Category Archives: Nusantara

Gubernur Sumatera Barat Laporkan Kesiapan Hari Pers Nasional 2018

Gubernur Sumber Irwan Prayitno, Mensesneg Pramono Anung, Ketua Umum PWI Margiono dan panitia Hari Pers Nasional 2018 di Padang. Gubernur Sumber Irwan Prayitno, Mensesneg Pramono Anung, Ketua Umum PWI Margiono dan panitia Hari Pers Nasional 2018 di Padang.

Gubernur Sumber Irwan Prayitno, Mensesneg Pramono Anung, Ketua Umum PWI Margiono dan panitia Hari Pers Nasional 2018 di Padang.
Gubernur Sumber Irwan Prayitno, Mensesneg Pramono Anung, Ketua Umum PWI Margiono dan panitia Hari Pers Nasional 2018 di Padang.


JURNAL123, JAKARTA.
Menjelang persiapan Hari Pers Nasional 2018 yang sedianya akan dilaksanakan di provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Gubernur Prof. Irwan Prayitno didampingi Kepala Biro Humas Setda Provinsi Sumbar Jasman dan Kepala Balitbang Reti Wafda bersama Ketua PWI Pusat Margiono beserta Panitia Pusat HPN 2018 melakukan pertemuan dengan Menteri Sekretaris Negara Pramono Anung membicarakan lebih rinci terkait kedatangan Presiden dan beberapa Menteri Kabinet Kerja ke acara puncak Hari Pers Nasional (HPN) 2018 di Padang, Sumatera Barat.

Dalam pertemuan tersebut Gubernur kembali memastikan kesiapan Sumbar sebagai tuan rumah penyelenggaraan HPN 2018. Disamping itu, ada beberapa agenda tambahan, yakni usulan peresmian Pasar Raya Padang.

“Saat kita kemarin di Setneg, peresmian pasar raya Padang belum kita usulkan, namun hari ini surat usulan peresmian pasar raya Padang oleh Presiden langsung kita serahkan ke pak Seskab Pramono Anung. Insyaa Allah Pak Pramono akan koordinasi lagi dengan Pak Pratikno Menteri Sekretaris Negara dan meminta persetujuan Presiden. Mudah-mudahan pak Presiden setuju. Sama-sama berdoa kita, moga pak Presiden berkenan,” ujar Irwan Prayitno, Kamis, (18/1/2018).

Lebih lanjut Gubernur juga menyampaikan harapannya agar Presiden berkenan hadir dan bermalam di Sumbar mulai tanggal 7 Februari hingga 9 Februari.

Senada dengan uraian Gubernur Sumbar, Ketua PWI Pusat Margiono sangat berharap Menteri-Menteri banyak yang hadir. Karena konfirmasi terakhir baru 11 Menteri yang telah menyatakan akan datang ke Sumbar.

Menjawab harapan Gubernur dan Ketua PWI Pusat, Pramono Anung menyampaikan bahwa sebenarnya Presiden berkenan hadir di Sumbar selama dua malam dan akan disiapkan dan dimatangkan.

“Mudah-mudahan Presiden tidak ada halangan sehingga dapat hadir mulai tanggal 7 Februari 2018 dan pulang tanggal 9 Februari usai upacara puncak” ujar Pramono.

Ditegaskannya, kegiatan Presiden yang telah dimatangkan antara lain Kuliah umum di UNP, peresmian Indarung VI Semen Padang, peresmian jalan by pass, penyerahan massal sertifikat tanah dan agenda agenda lainnya.

Sementara itu Hendri CH Bangun, Sekjen PWI pusat menambahkan bahwa ada hal yang baru, dimana nanti akan dideklarasikan Forum Jurnalis Perempuan di Sumbar.

“Saat ini kita lagi mematangkan segala sesuatunya tentang acara dimaksud. Jadi di sumbarlah pertama kali muncul Forum Jurnalis Perempuan ini,” kata Hendri.(REP)

Jokowi Lantik Menteri dan KSAU Baru

Presiden Joko Widodo

Presiden Joko Widodo


JURNAL123, JAKARTA.
Presiden Joko Widodo melantik sejumlah pejabat negara. Di antaranya adalah posisi menteri. Jokowi juga melantik KSAU yang baru yakni Marsekal Madya Yuyu Sutisna menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto yang menjadi panglima TNI.

Selain itu, ada nama Agum Gumelar yang menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Mengingat, ada dua posisi kosong setelah Rusdi Kirana menjadi Dubes Malaysia, dan Almarhum Hasyim Muzadi.

Selain itu, ada nama Jenderal (Purn) TNI Moeldoko. Ia menggantikan Teten Masduki menjadi Kepala Staf Kepresidenan.

Idrus Marham, yang juga sekjen Golkar dilantik untuk menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang mengundurkan diri karena maju sebagai calon gubernur Jawa Timur. Pelantikan dilakukan di Istana Negara, Jakarta pada Rabu 17 Januari 2018.(VIN)

Kapolri Petakan Daerah Jelang Pilkada

Kapolri, Jenderal Tito Karnavian ditwmui di Mabes Polri, Jumat(12/1/2018) mengatakan Usai Pendaftaran Pascalon, segera dipetahkan potensi kerawanan jelang tahapan Pilkada.( Vecky Ngelo/Jurnal123)

Kapolri, Jenderal Tito Karnavian ditwmui di Mabes Polri, Jumat(12/1/2018) mengatakan Usai Pendaftaran Pascalon, segera dipetahkan potensi kerawanan jelang tahapan Pilkada.( Vecky Ngelo/Jurnal123)


JURNAL123, JAKARTA.
Setelah di lakukan penutupan pendaftaran para pasangan calon beberapa hari yang lalu, untuk menjaga keamanan secara jelas Polri terus menintensifkan dan mulai memetahkan  potensi-potensi kerawanan disetiap derah mempersiapkan kekuatan bersama aparat hukum  dengan beberapa strategi.

Kapolri Jenderal Muhammad Tito Karnavian meminta setiap Kapolda dan Kapolres memetakan potensi konflik di daerahnya masing-masing menyusul pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang akan digelar pada Juni tahun ini.

“Minggu ini saya perintahkan kepada semua jajaran di tingkat Mabes Polri, di tingkat Polda, Polres, buat laporan untuk menjelaskan potensi daerah yang dianggap rawan konflik,” kata Tito di Mabes Polri, Jumat (12/1/2018).

Tito mengatakan potensi konflik antara lain bisa dideteksi dengan adanya mobilisasi massa dan jumlah pasangan calon yang akan bersaing dalam Pilkada.

1. Tiga level kerawanan

Tito mengatakan peta konflik bisa dibagi dalam tiga level, yakni sangat rawan, rawan, dan kurang rawan. “Kurang rawan misal satu paslon, otomatis sudah berkuranglah. Kerawanan konflik relatif kecil sekali,” jelas Tito.

Tito memberi tenggat kepada anak buahnya untuk menyelesaikan peta kerawanan paling lambat hari Minggu ini. Sehingga hari Senin bisa dibuat tabel kerawanan masing-masing daerah.

“Mereka harus kirimkan ke Mabes dan Mabes bisa buat tabel daerah mana yang masuk sangat rawan,” kata Tito.

Baca juga: Jelang Pilkada, Kapolri Pastikan Tak Ada Proses Hukum Bagi Pasangan Calon

2. Jumlah pasukan sesuai tingkat kerawanan

Tito mengatakan jumlah personel pengamanan yang akan dikerahkan saat Pilkada akan disesuaikan dengan tingkat kerawanan masing-masing daerah.

Untuk daerah yang masuk kategori rawan konflik, kata Tito, akan disiapkan pasukan back up. “Pasukan di Polda ada yang standby, baik Polri maupun TNI,” kata Tito.

Selain menyiagakan pasukan, Tito melanjutkan, pihaknya juga akan mengaktifkan cooling system, yaitu pendekatan terhadap tokoh masyarakat, tokoh agama, dan kelompok-kelompok masyarakat untuk menyuarakan Pilkada damai.

“Mereka berkampanye juga untuk mendinginkan suasana,” ujarnya.

3. Anggota yang ikut Pilkada harus mundur

Dalam kesempatan tersebut, Tito juga meminta anak buahnya yang mengikuti Pilkada segera mengundurkan diri sebelum 12 Februari 2018.

“Pengunduran diri sesuai Perkap diajukan bagi mereka yang hendak berkontestasi. Begitu pengunduran diri dilakukan, saya sudah melakukan langkah-langkah untuk menonjobkan,” kata Tito.

Menyinggung Money Politik, Tito menandaskan  tanya detailnya kepada kabareskrim dan saya memerintahkan Kabareskrim  membuat Satgas ini target utamanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) . “Target  utamanya OTT misalnya kalau ada yang bayar ke KPU, bayar ke Panwaslu dan kemudian pejabat-pejabat yang masih menjawab misalnya pegawai negeri tetapi dia melakukan sawer kesana-sini ini akan kita selediki  sumber keuangannya. Satgas ini kan kordinasi sekali lagi kalau sudah terbentuk dan nanti kita akan kumpulkan diberikan arahan juga kita akan undang dari KPK untuk bersama-sama karena KPK kan melakukan pengawasan juga. Ada kriteria penyelenggara Negara yang bisa dilakukan tindakan oleh KPK , ada juga yang tidak.  Nah ini  kita bisa kerjasama ada kan kekosongan-kekosongan ini kita bisa saling isi,” tandasnya. (VEK) 

 

Menyehatkan Masyarakat, RS Siloam Buka Cabang ke-32

 Rumah Sakit Siloam Ke-32 Diresmikan di Lubuklinggau CEO Lippo Group James Riady (kedua kiri), Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin (ketiga kiri), dan Presiden Lippo Gorup Theo Sambuaga (kanan) bersama pejabat lainnya meresmikan Rumah Sakit Siloam di Lubuklinggau, Sumatera Selatan, Kamis 11 Januari 2018.(Foto Berita Satu)


Rumah Sakit Siloam Ke-32 Diresmikan di Lubuklinggau
CEO Lippo Group James Riady (kedua kiri), Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin (ketiga kiri), dan Presiden Lippo Gorup Theo Sambuaga (kanan) bersama pejabat lainnya meresmikan Rumah Sakit Siloam di Lubuklinggau, Sumatera Selatan, Kamis 11 Januari 2018.(Foto Berita Satu)

JURNAL123, LUBUKLINGGAU.
Dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat di Indonesia
PT Siloam International Hospitals Tbk (Siloam) memperluas jangkauan untuk melayani lebih banyak pasien di wilayah barat Indonesia. Hari ini, Kamis (11/1), Siloam secara resmi membuka Siloam Hospitals Silampari di Lubuklinggau, Sumatera Selatan (Sumsel).

Peresmian dihadiri CEO Lippo Group James Riady, Gubernur Sumsel Alex Noerdin, Presiden Lippo Group Theo Sambuaga, serta tokoh dan masyarakat setempat.

Siloam Silampari merupakan Rumah Sakit Siloam ke-5 di Pulau Sumatera dan ke-2 di Provinsi Sumsel. Selain Lubuklinggau, Siloam hadir di empat kota lain di Pulau Sumatera, yakni Medan, Jambi, Bangka, dan Palembang.

Siloam Silampari berlokasi di tengah Kota Lubuklinggau, terintegrasi dengan Lippo Mall dan Sekolah Dian Harapan. Letak Kota Lubuklinggau strategis di tengah jalur lintas tengah Sumatera yang menghubungkan tiga kota besar di Sumsel, yakni Bengkulu sekitar 130 km ke barat, Jambi kurang lebih 300 km ke utara, dan Palembang 300 km ke timur. Kota ini dikenal dengan air terjunnya, Temam, yang memiliki bentuk memanjang menyerupai tirai raksasa, seperti air terjun Niagara di Amerika Utara.

Dalam sambutannya James Riady menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada gubernur Sumsel dan pemerintah daerah setempat yang mendorong Siloam Group untuk berkontribusi dalam sektor layanan kesehatan. Menurut James, dipilihnya Kota Lubuklinggau dibanding kota besar lainnya, karena panggilan untuk memudahkan akses layanan kesehatan yang lebih berkualitas kepada masyarakat.

“Banyak sektor yang kami kembangkan, tetapi tidak ada kegiatan yang membawa sukacita mendalam daripada membuka rumah sakit dan sekolah di daerah-daerah yang masih tertinggal dari kota lainnya,” kata James.

Pembangunan Siloam Silampari tidak semata untuk kegiatan ekonomi, tetapi merupakan komitmen Siloam untuk mendekatkan akses layanan kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkan. James berharap kehadiran Siloam Silampari membawa manfaat bagi masyarakat Lubuklinggau dan sekitarnya.

Siloam, lanjut James, selalu mengusung empat pilar utama, di antaranya menyangkut layanan emergensi. Unit gawat darurat (UGD) didesain dan dimanfaatkan secara efektif untuk menstabilkan pasien serangan jantung, stroke, dan kecelakaan.

“Sejak awal, saya minta supaya budaya responsif menstabilkan pasien ini bisa dibawa sampai ke Lubuklingga. Karena saya mendengar selama ini kondisi emergensi, seperti jantung dan stroke, selalu dibawa ke Palembang, Jakarta, atau Singapura,” katanya.

James menambahkan jaringan Siloam telah tersebar di Indonesia sampai ke luar negeri. Di Singapura, ada 100 klinik Siloam yang melayani 1,4 juta penduduk, empat RS Siloam di Myanmar, 12 di Jepang, serta di Tiongkok, Vietnam, dan Amerika.

Sementara itu, Alex Noerdin menagatakan peresmian Siloam sebagai rumah sakit berstandar internasional akan mengangkat Lubuklinggau menjadi kota berkelas atas.

Pada kesempatan itu, Alex juga menyinggung pembangunan Siloam Sriwijaya di Palembang yang sempat menimbulkan pro dan kontra. Namun, pada akhirnya masyarakat menyadari bahwa kehadiran Siloam di daerah ini telah memenuhi kebutuhan masyarakat setempat.

“Sudah saatnya kita punya rumah sakit yang berstandar internasional. Saya yakin bukan hanya Lubuklinggau yang membutuhkan Siloam, tetapi juga daerah lain di sekitarnya,” kata Alex.

Direktur Siloam Silampari dokter Mgs Johan T Saleh mengatakan Siloam Silampari siap melayani 216.000 orang yang tinggal di Kota Lubuklinggau dan lebih dari 3 juta orang di kabupaten sekitar. Dibangun di atas lahan seluas 21.036 meter persegi dan bangunan 8.250 meter persegi, Siloam Silampari siap mengoperasikan 155 tempat tidur dari total kapasitas 175 tempat tidur. Dalam waktu dekat, Siloam Silampari juga akan melayani pasien BPJS Kesehatan.

Siloam Silampari didukung 139 tenaga kesehatan, terdiri dari 21 dokter spesialis, 8 dokter umum, 52 orang bidan dan perawat serta tenaga profesional lainnya. Seperti Siloam lainnya, Siloam Salampari dilengkapi teknologi kedokteran canggih, seperti CT Scan 64 slices, radiologi, laboratorium dengan peralatan pendukungnya.

“Dengan tersedianya CT-Scan 64 slices yang merupakan satu-satunya di Lubuklinggau, kami menyediakan alat diagnosis terbaik yang memungkinkan para dokter untuk menganalisis pasien dengan lebih akurat. Kami menjadikan perawatan kesehatan modern terjangkau dan mudah diakses oleh masyarakat dan itu merupakan dasar rencana ekspansi kami,” kata Presiden Direktur Siloam, Ketut Budi Wijaya.

Siloam adalah salah satu anak perusahaan PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR). Siloam mengelola 32 rumah sakit di 23 kota di seluruh Indonesia. Siloam telah melayani lebih dari 2 juta kunjungan dan admisi serta melakukan lebih dari 41.000 operasi per tahun. Kapasitas tempat tidur seluruhnya mencapai 6.300 yang didukung sekitar 2.700 spesialis dan dokter umum serta lebih dari 9.600 perawat dan staf pendukung.

Sumber: Suara Pembaruan

JURNAL123, LUBUKLINGGAU.
Dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat di Indonesia PT Siloam International Hospitals Tbk (Siloam) memperluas jangkauan untuk melayani lebih banyak pasien di wilayah barat Indonesia. Hari ini, Kamis (11/1), Siloam secara resmi membuka Siloam Hospitals Silampari di Lubuklinggau, Sumatera Selatan (Sumsel).

Peresmian dihadiri CEO Lippo Group James Riady, Gubernur Sumsel Alex Noerdin, Presiden Lippo Group Theo Sambuaga, serta tokoh dan masyarakat setempat.

Siloam Silampari merupakan Rumah Sakit Siloam ke-5 di Pulau Sumatera dan ke-2 di Provinsi Sumsel. Selain Lubuklinggau, Siloam hadir di empat kota lain di Pulau Sumatera, yakni Medan, Jambi, Bangka, dan Palembang.

Siloam Silampari berlokasi di tengah Kota Lubuklinggau, terintegrasi dengan Lippo Mall dan Sekolah Dian Harapan. Letak Kota Lubuklinggau strategis di tengah jalur lintas tengah Sumatera yang menghubungkan tiga kota besar di Sumsel, yakni Bengkulu sekitar 130 km ke barat, Jambi kurang lebih 300 km ke utara, dan Palembang 300 km ke timur. Kota ini dikenal dengan air terjunnya, Temam, yang memiliki bentuk memanjang menyerupai tirai raksasa, seperti air terjun Niagara di Amerika Utara.

Dalam sambutannya James Riady menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada gubernur Sumsel dan pemerintah daerah setempat yang mendorong Siloam Group untuk berkontribusi dalam sektor layanan kesehatan. Menurut James, dipilihnya Kota Lubuklinggau dibanding kota besar lainnya, karena panggilan untuk memudahkan akses layanan kesehatan yang lebih berkualitas kepada masyarakat.

“Banyak sektor yang kami kembangkan, tetapi tidak ada kegiatan yang membawa sukacita mendalam daripada membuka rumah sakit dan sekolah di daerah-daerah yang masih tertinggal dari kota lainnya,” kata James.

Pembangunan Siloam Silampari tidak semata untuk kegiatan ekonomi, tetapi merupakan komitmen Siloam untuk mendekatkan akses layanan kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkan. James berharap kehadiran Siloam Silampari membawa manfaat bagi masyarakat Lubuklinggau dan sekitarnya.

Siloam, lanjut James, selalu mengusung empat pilar utama, di antaranya menyangkut layanan emergensi. Unit gawat darurat (UGD) didesain dan dimanfaatkan secara efektif untuk menstabilkan pasien serangan jantung, stroke, dan kecelakaan.

“Sejak awal, saya minta supaya budaya responsif menstabilkan pasien ini bisa dibawa sampai ke Lubuklingga. Karena saya mendengar selama ini kondisi emergensi, seperti jantung dan stroke, selalu dibawa ke Palembang, Jakarta, atau Singapura,” katanya.

James menambahkan jaringan Siloam telah tersebar di Indonesia sampai ke luar negeri. Di Singapura, ada 100 klinik Siloam yang melayani 1,4 juta penduduk, empat RS Siloam di Myanmar, 12 di Jepang, serta di Tiongkok, Vietnam, dan Amerika.

Sementara itu, Alex Noerdin menagatakan peresmian Siloam sebagai rumah sakit berstandar internasional akan mengangkat Lubuklinggau menjadi kota berkelas atas.

Pada kesempatan itu, Alex juga menyinggung pembangunan Siloam Sriwijaya di Palembang yang sempat menimbulkan pro dan kontra. Namun, pada akhirnya masyarakat menyadari bahwa kehadiran Siloam di daerah ini telah memenuhi kebutuhan masyarakat setempat.

“Sudah saatnya kita punya rumah sakit yang berstandar internasional. Saya yakin bukan hanya Lubuklinggau yang membutuhkan Siloam, tetapi juga daerah lain di sekitarnya,” kata Alex.

Direktur Siloam Silampari dokter Mgs Johan T Saleh mengatakan Siloam Silampari siap melayani 216.000 orang yang tinggal di Kota Lubuklinggau dan lebih dari 3 juta orang di kabupaten sekitar. Dibangun di atas lahan seluas 21.036 meter persegi dan bangunan 8.250 meter persegi, Siloam Silampari siap mengoperasikan 155 tempat tidur dari total kapasitas 175 tempat tidur. Dalam waktu dekat, Siloam Silampari juga akan melayani pasien BPJS Kesehatan.

Siloam Silampari didukung 139 tenaga kesehatan, terdiri dari 21 dokter spesialis, 8 dokter umum, 52 orang bidan dan perawat serta tenaga profesional lainnya. Seperti Siloam lainnya, Siloam Salampari dilengkapi teknologi kedokteran canggih, seperti CT Scan 64 slices, radiologi, laboratorium dengan peralatan pendukungnya.

“Dengan tersedianya CT-Scan 64 slices yang merupakan satu-satunya di Lubuklinggau, kami menyediakan alat diagnosis terbaik yang memungkinkan para dokter untuk menganalisis pasien dengan lebih akurat. Kami menjadikan perawatan kesehatan modern terjangkau dan mudah diakses oleh masyarakat dan itu merupakan dasar rencana ekspansi kami,” kata Presiden Direktur Siloam, Ketut Budi Wijaya.

Siloam adalah salah satu anak perusahaan PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR). Siloam mengelola 32 rumah sakit di 23 kota di seluruh Indonesia. Siloam telah melayani lebih dari 2 juta kunjungan dan admisi serta melakukan lebih dari 41.000 operasi per tahun. Kapasitas tempat tidur seluruhnya mencapai 6.300 yang didukung sekitar 2.700 spesialis dan dokter umum serta lebih dari 9.600 perawat dan staf pendukung.

Sumber: Suara Pembaruan

Longsor di Ponorogo Tewaskan 2 Orang

Ilustrasi Longsor di Bogor

Ilustrasi Longsor di Bogor

JURNAL123, PONOROGO.
Tanah longsor di Dusun Gondang, Desa Tumpuk, Kecamatan Sawoo, Ponorogo, Jawa Timur, yang menimbun rumah milik Soirin, mengakibatkan dua orang, Ria Lestari (23) dan anaknya Venesia Aulia Andriani (2 bulan) tewas tertimbun, Minggu (7/1) malam. 

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Ponorogo, Setyo Budiono, Senin menuturkan tim BPBD bersama TNI, Polri, dan relawan yang melakukan pencarian telah berhasil mengevakuasi kedua korban tewas tersebut Minggu pukul 23.00 WIB.

“Kedua korban yang meninggal, Ria Lestari dan Aulia Andriani sudah dievakuasi tadi malam. Hari ini kita melanjutkan pencarian sepeda motor yang masih tertimbun dan membersihkan reruntuhan tanah,” kata Budiono.

Dia mengatakan rumah yang tertimbun tanah longsor tersebut dihuni oleh lima orang. Namun tiga orang lainnya berhasil menyelamatkan diri, yaitu Soirin (58), Misman (29) dan Musiyem (70).

Menurut Budiono, di wilayah Kecamatan Sawoo dan sekitarnya terjadi hujan deras sejak siang hingga sore. Setelah hujan reda, tanah labil dengan kemiringan sekitar 45 derajat di belakang rumah Soirin longsor dan menimbun rumah.

“Hujan turun dengan intensitas tinggi mulai siang hingga sore. Setelah reda, kebun jagung yang berada di belakang rumah seluas sekitar 300 meter persegi dengan kemiringan sekitar 45 derajat longsor dan menimbun rumah Soirin,” jelasnya.

Selain kemiringan ekstrem, lanjut Budiono, tanah di belakang rumah Soirin juga tidak terdapat pohon tanaman keras penguat tanah. 

Antara News

Polri-BPH Migas Kerjasama Awasi BBM Satu Harga dan Gas 3 Kg

BPH Migas Gandeng Polri Awasi BBM Satu Harga dan LPG 3 kg. Tampak Kapolri, Jenderal Pol Tito Karnavian bersama Kepala BPH Migas M. Franshurullah Asa saat bergandengan disaksikan  Komisioner dan Pejabat Utama Polri saat di Mabes Polri, Jumat(5/1/2018). (Jurnal123/Vecky Ngelo)

BPH Migas Gandeng Polri Awasi BBM Satu Harga dan LPG 3 kg. Tampak Kapolri, Jenderal Pol Tito Karnavian bersama Kepala BPH Migas M. Franshurullah Asa saat bergandengan disaksikan Komisioner dan Pejabat Utama Polri saat di Mabes Polri, Jumat(5/1/2018). (Jurnal123/Vecky Ngelo)

JURNAL123, JAKARTA.
Presiden Jokowi meminta Polri segera melakukan koordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dimotori mengatur dan mengawal penyaluaran Bahan Bakar Minyak dengan Satu harga  sampai ke Seluruh Indonesia. Selain itu ikut mengawasi  distirbusi tentang LPG 3 kg untuk memudahkan masyarakat dan mengurangui beban masyarakat dengan BBM yang terjangkau.

 
Kapolri, Jenderal Pol Tito Karnavian  ditemui di Mabes Polri, Jumat (5/1/2018) mengatakan  rekan-rekan pada hari ini kita melaksanakan koordinasi  dengan BPH Migas ada bapak  M. Franshurullah Asa alias Ivan sebagai Kepala beserta komisioner kemudian dalam koordinasi ini beliau menyampaikan tugas-tugas BPH Migas  dan yang paling utama adalah kebijakan dari bapak Presiden pemerintah tentang BBM satu harga mulai dari sabang sampai merauke. “Beliau menginginkan satu harga sampai ke Papua dan daerah-daerah terpencil,” ujarnya.

 
Selanjutrya, Tito menegaskan disampaikan itu juga kita membicarakan mengenai pengawasan distribusi tentang Gas 3kg yang juga menjadi program Bapak Presiden dan dalam rangka memudahkan masyarakat dan mengurangi beban masyarakat dengan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjangkau kemudian gas yang bisa terjangkau disubsidi oleh Pemerintah sehingga masyadakat bawah terutama itu betul-betul merasa terbantu tertolong dengan adanya kebijakan pemerintah ini. “ Lebih lanjut dengan kebijakan ini saya serahkan kepada bapak Ivan  BPH Migas. Point dan nanti saya akan sampaikan apakah yang sudah dikerjakan dan apa yang akan dikerjakan oleh kepolisian,” tegasnya.     

 
Ditempat yang sama, Kepala  Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) , M. Fanshurullah Asa alias Ivan mengatakan  Bapak Kapolri tadi sudah menyampaikan bahwa pagi ini alhamdullilah dari BPH MIgas sudah bisa ketemu dengan Bapak Kapolri dengan tim didampingi Komisoner BPH Migas ini adalah satu wujud sinergi kelembagaan  dimana paling penting ada kebijakan pemerintah yang langsung diinstruksikan oleh Bapak Presiden tengtang BBM satu harga. “Dimana dalam Permen  No 32 dan Permen No.36 oleh Kementerian ESDM ditugas kan kepada BPH MIgas untuk melaksanakan lima hal: Pertama, menunjuk badan usahanya  yaitu Pertamina dan ada Badan Usaha Swasta  PT Aneka Dumai Raya. Kedua , mengatur quota BBMnya  baik Subsidi Detium Premium, Ketiga, melaksanakan kegiatan pengawasan sejauh mana BBM satu harga ini berjalan dengan baik dan terdistribusi dengan baik kepenghujun bukan hanya keadilan harga tetapi keadilan didalam ketersedian dalam keadilan dalam distribusi, “ ujarnya.

 
Keempat, melaksanakan klarifikasi tiap satu liter pun yang jelas dicanangkan oleh Badan usaha tadi akan diverryfikasi oleh tim BPH Migas. Kelima, tugas BPH Migas dalam satu harga adalah memberikan sanksi kepada Badan Usaha yang tidak dikenakan penyaluran satu harga dengan baik . “Kami menyampaikan kepada Bapak Kapolri tadi dengan lima tugas tadi kedala yang dihadapi BPH Migas karena BPH Migas sampai hari ini kami belum punya perwakilan di daerah dalam pengawasan.  Kedua,  Pengawasan kami  tahap penyidikan atau pengawasan, jadi dengan kekuatan Bapak Kapolri sampai ada model desa  ,kita akan mewujudkan dana desa satgas terpadu dan nantinya tidak hanya sampai ke SPBU  ke penyalur BBM itu ke Cukai dan kami ingin belum distribusi  itu tepat sasaran ke Masyarakat kecil. Apalagi ini diutamakan di BPH satu harga diwilayah  tiga ,ruang kedepan dan terpencil,” tegasnya.

 
Untuk itu, Ivan menjelaskan dalam konteks kita mau pengecer-pengecer ini yang banyak sekali dan memang dalam aturan pemerintah itu belum ada ,yang disebut dalam perpres hanya penyalur PPO. “Kita kepengen sebentar disitribusi pengecer ini bisa dikendalikan dengan baik sehingga  yang diharapkan oleh Bapak Presiden kita oleh Pemerintah untuk wujudkan keadilan social bagi seluruh masyarakat Indonesia rakyat dindonesia dibidang BBM yang satu harga betul-betul terwujud dengan baik,” jelasnya.

 
Selanjutnya, Kapolri Tito Karnavia  menjelaskan bahwa menjadi rekan intinya merupakan kebijakan Presiden Jokowi tentang BBM satu harga  dan juga subsidi LPG yang 3 kg itu tujuannya un.tuk meringankan rakyat kecil. Ini dibebankan sejumlah instansi BPH MIgas, kemudian nanti ada Pertamina dan juga dimonitor dan dikoordinir oleh Kementerian Ekonomi kemudian Kementerian Maritim juga ada juga dari ESDM ,BUMN.”Nah kita melihat dengan adanya tugas-tugas yang diemban diberbagai instansi dengan tujuan yang sama ini perlu ada sinergi dan perlu ada kesepakatan , perlu ada pembagian tugas dan seterusnya yang saling mengisi” tandasnya . 

 
Tito juga mengungkapkan  Polri diberikan tugas untuk membantu mengawasi agar tidak jadi pelanggaran jangan sampai nanti uang negara  disubsidi untuk masyarakat kecil justru yang menikmati adalah kelas menengah. Nah ini tidak boleh terjadi karena itu karena pengawasan memerlukan jaringan yang luas sampai ke daerah-daerah tempat-tempat terpencil sampai ke Papua pegunungan . “ Sementara BPH Migas sampai mengawasi distribusinya tingkat SPBU setelah itu dibeli oleh Oknum-oknum tertentu dan diborong habis setelah itu kongkalikong saya tidak mengerti setelah itu dijual ke masyarakat sehingga harganya tinggi . Artinya BBM satu harga ini tidak jalan diterima oleh masyarajat  oleh karena itu langkah yang kami lakukan pertama membentuk tim teknis antara BPH Migas dengan Polri kita akan membuat penyusun MOU apa saja yang harus kita kerjakan , Polisi dimana mainnya  untuk mau membantu kebijakan Pemerintah termasuk kerjaan BPH Migas. Setelah itu nanti kita akan bermain di pencegahan sampai di penindakan hukum, “ ungkapnya.(VEK)

 

Polisi Bantah Adanya Kriminalisasi Calon Kepala Daerah

Kadiv  Humas Mabes Polri, Irjend  Pol Setyo Warsito ditemui di Mabes Polri, Kamis (4/1)2018 mengatakan Pemeriksaan Walikota Samarinda Bukan Kriminalitas.(Jurnal123/Vecky Ngelo)

Kadiv Humas Mabes Polri, Irjend Pol Setyo Warsito ditemui di Mabes Polri, Kamis (4/1)2018 mengatakan Pemeriksaan Walikota Samarinda Bukan Kriminalitas.(Jurnal123/Vecky Ngelo)

JURNAL123, JAKARTA.
Ada dugaan pemeriksaan terhadap walikota Samarinda Syaharie terus mendapat sorotan, hal itu diikuti diperiksanya  Ketua Pemuda Demokrat Indonesia bersantu Herry Susanto dan Manajer Lapnga  Asriansyah Alias Elly diduga ada kejanggalan karena jelang Pilkada . Namun Polri tegaskan kalau dalam perkara sebagai saksi dan ada buktinya  itu bukan Kriminalisasi.   

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto ditemui di kompeks Mabes Polri , Kamis ( 4/1/2018) mengatakan, tak ada kriminalisasi terhadap Wali Kota Samarinda Syaharie Jangan dalam perkara yang ditangani kepolisian. “Jangan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan dan pencucian uang dengan terdakwa Ketua Pemuda Demokrat Indonesia Bersatu (PDIB), Hery Susanto Gun alias Abun, dan Manajer Lapangan KSU PDIB, Noor Asriansyah alias Elly,” ujarnya

Selanjutnya, Setyo menegaskan Pemeriksaan tersebut dianggap janggal karena dilakukan menjelang Pilkada Serentak 2018, di mana Jaang akan mencalonkan diri sebagai Gubernur Kalimantan Timur. “Nanti kami dalami lagi. Kalau memang ada buktinya kan bukan kriminalisasi,”  tegasnya.

Untuk itu, Setyo menjelaskan  namun sata belum memastikan sejauh mana peran Jaang dalam kasus tersebut karena masih diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi.”Nanti kami dalami lagi. Kalau memang ada buktinya kan bukan kriminalisasi,” jelasnya.

Lebih lanjut, Setyo menandaskan belum memastikan sejauh mana peran Jaang dalam kasus tersebut karena masih diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi. Pemeriksaan tersebut hanya menjalankan prosedur hukum di mana penyidik meminta keterangan saksi dalam sebuah kasus. “Kalau terbukti kita proses lanjut. Kalau tidak, ya enggak,” tandasnya.

Seiring dengan  itu Setyo mengungkapkan dan memastikan, penyidik kepolisian independen dan mengetahui betul etika penanganan perkara. “Masyarakat kan sekarang bisa melihat, sudah terbuka. Kalau ada yang tidak pas, pasti akan protes,” ungkapnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan menyebut ada perlakuan tak adil dan sewenang-wenang aparat penegak hukum kepada partai dan kadernya sejak pelaksanaan Pilkada 2017. Salah satunya, soal pemeriksaan Jaang dalam kasus dugaan pemerasan dan pencucian uang atas terbitnya Surat Keputusan (SK) Nomor 551.21/083/HK-KS/II/2016 tentang Penetapan Pengelola dan Struktur Tarif Parkir pada Area Parkir Pelabuhan Peti Kemas, Palaran, atas nama KSU PDIB.

Pada Pilkada Kalimantan Timur 2018, Jaang akan maju Pilkada Kaltim bersama Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi. Namun, menurut Hinca, keduanya dipaksa berpisah.

Jelang,  Hinca mengakui pernah, dipanggil oleh partai politik tertentu sampai delapan kali agar mau menggandeng Kapolda Kaltim, Irjen Pol Safaruddin sebagai wakilnya. Safaruddi diketahui telah mendaftar sebagai bakal calon gubernur di PDI-P.”Maka secara etika politik tidak baik kalau sudah berjalan. Kalau tidak, maka akan ada kasus hukum yang akan diangkat,” akunya.

Lebih lanjut, Hinca mengungapkan pada 25 Desember 2017, Syaharie Jaang dapat telepon diminta bertelepon kepada Kapolda dan kemudian dinyatakan apakah dimungkinkan berpasangan lagi untuk bersama, dijawab tidak mungkin karena ada pasangan. “Ternyata, tak lama setelah penolakan itu, tanggal 26 Desember 2017 Jaang dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri. Hari berikutnya, tanggal 27 dan 29 Desember 2017 Jaang mendapatkan surat untuk pemeriksaan. Bukan hanya itu, Rizal yang akan maju sebagai pendamping Jaang pun juga diperiksa di Polda Kaltim terkait kasus dugaan korupsi Rumah Potong Unggas (RPU) di Kilometer 13, Kelurahan Karang Joang, Balikpapan Utara,” Ungkapnya.

Untuk itu Hinca menegaskan, jika ketidakadilan dan kesewenang-wenangan yang dialami partai dan kadernya terus dibiarkan. Ia khawatir kasus serupa akan kembali terulang pada gelaran Pilkada 2018 di 171 daerah mendatang.”Kami pun ragu (khawatir) ada lagi, karena akan ada 171 Pilkada,” tegasnya.(VEK)
 

Kapolda Papua Menjamin Keamanan Pilkada

Kapolda Papua, Irjend Pol Boy Rafli ditemui di Gedung Rupatama Mabes Polri, Kamis (4/1)2018 mengatakan Jelang Pendaftaran Calon Kandidat Pilkada, Keamanan Papua Aman dan Damai. (Jurnal123/ Vecky Ngelo)

Kapolda Papua, Irjend Pol Boy Rafli ditemui di Gedung Rupatama Mabes Polri, Kamis (4/1)2018 mengatakan Jelang Pendaftaran Calon Kandidat Pilkada, Keamanan Papua Aman dan Damai. (Jurnal123/ Vecky Ngelo)


JURNAL123, PAPUA.
Memasuki Tahun baru 2018 menjelang pendaftaran para calon Gubernur, Bupati dan Walikota di tujuh daerah pemilihan yang jatuh selama 3 hari , soal pengamanan tentunya sudah mulai .Oleh karena itu Polda Papua mengajak semua komponen, mulai masyarakat, tokoh agama, tokoh adat untuk mendukung terwujudnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang damai.

Kapolda Papua, Irjend Pol Boy Rafli Amar ketia ditemui di gedung Rupatama, Kamis (4/1) 2018 mengatakan kondusif, pengamanan pemilihan kepada Daerah (Pilkada ) dimana kita rangkaian pengamanan sudah di mulai, artinya kita mengajak semua komponen masyarakat dan tokoh agama, tokoh adat dan masyarakat untuk mendukung terwujudnya pilkada yang damai.” Jadi siapapun yg jadi gubernur yang terpenting papua damai, itulah saat ini yang kamu gelorakan, itu tentu dari para tokoh, karena tokohlah yg banyak didengar oleh masyarakatnya apalagi tokoh agama,” ujarnya.

Selanjutnya Boy menegaskan jadi tokoh-tokoh agama di papua memiliki peran yang besar, kemudian berkaitan dengan maslaah rangkaian pilkada, kita tahu minggu depan sudah masuk berkaitan pendaftaran pasangan calon yaitu pada tgl 8,9 dan 10 Januari 2018 “Nanti siapa saja yang menjadi akan pasangan calon gubernur dan bupati di 7 kabupaten kita akan lihat secara seksama, tentunya kita menjalin kerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum(KPU) untuk bisa kita amankan rangkaian kegiatan pasangan calon ini,” tegasnya.

Ketika disinggung Kelompok Kriminal bersenjata(KKB) bakal memanas lagi engga menjelang pilkada, Boy menjelaskan ya memang sejauh ini belum terlihat hubungan langsung antara Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dengan pilkada, tapi kedepan ini akan diamankan biar tidak ikut menggangu.” Satuan tugas masih dikerahkan untuk mengeleminir ancaman KKB ini,” jelasnya.

Saat ditanya baru petahana yang akan maju, mengganggu kamtibmas enggak, Boy merincinya kami yakin tidak, petahana sudah deklarasi beberpa hari lalu, kita melihat cukup banyak partai, kita melihat masih ada proses pasangan lainnya.”Euforianya kita lihat masih semangat untul bisa, dan jauh-jauh hari kita ketemu dengan pasangan calon untuk tidak memobilisasi massa, sehingga para tokoh nantinya bisa menyuarakan, para peserta kontestasi pilkada ini siap menang siap kalah dan sepakat melalukan secara damai,” .rincinya.(VEK)

Jokowi Menerima Raja dan Sultan se-Indonesia

Raja dan Sultan se-Indonesia di Istana Kepresidenan Bogor

Raja dan Sultan se-Indonesia di Istana Kepresidenan Bogor


JURNAL123, BOGOR.
Dalam upaya menerima masukan dari berbagai daerah di Indonesia.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima audiensi raja dan sultan se-Indonesia di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Presiden Jokowi didampingi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Pariwisata Arief Yahya, dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.

Muhadjir Effendy mengatakan, audiensi ini diikuti oleh sedikitnya 90 perserta terdiri dari pemangku kesultanan dan keraton seluruh nusantara. Sebelum bertemu Jokowi, mereka sudah berdialog dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada Rabu (3/1/2018) malam.

“Sudah kami tampung masukkan, usulan dari beliau-beliau,” kata Muhadjir di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (4/1/2018).

Muhadjir memastikan, usulan ini akan ditindaklanjuti untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam rangka membangun dan meningkatkan peranan kesultanan dan keraton di Tanah Air. Terutama dalam rangka menghidupkan kembali mengembangkan nilai-nilai kebudayaan nasional.

“Dan sekaligus untuk mengembangkan pariwisata di daerahnya masing-masing,” sambung Muhadjir.

Kepaksian Skala Brak, Lampung yang juga merupakan Dewan Keraton, Edward Syah Pernong Sultan Skala Brak mengatakan, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berasal dari kerajaan. Kemudia para raja menyerahkan kekuasaan untuk membentuk NKRI.

“Sehingga kami yang adalah pemegang amanahnya tidak akan pernah bergeser dari NKRI,” kata Edward Syah di Ruang Garuda Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (4/1/2018).

Edward juga menegaskan, bicara soal politik sarat dengan kepentingan. Namun, bicara kesultanan dan kerajaan erat kaitannya dengan kebudayaan. 

“Di budaya kami bisa berkolaborasi. Di sini berbagai suku agama dan etnis. Kami adalah Indonesia,” tegasnya.

Perlu diketahui, para raja dan sultan yang hadir dalam audiensi ini berasal dari pelbagai daerah di Nusantara. Yakni, 20 orang dari Sumatera, 17 orang dari Jawa, Bali sebanyak 3 orang, NTT 5 orang, dan NTB 4 orang.

Selain itu, ada 10 orang dari Kalimantan, 18 orang dari Sulawesi, 9 orang dari Maluku, dan 2 orang dari Papua.(MER)

1.055 Laporan Mengendap di Kepolisian Selama 2 Tahun

Kapolri , Jenderal Pol Tito Karnavian di Refleksi Akhir Tahun, Jumat(29/12)2017 mengatakan  Polri Evaluasi Organisasi internal dan Eksternal Untuk Memperbaiki Diri. ( Vecky Ngelo Jurnal123)

Kapolri , Jenderal Pol Tito Karnavian di Refleksi Akhir Tahun, Jumat(29/12)2017 mengatakan Polri Evaluasi Organisasi internal dan Eksternal Untuk Memperbaiki Diri. ( Vecky Ngelo Jurnal123)

JURNAL123, JAKARTA.
Upaya untuk mengetahui secara jelas mengetahui laporan kinerja Polri pada tahun 2017, akhir Komisoner Ombudsman RI diundang agar mengetahui secara langsung soal temuan dan sebagaian laporan berkaitan reserse, khusus penanganan perkara yang terendap dan ada 1.055 laporan polisi yang belum tersentuh selama 2 tahun.

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian ketika di temui di  kompleks Mabes Polri ,Rabu (3/1/2018) mengatakan kan Polri  juga  mengundang komisioner Ombudsman RI untuk mendengar langsung soal temuan laporan atas dugaan pelanggaran Polri selama 2017. Sebagian besar laporan berkaitan dengan reserse, khususnya penanganan perkara yang terendap.”Setidaknya ada 1.055 laporan polisi yang belum tersentuh selama dua tahun. Belum lagi ratusan laporan polisi lainnya yang tidak kunjung ditangani hingga delapan tahun lamanya,” ujarnya.

Selanjutnya,Tito mengakui bahwa masih banyak kendala yang dihadapi Polri saat ini.”Terlepas dari peningkatan kepercayaan publik yang signifikan, memang masih banyak Polri kelemahannya. Kita akui kelemahan itu terutama di sektor layanan publik,” akunya.

Untuk itu, Toto menegaskas sebagian besar sudah mengalami perbaikan. Terutama dalam pelayanan pembuatan Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan, dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.”Mungkin 80 persen baik, tapi 20 persen nilainya merah. Itu saya jadikan bahan evaluasi, ada apa ini,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Ombudsman RI, Amzulian Rifai mengatakan, Polri salah satu lembaga yang banyak diragukan kinerjanya oleh masyarakat. Terutama dari sektor pelayanan publik.Hal itu didapat berdasarkan hasil survei Ombudsman 2017.”Hasil ini merupakan kontribusi juga kepada polri sebagai salah satu bahan bagi Kapolri untuk menilai jajarannya, karena komitmen Kapolri harus didukung seluruh jajaran polri,” ujarnya.

Selanjutnya,Amzulian menandaskan dan  berharap temuan Ombudsman bisa menjadi catatan bagi Polri untuk membuat perubahan ke depan. “Ini sekaligus menjadi pertimbangan Kapolri untuk memberi reward and punishment terhadap anggotanya yang layak menerima,” tandasnya. (VEK)