Category Archives: Pendidikan

Ujian Nasional SMA Dimulai Hari Ini

Jurnal123.com – Hari ini Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Madrasah Aliyah (MA) menggelar ujian nasional (UN). Ujian ini akan berlangsung selama empat hari, yaitu ]1,2, 4 dan 8 April 2019.

Ujian ini memiliki komposisi soal berdasarkan level kognitif yang dibagi menjadi 3 bagian. Yaitu 10-15 persen untuk penalaran higher order thinking skills (HOTS), 50-60 persen untuk aplikasi, 25-30 untuk pengetahuan dan pemahaman.

Siswa Pinogu Jalan Kaki 47 Km dan Melintasi Hutan untuk Ikut Ujian NasionalMelihat Siswa SMK Purbalingga Ujian Nasional dengan PonselKemendikbud: Silakan Hapus UN, Asal Tak Hilangkan Aspek Evaluasinya

Mengutip situs resmi Kemdikbud, ujian nasional akan berlangsung 3 sesi. Pada hari ini, para siswa akan diuji mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sesi pertama yaitu pukul 07.30-09.30 WIB, sesi 2 pukul 10.30-12.30 WIB dan sesi 3 14.00 – 16.00.

Kemudian hari kedua, para siswa akan diuji mata pelajaran matematika dengan 3 sesi dan jam yang sama. Lalu hari ke-3 dan ke-4 soal yang akan diujikan adalah mata pelajaran Bahasa Inggris dan satu mata pelajaran jurusan yang akan dijujikan.

Ujian Susulan

Untuk jadwal UNBK susulan SMA/MA akan diadakan pada 15 dan 16 April. Yaitu, pada, Senin 15 April Sesi-1 07.30 – 09.30 dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sesi-2 10.30 – 12.30 dengan mata pelajaran Matematika.

Sementara pada Selasa, 16 April 2019 Sesi-1 07.30 – 09.30 dengan mata pelajaran Bahasa Inggris. Sesi-2 10.30 – 12.30 dengan satu mata pelajaran jurusan yang diujikan.(LIP)

Aturan Baru Penerimaan Siswa TK-SD-SMP-SMA dan SMK

Jurnal123.com – Per tanggal 31 Desember 2018, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy telah menandatangani Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada TK, SMP, SMA, dan SMK.

Beleid ini menggantikan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), atau Bentuk Lain yang Sederajat yang dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan layanan pendidikan.

“PPDB dilakukan berdasarkan: a. nondiskriminatif; b. objektif;  c. transparan;  d. akuntabel; dan e. berkeadilan,” bunyi Pasal 2 ayat (1) Permendikbud itu dikutip dari laman Setkab.

Disebutkan dalam Permendikbud itu, sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melaksanakan PPDB pada bulan Mei setiap tahun. Sedangkan pelaksanaan PPDB dimulai dari tahap: a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru pada Sekolah yang bersangkutan yang dilakukan secara terbuka; b. pendaftaran; c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran; d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan e. daftar ulang.
Khusus untuk SMK, menurut Permendikbud ini, dalam tahap pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dapat melakukan proses seleksi khusus yang dilakukan sebelum tahap pengumuman penetapan peserta didik baru.

Selanjutnya, penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala Sekolah dan ditetapkan melalui  keputusan kepala sekolah.
Persyaratan
Menurut Permendikbud ini, persyaratan calon peserta didik baru pada TK adalah:  a. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan b. berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Sedangkan persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD berusia: a. 7 (tujuh) tahun; atau b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan
“Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun,” bunyi Pasal 7 ayat (2) Permendikbud ini.
Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud, yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan, menurut Permendikbud ini,  diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
“Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah,” bunyi Pasal 7 ayat (4) Permendikbud ini.
Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP, menurut Permendikbud ini, adalah: a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan b. memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar SD atau bentuk lain yang sederajat.

Adapun  persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA atau SMK:  a. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; b. memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar SMP atau bentuk lain yang sederajat; dan c. memiliki SHUN (Sertifikat Hasil Ujian Nasional) SMP atau bentuk lain yang sederajat.

SMK dengan bidang keahlian, program keahlian, atau kompetensi keahlian tertentu, menurut Permendikbud ini, dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10 (sepuluh). Namun, persyaratan sebagaimana dimaksud  dikecualikan bagi calon peserta didik yang berasal dari Sekolah di luar negeri.

Mengenai syarat usia bagi calon peserta didik baru, Permendikbud ini menyebutkan, dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.
Disebutkan dalam Permendikbud ini, apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, Sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka Sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

Selanjutnya, Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada pada Sekolah lain dalam zonasi yang sama.  Dalam hal daya tampung pada zonasi yang sama sebagaimana dimaksud tidak tersedia, menurut Permendikbud ini, peserta didik disalurkan ke Sekolah lain dalam zonasi terdekat.

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB,” bunyi Pasal 14 ayat (4) Permendikbud ini.

Ditegaskan dalam Permendikbud ini, dalam pelaksanaan PPDB, Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang: a. menambah jumlah Rombongan Belajar, jika Rombongan Belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan Rombongan Belajar dalam standar nasional pendidikan dan Sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau b. menambah ruang kelas baru.

Jalur Pendaftaran PPDB

Menurut Permendikbud ini, pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut: a. zonasi; b. prestasi; dan c. perpindahan tugas orang tua/wali.

Jalur zonasi sebagaimana dimaksud, menurut Permendikbud ini,  paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari daya tampung Sekolah. Sendagkan jalur prestasi sebagaimana dimaksud paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah, dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.

“Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 3 (tiga) jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam satu zonasi,” bunyi Pasal 16 ayat (5) Permendikbud ini.
Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan, menurut Permendikbud ini, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur prestasi di luar zonasi domisili peserta didik.
Sementara dalam hal jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud tidak terpenuhi, menurut Permendikbud ini, sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi atau jalur prestasi.
Ditegaskan dalam Permendikbud ini, dalam melaksanakan PPDB melalui jalur zonasi dengan kuota paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) sebagaimana dimaksud, Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili sesuai zona yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud, menurut Permendikbud ini, berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB, dan dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga  yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.

“Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah kabupaten/kota yang sama dengan Sekolah asal,” tegas Pasal 18 ayat (4) Permendikbud ini.

Mengenai penetapan zonasi, menurut Permendikbud ini, dilakukan pada setiap jenjang oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan Sekolah, dan wajib diumumkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB.

Menurut Permendikbud ini, ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB melalui zonasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua/wali  sebagaimana dimaksud dikecualikan untuk:
a. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat; b. SMK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; c. Sekolah Kerja Sama; d. Sekolah Indonesia di luar negeri; e. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus; f. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; g. Sekolah berasrama; h. Sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan i. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar.

Permendikbud ini juga menyebutkan, seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD hanya menggunakan jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali.

Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut: a. usia sebagaimana dimaksud; dan b. jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
“Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan. Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan Sekolah, dan tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung,” bunyi Pasal 24 ayat (4,5) Permenikbud ini.

Adapun seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP menggunakan jalur zonasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali. Untuk seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA menggunakan jalur zonasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali.
“Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 47 Peraturan Mendikbud Nomor 51 Tahun 2018, yang telah diundangkan oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, Widodo Ekatjahjana, pada 31 Desember 2018.(KON)

 

Lippo Serahkan Bantuan Rp 1,5 Miliar Untuk 10 PTN

Lippo

Jurnal123.com – Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Prof. Mohamad Nasir bersama pendiri Kelompok Usaha Lippo Mochtar Riady menyaksikan penyerahan Program Bantuan Mahasiswa Berprestasi Lippo (BMBL) 2018 senilai Rp 1,5 miliar.

Bantuan diberikan kepada 10 perguruan tinggi negeri (PTN) yang diterima langsung oleh rektor atau pimpinannya.

Menteri Nasir menyampaikan apresiasi kepada Lippo yang selama ini secara nyata dan konsisten berkontribusi membangun dunia pendidikan, riset, dan teknologi.  

“Kepedulian tersebut merupakan wujud dari semangat dan prinsip gotong royong dalam upaya bersama masyarakat dan sektor usaha menjawab tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia khususnya meningkatkan kualitas pendidikan tinggi, riset, dan teknologi,” jelasnya di Auditorium Gedung Dikti, Jakarta, Selasa (22/1).

Mochtar Riady sendiri mengatakan, bantuan dana pendidikan merupakan wujud komitmen pihaknya terhadap pengembangan sumber daya manusia dalam segala aspek kehidupan.

“Kami meyakini bahwa sumber daya manusia Indonesia yang handal akan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat dan kemajuan bangsa secara umum,” paparnya.
 
“Apalagi dewasa ini semakin kompleks tantangan yang dihadapi bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya melalui upaya pembangunan yang memerlukan anak muda yang penuh komimen dan berkompetensi,” tambah Mochtar Riady.
 
Sementara itu, Ketua Penyelenggara Program BMBL Theo L. Sambuaga menambahkan, program yang dimulai sejak 2011 itu diberikan kepada mahasiswa berprestasi, khususnya yang berasal dari latar belakang keluarga kurang mampu. Bantuan diberikan sejumlah Rp 150 juta per tahun untuk setiap PTN. Kriteria mahasiswa penerima BMBL dan jumlah bantuan diserahkan kepada masing-masing PTN.
 
“Dengan penyerahan BMBL ini maka belasan ribu mahasiswa di 80 PTN di seluruh Indonesia yang sudah menerima bantuan untuk tujuan memperkuat motivasi dan meningkatkan prestasi sebagai bagian dari upaya besar membangun  pendidikan nasional,” papar Theo.
 
Berikut 10 PTN penerima BMBL 2018;
 
– Universitas Samudra, Kota Langsa Aceh
– Politeknik Negeri Indramayu, Jawa Barat
– Universitas Tidar Magelang, Jawa Tengah
– Politeknik Negeri Madura Sampang, Jawa Timur
– Politeknik Negeri Tanah Laut, Kalimantan Selatan
– PPNP Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan
– Politeknik Negeri Bali, Denpasar Bali
– Politeknik Pertanian Negeri Kupang, NTT
– Politeknik Perikanan Negeri Tual, Maluku
– ISBI Tanah Papua, Jayapura.(ROL)

Guru Kontrak Penerima SK di Kaimana Segera Menerima Gaji

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga Kabupaten Kaimana Kosmas Sarkol S.Pd, M.Hum

Jurnal123.com – Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kaimana Kosmas Sarkol S.Pd, M.Hum menyatakan bahwa saat ini SK resmi pengangkatan tenaga guru kontrak Kabupaten Kaimana Tahun 2018 telah dikeluarkan dan ditandatangani Bupati Kaimana Drs Matias Mairuma.

SK dimaksud saat ini sudah berada ditangan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga untuk selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan pembayaran gaji selama satu tahun.

Didampingi Sekretaris Dinas, Julius Nanay, Sarkol mengatakan, jumlah guru kontrak yang terdata dalam SK sebanyak 200 lebih. Mereka merupakan tenaga guru kontrak pada jenjang TK, SD dan SMP.

“SK ini untuk semua guru kontrak dari jenjang TK, SD dan SMP. Jumlah keseluruhan 200 lebih, yang terdata sebagai guru kontrak dari kota hingga kampung-kampung. Satu dua hari kedepan kita akan realisasikan dengan membayar gaji,” terang Sarkol.

Namun disisi lain ia mengatakan, gaji hanya dibayarkan kepada guru yang selama ini benar-benar menjalankan tugas, berdasarkan bukti fisik berupa daftar hadir, yang diperkuat data pendukung lainnya.

“Tetapi harus ada bukti fisik yang bisa meyakinkan pemerintah untuk membayar upah. Itu artinya harus ada data yang akurat terkait kehadiran guru tersebut di kelas. Kalau tidak, kami tidak akan membayarnya karena dasar hukumnya sudah diatur,” tegas Sarkol.

Disinggung tentang adanya kemungkinan guru atau pihak sekolah melakukan manipulasi daftar hadir, Sarkol tegaskan, sebelum merealisasikan pembayaran gaji, pihaknya akan terlebih dahulu melakukan pengecekan dengan menemui sejumlah pihak yang diyakini bisa memberikan bukti terkait kehadiran guru yang bersangkutan di sekolah.

“Daftar hadir saja tidak cukup, itu tidak menjamin bahwa guru itu benar ada di sekolah. Kami akan lakukan crossceck data di lapangan apakah benar guru tersebut hadir di sekolah. Walaupun namanya ada dalam SK, tetapi kalau yang bersangkutan tidak pernah hadir, kami tidak akan melakukan pembayaran,” pungkasnya.(Jouke Tumembouw)

Menristekdikti Akan Tutup Perguruan Tinggi Yang Keluarkan Ijazah Bodong

Jurnal123.com – Perguruan tinggi yang ditemukan mengeluarkan ijazah tidak sah alias “bodong” akan langsung ditutup. Hal itu ditegaskan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir.

“Saya sudah perintahkan pada direktur jenderal pada direktur bahwa [perguruan tinggi] yang bermasalah tentang ada penjualan ijazah palsu tutup saja, tidak usah diberikan izin,” kata Nasir, Jakarta, Kamis (29/11/2018).

Nasir menanggapi isu ijazah bodong usai upacara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ismunandar di Auditorium Lantai 2 Gedung D Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti).
Nasir mengatakan pihaknya tidak akan pernah memberikan toleransi terkait perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah bodong, sehingga sanksi penutupan perguruan tinggi dilakukan. “Ijazah bodong ini hukumnya haram, jangan sampai terjadi, oleh karena itu harus kerja keras,” lanjutnya.

“Karena itu [ijazah palsu] akan merusak marwah pendidikan tinggi Indonesia, siapa pun yang melakukan tidak boleh ini,” ujarnya. Dia mengatakan pihaknya terus melakukan terobosan untuk menjamin mutu pendidikan di Indonesia.

“Kita dorong bagaimana mutu pendidkan Indonesia makin baik dan makin berkualitas,” tuturnya.
Nasir mengatakan isu pengeluaran ijazah bodong yang mencuat belum lama ini dilakukan oleh pemain lama.
“Ternyata itu sejarah lama bermain lagi, ini kan orang lama ini, sudah berhentikan aja, tidak boleh bermain, tapi dia menggunakan nama universitas lain. Dia merubah dari yang sudah kami tutup dia membuat universitas baru, Universitas Pelita Bangsa,” tuturnya.
Dia mengatakan memang tidak boleh lengah untuk mengantisipasi tidak ada lagi ijazah bodong yang dikeluarkan. “Kalau ada perguruan tinggi terjadi ijazah palsu di kampus itu, tidak usah dikasih waktu langsung tutup saja,” tegasnya.

Nasir menuturkan pihaknya tetap menelusuri orang yang ingin mendirikan yayasan atau perguruan tinggi untuk menjamin izin pendirian perguruan tinggi digunakan dengan tepat.
“Saya telisik orangnya juga, kalau orangnya itu adalah orang yang pernah berbuat jahat, tidak boleh juga, saya tidak akan memberikan rekomendasi (pendirian perguruan tinggi), ini harus orang lain, orang segar betul, jangan orang yang pernah berbuat jahat,” ujarnya.

Direktur Jenderal Kelembagaan Kemristekdikti Patdono Suwignjo mengatakan pada 2017, pihaknya menemukan perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah yang tidak sah. Perguruan tinggi itu ada di Pulau Jawa dan luar Jawa.

“Ada di beberapa perguruan tinggi yang kita dapati bahwa itu ijazah-ijazahnya itu ijazah yang tidak sah maka kita minta untuk itu dicabut dan perguruan tingginya kita kasih sanksi,” tuturnya.

Sumber : Antara

Sri Mulyani Wisuda 5.523 Lulusan STAN

Jurnal123.com – Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (PKN STAN) meluluskan sebanyak 5.523 wisudawan pada hari ini, Kamis (8/10/2018). Wisuda akbar ini terdiri dari pelajar yang merampungkan pendidikan Diploma I, III, dan IV tahun akademik 2018.

Dalam kesempatan itu hadir Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dirinya juga berkesempatan memberikan pidato kepada para ribuan generasi baru aparatur sipil negara tersebut.

Selain itu hadir pula lulusan PKN STAN yang kini menjadi pejabat eselon I di Kementerian Keuangan maupun Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Di antaranya yakni Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Heru Pambudi, Dirjen Pajak Robert Pakpahan, Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenkeu Sumiyati, dan Sesmenko Bidang Perekonomian Susiwijono.

Dalam pidatonya, Sri Mulyani meminta para wisudawan bisa agar bisa mewujudkan cita-cita Indonesia yakni adil, aman, dan sejahtera.

“Saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh wisudawan yang hadir dalam prosesi wisuda ini. Kerja keras Anda selama ini terbayar kebahagiaan telah diwisuda, menjadi lulusan PKN STAN merupakan predikat terbaik. Saudara patut berbangga dan bersyukur,” ujar Sri Mulyani dalam pidato di ICE BSD, Tangerang, Kamis (18/10/2018).

Dia menjelaskan, PKN STAN adalah institusi pendidikan yang berada di lingkungan Kementeriaan Keuangan, di mana telah melahirkan berbagai penjabat pengelola keuangan negara yang profesional. Para pejabat tersebut tentunya memiliki tugas yang penting dalam menentukan nasib perekonomian negara.

Oleh sebab itu, Bendahara Negara tersebut meminta setiap lulusan bisa mengikuti jejak para eselon I lulusan PKN STAN tersebut, yang kini tengah berada di puncak kariernya.

“Saya harap para mahasiswa bisa lihat contoh konkret yang duduk depan sini (para pejabat eselon I) adalah sebagian besar lulusan STAN. Mereka inilah lulusan terbaik yang mencapai puncak karier yang hidupnya dimulai dengan sekolah di STAN dan sekarang sudah menjadi pejabat birokrat yang menentukan nasib bangsa Indonesia,” jelas dia.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga mengingatkan bahwa 5.523 lulusan PKN STAN tersebut akan menjadi pengelola keuangan negara. Maka diharapkan dapat melakukan pekerjaan dengan profesionalisme tinggi dan integritas yang tidak diperjualbelikan, serta mampu memberikan inovasi dan kreativitas dalam pengelolaan keuangan negara.

“Anda akan menjadi pengelola dan penjaga dari keuangan negara. Keuangan negara adalah sutatu instrumen penting dalam memajukan bangsa dan negara kita untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.(OKE)

Guru Honorer di Kabupaten Tangerang Serukan Aksi Mogol

Jurnal123.com – Sejumlah guru honorer di Kabupaten Tangerang menyuarakan aspirasinya. Mereka menggelar aksi mogok mengajar yang dimulai pada hari ini hingga 31 Oktober 2018.

Hal itu diungkapkan Ketua Forum Honorer Kategori Dua ( FHK2) Kabupaten Tangerang Suryanah seperti dilansir Warta Kota.

Ia menjelaskan, aksi tersebut dilakukan agar pemerintah dapat memperhatikan nasib – nasib guru honorer.

“Mogok mengajar digelar mulai hari ini,” ujar Suryanah kepada Warta Kota di Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Senin (15/10/2018).

Aksi tersebut menjalar ke setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Tangerang. Berbagai spanduk mengenai persoalan ini pun sudah terpasang di sejumlah sekolah.

“Hari ini kami juga melakukan audiensi dengan DPRD Kabupaten Tangerang Komisi 2 membahas permasalahan tersebut,” ujarnya.

Suryanah menyebut, berbagai tuntutan pun dilayangkan oleh para guru honorer, terutama dalam segi kesejahteraan.

“Pemerintah Kabupaten Tangerang sangat tidak peka akan nasib kami-kami ini. Tidak terlalu diperhatikan, dan sangat merugikan kaum guru honorer mengenai upah yang diberikan,” papar Suryanah.(WAR)

Gaji Guru Kontrak Kota Bekasi Terlambat Pencairannya

Jurnal123.com – Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Ali Fauzie, menilai pencairan gaji Guru Tenaga Kontrak (GTK) menunggu APBD Perubahan 2018 disahkan.

“Dananya sebenarnya sudah ada, cuma harus menunggu pengesahan melalui APBD Perubahan 2018,” kata Alie Fauzie kepada wartawan pada Jumat (12/10/2018).

Guru kontrak di Kota Bekasi sejatinya telah mendapatkan penyesuaian gaji yang ditetapkan sebesar Rp 3,8 juta per bulan.

Dari ketetapan itu, jika menggunakan APBD murni 2018 pembayaran gaji guru hanya sampai 7 bulan, setelah itu kemudian pembayaran melalui APBD perubahan 2018.

“Ya memang aturannya kayak gitu, jadi dananya ada di perubahan, APBD Perubahan tinggal nunggu ketetapan dari dewan (DPRD),” kata Ali.

Pemkot Bekasi telah memberikan pengertian kepada guru terkait kendala pencairan gaji memang harus menunggu pengesahan aturan yang ditetapkan.

“Gaji sebenernya sesuatu yang sudah pasti, tinggal nunggu waktu aja, kecuali telat karena ditahan kalau ini kan jelas ada aturannya, guru apalagi, guru mah pinter, gak mungkin berlalu seperti itu, guru tuh paham, makanya kita sudah jelasin,” ungkap Ali.

Kordinator Daerah Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI) Kota Bekasi, Firmansyah, mengatakan, sejak agustus, gaji guru kontrak di Kota Bekasi belum juga cair.

Mereka mengaku harus menyiasati kebutuhan sehari-hari lantaran gaji yang seharusnya turun satu bulan sekali tak kunjung cair, bahkan ribuan guru berencana menggelar aksi di Pemkot Bekasi guna menuntut kejelasan pencairan gaji yang diprediksi bakal berlanjut hingga november 2018.

“Masing-masing GTK menerima Rp 3,8 juta perbulan, belum dibayar sejak agustus lalu, dalam waktu dekat kita akan melakukan unjuk rasa besar-besaran di kantor Pemkot Bekasi,” jelas dia.(TRI)

Mahasiswa ISTN Meminta Komnas HAM Cabut Skorsing Pihak Rektorat

Jurnal123.com – Akibat diperlakukan tidak adil, sejumlah mahasiswa Institut Sains dan Teknologi Nasional (ISTN) meminta bantuan ke Komnas HAM terkait skorsing yang dijatuhkan pihak rektorat kepada sejumlah kawannya.

Diketahui, skorsing bermula dari pelarangan Rektorat ISTN terhadap kegiatan penyambutan mahasiswa baru yang akan dilakukan oleh Lembaga Kemahasiswaan ISTN.

Para mahasiswa pun berunjuk rasa mempertanyakan pelarangan, namun justru diganjar dengan surat pemanggilan orang tua atau wali yang berujung pada skorsing.

Presiden Mahasiswa ISTN, Arif Nurrahman, mengatakan ada tiga permintaan yang diajukannya kepada Komnas HAM terkait sikap yang mereka terima.

“Pertama, membantu memediasi, mencarikan solusi terhadap keputusan skorsing yang dilakukan oleh pihak Rektorat ISTN. Karena tindakan skorsing tanpa penjelasan adalah bagian dari kesewenang-wenangan terhadap Hak Asasi Manusia,” ujar Arif, di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (10/9/2018).

Kedua, ia meminta agar skorsing yang diterima rekan-rekannya dan sejumlah mahasiswa dapat dicabut. Sehingga, kata dia, para mahasiswa itu dapat aktif kuliah kembali guna menyongsong cita-cita dan masa depan.

Terakhir, Arif berharap Komnas HAM dapat memastikan kasus serupa tak akan terjadi lagi di kampus manapun, dimana pihak kampus dapat semena-mena memberikan sanksi kepada peserta didiknya.

Menurutnya, hal itu sangat disayangkan karena tidak menjunjung tinggi nilai demokrasi yang ada di Indonesia. Apalagi sekarang adalah era reformasi dan bukannya Orde Baru.

“Karena hal seperti itu mengingatkan kami kepada rezim Orde Baru dimana sikap kritis mahasiswa dalam mempertanyakan segala sesuatunya dibalas dengan pembungkaman, pembredelan dan penangkapan aktivis mahasiswa,” kata dia.

Selain melaporkan hal ini, para mahasiswa ISTN juga berunjuk rasa di Komnas HAM. Mereka bernyanyi bersama, menyuarakan ketidakadilan yang diterima kawan-kawannya yang mendapat skorsing.

Tak hanya itu, ada pertunjukan aksi teatrikal mini pula. Aksi ini diperagakan dua orang, dimana seorang diibaratkan mahasiswa, dan seorang lagi pihak rektorat.(TRI)

Presiden Jokowi Memberi Kuliah di Universitas Korea Selatan Tentang Kerja Keras Dan Kejujuran

Presiden Joko Widodo Memberi Kuliah di Hankuk University of Foreign Studies (HUFS) di Seoul, Selasa (11/9/2018) siang.

Jurnal123.com – Mengakhiri kegiatannya pada hari kunjungannya ke Korea Selatan (Korsel), Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampil memikat saat memberikan kuliah umum di hadapan ratusan mahasiswa Hankuk University of Foreign Studies (HUFS) di Seoul, Selasa (11/9/2018) siang. Didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Presiden Jokowi bercerita mengenai kunjungannya ke lokasi penampungan pengungsi etnis Rohingya dari Rakhine State, Myanmar, di Kamp Jamtoli, Sub Distrik Ukhiya, Cox’s Bazar, Bangladesh, Januari 2018 lalu.

Selain itu, Presiden juga menyampaikan pandangannya mengenai proses perdamaian di Semenanjung Korea, hingga arti kejujuran, keberanian, kerja keras dari para pemimpin dunia yang juga pernah menyampaikan kuliah umum di universitas tersebut.”Saya tahu sudah banyak pembicara yang sangat terhormat hadir di HUFS ini. Ada Presiden Barack Obama, ada Presiden Gorbachev, ada Sekjen PBB Ban Ki-moon. Pernah berbicara di sini, memberikan sambutan di Hankuk University,” kata Presiden Jokowi.

Namun, Presiden meyakini, di antara para pemimpin itu, tidak seorang pun yang pernah melakukan aksi akrobatik seperti yang dilakukannya pada pembukaan Asian Games XVIII di Jakarta, 18 Agustus 2018 lalu.“Dari mereka, tidak ada yang pernah meloncat di atas mobil dengan mengendarai sepeda motor,” kata Presiden Jokowi yang disambut gemuruh tepuk tangan para mahasiswa.Menurut Presiden, aksi yang dilakukannya pada pembukaan Asian Games XVIII itu sudah dipersiapkan sejak satu setengah tahun lalu. Dijelaskan Presiden, dirinya diberi tawaran tiga opsi oleh organizing committee Asian Games 2018. Pertama, biasa-biasa. Kedua, agak ekstrem, yang ketiga, ekstrem. “Saya memilih yang ketiga yang ekstrem yaitu naik sepeda motor,” ujar Presiden Jokowi yang lagi-lagi disambut tepuk tangan ratusan mahasiswa yang hadir di acara tersebut.

Usai menyelesaikan kuliah umum, Presiden Jokowi menerima jaket perguruan tinggi itu yang bertuliskan UHFS. Dan sebelum meninggalkan tempat kuliah umum, Presiden Jokowi didaulat untuk berfoto bersama para mahasiswa. Ikut mendampingi Presiden Jokowi saat memberikan kuliah umum itu yaitu Menko Polhukam Wiranto, Menlu Retno Marsudi, Seskab Pramono Anung, dan Duta Besar Indonesia untuk Korsel Umar Hadi. Presiden beserta rombongan meninggalkan Hankuk University menuju pangkalan udara Seoul Air Base menggunakan pesawat kepresidenan 1 pada pukul 12.30 waktu setempat untuk melanjutkan kunjungan kenegaraannya ke Vietnam guna menghadiri World Economic Forum (WEF) of ASEAN.

Sumber : Setkab