Category Archives: Politik

Prabowo Sebut Jurnalis Antek Penghancur NKRI

Jurnal123.com – Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menuding pemberitaan di media sebagian besar memublikasikan berita bohong. Prabowo bahkan menyebut pers adalah antek-antek orang yang ingin menghancurkan Republik Indonesia.

Prabowo mengajak publik tidak usah lagi menghormati jurnalis yang bekerja mewartakan berita.

“Pers ya terus terang saja banyak bohongnya dari benarnya. Setiap hari ada kira-kira lima sampai delapan koran yang datang ke tempat saya. Saya mau lihat bohong apalagi nih,” kata Prabowo di Hotel Sahid, Jakarta Pusat, Rabu (5/12).

Mantan Komandan Jenderal Kopassus itu menuding jurnalis dan media bagian dari antek-antek yang ingin menghancurkan demokrasi di Indonesia.

“Boleh kau cetak ke sini dan ke sana, saya tidak mengakui Anda sebagai jurnalis. Enggak usah saya sarankan kalian hormat sama mereka lagi, mereka hanya anteknya orang yang ingin menghancurkan Republik Indonesia,” tegas Prabowo.

Kekesalan Prabowo didasari minimnya publikasi acara reuni 212 yang dihadiri dirinya. Prabowo menuding sikap media-media yang tidak memberitakan acara reuni 212 tidak objektif.

“Ada belasan (juta) mereka enggak mau melaporkan, mereka sebagai wartawan telah mengkhianati tugas sebagai jurnalis. Kau sudah tidak berhak menyandang predikat jurnalis lagi,” katanya.

AJI Minta Prabowo Buktikan Ucapannya

Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Abdul Manan menghormati pernyataan Prabowo yang menyebut media sebagai antek pemecah NKRI. Namun, Manan menegaskan Prabowo harus bisa mempertanggungjawabkan pernyataan itu.

“Itu hak Prabowo memberikan penilaian terhadap pers dan kewajiban Prabowo membuktikan apa benar pers membelah NKRI,” kata Manan seperti dilansir Medcom.id, Jakarta, Rabu (5/12).

Kekesalan Prabowo didasari oleh minimnya publikasi acara reuni 212 yang dihadirinya. Prabowo menuding sikap media-media yang tidak memberitakan acara reuni 212 tak objektif.

“Tapi masa karena tidak memberitakan Reuni 212 dianggap memecah NKRI? Itu yang harus dia jelaskan,” ujar Manan.

Kendati begitu, sikap Prabowo harus dihargai. Bagaimana pun, pendapatnya dilindungi Undang-Undang Dasar 1945.

“Itu bagian dari kebebasan berekspresi. Sama dengan orang tidak menyukai Prabowo. Itu harus dihargai sebagai sikap politik sebagai hak yang dilindungi,” kata dia.

Sebelumnya, capres nomor urut 02 itu menuding pemberitaan di media sebagian besar memublikasikan berita bohong. Prabowo pun mengajak publik tak usah lagi menghormati jurnalis yang bekerja mewartakan berita.

“Pers ya terus terang saja banyak bohongnya dari benarnya. Setiap hari ada kira-kira lima sampai delapan koran yang datang ke tempat saya. Saya mau lihat bohong apalagi nih,” kata Prabowo di Hotel Sahid, Jakarta Pusat, Rabu (5/12).

Mantan Komandan Jenderal Kopassus itu menuding jurnalis dan media bagian dari antek-antek yang ingin menghancurkan demokrasi di Indonesia. Prabowo menuding sikap media-media yang tidak memberitakan acara Reuni 212 tIDak objektif.

“Boleh kau cetak ke sini dan ke sana, saya tidak mengakui Anda sebagai jurnalis. Enggak usah saya sarankan kalian hormat sama mereka lagi, mereka hanya anteknya orang yang ingin menghancurkan Republik Indonesia,” tegas Prabowo.(MED)

Prabowo: RI Harus Swasembada Pangan, Energi, dan Air

Jurnal123.com – Calon Presiden RI nomor urut 02, Prabowo Subianto, mengajak rakyat Indonesia untuk berdiri di kaki sendiri dan mewujudkan swasembada pangan, energi, dan air.

“Kita harus swasembada pangan, beras harus tersedia, pangan harus terjangkau, dan kami yakin mampu. Kami tidak perlu lagi impor-impor lagi makanan, impor-impor itu yang akan menghancurkan kita sendiri, petani-petani kita sendiri,” kata Prabowo, saat deklarasi Relawan Rhoma Irama for Prabowo-Sandi (PAS), di markas Soneta, Jalan Tole Iskandar, Depok, Jawa Barat, Minggu, 28 Oktober 2018.

Kedua, Prabowo mengatakan Indonesia harus swasembada energi bahan bakar. Menurutnya, bahan bakar yang tersedia adalah hasil impor yang akan menggerus keuangan negara.

“Hari ini kita impor lebih dari 1 juta barel lebih setiap hari. Kalau sekarang harga BBM 80 dolar AS per barel, dan diperkirakan akan naik. Berarti 80 juta dolar AS lebih dalam sepuluh hari, dan setiap bulan mencapai 3 miliar dolar AS lebih,” ujarnya.

Menurut mantan Danjen Kopassus itu, Indonesia yang dianugerahi lahan subur yang begitu luas seharusnya bisa dimanfaatkan dengan menanam jenis tanaman yang bisa menghasilkan energi bahan bakar.

“Bayangkan, dan kita kirim keluar terus (tapi tetap impor). Kita akan swasembada energi, kita tidak akan impor jika mendapatkan mandat dari rakyat. Kita punya 80 juta hektare yang sudah rusak. Kita akan tanam yang bisa menghasilkan bahan bakar, dari singkong, aren, jarak,” ujarnya.
“Bayangkan kalau hutan yang rusak kita tanam singkong, aren dan jarak yang bisa dikonversi menjadi ethanol, kita tidak usah impor. Dan kalau kita tanam 20 juta hektare itu berapa orang yang dapat bekerja,” kata Prabowo.

Terakhir, Prabowo menyatakan Indonesia harus swasembada air. Ironisnya air bersih dari tanah Indonesia harus dibeli oleh rakyatnya sendiri.
“Swasembada air, jangan anggap enteng. Saya baru bertemu pakar-pakar air terbaik dunia, PBB mengatakan 2025 dunia akan krisis air. Di Ibu Kota kita sendiri sudah banyak masyarakat yang beli air untuk kebutuhannya,” ujarnya.(ROL)

Rakernas TKN Jokowi-Amin Keluarkan ‘Salam Jempol’

Calon presiden Joko Widodo memperagakan salam jempol di rapat kerja nasional Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf Amin, di Surabaya, Ahad, 28 Oktober 2018. (Dok. TKN Jokowi-Ma’ruf)


Jurnal123.com – Rapat kerja nasional Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin digelar di Surabaya, Jawa Timur hari Minggu ini (28/10/2018).

Dalam rakernas kali ini TKNJokowi – Ma’ruf Amin mempunyai gaya salaman baru, namanya salam jempol. Sebelumnya, pendukung pasangan nomor urut satu ini biasa berpose mengacungkan satu jari telunjuk untuk menyatakan dukungan. Sekarang angka satu ditunjukan dengan mengacungkan satu jempol.

“Salamnya diberi nama salam jempol, jempol itu bermakna baik dan maju untuk rakyat yang hebat dan berhasil,” kata Sekretaris TKN, Hasto Kristiyanto di Surabaya, Ahad, 28 Oktober 2018.

Jokowi dan Ma’ruf Amin sempat memperagakan gaya baru itu dalam rapat kerja nasional TKN Jokowi-Ma’ruf di Surabaya hari ini. Politikus dan seribuan anggota tim dan relawan mengikuti pose tersebut.

Hasto mengatakan salam jempol memiliki kombinasi, yaitu tos jempol. Dia mengatakan tos jempol dilakukan saat dua orang pendukung Jokowi-Ma’ruf bertemu. Tos jempol dilakukan dengan menyentuhkan dua kepalan tangan, disusul sentuhan dua jempol sebagai klimaksnya. “Salamnya sengaja mempertemukan dua jempol,” kata dia.

Hasto menuturkan, menyatunya dua jempol adalah simbol persatuan antara parpol dan relawan pendukung Jokowi-Ma’ruf. Jempol, kata dia, juga menyimbolkan tim akan melakukan kampanye positif. “Tanpa politik kebohongan, tanpa skenario menjadi korban (playing victim),” kata dia.

Selain memperkenalkan salam jempol, TKN juga melahirkan 14 butir rekomendasi dalam kampanye di rapat itu. Salah satunya adalah TKN menargetkan perolehan suara 70 persen untuk pasangan tersebut.(WIN)

Sikap DPR Merancang UU Yang Mengintervensi Kegiatan Keagamaan Nasrani Dikritisi

Jurnal123.com – Upaya pemerintah masuk campur dalam kegiatan kegamaan Kristiani dengan membuat aturan berupa undang-undang mendapat reaksi keras masyarakat.

Dua pasal di Rancangan Undang-undang Pesantren dan Pendidikan Agama diprotes oleh Persekutuan Gereja Indonesia (PGI). Belakangan muncul petisi agar dua pasal di RUU tersebut dihapuskan.

Petisi tersebut muncul di laman change.org. Dilihat per pukul 14.16 WIB, Jumat (26/10/2018), sudah 78.137 orang yang menandatangani petisi berjudul ‘Negara Tidak Perlu Mengatur Sekolah Minggu dan Katekisasi’ ini. Petisi ini ditujukan untuk Ketua DPR, Komisi VIII DPR, dan Presiden Joko Widodo.

“Petisi ini menolak kepengaturan pendidikan non-formal agama Kristen dalam suatu Undang-Undang karena berpotensi menjadi “pedang” bagi kelompok-kelompok tertentu menghalangi, membubarkan, mempersekusi dengan kekerasan, proses sekolah minggu dan katekisasi yang tidak sesuai persyartan RUU tersebut,” kata Jusuf Nikolas Anamofa, pengagas petisi tersebut seperti dikuti dari laman change.org.

Jusuf Nikolasi mengatakan, dalam RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan, kepengaturan itu nampak pada upaya pengusulan agar pendidikan non-formal agama-agama diatur dalam UU. Dalam RUU tersebut, Pasal 69 (1) menegaskan bahwa sekolah minggu dan katekisasi termasuk jalur pendidikan non-formal agama Kristen. Pasal 69 (3) menegaskan bahwa jumlah peserta didik pendidikan non-formal agama Kristen itu paling sedikit 15 (limabelas) orang. Pasal 69 (4) menegaskan bahwa harus ada ijin dari pemerintah Kabupaten/Kota untuk penyelenggaraan Sekolah Minggu dan katekisasi.

Untuk diketahui, RUU Pesantren dan Pendidikan Agama ini tidak hanya mengatur pesantren dan madrasah, tapi juga mengatur konsep pendidikan agama di luar Islam. Dalam pasal yang membahas pendidikan umat Kristen, PGI memberikan catatan.

“Kami melihat, ketika membahas tentang pendidikan dan pembinaan di kalangan umat Kristen, nampaknya RUU ini tidak memahami konsep pendidikan keagamaan Kristen di mana ada pendidikan formal melalui sekolah-sekolah yang didirikan oleh gereja-gereja dan ada pendidikan nonformal melalui kegiatan pelayanan di gereja,” demikian salah satu poin dalam pernyataan resmi PGI yang dimuat di situs resmi.

Terkait dengan polemik ini, Komisi VIII DPR yang membidangi urusan keagamaan siap mendiskusikan keberatan PGI tersebut. “Soal masukan dari PGI tentang tentang pasal 69 dan 70, masih terbuka untuk dibahas bersama-sama,” ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily.

Ace mengatakan Komisi VIII DPR segera mengundang pihak-pihak yang terkait dengan proses penyelenggaraan pendidikan keagamaan. “Seperti NU, Muhammadiyah, PGI, KWI, dan lain-lain,” tutur Ace.

Politikus Partai Golkar itu mengatakan RUU tersebut merupakan ikhtiar bangsa untuk menjadikan pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan mendapatkan perhatian dari negara. Menurut Ace, selama ini pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan belum memiliki pengakuan negara melalui payung hukum setingkat UU.

“Selama ini pesantren hanya ditempatkan dalam kategori lembaga pendidikan informal dan/atau nonformal. Pengakuan politik negara (political recognition) terhadap pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan lainnya nanti akan berimplikasi terhadap keharusan negara untuk mengalokasikan anggaran negara untuk lembaga pendidikan ini,” imbuh dia.(DEN)

MK Tolak Gugatan Rocky Gerung Dkk Terkait PT

Jurnal123.com – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan tokoh masyarakat serta eks pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqqodas dan Bambang Widjojanto, Effendy Ghazali, Rocky Gerung dkk tentang presidential threshold (PT) atau ketentuan ambang batas pencalonan presiden. Putusan itu disampaikan dalam sidang yang digelar pada Kamis, 25 Oktober 2018.

“Terhadap pertanyaan tersebut, Mahkamah berpendapat tidak terdapat
alasan mendasar yang menyebabkan Mahkamah harus mengubah pendiriannya,” kata hakim dalam sidang di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Kamis siang.

Hakim Konstitusi dalam sidang itu ialah Aswanto selaku ketua merangkap anggota. Selanjutnya, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing juga sebagai anggota.

Menurut hakim, alasan yang diajukan para pemohon tidak sesuai dengan dasar hukum. Musababnya, putusan Mahkamah sebelumnya disebut telah sesuai dengan konstitusional.

Pasal yang dimohonkan pengujian materi adalah Pasal 222 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal itu mengatur, dalam upaya mengusung capres dan cawapres, gabungan partai politik harus memiliki 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional saat pemilihan umum 2014.

Pemohon menyatakan keberatan terhadap pasal itu karena dianggap berpotensi membatasi hadirnya pasangan capres dan cawapres yang lebih variatif. Para pemohon itu di antaranya Muhammad Busyro Muqoddas, Muhammad Chatib Basri, Faisal Batubara, Hadar Nafis Gumay, Bambang Wodjojanto, Rocky Gerung, Robertus Robet, Angga Dwimas, Feri Amsari, Hasan, Dahnil Anzar Simanjuntak, dan Titi Anggraini.

Perludem Mempertanyakan

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan terhadap Pasal 222 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, masih belum menjawab persoalan mendasar. “Apakah pengaturan ambang batas itu berkesesuaian dengan syarat pencalonan di dalam konstitusi. Itu tak dijawab MK,” kata peneliti Perludem, Fadli Ramadhanil, seperti dilansir Tempo, Jumat, (26/10/2018).

Fadli mengatakan jawaban MK tidak nyambung saat memberikan penjelasan bahwa ambang batas akan memperkuat sistem presidensil dan penyederhanaan partai politik. Misalnya, dia menyebutkan, soal ambang batas akan menjauhkan Indonesia dari sistem presidensil menjadi rasa parlementer. Menurut Fadli, pertimbangan hakim MK kontradiktif dan lemah secara teoritik.

“Yang terjadi justru sebaliknya. Ambang batas justru membuat presiden dalam posisi lemah sedari pencalonan, karena dipaksa bertransaksional jangka pendek dengan partai untuk memenuhi syarat suara atau kursi,” katanya.

Menurut Fadli, dengan adanya presidential threshold, calon presiden akan terbelenggu kepentingan partai. Sehingga, mereka tidak melakukan transaksi programatik. Tetapi, kata Fadli, bertransaksi hanya untuk memenuhi syarat pencalonan saja.

Selain itu, Fadli mengatakan ambang batas pencalonan presiden juga membatasi arena kontestasi dan calon. Hal itu membuat demokrasi menjadi tidak fair. “Tapi yang paling mendasar adalah ambang batas itu tak sesuai dengan syarat pencalonan presiden di dalam konstitusi,” ujarnya.

MK menolak semua gugatan 12 tokoh masyarakat terhadap Pasal 222 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Kamis, 25 Oktober 2018. Hakim menimbang, keberatan pemohon tidak memiliki dasar.

Pasal yang dimohonkan pengujian materi itu salah satunya mengatur upaya pengusungan capres dan cawapres. Dalam pasal tertuang, gabungan partai politik harus memiliki 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional saat pemilihan umum 2014.(TEM)

Survey Kompas Hanya 5 Partai Lolos PT

Jurnal123.com – Litbang Kompas merilis hasil survei mengenai elektabilitas partai politik. Hasilnya, hanya lima partai politik yang lolos ke parlemen.

Hasil survei tersebut dipublikasikan pada Selasa (23/10/2018). Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka pada 24 September hingga 5 Oktober 2018.

Survei tersebut mengambil 1.200 responden secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat (stratified random sampling) di 34 provinsi. Tingkat kepercayaan survei 95 persen dengan margin of error +/- 2,8 persen.

Parliamentary threshold (PT) atau ambang batas suara untuk parlemen buat Pemilu 2019 telah ditetapkan sebesar 4 persen. Dengan demikian, menurut hasil survei ini, hanya lima partai yang lolos PT.

Berikut hasil survei Litbang Kompas:

PDIP: 29,9%
Gerindra: 16%
PKB: 6,3%
Golkar: 6,2%
Demokrat: 4,8%

Parpol dengan elektabilitas di bawah 4 persen menurut survei Litbang Kompas:

NasDem: 3,6%
PKS: 3,3%
PPP: 3,2%
PAN: 2,3%
Perindo: 1,5%
Hanura: 1,0%
Berkarya: 0,4%
PSI: 0,4%
PBB: 0,4%
Garuda: 0,3%
PKPI: 0,1%

Belum tahu/rahasia: 20,4%

Sumber : Litbang Kompas

Hayatun Nufus AM. Keb Caleg Nomor Urut 8 PPP : Amanah, Jujur, Terpercaya dan Jadi Aspirasi Masyarakat

Hayatun Nufus AM. Keb Caleg Nomor Urut 8 PPP

Jurnal123.com – Tangerang. Bertekad menjadi Wakil Rakyat Perempuan Asli Tangerang, Hayatun Nufus AM.Keb,  sebagain Caleg No.8 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menasbihkan dirinya sebagai aspirator yang amanah, jujur, dan terpercaya untuk 1,6 juta masyarakat Kota Tangerang, demikian tegasnya saat ditemui dalam sebuah perbincangan dengannya.

“Saya warga asli Tangerang. Dari kecil hingga besar tinggal di sini. Saya ingin menjadi puteri daerah yang mengembangkan dan meningkatkan daerah saya, Tangerang, untuk menjadi lebih baik lagi. Karena selama ini belum pernah ada anak daerah asli saya yang menjadi anggota legislatif,” ungkapnya penuh tekad.

Amanah, Jujur, Terpercaya dan Jadi Aspirasi Masyarakat

Perempuan kelahiran Tangerang, 1 Desember 1988 ini, mewakili Daerah Pemilihan 1 (Dapil 1) Kota Tangerang yang meliputi dua Kecamatan, Kecamatan Tangerang dan Kecamatan Karawaci. Oleh karenanya dengan latar belakang ilmu kebidanannya, Hayatus Nufus berjuang keras untuk mewujudkan program-program di bidang kesehatan seperti meningkatkan peran Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), baik yang telah berjalan maupun yang belum, untuk dimaksimalkan. Mengingat peran penting Puskesmas sebagai ujung tombak kesehatan masyarakat di garda paling depan pembangunan manusia Indonesia, khususnya di Kota Tangerang.

Dan seperti diketahui pula Puskesmas yang ada di Dapil I Kota Tengerang (Kecamatan Tangerang dan Kecamatan Karawaci), ada enam Puskesmas meliputi  Puskesmas Sukasari, Tanah Tinggi, Cikokol, Karawaci Baru, Bugel, Pasar Baru, dan Pabuaran Tumpeng.

Hayatun Nufus AM. Keb Caleg Nomor Urut 8 PPP

Keenam Puskesmas ini tak terpisahkan dari Puskesmas lainnya  yang ada di seluruh Kota Tangerang seperti Puskesmas Tajur, Larangan Utara, Cipadu, Pondok Bahar, Karang Tengah, Padurenan, Cipondoh, Poris Pelawad, Ketapang, Gondtonh, Kunciran, Panunggangan, Cibodasari, Baja, Jatiuwung, Periuk Jaya, Gembor, Sangiang, Poris Gaga Lama, Batu Ceper, Neglasari, Kedaung Wetan, Jurumudi Baru, dan Benda.

Disamping itu tentunya, Hayatun Nufus juga memfokuskan dirinya pada perbaikan sarana dan prasarana tempat ibadah baik masjid, mushala, maupun pesantren-pesantren. Serta program perbaikan fasilitas umum lainnya seperti perbaikan jalan, pengadaan taman taman bermain yang ramah anak, dan lain sebagainya. 

Dan untuk mengetahui program program yang akan dijalani nanti, otomatis dirinya akan turun menyapa masyarakat, untuk mendengarkan, menampung dan mencarikan solusinya. Apalagi sebagai perempuan asli Tangerang, puteri asal daerah sini, disinilah keluarga besarnya berada. Door to door dan sekaligus bersilaturahmi kepada keluarga dan masyarakat disini, pastinya, jelas Hayatun Nufus.

Apalagi, dunia politik bukan dunia baru bagi dirinya sebenarnya, lantaran banyak saudara saudaranya yang sudah terjun lebih dahulu di dunia politik. Sehingga dukungan dan dorongan untuk lebih memperjuangkan kebutuhan masyarakat Tangerang jauh lebih besar dan lebih kuat. Ini merupakan tantangan besar buatnya agar bisa membangun daerahnya lebih baik lagi. 

“Di sisilah lahan untuk saya berbuat kebaikan bagi masyarakat, menjadi yang amanah untuk masyarakat. Oleh karenanya, saya  mencalonkan jadi  perwakilan rakyat, yang bisa menjembatani dan bisa membantu aspirasi masyarakat. Insyaa Allah saya akan sekuat tenaga memperjuangkannya, semampu saya,” tegasnya lagi.

Sebagai Caleg Nomor 8 PPP, Dapil 1 Kota Tangerang,  insyaa Allah mendapatkan dukungan dari keluarga dan masyarakat sini. Yang penting berusaha dan berdoa. Dan perjuangan untuk masyarakat Kota Tangerang ini pada akhirnya saya kembalikan lagi semuanya kepada Allah SWT. Karena Allah SWT pasti punya rencana buat saya. Insyaa Allah saya optimis menjalankan dan menghadapi ini semua. 

Daerah Pemilihan (Dapil) dan jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang tidak mengalami perubahan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 mendatang. Terdiri dari 5 Dapil, masing-masing Dapil 1 (Kecamatan Tangerang- Kecamatan Karawaci), Dapil 2 (Jatiuwung, Cibodas, Periuk), Dapil 3 (Batuceper, Neglasari, Benda), Dapil 4 (Cipondoh-Pinang), dan Dapil 5 (Ciledug, Karangtengah, Larangan).

Demikian pun dengan jumlah kursinya, dimana alokasinya untuk tiap masing-masing Dapil. Yakni, Dapil 1 sebanyak 10 kursi, Dapil 2 sebanyak 11 kursi, Dapil 3 sebanyak 8 kursi, Dapil 4 sebanyak 10 kursi dan Dapil 5 sebanyak 11 kursi. Dengan jumlah penduduk mencapai 1,6 juta.

Amanah, Jujur, Terpercaya dan Jadi Aspirasi Masyarakat

Terkait dengan pemilih milenial di Kota Tangerang, Hayatun Nufus, melihat kaum muda ini sangat penting sekali. Kaum muda yang sudah sangat pinter, jeli dan makin update dengan perkembangan teknologi. Dimana dengan teknologi tentunya mudah untuk mencari tahu segala macam hal,  termasuk memudahkan mencari tahu tentang profil dirinya sebagai Caleg Nomor Urut 8 dari PPP Dapil 1 Kota Tangerang. Sehingga untuk menyasar pemilih milenial, juga penting dibutuhkannya bersosialisasi melalui dunia maya itu. Termasuk memanfaatkan secara positif partisipatif sosial media yang ada di tengah tengah kita. 

Tentunya terkait tentang kegiatan terkini atau terupdate dari apa yang si Caleg Nomor Urut 8 dari PPP Dapil 1 Kota Tangerang, Hayatun Nufus lakukan bersama dan untuk masyarakatnta. Sehingga mereka tidak perlu jauh jauh untuk bertemu si Caleg ini dan langsung bisa menilai sekarang, pantaskah Caleg Nomor Urut 8 dari PPP Dapil 1 Kota Tangerang, Hayatun Nufus menjadi Wakil Rakyat Kota Tangerang. Jadi semua bisa di liat atau dikomunikasikan melalui sosial media, ujarnya menutup perbincangan yang mengasyikan ini.(JAY)

Mahfud MD Ingatkan Kampanye Hitam Terkait Capres Tindak Pidana

Pakar Hukum Tata Negara Prof Mahfud MD Ingatkan Ancaman Hukuman Soal Isue Presiden PKI

Jurnal123.com – Setelah lama bergulir berbagai isue tentang kedua capres, Prof Dr Mohammad Mahfud MD akhirnya berbicara. Antaranya isu Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam kaitan dengan Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Pakar hukum tata negara Prof Mahfud MD juga bicara kaitan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan gerakan Islam radikal yang akan mendirikan negara Islam, ISIS.

Melalui akun twitternya, Mahfud MD, Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2008-2013, secara terang-terangan membantah bahwa Presiden Jokowi adalah PKI.

Begitu juga, Mahfud MD pun membantah keterlibatan Calon Presiden Prabowo Subianto dalam gerakan ISIS.

Penyebutan Jokowi anggota PKI dan Prabowo terlibat ISIS adalah black campaign atau kampanye hitam.

Mereka yang melakukan kampanye hitam, kata Mahfud MD, bisa dijerat dengan pasal-pasal dalam hukum pidana.

“Kalau Anda bilang bhw Jokowi PKI atau bilang bhw Prabowo terlibat ISIS itu adl black campaign,” ujar Mahfud MD melalui akun twitternya.

Mahfud MD melanjutkan, “Black campaign bisa dipidana, negative campaign bisa dilawan dengan argumen.”

Black campaign, kata Mahfud MD, adalah melakukan fitnah atau kebohongan lawan politik.

Kampanye negatif atau negative campaign adalah menyebutkan sisi negatif seseorang meskipun itu sebuah fakta.

“Tapi kalau Anda bilang Jokowi kerempeng atau bilang Prabowo dulu kalah terus dalam Pilpres maka itu negative campaign,” ujar Mahfud MD.

Negative campaign tidak dilarang dan tidak bisa dihukum, kata Mahfud MD, karena berdasarkan sebuah fakta.

Seperti diketahui, Jokowi dan Prabowo adalah dua Calon Presiden pada Pemilu Presiden atau Pilpres 2019.

Simak status lengkap Mahf MD berikut ini.

@mohmahfudmd: Kalau Anda bilang bhw Jokowi PKI atau bilang bhw Prabowo terlibat ISIS itu adl black campaign.

Tp kalau Anda bilang Jokowi kerempeng atau bilang Prabowo dulu kalah trs dlm Pilpres maka itu negative campaign. Black campaign bs dipidana, negative campaign bs dilawan dgn argumen.

@mohmahfudmd: Black campaign adl kampanye yg penuh fitnah dan kebohongan ttg lawan politik. Negative campaign adl kampanye yg mengemukakan sisi negatif/kelemahan faktual ttg lawan politik.

Negative campaign tdk dilarang dan tdk dihukum krn memang berdasar fakta. Yg bs dihukum adl back campaign

@mohmahfudmd: Intinya, sebaiknya kampanye itu adu program saja. Tak usah pakai black campaign atau negative campaign.

Tp kalau Anda terpaksa melakukan negative campaign maka tdk ada sanksinya. Barulah Anda bisa dihukum atau dipidanakan kalau melakukan black campaign.

Mahfud MD Bicara PKI dan Pemilu

Prof Dr Mahfud MD, Ketua Majelis Pakar Peradi, ini membuat cuitan di twitter terkait PKI karena ada pertanyaan dari netizen (warganet).

Semula ada warganet yang bertanya apakah ada larangan dalam UU bahwa anggota PKI tidak boleh mencalonkan diri jadi Caleg.

Atas pertanyaan itu, Mahfud MD kemudian memberikan ulasan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) telah membuat putusan yang menyebutkan hak politik keturunan PKI sama.

@mohmahfudmd: Tidak ada larangan itu krn: 1) Yg terlibat PKI skrng dpt dibilang sdh tdk ada krn PKI bubar 52 thn yg lalu, pengikutnya hampir2 sdh tdk habis;

2) Dulu ada putusan MK bhw keturunan mereka punya hak politik yang sama, boleh memilih dan dipilih.

Ketika ditanya lagi bagaimana dengan anggota HTI yang akan menjadi Caleg, Mahfud pun menjawab tidak menjadi masalah.

@mohmahfudmd: Tidak ada larangan bagi di dalam UU ex anggots HTI utk jadi caleg atau pun jadi PNS.

HTI dibubarkan berdasar hukum administrasi negara, PKI dibubarkan krn scr hukum pidana dianggap melakukan kudeta.

Kemungkinan adanya dendam ideologis terhadap anggota atau turunan anggota PKI, Mahfud MD mengatakan, kemungkinan apa saja bisa terjadi.

@mohmahfudmd: Kalau kemungkinan PKI dendam sih, bisa ya, bisa tidak, bisa macam2.

Bisa bangkit lagi, bisa dendam, bisa tobat, bisa sadar utk mengakui Pancasila, dan bisa benar2 habis scr politik.

Tapi scr hukum ajaran Komunis dilarang dilarang.

Isu PKI untuk Pisahkan Jokowi dan PDIP

Sebelumnya diberitakan, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan, maraknya isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI), tujuannya tak lain untuk menurunkan elektabilitas partainya.

Menurut Hasto, sasaran utama isu kebangkitan PKI adalah menjauhkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri.

“Tentu saja ada yang ingin memisahkan Pak Jokowi dengan PDIP, Pak Jokowi dan Bu Mega, dengan berbagai isu-isu,” kata Hasto di Kantor PDIP, Jakarta, Sabtu (30/9/2017).

Hasto menilai wajar jika isu PKI sering dikaitkan dengan partainya.

Karena, menurut Hasto, elektabilitas PDIP di berbagai survei cukup tinggi dibandingkan partai lain.

“Karena survei PDIP tinggi, bagian dari kompetisi politik itu wajar,” ungkap Hasto.

Hasto pun sudah menonton bareng film G30S PKI bersama Panglima TNI Gatot Nurmantyo.

Menurut Hasto, cara tersebut cukup baik untuk mengedukasi sejarah bangsa pada masa itu.

“Tadi malam saya juga diundang oleh Panglima TNI, mewakili Bu Mega, nonton wayang dan ditampilkanlah seluruh wayang nusantara. Itu juga sebuah ekspresi yang sangat baik,” cetus Hasto. (TRI)

Banyak Parpol Terancam Gagal ke Senayan

Jurnal123.com – JAKARTA. Indikator Politik Indonesia (Indikator) merilis hasil survei terbarunya pada Rabu (26/9/2018). Salah satu hal yang dipotret disurvei itu yakin elektabilitas partai politik tujuh bulan sebelum Pemilu 2019.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyebutkan, PDI Perjuangan masih menjadi parpol dengan elektabilitas teratas.

“Sebanyak 22,9 persen responden memilih PDI-P,” ujarnya saat memaparkan hasil survei di Kantor Indikator.

Di bawah PDI-P, ada Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Inilah lima partai dengan elektabilitas tertinggi.

Selain itu, survei Indikator juga memotret sejumlah partai politik yang elektabilitas tak sampai 4 persen. Padahal, angka itu adalah ambang batas parpol masuk ke parlemen.

Meski ada 10 parpol yang elektabilitasnya tak sampai ambang batas, Burhanuddin memilih hati-hati dan tak menyebut partai tersebut dipastikan tak akan lolos ke senayan.

Sebab, ada margin of error survei sebesar 2,9 persen. Selain itu, responden yang belum menentukan pilihan juga masih tinggi, yakni mencapai 24,7 persen.

Survei Indikator dilakukan pada 1-6 September 2018. Survei ini melibatkan 1.220 responden dengan multistage random sampling di seluruh Indonesia.

Metode survei yang digunakan yakni dengan wawancara lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih.

Adapun margin of error rata-rata sebesar plus minus 2,9 persen pada tingkat kepercayaan sebesar 95 persen (dengan asumsi simple random sampling).

Berikut elektabilitas parpol hasil survei Indikator:

1. PDI-P (22,9 persen)

2. Partai Golkar (11,4 persen)

3. Partai Gerindra (10,7 persen)

4. Partai Demokrat (6,8 persen)

5. PKB (6,2 persen)

6. PKS (4 persen)

7. PPP (3,7 persen)

8. Partai Nasdem (3,4 persen)

9. Perindo (2,5 persen)

10. PAN (2 persen)

11. Partai Hanura (0,8 persen)

12. PSI (0,2 persen)

13. PBB (0,2 persen)

14. Partai Garuda (0,2 persen)

15. PKPI (0,2 persen)

16. Partai Berkarya (0 persen)

Yenny Wahid Bersama Konsorsium Kader Gus Dur Dukung Jokowi-Amin

Jurnal123.com – Lewat berbagai pertimbangan serta masa perenungan akhir putri Presiden Keempat Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yenny Wahid menyatakan bahwa dirinya bersama Konsorsium Kader Gus Dur memberikan dukungan kepada pasangan calon Joko Widodo – Ma’ruf Amin dalam Pilpres 2019. 

“Dengan ini kami mendukung pasangan nomor urut 01,” kata Yenny saat membacakan deklarasi di Rumah Pergerakan Politik Gus Dur, Kalibata, Jakarta, Rabu (26/9).

Sebelum mengucapkan dukungan tersebut, Yenny membacakan suatu narasi mengenai pemimpin dan kondisi Indonesia saat ini.

Yenny mengatakan bahwa Pilpres 2019 adalah proses demokrasi yang akan mengantar mandat rakyat kepada pemimpin yang tepat. Pemimpin, kata Yenny, menggenggam kekuatan untuk membangun rasa bangga sebagai suatu bangsa.

“Di tangannya, takdir kita sebagai orang orang merdeka harus terjaga,” ujar Yenny.

Yenny lalu mengatakan bahwa pemimpin harus berada sangat dekat dengan rakyat. Kedekatan itu, lanjutnya, hanya bisa dibangun ketika seorang pemimpin mampu berpikir sederhana bahwa tugasnya adalah menghadirkan keadilan dan kesetaraan. 

“Keadilan dan kesetaraan dari kesewenang-wenangan sesama warga negara yang sering mengatasnamakan agama,” kata Yenny.

“Negara ini adalan negara yang kaya. Penuh dengan anak anak bangsa penuh talenta. Mereka yang punya keinginan untuk mengabdi. Namun semangat mereka sering dihadapkan pada kegetiran proses politik,”ucap Yenny.

Sebelumnya, Yenny telah bertemu dengan kedua paslon yang berkontestasi dalam Pilpres 2019. Namun, kala itu Yenny enggan terburu-buru menyatakan sikap.

Yenny mengaku dirinya dan para simpatisan Gus Dur ingin terlebih dahulu melihat visi dan misi yang dimiliki kedua paslon.(CNN)