Category Archives: Metropolitan

PSI Klaim Juara 4 di Jakarta Siap Menjadi Oposisi Pemerintahan Anies

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Grace Natalie

Jurnal123.com – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Michael Victor Sianipar mengatakan partainya menempati peringkat keempat dalam perolehan suara di Ibu Kota menurut hasil quick count CSIS-Cyrus Network. Hasil itu berbanding terbalik dengan perolehan suara nasional yang hanya sekitar 2 persen sehingga bakal kandas masuk DPR-RI di Senayan.

“Ini pencapaian luar biasa. Kami berterimakasih kepada warga Jakarta yang telah memberi kepercayaan dan kesempatan, mengizinkan kami menguji dan mempertontonkan karakter kami,” ujar Michael dalam keterangan tertulis hari ini, Kamis, 18 April 2019.

Menurut hasil quick count CSIS-Cyrus Network, PSI memperoleh 7,98 persen suara. Partai pimpinan Grace Natalie itu berada di belakang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 23,05 persen, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 16,4 persen, dan Partai Gerindra 14,87 persen.

Dia menyatakan hasil yang mirip muncul dari perhitungan cepat Indobarometer yakni 8,11 persen. Sedangkan PDIP 25,07 persen, PKS 17,49 persen, dan Gerindra 15,26 persen.

Michael berjanji PSI mengawal dan memastikan program Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sesuai kebutuhan masyarakat Ibu Kota. Menurut dia, pekerjaan rumah di Jakarta masih banyak, seperti pembangunan manusia dan infrastruktur yang lebih adil dan progresif.

“Kami tidak akan segan-segan mengkritisi, tapi kami juga mau menawarkan solusi dan bersedia duduk bersama. Kami akan menjadi oposisi yang konstruktif. Itulah harapan warga Jakarta agar tidak ada perpecahan politik lagi,” ujar Michael.

Terakhir, Michael mengimbau masyarakat kembali bersatu dan menjaga perdamaian bangsa setelah Pemilu 2019. Dia mengajak masyarakat memberi masukan dan kritik bagi PSI dan aktif berpartai. Bahkan, DPP PSI sudah menyiapkan aplikasi untuk mengawal kinerja anggotanya di Dewan.

“Anda bisa pecat anggota yang kinerja buruk, bolos, tidur, atau tidak turun ke lapangan. Kami akan fokus bergerak memberantas korupsi dan intoleransi di Jakarta,” ucapnya.

Seperti diketahui, dengan perolehan suara Pemilihan legislatif DPRD provinsi DKI Jakarta, PSI urutan ke 4, diperkirakan bisa mendapatkan 7-8 kursi.

Adapun ini daftar partai politik hasil penghitungan cepat untuk perolehan suara Pemilihan Legislatif DPRD DKI periode 2019-2024 yakni:

PDIP 24,91%
PKS 18,11%
Gerindra 14,86%
PSI 7,96%
PAN 6,89%
Demokrat 6,14%
Nasdem 4,59%
Golkar 4,19%
PKB 3,8%
Perindo 2,57%
PPP 2,49%
Hanura 1,17%
Berkarya. 1,27%
PBB 0,61%
Garuda. 0,24%
PKPI 0,19%

Jokowi Resmikan Halal Park di GBK

Presiden Joko Widodo

Jurnal123.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Halal Park di Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Selasa (16/4/2019). Setelah Halal Park, menurut Jokowi, nantinya akan dibangun Halal District.
“Ini adalah sesuatu yang telah kita mulai, Halal Park sebagai embrio pembangunan halal distrik yang juga akan dibangun di sini. Akan dibangun kurang lebih 21 ribu meter persegi bangunan dan ruangan dengan nilai investasi bangunan mencapai Rp 250 miliar, akan dikerjakan di sini,” ungkap Jokowi.

Jokowi menyatakan, pembangunan halal park dan halal distrik bukan sesuatu yang baru. Telah dibahas dalam satu sampai tiga kali pertemuan di Istana. “Kita memadukan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah, BUMN, dan seluruh pelaku bisnis industri halal dan para UMKM,” ucap Jokowi lagi.

Seluruhnya dipadukan menjadi kekuatan untuk mengangkat industri halal Indonesia ke tingkat regional maupun dunia. “Kita angkat industri halal Indonesia sebagai motor pertumbuhan ekonomi. Kita angkat industri halal Indonesia sebagai ladang kreativitas, produktivitas generasi muda kita dan kita angkat industri halal Indonesia sebagai sumber kesejahteraan umat,” ujar Jokowi.
Menurut Jokowi, industri halal di dunia dan Indonesia memang berkembang begitu cepat. “Proyeksi permintaan produk halal di 2019 mencapai 3,7 triliun US dolar, padahal tahun 2013 masih sebesar 2 triliun US dolar. Artinya apa? Ada pertumbuhan yang sangat besar. Pertumbuhannya mencapai 9,5%,” ungkap Jokowi.

Jokowi bersyukur, sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, perkembangan industri halal di Indonesia sangat pesat. Berdasarkan Global Muslim Travel Index 2019, wisata halal Indonesia menempati peringkat pertama. “Ini sebuah capaian yang sangat bagus,” ujar Jokowi.
Kemudian, Sukuk Indonesia juga berkembang 4 kali. “Bulan lalu Sukuk ritel kita seri SR 011, ini terjual sekitar Rp21 triliun. Ini sebuah kepercayaan yang harus terus kita jaga dalam menarik investor investor baru,” imbuh Jokowi.

Pada 2018, ada 140 juta wisatawan muslim. “Dengan spending online sampai 35 miliar US dolar. Jumlah turis muslim dunia terus meningkat dari tahun ke tahun, dan tahun 2020 diproyeksikan akan mencapai jumlah 158 juta orang. Ini sebuah jumlah besar sekali,” papar Jokowi.
Pada 2019, target kunjungan wisatawan halal ke Indonesia adalah 5 juta orang. Ini seperempat dari total target wisatawan yang diharapkan datang ke Indonesia. “Target kita tumbuh 42% dibandingkan tahun sebelumnya. Ini juga loncatan yang sangat besar sekali,” kata Jokowi.

Oleh sebab itu, menurut Jokowi, industri wisata halal telah ditetapkan sebagai leading sector atau penggerak utama bagi pengembangan industri halal. “Menurut Global Islamic Economy Report, Indonesia berada di posisi kedua untuk sektor model fesyen, dan nilai pasar fesyen muslim global sampai dengan 2020 diperkirakan mencapai 327 miliar US dolar,” demikian Jokowi.(SUP)

Kapolda Jamin Rasa Aman Dan Himbau Masyarakat Tak Perlu Takut ke TPS

Kapolda Metro Jaya, irjend Gotot Eddy Pramono didampingi Pangdam Jaya, Mayor Jenderal Eko Margiono saat menjelaskan TNI Polri kekuatan 38 000 Personil Siap Aman Rawan Konflik di TPS di DKI pada Pemilu 2019.( Vecky Ngelo)

Jurnal123.com – Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono, Pangdam Jaya Mayjen TNI Eko Margiyono, dan Ketua KPU Jakarta Betty Epsilon Idroos beserta jajarannya melakukan rapat tertutup di Gedung Promoter Polda Metro Jaya. Rapat tersebut membahas pengamanan dan juga berita hoaks menjelang Pemilu 17 April.

Gatot mengaku, pihaknya rutin melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder guna amankan pesta demokrasi ini.

“Sampai saat ini saya bersama Pangdam Jaya telah melakukan kegiatan antisipasi baik kegiatan secara rutin sejak sebulan yang lalu yaitu patroli, patroli gabungan, baik tingkat polda dan kodam, polres dengan kodim, polsek koramil, bahkan kita dibantu juga dari Satpol PP itu melaksanakan kegiatan ini,” kata Gatot, Senin (15/4/2019).

Untuk wilayah Tempat Pemungutan Suara (TPS), Gatot mengaku tak ada yang perlu dikhawatirkan di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Namun, pihaknya beserta seluru stakeholder siapa hadapi ancaman apapun bila ada.

“Sampai hari ini saya dari internal saya kepolisian kemudian kordinasi dengan pangdam belum ada hal hal atau potensi kerawanan yang dapat mengganggu situasi ke amanan, tapi kita terus melakukan langkah-langkah deteksi dini untuk mengatahui potensi kerawanan yang bisa berkembang kita sudah menyiapkan langkah-langkah antisipasi untuk itu,” tegasnya.

Dengan adanya konsilidasi ini, Gatot mengimbau agar masyarakat tak perlu takut untuk datang ke TPS.

“Hal ini ditujukan untuk memberikan rasa aman nyaman kepada masyarakat untuk datang ke TPS menggunakan hak pilih nya seccara bebas, agar tidak ada perasaan khawatir, terintimidasi, ini tujuan kita melakukan kegiatan ini,” pungkasnya.(Vecky Ngelo)

MRT Beroperasi Komersil Besok

MRT Jakarta


Jurnal123.com – Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta memulai operasi komersil Senin, 1 April 2019. Menurut Sekretaris PT MRT Jakarta Muhamad Kamaludin, dengan dimulainya operasi berbayar moda transportasi baru di Jakarta itu, masyarakat harus membayar dengan kartu uang elektronik untuk bisa menggunakannya.

“Ada beberapa alternatif moda pembayaran yang bisa digunakan masyarakat untuk menggunakan MRT,” ujar Kamaludin melalui keterangan tertulis yang diterima pada Minggu, 31 Maret 2019.

Kamaludin menyampaikan, untuk sementara, tiket yang berlaku untuk MRT Jakarta baru tiket sekali jalan (single trip). Masyarakat di antaranya bisa menggunakan Kartu Jelajah yang bisa dibeli di mesin tiket, juga loket-loket di 13 stasiun MRT.

Selain itu, masyarakat juga bisa menggunakan kartu uang elektronik yang dikeluarkan oleh lima bank, yaitu e-Money (Bank Mandiri), Brizzi (Bank BRI), Tap Cash (Bank BNI), Flazz (Bank BCA), dan JakartaOne (Bank DKI).

“Kartu transportasi JakLingko dari Pemprov DKI juga bisa digunakan,” ujar Kamaludin.

Kamaludin menegaskan, Kartu Jelajah Multi Trip, atau tiket yang digunakan untuk melakukan lebih dari satu kali perjalanan, baru akan diterbitkan beberapa waktu lagi.

“Kartu MRT Jakarta Jelajah Multi Trip belum diperjualbelikan karena dalam proses perizinan,” ujar Kamaludin.

MRT Jakarta beroperasi pada 05.30 WIB hingga 22.00 WIB setiap hari. Besaran tiket MRT Jakarta adalah rata-rata Rp10 ribu per sepuluh kilometer, dengan rincian besaran tiket antar stasiun tertera di masing-masing stasiun.(VIN)

Kebakaran di Kolong Tol Pluit, 200 Lapak Hangus

Situasi Lalulintas di Tol Pluit Saat Terjadinya Kebakaran di Kolong Tol

Jurnal123.com – Kebakaran di kolong tol Jembatan Tiga-Pluit, Jakarta Utara, berhasil dipadamkan. Diperkirakan ada 200 lapak hunian yang hangus terbakar. 

“Sekitar 200 lapak kayu,” ujar perwira piket Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara Budi Aryono saat dihubungi, Sabtu (30/3/2019).

Laporan kebakaran diterima pukul 09.00 WIB. Kebakaran bisa dipadamkan dipadamkan sekitar pukul 10.45 WIB. Ada 12 unit mobil pemadam yang dikerahkan ke lokasi. 

Belum diketahui penyebab terjadinyakebakaran. Informasi di lapangan, menurut Budi, kebakaran terjadi karena korsleting listrik. 

“Masih simpang siur, ada yang bilang kompor, ada yang korsleting listrik,” katanya.

Kebakaran di kolong tol Pluit sebelumnya membuat jalur tol ditutup. Namun siang ini Tol Dalam Kota ruas Pluit arah Jembatan Tiga sudah bisa dilalui kendaraan.(DEN)

Wilayah DKI Jakarta Kini Dominasi Daerah Rawan Konflik Pemilu

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Humas Brigjen (pol) Dedi Prasetyo di Gedung Humas Mabes Polri.(Vecky Ngelo)


Jurnal123.com – Sesuai tugas Polri dalam memantau jelang Pemilu memasuki tahapan  yang ada, akhirnya diungungkapkan, indeks potensi kerawanan Pemilu 2019 di tingkat kabupaten/kota saat ini berubah setelah dimulainya kampanye terbuka pada 24 Maret 2019.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo ditemui di Mabes Polri,Jakarta Selatan,Jumat(29/3)2019  mengatakan, adanya perubahan yang dinamis dalam tahapan pemilu membuat indeks potensi kerawanan di provinsi dan kabupaten/kota juga ikut berubah.”Ada perubahan yang dinamis karena tahapan pemilu menuju hari pemilihan dan memasuki kampanye terbuka. Pihak kepolisian terus memetakan, profiling, dan identifikasi,” ujarnya.

Selanjuthya, Dedi menegaskan kini, wilayah DKI Jakarta mendominasi indeks kerawanan pemilu berdasarkan dimensi yang menjadi tolok ukur Polri.Tolok ukur itu di antaranya dimensi penyelenggaraan, konstestasi capres-cawapres, kontestasi caleg, partisipasi masyarakat, dan gangguan kamtibnas.Sebelum kampanye terbuka, wilayah Papua mendominasi 10 besar tingkat kerawanan Pemilu 2019.”Kalau sebelum kampanye terbuka, ranking satunya adalah Maluku Utara, Papua, NTT, Gorontalo, dan Papua Barat. Di Jakarta skor indeks kerawananannya masih di kategori potensi cukup rawan,” tegasnya..

Untuk itu, Dedi menjelaskan saat ini, kabupaten/kota yang rawan konflik pemilu ada di Tangerang Selatan, Sigi (Sulawesi Tengah), Jakarta Utara, Banggai (Sulawesi Tengah), Donggala, Jakarta Barat, Mentawai (Sumatera Barat), Tanah Datar (Sumatera Barat), Jakarta Timur, dan satu kabupaten/kota di Yogyakarta.”Sekarang di tingkat kabupaten/kota yang rawan konflik pemilu itu didominasi di wilayah Jakarta. Kalau yang kemarin sebelum memasuki kampanye terbuka, 10 besar didomunasi Papua,” jelasnya.

Lebih lanjut, Dedi mengakui menjelang pemilu, perubahan-perubahan pemetaan kabupaten/kota dan provinsi yang rawan konflik pemilu akan kembali didata oleh Polri. “Hal itu akan membantu Polri dalam mendistribusikan pasukan keamanan yang dibutuhtkan setiap Polda,” akunya. (Vecky Ngelo).

Kombes Pol Syahar Diantono Resmi Menjabat sebagai Karo PID Divisi Humas Polri

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Mohammad Iqbal bersama Karo PID Divisi Humas Polri yang baru Kombes Pol Syahar Diantono , Jumat (29/3)2019(Vecky Ngelo)


Jurnal123.com – Sesuai amanat tugas, akhirnyad Mabes Polri gelar serah terima jabatan Karo PID Humas Polri di gedung Divisi Humas Polri jalan Tronojoyo kebayoran Baru,Jakarta Selatan,Jumat(29/3)2019, sertijab itu dipimpin oleh Kadiv Humas Irjend Pol Muhammad Iqbal.

Kadiv Humas ,Irjend Pol Muhammad Iqbal di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat(29/3)2019 mengatakan berdasarkan surat telegram bernomor ST/830/IiI/KEP/2019 tanggal 14 Maret 2019,Kombes Pol Syahar Diantono diberikan tugas Karo PID Divisi Humas Polri yang baru. Syahar mengantikan Brigjend Pol Ferdie Famalhout Jeremias Mirah yang dimutasi menjadi Widyaiswara Utama Sespim Lemdiklat Polri,” ujarnya.

Sementara, Karo PID, Kombes Pol Syahar Diantono mengatakan dalam  sertijab saya berterima kasih kepada seluruh keluarga Divisi Humas serta rekan-rekan media yang membantunya selama ini.” Tadi kami sudah melaksanakan kegiatan serah terima jabatan Karo PID dan Kabag Penum. Kami sangat berterima kasih kepada seluruh keluarga Divisi Humas  utamanya Pak Kadiv Humas dan juga kepada rekan-rekan media yang selama ini telah membantu kita,” ujarnya .

Selanjutnya, Syahar menegaskan dan tentunya akan tetap bergabung melakukan tugas diposisi yang baru. “Saya turut mendoakan agar Brigjend Pol PFJ Mirah segera mendapatkan satu bintang kembali dan barokah di Posisi yang baru.Nanya Analis kebijakan Madya bidang Sespimmen Sespim Lemdikpol Polri itu juga mengatakan akan melaksanakan tugas sesuai amanah dan harapan dari Kasih Humas Polri Irjend Muhammad Iqbal,” tegasnya.

Untuk itu, Syahar menandaskan Kami mendoakan kepada senior yang kami banggakan Brigjend Pol FFJ Mirah ditempat yang baru semoga barokah dan cepat dapat satu bintang lagi,kata dia. ” Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media,kami akan melaksanakan tugas sesuai.dengan harapan bapak Karib Humas yang disampaikan dan sesuai amanatnya.Kamo mohon doa restu mohon kerjasama dengan baik,” tandasnya.

Lebih jauh, Syahar mengungkapkan mengawali karirnya sebagai Kapolres Pasuruan di tahun 2010. Setahun kemudian ia didapuk menjadi Wadirreskrimsus Polda Jatim tahun 2012. Syahar di mutasi ke Bareskrim.” Saya mengemban amanah sebagai Kasubdit VI Dirttideksus Bareskrim Polri,” ungkapnya ( Vecky Ngelo)

IPW Desak Polri Ungkap Identitas Wanita Cantik yang Ditangkap Bersama Andi Arief

Ketua Presidium IPW Neta S Pane

Jurnal123.com – Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Polri untuk tidak menutup-nutupi identitas wanita yang tengah bersama politisi Partai Demokrat Andi Arief saat terjadi penggerebekan di Hotel Menara Peninsula, Slipi Jakarta Barat.
Ketua Presidium IPW, Neta S Pane mengaku dirinya mendapatkan informasi Andi Arief tidak seorang diri saat ditangkap terkait kasus tindak pidana narkotika pada Minggu 3 Maret 2019 di salah satu kamar Hotel Menara Peninsula, Slipi Jakarta Barat. Namun, Neta menduga Polri tengah menyembunyikan perempuan yang diduga sedang bersama Andi Arief pada saar menggunakan barang haram narkotika jenis sabu.

“Polri harus transparan menangani kasus ini dan menungkap peran wanita itu sebagai apa, apakah perempuan itu pemasok narkoba atau hanya teman kencan saja,” tutur Neta dalam keterangan tertulisnya, Selasa (5/3/2019).

Neta juga berpandangan tidak menutup kemungkinan Andi Arief dijebak oleh pihak tertentu jelang Pilpres 2019 menggunakan seorang wanita. Pasalnya, Andi Arief selama ini dinilai kritis dan berani bersebrangan dengan pemerintah.

“Jika itu yang terjadi, tentu patut dipertanyakan, siapa wanita itu atau justru Andi Arief sesungguhnya pemakai berat narkoba dan sudah menjadi budak narkoba yang sudah masuk dalam radar kepolisian,” katanya.

Sumber : Bisnis.com

Politisi AA alias Andi Digerebek di Hotel Peninsula dan Terbukti Gunakan Narkoba Setelah Tes Urin

Kadiv Humas Mabes Polri,Irjend Pol Muhammad Iqbal ditemui di Mabes Polri,Jakarta Selatan.( Vecky Ngelo)

Jurnal123.com – Sesuai informasi ada pengguna narkoba di hotel Pinesula Jakarta Barat setelah dilakukan penyelidikan akhirnya petugas melakukan penggerebekan menangkap dan menyita terhadap barang bukti dan benar yang ada didalam kamar AA alias Andi. Diduga seperangkat alat digunakan sebagai alat narkoba.

Kadiv Humas Mabes Polri, Irjend Pol Muhammad Iqbal ditemui di Mabes Polri,Jakarta Selatan, Senin (4/3)2019 mengatakan  Saya akan menyampaikan informasi yang akurat dari Kepala Divisi Humas Polri dan yang lain-lain belum tentu akurat ,belum tentu sesuai fakta jadi saat ini saya yang bicara represtasi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.” Jadi benar hari minggu kemarin tanggal 3 Maret 2019 pukul 18.30 disalah satu kamar hotel Peninsula Jakarta Barat. Petugas kami mendapat informasi dari Masyarakat bahwa ada pengguna narkoba di salah satu kamar,” ujarnya .

Selanjutnya,Iqbal menegaskan setelah dilakukan upaya penyelidikan mapping sivolen dan lain-lain sesuai dengan strategi yang ada pada kami petugas berhasil menggerebek dan melakukan upaya paksa kepolisIan berbentuk penangkapan dan penyitaan terhadap beberapa diduga barang bukti. “Benar bahwa yang ada di kamar tersebut adalah saudara AA .Beberapa yang diduga barang bukti yang diduga seperangkat alat untuk menggunakan narkoba sudah kami sita,” tegasnya.
Untuk itu,Iqbal menjelaskan Saat ini saudara AA sedang dalam pemeriksaan dan pendalaman saksi-saksi.” Kami juga sudah melakukan test urin terhadap AA dan positif mengandung metapetamin atau jenis narkoba yang disebut sabu,” jelasnya.

Lebih lanjut,Iqbal merincinya Sampai saat ini tadi kami kosulidasi penyidik di Direktorat Narkoba Bareskrim Polri belum ditemukan bukti-bukti fakta-fakta apakah saudara AA ini berkolerasi dengan kelompok mana dan lain-lain. “Sampai saat ini diduga kuat saudara AA hanya sebatas pengguna,” rincinya.

Seiring dengan itu,Iqbal mengungkapkan namun proses pemeriksaan dan pendalaman secara sensintik akan kami rampungkan secepatnya.”Saya kira itu fakta-fakta yang perlu saya sampaikan agar semua informasi-informasi yang selamat seluler di media-media sosial dan lain-lain ya itu bisa terbantahkan karena ada beberapa narasi-narasi untuk laporan-laporan bukti dari pihak kepolisian yang sudah menyebar kemana-mana bahwa saya nyatakan belum tentu benar diduga kuat bisa tidak benar. Ya saya kira itu dari saya,” ungkapnya .

Ketika ditanya apakah ada pertanyaan,Iqbal menandaskan saat ini pihak kepolisian sedang gencar-gencarnya melakukan upaya paksa kepolisIan demi menyelamatkan semua warga negara untuk bebas dari Narkoba. “Saat ini sedang kita dalami beberapa saksi yang diperiksa,sekali rekan-rekan narasi-narasi yang ada close up dan foto itu belum tentu benar dan tidak ada pernyataan resmi dari pihak kepolisian dan saat ini saya stetmen resmi. Jadi publik dapat informasi resmi dari saya,” tandasnya.
Apa benar mau direhab, Iqbal menambahkan ada mekanisme itu memang kemungkinan di rehab kalau dia pengguna korban. Yang lain sedang didalam.”Info dari mana dan di TKP satu saudara AA. Tadikan sudah saya dahulu bahwa jangan percaya yang belum resmi begitu kan pada saat petugas kami menemukan cuma satu saudara AA. Bahwa nanti berkembang ya sebelum ada yang lain-lain kami akan sampaikan nanti kan sedang pemeriksaan sekarang. Sudah saya sampaikan dia pengguna dan jenis narkoba yang ada diruang tersebut tidak kita dapat temukan,” tambahnya.

Disinggung apakah betul AA sudah menghilangkan barang bukti,Iqbal mengakui mendapatkan informasi dan kita sebagai pelayan masyarakat sekaligus penegak hukum mendapat informasi dan saya sebagai Kepala Devisi Humas sering ditelepon dapat penguna narkoba dan kita langsung perwujudan keamanan dan pengayom.” Ya, saya katakan bahwa upaya kepolisian spontan dan tidak ada perencanaan, tidak ada maling sama sekali. Hari minggu tersebut ada informasi dari masyarakat petugas kami melakukan upaya-upaya mapping,servilen dan lain-lain ,penyelidikan,” akunya.( Vecky Ngelo)

P3RSI Desak Permen dan Pergub Perhimpunan Penghuni Rusun Dicabut

Rusunami Gading Nias Residences

Jurnal123.com – Peraturan Gubernur DKI terkait rumah susun (rusun) dinilai memiliki kelemahan serta kekurangan yang harus dirubah.

Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia atau P3RSI mendesak pencabutan Peraturan Menteri PUPR No. 23 tahun 2018 tentang Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Rusun dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 132 tahun 2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rusun Milik.

Kedua aturan tersebut dinilai memicu kontroversi di tingkat pelaksanaan sehingga menyebabkan konflik baru dan membuat ketidakpastian hukum.

Sekretaris Jenderal P3SRI, Danang S. Winata mengungkapkan Undang-undang Rusun Pasal 78 mengamanatkan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) sebagai produk hukum dalam pengaturan ketentuan mengenai Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Rumah Susun atau PPPSRS, bukan Peraturan Menteri (Permen).

Dengan demikian, Permen tersebut secara hukum formil bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya. Demikian pula halnya dengan Peraturan Gubernur (Pergub) yang diterbitkan pada Desember 2018.

Untuk itu, merujuk pada UU No. 12 Tahun 2011 tentang Tata Urutan Perundang-undangan diatur bahwa PP seharusnya keluar terlebih dulu baru diikuti peraturan di bawahnya.

“Jelas sekali baik Permen maupun Pergub bertentangan dengan UU No. 12 tahun 2011. Oleh karena itu, sebaiknya Permen dan Pergub kontroversial itu dicabut dan kembali kepada aturan UU Rusun dan UU Tata Urutan Perundang-undangan,” tegas Danang dalam keterangannya, dikutip Minggu 3 Maret 2019.

Danang mengungkapkan, dalam penyusunan Pemen dan Pergub yang kontroversial itu pihak P3RSI tidak dilibatkan dalam penyusunan. Justru beberapa tahun lalu wadah berkumpul para pemilik, penghuni dan pengurus PPPSRS itu diajak Kementerian PUPR (waktu itu Kemenpera) untuk membahas PP sebagai turunan UU Rusun.

Tetapi, lanjut dia, delapan tahun lamanya PP tidak juga selesai, sehingga kemudian terbit Permen dan Pergub yang isinya tidak mengakomodir masukan dari P3RSI.

Adapun poin yang menjadi keberatan P3RSI di dalam Pergub No.132 tahun 2018 sedikitnya ada tiga masalah utama. Yaitu pertama, adanya ketentuan bahwa pengurus harus warga yang ber-KTP di apartemen tersebut. Kalau tidak, maka pengurus tersebut harus mundur.

Menurut Danang, ini tidak masuk akal karena banyak sekali orang yang tidak ber-KTP sesuai tempat domisili. Selain itu, e-KTP sudah berlaku secara nasional dengan NIK tunggal, sehingga warga negara bisa tinggal di mana saja dari Sabang hingga Merauke.

Kedua, di dalam Pergub disebutkan bahwa sejak tiga bulan setelah aturan ini keluar, yang berarti Maret 2019, maka semua PPPSRS harus melakukan rapat umum luar biasa untuk pembentukan pengurus baru. Sementara di Permen, pengurus baru dibentuk setelah masa kepengurusan yang sedang berjalan selesai masa tugasnya.

Ketiga, adalah soal hak suara. P3RSI mempertanyakan ketentuan one man one vote. Sedangkan, negara dan peraturan tidak ada melarang orang memiliki unit apartemen lebih dari satu.

Dengan aturan di Pergub ini, maka hak warga menjadi dibatasi. Padahal kewajiban yang ditanggung dan dikeluarkan setiap bulan untuk pemeliharaan gedung (service charge) berbeda.

“Yang punya unit banyak tentu banyak juga kewajibannya, tetapi haknya cuma satu. Mereka diperlakukan tidak adil,” ujar dia.

Aturan Gubernur Digugat

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak mempermasalahkan gugatan terhadap Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik, yang dilayangkan Realestate Indonesia atau REI dan seorang notaris ke Mahkamah Agung.

“Ini negara hukum dan warga negara boleh melakukan langkah-langkah itu. Justru itu yang beradab, kalau punya masalah yang diajukan secara hukum,” ucap Anies di Balaikota, Jakarta Pusat, Rabu 27 Februari 2019.

Anies juga mengatakan, dia siap berdebat dan yakin menang untuk membela Pergub yang sudah ditetapkan.

Ia pun mengimbau kepada warga DKI, untuk tidak mempermasalahkan jika ada pihak yang melakukan proses hukum. Anies menilai, lebih baik langsung menggugat dari pada melakukan demonstrasi.

“Saya yakin, Insya Allah menang kita. Insya Allah yakin menang, sah-sah saja, enggak ada larangan untuk menggugat. Kan, lebih baik begitu, daripada ngirim 500 orang dibayarin, suruh demo tiap hari di Balai Kota gitu kan,” tuturnya

Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta menggencarkan sosialisasi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 132 Tahun 2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik atau hunian vertikal di Ibu Kota.

Pergub 132 Tahun 2018 ditetapkan, agar tidak terjadi kesenjangan antara pengelola rusun dan penghuni rusun, seperti salah satunya adalah iuran pengelolaan lingkungan (IPL) dan fasilitas-fasilitas yang kerap tidak dipenuhi oleh pihak pengelola.

Pemerintah DKI memberi kesempatan bagi pengembang untuk melakukan proses peralihan dalam waktu tiga bulan sampai Maret 2019.

Jika Pergub 132 Tahun 2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rusun Milik ini tak digubris dan tidak ada perubahan dalam susunan organisasi Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS), Dinas Perumahan akan menerbitkan tiga kali surat teguran hingga pembekuan kepengurusan rumah susun atau apartemen yang belum diubah.(VIN)