Category Archives: Politik

Bantah Gerakan PNS, Survei Internal TKN Jokowi: 72% ASN Pilih Prabowo

Kepala Staf Presiden Jenderal TNI (Purn) Moeldoko

n

Jurnal123.com – Ketua Harian Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Moeldoko, menepis kubu 01 memobilisasi aparatur sipil negara (ASN) atau PNS hingga BUMN secara masif untuk memenangkan Jokowi di Pilpres 2019. Moeldoko mengungkap hasil tersebut berbanding terbalik dengan survei internal.

“Menggerakkan BUMN? Tahu nggak BUMN yang milih 02? (Sebesar) 78 persen. Menggerakkan ASN? ASN 72 persen yangmilih (Prabowo-Sandi). Di mana menggerakkan?” kata Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (28/5/2019).

Moeldoko juga menepis ada penggerakan aparat kepolisian selama Pilpres untuk Jokowi. Ia menyinggung soal perolehan suara Jokowi di NTB, Aceh, dan Sumbar, tempat capres Prabowo Subianto menang di wilayah tersebut.

“Menggerakkan polisi? Buktinya di Aceh, NTB, Sumbar kalah telak. Mana yang digerakkan? Kalau digerakkan, 100 persen semua,” ujar Moeldoko.

Angka-angka tersebut disampaikan Moeldoko berdasarkan survei internal. Rupanya keluarga personel TNI hingga ASN mayoritas mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

“Iya, di (kompleks) Paspampres kalah. Di perumahan Setneg kalah. Terus mana yang digerakkan?” ucap mantan Panglima TNI itu.(DEN)

Polri : Tim Kemananan Gelar Pasukan di Monas Kawal Pengumuman KPU 22 Mei 2019

Kepala Biro Penerangan Masyarakat, Brigjend Pol Dedi Prasetyo di temui di Mabes Polri di Jalan Tronojoyo No.3 Kebayoran Lama ,Jakartan Selatan, Senin(20/5)2019 mengatakan gelar pasukan di Monas Kawal Penguman KPU, Rabu(22/5)2019.( Vecky Ngelo)

Jurnal123.com – Mengahadapi  pengumuman KPU pada  Rabu (22/5)2019  digelar pengamanan di Monas dan dilanjutkan koordinasi antara TNI dan Polri dalam rangka menyamakan cara bertindak di lapangan, jumlah pasukan 32 ribu hampir mendacapai 34 Ribu memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat Jakarta khususnya. Justru dipersiapkan 20  ribu pasungan cadangan.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas, Brigjend Pol Dedi Prasetyo di temui di Mabes Polri Jalan Tronojoyo No.3 Kebayoran Lama , Jakarta Selatan , Senin(20/5)2019 mengatakan dalam menghadapi 22 Mei hari ini kan di laksanakan gelar pengamanan pasukan di Monas, kemudian hari ini juga dilaksanakan rapat koordinasi antara polri dan TNI dalam rangka untuk menyamakan cara bertindak di lapangan.” Kemudian dengan jumlah pasukan saat ini sudah lebih dari 32 ribu hampir mencapai 34 ribu pasukan TNI dan polri dengan jumlah pasukan sebesar itu memberikan jaminan keamanan yang bagi masyarakat Jakarta khususnya,” ujarnya  .

Selanjutnya, Dedi menegaskan namun demikian untuk Polda Jabar dan Polda Banten serta beberapa Polda di pulau Jawa tetap mempersiapkan kesiap siaga nya yang dalam menghadapi segala macam potensi gangguan keamanan.” Namun demikian dari versi intelegen situasi masih sangat kondusif, kita harap situasi berjalan aman, damai dan semuanya berjalan dengan tertib,” tegasnya. 

Sesuai data, Dedi menjelaskan untuk monitoring pergerakan massa dari setiap wilayah sudah menyatakan dari mulai Aceh sampai dengan di Jawa sampai dengan di Sulawesi, Kalimantan sudah mengatakan dan menghimbau dan kita sudah berkoordinasi dengan koordinator lapangan menghimbau untuk tidak
Perlu memobilisasi massa dengan jumlah besar.” Akhirnya muncul lah ada perwakilan di tiap-tiap daerah  itu jumlahnya bervariasi,” jelasnya .

Kerika ditanya tapi tetap ada yang gerak ke Jakarta,Dedi  merinci ada beberapa ,setiap daerah tapi jumlahnya tidak terlalu signifikan. Jumalahnya masih belum bisa diprediksi perkembangannya, sampai dengan hari ini sampai dengan menjelang tanggal 21 akan dihitung di update kembali jumlah. Dari daerah mana juga, Seperti tadi yang saya sampaikan tadi ada dari Aceh, Sumatera, ada  dari Riau, ada dari Kepri, ada dari Sumatera Barat , ada dari Lampung ,ada dari Kalimantan Timur tidak terlalu besar, daerah Kalimantan Barat ,Kalimantan Selatan,” rincinya.

Disinggung ada razia dari luar Jakarta, Dedi  membeberkan  ya itu kan sifatnya himbauan-himbauan pada seluruh masa yang akan ke Jakarta untuk istilahnya tetap pada koridor yang konstitusional . “Nanti ketika dalam Polri melakukan razia dan himbauan ditemukan ada masyarakat himbauan membawa senjata tajam atau membawa benda-benda yang nanti membahayakan atau bertentangan hukum tentunya akan di proses,” bebernya.

Saat disorot  32 Ribu Personil itu seluruh indonesia atau Jakarta,  Dedi mengungkapkan hanya fokus Jakarta saja, hampir 34 Ribu khusus Jakarta saja itu TNI Polri justru mempersiapkan juga 20 Ribu pasukan cadangan awal memang betul-betul di butuhkan pada situasi tertentu. Harapan kita situasi damai, aman lancar.” Seluruh Polda, ini Brimob kan Brimob Nusantara kemudian dikirim lagi pasukan perintis nusantara dari Sabhara semuanya semuanya itu dalam rangka untuk memberikan jaminan keamanan pada tanggal 22 baik sebelum maupun pasca pengumuman tingkat nasional,” ungkapnya.

Sementara itu, Dedi  menambahkan sebagian besar fokus mendengar di KPU dan Bawaslu .” Contoh hari ini ijuk rasa  4 elemen masyarakat fokusnya ke KPU. Hanya satu saja di Bawaslu Jakarta, yang lainnya fokus  ke KPU.mendengarkan pengumuman secara nasional hasil pemilu baik bebas maupun Pileg,” tambahnya.(Vecky Ngelo).

Real Count KPU Masuk 77%, Jokowi-Amin Unggul 14,9 Juta Suara

Hasil Real Count KPU Pukul 08.00 Wib

Jurnal123.com – Hasil perhitungan suara berdasarkan data hitung suara Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) masih menempatkan pasangan 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin unggul atas pasangan 02 Prabowo Subinto-Sandiaga Uno. 

Hingga pukul 08.00 WIB pagi ini, jumlah suara yang masuk berasal dari 632.041 Tempat Pemungutan Suara (TPS) atau 77,7% dari total 813.350 TPS di seluruh Indonesia.

Perinciannya, Jokowi-Amin mengumpulkan 66.994.679 suara atau 56,30%. Sedangkan Prabowo-Sandiaga mengoleksi 52.000.134 suara atau 43,70%.

Jumlah suara yang dikumpulkan pasangan Jokowi-Amin unggul 14.994.545 suara atas Prabowo-Sandiaga. Perhitungan ini akan terus berjalan hingga diumumkan secara resmi oleh KPU pada 22 Mei 2019. 

Situng hanya mempercepat proses informasi. Melalui Twitter resmi, KPU menegaskan bahwa Situng membantu menjadi alat kontrol, namun bukan hasil resmi yang ditetapkan KPU.

Informasi tambahan:
• Data entri yang ditampilkan pada Menu Hitung Suara adalah data yg disalin apa adanya/sesuai dengan angka yang tertulis pada Salinan Formulir C1 yang diterima KPU Kabupaten/Kota dari KPPS.
• Apabila terdapat kekeliruan pengisian data pada Formulir C1, dapat dilakukan perbaikan pada rapat pleno terbuka rekapitulasi di tingkat kecamatan.
• Apabila terdapat perbedaan data antara entri di Situng dan Salinan Formulir C1, akan dilakukan koreksi sesuai data yang tertulis di Salinan Formulir C1.
• Data yang ditampilkan di Situng bukan merupakan hasil resmi penghitungan perolehan suara. Penetapan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilakukan secara berjenjang sesuai tingkatannya dalam rapat pleno terbuka.
• Penetapan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilakukan secara berjenjang sesuai tingkatannya dalam rapat pleno terbuka.

Untuk hasil resmi pemilu 2019 diumumkan paling lama 35 hari (UU No.7 Tahun 2017). Perkembangan terkini real count KPU dapat diakses melalui https://pemilu2019.kpu.go.id/#/ppwp/hitung-suara/

Sumber : KPU

Polri Menunggu Bawaslu Terkait Temuan Ribuan C1 Boyolali di Menteng

Temuan Formulir C1 Boyolali di Menteng Jakarta Pusat

Jurnal123.com – Dengan ditemukan dokuemen C1 Kabupaten Boyolali di Menteng, Jakarta Pusat kita tunggu asesment Bawaslu terhadap temuan tersebut. Pasalnya ini menjadi domainnya terhadap temuan ini.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas,  Brigjen Pol Dedi Prasetyo di temui di Mabes Polri, di jalan Tronojoyo No.3 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Selasa (7/5)2019 mengatakan .Polri masih menunggu hasil pemeriksaan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) perihal temuan dokumen C1 Kabupaten Boyolali di Menteng, Jakarta Pusat.”Itu masih domainnya Bawaslu. Bawaslu dulu bekerja, Bawaslu melakukanassessment terhadap temuan tersebut,” ujarnya.

Selanjutnya, Dedi menegaskan Bawaslu masih mendalami unsur pelanggaran atau pidana pemilu dalam kasus tersebut.Nantinya, kasus tersebut akan diserahkan kepada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) jika ditemukan unsur tindak pidana pemilu. “Kalau misalnya itu merupakan tindak pidana pemilu nanti akan diberikan rekomendasi kepada Sentra Gakkumdu Jakarta. Nanti Sentra Gakkumdu Jakarta yang akan menangani,” tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta Puadi ketika di hubungi mengatakan, dua kardus form C1 itu ditemukan oleh Polres Jakarta Pusat saat tengah melakukan operasi lalu lintas di Menteng pada Sabtu (4/5)/ 2019) lalu. “Saat itu, petugas kepolisian memberhentikan salah satu mobil berjenis Daihatsu Sigra,” ujarnya.

Selanjutnya, Puadi menandaskan  Kejadian sekitar 10.30 WIB, pas dibuka ada dua kardus yang ada tulisan C1 Kabupaten Boyolali kemudian Polres Jakpus mereka berkoordinasi dengan Bawaslu Jakpus karena wilayah pemilu ya lalu Bawaslu Jakpus koordinasi ke kami,”. Puadi menyebutkan, Bawaslu belum bisa memastikan apakah form C1 tersebut asli atau hanya salinan. Pihaknya masih dalam proses investigasi dan penelusuran lebih lanjut,” tandasnya. (Vecky Ngelo).

Real Count KPU Sudah 50% Lebih Prabowo Tertinggal 9,5 Juta


Foto: Data KPU 29 April jam 09.00 WIB

Jurnal123.com – Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno masih tertinggal dalam penghitungan suara atau real count yang diadakan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Hingga Senin (29/4/2019) pukul 09.00 WIB, Prabowo-Sandi meraup 33.544.575 atau 43,77% sementara pasangan nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin membukukan 43.085.857 suara atau 56,23%.

Data tersebut dirangkum dari penghitungan surat suara di 407.707 Tempat Pemungutan Suara (TPS) atau sekitar 50,13% dari keseluruhan jumlah TPS di seluruh Indonesia. 

Dengan demikian, pasangan Prabowo-Sandi masih tertinggal sekitar 9,54 juta suara dibandingkan rivalnya Jokowi-Amin, menurut data real count sementara di situs KPU.

Sebagai informasi, data Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) KPU ini hanya mempercepat proses informasi. Melalui Twitter resmi, KPU menegaskan bahwa Situng membantu menjadi alat kontrol, namun bukan hasil resmi yang ditetapkan KPU.

Penetapan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilakukan secara berjenjang sesuai tingkatannya dalam rapat pleno terbuka.

Untuk hasil resmi pemilu 2019 diumumkan paling lama 35 hari (UU No.7 Tahun 2017). Perkembangan terkini real count KPU dapat diakses melalui https://pemilu2019.kpu.go.id/#/ppwp/hitung-suara/.

Sumber : KPU

Situng KPU 45%: Jokowi-Amin 56,38% Prabowo-Sandi 43,63%

Kantor KPU Pusat

Jurnal123.com – Data masuk di Sistem Informasi Perhitungan Suara (Situng) KPU sudah mencapai 45,48%. Situng yang juga kerap disebut sebagai ‘real count KPU’ mencatat Jokowi-Ma’ruf Amin masih unggul atas Prabowo-Sandiaga Uno.

Dilihat dari situs pemilu2019.kpu.go.id, Minggu (28/4/2019) pukul 06.30 WIB, Jokowi-Ma’ruf Amin memperoleh 56,38 persen atau 39.178.598 suara. Sementara itu, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memperoleh 43,62 persen atau 30.313.637 suara.

Rekapitulasi suara sementara ini berdasarkan penghitungan formulir C1 yang masuk dari 369.969 (45.48706%) dari total 813.350 TPS pada Pemilu 2019.

Sementara itu, progres data situng di berbagai provinsi bervariasi. Misalnya data masuk situng di Aceh sebesar 58,5%, sedangkan di DKI Jakarta mencapai 38,3%. Data masuk situng di Jawa Barat baru 24,2%, sedangkan di Jawa Tengah sudah 52,7% dan di Jawa Timur mencapai 29,9%. 

Dalam situs ini, KPU menjelaskan data yang ditampilkan pada menu Hitung Suara merupakan data berdasarkan angka yang tercantum dalam salinan formulir C1 sebagai hasil penghitungan suara di TPS. Jika terdapat perbedaan antara angka yang tertulis dan angka yang tercantum dalam salinan Formulir C1, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KPU juga menyatakan data yang ditampilkan bukan merupakan hasil final karena hasil akhir penghitungan perolehan suara Pemilu 2019 akan ditetapkan secara manual melalui rapat rekapitulasi secara berjenjang di setiap tingkatan. Oleh karena itu, jika terdapat kesalahan dalam pengisian C1, dapat diusulkan perbaikan pada rapat rekapitulasi di tingkat kecamatan.

Rekapitulasi akhir KPU secara nasional rencananya akan keluar pada Rabu (22/5). KPU tetap akan menggunakan perhitungan manual berjenjang untuk memutuskan penetapan hasil Pemilu 2019.

Sumber : KPU

Pengamanan Tahapan Pemilu Terus Berlanjut Hingga 22 Mei

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas, Brigjend Pol Dedi Prasetyo ditemui di Mabes Polri, Jalan Tronojo No.3 Kebayoran Lama,Jakarta Selatan, Jumat (26/4)2019 meskipun ada konflik.( Vecky Ngelo)

Jurnal123.com – Dalam proses penghitungan suara yang menjadi tugas KPU melakukn rekaptulasi di setiap tahapan terus sja berjalan, itu sebabnya pengamanan disetiap tahapan terus saja dilakukan. Akhirnya ending di Jakarta tanggal 22 Mei penetapan secara nasional. Itu pun berlanjut  Oktober ada pelantikan-pelantikan anggota Legislatif,pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Jakarta. itu sebabnya pengamanan dilakukan TNI Polri agar dapat berjalan lancar. 

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas, Brigjend Pol Dedi Prasetyo ditemui di Mabes Polri, Jalan Tronojo No.3 Kebayoran Lama,Jakarta Selatan, Jumat (26/4)2019  mengatakan dari Polri setelah pengumpulan suara setelah di lakukan proses penghitungan suara C1 di tiap-tiap KPU tingkat kerawanannya semua berkumpul di Jakarta. ” Karena proses akhir dari Pemilu itu endingnya di  Jakarta tanggal 22 Mei penetapan hasil secara nasional,”ujarnya. 

Selanjutnya, Dedi menegaskan kemudian beberapa rangkaian kegiatan lagi setelah itu ada beberapa gugatan tentunya akan diamankan juga. Itu adalah bagian tahapan Pemilu. “Kemudian di Oktober ada pelantikan-pelantikan anggota Legislatif, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Jakarta. Didaerah tentunya impek dari pada rangkaian tahapan Pemilu itu sudah mulai jauh berkurang beban nya sekarang di Jakarta,” tegasnya.

Ketika ditanya di simpulkan setelah pencoblosan titik kerawanannya dan Jakarta jadi prioritas pengamanan, Dedi menjelaskan Ya.Kalau indikasi kerawanan sendiri bentrok atau sudah mulai bergerak ke lain-lainnya,Antisipasi ke arah situ ya, potensi-potensi bentrok kerawanan yang mungkin bisa saja terjadi kita antisipasi secara maksimal.” Bentrok antar pendukung, konflik yang jauh lebih luas. Semuanya sudah kita perhimpunan dan langkah-langkah aplikasi untuk semua, buka persiapan secara matang,” jelasnya.

Kalau sebelumnya bapak bilang ada 40.000 yang di stanbay di tiap-tiap Polda, . Sekarang ujuk rasa saja di KPU hampir tiap hari ada,Dedi merincinya. Kalau jumlah personil itu ke Jakarta dan permohonan karena dan waktunya sudah ada. “Kan sudah diantisipasi, dari masing paskah Pemilu . Itu lebih fokus tiap-tiap daerah. Itu kita sudah persiapan untuk kegiatan Operasi Operasi Ketupat, rincinya.( Vecky Ngelo)

Metode Pembagian Kursi ‘Sainte Lague’

Ilustrasi Kursi Legislatif

Jurnal123.com – Pemungutan suara telah selesai, saat ini rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara saat ini sedang berlangsung di tingkat Kecamatan. Bagaimana hasil Pemilu 2019, apakah kursi DPD, DPR RI , DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sudah bisa diketahui?

Siapa yang menang tentunya harus ditetapkan melalui pleno pemenang pemilu berdasarkan hasil rekapitulasi berjenjang sesuai tingkatan.

Sebelum tahapan pleno penetapan pemenang pemilu DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota digelar, ada baiknya pembaca mengetahui sistem penetapan kursi pemenang pemilu kali ini.

Sebagaimana diketahui, cara penghitungan suara untuk pemenang kursi legislatif berbeda dari tahun sebelumnya.

Jika Pemilu 2014 lalu penghitungan suara yang meraih kursi DPR/ DPRD memakai metode BPP (Bilangan Pembagi Pemilih) dalam menentukan jumlah kursi, maka pemilu kali ini akan menggunakan teknik Sainte Lague untuk penetapan perolehan kursi dan calon terpilih.

Dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, menyebutkan bahwa partai politik harus memenuhi ambang batas parlemen sebanyak 4 persen dari jumlah suara.

Kemudian menggunakan metode Sainte Lague untuk mengkonversi suara menjadi kursi di DPR.

Pada pasal Pasal 420 Undang-undang Pemilu No7 Tahun 2017 : Penetapan perolehan jumlah kursi tiap Partai Politik Peserta/Pemilu di suatu daerah pemilihan dilakukan dengan ketentuan:

a. penetapan jumlah suara sah setiap Partai Politik Peserta Pemilu di daerah pemilihan sebagai suara sah
setiap partai politik.

b. membagi suara sah setiap Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3; 5; 7; dan seterusnya.

c. hasil pembagian sebagaimana dimaksud pada huruf b diurutkan berdasarkan jumlah nilai terbanyak.

d. nilai terbanyak pertama mendapat kursi pertama, nilai terbanyak kedua mendapat kursi kedua, nilai terbanyak ketiga mendapat kursi ketiga, dan seterusnya sampai jumlah kursi di daerah pemilihan habis terbagi.

Untuk mempermudah memahami teknis penghitungan ini, berikut ini kami sertakan skema penghitungannya:

Metode Penghitungan Suara SAINTE LAGUE Pemilu 2019

Cara penghitungan kursinya sangat simple.

CONTOH:

Apabila dalam satu dapil ada alokasi 7 kursi misalnya, pada dapil tersebut:

1. Partai A total meraih 28.000 suara

2. Partai B meraih 15.000

3. Partai C meraih 10.000

4. Partai D meraih 6.000 suara.

5. Partai E 3000 suara.

Maka kursi pertama didapat dengan pembagian 1.

1. Partai A 28.000/1 = 28.000.

2. Partai B 15.000/1 = 15.000

3. Partai C 10.000/1 = 10.000

4. Partai D 6.000/1 = 6.000

5. PartaiE 3.000/1 = 3.000

Jadi kursi pertama adalah milik partai A dengan 28.000 suara.

Untuk kursi ke 2,

Dikarenakan A tadi sudah menang di pembagian 1.

Maka berikutnya A akan dibagi 3, sedangkan yang lain masih dibagi 1.

Perhitungan kursi ke-2 adalah:

1. Partai A 28.000/3 = 9.333

2. Partai B 15.000/1 = 15.000

3. Partai C 10.000/1 = 10.000,

4. Partai D 6.000/1 = 6.000

5. Partai E 3.000/1 = 3.000

Maka kursi ke 2 adalah milik partai B dengan 15.000 suara.

Sekarang kursi ke 3,

A dan partai B telah mendapatkan kursi dengan pembagian 1, maka mereka tetap dengan pembagian 3, sedangkan suara partai lain masih dengan pembagian 1.

Maka perhitungan kursi ke 3 adalah:

1. Partai A 28.000/3 = 9.333.

2. Partai B 15.000/3 = 5.000,

3. Partai C 10.000/1 = 10.000

4. Partai D 6.000/1 = 6.000

5. Partai E 3.000/1 = 3.000

Maka disini kursi ke 3 milik partai C dengan 10.000 suara.

Perhitungan suara untuk kursi ke 4, A , B dan C telah mendapat kursi dengan pembagian 1, maka mereka akan masuk ke pembagian 3.

1. Partai A 28.000/3 = 9.333

2. Partai B 15.000/3 = 5.000

3. Partai C 10.000/3 = 3.333

4. Partai D 6.000/1 = 6.000

5. Partai E 3.000/1 = 3.000

Maka kursi ke 4 adalah milik A dengan 9.333 suara.

Masuk ke kursi ke 5,

Partai A sudah mendapat kursi hasil pembagian suara 1 dan 3, maka selanjutnya A akan dibagi 5, B dan C dibagi 3,sementara D dan E masih pada pembagian 1.

Penghitungan kursi ke 5 adalah:

1. Partai A 28.000/5 = 5.600.

2. Partai B 15.000/3 = 5.000

3. Partai C 10.000/3 = 3.333

4. Partai D 6.000/1 = 6.000

5. Partai E 3.000/1 = 3.000

Maka partai D mendapatkan kursi ke 5 dengan 6.000 suara.

Kursi ke 6, A dibagi 5. B,C dan D dibagi 3, dan E masih dibagi 1.

1. Partai A 28.000/5 = 5.600.

2. Partai B 15.000/3 = 5.000.

3. Partai C 10.000/3 = 3.333

4. Partai D 6.000/3 = 2.000

5. Partai E 3.000/1 = 3.000

Disini A kembali mendapat kursi,karena suaranya ada 5.600.

Sedangkan perhitungan kursi terakhir, A mendapatkan pembagian 7, karena pembagian 1,3 dan 5 telah menghasilkan kursi.

Maka perhitungan kursi ke 7 adalah:

1. Partai A 28.000/7 = 4.000

2. Partai B 15.000/3 = 5.000.

3. Partai C 10.000/3 = 3.333

4. Partai D 6.000/3 = 2.000

5. Partai E 3.000/1 = 3.000

Maka partai B mendapat kursi terakhir dengan 5.000 suara.

Metode sainte lague diperkenalkan oleh seorang pakar matematika asal Perancis bernama Andre Sainte Lague pada tahun 1910.(JIM)

Burhanudin Murtadi Laporkan Netizen Soal Quick Count Palsu Dan Tudingan Bayaran Rp 450 M

Direktur Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Murtadi didampingi hukumnya Andi Syafrani LLM di temui di Bareskreskrim Jalan Tronojoyo No.3 , Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Senin(22/4)2019 saat melaporkan dituding menjadi dalang quick count palsu yang ditayangkan di televisi-televisi dan menerima bayaran Rp 450 Miliar.( Vecky Ngelo)


Jurnal123.com – Merasa diserang akuntnya oleh ribuan akunt dituding menjadi dalang quick count palsu ditayangkan di televisi-televisi dan menerima bayaran Rp 450 Miliar dalam rangka menjalankan operasi quick count dengan memakai strategi postrouf. Itu tidak benar alias Hoaks dan Fitnah.

Direktur Indikator  Politik Indonesia, Burhan Murtadi di temui di Bareskrim di Jalan Tronojoyo No. 3 Kebayoran Lama, Jakarta selatan , Senin(22/4)2019 mengatakan sesuai laporan Polisi dengan Nomor :LP/B/0394/IV/ Bareskrim tertanggal 22 April 2019, jadi saya atas nama pribadi Burhanuddin  Murtadi sejak kemarin diserang ribuan akunt yang menuduh saya menjadi dalang quick count palsu yang ditayangkan di televisi-televisi dan menerima bayaran Rp 450 Miliar ” Ini  dalam rangka menjalankan operasi quick count dengan memakai strategi postrouf,” ujarnya.

Selanjutnya, Burhanuddin menegaskan dalam viral yang menyebar itu disebutkan saya bicara di suatu forum ada video pendek sekitar 4 menit  yang menyebutkan saya dituduh melakukan strategi postrouf dengan memborbadir publik melalui quick count yang memenangkan paslon  O1. “Pada hal kalau saya dan anda semua bisa cek video pendek tersebut sama sekali tidak ada kaitan dengan quick count,” tegasnya.

Untuk itu, Burhanuddin menjelaskan jadi pada 21 Maret 2019 saya bersama dengan prof Renold Gazali di undang dalam acara diskusi untuk membicarakan tentang  eklektabilitas Pak Jokowi. “Saat itu, saya mengatakan Pak Jokowi paling banter dapat 55 persen karena survey saya sebelumnya sebelum pemilu itu hanya perolehan Pak Jokowi berkisar 54,9 persen,” jelasnya.

Lebih lanjut, Burhanuddin merinci Kemudian muncul pertanyaan mengapa Pak Jokowi dengan performa sebagai Presiden Petahana tidak bisa mencapai 60 persen. “Disitu saya menjelaskan sekarang di ere postrouf dimana objektif trouf tidak terlalu penting adalah emosional trouf dan ini bukan fenomena unik indonesia tetapi fenomena global,” rincinya.
Seiring dengan, Burhanuddin membeberkan jadi video pendek itu saya jelaskan bahwa postrouf sudah masuk mulai dari kemenangan partai Vides di Honggaria yang di pimpin oleh Victor Orban, kemudian kemenangan Melosjemen Presiden Ceko beraliran kanan.” Kemudian Blacksit kemenangan Presiden Donal Trum di Amerika Serikat waktu Pimilihan Presiden 2016 adalah Presiden Berasil Fres Bosenaro.  Fenomena fostrouf ini juga merasuk ke Indonesia  melalui proses musoning Therueoter,” bebernya.

Lebih jauh, Burhanuddin mengungkapkan Jadi media , BPS terus di serang dan orang tidak lagi bicara soal angka atau data tetapi orang bicara soal emosi. Media Sosial memfasilitasi bekerjanya operasi fostrout di Media sosial pemilih hanya bukan hanya berbagai informasi tetapi sekarang pemilih berbagi emosi. 
Jadi disitu konteks saya bicara.”Bahkan kalau anda cek bicara konteks di Elias ILC pada bicara Indonesia Lawyer Club 27 menit tentang skalabilitas Pak Jokowi 55 persen sebelum Pemilu dan mengapa Pak Jokowi mustahil mencapai 60 persen. Salah satunya era Posfrout tetapi di video viral tadi justru saya dituduh melakukan strategi fosfrout untuk memenangkan Pak Jokowi dengan membuat cuick count palsu yang ditayangkan ditelevisi-televisi pada cuick count itu betul-betul ada saya sudah mengekspos dan sudah saya lakukan dan lembaga saya indikator Politik di 3000 TPS sampel kami ekspos tadi sudah ditekankan secara publik melalui Perhimpunan Opini Publik Indonesia bersama anggota-anggota bisa like yang melakukan cuick count pada tanggal 17 April 2019,” ungkapnya.
Jadi, Burhanuddin menandaskan selain tudingan dalang cuick count palsu juga disebut menerima uang Rp 450 Miliar yang menurut menudingnya itu saya menggunakan uang dalam rangka melancarkan operasi postrouf melalui cuick count palsu. “Nah hari ini saya laporkan itu ke penyidik Bareskrim lebih khusus lagi ke lantai 14 Direktorat Siber Crime Polri . Kenapa ke Ciber Crime karena tudingan itu ramai di Media Sosial . Jadi yang saya laporkan adalah Akunt terkait Aziba dan SJB. Satu lagi akunt twitter namanya F Silfianur di akunt anonim sebuah apa namanya bukan Portal namanya ward Pers namanya tudingan Palsu. 4 ini saya anggap orang-orang yang paling bertanggung jawab menyebarnya tudingan terkait saya,” tandasnya.

Sementara itu, Burhanuddin menuturkan menurut penyidik hasil konsultasi sebelum saya membuat LP penyidik menyatakan 4 akunt yang saya laporkan terbukti punya peluang untuk ditindak lanjuti sebagai dugaan tindak Pidana.” Dan sekarang lagi proses pembuatan laporan,” tuturnya.
Ditempat yang Kuasa Hukum Burhanuddin Murtadi, Andi Syafrani LLM mengatakan secara umum laporan tadi kita tadi kita tujukan fitnah atau pencemaran nama baik.” Karena ini mengejarnya melalui media sosial dan karena kita menggunakan undang-undang ITE terkait dengan Pasal 27 juntu pasalnya 45 ayat 3 itu kita laporkan tetapi kita junto dengan KUHP pasal 331,” ujarnya
Sementara itu, Burhanuddin mengakui begini saya termasuk orang yang mencoba untuk bersabar, jadi saya terus terang hampir tidak perna melaporkan kejadian kecuali betul-betul sudah keterlaluan. Sebelumnya kalau anda cek trac rekort saya maupun serangan itu mudah dan terakhir Ini sudah keterlaluan karena sudah langsung menyerang martabat dan kredibilitas saya. “Saya tidak mau berdiam diri karena misalnya saya seolah-olah diam. Saya sudah melakukan klarifikasi di twitter, di facebook saya tetapinya sepertinya tudingan terkait dengan dalang cuick count palsu sekaligus menerima Rp 45 Miliar tadi untuk mengikuti dan itu yang membuat kapasitas saya dalam klarifikasi tudingan tadi tidak sebanding dengan begitu cepatnya tudingan tersebut di Wa dan di akunt-akunt,” akunya.

Itu sebabnya, Burhanuddin menambahkan Karena sulitnya saya membendung tudingan yang viral tadi dan saya membuktikan sekali-kali saya memberikan pelajaran kepada mereka yang membuat fitnah agar ruang publik kita bisa steril dari Hoaks dan Fitnah.” Jadi ini pelajaran untuk kita semua jangan mudah menyebar fitnah dan hoaks apa lagi jelang puasa jangan sekali-kali menabung dosa,” tambahnya.
Ketika ditanya apakah ini merugikan lembaga survey, Burhanuddin lebih merinci  Saya personal termasuk juga. Ini saudara Syafrani juga devisi hukum himpunan survey publik indonesia . Jadi kalau dari sisi lembaga ,saya bukanvsatu-satu yang dilaporkan bung Eggi Sujana tapi lembaga saya tidak dilaporkan dan tidak diserang dengan tudingan misalnya terkait dengan keeditan data hasil cuick count tetapi ada implikasi luas mata-mata secara pribadi .” Implikasi secara luas yang saya maksud adalah ada upaya sistematik untuk menyerang kridibilitas lembaga survey dan yang menyatakan seolah-olah lembaga survey Hoaks. Mengirim kesan dan tidak hanya mengsterilkan ruang publik dari fitnah dan hoaks. Tetapi yang paling penting menjaga kepercayaan publik terhadap ilmu pengetahuan. Karena cuick count adalah bagian dari mekanisme akademik karenanya jangan sampai kita menurun tingkat kepercayaannya terhadap cuick count gara-gara orang yang berada di belakang para poste yang melakukan itu dirusak dan diserang kredibilitasnya,” lebih rinci.
Disinggung apa dugaan pembuat adalah salah satu pasang calon, Burhanuddin lebih jauh mengungkapkan Saya tidak mau terlalu berandai-andai terlalu jauh karena prosesnya baru dimulai biarlah penyidik melakukan proses penyidikan tetapi yang ingin saya tekankan mau dari pendukung paslon 01 atau paslon 02, siapapun tidak boleh merugikan rusak ruang publik kita dengan Fitnah dan kebencian.”Kita juga menyampaikan barang bukti satu buah CD, foto cepcer, facebook, maupun twitter, akunt-akunt yang dilaporkan dan kita juga menyampaikan bukti satu buah CD isinya adalah rekaman video dari ceramah klien saya ini, benarnya video itu tidak ada hubungan sama sekali dengan narasi yang didapatkan didalam face book dan twitter. Kita sudah sampaikan bukti-buktinya sudah dan ada juga saksi diperiksa mungkin besok atau lusa akan hadir terkait dengan laporan kita ini,” lebih jauh ungkapnya.
Diharapkan, Burhanuddin menambahkan jadi intinya kita akan minta kepada publik agar media sosial kita betul-betul bersih dari Fitnah atau Hoaks. Kita ingin mencoba media sosial dan ruang publik kita dari Hoaks dan kebencian. Yang paling penting kepercayaan publik terhadap kredibilitas lembaga survey karena saya diserang karena faktor saya sebagai direktur Indikator Politik Indonesia  salah satu lembaga hitung cepat. ;Laporan ini saya harapkan viralnya berita Hoaks yang menyerang saya bisa dihentikan dan kita berharap masyarakat kita di ajak ke persoalan yang terkait dengan yang mengkikis sensitifik terkait masalah Hoaks dan Fitnah,” tambahnya.( Vecky Ngelo)

Situs Jurdil 2019 Diblokir Karena Tidak Memiliki Ijin Merilis Real Count

Ilustrasi Lembaga Survey

Jurnal123.com – Kementerian Komunikasi dan Informatika sejak semalam memblokir laman jurdil2019.org atas permintaan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Kepala Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika Ferdinandus Setu mengonfirmasi kabar tersebut.

“Alasannya karena menyalahgunakan izin yang diberikan,” kata pria yang akrab disapa Nando saat dihubungi Antara, Minggu.

Izin yang diberikan Bawaslu adalah sebagai pemantau pemilu, namun Jurdil 2019 justru melaporkan perhitungan quick count dan real count yang dianggap menyalahi aturan.

“Itu (lembaga yang melaporkan perhitungan) hanya diberikan ke 40 lembaga oleh KPU,” ujar Nando.

Lembaga lain di luar dari 40 lembaga yang sudah terdaftar dilarang melakukan survei atau hitung cepat yang dipublikasikan ke publik, karena menurut undang-undang, lembaga survei harus mendaftar ke KPU.

“Jika ada selain 40 lembaga survei itu merilis hasilnya itu pelanggaran,” kata Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan di Jakarta, Selasa (16/4).
Lihat juga: Forum Alumni ITB Lepas Tangan Soal Situs Jurdil 2019

Pihak Jurdil 2019 menyatakan pemblokiran berlangsung sepihak, dan mengatakan pihaknya tidak merasa melanggar aturan.

“Menurut versi kita, kita cuma himpun dan catat C1 dari seluruh indonesia yang dikumpulkan lewat aplikasi yang di-install masyarakat, ini bentuk partisipasi masyarakat dalam memantau pemilu,” kata Danu, help desk Jurdil 2019 yang dihubungi Antara dari nomor telepon yang tercantum di akun media sosial lembaga itu.

Ia mengatakan pihaknya hanya mengawal proses penghitungan suara.

“Tidak ada maksud tendensi apa-apa, yang jadi permasalahan dianggap melanggar sebenarnya tidak ada, masalah real count atau quick count itu terjemahan masyarakat,” ia beralasan.

Jurdil 2019 digagas oleh Aktivis Alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) 1973. Anggota Jurdil 2019 Rulianti menyatakan lembaganya tercatat di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai pemantau Pemilu 2019 dengan nomor sertifikasi Akreditasi: 063/BAWASLU/IV/2019. Ia mengaku mendapatkan akreditasi dari Bawaslu pada 1 April 2019.

Hanya saja, kata Rulianti, lembaganya terdaftar atas nama PT Prawedanet Aliansi Teknologi. Ia mengatakan inisiatif membuat Jurdil 2019 muncul di waktu yang cukup dekat dengan Pemilu 2019. Walhasil, mereka tidak sempat untuk membuat badan hukum resmi dengan nama Jurdil 2019 dan memakai ‘bendera’ bernama PT Prawedanet Aliansi Teknologi.

“Kita mungkin sebulan sebelumnya ya udah apply [ke Bawaslu sebagai pemantau Pemilu]. Biasanya LSM yang apply kita kan PT ya, tapi kita punya PT yang bergerak di bidang IT jadi ya akhirnya kita dapat. Karena harus badan hukum terdaftar,” kata Rulianti saat ditemui CNNIndonesia.com di wilayah Tebet, Jakarta Selata, Kamis (18/4).

Terpantau di Jurdil 2019, Prabowo-Sandiaga tercatat unggul 58,1 persen suara, sementara Jokowi-Ma’ruf hanya 39,5 persen. Kemudian untuk suara tidak sah jumlahnya mencapai 2,4 persen. Hal itu berdasarkan perhitungan Jurdil 2019 dari 1.575 TPS di 34 provinsi per 18 April 2019 pukul 15.20 WIB.

Berikut ini 40 lembaga survei yang sudah terdaftar di KPU sebagai penyelenggara jajak pendapat dan hitung cepat pemilu 2019.

1. Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI)
2. Poltracking Indonesia
3. Indonesia Research And Survey (IRES)
4. Pusat Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan Radio Republik Indonesia
5. Charta Politika Indonesia
6. Indo Barometer
7. Penelitian dan Pengembangan Kompas
8. Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC)
9. Indikator Politik Indonesia
10. Indekstat Konsultan Indonesia
11. Jaringan Suara Indonesia
12. Populi Center
13. Lingkaran Survey Kebijakan Publik
14. Citra Publik Indonesia
15. Survey Strategi Indonesia
16. Jaringan Isu Publik
17. Lingkaran Survey Indonesia
18. Citra Komunikasi LSI
19. Konsultan Citra Indonesia
20. Citra Publik
21. Cyrus Network
22. Rataka Institute
23. Lembaga Survei Kuadran
24. Media Survey Nasional
25. Indodata
26. Celebes Research Center
27. Roda Tiga Konsultan
28. Indomatrik
29. Puskaptis
30. Pusat Riset Indonesia (PRI)
31. PT. Data LSI (Lembaga Survei Indonesia)
32. Centre for Strategic and International Studies (CSIS)
33. Voxpol Center Research & Consultan
34. FIXPOLL Media Polling Indonesia
35. Cirus Curveyors Group
36. Arus Survei Indonesia
37. Konsepindo Research and Consulting
38. PolMark Indonesia
39. PT. Parameter Konsultindo
40. Lembaga Real Count Nusantara.

Sumber : ANTARA