Category Archives: Politik

MKD Sikapi Status Ketua DPR Setya Novanto

Setya Novanto Bersembunyi

Setya Novanto Bersembunyi


JURNAL123, JAKARTA.
Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) akan menggelar rapat pada Kamis (16/11/2017) hari ini. Rapat akan menyikapi langkah Komisi Pemberantasan Korupsi yang melakukan upaya jemput paksa terhadap Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto.

Namun, upaya jemput paksa itu gagal karena Novanto tak ada di rumah dan belum diketahui keberadaannya.

“Besok (hari ini) kami akan agendakan rapim dan pleno MKD. Di samping bahas laporan yang masuk tentunya kita juga akan membahas perkembangan kasus Pak Novanto ini di KPK,” kata Wakil Ketua MKD Syarifudin Sudding saat dihubungi, Kamis (16/11/2017) malam.

Sudding mengatakan, dengan keluarnya surat perintah penangkapan dari KPK terhadap Novanto, maka otomatis yang bersangkutan tidak bisa lagi menjalankan tugas kesehariannya sebagai Ketua DPR.

“Bisa dianggap ia berhalangan. Dalam konteks itu, saya kira MKD akan menyikapi perkembangan kasus Setya Novanto ini,” ucap Sudding.

Sudding enggan berandai-andai apakah MKD akan menonaktifkan Novanto dari posisi Ketua DPR. Menurut dia, semuanya akan tergantung pada hasil rapat dan perkembangan selanjutnya.

Sudding hanya mengatakan, apabila Novanto lengser dari Ketua DPR, maka Fraksi Partai Golkar harus segera menyiapkan pengganti. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3).

“UU MD3 mengatakan pergantian pimpinan di alat kelengkapan dewan maupun di DPR itu tergantung fraksinya,” kata Sudding.

Penyidik sudah mengantongi surat penangkapan Novanto yang sebelumnya sempat beberapa kali mangkir dari d panggilan KPK. Namun Ketua Umum Partai Golkar tersebut tak ada di rumah.

KPK menetapkan kembali Novanto sebagai tersangka kasus E-KTP pada Jumat (10/11/2017). Novanto sebelumnya lolos dari status tersangka dalam penetapan sebelumnya setelah memenangi gugatan praperadilan terhadap KPK.

Dalam kasus ini, Novanto bersama sejumlah pihak diduga menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi.

Adapun sejumlah pihak itu antara lain Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo, pengusaha Andi Agustinus atau Andi Narogong, dan dua mantan Pejabat Kemendagri Irman dan Sugiharto.

Novanto juga diduga menyalahgunakan kewenangan dan jabatan saat menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar. Akibat perbuatannya bersama sejumlah pihak tersebut negara diduga dirugikan Rp 2,3 triliun pada proyek senilai Rp 5,9 triliun tersebut.(KOM)

Potensi Konflik, Menkopolhukam Kumpulkan Pejabat Terkait Papua

Menkopolhukam Saat Konferensi Pers

Menkopolhukam Saat Konferensi Pers


JURNAL123, JAKARTA.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto, mengumpulkan sejumlah pejabat di bidang keamanan dan menteri terkait di kantornya. Mereka dikumpulkan guna membahas persiapan agenda politik yakni Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2018 di Papua.

Koordinasi ini untuk meningkatkan kewaspadaan di bumi Cendrawasih tersebut mengingat potensi eskalasi kericuhan oleh kelompok bersenjata.

“Kita kan sudah melihat beberapa daerah yang dianggap mempunyai indeks kerawanan pemilu cukup tinggi. Memang saya masih menunggu bagaimana komposisi dan hasil survei yang dilakukan oleh Bawaslu yang bertanggung jawab menentukan indeks kerawanan pemilu di seluruh Indonesia,” kata Wiranto di kantor Menkopolhukam Jalan Medan Merdeka Barat, Kamis 2 November 2017.

Sambil menunggu rekomendasi dari Bawaslu,Wiranto akan mengumpulkan berbagai data dari para menteri dan instansi lain terkait keamanan ini.

Seperti rapat hari ini yang dihadiri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, Wakil Menteri Luar Negeri A.M Fachir, Wakil Kepala BIN Teddy Lhaksmana, Kapolda Papua Irjen Pol Boy Rafli Amar dan Pangdam Cendrawasih Mayjen George Elnadus Supit.

“Untuk kemudian kita putuskan bagaimana bisa mengamankan pelaksanaan pilkada di Papua supaya kondusif, aman dan damai, supaya tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” ujarnya.

Menurut Wiranto, pihaknya terus menelusuri siapa dalang atas penembakan yang terjadi pada pos satuan Brimbo di Mile 67 dan Mile 66 area tambang Freeport pekan kemarin.

Penembakan itu, kata dia, sudah ditangani Polda Papua dan tengah dikejar pelaku bersenjata tersebut hingga melukai anggota Kepolisian.

“Beberapa kejadian penembakan-penembakan, apakah itu ada unsur kesengajaan dari kelompok radikal atau apakah itu merupakan bagian dari ingin mengganggu pilkada. Kan kita harus waspadai semua.” (VIN)

7 Fraksi DPR Dukung Perppu Ormas, 3 Menolak

Ilustrasi Perppu Ormas

Ilustrasi Perppu Ormas


JURNAL123, JAKARTA.
Komisi II DPR menggelar rapat terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan atau Perppu Ormas. Dari rapat kerja tersebut, tujuh fraksi menerima Perppu Ormas, sedangkan tiga fraksi lainnya menolak.

Fraksi yang menerima adalah PDIP, Demokrat, Golkar, PKB, PPP, Nasdem, dan Hanura. Sedangkan fraksi yang menolak adalah PAN, Gerindra, dan PKS.

Fraksi Partai Demokrat, PKB, dan PPP menyetujui Perppu Ormas dengan catatan harus ada revisi dalam perppu tersebut. Anggota Fraksi Partai Demokrat, Fandi Utomo, menyampaikan ada dua poin dalam Perppu Ormas yang seharusnya direvisi.

“Perbaikan itu dua saja. Berkaitan persoalan peradilan dikembalikannya proses di peradilan. Kalau ini diterima, perbaikan itu kira-kira banyak yang diselesaikan, check and balances, ketakutan soal demokratisasi, interpretasi tunggal soal Pancasila oleh pemerintah, due process of law, itu berkaitan dengan hilangnya proses di peradilan,” ujar Fandi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/10/2017).

Kedua, kata dia, berkaitan dengan pidana supaya disesuaikan dengan KUHP. Sejauh pemerintah sepakat dengan perubahan dua poin itu, Demokrat menyatakan akan mendukung.

Sementara itu dari pihak Fraksi Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria mengungkapkan alasan fraksinya menolak Perppu Ormas. Salah satunya adalah Perppu Ormas melanggar konstitusi, melanggar UUD 1945.

“Makanya kami meyakini Perppu Ormas ini memang ada masalah dan makanya kami menolak,” kata Riza.

Menurut dia, supaya tidak memicu suasana yang gaduh lagi, maka Gerindra memilih untuk menolak Perppu tersebut tetapi setelah itu setuju kalau akhirnya direvisi.

“Memang pilihannya dua, dalam pembahasan perppu ini menerima atau menolak. Kalau Fraksi Gerindra supaya tidak menimbulkan kegaduhan, pilihannya ditolak, silakan nanti baru kita revisi. Bukan diterima lalu direvisi,” ucap Riza.

Rapat kerja terkait Perppu Ormas dihadiri pihak pemerintah, yaitu Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.

Mendagri Optimistis

Sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo optimistis, seluruh fraksi DPR akan menyepakati Perppu Ormas dalam rapat kerja pengambilan keputusan tingkat komisi di Komisi II DPR hari ini.

“Kami optimistis sekali teman-teman di fraksi ada kesepakatan. Soal ada catatan, itu sah-sah saja, karena masing-masing fraksi kepanjangan itu partai politik. Punya kepentingan, punya catatan yang saya yakin semuanya adalah objektif,” ucap Tjahjo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/10/2017).

Tjahjo yakin, seluruh fraksi di DPR sudah punya komitmen dengan Pancasila sebagai ideologi negara serta UUD 1945, NKRI dan Bineka Tunggal Ika.

Dia mengatakan, sebelum ada catatan untuk merevisi UU hasil Perppu Ormas, seluruh fraksi di DPR harus sepakat untuk menerima aturan tersebut disahkan terlebih dulu.(LIP)

KPU Nyatakan 14 Parpol Memenuhi Persyaratan

Kantor KPU Pusat

Kantor KPU Pusat


JURNAL123, JAKARTA.
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy’ari, mengatakan ada 13 parpol yang masih belum melengkapi dokumen syarat-syarat pendaftaran calon peserta Pemilu 2019 hingga H+2 penutupan pendaftaran, Rabu (18/10). Ketigabelas parpol tersebut telah mendaftar sebagai peserta Pemilu 2019 sebelum masa pendaftaran ditutup.

Hasyim menuturkan, hingga penutupan masa perpanjangan untuk melengkapi berkas pendaftaran calon peserta Pemilu pada Selasa (17/10) malam, ada 14 parpol yang status pendaftarannya diterima oleh KPU. Sementara itu, status pendaftaran 13 parpol belum dapat diterima karena masih dalam tahap penyelesaian pemeriksaan berkas.

Namun, Hasyim enggan menyebut bahwa 13 parpol tersebut dipastikan gugur. “Bukan gugur ya, dokumennya tidak lengkap. Tidak bisa dilakukan dilanjutkan sampai penelitian administrasi. Sebab, dalam undang-undang disebutkan bahwa yang namanya mendaftar itu menyerahkan dokumen lengkap,” jelas Hasyim kepada wartawan di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu siang.

Hasyim juga enggan menyebut parpol mana saja yang termasuk dalam 13 parpol tersebut. “Saya belum update (datanya),” kata Hasyim.

Hingga pukul 24.00 WIB, Selasa malam, ada 14 parpol yang status pendaftarannya sudah diterima oleh KPU.Keempatbelas parpol yang telah diterima pendaftarannya yakni Partai Perindo, PSI, PDIP, Hanura, Nasdem, PAN, PKS, Gerindra, Golkar, PPP, Partai Berkarya, Partai Garuda, Partai Demokrat dan PKB.

Sementara itu, berdasarkan data yang dihimpun, 13 parpol yang status pendaftarannya belum diterima KPU adalah Partai Republik, Partai Bhinneka Indonesia, Partai Rakyat, Partai Pemersatu Bangsa, Partai Idaman, PKPI, PIKA, PBB, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), Parsindo, PNI Marhaenis, Partai Reformasi dan Partai Republikan. Dengan demikian, total jumlah parpol yang telah terdaftar menjadi calon peserta Pemilu 2019 ke KPU ada 27 parpol.(ROL)

27 Partai Mendaftar Ke KPU

images(90)
JURNAL123, JAKARTA.
Sebanyak 27 partai politik dari 73 parpol yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mendaftar sebagai calon peserta Pemilu 2019.

Pendaftaran ditutup pada Senin malam (16/10/2017) pukul 24.00 WIB.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy’ari mengatakan, secara keseluruhan ada 31 parpol yang diberikan username dan password untuk meng-input data dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).

Namun, hanya 27 parpol yang mendaftar ke KPU untuk pemilu yang akan datang. Empat lainnya absen atau tidak mendaftar.

“Empat parpol tidak mendaftar meski mendapat akses Sipol. Ada 10 parpol diterima pendaftarannya dan diberikan tanda terima,” kata Hasyim di kantor KPU RI, Jakarta, Selasa dinihari (17/10/2017).

Sedangkan menurut Hasyim, sampai saat ini masih ada 17 parpol yang diketahui masih dilakukan pengecekan kelengkapan dokumen pendaftarannya oleh KPU RI.

“Ada 17 parpol yang sudah daftar tapi masih dalam pemeriksaan kelengkapan dokumen,” ujar Hasyim.

Dengan kondisi tersebut KPU akhirnya memutuskan untuk memberikan toleransi waktu tambahan pemeriksaan kelengkapan dokumen syarat pendaftaran parpol 1×24 jam.

“KPU mengambil kebijakan, yang sudah daftar dan situasinya dalam proses pemeriksaan kelengkapan dokumen, kita lanjutkan,” kata Hasyim.

Perpanjangan waktu pemeriksaan itu mulai dari Senin malam (16/10/2017) pukul 24.00 WIB sampai Selasa malam (17/10/2017) pukul 24.00 WIB.

“Jadi untuk pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan di KPU RI, maksimal Selasa (17/10/2017) pukul 24.00 WIB. Sedangkan untuk KPUD kabupaten/kota sesuai dengan pukul 24.00 waktu setempat,” kata Hasyim.

Hasyim pun menegaskan bahwa KPU RI memberikan perpanjangan waktu untuk pendaftaran parpol. KPU kata dia, hanya memberikan perpanjangan waktu untuk pemeriksaan kelengkapan dokumen.

“Pertimbangannya untuk status parpol sudah daftar, berkas diperiksa, diteliti. Maka kemudian ini dilanjutkan. Jadi tidak ada perpanjangan waktu untuk pendaftaran,” tutur Hasyim.

Diketahui, pendaftaran peserta Pemilu 2019 telah dibuka sejak Selasa (3/10/2017) hingga Senin (16/10/2017) atau kurang lebih selama 14 hari.

Pendaftaran pada hari pertama hingga hari ke-13 dibuka sejak pukul 08.00 WIB-16.00 WIB. Sementara, pendaftaran pada hari ke-14 dibuka sejak pukul 08.00 WIB-24.00 WIB.

Berikut partai politik yang telah mendaftarkan diri ke KPU RI sebagai calon peserta Pemilu 2019:

1. Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
2. Partai Solidaritas Indonesia (PSI),
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
4. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
5. Partai Nasdem
6. Partai Berkarya
7. Partai Republik
8. Partai Amanat Nasional (PAN)
9. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
10. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
11. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
12. Partai Golkar
13 Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)
14. Partai Bhinneka Indonesia
15. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
16. Partai Rakyat
17. Partai Demokrat
18. Partai Pemersatu Bangsa
19. Partai Islam Damai Aman (Idaman)
20. Partai Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)
21. Partai Indonesia Kerja (PIKA)
22. Partai Bulan Bintang (PBB)
23. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI)
24. Partai Suara Rakyat Indonesia (Parsindo)
25. PNI Marhaenis
26. Partai Reformasi
27. Partai Republik Nusantara

Kompas

Jadwal Pemilu 2019

images(90)
JURNAL123, JAKARTA.
Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019. Seperti dikutip dari situs Sekretariat Kabinet, setkab.go.id, Selasa, 3 Oktober 2017, langkah itu sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 167 ayat (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam PKPU yang ditandatangani oleh Ketua KPU Arief Budiman pada 4 September 2017 itu disebutkan, pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2019, sudah harus didaftarkan pada 4-10 Agustus 2018.

Adapun tahapan pemilu, menurut PKPU itu, terdiri atas: a. Sosialisasi; b. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu; c. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih; d. Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu; e. Penetapan peserta pemilu; f. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan; g. Pencalonan presiden dan wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; h. Masa kampanye pemilu; i. Masa tenang; j. Pemungutan dan penghitungan suara; k. Penetapan hasil pemilu; dan l. Pengucapan sumpah/janji presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Dalam hal pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden dilakukan putaran kedua, menurut PKPU itu, tahapan pemilu mencakup: a. Sosialisasi; b. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar Pemilih; c. Kampanye; d. Masa tenang; e. Pemungutan dan penghitungan suara; f. Penetapan hasil pemilu; dan g. Pengucapan sumpah/janji presiden dan wakil presiden.

Secara garis besar jadwal tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 adalah sebagai berikut:

1. Pendaftaran calon Anggota DPD: 2 Juli 2018–8 Juli 2018.

2. Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD: 21 September 2018–23 September 2018.

3. Pengajuan daftar calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota: 4 Juli 2018–17 Juli 2018.

4. Pengumuman DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota: 21 September 2018–23 September 2018.

5. Pendaftaran pasangan calon presiden–wakil presiden: 4 Agustus 2018–10 Agustus 2018.

6. Penetapan dan pengumuman pasangan calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden: 20 September 2018.

7. Penetapan nomor urut pasangan calon: 21 September 2018.

8. Kampanye calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pasangan calon presiden dan wakil presiden: 23 September 2018–13 April 2019.

9. Masa tenang: 14 April 2019–16 April 2019.

10. Pemungutan dan penghitungan suara: 17 April 2019.

11. Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara Pemilu tingkat nasional: 25 April–22 Mei 2019.

12. Peresmian keanggotaan: a. DPRD kabupaten/kota: Juli-Agustus 2019; b. DPRD provinsi: Juli-Agustus 2019; dan c. DPR dan DPD: Agustus-September 2019.

Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Putaran Kedua:

1. Sosialisasi: 18 Juni 2019–3 Agustus 2019.

2. Kampanye putaran II: 22 Juni 2019–3 Agustus 2019.

3. Masa tenang: 4 Agustus 2019–6 Agustus 2019.

4. Pemungutan suara: 7 Agustus 2019.

5. Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara pemilu tingkat nasional: 15 Agustus–1 September 2019.

6. Penetapan hasil pemilu: 2 September 2019–4 September 2019.

7. Penetapan hasil pemilu pasca putusan Mahkamah Konstitusi (jika ada sengketa): 17 September 2019–23 September 2019.

8. Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden: 20 Oktober 2019.

“Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 5 Peraturan KPU Nomor: 7 Tahun 2017, yang telah diundangkan oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, Widodo Ekatjahjana, pada 5 September 2017 itu.(VIN)

Isu Komunisme Terkait Tahun Politik

Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj

Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj


JURNAL123, JAKARTA.
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siradj menilai wajar jika isu komunisme selalu muncul pada bulan September di setiap tahun. Menurut dia, kemunculan isu komunisme tak terlepas dari situasi politik menjelang pemilihan umum.

“Setiap tahun, isu PKI pasti ramai. Misal, Presiden Jokowi dituduh PKI. Tapi tahun ini ramai karena menjelang tahun politik 2019. Ada hubungan dong, pasti,” kata Said Aqil di kantor PBNU, Kramat Raya, Jakarta Pusat, Jumat 22 September 2017.

Namun, Said tak ambil pusing meskipun isu komunisme dijadikan komoditas politik. “Kalau bangsa sudah dewasa, enggak akan mempan,” ujarnya. Menurut dia, yang terpenting adalah mengambil hikmah dari sejarah kelam 1965 tersebut.

Isu PKI memanas lagi setelah massa memprotes diadakannya Seminar Sejarah 1965 di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Sabtu, 16 September 2017. Mereka menuding acara seminar tersebut menandai kebangkitan PKI.

Namun tudingan itu dibantah panitia penyelenggara Forum 65 dan YLBHI. Mereka berpendapat seminar adalah forum ilmiah untuk mendapatkan perspektif lain dan mengungkapkan kebenaran sejarah 1965. Meski demikian, akhirnya seminar tersebut tetap dibubarkan.

Said Aqil menilai sejarah 1965 yang melibatkan PKI adalah tragedi yang menyedihkan. “Tidak usah mencari kambing hitam. Memang ada yang salah dan benar dan ada juga yang jadi korban. Lupakan saja, tapi bukan berarti melupakan seutuhnya, kita ambil hikmahnya dari sejarah itu,” ujarnya.(TEM)

Pelantikan Gubernur Jakarta Dan Yogyakarta Bisa Bersamaan

Mendagri Tjahjo Kumolo

Mendagri Tjahjo Kumolo

JURNAL123, YOGYAKARTA.
Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 2017-2022 akan berlangsung pada Oktober 2017. Rencana itu kini masih dalam proses di Kementerian Dalam Negeri Kemendagri.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, proses pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY sudah dipersiapkan. Ada surat permintaan pelantikan yang masuk di kementeriannya. Bahkan, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) juga sudah mengirimkan surat kepada DPRD dan Pemda DIY.

“Sudah kita laporkan ke bapak presiden apakah nanti pelatikannya Oktober ini,” kata Tjahjo di Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Badan Pengembangan Sumberdaya, Kementerian Dalam Negeri, Yogyakarta, Kamis 21 September 2017.

Namun terkait lokasi pelantikan juga masih dalam pertimbangan. Apakah akan dilakukan di Istana Negara Yogyakarta atau di Jakarta. Menurut dia tidak masalah pelantikan digelar di Yogyakarta atau Jakarta karena berada di Istana Negara.

Bahkan, pelantikan Gubernur DKI Jakarta dan Gubernur DIY bisa digelar bersama.

“Yang penting (pelantikan) di Istana, bisa Jakarta atau Yogyakarta. Bisa bersamaan pelantikan Gubernur DKI dan DIY atau masing-masing. Sedang kita ajukan ke Setneg apakah bersamaan atau masing-masing. Saya akan lihat UU-nya yang penting di Istana,” kata Tjhajo.

Dia mengatakan hingga kini belum mengetahui pasti apakah digelar di Istana Yogyakarta atau Jakarta. “Kita lihat perkembangannya,” kata Tjahjo.

Persiapan Anies

Ketua Tim Pemenangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno, Mardani Ali Sera mengatakan saat ini gubernur dan wakil gubernur DKI terpilih itu tengah sibuk menata program kerja, tim dan kerangka kerja sebelum dilantik.

“Sampai menjelang Oktober keduanya ngejar merapihkan program, tim dan kerangka kerja,” ujar Mardani kepada Liputan6.com di Jakarta, Rabu (2/8/2017).

Saat ini, kata Mardani, Anies jarang tampil ke publik lantaran harus ke luar kota. Sementara Sandiaga bertugas untuk tetap di Jakarta.

“Aman saja, bagi tugas. Mas Anies sedang mengunjungi beberapa lokasi di luar kota. Bang Sandi yang jagain (Jakarta),” ujar dia.

Namun, kata Mardani, pada bulan mendatang Sandiaga yang akan meninggalkan Jakarta sedangkan Anies tinggal di Ibu Kota.

“Bulan depan gantian mas Anies yang jaga. Sampai menjelang Oktober keduanya ngejar merapihkan program, tim dan kerangka kerja,” kata politisi PKS itu.

Mardani pun membantah Anies Baswedan “menghilang” untuk mempersiapkan diri maju Pilpres 2019.

“(Pak Anies keliling kota) sekalian melihat beberapa program yang sudah berhasil. Ada pengelolaan sampah mandiri, pola gerakan masyarakat berbasis RW dan urban farming,” jelas Mardani.(LIP)

Pemilu Serental Legislatif Dipastikan 17 April 2019

Ilustrasi

Ilustrasi


JURNAL123, JAKARTA.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan tanggal pemilihan umum (pemilu) serentak untuk memilih anggota legislatif (DPR, DPD, dan DPRD). Jadwal pencoblosan dipastikan 17 April 2019.

Jadwal itu tertera di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2019.

Peraturan yang ditandatangani Ketua KPU Arief Budiman pada 4 September 2017 itu juga tercantum pasangan capres-cawapres sudah harus didaftarkan pada 4-10 Agustus 2018. Penetapan dan pengumuman pasangan calon dilakukan pada 20 September 2018, sedangkan nomor urutnya ditetapkan sehari setelahnya.

Masa kampanye akan berlangsung 23 September 2018 hingga 13 April 2019 dan masa tenang pada 14-16 April 2019.

Setelah rakyat memilih pada 17 April 2019, KPU akan melakukan rekapitulasi kemudian penetapan hasil penghitungan suara pemilu tingkat nasional pada 25 April-22 Mei 2019.

Sementara itu, jika pilpres berlangsung dua putaran, KPU juga sudah menjadwalkan hal itu berlangsung pada 7 Agustus 2019 dengan penetapan hasil pemilu pada 2-4 September 2019.

Jika ada sengketa ke Mahkamah Konstitutsi, penetapan hasil pemilu dilakukan 17-23 September 2019.

Namun, sebelum sampai pada tahap itu, KPU mewajibkan partai-partai politik untuk mengisi data partai masing-masing melalui sistem informasi partai politik (sipol) milik KPU mulai Senin (18/9/2017).

Parpol yang tidak mengakses sipol akan dinyatakan gagal untuk ikut Pemilu 2019.

“Tidak ada sanksi untuk parpol yang tidak mengakses sipol. Hanya saja ada konsekuensinya, yakni tidak bisa mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu serentak 2019,” Komisioner KPU, Hasyim Asy’ari, dalam konferensi pers di Jakarta, kemarin.

Setelah mengisi sipol, parpol bisa mendaftarkan diri yang akan mulai dibuka pada 3 Oktober hingga kurun 14 hari.

“Pada prinsipnya, untuk penggunaan sipol, (perwakilan) parpol memasukkan data persyaratan parpol untuk mendaftar sebagai peserta pemilu. Itu harus di-print out sebelum pendaftaran parpol,” tandas Hasyim.(MET)

MAKI Laporkan Fadli Zon Ke MKD DPR

Gedung DPR RI

Gedung DPR RI

JURNAL123, JAKARTA.
Wakil Ketua DPR Bidang Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Fadli Zon, dilaporkan Koordinator Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) Boyamin Saiman ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).