Category Archives: Nusantara

9 Anggota Polri yang Meninggal Dunia Saat Bertugas Kawal Pemilu Dapat Kenaikan Pangkat

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas, Brigjend Pol Dedi Prasetyo ditemui di Mabes Polri,Jalan Tronojoyo No.3 ,Kebayoran Lama, Jakarta Selatan( Vecky Ngelo)

Jurnal123.com – Kembali kita kehilangan putra tang setia  dan yang dalam menjalankan tugas. Buktinya sebanyak 9 anggota Polri meninggal dunia saat melaksanakan tugas menjaga keamanan pemungutan suara Pemilu 2019. Ingi merupakan pengabdian bagi bagsa dan negara.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo  ditemui di Mabes Polri, Jalan Tronojoyo No. 3, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat (19/4)2019 mengatakan, sejumlah anggota Polri gugur saat melaksanakan pengamanan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan pasca penghitungan suara.” Para anggota Polri yang meninggal dunia saat bertugas mengawal Pemilu 2019,” ujarnya. 

Selanjutnya, Dedi menegaskan anggota Polri yangmendinggal dalam tugas akan dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi.  “Semua Almarhum dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi. Termasuk Brigjenpol Syaiful Zahri menjadi Irjenpol,” tegasnya.

Untuk itu, Dedi menjelaskan para anggota kepolisian yang gugur dalam tugas adalah: 1. Aiptu M. Saepudin, Bhabinkamtibmas Cilengkrang, Polsek Cileunyi. Gugur karena kelelahan setelah mengawal kotak suara. 2. Aiptu M. Supri, anggota Polresta Sidoarjo. Gugur saat melaksanakan pengamanan TPS 21 di Desa Bareng Krajan, Kecamatan Krian, Sidoarjo, Jawa Timur. 3. AKP Suratno, Panit Subdit II Ekonomi Ditintelkam Polda Kaltim. Gugur dikarenakan sakit. 4. Brigadir Prima Leion Nurman Sasono, anggota Polsek Cerme, Polres Bondowoso. Gugur dalam kecelakaan menuju TPS,” jelasnya. 

Seiring dengan itu, Dedi merincinya untuk 5. Bripka Ichwanul Muslimin, personel Polres Lombok Tengah, Polda NTB. Gugur karena kecelakaan menuju salah satu Polsek untuk apel kesiapan pengamanan TPS. 6. Aipda Stef Pekualu, anggota Polres Kupang, NTT. Gugur saat pengamanan Pemilu 2019. 7. Brigadir Arif Mustaqim, anggota Brimob Cikarang, Polda Metro Jaya. Gugur saat pengamanan Pemilu 2019. 8. Brigadir Slamet Dardiri, anggota Polsek Tosari, Polres Pasuruan. Gugur dalam kecelakaan saat pengamanan Pemilu 2019. 9. Brigjen Syaiful Zahri, Dirbinpotmas Korbinmas Baharkam Polri,”rincinya. (Vecky Ngelo)

Polri Siapkan 1O Ribu Brimob Dibantu 70 Ribu Personil TNI Guna Ciptakan Rasa Aman di Pemilu

Ilustrasi Pemilu 2019

Jurnal123.com – Upaya memberikan rasa aman di seluruh Indonesia dalam pelaksanan pemunggutan suara di TPS yang dibagi 3 yaitu TPS kurang rawan, TPS rawan dan TPS sangat rawan. Oleh karena itu untuk penebalan sudah disiapkan 10 Ribu Personil Brimob dan di back up TNI 70.000 personil  sehingga perjalanan Pemilu 2019 berjalan lancar dan aman.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas, Brigjend Pol Dedi Prasetyo ditemui di Mabes Polri, Jalan Tronojoyo No.3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan , Selasa(16/4)2019 mengatakan untuk TPS kurang rawan di seluruh indonesia disini jumlahnya seluruh indonesia ada 733.204 TPS.” Itu TPS yang kurang rawan,  kemudian TPS yang rawan seluruh indonesia 59.579 TPS sedangkan TPS yang sangat rawan  16.780 TPS,” ujarnya

Selanjutya, Dedi menegaskan untuk tingkat Polres ada 30 personil itu  sebagai tim penindak ketika ada kejadian maka 30 personil tersebut di harapkan mampu melakukan negosiasi bagi konflik yang terjadi. “Yang ditingkat provinsi ada 100 personil , kemudian seluruh indonesia disiapkan 10 Ribu personil Brimob. Yang setiap saat digerakan penebalan di Polda-Polda yang memang membutuhkan kekuatan personil,”  bebernya. 

Untuk itu, Dedi menjelaskan selain itu juga dari 271.000 kita juga di back up oleh satuan TNI 70.000 personil , Linmas  1.600.000 personil . Jadi ini suatu bentuk jaminan keamanan  kepada Masyarakat untuk tidak perlu ragu-ragu kawatir atau cemas dalam rangka untuk menyampaikan aspirasi masyarakat yang akan disampaikan oleh masyakat menyoblos dengan pilihan hati nurani masing-masing.” Kita menjamin itu keamanan masyarakat mulai masyarakat dari rumah sampai TPS dan kembali lagi ke rumah,” tegasnya.  

Lebih lanjut, Dedi merinci kreteria TPS sangat rawan antara lain lokasi TPS tersebut dari sisi geografis jauh selain jauh dari pengelompokan kemudian sulit ditempuh. “Kemudian daerah tersebut memiliki data sejarah pernah jadi konflik sosial ,pernah terjadi kejahatan-kejahatan berintres tinggi seperti serangan  KKP dan mendekati seperti itu. Di TPS tersebut batas wilayah satu daerah lain yang memiliki sengketa perbatasan,”rincinya.

Seiring dengan itu,  Dedi mengakui  khusus di daerah perkotaan TPS-TPS yang memiliki tingkat hetrogen cukup tinggi masyarakatnya dan TPS tersebut tempatnya pada massa yang memiliki tingkat militansi yang cukup tinggi terhadap salah satu pasangan calon.Itu masuk kreteria TPS yang sangat rawan. “Oleh karena itu dari Pola pengamanan ini berbeda dari TPS yang kurang rawan 2 anggota Polisi pegang 2 TPS dibantu oleh  5 orang Linmas. Itu sangat tergantung juga dari jumlah personil Polisi yang ada dan jumlah TPS ditiap-tiap Polres,” akunya.

Jadi, Dedi membeberkan kemudian untuk daerah yang rawan 4 anggota Polisi memegang 2 TPS untuk Linmasnya 6 orang sampai dengan 8 orang. Kemudian untuk daerah yang sangat rawan 3 Polisi memegang 1 TPS kemudian ada Linmas ada 10 orang itu TPS sangat rawan.”Sangat rawan ada penebalan personil  bagi tiap Polsek 15 Personil ditugaskan khusus untuk melakukan selain patroli terpadu dan upaya-upaya  pencegahan secara awal  apabila terjadi kejahatan integritas tinggi dan Konflik  sosial,” bebernya.

Sesuai perkembangan,  Dedi mengungkapkan untuk tingkat Polres ada 30 personil itu  sebagai tim penindak ketika ada kejadian maka 30 personil tersebut di harapkan mampu melakukan negosiasi bagi konflik yang terjadi. “Yang ditingkat provinsi ada 100 personil , kemudian seluruh indonesia disiapkan 10 Ribu personil Brimob. Yang setiap saat digerakan penebalan di Polda-Polda yang memang membutuhkan kekuatan personil,” ungkapnya.(Vecky Ngelo) 

KPU: Sanksi Pidana bagi Perusahaan Tak Liburkan Karyawan di Hari Pemilu

Kantor KPU Pusat

Jurnal123.com – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Viryan, mengingatkan perusahaan agar meliburkan para karyawannya sehingga bisa menggunakan hak pilih, pada Rabu, 17 April 2019 mendatang.

Jika tidak, kata Viryan, perusahaan tersebut bisa dikenakan sanksi pidana.
“Benar, bisa dipidana. Ada aturannya. Termasuk untuk perusahaan yang memperkerjakan wartawan, tapi sebagian besar perusahaan sudah terpantau tertib (meliburkan karyawan),” ujar Viryan di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (15/4).

Negara, kata Viryan, sudah menetapkan Rabu 17 April merupakan hari libur secara nasional untuk Pelaksanaan Pemilu 2019. Hal ini bertujuan agar masyarakat bisa menggunakan hak pilih.
“Negara ingin memastikan bahwa setiap pemilih bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik. Maka diliburkan pada 17 April,” tandas dia.
Viryan juga mengingatkan kepada para karyawan yang mempunyai hak pilih untuk memanfaatkan libur tersebut untuk datang ke TPS dan mencoblos. Libur tersebut, kata dia, bukan untuk kegiatan wisata dan liburan keluarga.
“Melainkan libur yang secara spesifik agar masyarakat terjamin bisa menggunakan hak pilihnya,” pungkas dia.

Salah satu pasal yang memuat larangan tersebut adalah Pasal 498 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal ini menyebutkan setiap majikan atau atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja/karyawan untuk memberikan suaranya pada hari pemungutan suara kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00.

Hari H pemungutan suara jatuh pada Rabu (17/4) atau lusa. Pada hari H nanti, masyarakat Indonesia yang sudah memiliki hak pilih akan memilih presiden-wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota dan anggota DPD RI.(BES)

Wali Kota Jambi Keluarkan Surat Edaran 17 April Libur Nasional Namun Kantor Pelayanan Tetap Buka

Walikota Jambi Syarif Fasha

Jurnal123.com – Meski penyelenggaraan pesta demokrasi akan berlangsung serentak di seluruh Indonesia termasuk di Jambi, namun pelayanan publik diharapkan tetap berjalan.

Wali Kota Jambi Syarif Fasha, mengeluarkan surat edaran Nomor 580/IPEM/2019 tentang pemilihan umum 17 April sebagai hari libur.

Dalam surat edaran tersebut menjelaskan Pemungutan Suara Pemilihan Umum sebagai Hari Libur Nasional dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan hari Rabu tanggal 17 April 2019 sebagai hari dan tanggal pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara tahun Tahun 2019 di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2019 maka Pemerintah Kota Jambi, pertama penetapkan hari Rabu tanggal 17 April 2019 sebagai hari libur dalam rangka Pemilihan Umum tahun 2019.

Kedua, kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti Rumah Sakit/Puskesmas, Pemadam Kebakaran, Perusahaan Daerah Air Minum, Keamanan dan Ketertiban, Perhubungan, dan Unit Kerja lainnya yang sejenis, tetap melaksanakan tugas pada tanggal 17 April 2019, dengan pengaturan tugas yang dilakukan secara bergantian.

Mengingat pentingnya hal tersebut, Fasha meminta Kepala OPD dan pimpinan layanan umum untuk menginformasikan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (PNS dan Non PNS), sekolah-sekolah serta para pelaku usaha di Kota Jambi.

Sementara itu, Abu Bakar Kabag Humas Pemkot Jambi mengatakan agar semua warga kota Jambi dapat mengikuti pesta demokrasi dengan aman dan damai.(JAL)

Gudang Sembako di Bogor Ludes Terbakar

Ilustrasi Kebakaran

Jurnal123.com – Sebuah gudang sembako Indomarco di Jalan Raya Jakarta-Bogor, Sukaraja, Kabupaten Bogor ludes terbakar, Minggu (14/4/2019) dinihari WIB. Diduga, kebaran terjadi akibat hubungan arus pendek listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut. Namun, kerugian ditaksir mencapai Rp 2 miliar.

Kasubag Humas Polres Bogor, Ajun Komisaris Ita Puspita Lena, menuturkan, peristiwa kebakaran terjadi sekitar pukul 03.30, Minggu (14/4/2019). Saat itu, lanjut Ita, api berasal dari gudang bagian belakang.

“Awalnya ada warga yang memberitahu kepada pihak keamanan Indomarco bila ada api berasal dari gudang belakang dan setelah dicek petugas langsung memadamkan aliran listrik,” kata Ita.

Sebanyak tujuh kendaraan pemadam kebakaran dilibatkan guna memadamkan kobaran api. Sebagian besar gudang berisi mudah terbakar dan hembusan angin kencang membuat api cepat membesar dan sulit dikendalikan.

“Sekitar 7 jam atau sekitar pukul 09.00, api baru bisa dipadamkan. Sebanyak 7 kendaraan damkar dilibatkan guna proses pemadaman api,” jelas Ita.

Berdasarkan penyelidikan sementara dan pemeriksaan saksi-saksi. Diketahui asal api berasal dari korsleting listrik. Kata Ita, percikan api korsleting listrik merebet beberapa bahan yang mudah terbakar dan dengan cepat api membesar.

“Tidak ada korban jiwa dalam kejadinan tersebut. Namun, kerugian ditaksir mencapai Rp 2 miliar,” tandas Ita.(BES)

Gempa Berpotensi Tsunami Skala 6,9 Magnitudo Mengguncang Sulawesi Tengah

Jurnal123.com – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah mengeluarkan peringatan dini tsunami terkait gempa di Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah.

Peringatan dini tsunami yang diberikan BMKG untuk gempa di Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah ini terjadi pada Jumat (12/4/2019), pukul 18.40 WIB.

BMKG mencatat gempa yang terjadi di Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah ini berkekuatan Magnitudo 6,9.

Gempa yang dirilis oleh BMKG ini berpusat di laut Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, dengan kedalaman 10 kilometer.

Gempa tersebut berada di 85 kilometer barat daya Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah.

Daerah yang berpotensi terkena peringatan dini tsunami berada di daerah Morowali, Sulawesi Tengah.

Status peringatan yang dirilis oleh Inatews.bmkg.go.id untuk peringatan dini tsunami di Morowali, Sulawesi Tengah adalah Waspada.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada laporan lanjutan terkait gempa tersebut.

Berdasarkan Skala MMI (Modified Mercalli Intensity), beginilah gambaran keadaan yang dirasakan seseorang terhadap guncangan gempa, dikutip dari situs BMKG:

I MMI

Getaran tidak dirasakan kecuali dalam keadaan luar biasa oleh beberapa orang.

II MMI

Getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang.

III MMI

Getaran dirasakan nyata dalam rumah.

Terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu.

IV MMI

Pada siang hari dirasakan oleh orang banyak dalam rumah, di luar oleh beberapa orang, gerabah pecah, jendela/pintu berderik dan dinding berbunyi.

V MMI

Getaran dirasakan oleh hampir semua penduduk, orang banyak terbangun, gerabah pecah, barang-barang terpelanting, tiang-tiang dan barang besar tampak bergoyang, bandul lonceng dapat berhenti.

VI MMI

Getaran dirasakan oleh semua penduduk. Kebanyakan semua terkejut dan lari keluar, plester dinding jatuh dan cerobong asap pada pabrik rusak, kerusakan ringan.

VII MMI

Tiap-tiap orang keluar rumah. Kerusakan ringan pada rumah-rumah dengan bangunan dan konstruksi yang baik.

Sementara pada bangunan yang konstruksinya kurang baik terjadi retak-retak bahkan hancur, cerobong asap pecah. Terasa oleh orang yang naik kendaraan.

VIII MMI

Kerusakan ringan pada bangunan dengan konstruksi yang kuat.

Retak-retak pada bangunan degan konstruksi kurang baik, dinding dapat lepas dari rangka rumah, cerobong asap pabrik dan monumen-monumen roboh, air menjadi keruh.

IX MMI

Kerusakan pada bangunan yang kuat, rangka-rangka rumah menjadi tidak lurus, banyak retak. Rumah tampak agak berpindah dari pondamennya. Pipa-pipa dalam rumah putus.

X MMI

Bangunan dari kayu yang kuat rusak,rangka rumah lepas dari pondamennya, tanah terbelah rel melengkung, tanah longsor di tiap-tiap sungai dan di tanah-tanah yang curam.

XI MMI

Bangunan-bangunan hanya sedikit yang tetap berdiri.

Jembatan rusak, terjadi lembah.

Pipa dalam tanah tidak dapat dipakai sama sekali, tanah terbelah, rel melengkung sekali.

XII MMI

Hancur sama sekali, Gelombang tampak pada permukaan tanah.

Pemandangan menjadi gelap.

Benda-benda terlempar ke udara.

Penanganan Kasus Penganiayaan A Di Pontianak Terus Dilakukan Untuk Diproses Ke Kejaksaan


Jurnal 123.com – Proses penganan kasus penganiayaan atas nama Inisial A di Pontianak ,Kalimantan Barat terus berproses diuapayakan selesai penyelesaiannya dan segera di limpahkan ke Jaksa Penuntut Umum. Pemeriksaan tetap berpijak dari Visum, dokter, para saksi dan para terangka. Kelanjutanya korban tergantung kesehatan dan kondisi psilogi korban.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat, Brigjend Pol Dedi Prasetyo ditemui di Mabes Polri., Jalan Tronojoyo No.3 ,Kebayoran Baru,Jakara Selatan,Kamis (11/4)2019 mengatakan untuk abdte penanganan korban penganiayaan atas nama saudari A dari hasil konfirmasi terakhir dengan Kapolresta Pontianak berkas perkara sedang diupayakan. ” . Penyelesainya dan untuk pelimpahannya ke JPU direncanakan apa bila selesai dan besok diuapayakan sesegera mungkin ,” ujarnya.

Selanjutnya, Dedi menegaskan berkas perkara di limpahkan JPU Pontianak,.berkas.dikebut hari ini selesai. Pemeriksaan para saksi juga selesai visum dokter sebagai pelengkap sudah ada, pemeriksaan para tersangka sudah selesai. “Tinggal hari ini masih memastikan. Atau pemeriksaan itu pemeriksaan korban tentu sangat tergantung pada kesehatan dan kondisi psikologi korban. Ya kalau korban kondisi kesehatan dan kondisi psikologisnya tidak bisa di minta keterangan hari ini maka berkas diupayakan selesai hari ini,” tegasnya..

Hasil visum berbeda dengan griya pertama kali di media sosial, Dedi menjelaskan kita sudah mendapatkan informasi yang kita dapat Kabid Humas Polda Kalbar .Memang ada rencana pemeriksaan komisi anak yang bersangkutan Kalimantan Barat akan melaporkan pemilik akunt twitter tersebut yang membuat narasi-narasi yang jauh dari fakta yang sebenarnya sehingga terbentuk opini masyarakat yang miss opini. “Iini. berbahaya nanti dari pihak komisi perlindungan anak komunikasi dahulu dengan Direktorat Pidana Khusus Polda Kalbar terkait masalah akunt yang menyebutkan dan menyebarkan narasi yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi sebenarnya,” jelasnya.

Tapi bisa dipastikan engga pak test visum yang dilakukan berapa hari setelah kejadian, Dedi merinci kalau itu yang bisa menjawab dokter yang bisa menjawab.Ya kembali lagi fakta kita tidak boleh ini dan hasil visum sudah disampaikan kemarin.” Secara umum hasil visum luka memar,tidak ada luka-luka membahayakan dari seluruh organ tubuhnya dan semua sudah dilakukan di scand,ronsen dalam keadaan normal ini hasil visum yang disampaikan secara normal, teknis dan rincinya tentang istikah-istilah medis dan dokter yang menyampaikan,” rincinya..

Disinggung Itu kemudian dicocokkan dari keterangan tersangka dan saksi yang lain, Dedi menandaskan Ya kalau dari keterangan silakan saja dan yang tidak bisa diperdebatkan visum. Visum adalah suatu alat bukti yang diberikan oleh ahli sesuai dengan kopetensinya. “Ya kalau keterangan-keterangan itu bisa berubah kalau visum itu bukti otentik ya boleh dikatakan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Hasil visum disampaikan seperti itu,” tandasnya. .

Jadi di himbau di media sosial,Dedi mengungkapkan Kita selalu sampaikan kepada rekan-rekan trak terlebih dahulu mempercayai setiap informasi yang ada di media sosial siapa yang menginformasi sumbernya harus jelas. Pemberian informadi harus kredibel dan sumbernya harus bisa dikonfirmasi , di klarifikasi dan verifi kasi “.Tambah lagi kalau menyangkut hal-hal spesifik ya selain dia kredibel sumbernya harus sumber yang memiliki kopetensi. Kalau sumber tidak punya kopetensi dia menafsirkan dia sendiri membuat opini dia sendiri yang dia buat narasi-narasi otomatis dia kirim ke media sosial semua akan mudah terpercahaya. Pada hal narasi di dalam nya tidak akan memastikan. Maka harus berhati-hati yang mengunakan secara mendalam,” ungkapnya..

Lebih lanjut, Dedi menambahkan Kalau semua dibedah kita ini,semua masyarakat kita terjadi magis . Mereka masih bumerang -bumerang. Sekali rekan-rekan pos penyelidikan beli. Penyidikan dari Polres Pontianak didasari berdasarkan fakta anak. “Yang jelas akan dituntaskan hari ini besok apa bila sudah selesai semua akan diserahkan pada JPU ini menandkan penyidik melaksanakan kerja secara profesional tanpa ada tekanan yang sesuai dengan timeline yang mereka tetapkan. Ya,” tambahnya. (Vecky Ngelo)

Miliki Surat Sakti, Ahli Waris Gugat Bupati Kota Waringin Barat Kalteng Diduga Palsukan SK Gubernur

Tampak Kuasa Hukum Brata Ruswanda, Kamaruddin Simanjuntak saat didampingi Cucu Ahli waris,Kuntjoro dan tokoh Masyarakat Kobar, Gusti Kadran ditemui di Bareskrim Mabes Polri,Jalan Tronojoyo No.3 ,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu(10/4)2019 saat melaporkan balik Bupati Kota Waringin Barat diduga Palsukan SK Gubernur. ( Vecky Ngelo)

Tampak Kuasa Hukum Brata Ruswanda, Kamaruddin Simanjuntak saat didampingi Cucu Ahli waris,Kuntjoro dan tokoh Masyarakat Kobar, Gusti Kadran ditemui di Bareskrim Mabes Polri,Jalan Tronojoyo No.3 ,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu(10/4)2019 saat melaporkan balik Bupati Kota Waringin Barat diduga Palsukan SK Gubernur. ( Vecky Ngelo)

Jurnal123.com – Terkait kasus tanah milik Waris Brata Ruswanda 10 HA di Pangkalan Bun, Kota Waringin Barat diduga diserobot  dengan cara memalsukan SK Gubernur karena sakit hati  tidak mendapatkan kapling dari Brata Suwanda. Ahli waris memiliki surat sakti berisikan Surat terima Aset dan personil ditanda tangani Gubernur dan Ketua DPRD Kalimantan Tengah dari aset  kecil hingga ribuan meter tercatat rapi tapi  khusus aset Pemda yang diklaim tidak tercatat. Kini kasus ini dilaporkan balik ke Bareskrim  Mabes Polri dan didesak segera ditingkatkan ke Penyidikan bisa memangil Bupati dan Sekdanya memberikan keterangan.

Kuasa hukum Ahli Waris Brata Ruswanda Bin H Rosadi, Kamaruddin Simanjuntak SH didampingi  Pak Kuntjoro cucu ahli waris Brata Ruswanda, ditemui di Bareskrim Polri di Jalan Traonojoyo No.3 Kebayoran Baru,Jakarta Selatan, Rabu (10/4)2019 mengatakan adapun permasalahan klien kami ahli waris Brata Ruswanda adalah tanah almarhum seluas 10 HA terletak di pangkalan Bun Kota Waringin Barat diserobot oleh Dinas Pertanian Kota Waringin Barat bersama sama dengan Bupati atau Pemda Kota Waringin Barat dengan cara diduga dengan cara membuat surat palsu. “Pemalsuan itu terjadi pertama kali tahun 2005 motivnya adalah diduga sakit hati karena tadinya berharap mendapatkan kapling-kapling dari Brata Suwanda tetapi karena tidak kunjung dibayar almarhum membatalkan sertifikasi buat peruntukkan pejabat-pejabat di BPN sehingga berikutnya mereka membuat surat palsu yaitu SK Gubernur yang hingga saat ini tidak terdaftar di kantor Gubernur tetapi dimundurkan tanggalnya menjadi seolah-olah dibuat tahun 1974. Kemudian atas pemalsuan itu sudah di proses secara pidana akan tetapi kepolisian membuat pasal yang tidak tepat yaitu pasal penggelapan atas tanah sehingga mereka di Pengadilan bebas murni karena tanah sejak jaman nabi sampai sekarang tidak mungkin digelapkan dan tanahnya ada terus,” ujarnya.

Selanjutnya, Kamaruddin menegaskan adapun latar belakang tanah ini yang 10 HA ini pada tahun 1960 almarhum Brata Ruswanda semasa hidupnya  baru di tempatkan jadi pejabat di kota Waringin Barat menguasai atau membeli 10 HA tanah  tahun 1963. Kemudian beliau menjadi Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan di Pangkalan Bun Kota Waringin Barat namun pada tahun 1973 Surat tanah ini di buatkan berupa SKTMA  surat keterangan adat  oleh Lurah atau Desa disana. Dan kemudian setelah surat ini jadi beliau di mutasi  di Provinsi  menjadi Kasi Bina Usaha Tani di Dinas Provinsi .” Kemudian tanahnya ditinggal dan ketika tanah itu ditinggal ada satu Kepala Dinas atasannya juga di Provinsi mengajukan permohonan untuk pinjam pakai. Jadi tanah  ini dipinjam pakai oleh Dinas Pertanian untuk Balai Benih lalu dibuatkanlah surat perjanjian seperti saya  tunjukan tadi . Dimana perjanjian inimengatur bila sewaktu-waktu tanahnya diperlukan oleh Brata Suwanda maka perjanjiannya gugur seketika,” tegasnya.

Untuk itu, Kamaruddin menjelaskan kemudian berjalan berapa tahun menjelang pensiun Brata Suwanda  1982 beliau balik lagi Palangkaraya ke  Kota Waringin Barat atau Pangkalan Bun tanah kembali di kuasai di Bangun rumah dibangun   berbagai macam Kolam, gubuk-gubuk  dan sebagainya sama  tanaman pertanian Kemudian belakangan Tahun 2000 Pemerintah punya program pembangunan jalan lalu dibangunlah jalan persegi diatas tanah ini  di pinggirnya sehingga ada tanah yang terpisah dari tanah tengah karena di pisah oleh jalan.  “Bahkan tanah yang terpisah ini akibat pembangunan jalan ini di buat menjadi kapling-kapling oleh Brata Suwanda  dan ditaksir diminati oleh pejabat-pejabat di Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Waringin Barat karena sudah ada tanah-tanah yang terpisah dari induknya.  Brata Ruswanda secara prinsip tidak keberatan apabila mereka beli itu dengan catatan harus dibayar sebelum  sertifikat terbit akan tetapi sebelum sertifikat terbit mereka tidak membayar juga secara lunas sehingga ketika sertifikat sudah terbit Brata Ruswanda membatalkan karena kwatir mereka tidak membayar selam-lamanya. Ini lah menjadi motivasi kepada pejabat-pejabat Dinas Pertanian Peternakan  sakit hati  kepada Brata Suwanda sehingga mereka membuat surat Palsu Tahun 2005,”  jelasnya.

Lebih lanjut, Kamaruddin merinci surat Palsu ini dikirim ke Kepala BPN Kota Waringin Barat mengatakan bahwa tanah ini  jangan di sertifikasi atau tunda dulu setifikatnya karena ini milik dari pada Dinas Pertanian. Sementara sertifikat-sertifikat itu sudah pada muncul sebagaian  besar dipinggir-pinggirnya tetapi   ditengah kurang lebih 7,4 HA ditunda pensertikatnya oleh BPN. Itu lah awal persoalannya. “Kemudian ahli waris khususnya mertua Pak Kuncoro membuat surat ke Pak Gubernur apakah surat SK ini  ada atau tidak terdaftar atau tidak di kantor Gubernur . Gubernur pada tahun 2005 tidak mau menjawab ada atau tidak dan dia hanya menyarankan supaya bermusyawarah secara kekeluargaan atas objek surat palsu ini. Karena tidak ada musyawarah kekeluargaan maka tahun 2007 ahli waris menggugat ke Pengadilan . Kita maklum kalau ahli waris kan petani menggugat ke Pemda menggugat Dinas Pertanian maka hakim memutuskan no tidak diperiksa pokok perkaranya gugatan tidak di terima. Banding no juga, Kasasi juga no. Kemudian tahun 2012 digugat ulang lagi karena  no itu kan sifatnya masih bisa diperkara kembali secara perdata . Hasilnya juga no dan dibanding juga no ,kalau kasasi menolak,” rincinya.

Seiring dengan itu, Kamaruddin membeberkan Kemudian keluarga memperkarakan ke Polisi setelah diperkarakan ke Polisi maka mereka melakukan tindakan penggeledahan-penggeledahan dilakukan  kepolisian maka  ditemukan satu surat sakti yaitu surat terima aset dan personil dari Gubernur ditandatangani dan Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah yang menyerahkan aset apa saja yang diserahkan Provinsi kepada Bupati atau Pemda Kota Waringin Barat. Disitu aset yang terkecil dari ratusan meter sampai ribuan meter tercatat secara rapi tapi khusus aset yang paling besar tang mereka klaim milik Pemda tidak tercatat.” Maka penyidik menyimpulkan memang aset ini milik ahli waris bukan aset Pemda karena tidak tercatat dalam serah terima personil dan maupun serah terima aset dari Provinsi kepada Kabupaten. Serah terimanya pada tahun 1997 semua pejabat lain tanda tangan. Didalam serah terima itu tidak termasuk maka penyidik katakan mereka tersangka. Penyidik Polda Kalimantan Tengah, mereka tersangka tetapi mengunakan pasal penyekapan tanah. Sehingga karena pasalnya tidak tepat di Pengadilan mereka bebas murni. Kemudian Jaksa kasasi bebas murni,” bebernya.

Jadi, Kamaruddin menandaskan  maka kita proses kembali kita laporkan ke Bareskrim Mabes Polri dengan tuduhan pemalsuan surat yaitu memalsukan SK Gubernur Kalimantan Tengah yang tidak pernah terdftar di kantor Gubernur Kalimantan Tengah. Kedua, ketika tersanga tahap dua mereka menerbitkan Surat Palsu tahun 2017. (VEK)

Polri Antisipasi Pembelian Kimia Berbahaya untuk Bahan Peledak

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Humas Brigjen Pol, Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta Selatan. (Vecky Ngelo)

Jurnal123.com –  Dalam rangka mengantisipasi beredarnya dan pembelian kimia berbahaya sehingga sering disalah gunakan oleh orang tak bertanggung jawab terlebi teroris untuk membuat bom. Untuk pengawasnya telah ada surat edaran   dari kementerian terkait maupun pemerintah daerah setempat perihal pembelian bahan kimia berbahaya.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo ditemui di Mabes Polri,Jakarta Selatan(2/4)2019 mengatakan telah ada surat edaran dari kementerian terkait maupun pemerintah daerah setempat eperihal pembelian bahan kimia berbahaya. “Toko kimia akan melaporkan kepada aparat jika menemukan pembelian bahan kimia berbahaya dalam jumlah besar. Hal itu merupakan bagian dari langkah Polri mengantisipasi para terduga teroris membeli material khusus untuk bahan peledak yang dijual di toko kimia,” ujarnya.

Selanjutnya, Dedi menegaskan sudah ada surat edaran juga dari kementerian maupun pemda.” Apabila ada seseorang atau kelompok yang mem. beli bahan-bahan kimia yang dapat membahayakan itu dicatat dan dilaporkan ke aparat kepolisian terdekat,” tegasnya. 

Untuk itu, Dedi menjelaskan Toko juga akan memerhatikan pembeli yang membeli bahan-bahan berbahaya tersebut secara berkala, meski dalam jumlah sedikit. Setelah dilaporkan, polisi akan mengecek latar belakang pembeli tersebut.” Sementara, jika pembelian dilakukan secara bertahap dengan pembeli yang berbeda-beda, hal itu akan sulit dideteksi oleh toko,” jelasnya. 

Kendati demikian lebih lanjut, Dedi menandaskan Polri sudah memiliki data untuk mendukung tindakan pencegahan aksi teror. “Dari kepolisian kita sudah punya  atabase yang kuat, setiap pergerakan mereka yang mencurigakan, itu sudah bisa terendus,” tandasnya.

Seiirng dengan itu, Dedi mengungkapkan Kita bersyukur dengan adanya UU 5 Tahun 2018 (tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme) ini aparat kepolisian bisa melakukan tindakan preventive strike itu.” Artinya langkah-langkah awal untuk mengantisipasi aksi terorisme itu bisa kita lakukan,” ungkapnya. (Vecky Ngelo)

Gubernur Riau Instruksikan ASN dan Karyawan BUMD Bayar Zakat

Jurnal123.com – Gubernur Riau, Syamsuar mengeluarkan instruksi tentang pengumpulan zakat penghasilan (profesi) Aparatur Sipil Negara (ASN) dan karyawan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Kepala Biro Kesra Sekretaris Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau, Masrul Kasmy mengatakan instruksi tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat profesi ASN dan karyawan BUMD dilingkup Pemprov Riau.

Selain itu, lanjutnya instruksi itu melaksanakan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2009, tentang Pengololaan Zakat, yang selama ini dinilai kurang maksimal. “Betul, instruksi Gubernur Riau merupakan tindaklanjut dari sosialisasi zakat bagi ASN Pemprov di Masjid Raya Annur kemarin,” kata Masrul  di Pekanbaru, Rabu (3/4).

Dengan adanya instruksi tersebut, diharapkan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyelenggarakan zakat di instansinya masing-masing, yang dikelola oleh Unit Pengelola Zakat.

“Nah, nanti Unit Pengelola Zakat melaporkan progres zakat setiap bulannya kepada Gubernur Riau melalui Sekdaprov Riau. Nanti akan dievaluasi. Setiap OPD akan dievaluasi,” ujarnya.

Karena, menurut gubernur selama ini pengumpulan zakat di setiap OPD sudah berjalan, hanya saja hasilnya belum maksimal. “Dengan adanya instruksi gubernur ini kita harapkan pengumpulan zakat bisa maksimal, sehingga pejabat yang sudah sesuai haul nisab wajib bayar zakat profesinya, yang nanti dipotong dari penghasilannya,” terangnya.

Instruksi Gubernur Riau tersebut merupakan yang pertama semenjak Samsuar dilantik Preside Joko Widodo pada pertengahan Februari 2019.

Sumber: Antara