Category Archives: Politik

Romahurmuziy: Timses Prabowo-Sandi Halalkan Semua Cara

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M. Romahurmuziy

Jurnal123.com – Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, M. Romahurmuziy menyebut tim sukses Prabowo Subianto-Sandiaga Uno semakin gencar melakukan cara-cara kotor untuk menangkan Pilpres 2019.

Selain banyak sebarkan hoax, kini Paslon 02 juga ramai menistakan ulama, termasuk melalui memeyang disebarkan melalui media sosial.
Contoh terbaru, menurut Rommy, adalah cara timses paslon 02 yang mengolok-olok doa yang disampaikan oleh KH. Maimun Zubair. Sebelumnya, mereka juga mengedit video KH. Ma’ruf Amin dengan menambahkan baju sinterklas. Padahal, kedua ulama ini adalah kiai sepuh.

“Katanya bela ulama, kiai paling sepuh pun kau nista, dengan aneka meme dan cela,” kata Rommy, yang ditujukan kepada Timses Prabowo-Sandi, dalam keterangannya seperti dilansir VIVA, Senin 4 Februari 2019.
“Katanya bela agama, tapi kau halalkan semua, tuk gelapkan siang sebelum waktunya,” sindir Rommy lagi.

Rommy memang sejak lama melihat hal yang paradoks di paslon 02. Citra yang ingin mereka bangun, tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Seperti citra pembela agama, tetapi pada kenyataannya tidak bisa membaca Alquran dan ketaatan pada syariat Islam masih dipertanyakan.
“Katanya hasil ijtima’ ulama, tetapi baca Alquran pun dihindari dengan berbagai cara,” kata Rommy.

Rommy pun meminta masyarakat, untuk bisa membedakan mana paslon yang benar dekat dan membela ulama serta mana yang tidak.(VIN)

Bantah Pakai Konsultan Rusia, Dahnil: Yang Benar dari Bojong Koneng

Dahnil Anzar Simandjuntak

Jurnal123.com – Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak menanggapi tuduhan koalisinya menggunakan konsultan asing.

Ia menegaskan, konsultan koalisinya bukan dari Rusia, tetapi Bojong Koneng.
“Bohong dan hoax, kalau menyebut Prabowo-Sandiaga pakai konsultan asing dan kampanye kami bukan ala-ala Rusia, kampanye kami itu ala-ala Bojong Koneng yah. Jadi, konsultannya dari Bojong Koneng, bahkan enggak punya konsultan, konsultannya, ya di Bojong Koneng sana, itu Prabowo sendiri di Hambalang Kabupaten Bogor,” kata Dahnil di Jalan Sriwijaya, Jakarta, Senin 4 Februari 2019.

Ia mengatakan, saran dari Bojong Koneng, gaya Prabowo dalam kompetisi pilpres, memang harus joget-joget sedikit seperti Gatot Kaca. Dahnil mengaku tak tahu, dari mana Jokowi mendapatkan info tersebut. 
“Jadi, hal yang disampaikan enggak tahu Pak Jokowi sumber dari mana, itu adalah sumber hoax dan hati-hati Pak Jokowi bisa menebar hoax nanti. Tambah lagi, akan ganggu hubungan diplomasi kita dengan Rusia,” kata Dahnil.

Ia mengatakan, persoalan ini juga sudah dibantah pemerintah Rusia. Dia menilai, berbahaya seorang Presiden dengan bahasa eksplisit menyebut satu negara terlibat dalam pemenangan salah satu pasangan presiden.

“Apalagi, menyeret negara lain dalam peta perpolitikan Indonesia. Saya rasa, itu berbahaya buat hubungan diplomatik kita. Da,n secara tak langsung Jokowi merusak hubungan diplomatik loh. Beliau pejabat negara, saya enggak tahu apakah beliau paham akan hal itu. Saya enggak tahu ya,” kata Dahnil.

Saat ditanya apakah pernyataan Jokowi menjadi blunder, Dahnil mempersilakan publik yang menilai sendiri soal siapa yang menjadi produsen hoax. Soal langkah hukum masih dipikirkan.
“Ya, sedang dipikirkan apakah efektif atau tidak, karena kan banyak ada puluhan laporan yang sudah disampaikan oleh BPN, tak satu pun yang dituntaskan, apalagi ini terkait dengan Presiden,” kata Dahnil.(VIN)

Polri Petakan 4 Daerah Rawan Konflik Pemilu 2019

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Brigjen Pol Dedi Prasetyo (Foto Vecky Ngelo)

Jurnal123.com — Sesuai dengan rapat Pimpinan TNi dan Porli memetakan darah konflik di 4 wilayah.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Brigjen Dedi Prasetyo  di Gedung Tribrata Polri, Jakarta Selatan, Kamis  (31/1/2019)   mengatakan ada empat daerah yang cukup rawan saat Pileg 2019. “Ada empat daerah yang jadi prioritas sasaran pengamanan legislatif,” katanya.

Daerah tersebut yakni :
1. Sumatera Utara.
2. DI Yogyakarta.
3. Solo
4. Sulawesi Selatan.

Selanjutnya, Dedi menegaskan tidak menutup kemungkinan akan terjadi gesekan antarpara pendukung tiap caleg maupun parpol. “Hal itu yang perlu diantisipasi secara masif oleh Polri.” tegasnya.

Ketika disinggung daerah Solo menjadi salah satu daerah yang rawan, Dedi menjelaskan hal tersebut dikaitkan dengan adanya kantor Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi.

Lebih lanjut, Dedi merinci kerawanan pemilihan presiden (pilpres) lebih bisa dikendalikan polisi dibandingkan pileg (pemilu legislatif). “Kalau pilpres tingkat kerawanan bisa kami kendalikan, yang kami khawatirkan pileg, ini jadi fokus,” rincinya. (Vecky Ngelo)

KPU Rilis 49 Caleg Eks Koruptor Dan 4 Partai Tanpa Calon Mantan Pelaku Korupsi

Jurnal123.com – KPU mengumumkan daftar nama 49 caleg eks koruptor pada Pemilu 2019. Para caleg eks napi korupsi itu terbagi di caleg DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

“Data yang dihimpun oleh KPU dari seluruh calon anggota DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, terdapat 49 orang yang berstatus mantan terpidana (korupsi),” kata komisioner KPU Ilham Saputra di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (30/1/2019).

Dari 49 caleg itu, 9 merupakan caleg DPD, 16 caleg DPRD provinsi, dan 24 caleg DPRD kabupaten/kota. Ilham mengatakan, berdasarkan ketentuan Pasal 182 dan Pasal 240 UU Nomor 7 tahun 2017, caleg mantan terpidana disyaratkan mengumumkan statusnya secara terbuka ke publik.

Berikut daftar 49 caleg mantan terpidana korupsi itu:

Partai Golkar

1. Hamid Usman. Caleg DPRD Provinsi Maluku Utara. Dapil Maluku Utara 3, nomor urut 1.
2. Desy Yusnandi. Caleg DPRD Provinsi Banten. Dapil Banten 6, nomor urut 4.
3. H. Agus Mulyadi. Caleg DPRD Provinsi Banten. Dapil Banten 9, nomor urut 5.
4. Petrus Nauw. Caleg DPRD Provinsi Papua Barat. Dapil Papua Barat 2, nomor urut 12.
5. Heri Baelanu. Caleg DPRD Kabupaten Pandeglang. Dapil Pandeglang 1, nomor urut 9.
6. Dede Widarso. Caleg DPRD Kabupaten Pandeglang. Dapil Pandeglang 5, nomor urut 8.
7. Saiful T.Lami. Caleg DPRD Kabupaten Tojo Una Una. Dapil Tojo Una Una 1, nomor urut 12.
8. Edy Muldison. Caleg Kabupaten Blitar. Dapil Blitar 4, nomor urut 1.

Partai Gerindra

1. Moh Taufik. Caleg DPRD Provinsi DKI Jakarta. Dapil DKI 3, nomor 1.
2. Herry Jones Johny Kereh. Caleg DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Dapil Sulawesi Utara 1, nomor 2.
3. Husen Kausaha. Caleg DPRD Kabupaten Belitung Timur. Dapil Maluku Utara 4, nomor 2.
4. Ferizal. Caleg DPRD Kabupaten Belitung Timur. Dapil Belitung Timur 1, nomor 4
5. Mirhammuddin. Caleg DPRD Kabupaten Belitung Timur. Dapil Belitung Timur 2, nomor 1.
6. Hi.Al Hajar Syahyan. Caleg DPRD Kabupaten Tanggamus. Dapil Tanggamus 4, nomor 1.

Partai Berkarya

1. Mieke L Nangka. DPRD Provinsi Sulawesi Utara 2 Nomor 4.
2. Arief Armain. DPRD Provinsi Maluku Utara 4 nomor 1.
3. Yohanes Marinus Kota. DPRD Kabupaten Ende 1 nomor 1.
4. Andi Muttarmar Mattotorang. DPRD Kabupaten Bulukumba 3 nomor 9.

Partai Hanura

1. Welhemus Tahalele. DPRD Provinsi Maluku Utara 3, nomor 2.
2. Mudasir. DPRD Provinsi Jawa Tengah 4 nomor 1.
3. Akhmad Ibrahim. DPRD Provinsi Maluku Utara 3 nomor 5.
4. YHM Warsit. DPRD Kabupaten Blora 3 nomor 1.
5. Moh. Nur Hasan. DPRD Kabupaten Rembang 4 nomor 1.

Partai Demokrat

1. Jones Khan. DPRD Kota Pagar Alam 3 nomor 1
2. Jhony Husban. DPRD Kota Cilegon 1, nomor 4
3. Syamsudin. DPRD Kabupaten Lombok Tengah 5, nomor 6.
4. Darmawati Dareho. DPRD Kota Manado 4, nomor 1.

PDI Perjuangan

1. Abner Reinal Jitmau. DPRD Prov Papua Barat 2, nomor 12.

Partai Keadilan Sejahtera

1. Maksum DG Mannassa. DPRD Kabupaten Mamuju 2, nomor 2.

Partai Bulan Bintang

1. Nasrullah Hamka. DPRD Provinsi Jambi 1, nomor 10.

Partai Garuda

1. Ariston Moho. Caleg DPRD Kabupaten Nias Selatan. Dapil Nias Selatan 1 nomor 3.
2. Yulius Dakhi. Caleg DPRD Kabupaten Nias Selatan. Dapil Nias Selatan 1 nomor 1.

Partai Perindo

1. Smuel Buntuang. Caleg DPRD Provinsi Gorontalo. Dapil Gorontalo 6 nomor 1.
2. Zulfikri. DPRD Kota Pagar Alam 2. Dapil Kota Pagar Alam nomor 1.

PKPI

1. Joni Kornelius Tondok. Caleg DPRD Kabupaten Toraja Utara. Dapil Toraja Utara 4 nomor 1.
2. Mathius Tungka. Caleg DPRD Kabupaten Poso. Dapil Poso 3 nomor 2.

PAN

1. Abdul Fattah. DPRD Provinsi Jambi. Dapil Jambi 2 nomor 1.
2. Masri. DPRD Kabupaten Belitung Timur. Dapil Belitung Timur 1 nomor 2.
3. Muhammad Afrizal. DPRD Kabupaten Lingga. Dapil Lingga 3 nomor 1.
4. Bahri Syamsu Arief. DPRD Kota Cilegon. Dapil Kota Cilegon 2 nomor 1.

DPD:

1. DPD Provinsi Aceh, Abdullah Puteh Nomor 21
2. DPD Provinsi Sumatera Utara, Abdillah Nomor 39
3. DPD Provinsi Bangka Belitung, Hamzah Nomor 35
4. DPD Provinsi Sumatera Selatan, Lucianty Nomor 41
5. DPD Kalimantan Tengah, Ririn Rosyana Nomor 41
6. DPD Sulawesi Tenggara, La Ode Bariun Nomor 68
7. DPD Provinsi Sulawesi Tenggara Masyhur Masie Abunawas Nomor 69
8. DPD Provinsi Sulawesi Tenggara A Yani Muluk Nomor 67
9. DPD Provinsi Sulawesi Utara Syachrial Kui Damapolii Nomor 40

Sedangkan 4 parpol lainnya, tidak memiliki caleg eks koruptor, yakni :

1. Parta Persatuan Pembangunan (PPP)
2. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
3. Partai Nasional Demokrat (Nasdem)
4. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

Sumber : KPU Pusat

Polri : Terkait Tabloid Indonesia Barokah Pemeriksaan ‘One Gate’

Tabloid Indonesia Barokah

Jurnal123.com – Terkait dengan Tabloid Indonesia Barokah semua laporannya melalui satu pintu dan semua sudah disepakati dilaporkan langsung ke Bareskrim tidak dilaporkan di setiap provinsi pasalnya agar mudah di kontrol.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat, Brigjend Pol Dedi Prasetyo  ditemui disela-sela rapat pimpinan TNI Polri di PTIK ,Jakarta Selatan, Selasa(29/1/2019) mengatakan Jadi hasil pembicaraan saya dengan tim dari Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri juga sudah berkoordinasi dengan BPN artinya setiap laporan terkait menyangkut masalah tabloid Indonesia Barokah  itu semua one gate (semua satu pintu).

“Dari BPN juga sudah mengsosialisasikan kepada seluruh jajaran yang ada di provinsi nanti dilaporkannya di Bareskrim yang akan melakukan kajian dan menangani laporan tersebut. Biar laporannya itu tiap-tiap Polda menyebar itu justru agak sulit kontrolnya,” ujarnya.

Polri masih menunggu rekomendasi Dewan Pers soal tabloid ‘Indonesia Barokah’. Penyelidikan tabloid akan dilakukan setelah polisi mengantongi rekomendasi itu.

“Hasil koordinasi saya hari ini dengan Ketua Dewan Pers, Pak Stanley, siang ini akan dikirim surat hasil kajian Dewan Pers, namanya surat Pendapat, Penilaian dan Rekomendasi (PPR). Siang ini dikirim dari Dewan Pers ke Mabes Polri,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo di lobi Auditorium STIK-PTIK, Jalan Tirtayasa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (29/1/2019).

Dedi menuturkan penyelidik akan mempelajari surat rekomendasi dari Dewan Pers itu. Hasil penyelidikan Dewan Pers akan dikolaborasikan dengan hasil penyelidikan Polri dan laporan BPN Prabowo-Sandi.

“Nanti akan dipelajari oleh tim yang sudah dibentuk Bareskrim. Tim akan mengkaji dari data laporan BPN. Nanti akan di-combine semuanya,” ujar Dedi.

Dedi menjelaskan pihaknya mungkin akan memeriksa ahli bahasa, ahli pidana maupun ahli media dari Dewan Pers sendiri. Para ahli itu diminta untuk menganalisa ada atau tidak unsur pidana pada konten tabloid Indonesia Barokah.

“Kalau kita perlu saksi ahli, bahasa, pidana maupun dari Dewan Pers sendiri terkait narasi, konten di Indonesia Barokah. Tak menutup kemungkinan kalau ada unsur-unsur pidananya,” jelas Dedi.

Ditanya apakah Polri akan bekerja sama dengan PT Pos Indonesia untuk menyelidiki siapa yang mencetak dan mendistribusikan tabloid tersebut, Dedi menerangkan hal itu bagian dari strategi penyelidikan.

“Itu bagian taktik dan teknis penyidikan. Tim pasti akan memikirkan seperti itu. Setelah melakukan kajian komperhensif pasti,” imbuh Dedi.

Seperti diketahui, tabloid ‘Indonesia Barokah’ tersebar di sejumlah daerah. Isi tabloid tersebut dinilai menyudutkan Prabowo-Sandiaga.

Kubu pasangan nomor urut 02 itu telah melaporkan ‘Indonesia Barokah’ ke Dewan Pers dan Bawaslu.

Bawaslu: Tak Ada Ujaran Kebencian di Tabloid Indonesia Barokah

Anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar, menyebut isi tabloid Indonesia Barokah tidak mengandung penghinaan atau ujaran kebencian. Tabloid Indonesia Barokah dinyatakan tidak melanggar aturan Pemilu.

“Terkait dengan Indonesia Barokah, Bawaslu sudah menyatakan kemarin bahwa itu belum masuk dalam pelanggaran pidana Pemilu. Tetapi kami minta kepada polisi untuk melakukan investigasi, kami juga melakukan investigasi dengan kemampuan yang kami miliki untuk mengetahui siapa di balik itu,” kata Fritz kepada wartawan di RRI, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (29/1/2019).

Dari kajian Bawaslu, tabloid Indonesia Barokah tidak mengandung penghinaan atau ujaran kebencian sebagaimana diatur sebagai larangan dalam kampanye sesuai Pasal 280 UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu.

“Apakah masuk dalam unsur yang menghina atau tidak, misalnya. Sampai pada saat kemarin kami melihat bahwa isi daripada Indonesia Barokah itu belum melanggar Pasal 280 terkait dengan menghina ataupun ujaran kebencian,” papar Fritz.

Tapi ditegaskan Fritz, Bawaslu tetap melakukan pencegahan agar tidak ada keresahan pada masyarakat dalam Pemilu. Tabloid Indonesia Barokah, menurutnya sudah menyebar ke hampir seluruh Indonesia.

“Dari Papua Barat, NTT, NTB, Bali, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Sumatera Utara. Hampir seluruhnya kira-kira itu ada dan untuk di Yogyakarta, Jawa Tengah, hampir semua,” sebut Fritz.(Vecky Ngelo/Tim)

Politik Identitas Tak Akan Laku di Indonesia

Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA, CBE

Jurnal123.com – Guru Besar dan cendikiawan muslim dari Universitas Islam Negeri Jakarta Azyumardi Azra menyebut politik identitas tak akan laku dalam kontestasi politik di Indonesia.

Buktinya, ujar Azra, dari pemilihan umum 1955 hingga saat ini, partai Islam tidak pernah menang. “Coba lihat dari 1955, tak pernah yang menang partai Islam, sampai 2014 juga tidak,” ujar Azyumardi Azra dalam acara Dialog Nasional Kebhinekaan dan Pemilu Damai di bilangan Kebayoran, Jakarta Selatan pada Ahad, 27 Januari 2019.

Menurut Azra, hal tersebut dikarenakan struktur sosial masyarakat pluralis yang menjadi salah satu keberuntungan bagi bangsa Indonesia. “Islamic identity politic tidak akan laku. Partai pemenang pemilu sejak reformasi, adalah Partai Pancasilais,” ujar dia.

Begitupun hingga pemilihan umum 2019, Azra memprediksi partai pemenang adalah partai yang disebutnya Pancasilais. “Pada 1999 yang menang PDIP, 2004 dan 2009 yang memang Demokrat. Kemudian 2014 pemenangnya PDIP dan kemungkinan besar 2019 ini PDIP lagi,” ujar dia.

Untuk itu, ujar dia, politik indentitas di Indonesia bukanlah sesuatu hal yang perlu ditakuti. “Dihindari iya, tapi jangan membuat ketakutan berlebihan,” ujar dia.

Tokoh Katolik Romo Benny Susetyo menilai, politik identitas dan radikalisme belakangan justru menguat. Hal tersebut, ujar dia, tak lepas dari fenomena global. Di masing-masing negara, kata dia, sentimen yang muncul berbeda-beda. Di Amerika Serikat misalnya, sentimen yang timbul ialah masuknya imigran.

Sedangkan di Amerika Latin sentimen yang menguat ialah isu kaya dan miskin. “Di Indonesia yang menguat justru sentimen keagamaan. Sebenarnya ini dampak dari kemalasan elite politik menyampaikan gagasan,” kata dia dalam acara Sarasehan Kebangsaan yang diselenggarakan Gerakan Suluh Kebangsaan di Hotel Mercure Grand Mirama Surabaya, Rabu, 16 Januari 2019.

Kondisi tersebut, ujar Benny, dipertajam oleh maraknya berita hoaks di telepon genggam. Berita-berita bohong yang disebarkan secara masif lewat telepon genggam mudah mempengaruhi pemikiran seseorang lantaran menyentuh personal. “Kalau tidak hati-hati, kita akan terperangkap masuk dalam budaya kematian. Untuk melawan itu kuncinya ialah hidup guyup rukun dari lingkungan terkecil, yakni RT,” ujar dia.

Penggagas Gerakan Suluh Kebangsaan Mahfud MD mengatakan bakal melakukan safari ke berbagai daerah untuk merekatkan persatuan bangsa. Hal itu, kata Mahfud, didasari oleh keprihatinan terhadap makin menguatnya politik identitas yang berpotensi mengoyak sendi-sendi persatuan anak bangsa.

“Gerakan Suluh Kebangsaan ini ibarat petromaks. Kami akan berkeliling ke tiap-tiap daerah menemui tokoh-tokoh yang sevisi dengan kami. Merekalah nanti yang jadi petromaks di daerahnya masing-masing,” ujar Mahfud dalam acara Sarasehan Kebangsaan.
Politik Identitas.(TEM)

KPU : Surat Suara Sulit Dipalsukan, Didistribusikan Maret 2019

Ilustrasi Surat Suara Pilpres 2019

Jurnal123.com – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi menegaskan, surat suara Pemilu 2019 tidak dapat dipalsukan. KPU menggunakan pengamanan internal dan eksternal untuk lima jenis surat suara.

“Insyaallah tidak ada peluang bagi surat suara palsu masuk dalam proses pemilu,” ujar Pramono di Jakarta, Minggu (20/1). Dikatakan, terdapat dua jenis pengamanan surat suara. Pengaman pertama adalah dari sisi material kertas, di mana KPU memberikan mikroteks pada surat suara.

“Untuk material surat suara, kami menggunakan mikroteks (untuk pengamanan). Mikroteks itu banyak jenisnya. Misalnya, yang dipakai dalam pencetakan uang, itu hanya salah satu saja,” ujar dia. Pengamanan kedua adalah dari sisi prosedur. KPU melibatkan banyak pihak agar surat suara yang dicetak benar-benar terjamin kualitasnya dan sesuai dengan prosedur yang diatur.

“Dari sisi prosedur dengan melakukan pemeriksaan oleh tenaga ahli untuk mengontrol kualitas surat suara, penyortiran oleh KPU, pengawasan Bawaslu, dan pengamanan secara ketat oleh kepolisian,” tuturnya.

Pramono mengatakan, waktu yang dibutuhkan untuk produksi dan distribusi surat suara ini diperkirakan sekitar 60 hari. KPU memprioritaskan pengiriman surat suara ke daerah-daerah dengan tantangan geografis yang berat.

“Diharapkan, pertengahan Maret 2019 seluruh surat suara telah dikirim ke KPU kabupaten/kota. Dengan demikian, masih cukup waktu untuk melakukan penyortiran, penghitungan, pengepakan, dan pengiriman secara berjenjang dari KPU kabupaten/kota ke kecamatan, desa/kelurahan, hingga TPS,” terang dia.

Selain itu, kata Pramono, dalam keadaan tertentu, proses produksi masih bisa dipercepat, yakni dengan menambah jam kerja. Saat ini, ungkap dia, setiap pabrik melakukan produksi selama 16 jam per hari.
“Semua pabrik penyedia sudah berkomitmen, jika terjadi hal-hal darurat, mereka masih bisa ditingkatkan menjadi 20 jam per hari,” kata dia.

Sumber: BeritaSatu.com

Surat Suara Mulai Dicetak

Ilustrasi Surat Suara Pemilu 2019

Jurnal123.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU RI) mulai mencetak surat suara Pemilu Serentak 2019. Komisioner KPU RI Ilham Saputra mengatakan pencetakan surat suara serentak di tiga wilayah.

“Hari ini pencetakan perdana surat suara, dan serentak kita lakukan di Jakarta, Surabaya, dan Makassar,” kata Ilham di Gedung Kompas Gramedia, Jakarta Barat, Minggu, 20 Januari 2019.

Ada enam perusahaan yang diberi mandat mencetak surat suara. Mereka yang dipercaya ialah PT Aksara Grafika Pratama (Jakarta), PT Balai Pustaka (Jakarta), PT Temprina Media Grafika (Jawa Timur), PT Gramedia (Jakarta),PT Adi Perkasa Makassar (Sulawesi Selatan), dan PT Puri Panca Pujibangun (Jawa Timur).

Jumlah surat suara di tiap perusahaan berbeda. PT Aksara Grafika Pratama diharuskan mencetak 68.176.374 lembar surat suara atau sekitar 7,25% dari total surat suara.

PT Balai Pustaka mencetak 139.894.529 lembar atau 14,88%. PT Temprina Media Grafika mencetak 255.019.544 lembar atau 27,13%. PT Gramedia mencetak 292.019.984 sekitar 31,07%. PT Adi Perkasa Makassar mencetak 77.054.270 lembar atau 8,20%.

“Kemudian PT Puri Panca Pujibangun wajib mencetak 107.714.950 lembar atau 11,46%. Jadi total surat suara yang dicetak 939.879.651 lembar,” ucap dia.

Komisioner KPU mengunjungi seluruh percetakan surat suara. Salah satunya percetakan PT Gramedia.

Kunjungan untuk memastikan surat suara dicetak dengan jumlah benar dan berkualitas. PT Gramedia mencetak untuk lima provinsi, yakni Aceh, Sumut, Jabar, DKI Jakarta dan Sulawesi Selatan.(MET)

TKN Dan BPN Saling Jagokan Capresnya

Direktur Kampanye TKN Jokowi- Ma,ruf, Benny Ramdhani.( Vecky Ngelo)


 

Jurnal123.com –  Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin mengklaim kubu mereka unggul telak dalam debat pilpres pertama. 

Direktur Kampanye TKN Jokowi-Ma’ruf, Benny Ramdhani di D’Consulate, Jalan KH Wahid Hasyim, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (19/1)2019) mengatakan  Jokowi menang 5-0 dari Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.”Skor 5-0 untuk Jokowi,” ujarnya.

Selanjutnya, Benny menegaskan  Prabowo bukan lawan sebanding bagi Jokowi. “Pasalnya Jokowi hadir dalam debat pilpres pertama sebagai presiden, sementara Prabowo hadir sebagai calon presiden. Hal tersebut membuat Prabowo gugup,” tegasnya.

Untuk itu, Benny menjelaskan Jokowi menyampaikan hasil-hasil kerja yang sudah dilakukan ketika menjabat presiden. Sementara hal yang diungkapkan Prabowo bersifat teoretis dan khayalan alias utopis.”Yang disampaikan Jokowi itu fakta-fakta empiris, yang disampaikan Prabowo itu bertitik tolak pada hal-hal teoretis dan utopis. Ini pembeda,” jelasnya.

Sementara itu, Koordinator Juru Bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan merasa puas atas penampilan pasangan nomor urut 02, Prabowo-Sandi. Menurutnya, Prabowo tampil sebagai leader.”Prabowo tentu tampil di debat sebagai leader. Beliau tampil apa adanya. Tampil tanpa make-up,” ujarnya.

Seiring dengan itu, Dahnil menjelaskan  Prabowo tampil membawa harapan. Sementara Jokowi tampil dengan memori masa lalu. Dahnil mengatakan banyak janji-janji Jokowi pada Pilpres 2014 yang belum ditepati.”Jadi justru Pak Prabowo datang (debat pilpres) dengan beban yang sangat ringan dan mengingatkan, ‘eh, ada lho, janji-janji yang nggak ditepatin dan mau memproduksi janji-janji baru’,” jelasnya..(Vecky Ngelo)

Argumentasi Prabowo Dianggap Legalkan Presiden Bisa Intervensi Hukum

Pasangan Capres 02 Prabowo-Sandi

Jurnal123.com – Argumentasi calon PresidenPrabowo Subianto menjadi sorotan tajam karena dianggap berpotensi intervensi hukum oleh Presiden. Argumentasi itu disampaikan Prabowo saat menyampaikan gagasannya tentang penegakan hukum di babak kedua debat capres-cawapres.

Sekertaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan meskipun Presiden adalah pemimpin negara, namun tidak otomatis jabatan itu diartikan bebas melakukan hal apa saja, termasuk ikut campur penegakan hukum.

“Presiden tidak boleh intervensi atas masalah hukum. Jadi apa yang disampaikan bahwa Presiden adalah Chief of Law Enforcement Officer adalah cermin bawah sadarnya untuk gunakan jabatan Presiden sebagai alat intervensi hukum,” kata Hasto di rumah aspirasi,Jakarta Pusat, Kamis (17/1).

Sambil nonton bareng debat capres-cawapres bersama para pendukung Jokowi-Maruf, Hasto juga menyoroti pernyataan Sandiaga Uno, calon Wakil Presiden nomor urut 02.
Selama debat berlangsung, imbuh Hasto, Sandiaga kerap melontarkan pernyataan kontradiktif. Ia mencontohkan saat Sandi menyebut sejumlah kasus.

Sedianya, kata Hasto, kasus-kasus yang ia angkat harus ada konfirmasi kebenarannya. “Berbagai persoalan lapangan yang diangkat Sandi perlu dicek kebenaran sebagai real case atau bagian dari kemasan untuk menyerang Pak Jokowi,” katanya.(MER)