malang tahun anggaran 2015.
Selain itu, KPK juga sudah menjerat sebanyak 38 anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) periode 2009-2014 dan 2014-2019 lantaran diduga menerima suap dari mantan gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho, terkait tugas dan fungsi mereka sebagai legislator.
Tak hanya Malang dan Sumut, kasus korupsi massal yang melibatkan DPRD dan kepala daerah juga diduga terjadi di Jambi.
Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi, Dody Irawan, dan kontraktor Muhammad Imaddudin alias Iim yang dihadirkan sebagai saksi perkara suap dan gratifikasi dengan terdakwa Zumi Zola di Pengadilan Tipikor Jakarta, mengakui diminta mengumpulkan uang dari para kontraktor oleh orang kepercayaan Zumi Zola, Apif Firmansyah.
Uang dalam jumlah miliaran rupiah itu salah satunya untuk menyuap seluruh anggota DPRD Provinsi Jambi.
Suap ‘ketok palu’ itu diberikan agar DPRD Provinsi Jambi menyetujui anggaran yang diminta oleh Zumi Zola atau Pemerintah Provinsi Jambi. Menurut para saksi, uang dari para kontraktor terbagi dalam beberapa tahap. Sebesar Rp9 miliar untuk anggota DPRD, dan Rp4 miliar diberikan bagi pimpinan DPRD dan anggota Banggar.
Dalam surat dakwaan, Zumi didakwa menyuap 53 anggota DPRD dengan total uang yang diberikan Rp16,5 miliar.(VIN)
Ahok : A Friend Is Always Loyal
Ima Mahdiah (Tengah) Diapit Jokowi-Ahok (Foto Istimewa)
Jurnal123.com – Beberapa tokoh seperti Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat sempat menyatakan bahwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bakal mendukung pasangan Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019.
Terkait hal tersebut, salah satu staf Ahok bernama Ima Mahdiah yang sekali sepekan berkunjung ke Mako Brimob, mengatakan, mantan pasangan Jokowi di Pemprov DKI itu tidak secara rinci megatakan akan mendukung siapa pada pilpres nanti.
“Kalau bapak selalu sampaikan ke kita, a friend is always loyal. Kalau dari kita tim BTP sendiri, kita support Pak Jokowi,” ujar Ima seperti dilansir Okezone, Sabtu (1/9/2018).
Namun, caleg DPRD DKI dari PDI Perjuangan Dapil 10 itu mengatakan, biar Ahok sendiri yang akan mengumumkan pilihannya ketika bebas nanti. “Dari Pak Ahok, biarkan nanti yang jelaskan sendiri,” kata dia.
Begitu pun soal langkah politik, Ahok belum menjelaskan ke partai mana nantinya akan berlabuh. Saat disinggung apakah Ahok bakal bergabung ke PDI Perjuangan seperti dirinya yang memang disuruh Ahok untuk bergabung ke partai berlambang banteng moncong putih itu, Ima mengaku sempat membahasnya.
“Saya sih sempat bercanda, ‘bapak nyuruh saya, bapak juga harus masuk (PDIP) dong,’. Bercandaan aja sih,” ujar Ima.
Dan yang patut untuk diketahui, sambung Ima, hubungan Ahok dengan sang Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri layaknya orang tua dan anak. “Bapak (Ahok) sangat menghormati Ibu Mega, mungkin kayak ibunya sendiri,” tandasnya.
Sumber : Okezone
UU MD3 Jadikan DPR “Perkasa”
JURNAL123, JAKARTA.
Sorotan publik saat ini terkait UU MD3 yang menuai kontroversi. Sudah dua hari sejak Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) disahkan, namun reaksi keras publik belum juga surut. Bahkan, revisi UU yang baru saja disahkan itu langsung akan digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh koalisi masyarkat sipil. Apa salah dan dosa mu, UU MD3?
Mari kita selami logika yang dibangun dari beberapa pasal yang kini menjadi sorotan publik.
Dalam revisi UU MD3, pasal 73 mewajibkan polisi membantu memanggil paksa seseoarang yang akan diperiksa DPR, namun enggan datang. Ketentuan ini ada lantaran DPR punya pengalaman buruk. Salah satunya yakni ketika KPK tak mau datang saat dipanggil oleh Pansus Angket DPR.
Dengan adanya penambahan frase wajib dalam Pasal 73, DPR berharap tugas-tugasnya bisa berjalan lebih lancar. Bahkan, UU MD3 memperbolehkan Kepolisian untuk menyandera selama 30 hari orang-orang yang tidak mau datang ke DPR.
Kenapa wakil rakyat begitu mengerikan untuk rakyatnya sendiri?
Di sisi lain, DPR pula punya kewenangan untuk menolak seseorang hadir dalam rapat-rapat di DPR. Dalam kasus Angket Pelindo II misalnya, DPR mengeluarkan rekomendasi menolak hadirnya Menteri BUMN dalam rapat-rapat di DPR. Artinya, di satu sisi DPR punya kewenangan memanggil paksa seseorang, di sisi lain justru bisa juga menolak seseorang datang ke DPR.
Namun yang lebih mengkhawatirkan, DPR melalui Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) bisa memperkarakan orang-orang yang tidak mau hadir saat dipanggil DPR ke penegak hukum.
Selanjutnya, ada pula Pasal 122 yang membuat DPR, kembali melalui MKD, bisa mempidanakan orang-orang yang dianggap merendahkan DPR dan pribadi anggota DPR.
Tujuan pasal ini yakni untuk menjaga marwah dan kehormatan DPR sebagai lembaga tinggi negara dan pribadi anggota DPR sebagai pejabat negara. Pasal ini menandakan kembali hidupnya pasal penghinaan peninggalan Belanda yang disebut Haatzaai Artikelen. Namun, dilihat dari sejarahnya, pasal itu berlaku untuk simbol negara.
Pertanyaanya lagi, apakah DPR atau anggota DPR adalah simbol negara?
Penting untuk diingat, MK dalam putusanya Nomor 013-022/PUU-IV/2016, membatalkan pasal penghinaan kepada Presiden dan Wakil Presiden lantaran dianggap bertentangan dengan semangat demokrasi.
Di Indonesia sendiri, batas presiden sebagai kepala negara (sebagai simbol negara) dengan kepala pemerintahan sulit dipisahkan. Lantaran hal itu pula, MK membatalkan pasal tersebut.
Lantas kenapa DPR memunculkan pasal itu? bahkan untuk dirinya sendiri.
“Ini kok tiba-tiba anggota DPR menganggap mereka sebagai simbol negara yang harus dilindungi. Ini yang menurut saya agak melompat (pemikirannya),” kata Pengamat politik Lingkaran Madani Indonesia Ray Rangkuti.
Anehnya lagi, kalau boleh dibilang seperti itu, beberapa anggota DPR dengan lantang menolak pasal penghinaan untuk Presiden dan Wakil Presiden hidup lagi di RKUHP.
Namun saat pasal itu diberlaku untuk DPR, para anggota DPR menerimanya dengan lapangan dada. Bagaimana ya?
Di pasal ini pula, lagi-lagi DPR membawa MKD menjadi alat anggota DPR untuk melaporkan orang-orang yang dianggap merendahkan DPR dan pribadi anggotanya.
Ada pula Pasal 245 yang mengatur bahwa pemeriksaan anggota DPR harus dipertimbangkan MKD terlebih dahulu sebelum dilimpahkan ke Presiden untuk pemberian izin bagi aparat penegak hukum.
Bukankah semua orang kedudukanya sama di depan hukum? Kenapa pemeriksaan hukum anggota DPR harus atas pertimbangan MKD?
Apalagi MK juga sebelumnya sudah digugurkan pasal tersebut. Berdasarkan prinsip kesamaan di depan hukum, MK menilai pemeriksaan hukum anggota DPR tidak perlu atas izin MKD. Namun, DPR membangkitkan lagi pasal tersebut.
“UU MD3 ini logikanya sudah salah kaprah sama sekali dan kita jadi gagal paham bagaimana memahami memahami cara berpikir DPR ya?,” kata Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jeirry Sumampow.
“Saya kira UU ini semata-mata untuk kepentingan politik. Jadi ini memang alat memperkuat diri mereka dan melindungi mereka dari segala upaya yang bisa merongrong kewenanagan mereka,” sambungnya.(KOM)
Polri Nyatakan Netral, Bantah Pernyataan Calongub Jawa Barat
Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Setyo Warsito di temui disela-sela latihan menembak di Lapangan Tembak Senayan Jakarta Selatan, Selasa (30/1/2017) (Foto Vecky Ngelo/Jurnal123)
JURNAL123, JAKARTA.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto membantah Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian memberikan pesan kepada bakal calon gubernur (Bacagub) Irjen Anton Charliyan.
Setyo mengatakan Kapolri tak pernah memberi pesan agar perwira Polri harus langsung menang sekalinya tampil dalam kontestasi politik.
“Kami klarifikasi bahwa Kapolri tidak pernah memerintahkan pada bakal calon dari perwira Polri untuk sekali tampil harus berhasil, sekali berjuang, harus menang, tidak pernah itu,” ujar Setyo, di Lapangan Tembak Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (30/1/2018).
Kapolri sendiri, kata Setyo, merestui anggotanya untuk maju dalam kontestasi politik. Namun terkait masalah pesan dan masalah dukungan, Polri tak ikut campur tangan.
Ia menegaskan Polri tetap netral dalam kontestasi politik ke depan. Pihaknya, jelas Setyo, hanya fokus dan profesional untuk melakukan pengamanan-pengamanan selama pilkada.
“Polri itu netral, tidak berpihak pada siapapun walaupun yang ikut kontestasi adalah perwira Polri,” ungkapnya lagi.
Lebih lanjut, disinggung apakah pernyataan Anton masuk ke ranah pelanggaran kode etik atau tidak, Setyo masih belum bisa menjawab.
Ia hanya mengatakan telah mengklarifikasi dari sisi Anton jika yang bersangkutan lupa pernah menyatakan hal itu atau tidak.
“Nanti dilihat apakah masuk ke dalam ranah pelanggaran kode etik atau bukan. Tapi saya sudah klarifikasi ke beliau (Anton), kata beliau lupa pernah menyatakan itu atau tidak. Karena itu sudah cukup lama, kan ini viral lagi baru-baru ini,” pungkasnya.
Sebelumnya, Anton menyatakan kesiapan dirinya untuk menjadi pemimpin daerah didampingi TB Hasanuddin sebagai calon wakil gubernur Jawa Barat.
Sebelum diumumkan oleh PDI Perjuangan sebagai calon kepala daerah, Anton mengaku mendapat pesan dari Tito.
“Jadilah seorang pemimpin yang jangan memalukan institusi dan dengan doa harus menang,” ujar Anton saat ditemui di Kantor DPP PDI Perjuangan di Lenteng Agung, Jakarta, Minggu (7/1/2018).(VEK)
