Category Archives: Nusantara

Kemenkominfo Akan Blokir Situs Berita Abal-Abal

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara

JURNAL123, JAKARTA.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) berupaya memverifikasi keabsahan situs-situs berita. Menurut Menteri Kominfo Rudiantara, saat ini ada puluhan ribu situs berita.

“Kami mencatat ada 43 ribu media daring di Indonesia. Jumlah itu merupakan media daring yang platformnya bergerak di ranah jurnalistik,” ujar Rudiantara di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (17/10).

Yang menjadi persoalan, kata Rudiantara, adalah penggunaan situs-situs berita yang hanya untuk menebar ujaran kebencian dan adu domba. Sebab, tak semua situs berita memenuhi syarat sebagai perusahaan pers.

“Sehingga Dewan Pers pusing dengan adanya konten yang adu domba. Makanya harus ada verifikasi, seharusnya media diverifikasi,” sambung dia.

Dengan terverifikasi, kata dia, media-media online juga punya kesempatan membela diri bila pemberitaannya bermasalah. “Biasanya (ketika ada masalah) difasilitasi Dewan Pers,” ucap Rudiantara.

Untuk saat ini, kata dia, pemerintah memang kesulitan mengontrol keberadaan media daring. Apalagi perkembangannya kini cukup masif, ditambah pemerintah yang masih berpegang pada kebebasan pers berdasarkan Undang-undang Pers.

Sayangnya, sambung Rudiantara, justru kebebasan itu diselewengkan karena makin banyak situs berita yang memublikasikan konten negatif. “Media semacam itu harus dikembalikan ke jalur yang benar,” sambungnya.

Menurut dia, media seharusnya bisa memberikan informasi positif kepada masyarakat. “Jangan yang negatif saja kita beritakan, pikiran masyarakat nanti akan menjadi negatif,” ungkapnya.

Lebih lanjut Rudi mengatakan, Kemenkominfotidak takut mengambil sikap tegas kepada media yang hanya mengadu domba. Apalagi Kemenkominfo sudah mendapat masukan dari mantan petinggi Dewan Pers.

Ketika menemukan situs berita abal-abal yang tak jelas alamat redaksi ataupun penanggungjawabnya, maka Kemenkominfoakan memblokirnya. “Kalau media online tidak jelas alamatnya, tidak jelas penanggungjawabnya dan tidak ada redaksinya kami blok saja, karena itu sesuai dengan UU,” paparnya.(JPN)

Djarot Berlibur Ke Pulau Komodo

Mantan Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat Di Bandara Internasional Komodo

Mantan Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat Di Bandara Internasional Komodo

JURNAL123, NTT.
Mantan Gubernur DKI Jakarta,Djarot Saiful Hidayat tidak hadir dalam prosesi pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, di Istana Negara, Senin, 16 Oktober 2017.

Paus Fransiskus Mengangkat Uskup Denpasar Administrator Apostolik Keuskupan Ruteng

Paus Fransiskus

Paus Fransiskus


JURNAL123, RUTENG.
Pemimpin umat Katolik sedunia, Paus Fransiskus, menerima pengunduran diri dari jabatan sebagai pemimpin pastoral di Keuskupan Ruteng, Nusa Tenggara Timur, yang diajukan Uskup Mgr Hubertus Leteng, Rabu, 11 Oktober 2017.

Salah satu pastor di Manggarai, NTT, Pater Wilfrid, membenarkan adanya surat dari Paus Fransiskus yang menyetujui pengunduran diri Hubertus Leteng. “Sudah ada surat dari Paus. Dan pengganti bapak uskup juga sudah ada,” kata Wilfrid seperti diberitakan Tempo, Kamis (12/10/2017).

Paus Fransiskus mengangkat Uskup Denpasar Mgr Silvester San sebagai Administrator Apostolik dari Keuskupan Ruteng dan melimpahkan kepadanya semua kewenangan dan tugas seperti kewenangan dan tugas dari seorang uskup pada subjek wilayah yang berada di bawah Kongregasi Propaganda Fide.

Pengumuman ini disampaikan pada pukul 18.00 di Istana Keuskupan Ruteng, bersamaan dengan siaran pers di Vatikan, oleh Rm. Fabio Salerno, Pelaksana Tugas ad interim dari Nunciatura Apostolik di Indonesia. Pengumuman itu dihadiri oleh Mgr Hubertus Leteng, Mgr Silvester San, Rm. Vikjen, Dewan Kuria, Dewan Konsultores, Dewan Imam, dan Rm Siprianus Hormat, dan Sekretaris Eksekutif Konferensi Waligereja Indonesia.

Sesudah membaca dekrit pengangkatan Mgr Silvester San, Rm Fabio Salerno selaku wakil Tahta Suci, mengingatkan bahwa tugas-tugas dari Administrator Apostolik akan berakhir ketika Pontifice Romano sudah mengangkat uskup baru untuk Keuskupan Ruteng dan telah mengambil alih secara kanonik jabatan tersebut.

Wakil Tahta Suci telah mengajak imam-imam yang hadir untuk bekerja sama dengan Administrator Apostolik, menunjukkan kesediaan, rasa tanggung jawab, dan semangat persaudaraan imamat. Dia juga telah merekomendasikan mereka untuk mengembangkan persatuan, kerukunan, dan keharmonisan umat Allah, agar umat Allah dapat mengalami sukacita dan damai Tuhan.

Rm Fabio Salerno meminta semua pihak untuk berdoa bagi Mgr Hubertus Leteng yang telah menjalankan tugas selama tujuh tahun sebagai pelayan pastoral di Keuskupan Ruteng dan untuk Mgr Silvester San, sehingga beliau dapat menghasilkan buah berlimpah selama menjalankan tugas pelayanan di Keuskupan Ruteng. Rm Fabio Salerno sebagai wakil Paus Fransiskus juga berterima kasih kepada Mgr Silvester San atas kesediaannya menerima tugas yang sangat penting ini.(TEM)

Mulai 31 Oktober 2017, Registrasi Nomor Ponsel Gunakan KTP Dan KK

Ilustrasi Nomor Induk Kependudukan

Ilustrasi Nomor Induk Kependudukan


JURNAL123, JAKARTA.
Pemerintah dan operator seluler akan memberlakukan registrasi nomor ponsel yang divalidasi dengan nomor induk kependudukan (NIK) KTP dan nomor Kartu Keluarga mulai 31 Oktober 2017.

Penetapan ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi yang merupakan perubahan Permen Nomor 12 Tahun 2016.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengungkapkan, proses registrasi dan validasi data nomor ponsel ini berlaku untuk pelanggan baru dan eksisting atau lama.

Pelanggan baru yang membeli kartu SIM seluler baru wajib melakukan registrasi dengan identitas yang sah, sementara pelanggan lama diminta untuk melakukan registrasi ulang dengan nomor NIK di KTP dan nomor KK.

“Registrasi prabayar ini telah diinisiasi Menkominfo pada tahun 2005, sudah lebih dari 11 tahun, tapi implementasi ini tergantung keberadaan ekosistem dan proses sosialisasi pada masyarakat. Dengan registrasi berdasarkan data kependudukan, informasi pribadi yang disampaikan pelanggan sifatnya benar dan validasi lebih baik,” kata Rudiantara di Jakarta, Rabu (11/10/2017).

Rudiantara menegaskan, registrasi berdasarkan data kependudukan ini menggunakan e-KTP sebagai rujukan utama database pelanggan seluler di Indonesia. Dengan begitu, data tidak bisa dipalsukan.

Adapun saat pengguna memasukkan nomor e-KTP dan nomor keluarga untuk registrasi sebuah kartu SIM, operator seluler akan memvalidasi berdasarkan databasekependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) kemudian melakukan aktivasi nomor pelanggan.

Proses registrasi akan dinyatakan berhasil bila data yang dimasukkan oleh calon pelanggan dan pelanggan lama tervalidasi di databasekependudukan.

Pemerintah menargetkan operator telekomunikasi bakal selesai registrasi ulang pelanggan yang datanya belum tervalidasi paling lambat pada 28 Februari 2017.

Operator juga diwajibkan menyampaikan progres registrasi ulang pelanggan prabayartiap tiga bulan sekali ke Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) selama jangka waktu registrasi ulang.(LIP)

Presiden Lantik Gubernur Dan Wakil Gubernur Yogyakarta

Presiden Joko Widodo melakukan kirab budaya sebelum melantik Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/10/2017).(Foto Antara)

Presiden Joko Widodo melakukan kirab budaya sebelum melantik Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/10/2017).(Foto Antara)

JURNAL123, JAKARTA.
Presiden Joko Widodo melantik Sri Sultan Hamengku Buwono X dan KGPAA Paku Alam X sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Pelantikan berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Selasa (10/10/2017) sore.

Acara pelantikan didahului dengan prosesi penyerahan petikan Keputusan Presiden pada pukul 15.50 WIB di Istana Merdeka.

Setelah itu, Presiden Jokowi, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bersama Sri Sultan dan Paku Alam berjalan ke Istana Negara. Mereka diiringi dengan pasukan drum band pada bagian belakang. Prosesi ini diberi tajuk “Kirab Budaya”.

Setibanya di Istana Negara pukul 16.05 WIB, prosesi pelantikan pun dimulai. Pelantikan diawali dengan pembacaan Keputusan Presiden Nomor 107P/2017 tentang Pengangkatan Sri Sultan dan Paku Alam sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.

Prosesi pelantikan dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan oleh rohaniwan dan dipandu langsung oleh Presiden Jokowi.

Acara kemudian dilanjutkan kembali dengan penandatanganan berita acara pelantikan dan ditutup dengan pemberian ucapan selamat dari para tamu.

Hadir dalam upacara pelantikan ini jajaran menteri kabinet kerja hingga pimpinan lembaga negara.(KOM)

Akhir Kebohongan Dwi “The Next Habibie” Hartanto

Dwi Hartanto Bersama "Karya Fotonya" Dengan Mantan Presiden Ke-3 Indonesia BJ Habibie

Dwi Hartanto Bersama “Karya Fotonya” Dengan Mantan Presiden Ke-3 Indonesia BJ Habibie


JURNAL123, JAKARTA.
Berbohong adalah sesuatu yang seringkali dilakukan oleh siapapun manusia di muka bumi ini. Namun jika kebohongan tersebut dilakukan oleh seorang yang mengaku ilmuwan muda adalah sesuatu yang langka terjadi.

Akhir tahun 2016 silam, tepatnya 17-24 Desember 2016, lebih dari 40 orang peneliti diaspora yang mengajar dan meneliti di berbagai negera datang ke acara Visiting World Class Professor.

Acara itu diselenggarakan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi bekerjasama dengan Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional.

Salah satu peserta adalah Dwi Hartanto. Ia juga disebut sebagai “Penerus Habibie”, Presiden Ke-3 Indonesia dan tokoh besar dalam bidang teknologi. Tapi ternyata semua yang dikatakan Dwi dalam berbagai kesempatan cuma klaim.

Melalui klarifikasi dan permohonan maaf yang diunggah di situs Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Delft, Dwimemberikan klarifikasi soal sejumlah klaimnya.

Ia mengatakan, ia bukan lulusan Tokyo University, tetapi Institut Sains dan Teknologi AKPRIND Yogyakarta dengan Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri.

Dwi sempat mengaku sebagai post-doctoral Asisten Profesor di Technische Universiteit (TU) Delft dalam bidang aerospace. Ia mengatakan, penelitiannya adalah tentang teknologi satelit dan pengembangan roket.

Nyatanya, Dwi merupakan mahasiswa doctoral di TU Delft. Topik penelitian Dwi sesungguhnya dalam bidang intelligent systems, khususnya virtual reality sebagai disertasinya.

Dalam pengakuannya, Dwi juga mengaku bahwa dirinya bukanlah perancang Satellite Launch Vehicle. Ia juga tidak pernah membuat roket bernama TARAV7s (The Apogee Ranger versi 7s).

“Yang benar adalah bahwa saya pernah menjadi anggota dari sebuah tim beranggotakan mahasiswa yang merancang salah satu subsistem embedded flight computer untuk roket Cansat V7s milik DARE (Delf Aerospace Rocker Engineering), yang merupakan bagian dari kegiatan roket mahasiswa di TU Delft),” kata Dwi melalui pernyataan tertulis, Minggu (8/10/2017).

Proyek itu tidaklah datang dari Kementerian Pertahanan Belanda, Pusat Kedirgantaraan dan Antariksa Belanda (NLR), Airbus Defence atau Dutch Space, melainkan hanya proyek roket amatir mahasiswa.

NLR dan lembaga lain berperan sebagai sponsor terkait dana riset dan bimbingan.

Pemabahasan roket itu juga dikemukakan dalam program televisi Mata Najwa. Saat itu, Dwi mengatakan proyek roket strategisnya digunakan pada Stasiun Luar Angkasa Internasional (ISS). Dwi menuturkan perannya sebagai technical director.

“Peranan teknis saya saat itu adalah pada pengembangan flight control module dari roket tersebut. Dengan demikian bahwa saya satu-satunya orang non-Eropa yang masuk dalam ring 1 teknologi ESA (European Space Agency) adalah tidak benar,” kata Dwi.

Kebohongan Dwi lainnya adalah saat ia mengaku sebagai pemenang lomba riset teknologi antar lembaga penerbangan dan antariksa dari seluruh dunia di Cologne, Jerman. Bila benar, ia berhasil mengalahkan para peneliti dari NASA (Amerika), ESA (Eropa), dan JAXA (Jepang) dan beberapa lembaga lainnya.

Dwi menuturkan bahwa dirinya juara dalam bidang riset Spacecraft Technology. Ia membuat riset berjudul “Lethal Weapon in the Sky”. Dari riset ini ia juga membuat paten bersama timnya.

Kenyataannya, Dwi tak pernah mengikuti lomba tersebut. Dwi justru memanipulasi template cek hadiah, menuliskan namanya, membubuhkan nominal hadiah sebesar 15.000 euro. Lalu, ia berfoto dengan cek tersebut dan mengunggahnya ke media sosial.

Foto itu sebetulnya diambil di gedung Space Businees Inovation Center di Noordjijk, Belanda, saat Dwi mengikuti hackathon Space Apps Challenge. Dalam lomba itu, Dwi dan timnya juga tidak berhasil naik podium.

“Foto itu saya publikasikan melalui media sosial saya dengan cerita klaim kemenangan saya. Teknologi ‘Lethal weapon in the sky’ dan klaim paten tidak benar dan tidak pernah ada. Informasi saya dan tim sedang mengembangkan pesawat tempur generasi ke-6 tidaklah benar. Informasi bahwa saya dan tim dimininta untuk mengembangkan EuroTyphoon di Airbus Space and Defence menjadi EuroTyphoon NG adalah tidak benar,” kata Dwi.

Dalam pemberitaan sebelumnya, Dwi disebut dihubungi oleh protokoler B.J Habibie. Pertemuan antara Habibie dan Dwi berlangsung di salah satu restoran di Den Haag pada awal Desember 2016. Pertemuan itu justru tidak pernah terjadi. Dwi memang pernah meminta kepada Kedutaan Besar RI di Den Haag untuk bertemu dengan Habibie.

“Tidak benar bahwa program master (S2) saya dibiayai oleh pemerintah Belanda. Kuliah S2 saya di TU Delft dibiayai oleh beasiswa yang dikeluarkan oleh Depkominfo. Tidak benar bahwa Belanda menawarkan saya untuk mengganti kewarganegaraan,” kata Dwi.

Dwi memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan kebohongannya. Melalui Facebook, ia mengungagah persiapan dan peluncuran TARAV7s yang tak pernah ada. Postingan sejak 9 Juni 2015 sebetulnya adalah persiapan roket DARE Cansat V7 yang menjadi kegiatan ekstrakulikuler mahasiswa.

Pada 3 Februari 2017, Dwi mengabarkan tengah mengerjakan proyek satelit pesanan Airbus (AirSat-ABX). 24 Februari ia kembali mengunggah telah diwawancara oleh TV Nasional Belanda NOS terkait Spacecraft technology. Lalu, 15 Juni 2017 ia memposting id card sebagai Direktur Teknik ESA.

“Saya tidak pernah menempuh studi maupun memiliki gelar akademik berkaitan dengan kedirgantaraan (Aerospace Engineering). Riset saya saat Master di TU Delft memang beririsan dengan sebuah sistem satelit, tapi lebih pada bagian telemetrinya,” kata Dwi.

Saat ini, TU Delft tengah melakukan sidang kode etik sejak 25 September 2017.

Dwi sebenarnya pernah diperingatkan oleh teman-temannya yang menempuh studi di TU Delft namun tak diindahkan.

Sebuah laporan 33 halaman pun disusun oleh rekan-rekan Dwi di Delft. Deden Rukmana, Professor and Coordinator of Urban Studies and Planning di Savannah State University.lantas menulis surat terbuka berdasarkan laporan tersebut.

“Saya menilai mereka sebagai pihak yang mengetahui kebohongan publik yang dilakukan oleh Dwi Hartanto dan menginginkan agar kebohongan ini dihentikan. Mereka sudah menemui Dwi Hartanto dan memintanya agar meluruskan segala kebohongannya tetapi tidak ditanggapi dengan serius. Mereka pun mencari cara-cara lainnya untuk menghentikan kebohongan ini. Salah satunya adalah menghubungi saya dan mereka pun memberikan ijin kepada saya untuk menggunakan kedua dokumen,” kata Dede dalam surat terbukanya berjudul “Surat Terbuka tentang Ilmuwan Indonesia” yang diperoleh Kompas.com.

Menurut Dede, kebohongan Dwi merusak nama baik ilmuwan. Tanpa integritas dan kode etik tinggi, ilmu pengetahuan niscaya tak akan berkembang.

“Bilamana kebohongan ini berlanjut dan Dwi Hartanto diberikan posisi di bidang Aerospace Engineering yang bukan merupakan keahliannya, tentunya akan sangat membahayakan keselamatan jiwa banyak orang,” kata Dede.

Dede pun memberikan saran kepada pemerintah agar peristiwa serupa tak lagi terjadi. Ia mengusulkan agar Kedutaan besar Indonesia di berbagai negara membuat data terkait keberadaan ilmuwan asal Indonesia.

Data itu dirasa penting. Salah satunya dapat digunakan pleh wartawan untuk mengonfirmasi apa yang tengah dikerjakan seorang ilmuwan di negeri orang.

Pendataan ini sudah dilakukan KBRI Washington DC, memuat data ilmuwan Indonesia di negeri Paman Sam. Anda dapat menjumpainya di laman http://education.embassyofindonesia.org/indonesia-facultie…/

Meski demikian, sikap Dwi tak bisa di-gebyah uyah kepada ilmuwan Indonesia. Masih banyak ilmuwan yang berintegritas, terus meneliti di tengah minimnya data riset yang dikucurkan pemerintah.

Sumber : Kompas

Papua Butuh Penanganan Khusus Atasi Narkoba

Markas Polda Papua

Markas Polda Papua

JURNAL123, JAYAPURA.
Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki begitu banyak perbatasan. Sehingga perlu penanganan khusus peredaran narkoba terutama di wilayah seperti Papua.

“Saya kira perlu ada tambahan personil Polisi dan TNI di wilayah perbatasan yang luas seperti di Papua ini. Karena, menurut Wakapolda, peredaran narkoba banyak ditemukan masuk lewat laut,” kata Anggota Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Khatibul Umam Wiranu usai mengunjungi daerah perbatasan di Jayapura, Kamis (5/9/2017) lalu.
 
Ditambahkannya, perlu ada tindakan yang lebih tegas di daerah perbatasan, sebab sering kali atas nama persaudaraan seperti di perbatasan Jayapura dan Papua Nugini, lalu lintas masuk orang agak longgar.
 
Selain itu, perlu adanya regulasi yang mengatur tradisi masyarakat terhadap miras, karena hal itu masih erat kaitannya dengan narkoba. Politisi Fraksi Demokrat ini juga mengapresiasi kinerja Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) yang berhasil mendeteksi peredaran narkoba melalui tiang pancang  dengan jumlah yang fantastis.
 
“Memang Papua menjadi salah satu perbatasan yang sangat krusial untuk memasukkan barang haram ini, terlebih persoalan personil masih sangat terbatas. Kita akan sampaikan kepada Pimpinan BNN dan Komisi III,” tutupnya.
 
Sementara itu, Kepala Badan Nasional Narkotika Provinsi (BNNP), Bambang BS mengatakan, perlu tambahan personel untuk mencegah peredaran narkoba di Papua ini. “Anda bisa bayangkan, dari 29 kabupaten kota, baru ada dua Kantor BNN, di Jayapura dan Mimika. Minimal kami mengajukan tambahan tiga  kantor BNN di daerah yang rawan perederan narkoba,” katanya.(EDO)

Maraknya Penangkapan Hakim, Ketua Mahkamah Agung Diminta Mundur

Hakim Agung Gayus Lumbuun

Hakim Agung Gayus Lumbuun

JURNAL123, JAKARTA.
Ditangkapnya Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara Sudiwardono yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) tim KPK, Jumat (6/10/2017) malam, menjawab perlunya evaluasi terhadap jajaran peradilan dibawah Mahkamah Agung.

Sudiwardono ditangkap bersama anggota DPR RI dari Partai Golkar asal Dapil Sulawesi Utara, Aditya Anugrah Moha (35).

Hakim Agung Gayus Lumbuun mengatakan, evaluasi dilakukan untuk menentukan pimpinan di pengadilan negeri, pengadilan tinggi hingga Mahkamah Agung.

“Hal ini sudah saya cuatkan berulang kali melalui berbagai media,” kata Gayus lewat pesan singkat yang diterima di Jakarta, Minggu (8/10/2017).

Menurutnya, perbuatan semacam ini akan sering terjadi lagi apabila posisi pimpinan diisi oleh orang-orang yang belum dievaluasi kembali, untuk dipilih yang masih baik dan yang buruk diganti.

Gayus menjelaskan, pandangan tersebut berdasarkan perkembangan analisis yang menunjukkan bahwa banyak aparatur pengadilan dari Panitera sampai dengan Hakim di tingkat Pengadilan Negeri dan saat ini di Pengadilan Tinggi.

“Penyebabnya adalah mereka sudah anomali yaitu tidak takut lagi, mengesampingkan, mengabaikan aturan hukum dan perundang-undangan, serta moral dan integritas yang sepatutnya mereka hormati dan taati,” katanya.

Dirinya menjelaskan, sesuai Maklumat Ketua MA RI Nomor 01/Maklumat/IX/2017 tanggal 11 September 2017 menegaskan dan memastikan bahwa tidak ada lagi Hakim dan Aparatur yang dipimpinnya melakukan perbuatan yang merendahkan wibawa, kehormatan dan wibawa Mahkamah Agung dan Peradilan di bawahnya.

Selanjutnya, Mahkamah Agung akan memberhentikan pimpinan Mahkamah Agung atau pimpinan badan peradilan di bawahnya secara berjenjang dari jabatannya.

Selaku atasan langsung apabila ditemukan bukti bahwa proses pengawasan dan pembinaan tersebut tidak dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan,” kata Gayus.

Gayus menambahkan, penempatan jabatan-jabatan pimpinan Pengadilan ditentukan oleh Tim Promosi dan Mutasi (TPM) yang dilakukan oleh Pimpinan Mahkamah Agung dibawah Ketua Mahkamah Agung dan bukan oleh para Dirjen di lingkungan Mahkamah Agung.

“Untuk tetap menjaga kehormatan dan kewibawaan Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya, demi mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada Hukum dan Keadilan melalui Pengadilan sudah saatnya Ketua Mahkamah Agung dengan sukarela dan terhormat mengundurkan diri,” kata Gayus.

Menurutnya, untuk menyikapi persoalan ini, maka lembaga normatif teringgi dalam bentuk musyawarah di Mahkamah Agung adalah pleno lengkap Hakim Agung untuk dapat menyikapi masalah ini.

Diberitakan sebelumnya, Sudiwardono adalah ketua majelis hakim yang menangani perkara korupsi ibunda Aditya, Marlina Moha Siahaan.

Aditya Moha diduga menginginkan agar hakim Sudiwardono dapat memvonis bebas ibundanya yang telah divonis lima tahun penjara dalam kasus korupsi di Pengadilan Negeri Manado sebelumnya.

Uang tersebut juga bertujuan agar majelis hakim di tingkat banding tidak melakukan penahanan terhadap Marlina.

Marlina Siahan merupakan Bupati Kabupaten Bolaong Mongondo (Bolmong) selama dua periode, 2001-2006 dan 2006-2011.

Pengadilan Negeri Manado pada 19 Juli 2017 telah memvonis Marlina dengan hukuman lima tahun penjara karena terbukti bersalah dalam kasus korupsi Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) Kabupaten Bolmong Tahun 2010 senilai Rp1,25 miliar.

Namun, Marlina tidak ditahan sejak vonis tersebut dijatuhkan oleh majelis hakim.

Uang suap yang diberikan Aditya kepada Sudiwardono diduga dimaksudkan agar mengabulkan banding dan membebaskan ibundanya, Marlina Moha Siahaan yang divonis lima tahun penjara dalam kasus korupsi di Pengadilan Negeri Manado sebelumnya.(TRI)

Impor Senjata Polri Langgar UU Industri Pertahanan

images(103)

JURNAL123, JAKARTA.
Impor pelontar granat atau Stand Alone Grenade Launcher serta amunisi Castior 40 mm yang dilakukan Polri korps Brigade Mobile (Brimob) disebut melanggar Undang-Undang Industri Pertahanan.

Ketua Perencanaan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) Muhammad Said Didu mengatakan tidak ada permintaan izin yang diserahkan kepada mereka untuk mengimpor senjata tersebut.

Dalam Undang-Undang tersebut, Said Didu mengatakan bahwa impor senjata harus mendapat izin dari KKIP.

“Mungkin dari Undang-Undang lain bisa oke. Tapi saya yakin bahwa di Undang-Undang Industri Pertahanan kemungkinan besar itu dilanggar. Saya lihat tidak ada sama sekali proses minta izin. Harus ada izin KKIP baru boleh impor,” kata Said Didu saat ditemui di Menteng, Jakarta, Sabtu (7/10/2017).

Dalam impor senjata, ada lima persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana yang disyaratkan undang-undang.

Pertama pihak pengguna dalam hal ini Badan Narkotika Nasional, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Ditjen Bea Cukai, Polisi dan Tentara mengajukan usulan.

Kedua dilanjutan dengan pengecekan permintaa senjata apakah bisa diproduksi di dalam negeri. Jika ternyata senjata itu bisa diproduksi di dalam negeri, maka tidak boleh diimpor dan itu harus dicek oleh KKIP.

Ketiga adalah pembelian senjata sifatnya antarpemerintah agaru G to G atau Pemerintah dengan produsen (G to P). Impor senjata tidak boleh dilakukan melalui agen.

“Itulah kenapa (helikopter milik TNI AU) AW 101 kena masalah karena dia lewat agen. Kalau ini (senjata Brimob) lewat agen maka dia juga melanggar undang-undang,” kata bekas sekretaris kementerian BUMN itu.

Keempat kemudian diikuti dengan langkah pengecekan apakah senjata tersesbut terkait dengan potensi embargo. Terakhir adalah setiap impor itu harus ada imbal dagang, local content minimal 85 persen.

“Ini tidak pernah kita dengar impor ini bahwa ada proses itu,” tukas Said Didu.

Sebelumnya, senjata yang diimpor untuk Polri yang terdiri dari 280 pucuk senjata Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) dan 5.932 butir peluru ditahan di gudang bandara Soekarno – Hatta. Senjata tersebut ditahan karena tidak ada rekomendari dari BAIS TNI.

SUMBER : TRIBUNNEWS

BNPB Percepat Evakuasi Ternak di Kawasan Gunung Agung

Evakuasi Ternak Pengungsi Gunung Agung Bali (Foto BBC)

Evakuasi Ternak Pengungsi Gunung Agung Bali (Foto BBC)

JURNAL123, KARANGASEM.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mempercepat proses evakuasi ternak sapi milik para pengungsi Gunung Agung di Kabupaten Karangasem, Bali, yang saat ini masih menyisakan sekitar 15 ribu ekor. 

“Jumlah terakhir sekitar 15 ribu harus diturunkan (dievakuasi),” kata Kepala BNPB Willem Rampangilei di Pos Komando Penanganan Darurat Gunung Agung di Karangasem, Jumat. 

Menurut Willem, BNPB bekerja sama dengan sejumlah instansi di antaranya Kementerian Pertanian, Dinas Peternakan, TNI, BPBD dan Pemkab Karangasem untuk proses evakuasi. 

Dia menjelaskan Pemkab Karangasem mengupayakan untuk menyediakan lahan seluas sekitar 300 hektare di zona aman yang tersebar di beberapa titik untuk menampung ternak milik pengungsi. 

Sedangkan Kodim 1623 Karangasem juga berencana menambah truk dan tenaga untuk membawa ternak sapi turun dari Gunung Agung. 

Untuk kebutuhan pangan dan vaksin, BNPB bekerja sama dengan Kementerian Pertanian. 

Bantuan untuk penanganan evakuasi sapi ini telah disalurkan berupa lima ton pakan konsentrat, 10 ribu dosis obat-obatan, pembangunan kandang, atap dan kelengkapannya dan kelengkapan untuk identifikasi ternak.

Satgas juga memfasilitasi bantuan dari berbagai pihak yakni bantuan yang telah diterima terus disalurkan berupa pakan konsentrat 55 ton kendaraan untuk evakuasi ternak sebanyak sembilan unit truk.

Kendala dalam evakuasi ternak yakni terbatasnya kendaraan yang ada untuk evakuasi mengingat tersedia sekitar 20 truk. 

Penyediaan pakan ternak yang terbatas menjadi juga salah satu kendala termasuk penyediaan kebutuhan konsentrat sapi untuk satu bulan diperkirakan sebanyak 1.200 ton dan saat ini tersedia 60 ton. 

Begitu juga kebutuhan pakan hijau selama satu bulan diperlukan sekitar 15 ribu ton yang saat ini masih disediakan secara mandiri oleh para peternak.

Sebelumnya diperkirakan jumlah sapi yang berada di radius berbahaya sekitar 30 ribu ekor dan sekitar 10 ribu ekor sapi di antaranya telah dievakuasi oleh masyarakat secara mandiri dan ada juga yang dijual.

Antara