Category Archives: Opini

Dahlan Iskan, Kehidupannya Pasca Keputusan Bebas Korupsi

Derek Manangka

Derek Manangka

CATATAN TENGAH, Senin 11 September 2017

Oleh : Derek Manangka

JAKARTA – Ketokohan, popularitas dan kharisma seseorang tak bisa dibentuk dan terbentuk dalam waktu satu malam. Butuh waktu lama prosesnya. Alam tidak bisa dipaksa ataupun diakali. (Hampir) sama dengan soal kebenaran. Yang tak bisa dimanipulasi maupun disembunyikan.

RRT, Kiblat Baru Rakyat Papua

Derek Manangka

Derek Manangka

Oleh Derek Manangka

Rakyat Papua selama ini dikenal lebih banyak ‘menoleh’ ke negara tetangga sekitar. Apakah itu negara maju seperti Australia dan Selandia Baru. Atau bahkan tetangga terdekat Papua Nugini dan negara-negara serumpun lainnya di kawasan Pasifik.

Muslim Rohingya, “The Killing Fields”, PBB & Kepentingan Nasional

Derek Manangka

Derek Manangka

CATATAN TENGAH, Rabu 6 September 2017

Oleh Derek Manangka

Haing S.Ngor, aktor Amerika berdarah Kamboja yang sukses bermain di film “The Killing Fields”, produksi tahun 1984, begitu bereforia saat berada di kantor Majalah “Vista”, Jakarta, kini kantor DPP Nasdem.

Berita Palsu dan Disiplin Verifikasi

Nezar Patria (Foto Youtube)

Nezar Patria (Foto Youtube)

Oleh; Nezar Patria, Anggota Dewan PERS

MESKIPUN berita palsu (fake-news) dan juga hoax bukan tema baru dalam sejarah peradaban manusia, tapi persoalan besar di Abad 21 ini adalah kebohongan menyebar lewat teknologi media telah dikemas menyerupai fakta sesungguhnya. Bukan hanya teks, berita palsu kini disajikan secara audio visual dan menampilkan “kebenaran” dengan mengecoh persepsi, menipu indera, dan juga memelintir logika.

Tentu ini adalah perkara serius. Berita bohong telah dipakai untuk menggosok emosi, sentimen politik atau agama, yang lalu diterima tanpa kritik sebagai sebuah kebenaran oleh sekelompok orang. Dalam skala tertentu berita palsu sengaja diproduksi guna memperparah ujaran kebencian, memicu konflik sosial dan bahkan perang. Gejala ini, dan ihwal berita palsu menyebar dengan begitu meyakinkan, dikenal sebagai gejala “Post-Truth”.

Video Donald Trump menyerukan perang terhadap Korea Utara, atau foto tentang pembantaian Muslim Rohingya oleh pendeta Budha di Myanmar misalnya. Meskipun ada ketegangan antara Amerika Serikat dan Korea Utara, tapi Trump tampaknya belumlah segila itu membangkit kengerian orang akan perang nuklir yang bakal membuat seisi bumi pralaya. Atau ketegangan memburuk antara Muslim dan Budhis di Myanmar, tak serta merta berujung kepada pembantaian sesadis digemborkan foto palsu itu.

Ada karakter khas dari fake-news: Ia selalu menumpang pada fakta dari peristiwa yang melingkupinya. Distorsi atas fakta itu lalu membangun persepsi, seolah-olah memang ada peristiwa sesungguhnya, dan dikemas melalui olahan teknologi canggih. Rekayasa tak sebatas foto yang kini terasa ketinggalan dan kurang nancep bohongnya, namun lebih dahsyat lagi memakai manipulasi audio visual.

Seperti dilaporkan The Guardian akhir Juli lalu, teknologi terbaru dari aplikasi Face2Face yang dikembangkan oleh Universitas Stanford, gudangnya inovasi digital bagi industri di Silicon Valley, nyaris sempurna memanipulasi video pidato seorang tokoh dengan mengikuti gerak mulut dan suara si orang kedua. Lebih canggih lagi dua tahun lalu dilaporkan periset di Universitas Alabama di Birmingham, mampu melakukan impersonasi audio alias kloning suara seseorang hanya dalam hitungan menit.

Ketepatan vibrasi pita suara tiruan itu sangat mencengangkan. Dengan temuan itu, mereka dapat mengecoh suara biometrik seseorang untuk menjebol sistem keamanan digital tertentu, misalnya transaksi bank dan telepon seluler. Bisa dibayangkan bagaimana fake-news akan semakin digdaya dengan memadukan semua teknologi digital ini, bahkan dengan bantuan kecerdasan buatan, melakukan manipulasi fakta sampai batas yang belum pernah kita bayangkan.

Korban pertama kecanggihan manipulasi fakta ini tentu saja jurnalisme. Tugas inti jurnalisme, begitulah yang didengungkan oleh kode etik jurnalistik universal, adalah melaporkan fakta secara jujur dan penuh, tidak bohong dan setengah hati. Dengan merebaknya kemampuan fake-news hadir menyerupai fakta sebenarnya (factoid), apakah yang tersisa bagi kebenaran jurnalisme?

Tantangan terbesar jurnalisme kontemporer adalah bagaimana ia membersihkan kembali fakta dari selubung teknologi manipulatif. Namun di sisi lain, teknologi komunikasi telah memaksa kita merenungkan kembali pengertian tentang fakta dan juga kebenaran. Misalnya, jika fakta kita artikan sebagai sesuatu yang ada (das Sein) dan hadir secara alamiah, otentik, dan bebas dari interpretasi, maka memahaminya dalam lingkup era “Post-Truth” mungkin menjadi tugas besar, sesuatu yang melampaui jurnalisme, dan mungkin masuk ke filsafat.

Tugas jurnalisme makin berat, karena kebenaran jurnalistik tampaknya kini tidak boleh berhenti pada lapis fakta permukaan, namun harus menggalinya lebih dalam. Ada pelajaran dari tayangan National Geographic beberapa waktu lalu, sebuah dokumenter yang menarik tentang ditemukannya DNA rusa dari bulu hewan yang menabrak badan sebuah pesawat militer di Florida, Amerika Serikat. Pilot mengkonfirmasi bahwa tak ada rusa di landasan, dan dia tak menabrak benda apapun di darat. Bukti ilmiah lainnya menunjukkan tabrakan terjadi di ketinggian.

Jika jurnalisme berhenti pada fakta itu, bisa diperkirakan pertanyaan apa yang bakal merebak: benarkah ada rusa yang bisa terbang? Ia juga menggiring kepada banyak interpretasi yang non-ilmiah, semacam imajinasi apakah pesawat itu telah menabrak kereta rusa Sinterklas yang melintas di angkasa pada hari itu? Anda bisa bayangkan sendiri fakta ini diolah oleh fake-news, dan bagaimana dia menjadi viral dan mengguncangkan bagi publik awam.

Bahkan kebenaran yang mengacu pada Teori Kebenaran neo-klasik atau dikenal dengan Teori Korespondensi barangkali akan mengamini kebenaran berita itu. Bahwa memang benar ada rusa terbang, jika kebenaran menurut teori itu diartikan sebagai kesesuaian antara proposisi (ada rusa terbang di langit) dan fakta (DNA rusa melekat di badan pesawat). Kita tidak sedang memperdebatkan teori kebenaran secara filsafat, karena tema apakah kebenaran telah melahirkan begitu banyak teori dan aliran pemikiran. Tapi apa yang kira-kira bisa diselesaikan oleh jurnalisme dalam perkara ini?

Jurnalisme, suka tak suka, haruslah kembali kepada disiplin verifikasi, seperti yang dilakukan oleh sains dalam kasus bulu rusa di badan pesawat militer. Sejumlah ahli burung dikerahkan, dan mereka menelisik kembali dengan hati-hati: semua data diuji ulang, hingga akhirnya ditemukan bulu itu adalah sisa isi perut burung pemakan bangkai. Data biologis burung itu menunjukkan kemampuan melayang setinggi lintasan pesawat terbang. Bukti lain menunjukkan burung itu menyantap bangkai rusa sebelum ia terbang tinggi dan tamat dihajar pesawat militer.

Dengan demikian, kebenaran jurnalistik tak bisa berhenti pada satu lapisan fakta saja. Lapis pertama bisa menipu dan menyesatkan, namun lapisan kedua, di mana fakta-fakta otentik digali lebih detil, akan menyibak kebenaran lainnya. Dibutuhkan pemikiran kritis (critical thinking) selain kemampuan verifikasi. Itu sebabnya, jurnalisme terutama bagi media serius yang hidup dan menjadi pemeluk teguh jurnalisme bermutu, berusaha keras mengembalikan inti atau ruh jurnalisme di tengah gemuruh produksi informasi dari media sosial.

Dalam soal inilah pertumbuhan media online menjadi penting disimak. Selama satu dekade ini kita menyaksikan munculnya jurnalisme online yang menggeser jurnalisme tradisional, terutama media cetak dan juga penyiaran. Meledaknya penggunaan telepon pintar, kian mudahnya koneksi internet di segala penjuru bumi, telah mengakibatkan milyaran informasi beredar setiap harinya melalui media sosial. Jika setengah informasi yang beredar adalah berupa berita palsu atau data yang menyesatkan, apakah yang terjadi pada kehidupan manusia?

Kecemasan ini bukan hal mengada-ada. Dampak fake-news kepada keputusan publik telah dirasakan di Amerika Serikat dan Inggris, yang membuat Trump menang dan warga Inggris dianggap bodoh dengan memilih Brexit, sehingga negeri itu kian kelimpungan secara ekonomi. Dalam soal ini, tampaknya fake-news yang berisi ujaran kebencian, sangat efektif menggosok emosi dan bukan mempertajam akal budi.

Bahwa munculnya narasi sarat distorsi fakta, dengan tujuan politik tertentu, bukanlah soal baru. Betapa mudah orang terbakar oleh isu, menurut George Lakoff dalam karyanya The Political Mind, yang menjadi kitab para juru kampanye politik abad digital, karena orang lebih banyak terpengaruh bertindak dengan sesuatu yang ‘refleksif’, dan bukan oleh narasi reflektif.

Refleksif mengacu kepada rangsangan emosional yang bisa memunculkan keputusan spontan, misalnya kisah kebesaran Amerika Serikat, dan mengapa orang Amerika harus bangkit mencegah sesuatu yang ‘non-Amerika’ berkuasa di negeri itu. Hal itu lebih efektif ketimbang paparan program partai yang membutuhkan waktu untuk mencerna, sebagai sebuah sikap reflektif.

Dengan demikian tentu saja jurnalisme mendapat beban lebih berat. Bahwa ia bukan saja bertanggungjawab atas kebenaran fakta, tapi juga menarik orang untuk menyimaknya melawan berita palsu yang menyebar di media sosial. Sejumlah media sosial mulai menyadari kekeliruan karena membiarkan platformnya dipakai untuk penyebaran ujaran kebencian melalui fake-news. Facebook membuat program Journalism Project untuk memperkuat posisi media jurnalistik melawan berita palsu, demikian juga Google.

Organisasi media di Eropa dan Amerika Serikat bersekutu mendukung situs pengecek fakta semacam firstdraftnews.com dan factcheck.org, namun upaya itu masih harus terus diperkuat mengingat sedikit pengunjung datang melongok ketimbang mereka yang mengunyah berita palsu.

Satu-satunya harapan bagi jurnalisme online adalah kembali menajamkan apa yang menjadi senjatanya: disiplin verifikasi. Dan tentu dengannya ia menjadi modal penting menghidupkan kembali semangat investigatif membongkar serangan gencar aneka berita palsu.

Sumber : Facebook Nezar Patria

Hutang..Hutang..Hutang Paradigma Apakah Ini?

Derek Manangka

Derek Manangka


CATATAN TENGAH

Oleh Derek Manangka

M. Farhan Balatif, pemuda berusia 18 tahun dari Medan Timur, Medan Sumatra Utara, baru-baru ini ditangkap polisi. Karena dia terbukti menyebarkan ujaran kebencian terhadap Presiden dan Kapolri, melalui media sosial, Facebook.

“Saya benci dengan kebijakan Jokowi (Presiden). Hutang menumpuk, lapangan pekerjaan nggak ada…”, tuturnya seperti dikutip Merdeka Dotkom.

Yang dia maksudkan, hutang luar negeri Indonesia. Bukan hutang pribadinya.

Sedangkan terhadap korps yang dipimpin Kapolri Tito Karnavian, Farhan yang menggunakan nama samaran Ringgo Abdillah berujar : “…. masih terjadi pungutan liar (pungli) dan kerja polisi lambat memberantas pungli….”.

Mungkin yang dimaksud Farhan, ketika polisi merazia kendaraan di jalan-jalan, pengendara yang terkena tilang masih dilepas polisi asalkan yang tertangkap bersedia membayar sejumlah rupiah kepada petugas yang menilangnya.

Topik ini diangkat, bukan untuk membenarkan sikap Farhan yang menyebar ujaran kebencian. Juga bukan karena belum lama ini – aparat penegak hukum membongkar situs Saracen sebagai penyebar ujaran kebencian.

Kasus Farhan diangkat, sebagai pengingat (reminder) bahwa aparatur pemerintah masih harus bekerja ekstra keras agar keadilan bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.

Sikap Farhan perlu juga dilihat sebagai sebuah bentuk kepedulian dari seorang warga negara yang berada dalam posisi marginal. Anggota masyarakat yang terpinggirkan.

Sebagai bagian dari masyarakat yang terpinggirkan, Farhan sama dengan kumpulan masyarakat yang tidak punya akses ke kekuasaaan. Masyarakat terpinggirkan ini kerap kali merasakan keadilan hanya dinikmati oleh mereka yang berada di lingkar kekuasaan.

Kelompok marginal, berada di semua sudut komunitas. Tersebar di seantero Nusantara.

Jika dihitung secara matematika, jumlah mereka mungkin tidak banyak. Namun kalau demografi penyebarannya yang dihitung, maka secara proporsional, jumlahnya akan terpetakan – cukup besar. Kelompok marginal boleh dibilang cukup mewakili masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Walaupun jumlah anggota masyarakat yang terpinggirkan, nyaris tidak pernah didata, sehingga kita tidak tahu berapa angka persisnya, akan tetapi sudah menjadi sebuah fenomena. Bahwa kecenderungan yang ada di negara seperti Indonesia – negara berkembang, kelompok marginal selalu sensitif terhadap isu-isu yang bertemakan ketidak-adilan.

Fenomena lain, bagi kelompok marginal, siapapun yang memerintah, siapa saja yang berkuasa, selalu dimanfaatkan secara manipulatif. Sehingga kerancuan pun semakin menjadi-jadi.

Pemerintah, penguasa, siapapan mereka, selalu hanya memanfaatkan masyarakat marginal sebagai alasan untuk memperkuat dan mempertahankan kekuasaannya.

Penguasa sebagai sebuah elit kecil yang “powerfull”, cenderung mengabaikan eksistensi murni dari masyarakat yang terpinggirkan tersebut.

Pemerintah cenderung lebih mendengar dan peduli atas suara dari wakil rakyat. Karena elit pemerintah beranggapan, para wakil rakyat itulah yang merupakan pembawa suara rakyat yang sesungguhnya. Suara rakyat yang terpinggirkan sudah terwakili oleh para wakil rakyat.

Inilah hal yang menambah rumit permasalahan. Persepsi dan penilaian yang keliru inilah yang menjadi salah satu penyebab mengapa tercipta sebuah kesenjangan. Mulai dari kesenjangan informasi, pengetahuan sampai dengan kesenjangan sosial.

Akibatnya apapun penjelasan yang diberikan pemerintah – sekalipun penjelasan yang diberikan sudah cukup menyeluruh, tetapi bagi seorang Farhan, anggota msyarakat yang terpinggirkan, penjelasan itu tidak menjawab dan mengatasi persoalan.

Masalah hutang pemerintah misalnya menjadi soal yang sensitif. Hutang bagaikan sebuah penyakit menahun yang seolah-olah tidak bisa disembuhkan oleh obat apappun.

Hutang luar negeri bagi setiap rezim, seakan sebuah keniscayaan. Tanpa hutang, Indonesia tidak bisa membangun. Tanpa pinjaman luar negeri, Indonesia tidak bisa “move on”. Mungkin ada benarnya, tapi boleh jadi juga ada yang salah besar tapi terus dilanggengkan.

Dalam usia 72 tahun, Indonesia sudah mengalami pergantian tujuh Presiden. Sepanjang tujuh dekade tersebut belum pernah ada Presiden yang berani memimpin atau memerintah Indonesia, tanpa hutang.

Atau belum pernah seorang Presiden berani meminta pemutihan hutang luar negeri kepada negara kreditor.

Padahal, permintaan pemutihan atau penghapusan hutang luar negeri, juga dilakukan oleh negara-negara yang tingkat kesulitannya sama dengan Indonesia.

Mesir dan Pakistan pernah melakukannya, memnta pemutihan dan disetujui oleh negara kreditor.

Bagi Farhan, wakil dari masyarakat yang terpinggirkan, belum pernah terdengar sebuah pemerintahan baru di Indonesia berani menyatakan tidak berhutang. Yang terjadi, setiap Presiden seakan berlomba membuat hutang luar negeri. Setiap Presiden punya alasan kuat, mengapa Indonesia harus berhutang.

Seolah-olah hutang merupakan sebuah pakaian yang harus menutupi semua aura manusia. Tanpa hutang, Indonesia sama dengan manusia tanpa busana. Hehehehehe.

Sejak pergantian Presiden dari Soekarno ke Soeharto – dan seterusnya, hutang selalu menjadi satu-satunya solusi pilihan yang diambil oleh rezim baru.

Padahal ketika Soeharto menggantikan Soekarno, salah satu kritik Soeharto paling tajam terhadap rezim Soekarno adalah besarnya hutang yang dibuat oleh Presiden yang juga Proklamator itu. Ironisnhya, ketika Soeharto berkuasa – selama 32 tahun, belum pernah dalam satu periode (lima tahun), Presiden kedua tersebut tidak membuat hutang.

Kondisi yang sama berlangsung hingga di era pemeritahan Jokowi. Padahal ketika Jokowi berkampanye, secara implisit dinyatakannya, membangun Indonesia, bukan persoalan yang sulit. Dari berbagai forum tempat Jokowi dan JK berkampanye, selalu terdengar pernyataan optimis. Dan hutang tidak pernah disebut sebagai sebuah konsep untuk menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara besar.

Farhan masih sangat belia. Sewaktu Jokowi menjadi Presiden tiga tahun lalu, usia Farhan baru 15 tahun. Sebuah usia yang tengah berada di persimpangan. Memasuki panca robah.

Banyak kalangan selalu meremehkan cara berpikir anak-anak yang baru berusia seperti Farhan. Bisa jadi Farhan berasumsi, hutang luar negeri yang membebani Indonesia, sudah sama dengan sebuah penyakit menahun. Penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Sehingga nalar sehatnya bnertanya, apa iyah sebuah penyakit di era modern ini, tak bisa disembuhkan ?
Sayangnya karena kita sudah meremehkan, pemikiran-pemikiran anak seusia Farhan, maka kita tidak pernah menganggap pemikirannya sebagai sesuatu yang sehat dan masuk akal. Jadi bukan hanya usianya yang kita pinggirkan, tetapi juga caranya berpikir.

Seharusnya dari kasus Farhan, harus ada upaya mencari tahu, mengapa saat ini sudah lahir generasi yang cara berpikir mereka berbeda dengan generasi lebih tua. Seharusnya ada telaah sosioligis tentang hadirnya generasi yang terdiri atas “X, Y, Z”.

Juga tidak ada usaha mencari tahu, bagaimana prosesnya sehingga Farhan bisa memiliki pemikiran – yang tidak menyukai Presiden Jokowi.

Memproses kasus Farhan, bukanlah tindakan yang keliru. Tetapi jangan sampai terjadi pemrosesan kasusnya lebih cepat dilakukan, karena Farhan tidaklah sehebat, sekuat dan sevokal mereka yang terlibat dalam kasus Saracen.

Jangan sampai terjadi, hanya karena Farhan tidak bisa memberi argumentasi dan gertakan, maka diapun menjadi sosok yang dimarginalisasi. Kalau orang-orang seperti Farhan terus dimarginalisasi, berapa banyak rakyat Indonesia yang akan terpinggirkan.

Ujaran kebencian Farhan memang ada buktinya. Setidaknya, demikian keterangan polisi. Tetapi yang harus dilakukan adalah bagaimana memisahkan tema yang menjadi pangkal penyebab itu dengan cara pandang orang yang termarginalkan.
Sebab persoalan hutang yang menumpuk, bukan perkara yang dikarang-karang oleh Farhan.

Hutang merupakan beban yang harus dipikul oleh semua pihak. Namun ketika pemerintah membuat komitmen hutang, tidak pernah terjadi seorang Presiden atau seluruh anggota kabinetnya membuat semacam garansi. Bahwa sebagai rezim yang membuat hutang, mereka akan bertanggung jawab pelunasannya.

Seharusnya, pembuatan hutang oleh negara, perlu disamakan dengan cara beroperasi sebuah perusahaan. Tanggung jawab atas pelunasan hutang itu harus menjadi tanggungan oleh para Direksi dan Komisaris yang menanda tangani nota perjanjian hutang.

Sekalipun para Direksi dan Komisaris sudah diganti, tetapi tanggung jawab hukum mereka, tidak serta merta digani.

Seorang Presiden semestinya tidak dibenarkan membuat hutang luar negeri yang pelunasannya sampai 20 tahun, sementara masa jabatannya paling banter hanya 10 tahun.

Sebab di sinilah sebetulnya persoalan ketidak adilan itu, berawal. Hutang-hutang yang dibuat oleh Presiden sebelumnya menjadi tanggung jawab Presiden yang baru. Demikian seterusnya. Dan semua pihak mengamininya

Kalaupun di negara lain, ketentuan ini berlaku, tidak berarti Indonesia harus dan wajib mengadopsinya.

Paradigma yang memungkinkan seorang Presiden bisa membuat hutang untuk jangka panjang – melewati batas masa jabatannya, seakan sebuah modus yang benar dan harus diterima.

Padahal, hal tersebut sebuah salah kaprah yang kita paksakan. *****

Pramugari Berpakaian Bikini Serbu Industri Penerbangan

Derek Manangka

Derek Manangka

Oleh Derek Manangka

JAKARTA – Industri penerbangan di Indonesia dan Asia Tenggara secara keseluruhan tentunya – heboh dan sedikit bergejolak. Ini gara-gara perusahaan penerbangan Vietnam, Vietjet mengumumkan kebijakannya yang baru dan cukup kontroversil. Yaitu untuk rute kota bersejarah negara itu Ho Chi Minh dengan ibukota NKRI – Jakarta, pesawat yang menghubungkannya mempekerjakan pramugari, wanita-wanita cantik dengan kulit bening berpakaian bikini.

Dengan pakaian bikini, banyak bagian-bagian tubuh si pramugari yang memiliki daya tarik sensual, seakan sedang ditawarkan, mudah untuk dijamah oleh para lelaki, lawan jenis, penumpang maskapai penerbangan tersebut.

Para penumpang, tidak lagi mempedulikan atau ingat, Vietnam merupakan negara komunis yang dulu mentabukan segala hal yang berbau “pamer tubuh” dan kebebasan.

Terbayang di berbagai lamunan, khusus bagi para lelaki normal, betapa horny-nya suasana yang tercipta, ketika pramugari yang seperti “seperempat telanjang”, datang menawarkan minuman atau makanan, bagian dari lekukan buah dadanya, terlihat begitu dekat dan mudah dikunyah.

Jadi rute Jakarta – Ho Chi Minh yang jarak tempuhnya sekitar dua jam, merupakan rute baru yang perlu dijajal. Harus dicari alasan, bagaimana caranya supaya bisa ke Vietnam sambil menikmati layanan “bermesum-ria” yang ditawarkan secara terbuka.

Kesempatan “bermesum ria” di udara dengan wanita-wanita Vietnam, tentu sebuah pengalaman baru yang menyenangkan. Kesempatan menikmati surga dunia jangan sampai hilang.

Tiket “round trip” Jakarta – Ho Chi Minh, berapa pun harganya atau tanpa diskon, tak masalah, terutama bagi para lelaki yang ingin mendapatkan pengalaman baru.

Padahal, lamunan itu, dipastikan tak bakal menjadi kenyataan. Para pramugari yang berbaju bikini itu, hanya digunakan sebagai alat penggoda bagi para lelaki untuk membelanjakan uang yang mereka kuasai. Perusahaan penerbangan Vietnam hanya ingin keluar sebagai pemenang di antara para pelaku di bisnis yang sama yang persaingannya semakin ketat.

Setelah perang tarif melalui “tiket murah”, ala Air Asia, kiat baru harus ditemukan.

Jadi para pramugari Vietjet itu tidak sedang berperan sebagai “penyaji dan pemuas seks”. Melainkan mereka sekedar memancing selera ‘rendah’ penumpang, terutama mereka, para lelaki yang rada berkelakuan muna (fik).

Manajemen Vietjet bukanlah muncikari yang sedang mencari mangsa penikmat seks di udara. Tapi mereka sekedar membuat terobosan agar mampu keluar sebagai pemenang dalam persaingan di industri penerbangan.

Selama ini industri penerbangan di Asia Tenggara, terlalu didominasi oleh Singapore Airlines (SQ). Keberhasilan SQ antara lain dengan menggunakan pramugari cantik yang berasal dari negara-negara sekitar. Namun pakaian yang mereka kenakan, terlampau sopan. Seluruh lekuk tubuh yang indah, ditutupi oleh pakaian hasil rancangan desainer Prancis atau Itali.

Cara ini bukan sebuah terobosan. Melainkan sebuah “copy paste” temuan “Cathay Pacific” (CX) perusahaan penerbangan milik Inggeris dan otoritas Hongkong.

Formula “Cathay Pacific” inipun sudah cukup usang. Trik marketing ini sudah tidak eksklusif sebab sudah ditiru oleh perusahaan penerbangan “Emirat” dan “Etihad” dari Uni Emirat Arab (UEA).

Jadi khusus pramugari berbikini, perlu dilihat lebih luas. Tidak sekedar sebuah terobosan trik marketing.

Yaitu semakin jelas negara-negara komunis apakah itu Vietnam atau RRT, sudah meninggalkan konsep mereka yang kaku. Kedua negara komunis ini tidak lagi cenderung menolak terhadap semua nilai atau konsep yang berasal dari negara non-komunis.

Vietnam dan RRT yang hingga 30 tahun lalu masih bersikap seperti Korea Utara, memusuhi bangsa Barat. Vietnam seperti halnya RRT justru telah mengadopsi sejumlah konsep ala Barat.

Komunis, sebagai sebuah paham, tetap mereka anut. Tetapi praktek kehidupan mereka, banyak yang sudah bertolak belakang atau bertentangan dengan ideologi komunis itu sendiri.

Mungkin sikap negara-negara komunis ini, sama dengan mereka yang beragama. Nilai-nilai positif yang diajarkan di dalam agama, tetap mereka pegang dan hormati. Rajin sembayang dan berbagi, tetap dilakukan.

Tetapi di luar itu, agama hanyalah dijadikan semacam simbol.

Bahwasanya dalam menjalankan kehidupan, pemeluk agama tetap keukeuh. Tetapi mengimplementasikan secara berbeda. Yakni seperti orang yang tidak beragama, sudah menjadi sebuah pilihan.

Manajemen Vietjet mungkin punya hasil survey yang kemudian mereka jadikan pegangan. Bahwasanya Indonesia, memiliki banyak laki-laki yang punya prilaku – senang berpetualang dari pelukan wanita satu ke wanita lainnya.

Nah, kalau selama ini, pelukan itu hanya bisa dilakukan di darat, mengapa tidak dicoba melakukamnnya di udara ?

Bukankah berpelukan di udara itu punya kenikmatan yang lebih dibanding di darat atau di pinggir pantai.

Maka muncullah konsep pramugari berbikini.

Lalu bagaimana kita menyikapi kebijakan pramugari berpakaian bikini ?

Apakah pemerintah, cq Meneteri Perhubungan yang memberi izin operasi ke Vietjet harus kita kecam, kritisi atau biarkan ?

Apakah pemerintah perlu kita desak untuk membatalkan izin penerbangan perusahaan itu melayani Indonesia ?

Terserah !

Tapi yang paling perlu, industri penerbangan kita harus berbenah dan dibenahi. Supaya mampu tampil sebagai industri yang sehat dan bisa bersaing.

Jangan budayakan, kecenderungan bahwa industri penerbangan merupakan bisnis yang sulit. Sehingga merugi dan merugi, merupakan hal yang logis.

Untuk bidang personalia misalnya. Sosok yang perlu dipilih menjadi direksi perusahaan-perusahaan penerbangan kita, jangan lagi yang hanya mampu menciptakan korupsi.

Jangan terulang, direksi Garuda ikut berpolitik dalam dunia bisnis.

Jangan berulang dan layani tawaran pembelian mesin pesawat buatan Inggeris, dengan gelar bangsawan untuk orang yang berpengaruh di Indonesia.

Lagi pula untuk apa gelar ‘bangsawan’ itu harus dibayar dengan uang rakyat ?

Untuk apa gelar bangsawan dijadikan ukuran tinggi rendah martabat seorang pemimpin, sementara Indonesia bukanlah negara feodal ?

Atau harus dicegah : terjadi perekrutan direksi yang hanya bisa membangkrutkan perusahaan penerbangan milik BUMN seperti Merpati. Penerbangan yang sempat menjadi salah satu kebanggaan bangsa Indonesia di tahun 1970-an.

Pemerintah atau Indonesia harus dapat menemukan sosok-sosok yang berjiwa enterpreneur seperti Jack Ma dari RRT atau Mark Zuckerberg dari Amerika. Jack Ma milyarder perusahaan terkenal “Alibaba”, Mark pemuda berdarah Yahudi yang menemukan konsep media sosial “Facebook”.

Sebelum sukses menjadi manusia yang kaya raya, dan temuan mereka bermanfaat bagi masyarakat dari berbagai suku bangsa, Jack dan Mark bukanlah apa-apa dan siapa-siapa.

Atau kita, rakyat Indonesia, perlu menentukan kriteria pemimpin yang punya visi seperti pemimpin bangsa Korea, Jepang dan RRT.

Para pemimpin di tiga negara itu, bukan sibuk mencari legimitasi dan pengakuan masyarakat demi kepentingan golongan diri sendiri.

Namun bagaimana berbuat, bertindak dan berprilaku yang tujuan akhirnya selalu demi yang lebih besar dan lebih luas.

Dalam perspektif filosofis, bukan politis, hadirnya maskapai perbangan asing yang menggunakan pramugari dengan baju bikini, jangan dilihat dari sudut pandang yang sempit.

Peluncuran produk perusahaan penerbangan yang menggunakan “wanita berbikini” merupakan salah satu bentuk persaingan yang harus kita hadapi secara konseptual.

Kalau masalah ini di bawah ke ranah perang, inilah salah satu bentuk perang yang tidak menggunakan senjata pembunuh.

Inilah perang yang menggunakan “budaya”. A war by proxy. !

Bikini indentik dengan budaya Barat, lebih khusus lagi Amerika Serikat. Dan Amerika Serikat, merupakan negara yang paling dimusuhi oleh rezim komunis Vietnam.

Komunis Vietnam, memusuhi Amerika Serikat, sebab Vietnam yang kini menjadi anggota ASEAN bersama Indonesia, selama hampir tiga dekade, 1945 – 1975 dijadikan jajahan oleh Prancis lalu dihancurkan Amerika Serikat.

Vietnam dipecah belah menjadi dua negara : Vietnam Utara (komunis) dengan ibukotanya Hanoi dan Vietnam Selatan (non-komunis) dengan Saigon, kini berubah menjadi Ho Chi Minh City.

Tentara Vietkong (komunis) berhasil mengusir semua kekuatan personil Amerika dari Vitenam pada April 1975. Dan bersatulah Vietnam Utara dan Vietnam Selatan sebagai sebuah negara seperti yang dicita-citakan oleg Ho Chi Minh, “the founding father”.

Jika melihat luka Vietnam yang ditimbulkan kapitalis Amerika, sangat mustahil, Vetnam mengadopsi “budaya bikini” yang merupakan bagian dari gaya hidup wanita modern Amerika.

Bayangkan, sampai tahun 1985, bangsa Vietnam, khususnya penguasa yang banyak berasal dari Utara, demikian bencinya terhadap Amerika. Sampai-sampai, Bahasa Inggeris dianggap sebagai Bahasa Amerika yang harus ditabukan di seluruh wilayah itu.

Tahun 1984, saat memenuhi undangan pemerintahan komunis Vietnam, saya dibawa ke sebuah bangunan yang mereka sebut bekas gereja. Di situ kader-kader Partai Komunis memperlihatkan betapa jahatnya tindakan yang dilakukan oleh Amerika terhadap Vietnam.

Sebab gereja di kota Saigon itu katanya menjadi tempat bersarangnya pemuda-pemuda Vietnam yang menjadi korban karena mengkonsumsi narkotika.

Sekalipun saya tahu hal itu sebuah propaganda komunis yang sangat anti-Amerika, tetapi hal itu jeas merupakan sebuah sikap yang memperlihatkan kebencian yang tinggi terhadap Amerika.

Namun Amerika Serikat, bukanlah bangsa yang mau diam. Berbagai lobi dan pendekatan dilakukannya terhadap Vietnam. Agar kebencian itu berkurang.

Diantaranya dengan menugaskan Pete Peterson, sebagai Duta Besar pertama Amerika yang menandai pembukaan kembali hubungan diplomatik Vitenam-Amerika.

Petersen merupakan bekas tentara Amerika yang dipenjara Vietnam di “Hanoi Hilton” – julukan penjara bagi tantara Amerika di Vietnam – karena tertangkap tangan, setelah pesawat jetnya yang membombardir Vitenam ditembak jatuh, tentara Vietkong.

Pengangkatan Dubes Peterson di tahun 1997 itu, menjadi awal dari kebijakan Amerika yang ikut mempromosikan Vietnam sebagai negara komunis yang tidak harus ditakuti, dihindari dan dimusuhi.

Imbasnya semenjak itu, Vietnam menjadi sebuah negara tujuan investasi baru – sekaligus saingan Indonesia yang dikenal sebagai negara non-komunis terbesar di Asia Tenggara.

Pengumuman pembukaan rute ini menandai era baru hubungan bisnis Vietnam – Indonesia.

Bila selama dedake-dekade sebelumnya Vietnam terkesan lebih pasif – termasuk Indonesialah yang banyak berinvestasi di negara tersebut, kini situasinya berubah. Vietnamlah yang lebih agresif berbisnis.

Diaspora bangsa Vietnam akibat Perang Vietnam & Perang Indochina, ikut membuat Vietnam terbantu.

Para bekas pengungsi Vietnam yang dikenal sebagai “manusia perahu” (boat people) yang sudah menjadi warga negara Amerika, Australia dan sejumlah negara-mnegara Eropa Barat, setelah tua mulai rindu kampung. Merekalah menjadi kekuatan tersendiri membantu promosi Vietnam sebagai negara destinasi baru.

Kalau perspektif ini yang digunakan, sebetulnya kebijakan Vietnam menggunakan penerbangan dengan awak kabin yang berbikini, tidak perlu dipandang sebagai sesuatu hal yang baru.

Vitenam sedang menggunakan cara-cara berpromosi yang “keluar dari kerumunan” atau “out of the box”.

Karena cara itu diyakini mampu memenangkan persaingan (bisnis), yang semakin ketat. *****

Ganyang Malaysia

Derek Manangka

Derek Manangka

Oleh : Derek Manangka

Insiden gambar bendera Indonesia dicetak terbalik di brosur SEA Games, bisa saja dimaafkan. Karena boleh jadi hal tersebut terjadi bukan karena ada unsur kesengajaan.

Tetapi bisa juga insiden itu kita jadikan titik balik untuk membalikan hubungan kita dengan negara tetangg tersebut. Ke posisi yang tidak baik.

Sebutlah sampai hal yang terburuk – kita putuskan hubungan hubungan diplomatik dengan Malaysia.

Sebab insiden di dunia olahraga sudah terlalu sering diciptakan Malaysia. Selain di sepak takraw dan sepakbola, juga terjadi di dunia karate.

Donald, karateka Indonesia dianiaya oknum polisi Malaysia ketika dia menjadi wasit Kejuaraan Karate Asia (AKF) di Kota Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia, 24-26 Agustus 2010 lalu.

Donald kala itu menjadi ketua wasit Indonesia dianiaya usai pulang dari pertemuan dengan wasit Indonesia menuju hotel tempat dia menginap di Malaysia

Jadi sangat mungkin hanya dengan pemutusan hubungan tersebut, satu-satunya pilihan.

Setidaknya rasa malu atas martabat 250 juta rakyat Indonesia, yang direndahkan, bisa terkompensasi.

Amerika Serikat dan Uni Sovyet, di era Perang Dingin (détente) walaupun tidak memutus hubungan diplomatik tetapi secara de facto, saling memnboikot melalui olahraga – Pesta Olimpik.

Dan mengapa harus diambil langkah ke pemutusan hubungan diplomatik?

Sebab kalau dilihat insiden-insiden yang terjadi dalam hubungan kedua negara, masalah bendera merah putih yang terbalik ini, hanyalah satu dari sejumlah insiden. Dan insiden itu, selalu dimulai oleh pihak Malayasia.

Beberapa tahun silam, Indonesia dikacaukan oleh dua teroris berkewarge negaraan Malaysia. Yakni Dr. Azahari dan Noordin Top.

Mereka merupakan otak dari peledakan Bom Bali – yang berakibat citra Pulau Dewata tersebut sebagai salah satu destinasi wisata dunia, tercoreng.

Sulit menuding bahwa pemerintah Malaysia terlibat dalam kegiatan terorisme Azahari dan Noordin Top. Tetapi kecurigaan muncul, sebab ketika jenasah kedua teroris tersebut mau diserahkan oleh Polri kepada keluarga korban, Kedubes Malaysia di Jakarta, tidak membantu secara maksimal prosesinya.

Pemerintah Malysia seolah-olah mau cuci tangan. Tidak mau peduli pada penanganan jenasah teroris tersebut.

Lalu muncul kecurigaan bahwa peledakan bom di Bali itu ada kaitan dengan persaingan bisnis di bidang turisme kedua negara.

Malaysia yang sudah mengembangkan Langkawi, sebagai destinasi turis, berkepentingan menjatuhkan Bali sebagai saingannya.

Maka Malaysia pun melakukan promosi secara besar-besaran atas Langkawi sembari mengganggu Bali dengan mengirim dua pentolan teroris : Azahari dan Noordin Top.

Sasaran akhirnya agar turis manca negara berpaling dari Bali ke Langkawi.

Tema kampanye pariwisata Malaysia sendiri adalah “the truly Asia”.

Jika dicermati secara cerdas, tema itu tidak lain untuk mengaburkan kata Indone-SIA. Prononsasi IndoneSIA, MalaySIA dan the truly ASIA, dibenturkan secara sematik. Untuk menempatkan Indonesia di bawah Malaysia di kawasan Asia.

Semua pemandangan alam di iklan “Malaysia The Truly Asia”, hampir semua spotnya mewakili alam Indonesia. Termasuk tarian tradisionalnya yang sangat mirip dengan tari-tarian rakyat di Indonesia.

Pasca Bom Bali, Malaysia kemudian membuka Knsulat di Bali.

Di bidang politik, Malaysia seakan sangat bangga bisa mengalahkan Indonesia dalam kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan.

Pulau yang tadinya berada di dalam koodinat Indonesia itu, kemudian dicaplok Malaysia.

Sikap licik Malaysia terlihat dri caranya menjebak Indonesia. Melalui tawaran damai di meja pengadilan.

Indonesia sepakat dengan tawaran Malaysia untuk menyelesaikan sengketa kepemilikan Spadan dan Ligitan di Mahkamah Internasional. Dan keputusan Indonesia menerima tawaran itu, terkesan bahwa Malaysia takut terlibat perang langsung dengan Indonesia.

Padahal Malaysia sudah berhitung, di Mahkamah Internasinal tersebut dia akan menang. Terutama karena hukum yang digunakan merupakan turunan UU Negara Persemakmuran, dan Malaysia merupakan salah satu anggota negara-negara Persemakmuran, yang dipimpin Inggeris..

Hakim-hakimnya fasih berbahasa Inggeris, sementara kita harus menyewa pengacara yang mahir berbahasa Inggeris, berhubung kefasihan kita dalam berbahasa Inggeris, kalah jauh dengan Malaysia.

Hasilnya Indonesia kalah dalam kepemilikan dua buah pulau tersebut.

Malysia sangat sadar, kita sangat berhati-hati atau bahkan berusaha menghindari terjadinya konflik – sesakit apapun yang dilakukan Malaysia terhadap Indonesia.

Sebab saat ini di Malaysia terdapat lebih dari dua juta orang yang bekerja sebagai tenaga kasar – TKI.

Malaysia berhitung, pemerintah Indonesia pasti takut jika jutaan tenaga kerja diusir dari Malaysia. Pengusuiran merupakn resiko dari terjadinya pemutusan hubungan diplomatik.

Dan kenyataannya, perhitungan ini menjadi pertimbangan paling utama oleh Indonsia.

Indonesia khawatir jutaan tenaga kerja itu jika kembali ke tanah air, mereka akan meramaikan jumlah penganggur yamg sudah cukup banyak.

Selain itu, pemasukan devisa dari sektor tenaga kerja yang mencapai triliunan rupiah, pasti akan terganggu.

Namun sebetulnya jika pemerintah Indonesia mau mencari “musuh bersama”, maka inilah saatnya bagi bagi bangsa Indonesia bersatu – sekaligus mengganyang Malaysia.

Negara jiran inipun pasti akan tergoncang, jika jutaan tenaga kerja meninggalkan majikan mereka. Ibarat kita di Jakarta yang sudah terbiasa punya pembantu, tiba-tiba kehilangan pebantu dan harus mengurus rumah tanpa pembantu.

Jika terjadi konflik seperti perang, yang akan menderita kerugian, Malsysia juga.

Malaysia juga perwakilan Bank “Maybank”dan Bank “CIMBG” di Indonesia. Perwakilan ini mau tak mau hafris ditutup. Dan penutupan ini akan merugikan Malaysia. Berhubung nasabah dari kedua bank itu di Indonesia, juga lumayan banyaknya. Belum lagi dana yang disedot kedua bank tersebut dari Indonesia, yang cukup besar, akan terganggu.

Perususahan-perusahaan Malaysia lainnya yang bakal terganggu akibat pemutusan hubungan diplomatik kedua negara : tidak bisa eksisnya perusahaan otomotif Proton Saga dan perusahaan minyak Petronas di Indonesia.

Dalam lalu lintas perekonomian, jalur internasional, Malaysia pasti akan mengalami gangguan. Malaysia perlu berhitung dengan cermat bagaimana melewati Selat Malaka, terutama di bagian Utara Aceh, Pilau We, Sabang.

Artinya, kedua negara juga akan mengalami kerugian.

Tetapi jika hanya pemutusan hubungan diplomatik yang memang harus jadi pilihan, resiko apapun, harus kita tempuh. Karena jika sudah menyangkut harga diri bangsa. hitung-hitungan untung rugi itu, menjadi tidak terlalu penting lagi.

Melihat cara Malaysia menghadapi kita, seperti sengaja mencari gara-gara.

Sikap Malaysia cenderung seperti mau “menjual”, tantangan. Nah tantangan itu saatnya untuk kita “beli”.

Jadi jika memang kita harus “mengganyang” Malaysia, pemerintah terutama, tidak perlu ragu. *****

Disadur langsung dari Facebook penulis. Penulis wartawan senior

Polemik Hukum Status Terdakwa Gubernur Basuki Tjahaja Purnama

2017-02-14 03.11.39

Jantje Suoth SH, MH

Penulis : Jantje Suoth SH, MH.

Polemik di nonaktifkan sementara atau tidak jabatan Gubernur DKI.
Saya mencoba mulai dengan apa yang dimaksudkan dengan kepastian hukum dan keseimbangan hukum. Dalam KUHP dan UU tindak pidana diluar KUHP umumnya kita temui pasal-pasal yang dimulai dengan kata-kats “barangsiapa melakukan perbuatan ‘X’, diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya (paling lama) 5 tahun” misalnya. Kata-kata barang siapa melakukan perbuatan “X” menunjukkan kepastian hukum. Artinya siapa saja yg melakukan perbuatan dimaksud pasti mendaptkan sanksi pidana, sedangkan kata se-tingginya (paling lama) memberikan keseimbangan hukum. Artinya ancaman hukumannya dari 1 hari sampai paling lama 5 thn. Dengan demikian hakim dapat saja menjatuhkan hukuman kurang dsri 5 tahun setelah mempertimbangkan hal-hal yg memberatkan dan atau meringankan terdakwa.
Pasal yang didakwakan kepada Ahok adalah pasal alternatif yaitu pasal 156 atau pasal 156a KUHP. Kedua pasal ini menggunakan kata paling lama 4 tahun dan 5 tahun, dengan demikian pidana yang dapat dijatuhkan adalah 1 hari sampai paling lama 4 dan 5 tahun.
Dalam UU tindak pidana diluar KUHP banyak ditemui pasal-pasal ancaman hukuman pidana penjara minimal. Pasal-pasal dalam UU ini biasanya dikenakan pada tindak pidana berat atau kejahatan luar biasa seperti tindak pidana korupsi, narkotika, perdagangan orang dan sebagainya, dimana biasanya UU tersebut memakai judul UU tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, korupsi dan lainnya.
Contoh Pasal 2 sampai dengan Pasal 6 UU Perdagangan Orang ancaman hukumannya paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun, demikian pula korupsi, narkoba ada ancaman hukuman minimal. Berdasarkan pasal tersebut hakim tidak boleh memutuskan kurang dari ancaman hukuman paling singkat atau minimal.
Dalam psl 83 uu no. 23 th 2014 dikatakan ayat (1) kepala daerah dan atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan dprd karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yg diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan seterusnya.
Intinya kepala daerah ketika didakwa (bukan dituntut) melakukan tindak pidana dgn ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun itu berarti tindak pidana yg dilakukan terdakwa adalah tindak pidana berat dengan melihat kata paling singkat 5 tahun dan dengan demikian hakim dilarang atau tidak boleh menjatuhkan pidana penjara kurang dari 5 tahun, selain itu juga kepala daerah dan atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara apabila melakukan korupsi, terorisme, makar dan seterusnyw( lanjutan ps 83 ayat (1) walaupun ancaman hukumannya kurang dari 5 th.
Pertanyaan apakah Ahok dapat diberhentikan sementara berdasarkan dakwaan Pasal156 atau 156a. Pasal 156 dan pasal 156a menyatakan ancaman pidana penjara paling lama 4 thn dan 5 thn, kedua psl ini tidak mengatur ancaman hukuman minimal sehingga hakim hanya dpt memutuskan antara 1 hari sampai dengan 4 atau 5 tahun.
Dengan demikian tidak ada alasan hukum Ahok diberhentikan sementara berdasarkan pada Pasal 83 UU No 23 tahun 2014 karena pasal tersebut hanya berlaku pada terdakwa yang melakukan tindak pidana berat yaitu dgn ancaman hukuman penjara paling singkat 5 tahun; yang tidak ada dalam pasal 156 atau 156a.
Saya mungkin keliru karena berbeda pendapat dengan Prof. Makhmud MD yg menyatakan Ahok harus diberhentikan sementara pada saat dakwaan diregestrasi di pengadilan. Pendapat itu benar apabila isi dakwaan jaksa berdasarkan pasal-pasal yang ancaman hukumannya paling singkat 5 tahun atau walaupun kurang dari 5 tahun terhadap tindak pidana tertentu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 83 ayat (1) selanjutnya. Saya berbeda pendapat dengan Mendagri yang menyatakan menunggu tuntutan jaksa apakah dalam tuntutan pakai Pasal 156 atau Pasa 156a, kalau pakai 156a diberhentikan sementara karena ancaman hukumannya paling lama 5 tahun seolah-olah memenuhi syarat Pasal 83. Ini tidak benar karena Pasal 83 untuk tindak pidana berat (sekurang-kurangnya 5 tahun) bukan paling lama 5 tahun.
Dengan demikian perbuatan pidana pada Pasal 156a tidak dapat digunakan menonaktifkan Ahok dengan menggunakan atau berdasarkan Paswl 83 UU No 23 tahun 2014.

Penulis adalah Praktisi Hukum Universitas Sam Ratulangie Manado, Sulawesi Utara. Tinggal di Manado.

Presiden Solo

Koordinator Gerakan Indonesia Bersih Adhie M Masardi
Koordinator Gerakan Indonesia Bersih Adhie M Masardi

Koordinator Gerakan Indonesia Bersih Adhie M Masardi

Presiden solo bukanlah presiden yang berasal dari (kota) Solo, tapi presiden yang berkarier sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan seorang diri, seperti halnya penyanyi solo, solo drum, solo guitar… dan seterusnya.
Padahal presiden itu lembaga. Di dalamnya terdapat wakil presiden, para menko dan menteri (kabinet), perangkat kepresidenan dan beberapa institusi yang bertanggung jawab kepada presiden.
Tapi, dalam pekan-pekan terakhir, saat presiden (Jokowi) dirundung “mabok kepolisian” yang belum ada obatnya sebagaimana mabok darat, laut dan udara, selalu tampak sendirian mengatasi masalah tersebut.
Ke mana gerangan Sang Wapres, para Menko, menteri, pimpinan koalisi parpol yang tempo hari heboh minta jatah menteri? Ke mana pula Wantimpres yang dilantik di Istana, sehingga untuk urusan “mabok kepolisian” itu presiden harus nyari lagi orang guna dimintai pendapat?
Ini presiden sedang bersolo karier atau sedang ditinggal orang-orang yang kemarin janji mau dan bisa bantu presiden?
Kalau memang pada masabodo terhadap persoalan negara, dan membiarkan semua itu sebagai urusan presiden, maka Jokowi harus tentukan sikap. Masabodo juga kepada mereka. Retool kabinet. Ganti dengan orang-orang yang punya rekam jejak panjang dalam memperjuangkan nasib dan kesejahteraan rakyat.

Presiden itu juga penegak hukum. Pemberi kepastian (politik) hukum. Maka dalam persoalan Kapolri/BG, tidak boleh dibiarkan ngambang. Apalagi (seolah) berdiplomasi dan mau “nabok nyilih tangan” sehingga presiden jadi kelihatan tidak ksatria.
Ingat, tugas pejabat politik itu bikin keputusan politik. Keputusan politik mengandung keuntungan dan juga risiko politik. Jangan takut menuai risiko politik. Itu konsekuansi.
Kalau ogah nanggung risiko politik, lebih baik kembali ke Solo dan jadi pedagang batik! Dan ingat juga, presiden itu bukan musisi yang bisa berkarier secara solo, sekalipun asalnya dari Solo. Selamat berjuang, Mister Presiden!

Bekasi, Minggu, 1 Februari 2015

Oleh: Adhie M Massardi, Gerakan Indonesia Bersih/Koordinator

Kopi Pahit Untuk Presiden

Ilustrasi Kopi dan Biji Kopi

Oleh Indra Tranggono

BELUM tiga bulan menjabat, Presiden Jokowi sudah mendapat banyak ujian. Ujian terakhir adalah pencalonan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Syukurlah, Presiden mengikuti nuraninya dengan menggunakan moralitas hukum sebagai patokannya, yakni tidak menjadikan seorang tersangka sebagai kepala Polri. Jokowi pun lulus ujian.

Namun, ke depan, tampaknya bukan madu, teh manis, apalagi cokelat hangat plus donat yang akan disuguhkan untuk Presiden Jokowi. Mencoba berpikir positif, barangkali justru suguhan kopi pahit yang akan membuat Jokowi tahan tidak tidur, siap bekerja maraton memimpin kabinetnya.

Kabinet Kerja menjadi tanda karakter dan kehadiran sosok Jokowi. Ia bukan tipe pemimpin yang suka berlarat-larat dengan abstraksi teori atau balon-balon jargonisme, melainkan sosok yang cak-cek (ringan bekerja).

Ukuran pemaknaan diri dari Jokowi adalah ”guna” dan ”manfaat sosial”. Baginya, pemimpin harus punya passion dalam mewujudkan tiga kata kunci kepemimpinan, yaitu integritas, komitmen, dan kapabilitas.

Pemimpin yang punya passion pengabdian atau pelayanan selalu merasa bersalah jika banyak diam, apalagi mengeluh ketika menghadapi tantangan yang membutuhkan jawaban demi kemaslahatan sosial.

Berkubang dengan segala macam risiko menjadi konsekuensi logis. Berlepotan dengan lumpur persoalan jauh lebih bermakna dan indah daripada duduk di kursi empuk, menghirup udara AC, mat-matan makan-minum sambil mengobrol dan merenda pencitraan. Gaya hidup beraroma ala priayi yang borjuistik tak cocok bagi pemimpin seperti Jokowi.

Manusia empiris

Jokowi tipikal manusia empiris, yakni manusia yang memaknai tindakan—baik secara etik atau pragmatik—sebagai modus eksistensial (aktualisasi diri) untuk memasuki dan menemukan nilai-nilai otentik yang bermuara pada martabat.

Manusia empiris tidak menyembah kata-kata dan hipokrisi, tetapi penuh ketulusan mengubah atau mentransformasikan gagasan ke dalam daging realitas. Ketika berhadapan dengan daging realitas, ia mengerahkan segala kemampuannya untuk melahirkan karya-karya yang bernilai dan bermakna bagi publik.

Pribadi yang berorientasi pada kemaslahatan kolektif adalah pribadi yang solider, yakni pribadi yang tidak sibuk mengurusi agenda dan kepentingan pribadi, tetapi peduli kepada kepentingan orang banyak.

Cita-cita yang melekat dalam dirinya adalah keinginan untuk selalu hamemayu hayuning buwana lan menungsa (memperindah dunia dan menyelamatkan umat manusia/rakyat/bangsa).

Tentu, dalam pribadi yang solider terkandung elan filantropik; yakni jalan kemuliaan untuk mendarmakan seluruh totalitas diri, kemampuan, dan segala miliknya demi keselamatan umat manusia.

Sudah sangat lama di negeri ini tidak lahir pemimpin khas, yakni pemimpin yang berkarakter solider, punya passion pengabdian, pu- nya elan filantropik, dan berspirit profetik.

Seluruh cita-cita tentang kemuliaan watak macam itu memang sedang runtuh sehingga—meminjam istilah budayawan Radhar Panca Dahana—yang tersisa hanyalah remah-remah atau remukan menungsa.

Akibatnya, hampir semua orang, terutama mereka yang mengaku sebagai pemimpin, hanya punya horizon sempit terkait kepentingan dirinya. Individualisme dan egoisme dirayakan secara berderap-derap.

Keinginan kaya dan terkenal (tanpa peduli dengan caranya meraih kekayaan) telah menjadi impian kolektif. Ini menandai tragedi besar sebuah bangsa yang akhirnya berujung pada semangat colong-njupuk (korupsi) demi hedonisme.

Bangsa ini berharap, dengan kabinetnya yang berspirit kerja, rezim baru Jokowi-JK mampu mengembalikan kesadaran etik dan etos bangsa yang berbasis pada solidaritas sehingga terwujud mimpi besar hamemayu hayuning buwana lan menungsa yang turunannya adalah keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat.

Konsep etik

Untuk itu, konsep dan tindakan etik hamemayu hayuning buwana lan menungsa dapat diperluas menjadi hamemayu hayuning budaya, bangsa lan negara.

Ini penting karena selama ini yang lebih diutamakan adalah hamemayu mundaking honorarium alias memuja naiknya penghasilan atau upah sehingga berlaku
rame ing honorarium sepi ing gawe (maju dalam hal imbalan, sepi dalam kerja/pengabdian). Terminologi wani pira sejatinya berakar dari runtuhnya konsep hamemayu hayuning buwana, menungsa, budaya, negara, lan bangsa.

Beranikah Kabinet Kerja Jokowi-JK menghirup kopi pahit, bersusah payah demi mewujudkan konsep hamemayu hayuning buwana, menungsa, budaya, negara, lan bangsa?

Beranikah Kabinet Jokowi mengakhiri ”pengkhianatan kaum intelektual” yang selama ini terus berulang dan hanya menghasilkan intelektual dan politisi salon yang culas dan hedonistik?

Memimpin negara-bangsa membutuhkan kemampuan berlapis-lapis, baik dalam skala budaya ide (melahirkan gagasan visioner, ber- nilai), budaya perilaku/ekspresi (budaya bertindak, baik secara etik maupun pragmatik), maupun budaya karya (hasil bernilai yang memberi makna atas kehidupan kolektif).

Tak kalah penting adalah ketangguhan sebagai kesatria konstitusi yang pro rakyat, pro keadilan, dan pro kesejahteraan serta steril dari korupsi.

Indra Tranggono
Pemerhati Kebudayaan dan Sastrawan