Category Archives: Nusantara

Inilah 50 Orang Terkaya Indonesia 2018

Arini Subianto, Wanita Terkaya di Indonesia


Jurnal123.com – Majalah Forbes baru saja merilis daftar 50 orang terkaya di Indonesia 2018. Aset bersih 50 orang terkaya Indonesia versi Forbes mencetak rekor baru dengan total nilai USD 129 miliar atau setara Rp 1.874 triliun (kurs Rp 14.528 per dolar AS), atau naik USD 3 miliar dari tahun lalu.

Dikutip dari Forbes, Kamis (13/12/2018), enam dari 10 orang terkaya di Indonesia mengalami peningkatan kekayaan dibandingkan tahun lalu, termasuk Hartono bersaudara yang sudah menempati posisi no.1 orang terkaya Indonesia selama 10 tahun terakhir.

Bila diperhatikan, rata-rata orang terkaya Indonesia bukan berasal dari sektor teknologi. Mayoritas berasal dari industri-industri seperti perbankan, energi, atau barang konsumsi. Mayoritas orang-orang kaya pun adalah pria, hanya ada dua wanita di daftar ini.

Tahun ini, total kekayaan Hartono bersaudara tercatat sebesar USD 35 miliar. Di mana sekitar 70 persen dari total kekayaan ini berasal dari Bank Central Asia (BCA). Sementara itu, Susilo Wonowidjojo naik ke posisi dua dengan kekayaan sebesar USD 9,2 miliar akibat meningkatnya harga saham perusahaan rokok Gudang Garam.

Selain dua miliarder tersebut, turun ke peringkat ketiga adalah pendiri Sinar Mas, Eka Tjipta Widjaja, yang tahun ini kekayaannya berkurang sebesar USD 500 juta menjadi USD 8,6 miliar.

Berikut daftar lengkap 50 orang terkaya di Indonesia.

1. R. Budi & Michael Hartono (Djarum): USD 35 miliar

2. Susilo Wonowidjojo (Gudang Garam): USD 9,2 miliar

3. Eka Tjipta Widjaja (Sinar Mas): USD 8,6 miliar

4. Sri Prakash Lohia (Indorama): USD 7,5 miliar

5. Anthoni Salim (Salim Group): USD 5,3 miliar

6. Tahir (Mayapada): USD 4,5 miliar

7. Chairul Tanjung (CT Corp): USD 3,5 miliar

8. Boenjamin Setiawan (Kalbe Farma): USD 3,2 miliar

9. Jogi Hendra Amadja (Mayora Group): USD 3,1 miliar

10. Prajogo Pangesetu (Barito Pacific): USD 3 miliar

11. Low Tuck Kwong (Bayar Resources): USD 2,5 miliar

12. Mochtar Riady (Lippo Group): USD 2,3 miliar

13. Putera Sampoerna (Sampoerna): USD 1,75 miliar

14. Peter Sondakh (Rajawali Corpora): USD 1,7 miliar

15. Martua Sitorus (Wilmar International): USD 1,69 miliar

16. Garibaldi Thohir (Adora Energy): USD 1,67 miliar

17. Theodore Rachmat (Triputra Group): USD 1,6 miliar

18. Kuncoro Wibowo (Kawan Lama): USD 1,58 miliar

19. Alexander Tedja (Pakuwon Jati): USD 1,5 miliar

20. Husain Djojonegoro (Orang Tua Group): USD 1,46 miliar

21. Bachtiar Karim (Musim Mas): USD 1,45 miliar

22. Murdaya Poo (Central Cipta Murdaya): USD 1,4 miliar

23. Eddy Katuari (Wings): USD 1,35 miliar

24. Djoko Susanto (Alfa Supermarket): USD 1,33 miliar

25. Sukanto Tanoto (Royal Golden Eagle): USD 1,3 miliar

26. Eddy Kusnadi Sariaatmadja (Emtek): USD 1,29 miliar

27. Ciputra (Ciputra Development): USD 1,2 miliar

28. Ciliandra Fangiono (First Resources): USD 1,19 miliar

29. Husodo Angkosubroto (Gunung Sewu Group): USD 1,15 miliar

30. Harjo Sutanto (Wings): USD 1,1 miliar

31. Hary Tanoesoedibjo (MNC): USD 980 juta

32. Sudhamek (GarudaFood): USD 920 juta

33. Lim Hariyanto Wijaya Sarwono (Bumitama Agri): USD 910 juta

34. Osbert Lyman (Lyman Group): USD 900 juta

35. Hashim Djojohadikusumo (Arsari Group): USD 850 juta

36. Sjamsul Nursalim (Gajah Tunggal): USD 810 juta

37. Kusnan & Rusdi Kirana (Lion Air): USD 800 juta

38. Danny Nugroho (Bank Capital Indonesia): USD 790 juta

39. Soegiarto Adikoesoemo (AKR Corporindo): USD 780 juta

40. Aksa Mahmud (Bosowa Corporindo): USD 775 juta

41. Irwan Hidayat (Sido Muncul): USD 750 juta

42. Achmad Hamami (Trakindo Utama): USD 725 juta

43. Tjokrosaputra Benny (Batik Keris): USD 670 juta

44. Arini Subianto (Persada Capital Investama): USD 665 juta

45. Edwin Soeryadjaya (Astra International): USD 660 juta

46. Arifin Panigoro (Medco Group): USD 655 juta

47. Sabana Prawirawijaya (Ultrajaya Milk Industry): USD 640 juta

48. Kardja Rahardjo (Pelayaran Tamarin Samudra): USD 625 juta

49. Kartini Muljadi (Tempo Group): USD 610 juta

50. Abdul Rasyid (Sawit Sumbermas Sarana): USD 600 juta

Guru Kontrak Penerima SK di Kaimana Segera Menerima Gaji

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga Kabupaten Kaimana Kosmas Sarkol S.Pd, M.Hum

Jurnal123.com – Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kaimana Kosmas Sarkol S.Pd, M.Hum menyatakan bahwa saat ini SK resmi pengangkatan tenaga guru kontrak Kabupaten Kaimana Tahun 2018 telah dikeluarkan dan ditandatangani Bupati Kaimana Drs Matias Mairuma.

SK dimaksud saat ini sudah berada ditangan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga untuk selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan pembayaran gaji selama satu tahun.

Didampingi Sekretaris Dinas, Julius Nanay, Sarkol mengatakan, jumlah guru kontrak yang terdata dalam SK sebanyak 200 lebih. Mereka merupakan tenaga guru kontrak pada jenjang TK, SD dan SMP.

“SK ini untuk semua guru kontrak dari jenjang TK, SD dan SMP. Jumlah keseluruhan 200 lebih, yang terdata sebagai guru kontrak dari kota hingga kampung-kampung. Satu dua hari kedepan kita akan realisasikan dengan membayar gaji,” terang Sarkol.

Namun disisi lain ia mengatakan, gaji hanya dibayarkan kepada guru yang selama ini benar-benar menjalankan tugas, berdasarkan bukti fisik berupa daftar hadir, yang diperkuat data pendukung lainnya.

“Tetapi harus ada bukti fisik yang bisa meyakinkan pemerintah untuk membayar upah. Itu artinya harus ada data yang akurat terkait kehadiran guru tersebut di kelas. Kalau tidak, kami tidak akan membayarnya karena dasar hukumnya sudah diatur,” tegas Sarkol.

Disinggung tentang adanya kemungkinan guru atau pihak sekolah melakukan manipulasi daftar hadir, Sarkol tegaskan, sebelum merealisasikan pembayaran gaji, pihaknya akan terlebih dahulu melakukan pengecekan dengan menemui sejumlah pihak yang diyakini bisa memberikan bukti terkait kehadiran guru yang bersangkutan di sekolah.

“Daftar hadir saja tidak cukup, itu tidak menjamin bahwa guru itu benar ada di sekolah. Kami akan lakukan crossceck data di lapangan apakah benar guru tersebut hadir di sekolah. Walaupun namanya ada dalam SK, tetapi kalau yang bersangkutan tidak pernah hadir, kami tidak akan melakukan pembayaran,” pungkasnya.(Jouke Tumembouw)

Ketua Mahkamah Agung Dianugerahi Gelar Pemimpin Perubahan


Jurnal123.com -Apresiasi dan penghargaan atas keberhasilan meraih predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) kepada 205 unit kerja pemerintahan yang berlangsung Senin (10/12/2018) kemarin juga disertai dengan pemberian penghargaa kepada 7 (tujuh) pimpinan lembaga yang unit-unit kerja tersebut. Ketujuh pimpinan lembaga tersebut, adalah Moermahadi Soerja Djanegara (Ketua Badan Pemeriksa Keuangan), YM. Prof. DR. Muhammad Hatta Ali, S.H., M.H. (Ketua Mahkamah Agung), Sri Mulyani (Menteri Keuangan), Yasonna Laoly (Menteri Hukum dan HAM), Muhammad Prasetyo (Jaksa Agung), Tito Karnavian (Kapolri) dan Airlangga Hartanto (Menteri Perindustrian). Ketujuh pimpinan lembaga tersebut dianugerahi gelar Pemimpin Perubahan.

Gelar Pemimpin Perubahan ini diberikan kepada 7 pimpinan lembaga tersebut dengan pertimbangan bahwa pemimpin ini dinilai memiliki komitmen dalam melakukan perubahan untuk menjaga tata kelola pemerintahan lebih baik di instansinya. Selain itu, penganugerahan tersebut diberikan atas pertimbangan keberhasilan mereka mendorong pembangunan zona integritas secara massif dan terkoordinir.

Atas penganugarahan gelar pemimpin perubahan tersebut, Mahkamah Agung melalui Sekretarisnya, A. S. Pudjoharsoyo menyampaikan ucapan terima kasih atas pemberian gelar tersebut. Paling tidak, ini merupakan pengakuan terhadap upaya-upaya reformatif yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung beserta badan-badan peradilan dibawahnya, ujar Pudjoharsoyo.

Langkah-Langkah Reformasi Birokrasi
Di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, ikhtiar untuk melaksanakan reformasi birokrasi melalui pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) telah diupayakan melalui berbagai langkah dan pendekatan.

Langkah-langkah tersebut, menurut Pudjoharsoyo meliputi pelaksanaan sertifikasi akreditasi penjaminan mutu (SAPM), pengembangan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), pengunggahan putusan pengadilan yang sudah mencapai lebih dari tiga juta putusan, implementasi pengadilan elektronik (e-court) untuk menunjang terwujudnya asas peradilan cepat, sederhana dan berbiaya ringan serta kemudahan berusaha (ease of doing business), pengembangan sistem informasi kepegawaian (SIKEP) terintegrasi, proses mempertahankan pencapaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dan penilaian mandiri reformasi birokrasi yang pada tahun 2018 mencapai nilai 88,43 atau meningkat dari 74,05 pada tahun 2017, 74,42 pada tahun 2016, 73,44 pada tahun 2015 dan 48,33 pada tahun 2014.

Akreditasi Pengadilan, Ruh Reformasi Birokrasi

Untuk melaksanakan reformasi birokrasi di pengadilan, akreditasi pengadilan merupakan salah satu langkah strategisnya. Menurut Pudjoharsoyo, kebijakan akreditasi telah memberikan dampak positif dalam kinerja pelayanan pengadilan kepada masyarakat.

Kebijakan akreditasi telah memberikan warna tersendiri sehingga badan peradilan di seluruh Indonesia telah mereformasi diri untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya masyarakat para pencari keadilan, lanjut Pudjoharsoyo.
Dengan kontribusi akreditasi terhadap peningkatan kualitas pelayanan di pengadilan, Pudjoharsoyo menyebutnya sebagai ruh dari reformasi birokrasi di pengadilan. Dengan adanya akreditasi sebagai ruh dari reformasi birokrasi, maka akan terbangun suatu birokrasi yang memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, implementasi akreditasi penjaminan mutu memiliki 3 (tiga) fokus utama yakni fokus pimpinan, manajemen proses dan pengguna. Fokus pimpinan berorientasi pada kemampuan pimpinan pengadilan dalam menterjemahkan dan mengimplementasikan segala kebijakan yang dibuat oleh organisasi/lembaga. Fokus manajemen proses berorientasi pada bagaimana seluruh unsur di pengadilan bersinergi dalam menjalankan kinerja utama dan juga kinerja pendukung. Adapun fokus pengguna berorientasi pada pelayanan yang diberikan pengadilan kepada pengguna pengadilan.

Hingga saat ini hampir seluruh unit organisasi pengadilan di Indonesia telah terakreditasi. Di lingkungan peradilan umum untuk pengadilan tinggi seluruhnya sudah terakreditasi dan mencapai nilai A (Excellent) dan pengadilan negeri sudah seluruhnya terakreditasi, pengadilan negeri yang sudah mecapai A (Excellent) sebanyak 296 (84%) dan yang mencapai B (Good Performance) sebanyak 55 (15,6). Adapun lingkungan peradilan lainnya saat ini tengah merampungkan proses akreditasi tersebut.

Kedepan, pengadilan-pengadilan yang telah memperoleh akreditasi A (Excellent) tersebut didorong untuk mengikuti penilaian Zona Integritas agar jumlah unit kerja pengadilan yang meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani terus bertambah.(Jimmy)

Mahkamah Agung Raih Penghargaan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi


Jurnal123.com – Mahkamah Agung mendapatkan apresiasi dan penghargaan atas pelaksanaan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK). Prestasi ini diraih setelah 7 (tujuh) unit kerja pengadilan dinyatakan lulus berdasarkan hasil survey yang dilaksanakan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Ketujuh unit kerja pengadilan tersebut, masing-masing Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Pengadilan Agama Surabaya, Pengadilan Militer II – 08 Jakarta, Pengadilan Militer II – 13 Madiun dan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang.

Ketujuh unit kerja tersebut menjadi bagian dari 205 unit kerja pemerintahan yang mendapatkan penghargaan Zona Integritas, masing-masing Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Perindustrian, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Luar Negeri. Dari jumlah tersebut, 5 (lima) unit kerja mendapatkan kategori Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dan sebanyak 200 (dua ratus) unit kerja mendapatkan kategori Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Tujuh unit kerja Mahkamah Agung tersebut mendapatkan kategori kedua.

Penganugerahan penghargaan tersebut diserahkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Muhammad Jusuf Kalla, Senin (10/12) di Hotel Sultan dan diterima oleh 9 (sembilan) pimpinan lembaga, masing-masing Sekjen Badan Pemeriksa Keuangan Bachtiar Ali, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial Yang Mulia DR. Sunarto, S.H., M.H., Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Hukum dan HAM Yanona Laoly, Sekjen Kemenperin Harris Munandar, Jaksa Agung Prasetyo, Wakapolri Komjen Pol. Ari Dono Sukamto, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, dan Wakil Menteri Luar Negeri Abdurachman Facher.

Empat Lembaga Penegak Hukum
Dari kesembilan lembaga tersebut, apresiasi khusus diberikan kepada empat lembaga penegak hukum, yakni Kepolisian, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung dan Kementerian Hukum dan HAM. Sejumlah unit kerja dari keempat lembaga ini memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK), masing-masing 59 unit kerja dari Kepolisian, 13 unit kerja dari Kejaksaan Agung, 7 unit kerja dari Mahkamah Agung, dan 10 unit kerja.
Apresiasi tersebut disampaikan oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafrudin dalam sambutannya. “Apabila pilar hukum semakin kokoh dan professional, maka pilar lainnya akan semakin kokoh menopang pembangunan kesejahteraan,” ujar Syafrudin.

Bak gayung bersambut, meski tidak menyebut secara khusus, apresiasi juga disampaikan oleh Wakil Presiden. Menurut Jusuf Kalla, meski ada berita-berita buruk, namun banyak juga yang dicapai dalam rangka memperbaiki layanan kepada masyarakat. “Bukan hanya kita selalu menyampaikan berapa orang yang ditangkap, tetapi berapa orang yang telah memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat kita semuanya,” ujar Jusuf Kalla.

Reformasi Birokrasi di Mahkamah Agung

Keberhasilan tujuh unit kerja pengadilan meraih predikat zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK), menurut Sekretaris Mahkamah Agung, A. S. Pudjoharsoyo yang juga bertindak selaku Penanggung Jawab Program Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung merupakan hasil dari upaya-upaya Mahkamah Agung melaksanakan reformasi birokrasi.

Pelaksanaan reformasi birokrasi di Mahkamah Agung beserta Badan-Badan Peradilan di bawahnya, ujar Pudjoharsoyo, dilakukan berbarengan dengan upaya reformasi peradilan yang dimulai sejak tahun 2010. Sehingga terdapat keselarasan antara ikhtiar melakukan reformasi peradilan dengan reformasi birokrasi.
Pudjoharsoyo menjelaskan bahwa terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk mewujudkan peradilan yang agung memiliki keselarasan dengan sasaran yang ingin dicapai oleh Reformasi Birokrasi. Sebagaimana diketahui, reformasi birokrasi memiliki tiga sasaran, yakni birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.
“Untuk mencapai birokrasi yang bersih dan akuntabel, Mahkamah Agung antara lain telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), melakukan rekrutmen calon hakim dan calon pegawai negeri sipil secara transparan dan akuntabel dengan menggunakan fasilitas teknologi informasi,” jelas Pudjoharsoyo.

Sementara itu, untuk mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien, Mahkamah Agung telah melaksanakan akreditasi penjaminan mutu terhadap hampir seluruh pengadilan, menerapkan pola promosi dan mutasi secara transparan serta mengembangkan sejumlah aplikasi berbasis elektronik, seperti Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Sistem Informasi Kepegawaian, e-learning, e-monev, Sistem Informasi Pengawasan, dan yang terbaru adalah aplikasi pengadilan elektronik (e-court).

Adapun untuk mewujudkan birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas, Mahkamah Agung telah mengembangkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), publikasi putusan dalam satu hari (one day publish), pendaftaran perkara secara online (e-filing), pembayaran perkara secara elektronik (e-payment), pemanggilan secara elektronik (e-summon). “Dan dalam waktu dekat, aplikasi pengadilan elektronik akan dikembangkan dengan mengembangkan persidangan secara elektronik (e-litigation),” papar Pudjoharsoyo.

Pudjoharsoyo berharap agar pencapaian hari ini dijadikan landasan untuk meningkatkan pencapaian dimasa yang akan datang. “Kita terus mendorong agar semakin banyak pengadilan yang mencapai predikat WBK dan WBBM,” pungkas Pudjoharsoyo.

Sumber : Humas MA M.Noor

Polri Tegaskan Negara Tak Boleh Kalah ,Kejar Pelaku dan Proses Hukum

Kadiv Humas Mabes Polri, Brigjend Pol Muhammad Iqbal mengatakan Negara Tak Boleh kalah, kita terus bergerak mengejar pelaku dan memproses Hukum.( Vecky Ngelo)


Jurnal123.com – Penyelesaian kasus penembakan di Kabupaten Nduga ,Papua yang menelan korban para pekerja PT Astika saat melaksanakan tugas membuat jalan. Disini negara tak boleh kalah TNI Polri terus mengejar para pelaku.

Kadiv Humas Mabes Polri, Brigjend Pol Muhammad Iqbal mengatakan
Jelas ,Negara tidak boleh kalah oleh siapapun apa lagi oleh Kelompok Kriminal Bersenhata(KKB) ini keji sekali .”Bayangkan para pekerja pahlawan pembangunan ingin mengsejahterakan Papua,bangun semua fasilitas yang ada atas proyek-proyek program pemerintah bayangkan kalau di Papua semua proyek jalan semua transportasi sudah terdukung muara mengalir pada kesejahteraan masyarakat. Ekonomi efektif dan efisien, transportasi,” ujarnya.

Selanjutnya, Iqbal menegaskan menguasai keadaan di Kabupaten Nduga di distrik Gigi Papua. Bapak Kapolda dan Bapak Pangdam memimpin sejak terjadi insiden tersebut ada belasan korban tewas sudah dievakuasi bahkan sudah dipertemukan dengan keluarga kita lakukan proses cyngrafi infigtion itu adalah SOP yang harus dilakukan satu kasus . “Beberapa masyarakat sudah kita lakukan evakuasi dan juga puluhan tawanan ya yang berhasil kita evakuasi, saya tidak mau menyebutkan detail berapa ini sedang berlangsung dilokasi. Karena itu berkaitan dengan proses penyelidikan dan penyidikan kan ini koridor hukum,” tegasnya.

Untuk itu,Iqbal menjelaskan Insya Allah kita akan pastikan berapa angka sampai hari inj karena dugaan pembunuhan akibat penembakan dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
“Khusus untuk Kelompok Kriminal Bersenjata(KKB) kita sudah paham ini kelompok mana mungkin narasi sudah beredar di media doakan saja dan dukung TNI Polri segera melakukan proses hukum dan kami kejar kemana mereka berada dan insyah Allah akan kami tangkap untuk mempertanggung jawabkan perbuatan ,” jelasnya.

Ketika disinggung OPM bilang bertanggung jawab perbuatannya, Iqbal merincinya Silakan saja kita punya SOP sendiri ini koridor hukum dan perbuatan melawan hukum ,Kepolsian didepan dibantu penuh oleh TNI .kita sudah paham ada beberapa narasi yang mengaku juru bicara OPM ini menjadi bahan tetapi belum kita pastikan.” Kita tidak mau terpancing oleh propaganda-propaganda mereka. Yang jelas proses pertama sudah kita lakukan, evakuasi korban membebaskan tawanan,-tawanan teman-teman pekerja kita merupakan pahlawan pembangunan juga sudah melakukan evakuasi beberapa masyarakat dan tepat tim sudah bergerak kita akan melakukan penegakan hukum. Kalau sudah clear dan baru kita bisa jawab kelompok mana yang bermain.ada afiliasi dengan OPM,” rincinya.

Seiring dengan itu, Iqbal menandaskan batasan saya belum.menyebutkan detail ada belasan.” Itu dugaan sementara ada 19 orang PT istaka Karya dan 1 anggota TNI. Kita akan melakukan proses kejadian perkara. Bayangkara dapat angka itu dari saksi hidup. Saksi yang berhasil melarikan hidup kita minta keterangan. Saat kita sampai dilokasi kita datakan berikan ruang untuk bekerja dulu,” tandasnya.

Terkait kesulitan pengejaran, Iqbal mengungkapkan mungkin rekan,-rekan Papua khusus Kabupaten Ndungga pegunungan lembah jurang dan sebagainya , terus juga cuaca gelap dan sebagainya. Ini faktor keamaman kami profesional dibidang tersebut dan pasukan-pasukan terpilih sudah diperintahkan oleh bapak Kapolri dan Panglima TNI untuk turun proses penegakan hukum mengejar dan menangkap mereka.” Tetapi kami juga harus smart tidah grasak grusuk masuk tiba-tiba kita masuk greab soon sabar dan kami sedang bekerja bahkan Bapak TNI ada di lokasi dan Bapak Wakil Kapolri ada dilokasi,” ungkapnya.

JaminanKeamanan kedepan,Iqbal membeberkan kita jamin Papua Barat aman.Proses penegakan hukum itu kita lakukan upaya paksa dan kita melakukan upaya penangkapan.” Itu Prosedur dan kita tidak pakai istilah hidup atau mati. Proses upaya penangkapan oleh Kepolisian sama dengan pelaku kriminal lain apa bila mereka melakukan perlawanan yang mengancam petugas atau nyawa masyarakat lain itu seketika itu juga ancaman seketika itu tidak ada pilihan lain walaupun itu mematikan Itu prosedur,” bebernya( Vecky Ngelo)

Resmi Menjadi Tipe A, Polda Yogyakarta Berubah Dalam Pelayanan Masyarakat

Kapolri, Jenderal Pol Tito Karnavian saat di Yogyakarta,Jumat(7/11) 2018 memberikan Pataka Kapolda DIY Brigjen Pol Ahmad Dofiri sebagai tanda resminya Polda Yogyakarta Tipe A. (Vecky Ngelo)


Jurnal123.com – Sesuai standar yang di tetapkan Polda Yogyakarta secara resmi ditingatkan dari tipe B menjadi tipe A, seiring dengan itu perlu ada perubahan kinerja.Wa turun lagi, ya begitu rekan-rekan saya mohon kerjasama semuadalam memberikan meningkatnya pelayanan publik menjawab tantangan Yogyakarta ke depan.

Kapolri, Jenderal Pol Tito Karnavian ditemui di Mapolda Yogyakarta, Jumat(7/12)2018 mengatakan Suasana cerah, kita melaksanakan yang monumental dan bersejarah bagi Polda DIY tetapi juga masyarakat di Provinsi di Daerah Istimewa Yogjakarta(DIY) karena Polda DIY tipe B dipimpin oleh seorang bintang 1 menjadi tipe A.Tetapi pengertian tipe A dan tipe B bukan sekedar pangkat dari Kapolda dan Wakil Kapolda yang naik nanti pangkat atau pejabatnya naik eselon kita memiliki standar sendiri, standar masalah personil,
“Polda Yogyakarta dari Tipe B ke tipe A jangan hanya tipe saja naik tetapi yang lain,jangan sampai tidak ada perubahan dan harus ada perubahan dalam pelayanan kepada masyarakat Provinsi Yogyakarta,” ujarnya.

Selanjutnya, Tito menegaskan
standar masalah sarana prasarana organisasi dan lain-lain. Oleh karena itu setelah diresmikan ini menjadi awal peresmian tipe A sesudah itu kita perkuat kenapa dilakukan karena dinamika Yogjakarta sangat luar biasa pesat pembangunannya.” Kita lihat sendiri dinamikanya,tadi saya sebutkan bukan sebagai kota dulu kota besar maka Polisi di sebut Poltabes( Kepolisian Kota Besar), sekarang sudah mulai menyatu kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul sudah menjadi kesatuan sehingga menjadi Metropolitan dan Mega Politan. Penduduknya 3 setengah juta. Bayangkan negara brunai 300 ribu orang hingga 400 Ribu orang, itu negara kita 10 kali lebih besar,” tegasnya.

Untuk itu,Tito menjelaskan nah ini juga kota wisata desinasi internasional sih bukan hanya lokal selain Bali kota pelajar dan dari dahulu orang sudah belajar ke Jogjakarta salah satu tujuan penting.” Ketiga sejarah , kita tahu sejarah sebelum kemerdekaan sudah ada kerajaan keraton sentani dan pada saat kemerdekaan dimana Yogjakarta memberikan sumbangsi yang besar bagi berlangsungnya kemerdekaan itu.” Jelasnya.

Lebih jauh, Tito merinci Saya kira disebutkan banyak sekali. Tapi yang jelas perubahan tipe A ini ditriger oleh semakin pesatnya bangunan diYogjakarta apa lagi sudah diantisipasi ada bandara baru New Yogjakarta internasional dalam airport ini dan bayangkan di Airport dari luar negeri langsung kesini tidak perlu transit ke Jakarta atau ke Bali. “Dari domestik langsung kesini yang ingin ke Yogjakarta banyak sekali dan ini menjadi great sodomation artinya tempat besar akan didatangi banyak orang. Oleh karena itu kita naikan tipe dan setelah itu dan ini starting point kita perkuat kerja sama Polda DIY dengan Mabes Polri, tetapi ukurannya apakah kinerja bisa ditingkatkan itu perlu kerja keras dari segera melakukan langkah-langkah selain kerja sana dengan Mabes Polri membuat semacam cetak biru apa 3 langkah kedepab.atau 1 tahun kedepan ini bisa di buktikan,” rincinya.

Seiring dengan itu, Tito mengungkapkan Kita miliki standar ada kisi-kisi nya yang harus bisa dipenuhi karena bila tidak bisa dipenuhi tipe A akan turun Tipe B lagi. Bisa,apa lagi kalau tokoh-tokoh masyarakat seperti Buya komplain. Polda ini bukan milik Polda DIY saja , bukan milik Polri yang ini milik kita bersama ini aset bangsa. “Oleh karena itu kita mohon mari kita bersama-sama membangun tipenya betul-betul tipe A baik bantuan moril dan materiil yang tidak melanggar aturan yang lebih utama juga masuk kritik-kritikan yang membangun ini kritik menjadi masukan untuk membangun bagi Polda DIY dan Mabes Polri,” ungkapnya.

Ditempat yang sama, Tokoh Agama dan Masyarakat ,Buya Syafii Maarif mengatakan Saya berterima kasih saya jadi aktor dan di Yogyakarta memang istimewa dikatakan Yogjakarta pernah menjadi ibukot Republik Indonesia selama 4 tahun.” Pada saat Belanda menyerbu Republik Indonesia,” ujarnya.

Selanjutnya Safii menegaskan Yogjakarta punya sejarah dan jalannya saja semakin semeraut ruas jalan tak tambah tetapi kendaran terus bertambah sehingga Polisi lalu lintas semakin repot.; Tetapi saya tidak tahu bagaimana 5 tahun kedepan lagi apakah mobil masih bergerak, ini masalah penting sekali,” Tegasnya.

Untuk itu, Safii menandaskan saya mengucapkan selamat pengukuhan peningkatan Polda DIY dari Tipologi B ke tipologi A dengan Kapolda nya akan pangkat Irjend dan Wakapolda pangkat Brigjend.” Cita-cita Kapolri akan menjadi kenyataan tidak saja meningkatan tipologi tetapi peningkatan kinerja sesuai filosofi Polri melayani,mengayomi dan melindungi masyarakat,” tandasnya.( Vecky Ngelo)

Singkawang, Manado, Tomohon Kota Toleran, Jakarta Intoleran

Kota Singkawang

Jurnal123.com – Kota Singkawang menduduki peringkat teratas sebagai kota paling toleran berdasarkan Indeks Kota Toleran (IKT) 2018 yang dirilis Setara Institute. Singkawang berhasil memperoleh skor 6,513.

Penilaian IKT dilakukan Setara terhadap 94 kota yang ada di Indonesia. Ada empat variabel yang digunakan sebagai alat ukur indikator toleransi dalam tata kelola kota, yaitu regulasi pemerintah kota, tindakan pemerintah, regulasi sosial dan demografi agama.

Posisi berikutnya, diduduki Salatiga (6,477), Pematang Siantar (6,280), Manado (6,030), Ambon (5,960), Bekasi (5,890), Kupang (5,857), Tomohon (5,833), Binjai (5,830), dan Surabaya (5,823).

Ketua Setara Institute Hendardi menjelaskan, ini adalah IKT ketiga yang diselenggarakan sejak 2015 lalu. Tujuan dari IKT ini adalah mendorong praktek toleransi di perkotaan, sehingga memicu kota lain yang masih kurang baik penilaiannya menjadi lebih baik.

“Dua IKT sebelumnya juga telah mendorong wacana publik dalam pentingnya partisipasi lokal,” kata dia di Jakarta, Jumat (7/12/2018).

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menuturkan, toleransi menjadi hal yang penting dalam menghadapi tantangan radikalisme dan terorisme. Kedua persoalan ini tak hanya menjadi urusan TNI/Polri tetapi juga seluruh masyarakat.

Plt Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Hariyono menuturkan, semaju apapun suatu negara, ketika toleransi tak bisa terbangun dengan baik maka akan menimbulkan perpecahan.

“Toleransi adalah sumber inspirasi,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Singkawang Irwan menuturkan, Singkawang merupakan kota yang sangat plural.

Untuk menjaga rasa toleransi antarwarga, pemerintah daerah selalu menekankan pentingnya rasa saling menghargai satu sama lain kepada warga.

“Tidak ada yang dominan. Ini yang kita tanamkan jangan ada yang merasa dominan,” tandasnya.

Jakarta, Kota Intoleran

DKI Jakarta masih bergeming dari julukannya sebagai kota intoleran. Hal itu diketahui berdasarkan Indeks Kota Toleran (IKT) 2018 yang diterbitkan Setara Institute.

Ada empat variabel yang digunakan sebagai alat ukur indikator toleransi dalam tata kelola kota, yaitu regulasi pemerintah kota, tindakan pemerintah, regulasi sosial dan demografi agama.

Dibandingkan dengan indikator tahun sebelumnya, terdapat penambahan variabel regulasi sosial, yaitu berupa indikator dinamika masyarakat sipil dan pada variabel demografi agama yaitu berupa inklusi sosial keagamaan.

Hasilnya, DKI berada di peringkat 92 dari 94 kota yang menjadi objek studi penelitian yang dilakukan, dengan nilai 2,88. Sementara pada tahun lalu, Jakarta berada pada posisi paling ujung yaitu 94 dengan nilai 2,30.

“Tidak terlalu banyak kemajuan yang kita lihat dari Jakarta. Peristiwa intoleransi terlalu banyak, sehingga paling buruk intoleransi,” kata Direktur Riset Setara Institute Halili di Jakarta, Jumat (7/12/2018).

Sebagai ibu kota negara, DKI seharusnya dapat menjadi etalase toleransi kehidupan antar masyarakat. Namun, pemerintah daerah seakan tidak melakukan upaya apapun untuk meminimalisasi potensi intoleransi.

“Jadi, Jakarta ini sudah jadi sentrum intoleransi,” ujarnya.

Selain Jakarta, sembilan kota dengan nilai toleransi terendah yaitu Tanjung Balai (2,817), Banda Aceh (2,830), Cilegon (3,420), Padang (3,450), Depok (3,490), Bogor (3,533), Makassar (3,637), Medan (3,710), dan Sabang (3,757).(KOM)

Kapolri : Peningkatan Tipe A Polda Banten Bukan Menyenangkan Pejabat, Tetapi Peningkatan Pelayanan Masyarakat

Kapolri ,Jenderal Pol Tito Karnavian menyerahkan Petaka ke Kapolda Banten Brigjend Pol Listyo Sigit Prabowo di Polda Banten,Kamis(6/12)2018 sebagai tanda Polda Banten meningkat dari Tipe B ke Tipe A.( Vecky Ngelo)


Jurnal123.com – Upaya peningkatan tipe B ke tipe A dialami Polda Banten dilakukan untuk adanya peningkatan kinerja dalam memberikan pelayanan bagi masyarat bukan menyenangkan para pejabat para anggota.

Kapolri, Jenderal Pol Tito Karnavian ditemui di Polda Banten Kamis(6/12)2018 dilakukan peningkatan tipe B ke A ini
Saya tidak ingin kenaikan ini hanya menyenangkan para pejabat para anggota dan hal ini menyenangkan terutama bagi masyarakat. “Artinya kosekuensinya adanya peningkatan pelayanan bagi masyarakat,” ujarnya.

Selanjutnya, Tito menegaskan Bahwa hari ini kita akan melaksanakan dan baru saja diserahkan pataka Polda Banten yang menandai kenaikan tipe dari Polda tipe B ke tipe A. Memang perjalanan jajaran Kepolisian di Polda Banten cukup unik dan panjang .”Dulu Polda Banten hanya merupakan suatu karasidenan sehingga dulu namanya Polwil Banten di bawah Polda Jabar yang pusatnya ada di Bandung. Kemudian setelah Banten berkembang menjadi satu Provinsi naik Poldanya tipe C yang dipimpin oleh Komisaris Besar Polisi,” tegasnya.

Untuk itu, Tito menjelaskan Kemudian saya pada waktu itu menjadi Polres di Serang Kapoldanya berpangkat Kombes, kebetulan juga karena kenaikan pangkat luar biasa perna Kapoldanya Kombes,Wakapoldanya Konbes, Kapolresnya Kombes . Itu terjadi pada tahun 2005. ” Kemudian di dalam perjalanan Polda ini berkembang menjadi tipe B dan saya melihat disini ada beberapa senior Pak Zulkarnain dulunya mantan pejabat Polda bintang satu tipe B. Dalam perjalanan menambang unik karena sebagian wilayahnya ada di Polda Metro Jaya. Polres Banten Kabupaten Banten,Polres Kota Tanggerang dan Tanggerang selatan,” jelasnya.

Seiring, Tito merincinya waktu saya jadi Kapolri saya didesak oleh tokoh masyarakat termasuk Bapak Kapoldanya yang hadir disini Irjend Sigit minta tolong diserahkan semuanya tetapi karena diskusi diserahkan sebagian yaitu Polres Tanggeran Kabupaten Tanggerang sehingga sudah menjadi bagian Polda Banten. Jadi pertanyaan apakah diserahkan Pak saya sampaikan Kapoldanya bintang dua. “Selama kenaikan Polda Banten naik tipe A kita kaji dari tim Menpan RB menghubungi Mabes Polri kita lakukan pengkajian Polda Banten sangat luar biasa. Kita melihat dulu belum ada jalan tol sehingga kalau ada apa-apa di wilayah katakan itu indikasinya lebih cepat dari Polda Metro Jaya dibandingkan publikasi pasukan ,” rincinya .

Jadi,Tito membeberkan Tadi pak Gubernur sudah sampaikan itu ada jalan tol cuma hitungan satu jam sudah ke Kota Tanggerang nanti sampaikan Polda tipe A saya pertimbangan . Memang pembangunan di Provinsi Banten luar biasa saya perkirakan 8 juta tetapi pak Gubernur itu katakan ijin katakan sudah 12 Juta dibandingkan di negara pasifik sana 300 Ribu penduduk dan ada 400 Ribu penduduk.” Kalau satu negara 8 juta penduduk banyak sekali. Jadi jumlah produk yang besar wilayah yang berkembang secara ketat dan industri terbukti yang ada di wilayah Banten sangat luar biasa sektor Priwisata juga sangat maju. Kemudian kita lihat pelabuhan luar biasa yang ada di Merak sedang lain ini semua meningkatkan tantangan gangguan kantibmas yang ada di Provinsi Banten,” bebernya.

Lebih jauh, Tito mengungkapkan dengan pertimbangan itu lah kemudian Menpan RB dan dari Mabes Polri memutuskan untuk menaikan Polda Banten dari Tipe B menjadi tipe A dengan dipimpin oleh seorang Bintang dua yang otomatis di bawahnya pak Tomiks insya Allah bintang satu.” Yang lain-lain otomatis akan menyesuaikan eselonya nanti akan kita kerjakan. Direktur dan lain-lain nanti akan kita kerjakan. Kita juga melihat pengembangan ke wilayah administrasi negara juga terjadi di Provinsi Banten Banyak Kabupaten baru dan banyak kota Banten dan lain-lain. Itu juga mengebankan kita. Oleh karena itu akan dikaji lagi mengenai masalahTanggerang Kota yang diakan kenaikan ke Polda tipe A ini harus dilanjuti secara bersama-sama Mabes Polri dan Polda melakukan penguatan personil ,organisasi termasuk sarana prasarana sehingga bisa layak.menjadi Polda tipe A. Jangan sampai Poldanya tipe A tapi kababilllitas dan kapasitasnya sama dengan tipe B. Itu ada kisi-kisi yang harus dipenuhi nantinya,” ungkapnya.

Tentunya, Tito menandaskan Nanti kita follow up bersama saya minta dari jajaran bekerjasama dengan jajaran Mabes Polri terutama dari pada Asisten yang ditugaskan untuk melakukan penguatan mengenai organisasi sarana prasarana, personil, keuangan dan lain-lain hingga betul-betul bisa menjadi tipe A . “Tidak sekedar kenaikan pangkat bagi Kapolda menjadi bintang dua Wakapolda menjadi bintang 1,kenaikan eselon pejabat utama dan lain-lain,”tandasnya.

Sesuai perkembangan, Tito mengakui Kita juga dalam kajian itu sangat terbuka kepada masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat termasuk Bapak Gubernur dan anggotanya dalam rangka untuk mewujudkan Polda ini betul-betul.Polda yang layak untuk menjadi tipe A .” Oleh karena itu hari ini menjadi hari monomental yang sangat strategis karena hari ini 6 Desember 2018 hari bersejarah bagi Polda Banten naik menjadi tipe A membawa kosekuensi. Artinya kosekuensinya adanya peningkatan pelayanan bagi masyarakat. Kenaikan Polda ini harus ditandai nanti kita evaluasi dengan situasi yang lebih aman yang lebih damai di Provinsi Banten. Kemudian publik harus menjadi lebih baik untuk itu jajaran Polda Banten berfikir dan berkerja keras, harus memiliki visi apa yang harus dilakukan setelah kenaikan tipe A ini,” akunya.

Menjawnya, Tito menambahkan Tidak begitu-begitu saja tidak ada bedanya. Harus disesuaikan kinerja yang lebih baik itu intinya.Sehingga masyarakat melihat ada perubahan situasi yang lebih baik pada masyarakat jangan mempersulit.” Disamping itu selain dilakukan kajian langkah-langkah internal jajaran Polda Banten bekerja untuk membangun bekerja lebih baik dengan segenap stecholder , mitra-mitra dalam rangka melaksanakan tugas-tugas tadi baik kepada Pak Gubernur Ketua DPRD dan jajaran TNI hubungan harus lebih baik lagi dan tentunya dengan seluruh tokoh masyarakat,” tambahnya.( Vecky Ngelo)

Prabowo Sebut Jurnalis Antek Penghancur NKRI

Jurnal123.com – Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menuding pemberitaan di media sebagian besar memublikasikan berita bohong. Prabowo bahkan menyebut pers adalah antek-antek orang yang ingin menghancurkan Republik Indonesia.

Prabowo mengajak publik tidak usah lagi menghormati jurnalis yang bekerja mewartakan berita.

“Pers ya terus terang saja banyak bohongnya dari benarnya. Setiap hari ada kira-kira lima sampai delapan koran yang datang ke tempat saya. Saya mau lihat bohong apalagi nih,” kata Prabowo di Hotel Sahid, Jakarta Pusat, Rabu (5/12).

Mantan Komandan Jenderal Kopassus itu menuding jurnalis dan media bagian dari antek-antek yang ingin menghancurkan demokrasi di Indonesia.

“Boleh kau cetak ke sini dan ke sana, saya tidak mengakui Anda sebagai jurnalis. Enggak usah saya sarankan kalian hormat sama mereka lagi, mereka hanya anteknya orang yang ingin menghancurkan Republik Indonesia,” tegas Prabowo.

Kekesalan Prabowo didasari minimnya publikasi acara reuni 212 yang dihadiri dirinya. Prabowo menuding sikap media-media yang tidak memberitakan acara reuni 212 tidak objektif.

“Ada belasan (juta) mereka enggak mau melaporkan, mereka sebagai wartawan telah mengkhianati tugas sebagai jurnalis. Kau sudah tidak berhak menyandang predikat jurnalis lagi,” katanya.

AJI Minta Prabowo Buktikan Ucapannya

Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Abdul Manan menghormati pernyataan Prabowo yang menyebut media sebagai antek pemecah NKRI. Namun, Manan menegaskan Prabowo harus bisa mempertanggungjawabkan pernyataan itu.

“Itu hak Prabowo memberikan penilaian terhadap pers dan kewajiban Prabowo membuktikan apa benar pers membelah NKRI,” kata Manan seperti dilansir Medcom.id, Jakarta, Rabu (5/12).

Kekesalan Prabowo didasari oleh minimnya publikasi acara reuni 212 yang dihadirinya. Prabowo menuding sikap media-media yang tidak memberitakan acara reuni 212 tak objektif.

“Tapi masa karena tidak memberitakan Reuni 212 dianggap memecah NKRI? Itu yang harus dia jelaskan,” ujar Manan.

Kendati begitu, sikap Prabowo harus dihargai. Bagaimana pun, pendapatnya dilindungi Undang-Undang Dasar 1945.

“Itu bagian dari kebebasan berekspresi. Sama dengan orang tidak menyukai Prabowo. Itu harus dihargai sebagai sikap politik sebagai hak yang dilindungi,” kata dia.

Sebelumnya, capres nomor urut 02 itu menuding pemberitaan di media sebagian besar memublikasikan berita bohong. Prabowo pun mengajak publik tak usah lagi menghormati jurnalis yang bekerja mewartakan berita.

“Pers ya terus terang saja banyak bohongnya dari benarnya. Setiap hari ada kira-kira lima sampai delapan koran yang datang ke tempat saya. Saya mau lihat bohong apalagi nih,” kata Prabowo di Hotel Sahid, Jakarta Pusat, Rabu (5/12).

Mantan Komandan Jenderal Kopassus itu menuding jurnalis dan media bagian dari antek-antek yang ingin menghancurkan demokrasi di Indonesia. Prabowo menuding sikap media-media yang tidak memberitakan acara Reuni 212 tIDak objektif.

“Boleh kau cetak ke sini dan ke sana, saya tidak mengakui Anda sebagai jurnalis. Enggak usah saya sarankan kalian hormat sama mereka lagi, mereka hanya anteknya orang yang ingin menghancurkan Republik Indonesia,” tegas Prabowo.(MED)

Atasi Pembantaian 19 Pekerja dan 1 Anggota TNI di Nduga Papua, Polri Minta Masyarakat tak Cemas

Kadiv Humas Mabes Polri, Brigjend Pol Muhammad Iqbal mengatakan terkait 20 orang tewas 19 Pekerja dan 1 anggota TNI yang tewas di Papua. Masyarakat jangan cemas Polri dan TNI terus mengejar.( Vecky Ngelo)

Jurnal123.com – Aksi pembantaian terhadap 19 orang pekerja karyawan PT Istaka yang sedang melaksanakan tugas pembangunan jembatan di Kali Yigi-Kali Aurak, Kabupaten Nduga dan 1 anggota TNI tewas ditembak, Jadi total 20 orang. Diharapkan masyarakat jangan cemas.

Kepala Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Muhammad Iqbal ditemui di Mabes Polri,Jakarta Selatan Rabu (5/12/2018) mengatakan saya meminta masyarakat Papua tidak cemas pascakejadian pembantaian 19 orang pekerja pembangunan jembatan di Kali Yigi-Kali Aurak, Kabupaten Nduga dan 1 anggota TNI. Situasi di provinsi Papua saat relatif aman dan kondusif.

“Hanya di titik distrik Yigi kabupaten Nduga (rawan), masyarakat kami minta tenang tidak perlu cemas.Percayakan kepada TNI dan Polri untuk melakukan langkah-langkah hukum,” ujarnya.
Selanjutnya, Iqbal menegaskan saya sendiri menyayangkan peristiwa tersebut yang menimpa para pekerja proyek yang bertujuan untuk membangun Papua.

“Saudara-saudara (korban) kita adalah pekerja proyek infrastruktur yang ingin membangun Papua. Menyambungkan konektifitas dari wilayah A ke wilayah B, kabupaten Nduga ke kabupaten lain untuk kepentingan publik,” tegasnya.
Diinformasikan, 1 mobil Strada yang membawa 15 orang pekerja proyek dari PT Istaka Karya sampai saat ini belum kembali ke Wamena.

Setelah mendapatkan informasi tersebut, Senin (3/12/2018), personel gabungan Polri dan TNI yang dipimpin Kabag Ops Polres Jayawijaya, AKP. R.L. Tahapary bergerak dari Wamena menuju Distrik Yigi Kabupaten Nduga.
Akan tetapi, saat tiba di kilometer 46, tim bertemu dengan satu unit mobil dari Distrik Mbua dan menyampaikan kepada tim gabungan TNI dan Polri adanya pemblokiran jalan oleh KKB.( Vecky Ngelo).