Category Archives: Politik
UU MD3 Jadikan DPR “Perkasa”
JURNAL123, JAKARTA.
Sorotan publik saat ini terkait UU MD3 yang menuai kontroversi. Sudah dua hari sejak Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) disahkan, namun reaksi keras publik belum juga surut. Bahkan, revisi UU yang baru saja disahkan itu langsung akan digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh koalisi masyarkat sipil. Apa salah dan dosa mu, UU MD3?
Mari kita selami logika yang dibangun dari beberapa pasal yang kini menjadi sorotan publik.
Dalam revisi UU MD3, pasal 73 mewajibkan polisi membantu memanggil paksa seseoarang yang akan diperiksa DPR, namun enggan datang. Ketentuan ini ada lantaran DPR punya pengalaman buruk. Salah satunya yakni ketika KPK tak mau datang saat dipanggil oleh Pansus Angket DPR.
Dengan adanya penambahan frase wajib dalam Pasal 73, DPR berharap tugas-tugasnya bisa berjalan lebih lancar. Bahkan, UU MD3 memperbolehkan Kepolisian untuk menyandera selama 30 hari orang-orang yang tidak mau datang ke DPR.
Kenapa wakil rakyat begitu mengerikan untuk rakyatnya sendiri?
Di sisi lain, DPR pula punya kewenangan untuk menolak seseorang hadir dalam rapat-rapat di DPR. Dalam kasus Angket Pelindo II misalnya, DPR mengeluarkan rekomendasi menolak hadirnya Menteri BUMN dalam rapat-rapat di DPR. Artinya, di satu sisi DPR punya kewenangan memanggil paksa seseorang, di sisi lain justru bisa juga menolak seseorang datang ke DPR.
Namun yang lebih mengkhawatirkan, DPR melalui Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) bisa memperkarakan orang-orang yang tidak mau hadir saat dipanggil DPR ke penegak hukum.
Selanjutnya, ada pula Pasal 122 yang membuat DPR, kembali melalui MKD, bisa mempidanakan orang-orang yang dianggap merendahkan DPR dan pribadi anggota DPR.
Tujuan pasal ini yakni untuk menjaga marwah dan kehormatan DPR sebagai lembaga tinggi negara dan pribadi anggota DPR sebagai pejabat negara. Pasal ini menandakan kembali hidupnya pasal penghinaan peninggalan Belanda yang disebut Haatzaai Artikelen. Namun, dilihat dari sejarahnya, pasal itu berlaku untuk simbol negara.
Pertanyaanya lagi, apakah DPR atau anggota DPR adalah simbol negara?
Penting untuk diingat, MK dalam putusanya Nomor 013-022/PUU-IV/2016, membatalkan pasal penghinaan kepada Presiden dan Wakil Presiden lantaran dianggap bertentangan dengan semangat demokrasi.
Di Indonesia sendiri, batas presiden sebagai kepala negara (sebagai simbol negara) dengan kepala pemerintahan sulit dipisahkan. Lantaran hal itu pula, MK membatalkan pasal tersebut.
Lantas kenapa DPR memunculkan pasal itu? bahkan untuk dirinya sendiri.
“Ini kok tiba-tiba anggota DPR menganggap mereka sebagai simbol negara yang harus dilindungi. Ini yang menurut saya agak melompat (pemikirannya),” kata Pengamat politik Lingkaran Madani Indonesia Ray Rangkuti.
Anehnya lagi, kalau boleh dibilang seperti itu, beberapa anggota DPR dengan lantang menolak pasal penghinaan untuk Presiden dan Wakil Presiden hidup lagi di RKUHP.
Namun saat pasal itu diberlaku untuk DPR, para anggota DPR menerimanya dengan lapangan dada. Bagaimana ya?
Di pasal ini pula, lagi-lagi DPR membawa MKD menjadi alat anggota DPR untuk melaporkan orang-orang yang dianggap merendahkan DPR dan pribadi anggotanya.
Ada pula Pasal 245 yang mengatur bahwa pemeriksaan anggota DPR harus dipertimbangkan MKD terlebih dahulu sebelum dilimpahkan ke Presiden untuk pemberian izin bagi aparat penegak hukum.
Bukankah semua orang kedudukanya sama di depan hukum? Kenapa pemeriksaan hukum anggota DPR harus atas pertimbangan MKD?
Apalagi MK juga sebelumnya sudah digugurkan pasal tersebut. Berdasarkan prinsip kesamaan di depan hukum, MK menilai pemeriksaan hukum anggota DPR tidak perlu atas izin MKD. Namun, DPR membangkitkan lagi pasal tersebut.
“UU MD3 ini logikanya sudah salah kaprah sama sekali dan kita jadi gagal paham bagaimana memahami memahami cara berpikir DPR ya?,” kata Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jeirry Sumampow.
“Saya kira UU ini semata-mata untuk kepentingan politik. Jadi ini memang alat memperkuat diri mereka dan melindungi mereka dari segala upaya yang bisa merongrong kewenanagan mereka,” sambungnya.(KOM)
Polri Nyatakan Netral, Bantah Pernyataan Calongub Jawa Barat
Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Setyo Warsito di temui disela-sela latihan menembak di Lapangan Tembak Senayan Jakarta Selatan, Selasa (30/1/2017) (Foto Vecky Ngelo/Jurnal123)
JURNAL123, JAKARTA.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto membantah Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian memberikan pesan kepada bakal calon gubernur (Bacagub) Irjen Anton Charliyan.
Setyo mengatakan Kapolri tak pernah memberi pesan agar perwira Polri harus langsung menang sekalinya tampil dalam kontestasi politik.
“Kami klarifikasi bahwa Kapolri tidak pernah memerintahkan pada bakal calon dari perwira Polri untuk sekali tampil harus berhasil, sekali berjuang, harus menang, tidak pernah itu,” ujar Setyo, di Lapangan Tembak Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (30/1/2018).
Kapolri sendiri, kata Setyo, merestui anggotanya untuk maju dalam kontestasi politik. Namun terkait masalah pesan dan masalah dukungan, Polri tak ikut campur tangan.
Ia menegaskan Polri tetap netral dalam kontestasi politik ke depan. Pihaknya, jelas Setyo, hanya fokus dan profesional untuk melakukan pengamanan-pengamanan selama pilkada.
“Polri itu netral, tidak berpihak pada siapapun walaupun yang ikut kontestasi adalah perwira Polri,” ungkapnya lagi.
Lebih lanjut, disinggung apakah pernyataan Anton masuk ke ranah pelanggaran kode etik atau tidak, Setyo masih belum bisa menjawab.
Ia hanya mengatakan telah mengklarifikasi dari sisi Anton jika yang bersangkutan lupa pernah menyatakan hal itu atau tidak.
“Nanti dilihat apakah masuk ke dalam ranah pelanggaran kode etik atau bukan. Tapi saya sudah klarifikasi ke beliau (Anton), kata beliau lupa pernah menyatakan itu atau tidak. Karena itu sudah cukup lama, kan ini viral lagi baru-baru ini,” pungkasnya.
Sebelumnya, Anton menyatakan kesiapan dirinya untuk menjadi pemimpin daerah didampingi TB Hasanuddin sebagai calon wakil gubernur Jawa Barat.
Sebelum diumumkan oleh PDI Perjuangan sebagai calon kepala daerah, Anton mengaku mendapat pesan dari Tito.
“Jadilah seorang pemimpin yang jangan memalukan institusi dan dengan doa harus menang,” ujar Anton saat ditemui di Kantor DPP PDI Perjuangan di Lenteng Agung, Jakarta, Minggu (7/1/2018).(VEK)
Bukan Anggota Polisi Setelah Ditetapkan KPU.
Ilustrasi Kotak Suara
JURNAL123, JAKARTA.
Keikutsertaan para anggota polisi dalam pemilihan kepala daerah saat ini menjadi pembahasan disejumlah media.
Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Setyo Wasisto mengatakan bahwa para anggota Polri yang ikut mencalonkan diri pada Pilkada atau Pilgub serentak 2018, itu sudah menyerahkan surat pengunduran diri dari Korps Bhayangkara pada saat pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Nah sampai dengan tanggal 12 nanti pas penetapan dari KPU status mereka masih anggota Polri. Ketika tanggal 12 ditetapkan oleh KPU diterima dan dicalonkan tetap itu akan otomatis statusnya purnawira bukan polisi lagi. Oleh sebab itu dalam masa menjelang sampai tanggal 12 penetapan statusnya masih. Selama belum ada penetapan purnawira dia masih anggota polisi,” kata Setyo di Kompleks Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (16/1/2018).
Setyo pun menerangkan bahwa anggota Polri yang sudah kalah pada saat Pilkada, tidak bisa kembali lagi sebagai anggota Polri. Namun, jika tak lolos dari verifikasi KPU pada saat penetapan calon, maka anggota Polri tersebut bisa kembali lagi jadi anggota Polri.
“Nunggu sampai ditetapkan. Kita kembalikan kepada yang bersangkutan apakah akan melanjutkan pengabdian di Polri atau tidak. Tapi ini masa sebelum tanggal 12 ya, jangan dipahami kalah Pilkada enggak bisa kembali lagi ke pilkada. Pemahaman keliru itu,” terangnya.
Lebih lanjut, dirinya pun menuturkan bahwa saat ini anggota Polri yang ikut dalam kontestasi Pilkada dan Pilgub serentak 2018, tak mempunyai jabatan penting dalam Korps Bhayangkara atau bisa dibilang non-job.
“Status anggota sekarang ini pengajuan undur diri sambil menunggu tanggal 12 dan tidak ada jabatan yang strategis. Ada jabatan analis sama saja tidak ada jabatan,” ujarnya.
Dirinya pun menegaskan bahwa anggota Polri tak akan bisa kembali lagi ke dalam Korps Bhayangkara jika sudah ditetapkan sebagai calon dan kalah pada saat bertanding dalam Pilkada dan Pilgub serentak 2018.
“Jabatan sekarang ini analis kebijakan ini bukan struktural. Tolong dijelaskan jangan keliru. Dibeberapa media dijelaskan yang kalah pilkada bisa masuk lagi. Bukan gitu. Kalau sudah penetapan bukan anggota polri lagi,” tegasnya.
Seperti diketahui, beberapa Pati yang akan maju dalam Pilkada 2018 yaitu Kepala Korps Brimob Irjen Pol Murad Ismail di Pilgub Maluku, Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Safaruddin di Pilgub Kaltim dan Wakalemdiklat Polri Irjen Pol Anton Charliyan di Pilgub Jawa Barat. Dan ada juga Perwira menengah yang ikut meramaikan Pilkada serentak 2018 yaitu Pamen Polda NTT, AKBP Marselis Sarimin Calon Bupati Manggarai Timur NTT.(VEK)
Polisi Persilahkan La Nyalla Melaporkan Terkait Dugaan Mahar Politik
Kavid Humas Mabes Polri, Irjen Pol Setyo Warsito di Mabes Polri, Senin(15/1/2018) mengatakan Adanya Dugaan Mahar sebaiknya La Nyala Mattalitti Laporkan ke Polisi. (Vecky Ngelo/Jurnal123)
JURNAL123, JAKARTA.
Terkait dengan adanya dugaan kasus mahar politik yang sudah dikatakan oleh La Nyala Mattalitti agar lebih jelas dan terangnya sebaiknya diproses hukum dan silakan saja dilaporkan ke polisi.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan, pihaknya mempersilakan La Nyalla Mattalitti untuk melaporkan dugaan kasus mahar politik yang dialaminya ke Polri.
Setyo menuturkan, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur itu berhak melaporkan kejadian tersebut. Ia memastikan, Polri akan menerima apabila yang bersangkutan memang membuat laporan.
“(Tapi) Kalau tidak, ya tidak bisa kita memaksa. Tetapi sampai saat ini belum ada laporan,” katanya di Mabes Polri, Jakarta, Senin (15/1/2018).
Sebelumnya diberitakan, La Nyalla berniat menempuh jalur hukum terkait permintaan uang Rp 40 miliar untuk maju sebagai calon gubernur di Pilkada Jawa Timur 2018.
Ketua Progres 98 Faisal Assegaf, selaku perwakilan tim hukum, mengatakan laporan akan dibuat ke Mabes Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas politik uang yang diduga dilakukan oknum Partai Gerindra.
“Kami minta pihak berwenang polisi dan KPK memeriksa. Ada unsur pidana, karena sudah masuk politik uang,” tutur Faisal.
Menurut dia, dugaan adanya politik uang itu dapat menjadi bahan untuk Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengusut kasus tersebut.
Apalagi saat ini, Mabes Polri sudah membentuk Satgas Anti Politik Uang Polri.
Selain itu, La Nyalla mengklaim sudah mengeluarkan uang sebesar Rp 5,9 miliar kepada Ketua DPD Gerindra Jawa Timur, Supriyanto.
Serta akan mencairkan cek senilai Rp 70 miliar yang dapat dicairkan apabila surat rekomendasi dari Partai Gerindra sudah terbit.
“Ini menjadi bahan menarik. Diduga pelaku menerima uang muka Rp 5,9 miliar. Masuk ranah KPK,” tegasnya.
Koordinator TPDI Petrus Selestinus mendesak Satgas Antipolitik Uang Polri untuk mengusut tuntas ‘nyanyian’ La Nyalla Mahmud Mattalitti yang menyebut bahwa dirinya dimintai puluhan miliar oleh Prabowo Subianto untuk Pilkada Jawa Timur.
“Satgas Antipolitik Uang yang baru dibentuk Kapolri untuk Pilkada 2018 harusnya berani merespons ‘nyanyian’ La Nyalla yang gagal menjadi bakal calon gubernur Jawa Timur dari Gerindra,” ujar Petrus melalui pesan singkat, Jumat (12/1/2018).
“Karena diduga Prabowo atas nama DPP Gerindra disebut meminta La Nyalla menyerahkan uang untuk keperluan pencalonan La Nyalla dalam Pilkada Jatim sebesar Rp 170 miliar dan untuk bayar saksi Rp 40 miliar,” lanjut dia.
Menurut Petrus jika peristiwa ini benar-benar terjadi, maka sudah masuk ke dalam kategori tindak pidana politik uang yang diatur dalam ketentuan Pasal 73 ayat (3) serta Pasal 187 huruf A sampai D Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
‘Informasi’ La Nyalla, lanjut Petrus, semestinya dipandang sebagai suatu informasi berharga oleh Satgas Antipolitik Uang.(VEK)
Inilah Pasangan Cagub-Cawagub Yang Mendaftar di 17 Provinsi
Ilustrasi logo Pilkada Serentak
JURNAL123, JAKARTA.
Pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah di Pilkada serentak resmi ditutup. Total ada 58 pasangan cagub-cawagub yang telah mendaftarkan diri ke KPU di 17 provinsi.
Dikutip dari situs KPU, Kamis (11/1/2018), total ada 116 cagub-cawagub yang berkasnya telah diterima. Pendaftaran cagub-cawagub itu dibuka pada 8-10 Januari 2018.
Ada sejumlah tahapan yang harus dilalui tiap paslon sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pilkada. Di antaranya pengecekan kelengkapan berkas, pemeriksaan kesehatan, hingga perbaikan syarat pencalonan.
Pengumuman perbaikan dokumen syarat pencalonan di situ KPU 20-26 Januari 2018. Kemudian pengumuman penetapan pasangan calon di Pilkada digelar 12 Februari 2018.
Berikut cagub/cawagub untuk Pilkada Serentak 2018 yang telah mendaftarkan diri:
Jawa Barat
– Sudrajat-Ahmad Syaikhu (PKS, PAN, Gerindra)
– Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi (Partai Demokrat dan Golkar)
– Tubagus Hasanuddin-Anton Charliyan (PDIP)
– Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum (NasDem, PPP, Hanura, PKB)
Jawa Tengah
– Sudirman Said-Ida Fauziyah (PKB, PKS, PAN, Gerindra)
– Ganjar Pranowo-Taj Yasin (PDIP, PPP, NasDem, dan Demokrat)
Jawa Timur
– Khofifah Indar Parawansa Emil Dardak (Golkar, NasDem, dan Partai Demokrat).
– Saifullah Yusuf (Gus Ipul) berpasangan dengan Puti Guntur Soekarno (PDIP, PKB, PKS, Gerindra).
Sulawesi Selatan
– Nurdin Halid-Qahhar Mudzakkar (PKB, PKPI, Hanura, NasDem, Golkar)
– Nurdin Abdullah-Sudirman Sulaiman (PAN, PKS, PDIP).
– Ichsan Yasin Limpo-Andi Mudzakkar (calon independen, yang didukung Partai Demokrat).
– Agus Arifin Nu’mang-Mayjen TNI (Purn) Tanribali Lamo (PPP, Gerindra, PBB).
Sulawesi Tenggara
– Asrun-Hugua (PDIP).
– Rusda-Sjafei (PPP, PKB, dan Demokrat).
– Ali Mazi-Lukman Abunawas (NasDem, Golkar).
Bali
– Wayan Koster-Tjokorda Oka Artha Ardhana Sikawati (PDIP).
– Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra-I Ketut Sudikerta (Demokrat, Gerindra, PAN,dan PPP).
Sumatera Utara
– Letjen Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah (PKS, PAN, Hanura, Gerindra, NasDem, dan Golkar).
– Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus (PDIP, dan PPP).
– JR Saragih-Ance Selian (Demokrat, PKB, PKPI).
Sumatera Selatan
– Herman Deru-Mawardi Yahya (PAN, NasDem, Hanura).
– Ishak Mekki-Yudha Pratomo Mahyuddin (PD, PPP, PBB).
– Dodi Reza Alex Noerdin-Giri Ramanda Kiemas (Golkar, PDIP, PKB).
– Saifudin Aswari Riva’i-Irwansyah (PKS, dan Gerindra).
Riau
– Syamsuar-Brigjen TNI Edy Nasution (NasDem-PKS-PAN).
– Lukman Edy-Hardianto (PKB dan Gerindra).
– Firdaus-Rusli Effendi (Demokrat dan PPP).
– Arsyaduliandi ‘Andi’ Rachman-Suyatno (Golkar, PDIP, dan Hanura).
Lampung
– Herman Hasanusi-Sutono (PDIP).
– Muhammad Ridho Ficardo-Helmi Hasan (Demokrat, Gerindra, dan PPP).
– Mustafa-Ahmad Jazuli (Hanura, PKS, dan NasDem).
-Arinal Djunaidi-Chusnia Chalim (PAN, PKB, Golkar).
Maluku
– Irjen Murad Ismail-Barnabas Orno (PDIP, PKB, dan NasDem).
– Said Assagaf-Anderias Rentanubu (Demokrat, Golkar, dan PKS).
– Herman Adrian Koedoboen-Abdullah Vanath (independen)
Maluku Utara
– Ahmad Hidayat Mus-Rivai Umar (PPP-Golkar).
– Burhan Abdurahman-Ishak Jamaluddin (NasDem, Demokrat, PKB, Hanura, PKPI dan PBB).
– Muhammad Kasuba-Madjid Husen (Gerindra, PAN, PKS)
– KH Abdul Gani Kasuba-M Al Yasin Ali (PKPI, PDIP).
Papua
– Lukas Enembe-Klemen Timal (Demokrat, Golkar, NasDem, Hanura, PAN, PKB, PKS, PKP, PPP, dan PBB).
– John Wempi Wetipo-Habel Melkias Suwae (PDIP, dan Gerindra).
– Ones Pahabol-Petrus Yoram Mambai (PKPI).
NTT
– Benny K Harman-Benny Alexander Litelnoni (Demokrat, PKS, PAN, dan Gerindra).
– Esthon Leyloh Foenay dan Christian Rotok (Gerindra, dan PAN).
– Marianus Sae dan Emilia Nomleni (PDIP dan PKB).
– Viktor Bungtilu Laiskodat-Yoseph Nae Soi (NasDem, Golkar, dan Hanura).
NTB
– Zulkieflimansyah-Sitti Rohmi (Demokrat, dan PKS).
– Tuan Guru Haji Ahyar Abduh-Mori Hanafi (PDIP, Gerindra, PAN, PPP, Hanura, dan PBB).
– Moch Ali Bin Dachlan-TGH Lalu Gede Muhamad Ali Wirasakti Amir Murni (independen)
– Moh Suhaili Fadil Thohir-Muh Amin (PKB, NasDem, Golkar)
Kalimantan Timur
– Rusmadi Wongso-Irjen Safaruddin (PDIP, dan Hanura).
– Syaharie Ja’ang dan Awang Ferdian (PKB, PPP, Demokrat).
– Andi Sofyan-Nusyirwan Ismail (Golkar dan NasDem).
– Isran Noor-Hadi Mulyadi (Gerindra, PKS, dan PAN).
Kalimantan Barat
– Karolin Margret Natassa-Suryadman Gidot (PDIP, PKPI, dan Demokrat).
– Sutarmidji-Ria Norsan(Golkar, PKB, NasDem, PKS, dan Hanura).
– Kartius-Pensong (independen).
– Milton Crosby dan Boyman Harun (Gerindra dan PAN).
(DET)
MK Tegaskan Ambang Batas Capres Tetap 20 %
Gedung Mahkamah Konstitusi
JURNAL123, JAKARTA.
Jelang pemilu 2019 suasana politik di Tanah Air semakin memanas. Suasana hangat juga terjadi di lembaga konstitusi.
Sejumlah partai, warga hingga perkumpulan advokat menggugat ambang batas capres ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hasilnya? Gugatan keroyokan tersebut belum ada 1 pun yang dikabulkan MK.
Salah satu gugatan yang ditolak adalah gugatan Bang Haji Rhoma Irama selaku Ketum Partai Idaman. Harapan Bang Haji untuk membatalkan ambang batas capres itu tak dikabulkan MK.
“Permohonan pemohon pasal 222 tidak beralasan menurut hukum,” ujar Ketua MK Arief Hidayat, dalam sidang putusan di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Kamis (11/1/2018).
Setelah Bang Haji Rhoma, Gugatan Ketum PSI, Grace Natalie, soal ambang batas capres juga ditolak.
Namun, Grace dan Bang Haji Rhoma tetap mendapat angin segar dari MK. Gugatan mereka tentang verifikasi parpol pemilu dikabulkan MK. Sehingga, MK memutus mengabulkan sebagaian untuk gugatan Bang Haji dan Grace Natalie.
Beda nasib dengan gugatan Ketua Dewan Pembina ACTA, Habiburokhman. Gugatan pengacara ACTA itu tidak diterima oleh MK karena objek gugatan tidak jelas.
Dengan tidak adanya gugatan yang dikabulkan MK maka pasal 222 UU No 7/2017 tentang Pemilu tetap berlaku. Aturan presidential threshold sebesar 20% masih berlaku.
Parpol Pemilu 2014 Harus Diverifikasi Kembali.
Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi dalam Pasal 173 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Uji materi ini diajukan Partai Idaman dan Partai Solidaritas Indonesia yang terregistrasi dengan nomor 53/PUU-XV/2017.
“Mengabulkan permohonan untuk sebagian,” kata Ketua MK Arief Hidayat membacakan putusan di Gedung MK, Jakarta, Selasa (11/1/2018).
Pasal 173 ayat (1) berbunyi, “Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verilikasi oleh KPU”.
Sementara, Pasal 173 ayat (3) berbunyi, “Partai politik yang telah lulus verilikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu”.
Awalnya, dengan ketentuan dua pasal ini, maka partai politik yang telah lolos verifikasi Pemilu 2014 tidak diverifikasi ulang dan langsung ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2019.
Namun, dengan putusan MK ini, maka ketentuan tersebut diubah.
Parpol yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2014 tetap harus menjalani verifikasi faktual untuk lolos sebagai peserta Pemilu 2019.
“Menyatakan frasa ‘telah ditetapkan’ dalam Pasal 173 ayat (1) bertentangan dengan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” ujar Arief.
“Menyatakan Pasal 173 ayat (3) bertentangan dengan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” tambah dia.
Dalam pertimbangannya, MK menilai tidak adil apabila parpol peserta pemilu 2014 tak harus melalui verifikasi faktual.
Sebab, terjadi perubahan jumlah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dari tahun 2014 lalu hingga saat ini.
Padahal, syarat untuk lolos menjadi peserta pemilu mensyaratkan parpol memiliki kepengurusan di seluruh provinsi, 75 persen jumlah kabupaten/kota, dan 50 persen jumlah kecamatan.
Parpol juga harus mempunyai kantor tetap di untuk kepengurusan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota.
Selain Partai Idaman, ada sejumlah pihak lain yang juga mengajukan uji materi pasal 173 UU Pemilu. Diantaranya adalah Partai Solidaritas Indonesia dengan nomor 60/PUU-XV/2017, Partai Perindo dengan nomor 62/PUU-XV/2017.(DEN)
Anggota TNI-Polri Ikut Pilkada 2018, Kontras Khawatirkan Mobilisasi Massa
Koordinator Kontras Yati Andriyani
JURNAL123, JAKARTA.
Koordinator Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Yati Andriyani mengingatkan salah satu agenda reformasi yang belum tuntas yakni reformasi TNI dan Polri.
Ia menyebutkan 20 tahun lalu, dua lembaga tersebut dipisahkan dari ranah politik praktis untuk menjaga netralitas TNI-Polri yang menjadi penopang utama pertahanan dan keamanan Indonesia.
Saat ini, sejumlah anggota TNI – Polri yang terhitung masih aktif mengikuti politik praktis melalui partisipasi mereka di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018.
Yati Andriyani menganggap hal tersebut sebagai sebuah kemunduran dari penyelesaian agenda reformasi.
Saat ini yang bisa dilakukan masyarakat, adalah memastikan kedepannya kedua lembaga tersebut tetap netral.
“Masyarakat harus ikut berpartisipasi memantau. Kami juga sepakat, Kontras, Imparsial, YLBHI dan Perludem, untuk membuka posko pengaduan masyarakat, kalau ada pelanggaran netralitas TNI Polri,” ujarnya dalam konfrensi di kantor Kontras, Jakarta Pusat, Selasa (9/1/2018).
Dalam Undang-Undang (UU) yang menaungi kedua lembaga tersebut, sudah jelas mereka dilarang terlibat politik praktis. TNI melalui UU nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, melarang prajuritnya terlibat politik praktis.
Sementara Polri melalui Udang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, melarang hal serupa.
“Tampaknya partai politik, mencoba memanfaatkan celah, karena aturan soal pilkada, hanya mengharuskan mereka mengundurkan diri dari institusinya masing-masing,” katanya.
Sebagai aparat negara, anggota TNI – Polri aktif juga dibekali dengan kewenangan, kekuasaan serta fasilitas negara.
Mereka yang aktif dan ikut pilkada, juga memiliki bekal yang sama.
Yati Andriyanti menganggap hal tersebut rawan disalahgunakan, untuk kepentingan pribadi mereka.
“Sangat mungkin ada upaya mobilisasi-mobilisasi tertentu, karena mereka menguasai dari tingkat profinsi, kabupaten, kecamatan hingga desa. Kalau kita lihat TNI-Polri kan jiwa korsanya tinggi, sangat mungkin hubungan-hubungan kewilayahan itu dimanfaatkan untuk meraup dukungan,” katanya.
Menjaga netralitas kedua lembaga tersebut selama pelaksanaan Pilkada 2018 sangat penting dilakukan, karena hal tersebut akan jadi acuan untuk membaca netralitas TNI-Polri pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, di mana Presiden RI. Joko Widodo, digadang-gadang akan ikut maju untuk mempertahankan jabatannya.(TRI)
Polri-KPK Siap Bentuk Satgas Anti Politik Uang
Ilustrasi Logo KPK Polri
JURNAL123, JAKARTA.
Memasuki Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan dilaksanakan secara serentak tahun 2018 mendatang.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengungkapkan saat ini pihaknya sedang menjajal rencana pembentukan satuan tugas yang akan mengawasi praktik politik yang berpotensi ada pada Pilkada Serentak 2018 mendatang.
Tito mengaku telah membuka komunikasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk pembentukan satgas ini.
“Saya sudah sampaikan pada pimpinan KPK. ‘Pak kita buat saja tim bersama’. Nanti Mabes Polri bikin khusus satgas money politik satgas pungli,” ungkap Tito di Rupatama Mabes Polri, Jln Trunojoyo, Jakarta Selatan, Jumat (29/12/2017).
Mantan Kapolda Metro Jaya ini mengungkapkan bahwa nantinya tim ini akan dibentuk oleh Kabareskrim, Komjen Pol Ari Dono Sukmanto. Satgas ini akan bersinergi dengan KPK.
“Nanti menyangkut sosok yang tidak bisa kena UU KPK, ditangkap oleh KPK serahkan kepada kami. Begitu juga kalau yang ditangkap kami bisa ditangani KPK, kami serahkan,” jelas Tito.
Tito menegaskan bahwa Satgas ini dibutuhkan karena masih banyak kasus politik uang pada pelaksanaan Pilkada. Hal ini menurutnya diakibatkan oleh biaya yang tinggi untuk menjadi seorang kepala daerah.
Selain itu, KPK sebagai lembaga yang menangani praktik gratifikasi, namun KPK dibatasi oleh UU KPK. Sehingga tidak bisa menangkap pelaku politik uang di bawah golongan eselon satu.(TRI)
“Perang Bintang” Warnai Pilkada 2018
Logo TNI Polri
JURNAL123, JAKARTA.
Pemilihan kepala daerah serentak 2018 akan diramaikan oleh sejumlah figur jenderal aktif dari kesatuan TNI dan Polri sebagai calon gubernur. Fenomena ini dinilai sebagai fenomena baru yang terjadi dalam pesta rakyat lima tahunan itu.
Meski begitu, bukan berarti para jenderal itu memiliki peluang yang lebih besar dibandingkan calon dari sipil. Direktur Lembaga Monitor Indonesia Ali Rif’an mengatakan kondisi politik saat ini berbeda dengan kondisi di zaman orde baru.
Menurut dia, saat ini perwira tinggi dari TNI maupun Polri yang ikut dalam kacah perpolitikan memiliki potensi yang sama dengan sipil. “Gigi politiknya tidak seperti zaman orde baru. Orde baru perwira maju, sudah selesai semua, sekarang biasa saja, kalau dilihat secara umum,” kata dia seperti diberitakan Tempo pada Selasa, 26 Desember 2017.
Setidaknya ada lima jenderal dari TNI dan Polri yang akan maju dalam pilkada 2018. Berikut nama-namanya:
– Letnan Jenderal TNI Edy Rahmayadi
Pria kelahiran Sabang, Aceh, ini diusung oleh Partai Gerindra, PKS, dan PAN untuk maju di Pilkada Sumatera Utara. Edy yang saat ini menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat mengajukan pensiun dini agar dapat menjadi Gubernur Sumut. Tidak sejalan dengan keinginannya, Panglima Hadi Tjahjanto membatalkan mutasi 16 perwira tinggi TNI lewat surat keputusan Nomor Kep/982.a/XII/2017 pada Selasa, 19 Desember 2017. Edy termasuk perwira yang dibatalkan sebagai Pati Markas Besar Angkatan Darat yang akan mengajukan pensiun dini.
– Inspektur Jendral Polisi Safaruddin
Perwira Tinggi Kepolisian RI yang menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Kalimatan Timur ini, digadang-gadang akan maju di Pilkada Kaltim 2018 lewat gerbong Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Namun hingga saat ini partai tersebut belum mendeklarasikan Safarudin untuk maju sebagai calon gubernur Kalimantan Timur.
– Inspektur Jenderal Polisi Anton Charliyan
Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri ini pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat pada 2016. Dia lulus dari Akademi Polisi tahun 1984 dan berpengalaman dalam bidang reserse. Anton diakbarkan akan diusung oleh PDIP untuk memenangkan suara di Jawa Barat.
– Inspektur Jenderal Murad Ismail
Kepala Korps Brimob Polri ini diusung oleh Partai Nasdem untuk maju di Pilkada Maluku 2018. Sebelum menjadi Kepala Korps Brimob, Murad sempat menjadi Kapolda Maluku di tahun 2013 hingga 2015. PDIP juga telah memberikan dukungan kepada Murad. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah mengumumkan pencalonannya yang dipasangkan dengan kader PDIP, Barnabas Orno.
– Inspektur Jenderal Paulus Waterpauw
Putra Papua yang saat ini menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara ini akan maju dalam pemilihan calon gubernur Papua. Sebelumnya Paulus menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri. Dia diusung oleh Partai Golongan Karya untuk menjadi orang nomor satu di Papua.
Berkaitan dengan itu, Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian mengatakan anggotanya yang sudah mendaftar pilkada agar segera mengurus permohonan pengunduran diri. Menurut dia, langkah tersebut dianjurkan agar tidak timbul persepsi buruk bagi kepolisian. Tito khawatir masyarakat akan menganggap polisi menyalahgunakan jabatan tersebut untuk mempengaruhi publik saat menggunakan hak pilihnya di pemilihan umum.
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengungkapkan hal yang sama. Menurut dia, jika salah satu perwira tinggi ingin mengikuti pencalonan kepala daerah, itu merupakan haknya sebagai warga negara. Namun, Panglima Hadi tidak menegaskan diizinkan atau tidaknya perwira tinggi TNI untuk pensiun dini dan mencalonkan diri sebagai kepala daerah.(TEM)
Pesan Politik Megawati di Hari Ibu
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri
JURNAL123, JAKARTA.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto membuka acara peringatan hari ibu hari ini di kantor DPP. Hasto menyampaikan pesan dari Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri yang berhalangan hadir.
“Pesan dari Ibu Megawati melihat situasi politik nasional yang hanya diwarnai wajah kekuasaan, pertarungan, dan kepentingan. Seolah kekuasaan itu segala-galanya,” ujar Hasto di kantor DPP PDIP, Jl Pangeran Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (22/12/2017).
Hasto turut menyinggung fenomena politik saat ini. Fenomena itu adalah bupati/wali kota ingin jadi gubernur atau menteri dan menteri ingin menjadi gubernur.
“Kalau saya melihat, bupati atau wali kota sudah pensiun pengin jadi menteri, pengin jadi gubernur. Eh, sudah jadi menteri juga pengin jadi gubernur misalnya seperti itu,” ucap Hasto.
Dalam acara hari ibu, Hasto mengingatkan perempuan merupakan kunci dari lahirnya peradaban manusia. Hasto berharap, peringatan hari ibu ini bisa memberikan dorongan dan semangat terhadap kaum ibu dan perempuan.
“Kami berharap dengan peringatan Hari Ibu ini, perempuan Indonesia dapat kembali menggelorakan jalan pergerakan tersebut demi menuju situasi masa depan nasional yang lebih baik. Semoga mampu menggelorakan semangat kita untuk mengembalikan karakter dasar kaum perempuan dalam pergerakannya untuk Indonesia Raya,” kata Hasto.
Acara ini dihadiri para politikus PDIP dari kaum hawa. Istri ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat, Happy Farida turut hadir mengenakan kebaya berwarna merah.(DEN)
