Category Archives: Pendidikan

Waspada Gadget Anak! Sudah 209 Anak Dirawat di RS Jiwa Cisarua

Ilustrasi Kecanduan Gadget Bagi Anak

Jurnal123.com – Tren kecanduan bermain game online dan aplikasi-aplikasi lainnya dengan menggunakan gawai (gadget) seperti handphone terus naik. Berdasarkan data RSJ Provinsi Jawa Barat hingga saat ini ada 209 pasien yang kecanduan main handphone.

PZ Cussons Indonesia Gelar ‘Kick Off’ Cussons Bintang Kecil 8 Bertemakan ‘Cerianya Bermain’

Foto 1: PZ Cussons Indonesia bersama dengan Mattel Indonesia saat prosesi relaunch Cussons Kids pada acara Kick-Off Cussons Bintang Kecil 8, di Curacao Room, Kota Kasablanka pada hari Selasa (8/10).

Jurnal123.com – PZ Cussons dengan bangga kembali mempersembahkan Cussons Bintang Kecil selama 8 (delapan) tahun berturut-turut sebagai ajang inspirasi terbesar bagi anak-anak di Indonesia.

Inilah 96 Perguruan Tinggi Peraih Akreditasi A Nasional

Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir

Jurnal123.com – Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir terus mendorong perguruan tinggi di Indonesia, baik negeri maupun swasta, agar dapat meningkatkan kualitas untuk memperoleh akreditasi A.

Perguruan Tinggi Terbaik Dunia 6 Diantaranya Dari Indonesia

Jurnal123.com – Times Higher Education kembali merilis World University Rankings untuk 2020. Dari 1.400 perguruan tinggi di 92 negara, enam di antaranya dari Indonesia.

7 Kepala Sekolah di Jateng Terindikasi Radikalisme


Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat menjadi pembicara pada diskusi mengenai pencegahan terorisme. (Foto:Dokumentasi Humas Pemprov Jateng)

Jurnal123.com – Sebanyak tujuh kepala sekolah SMA/SMK negeri di Jateng diduga terindikasi paham radikalisme.
“Sekarang masih kami bina untuk kembali ke jalan yang benar. Kalau tidak mau, ya diambil tindakan tegas,” ungkap Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, saat menghadiri acara Halaqoh Kyai Santri Tentang Pencegahan Terorisme di Hotel Grand Syahid Salatiga, Sabtu (14/9/2019).

Gedung Sekolah St Paskalis yang Digembok Telah Dibuka Kembali

Pangdam Jaya Mayjen Eko Margiyono (Ketiga dari Kanan) Bersama Pengurus Yayasan Paskalis ; Rm Jimmy Hendrik Rance Tnomat, Rm Agung Suryanto. (Foto Media Sosial)

Jurnal123.com – Yayasan Pendidikan St. Paskalis yang menaungi sekolah St. Paskalis dan St. Mikael di area Kodam-Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat, bisa bernapas lega. Gedung sekolah yang mulanya digembok tentara, sudah dibuka kembali usai tercapai kesepakatan antara kedua pihak, Sabtu (31/8/2019) sore.

Gerbang Sekolah St Paskalis Jakarta Digembok Viral di Medsos

Postingan di Facebook surat terbuka Ketua Pembina Yayasan St Paskalis, Rm Robertus Agung Suryanto OFM pada Jumat, 30 Agustus 2019 terkait penggembokan area persekolahan oleh anggota TNI (Screen Jurnal123.com)

Jurnal123.com – Dunia pendidikan kembali dihebohkan dengan surat terbuka yang ditujukan pada Presiden Joko Widodo dan Menteri Pendidikan di media sosial yang ditulis oleh Ketua Pembina Yayasan St Paskalis, Rm Robertus Agung Suryanto OFM pada Jumat malam, 30 Agustus 2019.

Beberapa SMPN Kota Jambi Belum Siap Laksanakan PPDB Online

Jurnal123.com – Beberapa sekolah menengah pertama negeri (SMPN) di Kota Jambi belum siap melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online pada hari pertama proses PPDB di kota itu, Senin (1/7/2019).

Ujian Nasional SMA Dimulai Hari Ini

Jurnal123.com – Hari ini Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Madrasah Aliyah (MA) menggelar ujian nasional (UN). Ujian ini akan berlangsung selama empat hari, yaitu ]1,2, 4 dan 8 April 2019.

Ujian ini memiliki komposisi soal berdasarkan level kognitif yang dibagi menjadi 3 bagian. Yaitu 10-15 persen untuk penalaran higher order thinking skills (HOTS), 50-60 persen untuk aplikasi, 25-30 untuk pengetahuan dan pemahaman.

Siswa Pinogu Jalan Kaki 47 Km dan Melintasi Hutan untuk Ikut Ujian NasionalMelihat Siswa SMK Purbalingga Ujian Nasional dengan PonselKemendikbud: Silakan Hapus UN, Asal Tak Hilangkan Aspek Evaluasinya

Mengutip situs resmi Kemdikbud, ujian nasional akan berlangsung 3 sesi. Pada hari ini, para siswa akan diuji mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sesi pertama yaitu pukul 07.30-09.30 WIB, sesi 2 pukul 10.30-12.30 WIB dan sesi 3 14.00 – 16.00.

Kemudian hari kedua, para siswa akan diuji mata pelajaran matematika dengan 3 sesi dan jam yang sama. Lalu hari ke-3 dan ke-4 soal yang akan diujikan adalah mata pelajaran Bahasa Inggris dan satu mata pelajaran jurusan yang akan dijujikan.

Ujian Susulan

Untuk jadwal UNBK susulan SMA/MA akan diadakan pada 15 dan 16 April. Yaitu, pada, Senin 15 April Sesi-1 07.30 – 09.30 dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sesi-2 10.30 – 12.30 dengan mata pelajaran Matematika.

Sementara pada Selasa, 16 April 2019 Sesi-1 07.30 – 09.30 dengan mata pelajaran Bahasa Inggris. Sesi-2 10.30 – 12.30 dengan satu mata pelajaran jurusan yang diujikan.(LIP)

Aturan Baru Penerimaan Siswa TK-SD-SMP-SMA dan SMK

Jurnal123.com – Per tanggal 31 Desember 2018, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy telah menandatangani Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada TK, SMP, SMA, dan SMK.

Beleid ini menggantikan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), atau Bentuk Lain yang Sederajat yang dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan layanan pendidikan.

“PPDB dilakukan berdasarkan: a. nondiskriminatif; b. objektif;  c. transparan;  d. akuntabel; dan e. berkeadilan,” bunyi Pasal 2 ayat (1) Permendikbud itu dikutip dari laman Setkab.

Disebutkan dalam Permendikbud itu, sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melaksanakan PPDB pada bulan Mei setiap tahun. Sedangkan pelaksanaan PPDB dimulai dari tahap: a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru pada Sekolah yang bersangkutan yang dilakukan secara terbuka; b. pendaftaran; c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran; d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan e. daftar ulang.
Khusus untuk SMK, menurut Permendikbud ini, dalam tahap pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dapat melakukan proses seleksi khusus yang dilakukan sebelum tahap pengumuman penetapan peserta didik baru.

Selanjutnya, penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala Sekolah dan ditetapkan melalui  keputusan kepala sekolah.
Persyaratan
Menurut Permendikbud ini, persyaratan calon peserta didik baru pada TK adalah:  a. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan b. berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Sedangkan persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD berusia: a. 7 (tujuh) tahun; atau b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan
“Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun,” bunyi Pasal 7 ayat (2) Permendikbud ini.
Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud, yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan, menurut Permendikbud ini,  diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
“Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah,” bunyi Pasal 7 ayat (4) Permendikbud ini.
Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP, menurut Permendikbud ini, adalah: a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan b. memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar SD atau bentuk lain yang sederajat.

Adapun  persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA atau SMK:  a. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; b. memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar SMP atau bentuk lain yang sederajat; dan c. memiliki SHUN (Sertifikat Hasil Ujian Nasional) SMP atau bentuk lain yang sederajat.

SMK dengan bidang keahlian, program keahlian, atau kompetensi keahlian tertentu, menurut Permendikbud ini, dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10 (sepuluh). Namun, persyaratan sebagaimana dimaksud  dikecualikan bagi calon peserta didik yang berasal dari Sekolah di luar negeri.

Mengenai syarat usia bagi calon peserta didik baru, Permendikbud ini menyebutkan, dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.
Disebutkan dalam Permendikbud ini, apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, Sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka Sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

Selanjutnya, Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada pada Sekolah lain dalam zonasi yang sama.  Dalam hal daya tampung pada zonasi yang sama sebagaimana dimaksud tidak tersedia, menurut Permendikbud ini, peserta didik disalurkan ke Sekolah lain dalam zonasi terdekat.

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB,” bunyi Pasal 14 ayat (4) Permendikbud ini.

Ditegaskan dalam Permendikbud ini, dalam pelaksanaan PPDB, Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang: a. menambah jumlah Rombongan Belajar, jika Rombongan Belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan Rombongan Belajar dalam standar nasional pendidikan dan Sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau b. menambah ruang kelas baru.

Jalur Pendaftaran PPDB

Menurut Permendikbud ini, pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut: a. zonasi; b. prestasi; dan c. perpindahan tugas orang tua/wali.

Jalur zonasi sebagaimana dimaksud, menurut Permendikbud ini,  paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari daya tampung Sekolah. Sendagkan jalur prestasi sebagaimana dimaksud paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah, dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.

“Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 3 (tiga) jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam satu zonasi,” bunyi Pasal 16 ayat (5) Permendikbud ini.
Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan, menurut Permendikbud ini, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur prestasi di luar zonasi domisili peserta didik.
Sementara dalam hal jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud tidak terpenuhi, menurut Permendikbud ini, sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi atau jalur prestasi.
Ditegaskan dalam Permendikbud ini, dalam melaksanakan PPDB melalui jalur zonasi dengan kuota paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) sebagaimana dimaksud, Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili sesuai zona yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud, menurut Permendikbud ini, berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB, dan dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga  yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.

“Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah kabupaten/kota yang sama dengan Sekolah asal,” tegas Pasal 18 ayat (4) Permendikbud ini.

Mengenai penetapan zonasi, menurut Permendikbud ini, dilakukan pada setiap jenjang oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan Sekolah, dan wajib diumumkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB.

Menurut Permendikbud ini, ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB melalui zonasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua/wali  sebagaimana dimaksud dikecualikan untuk:
a. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat; b. SMK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; c. Sekolah Kerja Sama; d. Sekolah Indonesia di luar negeri; e. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus; f. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; g. Sekolah berasrama; h. Sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan i. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar.

Permendikbud ini juga menyebutkan, seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD hanya menggunakan jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali.

Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut: a. usia sebagaimana dimaksud; dan b. jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
“Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan. Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan Sekolah, dan tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung,” bunyi Pasal 24 ayat (4,5) Permenikbud ini.

Adapun seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP menggunakan jalur zonasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali. Untuk seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA menggunakan jalur zonasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali.
“Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 47 Peraturan Mendikbud Nomor 51 Tahun 2018, yang telah diundangkan oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, Widodo Ekatjahjana, pada 31 Desember 2018.(KON)