Category Archives: Nusantara

Bawaslu Surati KPU-Ditjen Dukcapil Terkait 31 Juta Penduduk Belum Ada di DPT

Jurnal123.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bakal mengirimkan surat untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri). Bawaslu menginginkan agar polemik data pemilih Pemilu 2019 dapat diselesaikan bersama-sama.

“Mereka (KPU dan Dukcapil) biar ketemu saja. Kami terus yang mengundang mereka untuk ketemu bareng (bersama), ini kan sama-sama lembaga yang punya kepentingan,” kata Komisioner Bawaslu Affifuddin, Jumat (19/10/2018).

Sekadar diketahui, KPU dan Dukcapil memang terus berkoordinasi menyangkut adanya 31 juta penduduk yang belum masuk daftar pemilih tetap (DPT). Sejatinya, 31 juta warga tersebut telah melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP).

Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) I oleh KPU sudah disinkronisasi dengan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4). Menurut Affifuddin, hal ini tak perlu menjadi perdebatan di ruang publik.

“Jangan malah ramai di publik. Harapan kita saling duduk bareng untuk saling mengklarifikasi saja,” ujarnya.

DPTHP I yang ditetapkan KPU sekitar 187 juta penduduk. Setelah disinkronisasi, angka tersebut berkurang. Meski begitu, KPU membuka peluang dilakukan perbaikan kembali selama hingga 16 November 2018.

Direktur Jenderal Dukcapil Kemdagri Zudan Arif Fakhrullah menjelaskan, DP4 dari Kemdagri yang diserahkan kepada KPU mencapai 196 juta jiwa. Dikatakan, hanya 160 juta data yang selaras dengan DPTHP.

“Analisis ini dilakukan karena kami punya data base kepedudukan yang aktif. Tiap enam bulan diperbaiki, maka Kemdagri menyandingkan DPT dengan DP4 yang 196 juta itu. Yang sinkron 160 juta. Yang tidak sinkron ada 31 juta,” kata Zudan.

Ia menyatakan, Dukcapil sama sekali tidak menyelundupkan data pemilih.

“Tidak ada yang diselundupkan atau ditambahkan. Jadi, Kemdagri membantu KPU dengan menunjukkan bahwa ini loh yang sudah dianalisis. Ada penduduk yang sudah merekam tapi belum masuk dalam DPT,” tuturnya.(SUP)

977 Aparatur Peradilan Disiapkan Mengisi 85 Pengadilan Baru

Jurnal123.com – Mahkamah Agung RI telah menyiapkan 977 aparatur peradilan untuk mengisi untuk menjalankan operasional 85 pengadilan baru yang akan diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. H. M. Hatta Ali,. S.H., M.H di Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara.

Demikian disampaikan oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI A. S. Pudjoharsoyo saat memberikan keterangan kepada awak media dalam jumpa pers persiapan peresmian pengadilan baru di Ruangan Media Center. A. Harifin Tumpa, Mahkamah Agung, Jakarta, Jumat (19/10/18).

977 orang aparatur pengadilan tersebut lanjut A. S. Pudjoharsoyo terdiri atas 283 orang hakim dan 694 pegawai tenaga teknis dan kesekretariatan, sehingga setiap Pengadilan sudah mempunyai minimal jumlah SDM agar dapat beroperasi melayani kebutuhan pencari keadilan.

“283 hakim tersebut termasuk yang akan menduduki posisi pimpinan maupun hakim yang akan menangani perkara dan 694 orang pegawai sudah termasuk untuk tenaga kepaniteraan seperti panitera, para panitera muda dan juru sita sementara untuk tenaga kesekretariatan termasuk di dalamnya sekretaris dan para kasubag” jelas A. S. Pudjoharsoyo

Kedepan, Mahkamah Agung terus berupaya untuk melengkapi segala kebutuhan semua pegadilan baru khususnya kebutuhan aparatur peradilan dan kebutuhan sarana dan prasarana pengadilan, dengan demikian masyarakat pencari keadilan terlayani dengan maksimal.

Seperti diberitakan sebelumnya, rencananya Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H. M. Hatta Ali,. S.H., M.H akan meresmikan operasionalisasi 85 (delapan puluh lima) Pengadilan baru di seluruh Indonesia, pada Hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 di Melounguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara. 85 (delapan puluh lima) pengadilan baru tersebut terdiri dari 3 (tiga) badan peradilan yaitu 30 (tiga puluh) Pengadilan Negeri, 50 (lima puluh) Pengadilan Agama dan 3 (tiga) Mahkamah Syar’iyah serta 2 (dua) Pengadilan Tata Usaha Negara.

Selain Sekretaris MA, turut hadir dalam konperensi pers Jurubicara Mahkamah Agung yang juga Ketua Muda Pidana Dr Suhadi SH, MH dan Kepala Biro Humas Dr Abdullah.

(RIL/MA)

Sumber : Humas Mahkamah Agung

Kadiv Humas : Polri Solid!

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Setyo Wasisto (Foto Jurnal123.com)

Jurnal123.com – Kadiv Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto menegaskan kondisi internal Polri sangatlah solid. Ia membantah tudingan ada jenderal polisi bintang tiga yang berusaha menjatuhkan Kapolri Tito Karnavian.

“Polri solid pak,” tegas Setyo lewat whatsapp ke redaksi Jurnal123.com.

Hal tersebut juga sekaligus membantah dan melakukan klarifikasi atas pemberitaan yang disampaikan Ketua IPW Neta S Pane yang meminta Presiden untuk membersihkan Kepolisian dari pengkhianatan internal

Kadiv Humas Polri itu pun menyatakan akan melakukan penyidikan ke pihak-pihak eksternal Polri, lantaran internal Polri solid.

“Untuk di dalam kepolisian nggak ada lah. Saya jamin solid. Kita melakukan penyelidikan ke luar,” kata dia.

Selain itu juga diberitakan, anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu menyatakan adanya skenario melibatkan oknum jenderal Polri dan oknum penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan skenario untuk menjatuhkan posisi Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian.

Atas hal tersebut Setyo menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mempercayai informasi apapun yang memberitakan bahwa dalam tubuh institusi kepolisian terjadi persoalan.

Menurut Wasisto upaya yang mendiskreditkan polri akan diselidiki dan ditindaklanjuti agar tidak berkembang menjadi informasi yang menyesatkan.(JIM)

IPW Himbau Presiden Jokowi Bersihkan Korps Kepolisian Dari Indikasi Pengkhianatan

Neta S Pane

Jurnal123.com – Berbagai peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini, tidak lepas dari amatan lembaga swadaya masyarakat.

Polri harus mewaspadai indikasi pengkhianatan di tubuhnya. Untuk itu Indonesia Police Watch (IPW) menghimbau Presiden Jokowi agar mendorong Polri membersihkan indikasi pengkhianat di tubuh korps kepolisian tersebut, dan jenderal yang terlibat harus segera dicopot dari jabatannya.

“Indikasi pengkhianatan di korps kepolisian itu tidak sekadar hendak mendongkel kepemimpinan Kapolri Jenderal Tito Karnavian tapi juga bisa merontokkan citra Jokowi sebagai presiden hingga menderita kekalahan di Pilpres 2019” ujar Ketua Presidium IPW Neta S Pane seperti dilansir Suara Pembaruan di Jakarta, Selasa (16/10) pagi.

Menurut Neta, indikasi pengkhianatan itu, sejak sebulan terakhir telah memecah Polri dan membuat elite Polri tidak solid. Kondisi ini sangat ironis, terutama menjelang tahun politik dimana Polri harus solid dalam menjaga keamanan. Jika terjadi indikasi pengkhianatan di tubuh Polri dan kepolisian tidak solid tentunya hal ini akan menjadi ancaman tersendiri bagi keamanan Indonesia, terutama menjelang maupun saat Pilpres 2019.

Untuk itu Presiden Jokowi perlu turun tangan mendorong Polri segera membersihkan indikasi pengkhianatan tersebut dan mencopot jenderal yang terindikasi sebagai pengkhianat di tubuh Polri dari jabatannya.

Indikasi pengkhianatan itu berkaitan dengan maraknya kasus Buku Merah yang menimbulkan pro kontra di masyarakat. Sebab itu kasus ini tidak bisa dibiarkan berlarut larut hingga menjadi ancaman keamanan di tahun politik dan mengganggu Pilpres 2019. Untuk itu indikasi pengkhianatan di tubuh kepolisian harus segera dibersihkan agar Polri tetap solid menghadapi Pilpres 2019 dan keamanan negeri ini tetap terjaga.(SUP)

Sidang Praperadilan Gubernur Aceh Nonaktif, Paparang Menilai KPK Bertindak Diluar Kewenangan

Kuasa Hukum Gubernur Aceh Nonaktif Santrawan Paparang (Kiri) Bersama Haposan Batubara (kanan)


Jurnal123.com – Sempat ditunda sepekan, sidang Praperadilan Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf akhirnya digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pihak KPK yang diwakili Tim Biro Hukum Efi Laila Kholis hadir di sidang perdana tersebut.

Agenda sidang dimulai dengan pembacaan surat permohonan dari pemohon, diwakili oleh kuasa hukum Irwandi Yusuf, Santrawan Paparang. Lewat surat yang dibacakan, Paparang membeberkan sejumlah kejanggalan status tahanan kliennya oleh KPK.

“Jadi prosesnya praperadilan tadi kan teman-teman sudah dengar jadi proses seolah ada OTT 3 Juli 2018, jam 8 malam tapi kenyataanya tidak ada OTT. Orang-orang yang dituduh Muhyasir, Fadli, Samsul Bahri, Hendri Yusal, tidak pernah ada di tempatnya Pak Irwandi pada waktu itu,” kata Paparang, Jakarta, Selasa (16/10/2018).

Paparang mengklaim, bahwa KPK telah bertindak di luar kewenangan sebagai penegak hukum. Hal ini dikarenakan, KPK menyebut adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT), padahal Irwandi Yusuf hanya dibawa paksa dan dinaikan statusnya menjadi tersangka.

“Kalau bicara hukum seseorang disangka dituduh, maka wajib dibuktikan dulu sangkaanya tidak cukup dibawa. Tindakan dari setiap penegakan hukum itu ada konsekuensinya, kalau bicara OTT berartikan ada pemberi-penerima dan barang bukti dan ada peristiwa pidana terjadi tapi itu tidak ada. Kalau pun ada yang terjadi pada waktu itu, (masa) surat diterbitkan 4 Juli? Sedangkan penangkapan 3 Juli,” ungkap Paparang.

Mendengar pembeberan surat permohonan pemohon, hakim tunggal Riyadi Sunindio Florentinus memberi hak jawab pada termohon, yaitu KPK. Hakim menjadwalkan sidang praperadilan berjalan secara maraton dalam tempo tujuh hari.

“Besok pagi siapin jawab termohon, ajukan saksi tolong disiapkan mau berapa? Enam? Kalo besok mau dihadirkan bisa lebih dari satu, lalu 19 Oktober saksi ahli termohon, tuntas kesimpulan ini 7 hari karena jadi 22 Oktober atau 23 itu kesimpulan, putusan 24 Oktober,” jelas Hakim Riyadi.(LIP)

Aneh? Disdukcapil Kota Bekasi Keluarkan Akta Perkawinan Meski Tidak Pernah Terjadi Pernikahan

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi Dinar Faizal Badar

Jurnal123.com – Peristiwa langka terjadi di Kota Bekasi. Pasalnya pria berinisial R alias Win tidak pernah melangsungkan perkawinan dengan wanita berinisial B namun terdapat akta perkawinan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi.

Hal tersebut terungkap setelah tuntutan perceraian yang diajukan B di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara guna memperoleh harta ‘gono gini’ ditolak PN.

Dalam putusannya Nomor 418/pdt/G/2013/PN.Jkt.Utr menolak gugatan B yang mengajukan perceraian mengingat Akta Perkawinan No. 458/K/2001 Tanggal 29 Agustus 2001 dinilai secara hukum tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap perkawinan antara penggugat B dengan tergugat R alias Win. Pengadilan juga menilai bahwa perkawinan tidak memenuhi persyaratan sesuai Undang Undang Perkawinan.

Saat Jurnal123.com mencoba melakukan klarifikasi terkait akta perkawinan yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan tentang perkawinan, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi Drs Dinar Faizal Badar saat ditemui Jurnal123.com di ruangannya menjelaskan bahwa hal tersebut ditangani oleh bidang terkait.”Silahkan bertemu dengan staf saya pak Oke atau pak Butje karena mereka yang lebih mengetahui duduk persoalannya,” tukas Badar.

Oke staf Disdukcapil yang berhasil ditemui menyatakan masih menunggu putusan pengadilan yang meminta pembatalan akta perkawinan yang tidak sah secara hukum.(JIM)

KPK Tangkap Bupati Bekasi Dan Bos Lippo Terkait Suap Proyek Meikarta

Jurnal123.com – Tim Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil mengamankan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro. Penangkapan dilakukan usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap perizinan proyek pembangunan Meikarta.

“Tim telah mengamankan BS, swasta dari kediamannya,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Senin (15/10).

Billy yang sudah tiba di Gedung KPK sekitar pukul 23.30 WIB memilih bungkam dan langsung masuk ke markas antirasuah guna menjalani pemeriksaan awal.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait izin proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.

Selain Bupati Neneng, KPK juga menjerat delapan orang lainnya dalam kasus ini. Mereka adalah Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi, Jamaludi; Kepala Dinas Damkar Pemkab Bekasi, Sahat MBJ Nahar; Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi, Dewi Tisnawati; dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi.

Kemudian, pihak swasta bernama Billy Sindoro yang merupakan Direktur Operasional Lippo Group, Taryudi dan Fitra Djajaja Purnama selaku konsultan Lippo Group, serta Henry Jasmen pegawai Lippo Group.

Bupati Neneng dan kawan-kawan didug menerima hadiah atau janji Rp 13 miliar terkait proyek tersebut. Diduga, realiasasi pemberian sampai saat ini adalah sekitar Rp 7 miliar melalui beberapa Kepala Dinas.

Keterkaitan sejumlah dinas lantaran proyek tersebut cukup kompleks, yakni memiliki rencana membangun apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit, hingga tempat pendidikan. Sehingga dibutuhkan banyak perizinan.(LIP)

Mahfud MD Ingatkan Kampanye Hitam Terkait Capres Tindak Pidana

Pakar Hukum Tata Negara Prof Mahfud MD Ingatkan Ancaman Hukuman Soal Isue Presiden PKI

Jurnal123.com – Setelah lama bergulir berbagai isue tentang kedua capres, Prof Dr Mohammad Mahfud MD akhirnya berbicara. Antaranya isu Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam kaitan dengan Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Pakar hukum tata negara Prof Mahfud MD juga bicara kaitan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan gerakan Islam radikal yang akan mendirikan negara Islam, ISIS.

Melalui akun twitternya, Mahfud MD, Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2008-2013, secara terang-terangan membantah bahwa Presiden Jokowi adalah PKI.

Begitu juga, Mahfud MD pun membantah keterlibatan Calon Presiden Prabowo Subianto dalam gerakan ISIS.

Penyebutan Jokowi anggota PKI dan Prabowo terlibat ISIS adalah black campaign atau kampanye hitam.

Mereka yang melakukan kampanye hitam, kata Mahfud MD, bisa dijerat dengan pasal-pasal dalam hukum pidana.

“Kalau Anda bilang bhw Jokowi PKI atau bilang bhw Prabowo terlibat ISIS itu adl black campaign,” ujar Mahfud MD melalui akun twitternya.

Mahfud MD melanjutkan, “Black campaign bisa dipidana, negative campaign bisa dilawan dengan argumen.”

Black campaign, kata Mahfud MD, adalah melakukan fitnah atau kebohongan lawan politik.

Kampanye negatif atau negative campaign adalah menyebutkan sisi negatif seseorang meskipun itu sebuah fakta.

“Tapi kalau Anda bilang Jokowi kerempeng atau bilang Prabowo dulu kalah terus dalam Pilpres maka itu negative campaign,” ujar Mahfud MD.

Negative campaign tidak dilarang dan tidak bisa dihukum, kata Mahfud MD, karena berdasarkan sebuah fakta.

Seperti diketahui, Jokowi dan Prabowo adalah dua Calon Presiden pada Pemilu Presiden atau Pilpres 2019.

Simak status lengkap Mahf MD berikut ini.

@mohmahfudmd: Kalau Anda bilang bhw Jokowi PKI atau bilang bhw Prabowo terlibat ISIS itu adl black campaign.

Tp kalau Anda bilang Jokowi kerempeng atau bilang Prabowo dulu kalah trs dlm Pilpres maka itu negative campaign. Black campaign bs dipidana, negative campaign bs dilawan dgn argumen.

@mohmahfudmd: Black campaign adl kampanye yg penuh fitnah dan kebohongan ttg lawan politik. Negative campaign adl kampanye yg mengemukakan sisi negatif/kelemahan faktual ttg lawan politik.

Negative campaign tdk dilarang dan tdk dihukum krn memang berdasar fakta. Yg bs dihukum adl back campaign

@mohmahfudmd: Intinya, sebaiknya kampanye itu adu program saja. Tak usah pakai black campaign atau negative campaign.

Tp kalau Anda terpaksa melakukan negative campaign maka tdk ada sanksinya. Barulah Anda bisa dihukum atau dipidanakan kalau melakukan black campaign.

Mahfud MD Bicara PKI dan Pemilu

Prof Dr Mahfud MD, Ketua Majelis Pakar Peradi, ini membuat cuitan di twitter terkait PKI karena ada pertanyaan dari netizen (warganet).

Semula ada warganet yang bertanya apakah ada larangan dalam UU bahwa anggota PKI tidak boleh mencalonkan diri jadi Caleg.

Atas pertanyaan itu, Mahfud MD kemudian memberikan ulasan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) telah membuat putusan yang menyebutkan hak politik keturunan PKI sama.

@mohmahfudmd: Tidak ada larangan itu krn: 1) Yg terlibat PKI skrng dpt dibilang sdh tdk ada krn PKI bubar 52 thn yg lalu, pengikutnya hampir2 sdh tdk habis;

2) Dulu ada putusan MK bhw keturunan mereka punya hak politik yang sama, boleh memilih dan dipilih.

Ketika ditanya lagi bagaimana dengan anggota HTI yang akan menjadi Caleg, Mahfud pun menjawab tidak menjadi masalah.

@mohmahfudmd: Tidak ada larangan bagi di dalam UU ex anggots HTI utk jadi caleg atau pun jadi PNS.

HTI dibubarkan berdasar hukum administrasi negara, PKI dibubarkan krn scr hukum pidana dianggap melakukan kudeta.

Kemungkinan adanya dendam ideologis terhadap anggota atau turunan anggota PKI, Mahfud MD mengatakan, kemungkinan apa saja bisa terjadi.

@mohmahfudmd: Kalau kemungkinan PKI dendam sih, bisa ya, bisa tidak, bisa macam2.

Bisa bangkit lagi, bisa dendam, bisa tobat, bisa sadar utk mengakui Pancasila, dan bisa benar2 habis scr politik.

Tapi scr hukum ajaran Komunis dilarang dilarang.

Isu PKI untuk Pisahkan Jokowi dan PDIP

Sebelumnya diberitakan, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan, maraknya isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI), tujuannya tak lain untuk menurunkan elektabilitas partainya.

Menurut Hasto, sasaran utama isu kebangkitan PKI adalah menjauhkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri.

“Tentu saja ada yang ingin memisahkan Pak Jokowi dengan PDIP, Pak Jokowi dan Bu Mega, dengan berbagai isu-isu,” kata Hasto di Kantor PDIP, Jakarta, Sabtu (30/9/2017).

Hasto menilai wajar jika isu PKI sering dikaitkan dengan partainya.

Karena, menurut Hasto, elektabilitas PDIP di berbagai survei cukup tinggi dibandingkan partai lain.

“Karena survei PDIP tinggi, bagian dari kompetisi politik itu wajar,” ungkap Hasto.

Hasto pun sudah menonton bareng film G30S PKI bersama Panglima TNI Gatot Nurmantyo.

Menurut Hasto, cara tersebut cukup baik untuk mengedukasi sejarah bangsa pada masa itu.

“Tadi malam saya juga diundang oleh Panglima TNI, mewakili Bu Mega, nonton wayang dan ditampilkanlah seluruh wayang nusantara. Itu juga sebuah ekspresi yang sangat baik,” cetus Hasto. (TRI)

Pindah Domisili Cukup KK Tanpa Pengantar RT/RW

Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh

Jurnal123.com – Masyarakat tak memerlukan surat pengantar dari RT/RW, desa, kelurahan, termasuk kecamatan jika berpindah domisili. Dokumen yang diperlukan hanya fotokopi kartu keluarga.

“Kita menegaskan kembali bahwa itu (surat pengantar) tidak perlu,” kata Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Zudan Arif Fakrulloh, Minggu (14/10).

Diungkapkan, beberapa kabupaten memang masih mewajibkan surat pengantar. Karenanya, Dukcapil Kemdagri telah membuat surat edaran 417.12/18749/Dukcapil pada 10 Oktober. Surat itu ditujukan untuk seluruh dinas dukcapil (disdukcapil) di daerah.

Ia menyatakan, jajaran dukcapil perlu mengacu surat edaran. Mekanisme surat perpindahan penduduk diatur melalui surat tersebut. Diharapkan pelayanan administrasi kependudukan menjadi semakin cepat dan mudah.

“Jadi, cukup datang ke disdukcapil sesuai alamat Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dan membawa fotocopy KK,” ujarnya.

Nantinya, disdukcapil daerah sebelumnya akan mengeluarkan surat keterangan pindah warga negara Indonesia (SKPWNI). Selanjutnya, KK dan KTP-el diterbitkan sesuai domilisi terbaru.

Ditambahkan, bagi penduduk yang mencantumkan alamat baru pada SKPWNI, tapi bukan merupakan rumah pribadi, maka perlu melampirkan surat pernyataan. “Surat pernyataan tidak keberatan penggunaan alamat dalam dokumen kependudukan dari pemilik rumah,” imbuh Zudan.

Ia juga mengingatkan agar disdukcapil menyampaikan laporan data perpindahan penduduk kepada kecamatan, desa/kelurahan sekurang-kurangnya dua kali sebulan.(DUK)

Guru Honorer di Kabupaten Tangerang Serukan Aksi Mogol

Jurnal123.com – Sejumlah guru honorer di Kabupaten Tangerang menyuarakan aspirasinya. Mereka menggelar aksi mogok mengajar yang dimulai pada hari ini hingga 31 Oktober 2018.

Hal itu diungkapkan Ketua Forum Honorer Kategori Dua ( FHK2) Kabupaten Tangerang Suryanah seperti dilansir Warta Kota.

Ia menjelaskan, aksi tersebut dilakukan agar pemerintah dapat memperhatikan nasib – nasib guru honorer.

“Mogok mengajar digelar mulai hari ini,” ujar Suryanah kepada Warta Kota di Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Senin (15/10/2018).

Aksi tersebut menjalar ke setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Tangerang. Berbagai spanduk mengenai persoalan ini pun sudah terpasang di sejumlah sekolah.

“Hari ini kami juga melakukan audiensi dengan DPRD Kabupaten Tangerang Komisi 2 membahas permasalahan tersebut,” ujarnya.

Suryanah menyebut, berbagai tuntutan pun dilayangkan oleh para guru honorer, terutama dalam segi kesejahteraan.

“Pemerintah Kabupaten Tangerang sangat tidak peka akan nasib kami-kami ini. Tidak terlalu diperhatikan, dan sangat merugikan kaum guru honorer mengenai upah yang diberikan,” papar Suryanah.(WAR)