Category Archives: Opini

Sejumlah Tokoh Nasional Serukan Pemerintah dan DPR Berjiwa Besar Terima Masukan Mahasiswa


Romo Magnis Suseno, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, Yenny Wahid dan Dr. Abdillah Toha dalam sebuah kesempatan acara.(Foto Istimewa)

Jurnal123.com – Mencermati berbagai peristiwa yang terjadi di berbagai daerah dalam beberapa hari terakhir, terkait pengesahan UU KPK dan beberapa RUU lain yang dinilai belum mewakili aspirasi masyarakat, sejumlah tokoh nasional seperti Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, Romo Magnis Suseno, Dr. Abdillah Toha dan Yenny Wahid angkat bicara.

Mantan Ketua KPK Menilai Presiden Membodohi Publik

M Busyro Muqoddas

Jurnal123.com – Pro dan kontra terkait revisi UU KPK terus bergulir. Berbagai kalangan menyatakan dukungan perlunya revisi UU lembaga antirasuah yang sudah cukup lama berjalan dan dinilai perlu dilakukan revisi seiring jaman. Namun ada juga yang tidak sependapat akan hal tersebut.

Refly Harun Nilai Dewan Pengawas Cikal Bakal Pelemahan KPK, Presiden Harus Menolaknya

Pakar Hukum Tata Negara Prof Refly Harun

Jurnal123.com – Pakar hukum tata negara Refly Harun angkat bicara terkait kisruh Revisi UU KPK dan terpilihnya komisioner lembaga anti rasuah yang baru.

Ray Rangkuti Sebut KPK Mabes Cabang Kuningan

Roy Rangkuti

Jurnal123.com – Salah satu poin yang diusulkan dalam revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK adalah komposisi penyidik dan penyelidik KPK yang berasal dari kepolisian dan kejaksaan.

Habibie Bapak Kebebasan Pers Nasional

Selamat Jalan Bapak Kebebasan Pers Indonesia

Setelah lebih dari 30 tahun Pers Indonesia menjalani ‘Pengekangan’ kala itu, akhirnya di era Presiden ke-3 Prof Dr Ing Baharuddin Jusuf Habbie lah Pers Indonesia bisa bebas. Bahkan termasuk Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki pers paling bebas di dunia selain beberapa negara lain tentunya seperti Amerika Serikat.

Saya, Republika, dan 212

Oleh: Erick Thohir

Reuni 212 yang telah berjalan tertib dan damai menyisakan diskusi panjang lebar dalam berbagai tingkatan. Ada yang mendiskusikannya penuh emosi, ada yang santai-santai saja, ada pula yang serius tapi santai.

Topik diskusi pada umumnya berkutat pada soal politisasi, jumlah peserta, dan pemberitaan di media massa. Ketiganya, saling terkait. Isu politisasi muncul karena salah satu calon presiden hadir dalam acara itu. Sedang isu jumlah peserta didiskusikan karena dianggap sebagai representasi dari elektabilitas.

Berikutnya soal pemberitaan di media massa menjadi topik hangat karena pemberitaan atas reuni 212 berbeda-beda porsi di tiap media. Terkait dengan ketiga isu itu, dalam kesempatan ini saya ingin mendudukkan perkaranya secara proporsional.

Setiap media punya kebijakan redaksinya masing-masing yang harus dihormati. Republika memilih menyajikan reuni 212 di halaman satu secara simpatik. Kebijakan editorial ini diambil karena bagaimanapun yang berkumpul dalam reuni tersebut adalah juga anak bangsa. Patut disyukuri, reuni yang melibatkan massa dalam jumlah besar itu berjalan damai dan tertib.

Dalam aksi 212 dua tahun sebelumnya, Republika juga menyajikan informasinya di halaman muka secara profesional dan sangat menonjol. Sehingga ada pertimbangan kuat bagi Republika untuk juga menyajikan reuni ini di halaman satu, tanpa harus dikaitkan dengan posisi politik saya sebagai pemegang saham mayoritas.

Kebetulan saat ini saya mendapatkan amanat sebagai Ketua Tim Kampanye Nasional pasangan Jokowi-Ma’ruf Amien. Posisi ini adalah pilihan politik yang menjadi hak setiap warga negara.

Begitupun kemungkinan adanya pihak yang menyelipkan agenda politik dalam reuni 212, tentu itu juga menjadi hak setiap anak bangsa. Yang penting, setiap agenda politik itu dijalankan dengan santun, damai dan penuh semangat persatuan. Tidak selayaknya jika aksi yang tampil damai dan tertib itu diwarnai aktivitas politik yang jauh dari rasa simpatik.

Pers Indonesia saat ini bukan lagi pers masa lalu. Institusi pers saat ini memiliki tantangan, pilihan, inovasi, dan dinamika yang sangat berwarna. Masing-masing punya argumentasi untuk memilih dan tidak memilih isu untuk disajikan kepada masyarakat.

Sebaliknya, masyarakat juga sudah punya banyak pilihan untuk menikmati informasi yang dibutuhkan, atau disukainya. Bahkan saat ini juga ada media sosial yang bisa menjadi sumber informasi alternatif selain media massa. Saya meyakini, masyarakat Indonesia saat ini sudah cukup cerdas untuk mencari dan mendapatkan informasi yang disenangi, atau yang diperlukannya.

Karena reuni ini berjalan penuh khidmat, maka setelahnya juga harus memberi efek yang positif bagi bangsa ini. Janganlah kemudian seusai reuni malah muncul perselisihan yang jauh dari persoalan substansi. Bangsa ini memanggil putra-putri bangsa untuk berlomba-lomba dalam kebaikan demi kemajuan Indonesia.

Pemilihan Presiden 2019 mendatang, haruslah menjadi arena perlombaan kebaikan, dan bukan ajang untuk beradu kebencian. Pesta demokrasi ini mesti menguatkan kesetiakawanan bukan membesarkan permusuhan. Sejarah akan mencatat dengan tinta emas jika bangsa ini bisa melewati dinamika politik pemilihan presiden ini dengan taburan prestasi.(***)

Mantan Ketua KPK Tetap Komit Pemberantasan Korupsi

Jurnal123.com – Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar menilai korupsi masih merajalela di Indonesia.

“Saya melihat korupsi di Indonesia masih ada, delapan tahun saya berada di penjara, saya mulanya mengira korupsi sudah tidak ada lagi, tapi ternyata masih ada,” katanya.

Meski tidak lagi menjabat ketua KPK, ia masih berkomitmen memberantas korupsi. Hal itu jualah yang mendorongnya untuk mendirikan Garda Jokowi.

“Gerakan ini bercirikan penegakkan korupsi,” kata dia.

Dia berencana mengubah Garda Jokowi menjadi Garda anti korupsi jika sekiranya Jokowi menang.

Gerakan tersebut akan mengawal penegakkan hukum terhadap korupsi di Indonesia.

Mengenai wacana dirinya bakal dijadikan Jaksa Agung oleh Jokowi, ia menolak berkomentar.

“Saya sih tetap berjuang melawan korupsi, saya selalu katakan kalau ya katakan ya kalau tidak katakan tidak,” kata dia.(TRI)

Kejinya Kebijakan Soal Politik Beras

Derek Manangka

Derek Manangka

CATATAN TENGAH, Minggu 14 Januari 2018

Oleh Derek Manangka

*) Indonesia, Negara Agraris, Langganan Krisis Pangan
**) Banyak Terjadi Berbagai “Krisis Buatan” (Crisis by Design)

Hampir seharian penuh di akhir pekan ini, hati saya galau. Penyebabnya bukan karena persoalan pribadi. Tetapi dampak dari persoalan kehidupan bangsa. Persoalan bangsa itu, terungkap melalui informasi, berita televisi yang videonya menjadi viral dalam waktu yang hampir bersamaan.

Persoalan bangsa yang seharusnya tidak ada, tetapi menjadi ada.

Persoalan bangsa itu muncul, karena maaf – ketidak jujuran, dan keangkuhan ataupun kesombongan dari segelintir manusia. Mereka yang cukup beruntung karena menduduki posisi di kekuasaan, kemudian dengan kekuasaan, secara sadar memelintir dan memanipulasi situasi.

Informasi menjadi barang dagangan.

Media televisi menjadi ajang pertarungan dan pembelaan kepentingan sekelompok elit. Sementara media sosial menjadi perpanjangan tangan dari media mainstream, untuk penyebaran ke audiens berjuta orang. Yang menjadi korban rakyat Indonesia.

Dengan penuh rasa prihatin saya tak ragu mengatakan, pekan ini saya menemukan, banyak krisis yang terjadi di negara kita saat ini, tidak lepas dari unsur kesengajaan.

Krisis terjadi karena memang dibuat atau “krisis buatan ” (“Crisis by design”).

Pembuatnya, yah para segelintir orang yang berada di lingkar kekuasaan ataupun yang punya akses ke dan dengan kekuasaan.

Tetapi dari sekian banyak krisis itu, untuk saat ini, saya batasi pada persoalan “krisis beras”.

Baru seminggu masuk kerja di tahun 2018, tiba-tiba bangsa sudah dihadapkan pada kenaikan harga beras. Kenaikan harganya sangat tidak wajar.

Sebagai pemakan nasi dan nasinya terbuat dari bahan baku beras, saya heran. Mengapa?

Hingga dengan penghujung tahun 2017, Kementerian Pertanian rajin menyebarkan informasi bahwa stok beras mencukupi. Kebutuhan beras bagi penduduk Indonesia yang mencapai 250 juta orang tersedia. Stok masih cukup untuk dua bulan ke depan.

Informasi atas ketersediaan stok itu, disiarkan berulang-ulang oleh televisi dan tentu saja menyejukkan. Setidaknya menurunkan suhu panas yang diakibatkan oleh Tahun Politik 2018 yang mulai bereskalasi menjelang berakhirnya tahun 2017.

Tapi tiba-tiba Menteri Perdagangan muncul di televisi dan bersuara. Mengultimatum para pedagang beras.

Mereka diminta untuk membuat laporan tentang stok yang mereka miliki.

Para pedagang diminta untuk, melepas ke pasar semua stok yang mereka simpan di gudang.

Dengan mimik yang tidak seperti biasanya ramah dan simpatik, Menteri Perdagangan kelihatan marah dan berada dalam suasana genting.

Dikatakannya, kekurangan beras yang menyebabkan kenaikan harga beras akan diatasi dengan cara mengimpor beras.

Penegasan Menteri Enggar, tentang solusi impor, kembali menyejukkan perasaan. Sebagai warga bangsa, bangga melihat ada anggota kabinet Presiden Joko Widodo yang begitu responsif, peka dan antisipatif.

Saya juga menganggap, Presiden RI Joko Widodo tidak salah merekrut eks politisi Golkar yang hijrah ke partai Nasdem ini.

Enggar, demikian panggilan akrabnya, yang berlatar belakang pengusaha – sejak diangkat menjadi Menteri di perombakan Kabinet Jilid II, memperlihatkan sikapnya yang selalu tanggap mengurus masalah perdagangan.

Sikap Enggar menunjukkan bahwa ia “sudah selesai” dengan semua persoalan pribadi termasuk partai.

Oleh sebab itu Enggar bisa mewakafkan dirinya, untuk bangsa dan negara.

Pada waktu yang berbeda tapi hampir bersamaan, Rizal Ramli, mantan Menteri Keuangan dan eks Kepala BULOG (Badan Urusan Logistik) memberi ulasan soal urusan impor beras di TVOne.

Ulasannya, ‘menohok’ Enggartiasto dan para petinggi di kalangan Kementerian Pertanian.

Impor bukan solusi. Dan Kementerian Pertanian harus lebih hati-hati memberikan data. Rizal minta agar angka yang disuguhkan oleh Kementan, jangan “berlebihan”.

Rizal juga bercerita tentang bahaya dari sebuah kebijakan impor.

Pada saat ini menurut Rizal, sekalipun harga beras baik, Indonesia tidak perlu melakukan impor.
Karena stok beras masih tersedia untuk dua bulan ke depan dan sebulan lagi petani padi, akan melakukun panen.

Jadi kalaupun kekurangan beras, kekurangan itu bisa diisi oleh stok yang tersedia di gudang Bulog.

Itu sebanya, Riza heran, mengapa ada kebijakan impor beras?
Rizal mewanti-wanti, impor beras, kedele, gula misalnya, sering dijadikan sebagai tempat untuk mencari keuntungan oleh yang melakukan impor.

Rizal tidak menyebut nama ataupun lembaga. Akan tetapi menurutnya, kalau mau “maen”, maksudnya mencari keuntungan pribadi, maka di kegiata impor itulah kesempatan untuk memperoleh keuntungan.

“Disana ada komisi”, katanya.

Dan hasil komisi ini tidak bisa diditeksi. Sebab uang hasil komisi tersebut langsung bisa dimasukkan ke dalam rekening bank yang berada di luar negeri.

Secara tersirat ataupun tidak langsung, Rizal Ramli, mengajak masyarakat untuk tidak percaya begitu saja terhadap kebijakan impor beras yang dibuat Menteri Enggartiasto.

Sekalipun Rizal tidak menyebut nama Enggar, tetapi melalui teknologi intelektual, ia seakan mengirim pesan WA bahwa kebijakan Menteri Enggar, sesuatu yang naif.

Rizal, selain bekas Menteri, juga menjadi pendiri dan pemilik perusahaan konsultan politik dan ekonomi berbendera “Econit”. Perusahaan konsultan ini didirikannya bersama Laksamana Sukardi – mantan Menteri BUMN-nya di era Presiden Megawati Soekarnoputri.

Rizal dan Laksamana kelihatannya, tidak aktif lagi di “Econit’. Tetapi perusahaan konsultan itu masih eksis, dipimpin oleh seorang ekonom yang dipercaya oleh Rizal dan Laks. Dan sesekali memberi ulasan dan prognosa tentang keadaan Indonesia.

Boleh jadi Rizal juga masih memanfaatkan segala informasi dan kajian perusahaan konsultan itu.

Jujur, saya sangat terprovokasi oleh ulasan Rizal Ramli. Dan sebaliknya saya kecewa dengan Menteri Engartiasto.

Terus terang, untuk bersikap jujur atas persoalan ini, bukanlah hal yang mudah. Dalam keadaan tertentu, hubungan saya dengan Rizal dan Enggar, sudah mempribadi. Rizal dan Enggar merupakan dua sosok yang saya kenal sudah cukup lama.

Boleh jadi mereka tidak lagi menganggap saya sebagai sahabat atau teman. Karena status saya sekarang tidak lagi menjadi pimpinan dari sebuah media. Dan persahabatan saya dengan keduanya, terjadi, karena status saya sebagai orang media.

Tidak gampang beropini secara kritis, bila menghadapi situasi seperti ini. Namun apapun yang terjadi, – terutama karena opini, saya tetap menganggap keduanya sebagai sahabat.

Enggar, mungkin, dia satu-satunya politisi yang kalau bersapa dengan saya bisa “loe-loe gue”.

Ini terjadi karena faktor sejarah terjadinya persahabatan dan saya berhutang budi padanya.

Rumah pertama saya di Jakarta, setelah keluar dari “Kompleks Perumahan Sinar Harapan”,di Pondok Gede, Bekasi, diperoleh melalui Enggar. Saat dia menjadi Dirut dari semua perusahaan properti milik Siswono Yudhohusodo. Enggar dipercaya Siswono, ketika yang terakhir ini diangkat Presiden Soeharto sebagai Menteri.

Atas diskresinya, tanpa melalui izin Siswono, rumah tersebut saya peroleh yang sebagian besarnya dibayar dengan “barter iklan” di majalah “Vista”.

Enggar “memberikan” rumah tersebut kepada saya, atas “perintah” Surya Paloh, yang di tahun itu merupakan boss saya – investor majalah “Vista”.

Enggar sekarang menjadi anggota Partai Nasdem, partai yang didirikan Surya Paloh. Saya tidak ikut di Partai Nasdem, dan bukan lagi anak buahnya Suya Paloh.

Sementara, Rizal sebelum menjadi Menteri Keuangan di kabinet Presiden Abdurrahman Wahid – (1999- 2001), merupakan langganan saya – nara sumber aktif untuk “talk show” di Radio Trijaya FM.

Saat menjadi salah satu pemandu “Jakarta Round Up” maupun “Jakarta First Channel” radio Trijaya FM saya sudah berubah status : wartawan “Media Indonesia”.

Keberadaan saya di “Radio Trijaya”, selaku wartawan, merupakan bagian dari penugasan Surya Paloh sebagai investor harian pagi tersebut.

Saat itu hubungan Surya Paloh dengan pemilik “Radio Trijaya” okey-okey. Pemiliki atau pemegang saham mayoritas radio swasta tersebut Bambang Trihatmodjo dan Mbak Tutut. Keduanya merupakan putera-putri Presiden Soeharto.

Saya menjadi salah seorang pemandu “talk show” Radio Trijaya selama 10 tahun (1992 – 2002).

Dan Rizal Ramli, bekas aktifis ITB yang sangat kritis terhadap pemerintahan Presiden Soeharto – merupakan pemasok sejumlah kritikan untuk berbagai permasalahan bangsa melalui Radio Trijaya.

Di era Presiden Soeharto zaman yang dikenal sebagai periode – dimana pemerintah sangat ketat mengontrol semua opini di media – terutama yang mengeritik kebijakan Orde Baru – Rizal Ramli sudah cukup vokal dan kritis.

Dan uniknya, kevokalan Rizal Ramli lebih banyak tersalurkan melalui “talk show” di Radio Trijaya.

Tidak berlebihan, jika dalam batasan tertentu antara Rizal Ramli dan saya terdapat kesamaan visi. Yaitu melakukan kritik kepada pemerintahan Orde Baru pimpinan Jenderal Soeharto – melalui media milik anak-anak Pak Harto.

Yang penting cara menyampaikan kritik harus elegan, santun, bermartabat dan tidak boleh bermuatan rasa dendam ataupun “like and “dislike”.

Suara, nada dan lirik kritik itu boleh keras.

Atas kesadaran dan kejujuran itu, kami tidak perlu merasa takut atau khawatir untuk ditangkap apalagi dipersekusi oleh mereka yang suka “menjilat” Presiden Soeharto.

Kegalauan saya tentang beras, menjadi-jadi, setelah mendengarkan postingan dari sebuah laporan MetroTV – media milik Surya Paloh.

Karena saya menduga, Surya Paloh, sekalipun pemilik, dia tidak menyaksikan tayangan yang saya maksud.

Padahal kalau saja SP menontonnya dan dia manfaatkan materi itu untuk masukan bagi Presiden Joko Widodo, kita tidak akan perlu khawatir tentang pasokan beras ke depan.

Laporan berdurasi sekitar 5 menit itu, mengungkapkan tentang eksisnya seorang petani cerdik bernama Surono.

Petani ini sudah menemukan sejumlah bibit unggul padi dan ubi. Hasilnya sangat produktif.

Tapi rumus pembibitan yang produktif ini, tidak digunakan oleh pemerintah, cq Kementerian Pertanian.

Oknum yang bertanggung jawab atas produktifitas beras Indonesia, lebih percaya kepada konsep asing atau impor.

Berulang-ulang saya putar kembali video tersebut. Dan kesimpulan saya semakin kuat. Informasi yang begitu berharga, tidak ada yang memperhatikannya.

Mulai dari Surya Paloh sebagai pemilik media, sampai dengan Enggar sebagai anak buahnya SP, sami mawon. Keduanya sibuk dengan urusan politik “tingkat tinggi”. Dan tentu saja Rizal Ramli, termasuk yang mengabaikan video tersebut.
.
Seandainya Enggar menonton liputan Metro TV itu, mungkin dia akan tetap membuat kebijakan impor, tapi pada saat yang sama dia juga mengumumkan tentang temuan petani Surono. Sehingga dia bisa berjanji, kebijakan impor beras kali ini merupakan yang terakhir.

Selanjutnya, Surya Paloh sebagai pemilik stasiun televisi, juga akan disadarkan bahwa untuk kepentingan yang lebih luas, MetroTV perlu lebih memperbanyak liputan-liputan yang tidak melulu politik atau mengurangi porsi iklan Partai Nasdem sendiri.

Video liputan tentang Surono, petani yang menemukan konsep bagaimana meningkatkan produksi beras dan pangan, telah saya coba sertakan di tulisan ini. Tapi tidak berhasil.

Bagi yang berminat, saran saya mintalah filenya ke Enggar atau Pak Surya – eh maksud saya – langsung saja kepada redaksi MetroTV. *****

“Ular-Ular Kobra” Di Seputar Istana Kepresidenan

Derek Manangka

Derek Manangka


CATATAN TENGAH, Jumat 20 Oktober 2017

Oleh Derek Manangka

Akhir pekan lalu, saya diundang makan siang oleh seorang pengusaha minyak dan kelapa sawit. Tempatnya di “Grand Indonesia”, mall termewah di Indonesia, sebelah “Plasa Indonesia”, Jakarta Pusat.
Dalam ukuran saya, dia termasuk salah satu orang kaya di Indonesia, walaupun tidak masuk dalam kelompok 150 Manusia Terkaya.
Sukses sebagai pengusaha tetapi dia seorang “low profile” yang “high profit”. Yang selalu menjauh dari publikasi. Punya banyak uang tapi hidupnya tidak bergaya orang kaya. Tidak ‘hedonis’, meminjam istilah yang sedang trending saat ini.

Misalnya. Ia dan isteri tinggal di apartemen “full serviced” walaupun punya rumah mewah di kawasan elit. Kedua anaknya bersekolah di lembaga pendidikan terpandang di salah satu kota yang biaya hidupnya termahal di dunia.
Punya lima buah mobil. Semuanya merek papan atas. Tapi untuk bertemu dengan mitra bisnis atau sahabat dekat, dia tidak segan-segan menggunakan “taxi on line”. Maklum sopir-sopir nakal di zaman sekarang, senang suka mempersulit majikan.

Soal gaya hidup yang tidak suka pamer ini, inilah yang antara lain membuatnya sebagai sosok yang menarik bagi saya.
Bukan sekali saja saya mau menulis pandangan-pandangannya. Termasuk riwayat hidupnya. Tapi dia selalu menolak. Dia memiliki pandangan yang komprehensif tentang bisnis, ekonomi, sosial dan politik.

Karena alasan “low profile” dan tidak suka publikasi itu pula, maka dalam tulisan ini, namanya tidak disebutkan. Termasuk ciri-ciri yang memungkinkan pembaca bisa menebak dengan benar – siapa sesungguhnya sahabatku ini.

Dia tahu bahwa pertemuan saya dengannya, bisa melahirkan sebuah cerita atau berita. Untuk itu sejak awal, sebelum bertemu, dia mewanti-wanti tidak mengungkap nama dan jati dirinya.

Saat bertemu, saya sempat memotretnya dengan kamera hand phone. Dia tidak keberatan dipotret. Namun permintaannya tetap ; tidak ingin fotonya digunakan sebagai bahan publikasi atau diposting di media sosial : faceboook dan Instagram ataupun twitter. Saya hormati sikapnya.

Yang membuat saya tertarik mempublikasikan percakapan kami, karena posisinya. Dia tidak sekedar seorang pengusaha sukses. Ia ingin agar Presiden Jokowi sukses memimpin dalam lima tahun pertama dan sukses terpilih untuk kedua kalinya. Sejak dua tahun belakangan ini, dia menjadi seorang ‘mata dan telinga’-nya Presiden Joko Widodo.
Dan Presiden Joko Widodo menaruh rasa percaya kepadanya, juga antara lain karena sifat “low profile”-nya tersebut.
Presiden ke-7 Republik Indonesia ini, di sisa waktu sekitar dua tahun masa jabatan terakhir, kelihatannya tengah memerlukan orang yang tidak dikenal publik sebagai sahabat berdiskusi. Dan orang tersebut, haruslah seseorang yang secara finansial sudah mapan. Sehingga tidak berniat minta-minta proyek, apalagi mencatut nama Presiden.
Dalam posisi seperti itu, dia melakukan banyak lobi. Saya masuk dalam agenda kegiatan lobinya.
Apa yang dia dengar dari luar, dan bila itu dianggapnya penting, bisa disampaikannya langsung kepada Presiden. Dia bisa berbicara hanya empat mata dengan Pak Dhe Jokowi. Setidaknya, itulah pengakuan sahabatku ini.

Dia bukan pengusaha keturunan Tionghoa walaupun kalau dilihat dari wajahnya yang menggunakan kacamata bening, mirip-mirip sahabat-sahabatku dari “China Town” Glodok ataupun Kelapa Gading, Jakarta.

Sejauh pantauan saya, dia sudah menjadi orang kaya, sebelum Jokowi terpilih sebagai Presiden.
Dia bukan satu suku, satu agama dengan saya. Dan di mata saya dia seorang muslim toleran.
Nah, alasan dia mengundang, karena ingin membahas apa yang saya tulis di “Catatan Tengah” yang judulnya “Kabinet Presiden Jokowi Sangat Kompak”.

Tulisan ini menjadi viral di beberapa media “on line” dan katanya termasuk yang dibaca oleh kalangan Istana. Wah hebat benar tulisan itu, kata saya membatin dan semoga benar adanya.

Dia tidak mengonsumsi alkohol. Namun dia mengajak saya ke restoran yang menyediakan bir. Dia tahu saya suka draf bir dingin. Bir yang tidak dituang dari botol tapi dari drumnya.
Dia mengajak saya minum bir, semata-mata karena dia ingin “meng-entertain”. Sudah lebih dari setahun kami tidak pernah bertemu. Lagi pula bir yang disajikan di restoran itu, sedang dalam promosi.

Di resto “Paulaner”, yang terletak di lanta dua East Wing, Mall Grand Indonesia, dengan membayar Rp. 300-an ribu plus-plus, per orang, setiap tamu bisa minum bir sepuas-puasnya.
Jadi asumsinya, jatah bir untuknya akan saya minum semuanya. Enaaaaak tenan, pikir saya berhalusinasi.

Tapi berhubung restorannya penuh tamu, kami terpaksa pindah. Semua restoran yang kami datangi, di jam makan siang itu, penuh. Setelah cukup lelah berkeliling, kami akhirnya terdampar di sebuah restoran China. Restoran yang terkenal dengan menu bebek panggangnya.

“Ini resto halal. Hanya ada soft drink dan chinese tea”, ujar pelayan setelah sahabatku ini memesan bir untukku.
Topik pun beralih ke apa yang saya tulis pekan lalu di “Catatan Tengah”.

“Yang anda tulis itu, sebagian besar ada benarnya….….Lalu apa anda punya saran tentang posisi-posisi Menteri yang banyak disorot masyarakat”, dia bertanya dan pertanyaannya itu tidak mudah saya jawab.
Saya mengkonfirmasi nama-nama Menteri yang dia maksud termasuk pejabat tinggi yan setingkat dengan Menteri dan dikenal sebagai politisi dari sebuah partai pendukung kabinet Jokowi-JK.
Sebelum pertanyaannya dijawab, saya mengkonfirmasi apakah Presiden atau dia sendiri punya kesan bahwa pejabat itu digadang-gadang sebagai pembela kepentingan bossnya?
Ditanyai dengan pertanyaan politik seperti di atas, saya merasa seperti diuji integritas, obyektifitas dan kejujuran saya sebagai wartawan senior !

Jawaban apa adanya pun saya lontarkan. Hanya saja karena alasan kepatutan dan etika, jawaban-jawaban saya atas pertanyaannya, tidak saya tulis di sini.
Dia pun mendorong saya untuk menulis apa yang saya yakini sebagai pendapat yang perlu diketahui oleh siapapun – khususnya yang memiliki kepedulian terhadap masalah bangsa.

“Bapak Presiden ini kan mendengar semua masukan yang dia anggap penting”, ujarnya.
Ketika saya menyanggah, dengan mengatakan, tidak semuanya patut disampaikan secara terbuka, sahabatku ini mengaku paham.

Saran saya, intinya Presiden harus menggeser Menteri atau Pejabat setingkat Menteri yang menimbulkan beban bagi pemerintahan Jokowi.
Saya katakan jika perombakan kabinet dilaksanakan di saat masa jabatan Presiden secara efektif tinggal sekitar 16 bulan (Nopember 2017 – Maret 2019), tetap berpotensi memunculkan resiko.

Namun saya ingatkan BJ Habibie yang menjadi Presiden hanya selama 16 bulan (Juni 1998 – Oktober 1999), juga berhasil mencetak prestasi. Menaikan nilai tukar rupiah. Dari tadinya Rp. 16,- ribuan turun ke Rp. 6 ribuan terhadap dolar Amerika.

Prestasi Habibie itu, hingga sekarang tak pernah dicapai ulang oleh Gus Dur, Megawati, maupun SBY.
Habibie juga mereformasi kehidupan berdemokrasi. Dengan membebaskan pers dari keharusan memiliki SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers).

Habibie membuat sipil sebagai pihak yang patut memerintah negara ini. Habibie memerintah tanpa Wakil Presiden.

Sebaliknya SBY yang berkuasa selama 10 tahun, agak sulit mendeteksi apa yang paling signifikan yang dilakukannya bagi kepentingan bangsa.

Rakyat kata saya hanya ingin satu : sangat senang jika perubahan di dalam tim kepresidenan menjadikan keadaan Indonesia lebih baik . Tap peduli, siapapun Presiden-nya.

Bagaikan seorang ahli, saya juga mengulas resiko perombakan kabinet yang ketiga kalinya. Antara lain mereka yang tersisih atau terpinggirkan dari lingkar kekuasaan, saya perkirakan pasti akan melakukan berbagai perlawanan. Sebuah perlawanan yang sifatnya manusiawi.
Mereka yang tadinya kawan bisa berubah menjadi lawan Presiden.
Ulasan mana belum tentu benar.
Namun saya tegaskan, tidak ada satu keputusan yang tak ada resikonya. Persoalannya, mampu, berani dan maukah Presiden menghadapi resiko ? Ini semua terpulang kepada Presiden.

“Di sini sebetulnya momen paling tepat bagi Presiden untuk melihat siapa sebetulnya yang negarawan. Apakah mereka yang dia percaya selama ini sebagai pejabat publik atau tokoh nasional, punya karakter negarawan atau kadar kenegarawanan mereka setipis sebuah selaput”, saya menambahkan.
Kalau ada Menteri yang dikeluarkan dari Kabinet kemudian menjadi oposan apalagi dendam kepada Presiden, itu namanya “manusia karbitan” dan oportunis.

“Atau apakah Presiden sendiri punya keberanian dan watak seorang negarawan ?” saya balik bertanya.

Dalam perspektif saya pribadi, situasi yang ada di lingkar kekuasaan Jokowi, bisa diparodikan dengan keadaan sebagai berikut.

Di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, tempat Jokowi berkantor, terdapat beberapa gedung atau bangunan penting. Dua diantaranya disebut Istana Merdeka dan Istana Negara.
Sebuah gedung, namanya Wisma Negara, tidak banyak diceritakan. Gedung yang terletak di bagian barat Istana, biasanya digunakan tempat menginap para tamu negara. Namun sejak Soeharto lengser, hampir tidak pernah ada tamu negara yang berkunjung lalu menginap di sana.
Entah karena jarang digunakan, di gedung yang terpisah dari kantor kepresidenan, sekarang berkeliaran beberapa “ular kobra”. Ular berbisa.
Tidak ada yang tahu persis berapa jumlah hewan berbisa itu di sana. Serta siapa yang memasukkan satwa liar itu ke komplek Istana. Namun semua orang Istana sudah tahu keberadaan “satwa-satwa berbahaya” itu. Termasuk pasukan penjaga keamananan Presiden sendiri.

“Ular-ular kobra” itu sejatinya, tidak mencari mangsa atau tengah bersiap-siap menyebarkan racun mematikan. Mereka menikmati keberadaan mereka, sepanjang mereka tidak diganggu. Mereka hanya berreaksi, bergerak manakala ada orang sekitar, termasuk Pak Presiden memperlihatkan sikap mengganggu.

Pak Presiden sejauh ini tidak berbuat apa-apa. Boleh jadi karena Pak Presiden belum pernah dipatok oleh seokor “ular kobra”.
Bisa jadi juga, karena Pak Presiden sangat percaya diri. Dia sendiri seorang “pawang” ular. Dia tahu bagaimana menjinakkan “satwa liar” mematikan itu.

Sahabatku ini tertawa kecil, sambil menikmati kuliner Cina. Entah karena parodi saya tentang sikap diam Presiden, menyentuh kepeduliannya dan saraf intelektualnya.

Atau dia juga paham, “ular kobra”, ini hanya jadi-jadian. Namun tetap saja bisa “membunuh” siapa saja. Tidak pandang jabatan atau status seseorang. Presiden pun bisa terbunuh oleh racun “ular kobra”.*****

BUMN, Pertahanan Terakhir Ekonomi RI

 Foto : Suryo Bambang Sulisto (SBS), eks Ketua Umum KADIN Indonesia dan Roving Ambassador.


Foto : Suryo Bambang Sulisto (SBS), eks Ketua Umum KADIN Indonesia dan Roving Ambassador.

Oleh Derek Manangka

Isu yang tergolong cukup hangat berkembang saat ini – soal perlunya perusahaan milik negara (BUMN – Badan Usaha Milik Negara) dijual ke pihak swasta. Penjualan dimaksudkan untuk menutupi kekurangan dana yang dimiliki pemerintah. Dari hasil penjualan itu, diharapkan pemerintah memperoleh tambahan dana sehingga lebih mampu memacu pembangunan.

Suara tentang penjualan ini, didengungkan pertama kali oleh pejabat pemerintah kemudian. Gayung bersambut. Karena kalangan swasta, terutama dari kalangan KADIN Indonesia, langsung merespondnya secara positif.

Wajar jika gagasan untuk menjual perusahaan milik Negara ini mendapatkan perhatian. Terutama di kalangan pebisnis atau pegiat usaha alias pengusaha. Karena asset dan nilai kekayaan BUMN itu relatif cukup besar.

Data yang belum terotorisasi antara lain menyebutkan, jumlah BUMN saat ini, tidak kurang dari 130 buah. Andaikan harga jual sebuah BUMN sebesar Rp. 10,-triliun, maka hasil penjualan tersebut bisa mencapai Rp. 1.300,- triliun, memberi pemasukan lebih dari separuh APBN 2017 – 2018 yang besarnya berada pada kisaran Rp. 2.100 triliun.

Sementara di pihak lain, kekecewaan. Karena harapan agar pengoperasian BUMN itu bisa berkontribusi bagi ketahanan eknomi bangsa, tidak tercapai.

Tidak sedikit BUMN yang merugi sehingga timbul banyak tanda tanya, apakah hal itu diakibatkan oleh ketidak mampuan bersaing, tidak profesionalnya Direksi yang dipercaya mengelola atau karena factor korupsi ?.

Sejumlah BUMN bahkan terkesan hanya menjadi tempat ‘bancakan’ atau ATM oleh oknum-oknum ataupun organisasi tertentu – untuk memperkaya diri mereka sendiri.

Perusahaannya merugi, tetapi para direksi atau eksekutif perusahaan milik Negara itu, hidup bergelimangan harta alias kaya raya.

Tanpa harus menyebut nama pejabatnya, termasuk nama perusahaan milik negara, mari kita melihatnya dengan kuping atau memantaunya dengan mata secara random.

Jangan terkejut. Sebab sejumlah mantan direksi BUMN dan perusahaan negara yang sudah mereka tinggalkan rata-rata kehidupan mereka cukup mapan. Secara financial okey atau dari segi kehidupan sosial cukup sejahtera.

Bukan rahasia lagi jika ada media yang memberitakan, sejumlah mantan direksi BUMN memiliki rumah di Australia, apartemen di Singapura dan anak-anak mereka rata-rata mengikuti pendidikan di lembaga pendidikan yang mengutip uang kuliah dengan cukup mahal.

Hal mana menandakan, ada uang yang mengalir ke keluarga anggota direksi. Atau asumsi lain menyebut bahwa BUMN sulit menjadi perusahaan yang sehat – sehingga perlu dijual, tidak tepat.

Dan inilah yang menjadi salah satu keprihatinan oleh sejumlah pelaku bisnis. Di antaranya Suryo Bambang Sulisto (SBS), mantan Ketua Umum KADIN Indonesia dan mantan Komisaris BUMN serta Duta Besar Keliling untuk kawasan benua Amerika .
SBS mengakui memang tidak semua BUMN memiliki performa yang baik. Namun yang dikatakan baik dan menguntungkan sesungguhnya mempunyai kemampuan untuk mendapatkan keuntungan jauh lebih besar bagi Negara, apabila dikelola dengan lebih baik. Belum optimal kinerjanya dan masih terlalu banyak inefficiency dimana-mana.

Begitu juga tidak semua bidang harus ditangani oleh perusahaan pemerintah.

Nah SBS punya pandangan atau sependapat dengan Presiden bahwa banyak bidang-bidang yang sebenarnya tidak perlu BUMN terlibat.

Untuk urusan “catering”, misalnya tidak seharusnya ditangani oleh sebuah BUMN.

Sadar akan apa yang menjadi kelemahan BUMN, SBS berpendapat harus ada jalan keluar yang dilakukan oleh pemerintah.

Namun begitu SBS tidak sependapat kalau jalan keluarnya adalah menjual BUMN ke swasta.

Kehadiran dan peran BUMN adalah mutlak sebagai benteng perekonomian Negara dari kemungkinan penguasaan serta dominasi asing.

Oleh karenanya untuk sektor-sektor tertentu tetap harus dikuasi Negara dengan satu catatan, harus dikelola secara professional.

“Manajemen BUMN harus dimodernisasi sesuai perkembangan dunia usaha. CEO-nya bila perlu orang asing yang berpengalaman sesuai bidang usaha BUMN tersebut.”

Coba lihat bagaimana majunya Petronas, Malaysia, Sime Darby, Singapore Airlines.

Mereka tidak segan memakai tenaga-tenaga profesional asing apabila memang keahliannya diperlukan demi kemajuan perusahaan Negara, kata SBS.

Nanti, ujar SBS lagi, kalau sudah sehat dan menguntungkan, barulah sahamnya ditawarkan kepada publik melalui pasar modal. Sehingga pemerintah bisa mendapatkan harga optimal. Namun saham mayoritas tetap harus dikuasai negara.

Untuk saat ini, SBS khawatir, jika penjualan BUMN dilakukan, kesannya terburu-buru dan pasti harganya kurang baik dan akhirnya Pemerintah akan menyesal seperti halnya yang terjadi dengan Indosat.

Satu hal yang perlu menjadi perhatian bagi BUMN seperti Jasa Marga yang mengelola jalan tol dimana untuk ruas tertentu sangat menguntungkan dan investasinya sudah kembali berlipat kali…..

Maka menurut SBS ruas jalan tol tersebut seyogyanya menjadi “public domain,” dikembalikan kepada milik publik.

Sehingga rakyat dapat menggunakannya tanpa dipungut bayaran.

Oleh karenanya tidak tepat apabila jalan-jalan tol yang seharusnya ‘public domain’ tersebut dijual ke swasta. Yang dapat ditawarkan oleh pemerintah kepada swasta adalah membangun jalan-jalan tol baru dengan memberikan dukungan fiscal dan moneter yang merangsang dan menarik bagi investasi swasta.

Pajak yang menarik dan bunga bank yang ringan. Itupun harus dalam bentuk BOT (Build Operate Transfer) yang fair dan Win Win.

Katakanlah seandainya suatu investasi jalan tol tertentu memerlukan waktu pengembalian investasi selama 15 tahun, maka berikanlah masa BOT selama 25 tahun. Dengan demikian si investor dapat menikmati keuntungan selama 10 tahun. Setelah 25 tahun maka jalan tersebut harus diserahkan kepada Negara. ***