Category Archives: Opini

Yenny Wahid : Beri Kesempatan Perempuan Duduki Jabatan Strategis di Garuda Indonesia

Jurnal123.com – Komisaris Independen PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA), Yenny Wahid, berharap tidak ada diskriminasi gender di Garuda Indonesia. Dia ingin pegawai perempuan bisa menduduki jabatan strategis di Garuda Indonesia di masa mendatang.

YLBHI Nilai Larangan Merekam Persidangan Bertentangan Dengan UU Pers

Jurnal123.com – Kebijakan seringkali dibuat untuk kebaikan. Namun terkadang tanpa disadari suatu kebijakan dapat pula menimbulkan sisi negatif bila ditinjau dari sudut pandang berbeda.

Kemenag Diusulkan Ganti Nama Jadi Kementerian Agama Islam

Jurnal123.com – Maraknya aksi intoleran antar umat beragama di Indonesia serta kurang tanggapnya pemerintah dalam hal ini kementerian agama, membuat masyarakat bereaksi.

Sejumlah Tokoh Nasional Serukan Pemerintah dan DPR Berjiwa Besar Terima Masukan Mahasiswa


Romo Magnis Suseno, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, Yenny Wahid dan Dr. Abdillah Toha dalam sebuah kesempatan acara.(Foto Istimewa)

Jurnal123.com – Mencermati berbagai peristiwa yang terjadi di berbagai daerah dalam beberapa hari terakhir, terkait pengesahan UU KPK dan beberapa RUU lain yang dinilai belum mewakili aspirasi masyarakat, sejumlah tokoh nasional seperti Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, Romo Magnis Suseno, Dr. Abdillah Toha dan Yenny Wahid angkat bicara.

Mantan Ketua KPK Menilai Presiden Membodohi Publik

M Busyro Muqoddas

Jurnal123.com – Pro dan kontra terkait revisi UU KPK terus bergulir. Berbagai kalangan menyatakan dukungan perlunya revisi UU lembaga antirasuah yang sudah cukup lama berjalan dan dinilai perlu dilakukan revisi seiring jaman. Namun ada juga yang tidak sependapat akan hal tersebut.

Refly Harun Nilai Dewan Pengawas Cikal Bakal Pelemahan KPK, Presiden Harus Menolaknya

Pakar Hukum Tata Negara Prof Refly Harun

Jurnal123.com – Pakar hukum tata negara Refly Harun angkat bicara terkait kisruh Revisi UU KPK dan terpilihnya komisioner lembaga anti rasuah yang baru.

Ray Rangkuti Sebut KPK Mabes Cabang Kuningan

Roy Rangkuti

Jurnal123.com – Salah satu poin yang diusulkan dalam revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK adalah komposisi penyidik dan penyelidik KPK yang berasal dari kepolisian dan kejaksaan.

Habibie Bapak Kebebasan Pers Nasional

Selamat Jalan Bapak Kebebasan Pers Indonesia

Setelah lebih dari 30 tahun Pers Indonesia menjalani ‘Pengekangan’ kala itu, akhirnya di era Presiden ke-3 Prof Dr Ing Baharuddin Jusuf Habbie lah Pers Indonesia bisa bebas. Bahkan termasuk Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki pers paling bebas di dunia selain beberapa negara lain tentunya seperti Amerika Serikat.

Saya, Republika, dan 212

Oleh: Erick Thohir

Reuni 212 yang telah berjalan tertib dan damai menyisakan diskusi panjang lebar dalam berbagai tingkatan. Ada yang mendiskusikannya penuh emosi, ada yang santai-santai saja, ada pula yang serius tapi santai.

Topik diskusi pada umumnya berkutat pada soal politisasi, jumlah peserta, dan pemberitaan di media massa. Ketiganya, saling terkait. Isu politisasi muncul karena salah satu calon presiden hadir dalam acara itu. Sedang isu jumlah peserta didiskusikan karena dianggap sebagai representasi dari elektabilitas.

Berikutnya soal pemberitaan di media massa menjadi topik hangat karena pemberitaan atas reuni 212 berbeda-beda porsi di tiap media. Terkait dengan ketiga isu itu, dalam kesempatan ini saya ingin mendudukkan perkaranya secara proporsional.

Setiap media punya kebijakan redaksinya masing-masing yang harus dihormati. Republika memilih menyajikan reuni 212 di halaman satu secara simpatik. Kebijakan editorial ini diambil karena bagaimanapun yang berkumpul dalam reuni tersebut adalah juga anak bangsa. Patut disyukuri, reuni yang melibatkan massa dalam jumlah besar itu berjalan damai dan tertib.

Dalam aksi 212 dua tahun sebelumnya, Republika juga menyajikan informasinya di halaman muka secara profesional dan sangat menonjol. Sehingga ada pertimbangan kuat bagi Republika untuk juga menyajikan reuni ini di halaman satu, tanpa harus dikaitkan dengan posisi politik saya sebagai pemegang saham mayoritas.

Kebetulan saat ini saya mendapatkan amanat sebagai Ketua Tim Kampanye Nasional pasangan Jokowi-Ma’ruf Amien. Posisi ini adalah pilihan politik yang menjadi hak setiap warga negara.

Begitupun kemungkinan adanya pihak yang menyelipkan agenda politik dalam reuni 212, tentu itu juga menjadi hak setiap anak bangsa. Yang penting, setiap agenda politik itu dijalankan dengan santun, damai dan penuh semangat persatuan. Tidak selayaknya jika aksi yang tampil damai dan tertib itu diwarnai aktivitas politik yang jauh dari rasa simpatik.

Pers Indonesia saat ini bukan lagi pers masa lalu. Institusi pers saat ini memiliki tantangan, pilihan, inovasi, dan dinamika yang sangat berwarna. Masing-masing punya argumentasi untuk memilih dan tidak memilih isu untuk disajikan kepada masyarakat.

Sebaliknya, masyarakat juga sudah punya banyak pilihan untuk menikmati informasi yang dibutuhkan, atau disukainya. Bahkan saat ini juga ada media sosial yang bisa menjadi sumber informasi alternatif selain media massa. Saya meyakini, masyarakat Indonesia saat ini sudah cukup cerdas untuk mencari dan mendapatkan informasi yang disenangi, atau yang diperlukannya.

Karena reuni ini berjalan penuh khidmat, maka setelahnya juga harus memberi efek yang positif bagi bangsa ini. Janganlah kemudian seusai reuni malah muncul perselisihan yang jauh dari persoalan substansi. Bangsa ini memanggil putra-putri bangsa untuk berlomba-lomba dalam kebaikan demi kemajuan Indonesia.

Pemilihan Presiden 2019 mendatang, haruslah menjadi arena perlombaan kebaikan, dan bukan ajang untuk beradu kebencian. Pesta demokrasi ini mesti menguatkan kesetiakawanan bukan membesarkan permusuhan. Sejarah akan mencatat dengan tinta emas jika bangsa ini bisa melewati dinamika politik pemilihan presiden ini dengan taburan prestasi.(***)

Mantan Ketua KPK Tetap Komit Pemberantasan Korupsi

Jurnal123.com – Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar menilai korupsi masih merajalela di Indonesia.

“Saya melihat korupsi di Indonesia masih ada, delapan tahun saya berada di penjara, saya mulanya mengira korupsi sudah tidak ada lagi, tapi ternyata masih ada,” katanya.

Meski tidak lagi menjabat ketua KPK, ia masih berkomitmen memberantas korupsi. Hal itu jualah yang mendorongnya untuk mendirikan Garda Jokowi.

“Gerakan ini bercirikan penegakkan korupsi,” kata dia.

Dia berencana mengubah Garda Jokowi menjadi Garda anti korupsi jika sekiranya Jokowi menang.

Gerakan tersebut akan mengawal penegakkan hukum terhadap korupsi di Indonesia.

Mengenai wacana dirinya bakal dijadikan Jaksa Agung oleh Jokowi, ia menolak berkomentar.

“Saya sih tetap berjuang melawan korupsi, saya selalu katakan kalau ya katakan ya kalau tidak katakan tidak,” kata dia.(TRI)