Category Archives: Opini

Saya, Republika, dan 212

Oleh: Erick Thohir

Reuni 212 yang telah berjalan tertib dan damai menyisakan diskusi panjang lebar dalam berbagai tingkatan. Ada yang mendiskusikannya penuh emosi, ada yang santai-santai saja, ada pula yang serius tapi santai.

Topik diskusi pada umumnya berkutat pada soal politisasi, jumlah peserta, dan pemberitaan di media massa. Ketiganya, saling terkait. Isu politisasi muncul karena salah satu calon presiden hadir dalam acara itu. Sedang isu jumlah peserta didiskusikan karena dianggap sebagai representasi dari elektabilitas.

Berikutnya soal pemberitaan di media massa menjadi topik hangat karena pemberitaan atas reuni 212 berbeda-beda porsi di tiap media. Terkait dengan ketiga isu itu, dalam kesempatan ini saya ingin mendudukkan perkaranya secara proporsional.

Setiap media punya kebijakan redaksinya masing-masing yang harus dihormati. Republika memilih menyajikan reuni 212 di halaman satu secara simpatik. Kebijakan editorial ini diambil karena bagaimanapun yang berkumpul dalam reuni tersebut adalah juga anak bangsa. Patut disyukuri, reuni yang melibatkan massa dalam jumlah besar itu berjalan damai dan tertib.

Dalam aksi 212 dua tahun sebelumnya, Republika juga menyajikan informasinya di halaman muka secara profesional dan sangat menonjol. Sehingga ada pertimbangan kuat bagi Republika untuk juga menyajikan reuni ini di halaman satu, tanpa harus dikaitkan dengan posisi politik saya sebagai pemegang saham mayoritas.

Kebetulan saat ini saya mendapatkan amanat sebagai Ketua Tim Kampanye Nasional pasangan Jokowi-Ma’ruf Amien. Posisi ini adalah pilihan politik yang menjadi hak setiap warga negara.

Begitupun kemungkinan adanya pihak yang menyelipkan agenda politik dalam reuni 212, tentu itu juga menjadi hak setiap anak bangsa. Yang penting, setiap agenda politik itu dijalankan dengan santun, damai dan penuh semangat persatuan. Tidak selayaknya jika aksi yang tampil damai dan tertib itu diwarnai aktivitas politik yang jauh dari rasa simpatik.

Pers Indonesia saat ini bukan lagi pers masa lalu. Institusi pers saat ini memiliki tantangan, pilihan, inovasi, dan dinamika yang sangat berwarna. Masing-masing punya argumentasi untuk memilih dan tidak memilih isu untuk disajikan kepada masyarakat.

Sebaliknya, masyarakat juga sudah punya banyak pilihan untuk menikmati informasi yang dibutuhkan, atau disukainya. Bahkan saat ini juga ada media sosial yang bisa menjadi sumber informasi alternatif selain media massa. Saya meyakini, masyarakat Indonesia saat ini sudah cukup cerdas untuk mencari dan mendapatkan informasi yang disenangi, atau yang diperlukannya.

Karena reuni ini berjalan penuh khidmat, maka setelahnya juga harus memberi efek yang positif bagi bangsa ini. Janganlah kemudian seusai reuni malah muncul perselisihan yang jauh dari persoalan substansi. Bangsa ini memanggil putra-putri bangsa untuk berlomba-lomba dalam kebaikan demi kemajuan Indonesia.

Pemilihan Presiden 2019 mendatang, haruslah menjadi arena perlombaan kebaikan, dan bukan ajang untuk beradu kebencian. Pesta demokrasi ini mesti menguatkan kesetiakawanan bukan membesarkan permusuhan. Sejarah akan mencatat dengan tinta emas jika bangsa ini bisa melewati dinamika politik pemilihan presiden ini dengan taburan prestasi.(***)

Mantan Ketua KPK Tetap Komit Pemberantasan Korupsi

Jurnal123.com – Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar menilai korupsi masih merajalela di Indonesia.

“Saya melihat korupsi di Indonesia masih ada, delapan tahun saya berada di penjara, saya mulanya mengira korupsi sudah tidak ada lagi, tapi ternyata masih ada,” katanya.

Meski tidak lagi menjabat ketua KPK, ia masih berkomitmen memberantas korupsi. Hal itu jualah yang mendorongnya untuk mendirikan Garda Jokowi.

“Gerakan ini bercirikan penegakkan korupsi,” kata dia.

Dia berencana mengubah Garda Jokowi menjadi Garda anti korupsi jika sekiranya Jokowi menang.

Gerakan tersebut akan mengawal penegakkan hukum terhadap korupsi di Indonesia.

Mengenai wacana dirinya bakal dijadikan Jaksa Agung oleh Jokowi, ia menolak berkomentar.

“Saya sih tetap berjuang melawan korupsi, saya selalu katakan kalau ya katakan ya kalau tidak katakan tidak,” kata dia.(TRI)

Kejinya Kebijakan Soal Politik Beras

Derek Manangka

Derek Manangka

CATATAN TENGAH, Minggu 14 Januari 2018

Oleh Derek Manangka

*) Indonesia, Negara Agraris, Langganan Krisis Pangan
**) Banyak Terjadi Berbagai “Krisis Buatan” (Crisis by Design)

Hampir seharian penuh di akhir pekan ini, hati saya galau. Penyebabnya bukan karena persoalan pribadi. Tetapi dampak dari persoalan kehidupan bangsa. Persoalan bangsa itu, terungkap melalui informasi, berita televisi yang videonya menjadi viral dalam waktu yang hampir bersamaan.

Persoalan bangsa yang seharusnya tidak ada, tetapi menjadi ada.

Persoalan bangsa itu muncul, karena maaf – ketidak jujuran, dan keangkuhan ataupun kesombongan dari segelintir manusia. Mereka yang cukup beruntung karena menduduki posisi di kekuasaan, kemudian dengan kekuasaan, secara sadar memelintir dan memanipulasi situasi.

Informasi menjadi barang dagangan.

Media televisi menjadi ajang pertarungan dan pembelaan kepentingan sekelompok elit. Sementara media sosial menjadi perpanjangan tangan dari media mainstream, untuk penyebaran ke audiens berjuta orang. Yang menjadi korban rakyat Indonesia.

Dengan penuh rasa prihatin saya tak ragu mengatakan, pekan ini saya menemukan, banyak krisis yang terjadi di negara kita saat ini, tidak lepas dari unsur kesengajaan.

Krisis terjadi karena memang dibuat atau “krisis buatan ” (“Crisis by design”).

Pembuatnya, yah para segelintir orang yang berada di lingkar kekuasaan ataupun yang punya akses ke dan dengan kekuasaan.

Tetapi dari sekian banyak krisis itu, untuk saat ini, saya batasi pada persoalan “krisis beras”.

Baru seminggu masuk kerja di tahun 2018, tiba-tiba bangsa sudah dihadapkan pada kenaikan harga beras. Kenaikan harganya sangat tidak wajar.

Sebagai pemakan nasi dan nasinya terbuat dari bahan baku beras, saya heran. Mengapa?

Hingga dengan penghujung tahun 2017, Kementerian Pertanian rajin menyebarkan informasi bahwa stok beras mencukupi. Kebutuhan beras bagi penduduk Indonesia yang mencapai 250 juta orang tersedia. Stok masih cukup untuk dua bulan ke depan.

Informasi atas ketersediaan stok itu, disiarkan berulang-ulang oleh televisi dan tentu saja menyejukkan. Setidaknya menurunkan suhu panas yang diakibatkan oleh Tahun Politik 2018 yang mulai bereskalasi menjelang berakhirnya tahun 2017.

Tapi tiba-tiba Menteri Perdagangan muncul di televisi dan bersuara. Mengultimatum para pedagang beras.

Mereka diminta untuk membuat laporan tentang stok yang mereka miliki.

Para pedagang diminta untuk, melepas ke pasar semua stok yang mereka simpan di gudang.

Dengan mimik yang tidak seperti biasanya ramah dan simpatik, Menteri Perdagangan kelihatan marah dan berada dalam suasana genting.

Dikatakannya, kekurangan beras yang menyebabkan kenaikan harga beras akan diatasi dengan cara mengimpor beras.

Penegasan Menteri Enggar, tentang solusi impor, kembali menyejukkan perasaan. Sebagai warga bangsa, bangga melihat ada anggota kabinet Presiden Joko Widodo yang begitu responsif, peka dan antisipatif.

Saya juga menganggap, Presiden RI Joko Widodo tidak salah merekrut eks politisi Golkar yang hijrah ke partai Nasdem ini.

Enggar, demikian panggilan akrabnya, yang berlatar belakang pengusaha – sejak diangkat menjadi Menteri di perombakan Kabinet Jilid II, memperlihatkan sikapnya yang selalu tanggap mengurus masalah perdagangan.

Sikap Enggar menunjukkan bahwa ia “sudah selesai” dengan semua persoalan pribadi termasuk partai.

Oleh sebab itu Enggar bisa mewakafkan dirinya, untuk bangsa dan negara.

Pada waktu yang berbeda tapi hampir bersamaan, Rizal Ramli, mantan Menteri Keuangan dan eks Kepala BULOG (Badan Urusan Logistik) memberi ulasan soal urusan impor beras di TVOne.

Ulasannya, ‘menohok’ Enggartiasto dan para petinggi di kalangan Kementerian Pertanian.

Impor bukan solusi. Dan Kementerian Pertanian harus lebih hati-hati memberikan data. Rizal minta agar angka yang disuguhkan oleh Kementan, jangan “berlebihan”.

Rizal juga bercerita tentang bahaya dari sebuah kebijakan impor.

Pada saat ini menurut Rizal, sekalipun harga beras baik, Indonesia tidak perlu melakukan impor.
Karena stok beras masih tersedia untuk dua bulan ke depan dan sebulan lagi petani padi, akan melakukun panen.

Jadi kalaupun kekurangan beras, kekurangan itu bisa diisi oleh stok yang tersedia di gudang Bulog.

Itu sebanya, Riza heran, mengapa ada kebijakan impor beras?
Rizal mewanti-wanti, impor beras, kedele, gula misalnya, sering dijadikan sebagai tempat untuk mencari keuntungan oleh yang melakukan impor.

Rizal tidak menyebut nama ataupun lembaga. Akan tetapi menurutnya, kalau mau “maen”, maksudnya mencari keuntungan pribadi, maka di kegiata impor itulah kesempatan untuk memperoleh keuntungan.

“Disana ada komisi”, katanya.

Dan hasil komisi ini tidak bisa diditeksi. Sebab uang hasil komisi tersebut langsung bisa dimasukkan ke dalam rekening bank yang berada di luar negeri.

Secara tersirat ataupun tidak langsung, Rizal Ramli, mengajak masyarakat untuk tidak percaya begitu saja terhadap kebijakan impor beras yang dibuat Menteri Enggartiasto.

Sekalipun Rizal tidak menyebut nama Enggar, tetapi melalui teknologi intelektual, ia seakan mengirim pesan WA bahwa kebijakan Menteri Enggar, sesuatu yang naif.

Rizal, selain bekas Menteri, juga menjadi pendiri dan pemilik perusahaan konsultan politik dan ekonomi berbendera “Econit”. Perusahaan konsultan ini didirikannya bersama Laksamana Sukardi – mantan Menteri BUMN-nya di era Presiden Megawati Soekarnoputri.

Rizal dan Laksamana kelihatannya, tidak aktif lagi di “Econit’. Tetapi perusahaan konsultan itu masih eksis, dipimpin oleh seorang ekonom yang dipercaya oleh Rizal dan Laks. Dan sesekali memberi ulasan dan prognosa tentang keadaan Indonesia.

Boleh jadi Rizal juga masih memanfaatkan segala informasi dan kajian perusahaan konsultan itu.

Jujur, saya sangat terprovokasi oleh ulasan Rizal Ramli. Dan sebaliknya saya kecewa dengan Menteri Engartiasto.

Terus terang, untuk bersikap jujur atas persoalan ini, bukanlah hal yang mudah. Dalam keadaan tertentu, hubungan saya dengan Rizal dan Enggar, sudah mempribadi. Rizal dan Enggar merupakan dua sosok yang saya kenal sudah cukup lama.

Boleh jadi mereka tidak lagi menganggap saya sebagai sahabat atau teman. Karena status saya sekarang tidak lagi menjadi pimpinan dari sebuah media. Dan persahabatan saya dengan keduanya, terjadi, karena status saya sebagai orang media.

Tidak gampang beropini secara kritis, bila menghadapi situasi seperti ini. Namun apapun yang terjadi, – terutama karena opini, saya tetap menganggap keduanya sebagai sahabat.

Enggar, mungkin, dia satu-satunya politisi yang kalau bersapa dengan saya bisa “loe-loe gue”.

Ini terjadi karena faktor sejarah terjadinya persahabatan dan saya berhutang budi padanya.

Rumah pertama saya di Jakarta, setelah keluar dari “Kompleks Perumahan Sinar Harapan”,di Pondok Gede, Bekasi, diperoleh melalui Enggar. Saat dia menjadi Dirut dari semua perusahaan properti milik Siswono Yudhohusodo. Enggar dipercaya Siswono, ketika yang terakhir ini diangkat Presiden Soeharto sebagai Menteri.

Atas diskresinya, tanpa melalui izin Siswono, rumah tersebut saya peroleh yang sebagian besarnya dibayar dengan “barter iklan” di majalah “Vista”.

Enggar “memberikan” rumah tersebut kepada saya, atas “perintah” Surya Paloh, yang di tahun itu merupakan boss saya – investor majalah “Vista”.

Enggar sekarang menjadi anggota Partai Nasdem, partai yang didirikan Surya Paloh. Saya tidak ikut di Partai Nasdem, dan bukan lagi anak buahnya Suya Paloh.

Sementara, Rizal sebelum menjadi Menteri Keuangan di kabinet Presiden Abdurrahman Wahid – (1999- 2001), merupakan langganan saya – nara sumber aktif untuk “talk show” di Radio Trijaya FM.

Saat menjadi salah satu pemandu “Jakarta Round Up” maupun “Jakarta First Channel” radio Trijaya FM saya sudah berubah status : wartawan “Media Indonesia”.

Keberadaan saya di “Radio Trijaya”, selaku wartawan, merupakan bagian dari penugasan Surya Paloh sebagai investor harian pagi tersebut.

Saat itu hubungan Surya Paloh dengan pemilik “Radio Trijaya” okey-okey. Pemiliki atau pemegang saham mayoritas radio swasta tersebut Bambang Trihatmodjo dan Mbak Tutut. Keduanya merupakan putera-putri Presiden Soeharto.

Saya menjadi salah seorang pemandu “talk show” Radio Trijaya selama 10 tahun (1992 – 2002).

Dan Rizal Ramli, bekas aktifis ITB yang sangat kritis terhadap pemerintahan Presiden Soeharto – merupakan pemasok sejumlah kritikan untuk berbagai permasalahan bangsa melalui Radio Trijaya.

Di era Presiden Soeharto zaman yang dikenal sebagai periode – dimana pemerintah sangat ketat mengontrol semua opini di media – terutama yang mengeritik kebijakan Orde Baru – Rizal Ramli sudah cukup vokal dan kritis.

Dan uniknya, kevokalan Rizal Ramli lebih banyak tersalurkan melalui “talk show” di Radio Trijaya.

Tidak berlebihan, jika dalam batasan tertentu antara Rizal Ramli dan saya terdapat kesamaan visi. Yaitu melakukan kritik kepada pemerintahan Orde Baru pimpinan Jenderal Soeharto – melalui media milik anak-anak Pak Harto.

Yang penting cara menyampaikan kritik harus elegan, santun, bermartabat dan tidak boleh bermuatan rasa dendam ataupun “like and “dislike”.

Suara, nada dan lirik kritik itu boleh keras.

Atas kesadaran dan kejujuran itu, kami tidak perlu merasa takut atau khawatir untuk ditangkap apalagi dipersekusi oleh mereka yang suka “menjilat” Presiden Soeharto.

Kegalauan saya tentang beras, menjadi-jadi, setelah mendengarkan postingan dari sebuah laporan MetroTV – media milik Surya Paloh.

Karena saya menduga, Surya Paloh, sekalipun pemilik, dia tidak menyaksikan tayangan yang saya maksud.

Padahal kalau saja SP menontonnya dan dia manfaatkan materi itu untuk masukan bagi Presiden Joko Widodo, kita tidak akan perlu khawatir tentang pasokan beras ke depan.

Laporan berdurasi sekitar 5 menit itu, mengungkapkan tentang eksisnya seorang petani cerdik bernama Surono.

Petani ini sudah menemukan sejumlah bibit unggul padi dan ubi. Hasilnya sangat produktif.

Tapi rumus pembibitan yang produktif ini, tidak digunakan oleh pemerintah, cq Kementerian Pertanian.

Oknum yang bertanggung jawab atas produktifitas beras Indonesia, lebih percaya kepada konsep asing atau impor.

Berulang-ulang saya putar kembali video tersebut. Dan kesimpulan saya semakin kuat. Informasi yang begitu berharga, tidak ada yang memperhatikannya.

Mulai dari Surya Paloh sebagai pemilik media, sampai dengan Enggar sebagai anak buahnya SP, sami mawon. Keduanya sibuk dengan urusan politik “tingkat tinggi”. Dan tentu saja Rizal Ramli, termasuk yang mengabaikan video tersebut.
.
Seandainya Enggar menonton liputan Metro TV itu, mungkin dia akan tetap membuat kebijakan impor, tapi pada saat yang sama dia juga mengumumkan tentang temuan petani Surono. Sehingga dia bisa berjanji, kebijakan impor beras kali ini merupakan yang terakhir.

Selanjutnya, Surya Paloh sebagai pemilik stasiun televisi, juga akan disadarkan bahwa untuk kepentingan yang lebih luas, MetroTV perlu lebih memperbanyak liputan-liputan yang tidak melulu politik atau mengurangi porsi iklan Partai Nasdem sendiri.

Video liputan tentang Surono, petani yang menemukan konsep bagaimana meningkatkan produksi beras dan pangan, telah saya coba sertakan di tulisan ini. Tapi tidak berhasil.

Bagi yang berminat, saran saya mintalah filenya ke Enggar atau Pak Surya – eh maksud saya – langsung saja kepada redaksi MetroTV. *****

“Ular-Ular Kobra” Di Seputar Istana Kepresidenan

Derek Manangka

Derek Manangka


CATATAN TENGAH, Jumat 20 Oktober 2017

Oleh Derek Manangka

Akhir pekan lalu, saya diundang makan siang oleh seorang pengusaha minyak dan kelapa sawit. Tempatnya di “Grand Indonesia”, mall termewah di Indonesia, sebelah “Plasa Indonesia”, Jakarta Pusat.
Dalam ukuran saya, dia termasuk salah satu orang kaya di Indonesia, walaupun tidak masuk dalam kelompok 150 Manusia Terkaya.
Sukses sebagai pengusaha tetapi dia seorang “low profile” yang “high profit”. Yang selalu menjauh dari publikasi. Punya banyak uang tapi hidupnya tidak bergaya orang kaya. Tidak ‘hedonis’, meminjam istilah yang sedang trending saat ini.

Misalnya. Ia dan isteri tinggal di apartemen “full serviced” walaupun punya rumah mewah di kawasan elit. Kedua anaknya bersekolah di lembaga pendidikan terpandang di salah satu kota yang biaya hidupnya termahal di dunia.
Punya lima buah mobil. Semuanya merek papan atas. Tapi untuk bertemu dengan mitra bisnis atau sahabat dekat, dia tidak segan-segan menggunakan “taxi on line”. Maklum sopir-sopir nakal di zaman sekarang, senang suka mempersulit majikan.

Soal gaya hidup yang tidak suka pamer ini, inilah yang antara lain membuatnya sebagai sosok yang menarik bagi saya.
Bukan sekali saja saya mau menulis pandangan-pandangannya. Termasuk riwayat hidupnya. Tapi dia selalu menolak. Dia memiliki pandangan yang komprehensif tentang bisnis, ekonomi, sosial dan politik.

Karena alasan “low profile” dan tidak suka publikasi itu pula, maka dalam tulisan ini, namanya tidak disebutkan. Termasuk ciri-ciri yang memungkinkan pembaca bisa menebak dengan benar – siapa sesungguhnya sahabatku ini.

Dia tahu bahwa pertemuan saya dengannya, bisa melahirkan sebuah cerita atau berita. Untuk itu sejak awal, sebelum bertemu, dia mewanti-wanti tidak mengungkap nama dan jati dirinya.

Saat bertemu, saya sempat memotretnya dengan kamera hand phone. Dia tidak keberatan dipotret. Namun permintaannya tetap ; tidak ingin fotonya digunakan sebagai bahan publikasi atau diposting di media sosial : faceboook dan Instagram ataupun twitter. Saya hormati sikapnya.

Yang membuat saya tertarik mempublikasikan percakapan kami, karena posisinya. Dia tidak sekedar seorang pengusaha sukses. Ia ingin agar Presiden Jokowi sukses memimpin dalam lima tahun pertama dan sukses terpilih untuk kedua kalinya. Sejak dua tahun belakangan ini, dia menjadi seorang ‘mata dan telinga’-nya Presiden Joko Widodo.
Dan Presiden Joko Widodo menaruh rasa percaya kepadanya, juga antara lain karena sifat “low profile”-nya tersebut.
Presiden ke-7 Republik Indonesia ini, di sisa waktu sekitar dua tahun masa jabatan terakhir, kelihatannya tengah memerlukan orang yang tidak dikenal publik sebagai sahabat berdiskusi. Dan orang tersebut, haruslah seseorang yang secara finansial sudah mapan. Sehingga tidak berniat minta-minta proyek, apalagi mencatut nama Presiden.
Dalam posisi seperti itu, dia melakukan banyak lobi. Saya masuk dalam agenda kegiatan lobinya.
Apa yang dia dengar dari luar, dan bila itu dianggapnya penting, bisa disampaikannya langsung kepada Presiden. Dia bisa berbicara hanya empat mata dengan Pak Dhe Jokowi. Setidaknya, itulah pengakuan sahabatku ini.

Dia bukan pengusaha keturunan Tionghoa walaupun kalau dilihat dari wajahnya yang menggunakan kacamata bening, mirip-mirip sahabat-sahabatku dari “China Town” Glodok ataupun Kelapa Gading, Jakarta.

Sejauh pantauan saya, dia sudah menjadi orang kaya, sebelum Jokowi terpilih sebagai Presiden.
Dia bukan satu suku, satu agama dengan saya. Dan di mata saya dia seorang muslim toleran.
Nah, alasan dia mengundang, karena ingin membahas apa yang saya tulis di “Catatan Tengah” yang judulnya “Kabinet Presiden Jokowi Sangat Kompak”.

Tulisan ini menjadi viral di beberapa media “on line” dan katanya termasuk yang dibaca oleh kalangan Istana. Wah hebat benar tulisan itu, kata saya membatin dan semoga benar adanya.

Dia tidak mengonsumsi alkohol. Namun dia mengajak saya ke restoran yang menyediakan bir. Dia tahu saya suka draf bir dingin. Bir yang tidak dituang dari botol tapi dari drumnya.
Dia mengajak saya minum bir, semata-mata karena dia ingin “meng-entertain”. Sudah lebih dari setahun kami tidak pernah bertemu. Lagi pula bir yang disajikan di restoran itu, sedang dalam promosi.

Di resto “Paulaner”, yang terletak di lanta dua East Wing, Mall Grand Indonesia, dengan membayar Rp. 300-an ribu plus-plus, per orang, setiap tamu bisa minum bir sepuas-puasnya.
Jadi asumsinya, jatah bir untuknya akan saya minum semuanya. Enaaaaak tenan, pikir saya berhalusinasi.

Tapi berhubung restorannya penuh tamu, kami terpaksa pindah. Semua restoran yang kami datangi, di jam makan siang itu, penuh. Setelah cukup lelah berkeliling, kami akhirnya terdampar di sebuah restoran China. Restoran yang terkenal dengan menu bebek panggangnya.

“Ini resto halal. Hanya ada soft drink dan chinese tea”, ujar pelayan setelah sahabatku ini memesan bir untukku.
Topik pun beralih ke apa yang saya tulis pekan lalu di “Catatan Tengah”.

“Yang anda tulis itu, sebagian besar ada benarnya….….Lalu apa anda punya saran tentang posisi-posisi Menteri yang banyak disorot masyarakat”, dia bertanya dan pertanyaannya itu tidak mudah saya jawab.
Saya mengkonfirmasi nama-nama Menteri yang dia maksud termasuk pejabat tinggi yan setingkat dengan Menteri dan dikenal sebagai politisi dari sebuah partai pendukung kabinet Jokowi-JK.
Sebelum pertanyaannya dijawab, saya mengkonfirmasi apakah Presiden atau dia sendiri punya kesan bahwa pejabat itu digadang-gadang sebagai pembela kepentingan bossnya?
Ditanyai dengan pertanyaan politik seperti di atas, saya merasa seperti diuji integritas, obyektifitas dan kejujuran saya sebagai wartawan senior !

Jawaban apa adanya pun saya lontarkan. Hanya saja karena alasan kepatutan dan etika, jawaban-jawaban saya atas pertanyaannya, tidak saya tulis di sini.
Dia pun mendorong saya untuk menulis apa yang saya yakini sebagai pendapat yang perlu diketahui oleh siapapun – khususnya yang memiliki kepedulian terhadap masalah bangsa.

“Bapak Presiden ini kan mendengar semua masukan yang dia anggap penting”, ujarnya.
Ketika saya menyanggah, dengan mengatakan, tidak semuanya patut disampaikan secara terbuka, sahabatku ini mengaku paham.

Saran saya, intinya Presiden harus menggeser Menteri atau Pejabat setingkat Menteri yang menimbulkan beban bagi pemerintahan Jokowi.
Saya katakan jika perombakan kabinet dilaksanakan di saat masa jabatan Presiden secara efektif tinggal sekitar 16 bulan (Nopember 2017 – Maret 2019), tetap berpotensi memunculkan resiko.

Namun saya ingatkan BJ Habibie yang menjadi Presiden hanya selama 16 bulan (Juni 1998 – Oktober 1999), juga berhasil mencetak prestasi. Menaikan nilai tukar rupiah. Dari tadinya Rp. 16,- ribuan turun ke Rp. 6 ribuan terhadap dolar Amerika.

Prestasi Habibie itu, hingga sekarang tak pernah dicapai ulang oleh Gus Dur, Megawati, maupun SBY.
Habibie juga mereformasi kehidupan berdemokrasi. Dengan membebaskan pers dari keharusan memiliki SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers).

Habibie membuat sipil sebagai pihak yang patut memerintah negara ini. Habibie memerintah tanpa Wakil Presiden.

Sebaliknya SBY yang berkuasa selama 10 tahun, agak sulit mendeteksi apa yang paling signifikan yang dilakukannya bagi kepentingan bangsa.

Rakyat kata saya hanya ingin satu : sangat senang jika perubahan di dalam tim kepresidenan menjadikan keadaan Indonesia lebih baik . Tap peduli, siapapun Presiden-nya.

Bagaikan seorang ahli, saya juga mengulas resiko perombakan kabinet yang ketiga kalinya. Antara lain mereka yang tersisih atau terpinggirkan dari lingkar kekuasaan, saya perkirakan pasti akan melakukan berbagai perlawanan. Sebuah perlawanan yang sifatnya manusiawi.
Mereka yang tadinya kawan bisa berubah menjadi lawan Presiden.
Ulasan mana belum tentu benar.
Namun saya tegaskan, tidak ada satu keputusan yang tak ada resikonya. Persoalannya, mampu, berani dan maukah Presiden menghadapi resiko ? Ini semua terpulang kepada Presiden.

“Di sini sebetulnya momen paling tepat bagi Presiden untuk melihat siapa sebetulnya yang negarawan. Apakah mereka yang dia percaya selama ini sebagai pejabat publik atau tokoh nasional, punya karakter negarawan atau kadar kenegarawanan mereka setipis sebuah selaput”, saya menambahkan.
Kalau ada Menteri yang dikeluarkan dari Kabinet kemudian menjadi oposan apalagi dendam kepada Presiden, itu namanya “manusia karbitan” dan oportunis.

“Atau apakah Presiden sendiri punya keberanian dan watak seorang negarawan ?” saya balik bertanya.

Dalam perspektif saya pribadi, situasi yang ada di lingkar kekuasaan Jokowi, bisa diparodikan dengan keadaan sebagai berikut.

Di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, tempat Jokowi berkantor, terdapat beberapa gedung atau bangunan penting. Dua diantaranya disebut Istana Merdeka dan Istana Negara.
Sebuah gedung, namanya Wisma Negara, tidak banyak diceritakan. Gedung yang terletak di bagian barat Istana, biasanya digunakan tempat menginap para tamu negara. Namun sejak Soeharto lengser, hampir tidak pernah ada tamu negara yang berkunjung lalu menginap di sana.
Entah karena jarang digunakan, di gedung yang terpisah dari kantor kepresidenan, sekarang berkeliaran beberapa “ular kobra”. Ular berbisa.
Tidak ada yang tahu persis berapa jumlah hewan berbisa itu di sana. Serta siapa yang memasukkan satwa liar itu ke komplek Istana. Namun semua orang Istana sudah tahu keberadaan “satwa-satwa berbahaya” itu. Termasuk pasukan penjaga keamananan Presiden sendiri.

“Ular-ular kobra” itu sejatinya, tidak mencari mangsa atau tengah bersiap-siap menyebarkan racun mematikan. Mereka menikmati keberadaan mereka, sepanjang mereka tidak diganggu. Mereka hanya berreaksi, bergerak manakala ada orang sekitar, termasuk Pak Presiden memperlihatkan sikap mengganggu.

Pak Presiden sejauh ini tidak berbuat apa-apa. Boleh jadi karena Pak Presiden belum pernah dipatok oleh seokor “ular kobra”.
Bisa jadi juga, karena Pak Presiden sangat percaya diri. Dia sendiri seorang “pawang” ular. Dia tahu bagaimana menjinakkan “satwa liar” mematikan itu.

Sahabatku ini tertawa kecil, sambil menikmati kuliner Cina. Entah karena parodi saya tentang sikap diam Presiden, menyentuh kepeduliannya dan saraf intelektualnya.

Atau dia juga paham, “ular kobra”, ini hanya jadi-jadian. Namun tetap saja bisa “membunuh” siapa saja. Tidak pandang jabatan atau status seseorang. Presiden pun bisa terbunuh oleh racun “ular kobra”.*****

BUMN, Pertahanan Terakhir Ekonomi RI

 Foto : Suryo Bambang Sulisto (SBS), eks Ketua Umum KADIN Indonesia dan Roving Ambassador.


Foto : Suryo Bambang Sulisto (SBS), eks Ketua Umum KADIN Indonesia dan Roving Ambassador.

Oleh Derek Manangka

Isu yang tergolong cukup hangat berkembang saat ini – soal perlunya perusahaan milik negara (BUMN – Badan Usaha Milik Negara) dijual ke pihak swasta. Penjualan dimaksudkan untuk menutupi kekurangan dana yang dimiliki pemerintah. Dari hasil penjualan itu, diharapkan pemerintah memperoleh tambahan dana sehingga lebih mampu memacu pembangunan.

Suara tentang penjualan ini, didengungkan pertama kali oleh pejabat pemerintah kemudian. Gayung bersambut. Karena kalangan swasta, terutama dari kalangan KADIN Indonesia, langsung merespondnya secara positif.

Wajar jika gagasan untuk menjual perusahaan milik Negara ini mendapatkan perhatian. Terutama di kalangan pebisnis atau pegiat usaha alias pengusaha. Karena asset dan nilai kekayaan BUMN itu relatif cukup besar.

Data yang belum terotorisasi antara lain menyebutkan, jumlah BUMN saat ini, tidak kurang dari 130 buah. Andaikan harga jual sebuah BUMN sebesar Rp. 10,-triliun, maka hasil penjualan tersebut bisa mencapai Rp. 1.300,- triliun, memberi pemasukan lebih dari separuh APBN 2017 – 2018 yang besarnya berada pada kisaran Rp. 2.100 triliun.

Sementara di pihak lain, kekecewaan. Karena harapan agar pengoperasian BUMN itu bisa berkontribusi bagi ketahanan eknomi bangsa, tidak tercapai.

Tidak sedikit BUMN yang merugi sehingga timbul banyak tanda tanya, apakah hal itu diakibatkan oleh ketidak mampuan bersaing, tidak profesionalnya Direksi yang dipercaya mengelola atau karena factor korupsi ?.

Sejumlah BUMN bahkan terkesan hanya menjadi tempat ‘bancakan’ atau ATM oleh oknum-oknum ataupun organisasi tertentu – untuk memperkaya diri mereka sendiri.

Perusahaannya merugi, tetapi para direksi atau eksekutif perusahaan milik Negara itu, hidup bergelimangan harta alias kaya raya.

Tanpa harus menyebut nama pejabatnya, termasuk nama perusahaan milik negara, mari kita melihatnya dengan kuping atau memantaunya dengan mata secara random.

Jangan terkejut. Sebab sejumlah mantan direksi BUMN dan perusahaan negara yang sudah mereka tinggalkan rata-rata kehidupan mereka cukup mapan. Secara financial okey atau dari segi kehidupan sosial cukup sejahtera.

Bukan rahasia lagi jika ada media yang memberitakan, sejumlah mantan direksi BUMN memiliki rumah di Australia, apartemen di Singapura dan anak-anak mereka rata-rata mengikuti pendidikan di lembaga pendidikan yang mengutip uang kuliah dengan cukup mahal.

Hal mana menandakan, ada uang yang mengalir ke keluarga anggota direksi. Atau asumsi lain menyebut bahwa BUMN sulit menjadi perusahaan yang sehat – sehingga perlu dijual, tidak tepat.

Dan inilah yang menjadi salah satu keprihatinan oleh sejumlah pelaku bisnis. Di antaranya Suryo Bambang Sulisto (SBS), mantan Ketua Umum KADIN Indonesia dan mantan Komisaris BUMN serta Duta Besar Keliling untuk kawasan benua Amerika .
SBS mengakui memang tidak semua BUMN memiliki performa yang baik. Namun yang dikatakan baik dan menguntungkan sesungguhnya mempunyai kemampuan untuk mendapatkan keuntungan jauh lebih besar bagi Negara, apabila dikelola dengan lebih baik. Belum optimal kinerjanya dan masih terlalu banyak inefficiency dimana-mana.

Begitu juga tidak semua bidang harus ditangani oleh perusahaan pemerintah.

Nah SBS punya pandangan atau sependapat dengan Presiden bahwa banyak bidang-bidang yang sebenarnya tidak perlu BUMN terlibat.

Untuk urusan “catering”, misalnya tidak seharusnya ditangani oleh sebuah BUMN.

Sadar akan apa yang menjadi kelemahan BUMN, SBS berpendapat harus ada jalan keluar yang dilakukan oleh pemerintah.

Namun begitu SBS tidak sependapat kalau jalan keluarnya adalah menjual BUMN ke swasta.

Kehadiran dan peran BUMN adalah mutlak sebagai benteng perekonomian Negara dari kemungkinan penguasaan serta dominasi asing.

Oleh karenanya untuk sektor-sektor tertentu tetap harus dikuasi Negara dengan satu catatan, harus dikelola secara professional.

“Manajemen BUMN harus dimodernisasi sesuai perkembangan dunia usaha. CEO-nya bila perlu orang asing yang berpengalaman sesuai bidang usaha BUMN tersebut.”

Coba lihat bagaimana majunya Petronas, Malaysia, Sime Darby, Singapore Airlines.

Mereka tidak segan memakai tenaga-tenaga profesional asing apabila memang keahliannya diperlukan demi kemajuan perusahaan Negara, kata SBS.

Nanti, ujar SBS lagi, kalau sudah sehat dan menguntungkan, barulah sahamnya ditawarkan kepada publik melalui pasar modal. Sehingga pemerintah bisa mendapatkan harga optimal. Namun saham mayoritas tetap harus dikuasai negara.

Untuk saat ini, SBS khawatir, jika penjualan BUMN dilakukan, kesannya terburu-buru dan pasti harganya kurang baik dan akhirnya Pemerintah akan menyesal seperti halnya yang terjadi dengan Indosat.

Satu hal yang perlu menjadi perhatian bagi BUMN seperti Jasa Marga yang mengelola jalan tol dimana untuk ruas tertentu sangat menguntungkan dan investasinya sudah kembali berlipat kali…..

Maka menurut SBS ruas jalan tol tersebut seyogyanya menjadi “public domain,” dikembalikan kepada milik publik.

Sehingga rakyat dapat menggunakannya tanpa dipungut bayaran.

Oleh karenanya tidak tepat apabila jalan-jalan tol yang seharusnya ‘public domain’ tersebut dijual ke swasta. Yang dapat ditawarkan oleh pemerintah kepada swasta adalah membangun jalan-jalan tol baru dengan memberikan dukungan fiscal dan moneter yang merangsang dan menarik bagi investasi swasta.

Pajak yang menarik dan bunga bank yang ringan. Itupun harus dalam bentuk BOT (Build Operate Transfer) yang fair dan Win Win.

Katakanlah seandainya suatu investasi jalan tol tertentu memerlukan waktu pengembalian investasi selama 15 tahun, maka berikanlah masa BOT selama 25 tahun. Dengan demikian si investor dapat menikmati keuntungan selama 10 tahun. Setelah 25 tahun maka jalan tersebut harus diserahkan kepada Negara. ***

Tugas Baru Ketua RT/RW: Menjadi Saksi Kasus Narkotika

Ilustrasi Papan Nama RT/RW

Ilustrasi Papan Nama RT/RW

(sumber: hukumonline.com)

Ada perkembangan penting dalam dunia hukum pidana khususnya narkotika. Mahkamah Agung (MA) melalui Putusan No 2081 K/Pid.Sus/2016, Rabu (20/9/2017) lalu, secara tidak langsung mewajibkan penggeledahan kasus narkotika, guna mendapatkan barang bukti, harus disaksikan oleh orang lain selain polisi.

Tiga orang hakim agung MA, yaitu Artidjo Alkostar-Surya Jaya-Sri Murwahyuni, yang memutus perkara atas nama terdakwa Yulius tersebut menyatakan, dalam pertimbangan putusannya, bahwa saksi penggeledahan hanya anggota polisi, maka kesaksian polisi tersebut patut diragukan karena ia tidak netral dan berkepentingan atas kasus itu.

“Keterangan saksi yang seluruhnya dari pihak Kepolisian saja, menerangkan tentang perbuatan dan kesalahan terdakwa, sudah dapat dipastikan memberatkan dan sangat subjektif karena pihak kepolisian mempunyai kepentingan terhadap perkara tersebut,” cetus majelis hakim.

Sekalipun sistem hukum pidana Indonesia tidak menganut asas preseden, namun putusan di atas potensial menjadi rujukan penting dalam penegakan hukum, baik di tingkat penyidikan maupun persidangan perkara narkotika. Tuntutan kesempurnaan dalam proses hukum akan mendorong penegak hukum mengikuti logika hukumnya untuk menghindari kekalahan.

Selama ini, sebenarnya, telah berjalan proses penangkapan tersangka kasus narkotika dengan dihadiri saksi-saksi, biasanya ketua RT/RW setempat. Akan tetapi hal ini belum menjadi norma yang wajib, sehingga masih sering ditemui penggeledahan dan penyitaan barang bukti narkoba tanpa dihadiri oleh warga, hanya polisi saja saksinya.

Ke depan, seluruh penggeledahan kasus narkotika yang dilakukan kepolisian di lingkungan warga, “wajib” disaksikan oleh warga dalam hal ini ketua RT/RW setempat. Sebab jika tidak, maka proses penggeledahan dan barang bukti yang didapatkan terancam dinyatakan tidak sah, terutama apabila tersangka/terdakwa tidak mengakui barang bukti yang didapatkan.

Dalam praktik di lapangan, memang sering terjadi penjebakan atau rekayasa barang bukti yang dilakukan oleh oknum polisi. Modus lazimnya antara lain, oknum polisi meletakkan barang bukti di sekitar target tersangka yang akan ditangkap. Alasan klasiknya, tidak mudah mendapatkan barang bukti langsung pada tersangka.

Dengan perkembangan baru praktik penegakan hukum pidana khususnya narkotika tersebut, maka mau tak mau ketua RT/RW ketiban tugas baru.

Jika selama ini ketua RT/RW hanya mengurus kepentingan warga di internal RT/RW-nya saja, maka ke depan ditambah lagi harus datang jadi saksi ke kantor Polsek, Polres, Polda, BNN dan pengadilan setempat jika di RT/RW-nya ada penggeledahan kasus narkoba dan ia jadi saksi penggeledahan.

Setelah proses penyidikan selesai, ketua RT/RW harus ikhlas merelakan waktu (juga ongkos jalan) untuk menghadiri panggilan saksi pada persidangan di pengadilan negeri setempat. Bisa jadi selesai dalam satu kali pemeriksaan atau bisa juga beberapa kali pemeriksaan dalam hari yang berbeda.

Setiap warga negara, termasuk ketua RT/RW, yang telah menyaksikan suatu peristiwa penggeledahan kasus nakotika bersifat wajib menjadi saksi di kepolisian, BNN dan pengadilan. Jika tidak datang tanpa alasan yang sah maka dapat dihadirkan secara paksa dengan bantuan personil kepolisian.

Di Jakarta barangkali agak mendingan. Karena di sini ketua RT/RW ada mendapat sedikit dana operasional dari pemerintah daerah.

Sementara di banyak daerah di Indonesia sangat mungkin ketua RT/RW hanya kerja sosial tanpa pamrih, sama sekali tak ada gaji atau dana operasional dari pemerintah daerah. Karena itu, ongkos jalan ke kepolisian/BNN/pengadilan sangat mungkin ditanggung sendiri.

Pasalnya, setahu penulis, selama ini tidak ada anggaran khusus di Kepolisian, Kejaksaan dan BNN untuk ongkos transportasi para saksi. Karena menjadi saksi itu merupakan kewajiban hukum setiap warga negara yang menyaksikan suatu peristiwa pidana.

Kalaupun ada anggaran, sifatnya general di dalam dana penanganan perkara, yang biasanya harus dicukup-cukupkan karena terbatas.

Sekalipun demikian, dalam praktik, bisa saja personil aparat membuat diskresi memberi bantuan uang transportasi untuk saksi diambil dari dana penanganan perkara atau dinamika lapangan memaksa keluar uang dari saku aparat sendiri. Ironis memang.

Misalnya di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumbar. Jarak yang jauh antara tempat persidangan (di Kota Padang) dengan tempat domisili para saksi (di Kepulauan Mentawai) membuat jaksa penuntut umum harus peras otak cari dana untuk transportasi berikut penginapan para saksi yang berekonomi lemah.

Terkait perkembangan baru ini, ada baiknya Polri, Kejaksaan RI dan BNN mengalokasikan anggaran untuk tranportasi para saksi, yang realisasi pencairannya dilihat kasus per kasus khususnya untuk saksi yang miskin. Jika urgen, barulah dana dicairkan untuk saksi bersangkutan.(*)

SUTOMO PAGUCI

KOMPASIANA

Ketika Pancasila dipakai untuk menghancurkan Pancasila

Yerry Tawaluyan

Yerry Tawaluyan

Oleh: Yerry Tawalujan

Video berisi pernyataan Eggi Sudjana tentang agama-agama lain selain Islam bertentangan dengan Pancasila yang diucapkan saat gugatan uji materi Perppu No 2 Tahun 2017 lansung viral.

Dalam rekaman video itu dengan jelas Eggy Sudjana mengatakan, “Dalam pengetahuan saya yang mungkin terbatas, tapi boleh diuji secara intelektual, tidak ada ajaran selain Islam yang sesuai Pancasila”.

Pernyataan provokatif tersebut langsung menuai protes keras di media sosial.

*Sangat berbahaya jika Pancasila diterjemahkan keluar dari konteksnya*

Pancasila yang dicetuskan Bung Karno 1 Juni 1945 merupakan intisari dari pola kehidupan masyarakat nusantara selama berabad-abad. Pancasila adalah _life style_, cara hidup masyarakat yang digali dan disarikan menjadi lima sila oleh Soekarno.

Kehidupan masyarakat yang berketuhanan, berperi kemanusiaan yang beradab, bersatu sebagai bangsa, demokrasi berdasarkan kerakyatan menuju masyarakat yang berkeadilan sosial adalah cara hidup sekaligus landasan ideologi bangsa.

Itu lah rangkuman lima sila Pancasila yang harus dirangkai menjadi kesatuan. Sila yang satu tidak dapat berdiri sendiri terlepas dari sila lainnya.

Sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, diambil Bung Karno dari kehidupan beragama masyarakat nusantara yang rukun. Hindu, Budha, Islam, Kristen dan Katolik serta aliran-aliran kepercayaan hidup berdampingan secara harmonis dan saling menghormati di bumi nusantara.

Sejak dahulu rakyat Indonesia adalah masyarakat yang beragama, berbeda-beda agama. Masyarakat ber-Tuhan. Bukan ateis. Dalam kepelbagaian agama itu masyarakatnya tetap saling menyatu tak dipisahkan oleh sekat agama. Itulah _konteks_ masyarakat dimana sila pertama Pancasila, _teks_-nya dirumuskan Soekarno.

Ketika _teks_ dipisahkan dari _konteks_-nya, pengertiannya bisa bertolak belakang.

Jadi jika Eggi Sudjana mengatakan agama-agama selain Islam bertentangan dengan Pancasila, dia justru menghancurkan _konteks_ (kemajemukan agama yang rukun dan harmonis) yang menjadi rujukan dari _teks_ sila pertama Pancasila.

Pernyataan Eggy itu anti Pancasila. Upaya pembenturan antar agama yang selama ini harmonis berdasarkan Pancasila.

*Sila pertama Pancasila tidak bermaksud menentukan siapa itu Tuhan Yang Maha Esa atau agama mana yang benar*

Pancasila itu landasan ideologis bangsa. Bukan teologis. Secara ideologi Pancasila mengatur setiap warga harus ber-Tuhan. Wajib beragama.

Sedangkan urusan keagamaan warga dengan “Tuhan Yang Maha Esa”-nya itu diatur secara teologis oleh agama dan kepercayaa nya masing-masing.

Sila pertama Pancasila tidak bermaksud menetapkan siapa itu Tuhan Yang Maha Esa. Tidak juga mengatur dan menetapkan agama mana yang benar karena menyembah “Tuhan Yang Maha Esa” yang dimaksud itu.

Jika sila pertama Pancasila tidak mengatur dan menetapkan siapa itu Tuhan Yang Maha Esa dan agama mana yang benar karena menyembah “Tuhan Yang Maha Esa” yang dimaksud, siapa itu Eggi Sudjana yang mau mengatur agama mana yang sesuai Pancasila?

*Sila pertama Pancasila dijelaskan dalam butir-butir nilai Pancasila*

Untuk memahami sila pertama Pancasila, kita harus mendalami butir-butir penjelasan yang berisi nilai-nilai Pancasila.

7 butir Sila Pertama Pancasila berdasarkan Tap MPR No. 1 Tahun 2003:

1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

2. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

3. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.

6. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.

7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.

*Pernyataan Eggi Sudjana adalah sikap anti Pancasila dan pemecah belah kerukunan bangsa*

Eggi Sujana jelas sekali tidak memahami Pancasila (dan tidak memahami agama-agama lain diluar agamanya). Sebab pernyataannya sangat bertentangan dengan butir 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 dari Sila Pertama Pancasila.

Itu adalah sikap anti Pancasila. Bahkan bisa dikategorikan sebagai ujaran kebencian yang provokatif dan berpotensi memecah belah umat beragama di Indonesia.

Tapi saya yakin kerukunan antar umat beragama di Indonesia yang telah terjalin selama ratusan tahun tidak dapat dibenturkan oleh pernyataan provokatif seorang Eggi Sudjana.

Dipihak lain, tuntutan hukum yang dilayangkan terhadap orang ini karena ujaran kebencian yang dilontarkannya wajib ditindak lanjuti pihak berwenang.(***)

NKRI Siaga Satu?

Derek Manangka

Derek Manangka

CATATAN TENGAH, Rabu 4 Oktober 2017

Oleh Derek Manangka

Aku menyesal, mengapa terlahir di negeri ini. Kalau saja aku orang kaya seperti politisi Golkar Setya Novanto dan boleh mem-Pra Peradilan-kan DIA yang sang Maha Pencipta, aku sudah sewa pengacara mahal untuk menggugatNYA.

Apalagi kalau aku bisa memilih Hakim Tunggal yang berani membantu kemenanganku.

Alasanku, semakin tua usiaku, bukannya aku merasa tenang. Aku justru makin galau, frustrasi dan pesimis tentang masa depan negaraku.

Aku tidak lagi bertanya tentang Indonesia di tahun 2045, saat kemerdekaan RI mencapai 100 tahun. Melainkan lebih ke soal masa depan anak-anak dan cucu-cicitku kelak bila harus hidup di negeri yng situasinya seperti sekarang ini ?

Bagaimana tidak bertanya dan sekaligus pesimis ?

Krisis politik, ekonomi dan sosial, tak kunjung berakhir.

Reformasi 1998 yang digadang-gadang bakal membangkitkan Indonesia dari ketertinggalan, menurut asumsiku, sudah gagal total. Ukurannya sederhana. Negara lain yang dilanda krisis moneter tahun 1997, sudah stabil dan makin berkembang, sementara kita tetap dililit oleh krisis. Krisis pun sudah berubah menjadi multi dimensi.

Kegagalan, bukan karena faktor eksternal. Tetapi lebih karena faktor internal. Dalam kurun waktu 19 tahun, kita sudah memilih lima Presiden. Tanyalah pada diri masing-masing, perubahan apa yang bisa ditunjukkan sebagai hal yang lebih baik, yang dilakukan oleh kelima Presiden kita.

Kecenderungan yang ada, setiap elit penguasa, hanya memperjuangkan kepentingan pribadi dan golongannya. Kampanye Pemilu, hanya bualan belaka.

Presiden Jokowi mengkleim bahwa dia merupakan Panglima Tertinggi.

Dalam waktu kurang dari 24 jam, kleim itu sudah dipersoalkan oleh seorang Salim Said.

Doktor lulusan Amerika yang pernah di-Dubes-kan oleh Presiden SBY ini, mengoreksi kleim Preisden Jokowi.

Dimata penulis buku “The Genesis of Power”, Jokowi bukanlah Panglima Tertinggi.

Aku hanya bisa tersenyum. Hadew Pak Jokowi dan Mas Bro Salim Said.

Napa yang begini yang dipersoalkan oleh kalian berdua ?
So What gitu loh.

Pertentangan di kalangan elit, semakin tajam – yang dampak negatifnya sangat terasa di masyarakat bawah. Rakay dan kepentingan masyarakat luas, hanya dijadikan topik jualan.
Dan ironisnya, pertentangan itu terjadi karena adanya ambisi kekuasaan. Kekuasaan dan nafsu menjadi kaya raya dua-duanya sangat kuat.

Sistem politik yang kita anut semakin rumit. Antara lain karena esensi isi dari UUD 45 dan Panca Sila yang menjadi dasar negara kita, bertentangan, bertolak belakang. Namun kita pura-pura tidak tahu dan tidak peduli.

UUD 45 yang diamandemen tahun 2002, jiwa dan semangatnya adalah liberal. Dimana pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak.

Sedangkan Panca Sila, berkata lain: Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat !

Akibatnya, sistem politik yang kita anut – pelaksanaannya menimbulkan banyak perdebatan. Kita berdebat dengan menggunakan parameter yang tidak sama.

Demokrasi ala UUD 45, kita gunakan mendebat cara pikir demokrasi ala Panca Sila. Mana mungkin bisa nyambung?
Akibatnya perdebatan tak berujung dan mungkin sampai Tahun Baru Kuda pun, tak akan ada kesepahaman.

Nah kalau soal sistem saja, kita tidak bisa bersepaham, bagaimana mungkin negara dan bangsa ini bisa dibangun bersama?

Krisis politik terbaru adalah soal sikap Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Jenderal ini sesungguhnya cukup layak menjadi RI-1. Sayangnya, belum apa-apa dia sudah ciptakan kegaduhan.

Baru di era Presiden Jokowi, seorang Panglima TNI secara terbuka menyatakan, dia tidak merasa sebagai bawahan dari Menteri Pertahanan.

Seandainya, Menteri Pertahanan saat ini dari kalangan sipil, pernyataan Jenderal Gatot masih bisa dipahami.
Namun berhubung Menteri Pertahanan RI sekarang, juga seorang jenderal pensiunan dan berasal dari matra yang sama dengan Panglima TNI, maka pernyataan tersebut membuat banyak orang bingung dan bertanya. Ada apa dengan para jenderal ? Ada persoalan apa di tubuh TNI ?

Artinya, pernyataan itu bisa menjadi bukti bahwa persatuan dan kekompakan di kalangan TNI AD, sedang bermasalah serius.
Ada ‘gap’ yang menganga yang memisahkan antar generasi di tubuh TNI.

Dua jenderal yang sama-sama pernah didoktrin tentang sapta marga, memiliki penafsiran yang berbeda soal garis perintah dan komando.

Kami di korps wartawan saja, sekalipun tidak dididik secara disiplin dan dalam sistem komando, tetapi kalau sudah bicara soal generasi dan senioritas, soal kepatutan dan etika itu, tetap kami kedepankan.

Tidak bisa dibayangkan, kalau budaya yang tidak saling respek seperti ini berlanjut.

Junior TNI tidak merespek seniornya.

Mau kemana dan mau jadi apa TNI kita ? Masih bisakah kita percaya TNI sebagai garda terdepan dan percaya sebagai kekuatan pemersatu bangsa ?

Rakyat dan bangsa Indonesia, patut berterima kasih, sebab Jenderal (Purnawirawan) Ryamirzad Ryakudu, cukup berjiwa besar mendapatkan “sindiran” dari juniornya.

Namun yang terus tinggal dalam rekaman memoriku, Indonesia, negara tempat aku dilahirkan, sudah tidak memiliki kesatuan TNI yang solid. Dan tidak solid-nya TNI, akan menjadi awal kehancuran NKRI.

Kita sudah membacara sejarah kelam TNI, pengkhianatan G30S/PKI.

Peristiwa itu menurut persepsiku, bisa terjadi karena TNI sendiri, pada era itu, 52 tahun lalu, sudah tidak solid. TNI berhasil diadu domba. Tentara disusupi PKI lalu terjadilah pembantaian terhadap enam perwira tinggi dan satu kolonel.

Saya atau aku tidak sependapat dengan bantahan sejumlah pengamat bahwa pengkhianatan PKI di tahun 1965 itu, murni sebagai sebuah kejahatan Partai Komunis Indonesia.
Menurut analisaku yang diruntun dari berbagai referensi selama lebih dari 30 tahun, ketidak solidan TNI, ikut memberi saham atas terjadinya pengkhianatan tersebut.

Keterlibatan Kolonel Untung dan sejumah perwira TNI AD yang berpangkat jenderal, jelas sebuah bukti adanya konflik internal di TNI.

Bahkan disebut-sebutnya pihak TNI AU terlibat dalam pelatihan kader PKI di Lobang Buaya, Pondok Gede, Jakarta Timur, semakin menunjukkan adanya konflik internal di kalangan militer. Terutama karena tuduhan itu datangnya dari pihak TNI AD.

Krisis politik lainnya, soal kemenangan Setya Novanto di Pra Peradilan.

Diukur dari berbagai pernyataan sejumlah netizen di berbagai media sosial, jelas ada ketidak percayaan sekaligus kecurigaan kepada hakim tunggal Cepi Iskandar.

Aku peduli dengan sikap para netizen yang jumlahnya mencapai puluhan juta. Jadi serendah apapun suara dari kritikan netizen, tidak boleh kita abaikan. Aku sependapat bahwa media sosial, sudah banyak menggantikan pengaruh dari media-media main-stream.

Memang tak ada pengerahan massa yang ingin mendemo ke kediaman Hakim Cepi Iskandar. Tapi itu tidak berarti, masyarakat takut atau bisa menerima begitu saja keputusan hakim tungggal tersebut.

Rasa ketersinggungan masyarakat yang diakibatkan oleh keputusan hakim Cepi Iskandari terus membungka. Seiring dengan tanggapan KPK bahwa setidaknya ada tujuh kejanggaran yang dibuat oleh Cepi Iskandar.

Rakyat paling tidak komunitas terbatas yang aku kenal, terus bertanya, apakah Presiden Joko Widodo sebagai pucuk pimpinan negara ini, tidak sadar. Bahwa masyarakat mencurigai permainan pat gilipat petinggi Golkar dalam perkara Setya Novanto di skandal e-KTP ?

Nama seorang Menteri di kabinet Jokowi yang dikenal sebagai orang yang cukup dekat dengan Setya Novanto, mulai santer dibicarakan. Lebih tepat disebut DISOROT.

Pasalnya Menteri ini dikenal sebagai orang yang terkesan sangat membentengi kepentingan Setya Novanto di Golkar maupun di DPR.

Menteri inilah yang dicurigai menjadi semacam “king maker” sehingga Setya Novanto yang sudah terpilih selaku Ketua DPR – masih meraup jabatan Ketua Umum DPP Golkar. Maka semakin kuatlah cengkeraman Golkar terhadap pemerintahan PDIP.

Ada yang tidak etis, dalam kasus ini. Sekalipun Golkar yang mempecundangi PDIP dalam soal pembagian jabatan dan pimpinan di parlemen – dan Jokowi bisa diposisikan sebagai kader PDIP, tapi pembantu Presiden ini tak sungkan-sungkan mendukung posisi politik Golkar. Dia bisa bermain di dua kaki.

Menteri yang sama yang juga dianggap membela Setnov dalam kasus “Papa Minta Saham”.

Semua ini membuat kredibilitas Jokowi sebagai Presiden yang “lugu”, “bersih”, “tidak korup” tercoreng.
Dan hal ini termasuk yang membuatku pesimis tentang masa depan Indonesia.

Krisis ekonomi teranyar, soal Surat Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada Menteri ESDM yang mengkhawatirkan tentang ketidak mampuan PLN, membayar hutang.

Di sini juga sepertinya terjadi praktek yang tidak beretika.

Surat Menteri Keuangan yang isinya cukup sensitif, bisa bocor ke publik. Aku ragu bocornya surat itu, kalau dikatakan tanpa sengaja. Maaf, hari gene masih ada yang menganggap teman-teman dan saudaraku, rakyat Indonesia masih bisa dibohongi oleh pejabat publik ? Kuno tau!

Semakin tidak beretika lagi, ketika Dirut PLN membantah apa yang dikhawatirkan oleh Menkeu. Seakan-akan terjadi adu kepintaran antara Dirut PLN dan Menkeu.

Negara atau pemerintahan macam apa ini ? Koq ketidak kompakan di antara penguasa, dipertontonkan secara telanjang ?

Kalau mau telanjang, masuk lah ke kamar mandi atau kamar hotel. Jangan di “mall netizen”.

Aku tidak berani menudsiapa ing siapa dia antara kedua pejabat ini yang pembohong dan pembodoh.

Tapi yang pasti dengan kejadian ini menunjukkan, keduanya sebetulnya tidak patu diberi kepercayaan mengelolah negara.
Itu sebabnya aku bertanya apakah para elit yang berkuasa sekarang memang semuanya sudah dijangkiti oleh penyakit yang tak tau soal etika ?

Apakah negara yang kita cintai ini memang sedang berproses menuju ke sebuah negara yang bernama “Republik Pisang” atau “Banana Republic?”

Bagi yang tidak paham apa maksud dengan “Banana Republic” aku sarankan untuk buka Wikipedia atau bertanya ke Pak Bos Sofyan Wanandi dari CSIS.

Sebab, Bang Sofyan, Pengusaha sekaligus bagian dari tim sukses yang mendirikan rezim penguasa ini, dialah yang pertama-tama menyebut Indonesia berpotensi menjadi “Banana Republic”.

Ungkapan itu dikemukakannya, pada saat “ketegangan” yang diakibatkan pro kontra pernyataan oleh Rizal Ramly di awal pemerintahn Jokowi, tengah memanas. *****

Geliat Politik Sang Panglima

Yerry Tawaluyan

Yerry Tawaluyan

OPINI

Oleh: Yerry Tawalujan

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo kembali menjadi sorotan. Komentarnya mengenai pembelian 5000 senjata yang dilakukan institusi lain diluar TNI dan Polri yang viral di media menuai kontroversi.

Pernyataan yang diutarakan dalam acara internal bersama para purnawirawan di Mabes TNI Cilangkap, 22 September 2017 itu dianggap “off side” oleh banyak pihak karena tidak etis dan telah masuk ranah politik.

T.B Hasanudin, wakil ketua komisi I DPR RI yang membidangi pertahanan menilai ucapan Panglima TNI tidak pada tempatnya karena melemparkan informasi yang sensitif kepada publik.

Ketua Setara Institute, Hendardi bahkan mengingatkan Presiden Jokowi untuk mengambil tindakan tegas kepada Gatot karena apa yang dilakukan panglima TNI itu dianggap sebagai upaya mencari momentum untuk memperkuat posisi politiknya.

Tanggapan lebih keras datang dari dunia pendidikan. Muradi, ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjajaran, Bandung bahkan meminta sang Jenderal untuk melepaskan jabatannya. “Buat saya berat untuk mengatakan dia (Gatot Nurmantyo) tidak berpolitik. Kalau dia gentlemen, baik-baik serahin komando, yah sudah saya berpolitik”. Jelas Muradi mengomentari Panglima TNI.

=Strategi serangan frontal ke segala penjuru: upaya sang Jenderal menciptakan momentum?=

Sulit untuk menyanggah bahwa manuver yang dilakukan Jenderal berbintang empat yang akan pensiun Maret 2018 tidak berbau politik.

Dalam beberapa kesempatan, Gatot seolah memposisikan dirinya berdiri di pihak yang berseberangan dengan Pemerintah.

Ketika polisi sibuk mengamankan figur-figur yang diduga akan melakukan upaya makar dengan menunggangi aksi-aksi demo massa, Nurmantyo terkesan membela pelaku makar itu. “Kalau ada demo, jangan dianggap makar. Pasti demo akan dilakukan masyarakat dengan kedewasaan salurkan aspirasinya, dan itu sah-sah saja,” ujar Gatot, 4 Mei 2017.

Tak lama sesudah itu, dalam acara Rapimnas Golkar, 21 Mei, Gatot membacakan puisi “Tapi bukan kami punya”. Puisi ciptaan Denny JA itu bisa dibilang kritikan terhadap kemajuan ekonomi (yang dikerjakan pemerintah) tapi tidak dimiliki rakyat jelata.

Dalam Rapimnas Golkar itu Gatot juga menyinggung tentang cara berdemokrasi yang salah di DPR karena sudah menyimpang dari sila ke-4 Pancasila.

Gatot juga mengkritik pembelian pesawat yang disebut senjatanya hanya pura-pura, 19 September.

Issue komunis seolah dibangkitkan kembali oleh Gatot dengan instruksinya agar seluruh prajurit TNI nonton film G30S/PKI. Film yang tidak pernah diputar lagi sejak Reformasi 1998 kini dijadikan film “nonton bareng” bukan hanya oleh prajurit TNI tapi juga beberapa partai politik.

Kontroversi teranyar yang dibuat Jenderal lulusan Akademi Militer 1982 ini adalah mengomentari tentang pembelian 5.000 senjata (yang seolah-olah ilegal).

Manuver Gatot bisa dianggap sebagai bentuk serangan ke segala jurusan. Menyerang DPR (dengan mengkritik cara demokrasi yang salah di DPR), menyerang Menteri Pertahanan (mengkritik pembelian pesawat tempur tanpa senjata), menyerang Menkopolhukam (pembelian 5000 senjata) bahkan menyerang Presiden Jokowi lewat puisi dan terakhir soal pemutaran film G30S/PKI).

Berbeda dengan SBY pada dekade lalu yang mendapat momentum politik dengan strategi _”being victim”_, menjadi korban dan memposisikan diri sebagai pihak yang terzolimi, Gatot sebaliknya. Jenderal ini menyerang frontal. Jika dulu SBY dibilang Jenderal “anak kecil” oleh Taufik Kiemas, sekarang Gatot layak disebut Jenderal “Anak Bandel” tukang protes.

Strategi “menyerang adalah pertahanan terbaik” yang dilakukan Gatot terlihat sebagai upaya menciptakan momentum agar terus diliput media. Serang kiri-kanan, yang penting eksis dan selalu jadi _trending topic._ Bahkan kalau bisa menjadi media darling.

=Positioning politik Gatot: segmentasi apa yang akan diambil?=

Derap langkah Gatot Nurmantyo pasti menuju 2019. Pertanyaannya adalah segmentasi apa dan siapa yang akan diambil?

Segmentasi Jokowi jelas sulit direbut. Konstituen sang Presiden yang militan dan setia pasti tidak akan memberi celah bagi Gatot untuk ikut dalam gerbong Jokowi.

Kemungkinan besar Gatot akan ikut dalam “rangkaian kereta” anti Jokowi. Ini sudah terbaca dengan “ramahnya” Gatot terhadap para pentolan demo 212. Apalagi PKS pernah wacanakan Gatot sebagai Capres potensial untuk 2019.

Tapi dalam rangkaian kereta anti Jokowi itu ada gerbongnya Prabowo. Tentu Prabowo tidak rela menyerahkan “lokomotif” keretanya pada Gatot. Paling banter Gatot dijadikan cawapres dan maju bersama Prabowo.

Alternatif lain adalah Gatot membuat gerbong sendiri dengan PKS sebagai parpol pendukung utama. Jika ini terjadi, Gatot akan memecah “rangkaian kereta” anti Jokowi. Sebab segmentasi konstituennya adalah loyalis anti Jokowi yang selama ini dibina Prabowo.

=Menanti langkah cerdik Jokowi membungkam Gatot=

Berbeda dengan para pendahulunya, Jokowi adalah Presiden cerdik dan lihai. Langkah politiknya terukur dan mematikan.

Dengan masa pensiun yang kurang dari enam bulan lagi (sampai Maret 2018), cukup bijak jika Jokowi membiarkan Gatot lengser sendiri. Resikonya adalah enam bulan kedepan Gatot akan bermanuver dengan berbagai serangan kontroversial demi mendongkrak popularitasnya.

Tapi jika diberhentikan segera, itu berpotensi menjadi momentum yang memiliki “daya ledak” besar yang justru menguntungkan Gatot secara politis.

Tindakan apapun yang akan diambil, Jokowi perlu hati-hati dengan Jenderal “anak bandel” yang pasti akan menjadi musuh politiknya di Pilpres 2019.***

Mungkinkah Komunisme Bisa Memecah NKRI?

Derek Manangka

Derek Manangka


CATATAN TENGAH

Oleh Derek Manangka

Pro-kontra tentang pemutaran film “G 30 S/PKI” tiba-tiba saja merebak sebagai sebuah isu politik yang garing. Seperti penganan yang enak, renyah dan mudah dikunya.

Sejak kemarin, saya dibanjiri oleh kiriman berbagai sahabat di WA, tentang “Surat Terbuka Untuk Panglima TNI …”

Terakhir “meme” yang mencerminkan adanya perbedaan sikap antara Panglima TNI yang sekarang dengan yang digantikannya.

Kepentingan saya menulis “Surat Terbuka” kali ini, karena prihatin.

Bangsa kita saat ini sudah terjebak dalam perdebatan politik yang makin meruncing dan bakal tanpa ujung. Dan kalau betul ada perbedaan mendasar di antara para jenderal, militer, jelas ini sebuah kemunduran.

Prihatin sekaligus khawatir, jika tak ada yang menghentikan perbedaan ini, bukan mustahil perdebatan soal film “G 30 S/PKI” akan menjadi pemicu dari terjadinya kekacauan di Indonesia. Kekacauan bisa berujung dalam bentuk “Perang Saudara”.

Dan sekalipun saya orang sipil, sangat meyakini, jika “Perang Saudara” meletus di Indonesia, tak satupun di antara kekuatan militer yang diuntungkan.

Menang menjadi abu, kalah menjadi debu. Begitulah definisi sarkastik, tentang sebuah perang atau peperangan.

Sebagai warga bangsa yang cinta NKRI, tentu saja keprihartinan dan kekhawatiran saya, cukup beralasan, apabila “Perang Saudara” harus meletus di Indonesia.

Sebab kemungkinan terburuk yang terjadi, itulah yang saya perhitungkan.

Kehancuran Indonesia akan mengikuti jejak negara-negara gagal seperti Afghanistan, Syria, Libanon serta negara miskin lainnya di benua hitam, Afrika.

Prihatin, karena, jika yang menjadi pemicu dari pecahnya “Perang Saudara” ini, bukanlah oleh persoalan membagi kekayaan. Tetapi karena membagi “penderitaan”.

Dan perang itu dipicu oleh sikap terhadap sebuah film.

Prihatin, sebab jika ini terjadi maka sejarawan dunia bakal menulis – ada negara besar yang zone waktunya terdiri atas tiga bagian dengan penduduknya terbesar ke-empat di dunia, akhirnya hancur, terlibat “Perang Saudara” hanya karena soal film.

Masalah film bisa menjadi taruhan untuk segala-galanya.

Prihatin, karena film “G 30 S/PKI” yang diperdebatkan itu, bukanlah sebuah maha karya.

Namun dengan perdebatan yang semakin memanas seperti sekarang, kita seperti sedang “memperebutkan” sebuah maha karya yang hak ciptanya, sangat mahal.

Hak cipta, hak intelektual yang tidak mungkin dibuat dan ditemukan oleh orang lain.

Saya berani berspekulasi, film “G 30 S/PKI” itu sekalipun diputar di seluruh Indonesia, mau dijadikan sebagai materi pembelajaran (sejarah), dampaknya tidak akan signifikan.

Dalam arti, tidak semua yang menontonnya akan bersetuju dan serta merta mengambil sikap. Misalnya sikap memusuhi komunisme.

Mengapa, karena cerita film itu – kalau tidak lupa, tidak berbicara tentang ideologi komunis yang berbahaya.

Film itu mengisahkan prilaku biadab dari orang-orang yang dituduh PKI. Mereka yang menembak para jenderal, dan mengubur mereka di lobang bertindih-tindih, disebut sebagai PKI walaupun mereka juga disebut-sebut militer bersenjata.

Jadi semestinya yang harus dipersoalkan bukan hanya kader PKI tetapi prajurit militer.

Apakah di kalangan yang bersenjata, sudah bersih dari tindakan dan prilaku biadab ?

Komunisme, sudah dilarang melalui Ketetapan MPRS, yang saat itu merupakan Lembaga Tertinggi Negara. Larangan ini masih berlaku.

Namun saya curiga, tidak semua warga bangsa paham secara jernih apa yang menjadi elemen paling berbahaya dari komunisme itu sendiri.

Karena kenyataannya, semua negara komunis yang eksis ketika peristiwa G-30 S/PKI itu terjadi, praktis kini sudah ‘menanggalkan’ baju komunismenya.

Artinya komunisme sudah tidak laku, tidak diterima di berbagai belahan dunia.

RRT, Vietnam untuk kawasan Asia, tidak bisa lagi disebut sebagai negara yang memprkatekkan ideologi komunis. Pesawat komersil Vietnam, VietJet sudah menggunakan wanita berbikini sebagai pramugari. Sesuatu yang tidak lazim di negara komunis.

Sejumlah negara Eropa Timur, sudah menjadi negara anti-komunis.

Uni Sovyet yang merupakan salah satu kiblat komunis terkuat di dunia, justru hancur di tahun 1989.

Sejumlah provinsinya berdiri sebagai negara merdeka. Presiden pertama Kazakhtan atau negara lainnya yang mayoritasnya berpenduduk Islam di bekas negara Uni Sovyet itu, seorang yang tadinya anggota Partai Komunis Uni Sovyet.

Tapi setelah Uni Sovyet bubar di tahun 1989, dengan penuh kesadaran dia lepas baju komunisme.

Artinya komunisme di negara tempat asalnya, sudah tidak laku. Sementara kita mengkhawatirkan kejadian tahun 1965, terus dibayangi trauma.

Hanya orang picik yang masih tertarik menjadi pengikut komunis.

Kebiadaban PKI melalui film – yang mau diingatkan kembali kepada masyarakat, generasi muda atau generasi milenia, sah-sah saja. Tapi yakinkah kita kalau respons generasi milenea tersebut setinggi yang diharapkan ?.

Mengapa tidak dilakukan survei oleh lembaga independen – bagaimana sebetulnya sukap generasi sekarang terhadap komunisme ? Agar kita tahu persepsi masyarakat tentang komunisme.

Dari sana baru kita buat analisa dan solusi.

Generasi sekarang, masuk ketegori generasi milenia.
Cara dan pola pikir generasi milenia, sangat berbeda dengan generasi yang lebih tua.

Jangankan generasi milinea, generasi yang agak dekat kelahiran generasi milenia, tidak sama cara pandang mereka tentang situasi yang terjadi di tahun 1987.

Tiga puluh tahun lalu !.

Contoh pengalaman pribadi. Demikian panjang lebar saya jelaskan tentang keburukan Harmoko, sebagai Menteri Penerangan yang suka membredel, menutup suratkabar.

Dampak negatif atas penutupan harian “Prioritas”, tempat saya mencari makan, saya jelaskan kepada anak-anak saya.

Saya bilang, kalian pernah gak bisa makan dan sekolah karena saya sebagai ayah kalian kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian. Keluarga kita seperti mau dibunuh secara pelan-pelan oleh Menteri Penerangan yang mantan wartawan.

Mungkin cara saya mendramatisir kesulitan hidup yang dipicu oleh pembredelan tersebut, kurang canggih. Sehingga respon anak-anak saya tidak seperti yang saya harapkan.

Sikap mereka, dingin dan tanpa ekspresi. Hal mana menunjukkan ada jurang yang menganga lebar dengan saya sebagai orang tua dan anak-anak.

Pada satu kesempatan di tahun 2015, anak saya berwisata ke Kamboja. Saya sarankan supaya dia pergi ke meseum yang memamerkan kebrutalan rezim Pol Pot. Rezim yang disebut-sebut membantai tiga juta warga sipil Kamboja.

Sekalipun dia pergi dan membuat sejumlah foto yang memperlihatkan tengkorak-tengkorak manusia, hasil kekejaman sebuah rezim komunis, reaksinya datar saja. Artinya, pemandangan itu sekalipun sebuah fakta sejarah tetapi tidak membuat dia terpengaruh seperti sedih dan ketakutan.

Kontras dengan situasi kebatinan yang melingkup kehidupan saya yang mengunjungi meseum itu di tahun 1984.

Beda tahun, beda generasi, beda cara pandang.

Lagi-lagi saya melihat ada “gap” generasi dan “gap” perspeketif.

Sekalipun hal ini merupakan cerita pengalaman pribadi, tetapi tidak terlalu berlebihan untuk dijadikan semacam rujukan.

Dalam soal peristiwa “G 30 S/PKI”, saya sendiri memiliki sikap yang mungkin berbeda dengan kebanyakan warga bangsa.

Saya coba melihatnya dari kaca mata wartawan, yang harus melihat persoalan dari dua sisi yang berbeda.

Perjalanan karir kewartawanan lebih dari 40 tahun, memberi saya kesempatan membaca, melihat dengan mata kepala sendiri berbagai hal yang berkaitan dengan komunisme termasuk penyebab terjadinya peristiwa “G 30 S/PKI.

Saya tetap waspada terhadap komunisme. Karena ideologi ini bertentangan dengan agama keyakinanku,

Dari perjalanan itu, saya coba buat berbagai perbandingan.

Kesimpulan sementara tentang meletusnya “G 30 S/PKI”, adalah – antara sejarah yang ditulis oleh kacamata Indonesia dan versi orang asing, berbeda jauh.

Ceritanya begini : Pada tahun 1978, saya disarankan oleh seorang diplomat Indonesia, agar membaca buku “The Indonesian Tragedy”.

Buku karya Brian May, wartawan Amerika yang pernah bertugas di Jakarta sebagai koresponden “AFP”, kantor berita Prancis, saat itu dilarang beredar di Indonesia.

Karena larangan itu, buku tersebut justru banyak dicari dan dibeli oleh orang Indonesia manakala ke Singapura atau negara lain, yang toko bukunya menjual buku tersebut.

Akhirnya saya paham, mengapa buku tersebut dilarang oleh rezim Orde Baru.

Tak lain karena versinya tentang Pemberontakan G 30 S/PKI di tahun 1965, sangat berbeda dengan kisah yang dibuku sejarahkan oleh Kepala Pusat Sejarah ABRI Brigjen Nugroho Notosusanto.

Nugroho (almarhum) kelak menjadi anggota Kabinet di zaman Pak Harto.

Terlalu panjang jika perbedaan itu ditulis disini. Yang pasti sejumlah kejadian bertolak belakang dengan materi sejarah yang saya pelajari pada waktu di SMA Negeri I, Manado, di akhir tahunn 1960-an.

Salah satu perbedaannya, penegasan dan sikap Brian May yang menilai, tudingan terhadap Soekarno sebagai pihak yang ikut terlibat dalam “G 30 S/PKI”, tidak masuk akal.

Karena situasinya tidak kondusif, sekalipun materi buku itu sudah saya pahami, tapi sepanjang rezim Orde Baru masih berkuasa, saya tidak berani membicarakannya dengan teman sekalipun.

Artinya, saya pun ikut tidak jujur kepada generasi, minimal yang satu generasi dengan saya.

Ketika PKI melakukan kudeta, demikian salah satu petikan di buku tersebut, Soekarno sudah berstatus “Presiden Seumur Hidup”.

Lalu dimana logiknya, kalau menyebut, bahwa Soekarno mendukung kegiatan PKI yang mau menumbangkan atau merebut kekuasaan ?

Kekuasaan siapa yang mau Soekarno ikut tumbangkan ? Kekuasaan dia sendiri ?

Kendati logikanya masuk akal, tetapi akal sehat saya mengatakan, lebih baik saya diam.

Pada tahun 1983, ketika mengikuti program beasiswa dari pemerintah Prancis, oleh Lilahi Sidharta, seorang diplomat karir di KBRI, Paris, saya difasilitasi untuk bertemu dengan Hanafi, mantan Dubes RI di Kuba. Hanafi Yang saat itu tinggal di Prancis, sebagai penerima suaka politik.

Hanafi mengaku sebagai seorang Soekarnois yang kemudian dituduh sebagai komunis.

Oleh rezim Orde Baru, statusnya sebagai Dubes RI di Kuba, negara komunis, lalu dicabut. Sehingga satu-satunya solusi dia mencari hidup, adalah meminta suaka politik. Prancis memberinya kehidupan.

Dari cerita Hanafi saya punya kesan, isu komunis atau PKI, pada saat itu sudah digunakan demikian melebar dan tanpa kendali. Orang tidak bersalah, bisa menjadi orang yang sangat bersalah atau penghianat.

Lilahi Sidharta diplomat Inndonesia yang memfasilitasi saya, yang di tahun itu – 34 tahun lalu, sudah berpandangan berbeda dengan para penguasa Orde Baru di Jakarta tentang komunisme.

Namun apakah saya harus menuduhnya seorang komunis ?!

Ironi dari film “G 30 S/PKI” yang disebutkan sekarang, sebetulnya film itu tidak atau belum mampu menceritakan sisi lain dari bahaya komunisme. Kecuali soal kebiadaban.

Tahun 1994, Afrika Selatan merdeka. Saya sempat mewawancarai Duta Besar pertama Afrika Selatan yang bertugas di Indonesia.

Ucapan dia yang tak bisa saya lupakan, bukan soal komunisme. Melainkan soal kebiadaban rezim kulit putih (minoritas). Rezim minoritas ini mempersekusi dan mengeksekusi warga kulit hitam (mayoritas).

“Banyak keluarga kami, warga kulit hitam yang dibunuh oleh bangsa kulit putih. Caranya dengan membuang orang yang masih hidup ke kolam yang penuh buaya. Anda bisa bayangkan bagaimana biadabnya bangsa kulit putih membunuh warga kulit hitam”

“Tapi kami tidak mau mengungkit itu lagi. Karena tokh nyawa saudara kami tetap tidak akan hidup kembali. Kami balas dendam pun, hasilnya sama. Yang sudah mati, tidak mungkin hidup lagi.”, kata sang Dubes.

Afsel melakukan rekonsiliasi secara totalitas.

De Klerk, Presiden terakhir dari rezim apartheid, antara lain dipercaya oleh Nelson Mandela, sebagai Wakil Presiden-nya.

Hasilnya dalam waktu kurang dari 20 tahun, rekonsiliasi Afrika Selatan, membuat kekuatan negara itu sejajar dengan negara industri lainnya.

Afrika Selatan saat ini menjadi anggota BRICS (Brazil, Rusia, India, China dan South Africa).

Tahun 2005, sebuah dokumen CIA dibukukan, diterjemahkan oleh Gramedia. Dan salah satu isinya menyebut bahwa peristiwa G 30 S/PKI, adalah bagian dari operasi CIA di Asia Tenggara.

Pembongkaran itu kemudian diikuti oleh berbagai berita di media internet yang isinya cukup mengejutkan.

Misalnya agen CIA di Jakarta memberikan daftar nama kepada otoritas di Indonesia – yang dianggap berpihak kepada Amerika. Perintahnya, supaya nama-nama di dalam datar itu ditangkap dan dipenjarakan.

Tentu saja pemberian daftar nama itu ada imbalannya.

Tapi yang terjadi mereka yang ditangkap langsung dieksekusi. Sebab kalau dimasukan ke penjara, akan timbul problem memberi makan kepada mereka sebagai tahanan.

Cerita ini, kalau benar, semakin menguatkan dugaan bahwa peristiwa G 30 S S/PKI tidak terjadi secara alamiah. Melainkan karena campur tangan asing.

Pihak asing berhasil menciptakan suasana permusuhan di antara kita sesama bangsa.

Permusuhan itu telah menelan korban begitu banyak dan di saat generasi baru sudah muncul, ada pihak yang mau membuka kembali peristiwa itu dengan muatan bisa menimbulkan konflik baru kembali.

Saat pro kontra tentang pemutaran kembai film “G 30 S/PKI” semakin ramai, “Tempo” dikutip sebagai mengatakan ada tiga orang yang melarang pemutaran film tersebut di TVRI – tak lama setelah Presiden Soeharto, lengser atau dilengserkan di tahun 1998.

Ketiga tokoh itu adalah Marsekal Saleh Basarah, mantan KSAU dan Dubes RI untuk Inggeris, Juwono Sudarsono, Menteri Pendidikan di era Kabinet BJ Habibie, dan Letjen Junus Yosfiah, Menteri Penerangan, juga di kabinet Habibie.

Silahkan tafsirkan sendiri. Mengapa dua jenderal senior, Saleh Basarah dan Yunus Yosfiah mengambil tindakan melarang pemutaran film tersebut ? . *****