Category Archives: Kesehatan

Pemkot Bekasi Pastikan Kartu Sehat Tetap Berlaku

Wakil Walikota Bekasi Tri Adhianto

Jurnal123.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi memastikan, penggunaan Kartu Sehat (KS) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) masih tetap berlaku baik bagi peserta jaminan kesehatan nasional (JKN) BPJS Kesehatan yang aktif maupun anggota BPJS Kesehatan yang tidak aktif. Tahun ini, Pemkot Bekasi menggelontorkan dana sekitar Rp 390 miliar untuk membayar klaim penggunaan KS bagi warga Kota Bekasi.

‎”Kartu sehat tidak ada perubahan, masih bisa digunakan di Kota Bekasi. Kartu sehat berbasis NIK ini, walau tanpa membawa kartu sehatnya pun, sudah bisa dilayani dengan menunjukkan KK (kartu keluarga) atau KTP elektronik,” ujar Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, Senin (11/2).
Beberapa hari belakangan, beredar kabar bagi peserta JKN aktif, yang rutin membayar iuaran tiap bulan, tidak dapat menggunakan KS Berbasis NIK ini. KS ini dapat berlaku, hanya diperuntukkan bagi perserta JKN tidak aktif, alias peserta yang tidak mampu membayar iuran JKN tiap bulan. Namun, Pemkot Bekasi membatah hal tersebut.‎”Bagi peserta BPJS Kesehatan yang membayar iuran secara rutin per bulan, tetap bisa menggunakan kartu sehat,” tuturnya.

Dia menambahkan, penggunaan kartu sehat atau JKN sebagai pilihan warga, apakah menggunakan KS Berbasis NIK atau menggunakan BPJS Kesehatan. “Yang penting warga, mau dirawat di Kelas III bagi pengguna KS Berbasis NIK,” bebernya.

‎Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bekasi, Tanti Rohilawati, ‎menambahkan hanya peserta BPJS Kesehatan mandiri yang bisa menggunakan KS Berbasis NIK. Sedangkan peserta JKN PBI (penerima bantuan iuran), tidak boleh menggunakan KS Berbasis NIK ini karena terjadi anggaran ganda saat pembayaran oleh pemerintah pusat dan Pemkot Bekasi.

“Masih bisa menggunakan kartu sehat, bagi peserta BPJS JKN yang mandiri. Keanggotan BPJS JKN ada yang Mandiri dan PBI yang dibiayai oleh pemerintah pusat. Peserta PBI ini yang tidak boleh dibiayai oleh Pemerintah Kota Bekasi karena akan ada doublepembiayaan. Oleh karena itu, bagi peserta JKN PBI tidak dapat dijamin oleh pemerintah daerah. Kecuali, peserta JKN mandiri, yang mau dirawat di Kelas III,” kata Tanti.

Hasil evaluasi penggunaan KS Berbasis NIK sejak 2017-2018 hingga saat ini, ada 37 rumah sakit yang masih bekerja sama dengan Pemkot Bekasi.
“Awalnya, ada 64 rumah sakit yang menjalin kerja sama penggunaan kartu sehat, di Kota Bekasi dan luar Kota Bekasi, saat ini hanya 37‎ rumah sakit yang masih menjalin kerja sama dengan Pemkot Bekasi, untuk penggunaan kartu sehat,” ujar Tanti.
Dia menjelaskan, pertimbangannya adalah hasil evaluasi dalam memberikan pelayanan kepada pengguna kartu sehat. Meski tetap berlaku, Pemkot Bekasi meminta masyarakat untuk memanfaatkan Puskesmas dan RSUD Kota Bekasi, yang saat ini pelayanannya sudah mumpuni, yakni Tipe B.”Kami meminta warga untuk memanfaatkan Puskesmas di wilayah sekitar yang telah memiliki pelayanan rawat inap serta RSUD Kota Bekasi,” tuturnya.

Tahun ini, Pemkot Bekasi akan meresmikan Puskesmas rawat inap di Jatisampurna, dan menyusul berikutnya diresmikan Puskesmas rawat inap di Pondokgede dan Bantargebang.
Alokasi anggaran KS Berbasis NIK pada 2019 ini hingga Rp ‎390 miliar, namun pengguna KS tidak langsung dapat diterima ke rumah sakit. Pengguna KS harus mengikuti prosedur berjenjang melalui Puskesmas, lalu dirujuk RSUD Kota Bekasi.

Apabila, belum bisa ditangani RSUD, kemudian dirujuk ke rumah sakit swasta. Prosedur berjenjang ini, tidak berlaku apabila si pasien mengalami kondisi gawat darurat, yang mesti ditangani di unit gawat darurat di rumah sakit di dekat tempat tinggalnya.
Sejak 2017 hingga 2019, Pemkot Bekasi alokasi dana APBD untuk biaya KS Berbasis NIK, semakin besar. Tahun 2017 Pemkot mengganggarkan dana APBD Rp 70 miliar, berlanjut ke 2018 menjadi Rp 200 miliar, dan tahun 2019 ini Rp 390 miliar.

“Pemerintah Kota Bekasi tidak melihat berapa anggaran, besaran yang harus dikeluarkan. Tetapi yang jelas adalah negara hadir dalam menjamin kesehatan kepada masyarakatnya karena masyarakat sudah membayar pajak, retribusi, uang itulah yang dikumpulkan Pemerintah Kota Bekasi, kemudian dikembalikan lagi untuk dioptimalkan bagi kesejahteraan masyarakat,” sambung Tri Adhianto.

Dia menegaskan, bagi masyarakat yang merasa tidak terlayani karena menggunakan kartu sehat dapat melaporkan kepada dinas terkait atau melalui call center serta media sosial, nanti rumah sakit tersebut akan dievaluasi.”Kalau rumah sakit tidak memberikan pelayanan maksimal kepada warga kita, putus saja (kerja sama dengan Pemkot Bekasi terkait kartu sehat). Masih banyak juga rumah sakit yang mau bekerja sama dengan Pemkot Bekasi‎,” pungkasnya.(BES)

DBD Renggut 13 Nyawa Warga NTT

Jurnal123.com – Ada 13 warga Nusa Tenggara Timur yang meninggal dunia akibat demam berdarah dengue (DBD) di awal 2019.

“Kami mencatat dari tanggal 1 Januari 2019 sampai hari ini sudah ada 13 orang yang meninggal akibat DBD,” kata Kepala Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan NTT, Theresia Sarlyn, di Kupang, pada Senin (28/1/2019) seperti dikutip Antara News.

Korban yang meninggal akibat DBD tersebut berasal dari beberapa kabupaten yang ada di provinsi tersebut. Seperti Kabupaten Ende, Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, Manggarai Barat, Sumba Barat dan Rote Ndao.

Menurutnya kasus DBD tahun ini cukup tinggi yakni 1.028 kasus. Sementara dari Januari – Desember 2018 total ada 1.333 kasus.

Di tengah maraknya DBD, ia dan jajarannya terus mempromiskan gerakan pemberantasan sarang nyamuk dengan 3M. Yakni menutup, menguras, dan mengubur benda-benda yang bisa jadi tempat berkembang biak nyamuk Aedes aegypti.

Semakin cepat kasus demam berdarah diketahui, kondisi pasien akan terjaga seperti disampaikan Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotuk Kementerian Kesehatan RI, dr Siti Nadia Tarmizi.
“Bisa sampai meninggal biasanya karena sudah terlambat datang ke layanan kesehatan,” kata Nadia.
Dijelaskan lebih lanjut, DBD merupakan penyakit keluarnya cairan dari pembuluh darah. Itu sebabnya, pasien DBD harus banyak minum untuk mengganti cairan yang keluar tadi.
“Kalau sudah datang ke fasilitas pelayanan kesehatan dalam keadaan pre-syok atau syok karena cairan darahnya sudah keluar banyak sekali dari pembuluh darah sulit untuk penangannnya.

“Sebenarnnya bukan karena demam berdarahnya tapi karena ada banyak cairan yang keluar, yang kemudian trombosit turun sehingga pendarahan terus menerus darah tidak bisa membeku,” jelasnya lagi.

Oleh karena itu, bila saat ini mengalami gejala-gejala DBD, seperti demam mendadak, lalu mungkin disertai gejala lain seperti mual, muntah, tulang terasa nyeri ada baiknya untuk segera memeriksakan diri ke dokter.(ANT)

Pasien DBD di RSUD Kota Bekasi Meningkat Tajam

Jurnal123.com – Pasien penderitaDemam Berdarah Dengeu (DBD) di RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi melonjak tajam memasuki puncak musim hujan di Januari 2019. Rumah sakit tersebut mengantisipasi lonjakan pasien penderita DBD dengan meningkatkan jumlah tempat tidur pada ruang rawat inap.

Kepala Bidang Perawatan pada RSUD Chasbullah Abdulmadjid, Sudirman mengatakan, berdasarkan data rumah sakit, lonjakan terjadi mulai Desember 2018 lalu. Di mana pasien penderita demam berdarah mencapai 12 orang, meningkat dibanding pada November hanya dua orang.”Di bulan Januari jumlahnya meningkat tajam. Baru sampai tanggal 24, pasien demam berdarah sudah mencapai 88 orang,” ujar Sudirman di Bekasi, Jumat (25/1).

Menurut Sudirman, penyebab meningkatnya pasien DBD diduga akibat perubahan cuaca. Kini, wilayah Kota Bekasi mulai intensitas hujan meningkat. Sehingga menimbulkan genangan-genangan yang rawan digunakan nyamuk aedes aegypti berkembang biak.
“Pencegahan di lingkungan harus ditingkatkan lagi. Program 3 M harus digalakkan untuk memberantas sarang nyamuk,” ujar dia.

Dia menyebut, jumlah tempat tidur yang tersedia sekarang mencapai 550, ini bisa ditingkatkan menjadi 700. “Di IGD ada 60 tempat tidur, masih bisa ditingkatkan menjadi 70 tempat tidur,” ujar Sudirman.

Peningkatan tempat tidur pada ruang rawat inap, bisa memanfaatkan kamar kelas 2 yang biasanya diiisi empat tempat tidur menjadi enam. Selain itu, sejumlah ruangan seperi selasar juga bisa diisi tempat tidur.”Karena pasien demam berdarah tidak membutuhkan alat oksigen, jadi dimana pun bisa dirawat,” ujar Sudirman.

Suwartono (36), warga Jatiasih ini hampir sepekan berada di RSUD Kota Bekasi untuk menjaga anaknya, Riza (9) yang terjangkit demam berdarah. Riza, kata dia, menyusul kakaknya Dafa (11) yang lebih dulu terserang penyakit serupa.”Kakaknya sudah pulang, sekarang gantian adiknya. Kemungkinan digigit nyamuk di sekolah, karena di lingkungan rumah sudah difogging,” kata dia.(MER)

Manfaat Kayu Manis

Kayu Manis


Jurnal123.com – Rempah kayu manis biasanya dijadikan penyedap dalam masakan sehari-hari. Rasanya khas yaitu manis dan hangat. Biasanya sering digunakan dalam makanan manis atau penutup seperti pie atau puding. Selain itu kayu manis juga bisa memberikan manfaat bagi kesehatan.

Dilansir dari Care2, kayu manis adalah sumber mangan dan kalsium yang sangat baik serta memiliki banyak vitamin dan mineral lainnya. Kayu manis bisa dikonsumsi dalam bentuk batang atau bubuk.

Simpan kayu manis dalam wadah kaca yang tertutup rapat di tempat yang kering dan suhu ruang. Kayu manis bisa bertahan hingga 1 tahun. Lalu cara memasaknya bisa dengan menyeduhnya bersama dengan teh atau bisa digunakan dalam makanan seperti biskuit, kue dan puding. Lalu apa saja manfaatnya?
kayu manis, manfaat kayu manis, jahem manfaat jahe,
Kayu manis memiliki khasiat untuk membantu menurunkan kadar gula darah. (Istimewa)

1. Turunkan Kadar Gula Darah

Bermanfaat sebagai antidiabetes. Bumbu ini memiliki khasiat untuk membantu menurunkan kadar gula darah. Sejumlah penelitian telah menyimpulkan bahwa kayu manis dapat menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes hingga 10-29 persen. Ada senyawa dalam kayu manis yang meniru insulin yang membantu penerimaan glukosa oleh sel. Kayu manis memperlambat pemecahan karbohidrat dalam saluran pencernaan.

2. Mengurangi Kolesterol Jahat

Dalam sebuah penelitian dengan pasien diabetes tipe II, kayu manis mengurangi kadar kolesterol jahat dan meningkatkan kadar kolesterol baik seperti diteliti oleh College of Pharmacy.

3. Kaya Antioksidan Melebihi Jahe

Antioksidan melindungi tubuh dari kerusakan oksidatif. Dalam studi, kayu manis memiliki antioksidan paling banyak bahkan lebih banyak daripada bawang putih dan oregano. Dalam percobaan lain menggunakan ekstrak lada hitam, jahe, kunyit dan kayu manis, lagi-lagi kayu manis ditemukan memiliki kadar antioksidan tertinggi.

4. Mengobati Infeksi Saluran Pernapasan

Telah ditemukan minyak kayu manis dapat mengobati infeksi saluran pernapasan yang disebabkan oleh jamur.

5. Cegah Kerusakan Gigi

Studi menunjukkan potensi minyak kayu manis lebih baik dibandingkan minyak cengkeh dalam perawatan gigi berlubang. Hal itu diteliti oleh Amity University, Noida, India.

6. Bermanfaat untuk Otak

Kayu manis mencegah penyakit Alzheimer dan mengurangi sumbatan di otak.

7. Lawan Kanker

Ada banyak penelitian yang dilakukan pada hewan, bahwa kayu manis melawan kanker.

Hal yang Perlu Diperhatikan

Kayu manis memang memiliki kumarin yang juga ditemukan pada peppermint, seledri, madu dan wortel, yang dapat menyebabkan kerusakan hati pada beberapa orang yang sensitif. Namun kandungannya sangat kecil sehingga efek sampingnya kecil. Maka jangan berlebihan mengonsumsinya, asal secukupnya saja.(JPG)

Departemen Kesehatan Akan Bangun 279 Puskesmas di Daerah Perbatasan

Menteri Kesehatan Prof Dr dr Nila F Moeloek

Jurnal123.com – Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berencana membangun 279 Puskesmas di daerah tertinggal dan perbatasan. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Kesehatan Nila Moeloek dalam pemaparan, capaian 4 Tahun Penguatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat. 

Nila mengungkapkan, pada tahun 2017 pihaknya telah berhasil membangun 110 Puskesmas Perbatasan di 48 Kabupaten/Kota, dan 256 Pembangunan Puskesmas di Daerah Tertinggal Perbatasan tersebar di 49 Kabupaten pada tahun 2018. 

“Kita juga akan meningkatkan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dengan membangun 2.725 Pembangunan Puskesmas Baru, dan 5.654 Rehab Puskesmas,” ungkap Nila saat konferensi pers di kantornya, Kamis 10 Januari 2019. 

Dia melanjutkan, bahwa hingga kini tercatat ada 2.725 Pembangunan Puskesmas Baru, 5.654 Rehab Puskesmas,184 Pembangunan Public Safety Center (PSC), 2.354 Puskesmas
Keliling Roda empat, 6.158 Kendaraan Roda dua, 264 Puskesmas Keliling Air, dan 1.050 Ambulans. 

“Semua ini terlihat salah satunya dengan penurunan Balita Stunting dari 37,2 persen pada tahun 2013, menjadi 30,8 persen di tahun 2018,” ungkap Menkes. 

Adapun beberapa hal yang akan menjadi fokus ke depan dari Kemenkes di antaranya, peningkatan kesehatan ibu dan anak, Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, percepatan penurunan stunting, penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan Pengendalian Penyakit, hingga Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Pemantapan penyelenggaraan JKN/KIS.(VIN)

Pemerintah Tambah Kuota Penerima Bantuan JKN Jadi 96,8 Juta

Jurnal123.com – Pemerintah menambah kuota Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di tahun 2019 menjadi 96,8 juta jiwa. Penambahan ini dalam rangka mempercepat capaian universal health coverage (UHC) atau cakupan kesehatan semesta.

Kuota PBI yang ditanggung oleh APBN tersebut bertambah 4,4 juta jiwa dari tahun sebelumnya (2016-2018) sebanyak 92,4 juta. Data peserta ini sudah termasuk bayi peserta PBI yang didaftarkan pada tahun 2019.
Menurut Kepala Humas BPJS Kesehatan, Iqbal Anas Ma’ruf, penambahan kuota PBI didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Sosial tentang Penetapan Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2019 yang ditandatangani oleh Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita. “Ini merupakan kabar baik, dan diharapkan akan mempercepat terwujudnya cakupan kesehatan semesta,” kata Iqbal dalam keterangan tertulis yang diterima SP di Jakarta, Rabu (9/1/2019).

Untuk diketahui, penambahan kuota PBI 4,4 juta sudah dianggarkan pemerintah dalam RAPBN 2019 pada 2018 lalu. Dengan premi sebesar Rp 23.000 per orang per bulan, pemerintah mengalokasikan sebesar Rp 26,7 triliun untuk membayar premi PBI.tersebut. Anggaran untuk PBI ini mencakup 21,89 persen dari total anggaran sektor kesehatan di 2019 sebesar Rp 122 triliun.

Iqbal mengatakan, untuk memastikan peserta yang menjadi PBI adalah benar-benar berhak dan memenuhi kualifikasi yang ditetapkan pemerintah, pemutakhiran data secara rutin dilakukan Kementerian Sosial bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan menggandeng kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) baik di tingkat pusat maupun daerah.

Ia menambahkan, sepanjang tahun 2018 dilakukan proses verifikasi dan validasi yang dilakukan Kementerian Sosial sesuai peraturan yang berlaku dan pemadanan dengan data kependudukan sehingga ada sistem informasi data PBI berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Ada beberapa hal yang diverifikasi dan divalidasi setiap waktu. Misalnya, penghapusan peserta PBI yang sudah mampu, sudah menjadi Pekerja Penerima Upah (PPU), meninggal dunia atau memiliki NIK ganda. BPJS Kesehatan melaporkan setiap bulan ke Kementerian Kesehatan dengan tembusan Kementerian Sosial.
“Selanjutnya jika sudah dikoordinasikan lintas lembaga, BPJS Kesehatan akan menerima perubahan PBI tersebut untuk diperbarui,” ucap Iqbal.

Hingga 3 Januari 2019, tercatat 215,860 juta jiwa penduduk di Indonesia telah menjadi peserta JKN-KIS. Untuk memberikan pelayanan kepada peserta, BPJS Kesehatan juga bermitra dengan 23.011 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), dan 2.475 rumah sakit termasuk klinik utama.(BES)

Ganti Kopi Dengan Teh Sehat

Ilustrasi Teh Ginseng


Jurnal123.com – Kopi biasanya sebagai teman memulai hari di tengah padatnya aktivitas. Minuman yang dapat memacu jantung lebih kencang ini juga dipilih untuk menghalau kantuk atau telah menjadi sebuah kebiasaan yang sulit ditinggal.

Namun, tidak sedikit pula orang yang tidak dapat menerima efek dari kafein pada kopi. Mengonsumsi kopi dengan jumlah banyak juga dapat berakibat tidak baik bagi kesehatan.

Ganti kopi dengan lima minuman teh sehat yang dapat Anda nikmati di pagi hari sebelum menjalani rutinitas. Simak rangkuman selengkapnya di bawah ini.

1. Matcha Tea

Popularitas matcha tea belakangan ini melesat tajam usai disertakan dalam berbagai olahan pencuci mulut. Layaknya kopi, matcha juga mengandung kafein. Anda dapat mencampurnya dengan latte.

2. Teh Licorice

Teh licorice adalah jenis minuman manis yang tidak mengandung kafein. Kendati demikian, teh ini dapat membuat Anda terjaga karena mempengaruhi kelenjar adrenal dan secara alami mampu meningkatkan energi tanpa adanya adiksi.

3. Teh Ginseng

Teh ginseng memiliki banyak manfaat. Minuman tradisional khas Tiongkok tersebut dapat menjaga sistem kekebalan tubuh, melawan lelah, meningkat energi, mengurangi stres, hingga meningkatkan fungsi otak.

4. Teh Jahe

Kehangatan seketika menjalar dalam tubuh saat Anda meminum teh jahe. Minuman ini juga mampu melancarkan sistem pencernaan dan tidak mengandung kafein. Teh jahe juga bisa membuat Anda lebih segar.

5. Green Tea

Meski green tea mengandung kafein, namun tidak menimbulkan efek gelisah seperti kopi. Green tea dapat membantu meningkatkan fungsi otak dan menjaga untuk tetap fokus. Ada antioksidan yang dapat menangkal bibit penyakit.(LIP)

BPJS Kesehatan Miliki Hutang Jatuh Tempo Rp 7,2 T Saat Ini Hanya Memiliki Dana Rp 154 M

Direktur Utama BPJS Dr Fahmi Idris

Jurnal123.com – Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris mengatakan, pihaknya memiliki utang yang telah jatuh tempo sebesar Rp 7,2 triliun.

Ia merinci, utang per Senin (29/10/2018) sebesar Rp 5,9 triliun. Sementara, utang yang telah jatuh tempo di lima hari ke depan mencapai Rp 1,3 triliun.

“Jadi, dalam lima hari ke depan kami membutuhkan cash (dana tunai) mencapai Rp 7,2 triliun,” katanya dalam rapat bersama Komisi IX di Gedung DPR MPR, Senin.

Jumlah tersebut, masih sangat jauh dari dana tunai yang dimiliki BPJS Kesehatan saat ini yang hanya sebesar Rp 154 miliar.

Sehingga, per lima hari ke depan BPJS Kesehatan memerlukan dana tunai Rp 7,04 triliun.

Sumber : Kontan

Kolesterol Dipengaruhi Juga Pola Tidur

Jurnal123.com – Kenaikan kadar kolesterol seseorang biasanya dikaitkan dengan makanan dan minuman yang dikonsumsi. Namun, sebuah penelitian terbaru menunjukkan dugaan korelasi antara kualitas tidur dengan meningkatnya kolesterol jahat (LDL).

Dalam sebuah penelitian yang diterbitkan oleh Sleep, para peneliti menemukan bahwa terlalu banyak dan terlalu sedikit jam tidur berdampak negatif pada tingkat lipid. Kesimpulan itu berdasarkan penelitian terhadap 1.666 pria dan 2.329 perempuan di atas usia 20 tahun.

Berikut ini hasil penelitian yang dirilis Sleep seperti dikutip Healthline.com.

1. Terlalu Lama dan Sedikit Tidur Turunkan HDL

Tidur kurang dari lima jam pada malam hari meningkatkan risiko trigliserida tinggi dan rendahnya kadar kolesterol baik (HDL) pada perempuan. Hal serupa juga terjadi jika tidur lebih dari delapan jam. Efek kelebihan tidur tidak begitu berdampak pada laki-laki.

2. Risiko Penyakit Kardiovaskular

Penelitian dari Journal of Cardiovascular Nursing menyebutkan orang yang tidur kurang enam jam setiap malamnya meningkatkan risiko terkena penyakit kardiovaskular akibat meningginya kadar LDL. 

3. Nafsu Makan Bertambah

Dalam studi lain yang diterbitkan oleh Sleep, kurang tidur akan meningkatkan keinginan mengonsumsi makanan tinggi kolesterol, penurunan aktivitas fisik, dan peningkatan stres.

4. Perempuan Lebih Peka

Perempuan usia muda menunjukkan kepekaan lebih besar terhadap kebiasaan tidur mereka daripada laki-laki muda. Menariknya, kadar kolesterol dalam kelompok ini meningkat seiring penambahan jam tidur.

5. Pilihan Gaya Hidup

Para peneliti mengatakan pilihan gaya hidup berkontribusi terhadap peningkatan kolesterol. Beberapa orang dengan kebiasaan tidur yang buruk ditambah kebiasaan merokok, diet yang buruk, atau tingkat olahraga yang rendah makin rentan mengidap kolesterol tinggi.

Mulai sekarang, cobalah untuk tidur dengan waktu normal sekitar tujuh sampai delapan jam. Selain mulai memperbaiki pola tidur, penting untuk memperhatikan makanan yang Anda konsumsi setiap hari.

Kadar kolesterol akan tetap tinggi jika Anda mengonsumsi makanan yang mengandung lemak jenuh dan lemak trans setiap hari. Misalnya, gorengan dan daging merah. Apalagi ditambah jarang berolahraga. Gaya hidup demikian dapat berpotensi membuat Anda terserang penyakit mematikan seperti penyakit jantung dan stroke.(MET)

Pembatasan Berobat BPJS Kesehatan Telah Dibatalkan MA

Jurnal123.com – Mahkamah Agung (MA) membatalkan peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan (Dirjampelkes) terkait layanan kesehatan pada pasien katarak, bayi baru lahir sehat, dan rehabilitasi medik.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengaku siap menerima hasil putusan itu.

Kepala Humas BPJS Kesehatan Iqbal Anas Ma’ruf mengatakan sebenarnya peraturan tersebut bukan pembatasan, tapi adalah detail dari kriteria medis yang ditanggung atau tidak oleh BPJS Kesehatan.

“Padahal itu kriteria medis ya, makanya perlu disusun oleh para ahli,” ujar Iqbal seperti dikutip dari Kompas.com Selasa (23/10/208).

Sementara itu, mengenai putusan resminya, Iqbal mengatakan belum menerima secara langsung.

“Putusan MA kan belum kami terima,” jelas Iqbal.

Dia juga menyebutkan, keputusan MA bisa dilaksanakan dalam waktu 90 hari setelah diterima. Selain itu, mengenai kejelasan hal apa saja yang bisa dan tidak bisa ditanggung, Iqbal mengatakan akan mempelajari lebih lanjut.

“Kan kita belum mempelajari, tidak bisa berasumsi,” ujarnya.

Iqbal juga menyampaikan karena putusan MA bersifat final maka pihaknya menghormati hal tersebut

“Karena putusan itu final dan mengikat, dan tidak ada upaya hukum lain yang bisa ditempuh oleh BPJS Kesehatan,” jelas Iqbal.

Pembatasan Mahkamah Agung soal pembatasan layanan BPJS Kesehatan yang tercantum di butir nomor 2, 3, dan 5 aturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan (Dirjampelkes) BPJS Kesehatan yang mulai berlaku 25 Juli 2018.

Menurut peraturan tersebut, BPJS Kesehatan hanya menjamin operasi pada pasien katarak yang memiliki visus di bawah 6/18.

Jika belum mencapai angka tersebut, pasien tidak akan mendapatkan jaminan operasi dari BPJS Kesehatan.

Sementara pada jaminan rehabilitasi medik termasuk fisioterapi, BPJS Kesehatan hanya menjamin dua kali dalam seminggu.

Pada kasus bayi baru lahir, bayi yang lahir sehat jaminan perawatannya disertakan dengan ibunya. Sedangkan bayi yang butuh penanganan khusus akan dijamin jika sebelum lahir didaftarkan terlebih dahulu. Namun, aturan itu berlaku bagi anak keempat peserta yang merupakan pekerja penerima upah atau peserta mandiri.

Anak pertama hingga ketiga dari peserta yang merupakan pekerja penerima upah masih masuk dalam jaminan ibunya.

Dengan keluarnya putusan MA berarti “pembatasan” yang rumit itu dihilangkan. Hanya saja rumusan barunya masih menunggu aturan lebih lanjut.

Tiga aturan ini sebelumnya telah menuai kritik, termasuk dari Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) yang menilai penerapan peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan (Perdirjampelkes) Nomor 2,3,5 tahun 2018 malah bisa menyebabkan biaya kesehatan nasional membengkak.

Mereka meminta Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan) mencari rumusan lain dalam menutup defisit anggaran BPJS Kesehatan.

Ketua Umum PB IDI, Ilham Oetama Marsis mengatakan BPJS Kesehatan tak membikin aturan yang masuk pada ranah medis. Perdirjampelkes saat ini nyatanya hanya berkutat seputar menambal defisit dengan mengurangi manfaat yang diterima masyarakat.

“BPJS Kesehatan sampai saat ini tidak ada hasil kerja yang positif kecuali kepesertaan yang mencapai 80 persen,” katanya saat jumpa pers di Kantor PB IDI, Jakarta.

Soal pengaturan persalinan bayi lahir sehat, Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Aman Bhakti Pulungan berpendapat bahwa hal itu bertentangan dengan target menurunkan angka kematian bayi.

Di Indonesia, katanya, setiap tahun hampir 5 juta bayi lahir namun angka kematian bayi baru mencapai 22,3/1000 kelahiran hidup. Sedangkan negara lain seperti Malaysia telah mencapai angka 7/1000, Singapura 2/1000, Thailand 6/1000.

“Target 12/1000 tak akan tercapai kalau aturan ini turun,” ujar Aman.

Baginya, setiap bayi yang lahir selalu memiliki risiko kesehatan, bahkan mereka yang diprediksi lahir normal, berat badan cukup, dan sehat.

“Jika bayi berisiko tak segera mendapat tata laksana, lalu dia hidup cacat, nantinya juga akan jadi beban bagi BPJS.”

Terakhir, rehabilitasi medik yang dibatasi hanya dua kali dalam satu minggu dianggap tidak sesuai standar pelayanan rehabilitasi medik.

Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Indonesia (Perdosri), Dr. Sudarsono, SpKFR mengatakan rehabilitasi medik antar pasien tak bisa disamaratakan.

Kementerian Kesehatan RI akhir Juli lalu juga pernah mendesak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menunda pelaksanaan Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan (Dirjampelkes) Tahun 2018 tentang Penjaminan Palayanan Katarak, Persalinan BayiBaru Lahir Sehat, dan Rehabilitasi Medik.

“Pelayanan Kesehatan wajib memperhatikan mutu dan keselamatan pasien,” tegas Menteri Kesehatan RI, Nila Moeloek dalam Sarasehan Profesionalisme Menuju Universal Health Coverage (UHC) beberapa hari lalu.

Terkait persalinan bayi, menurut Nila, tidak ada diagnosis bayi lahir sehat atau bayi lahir sakit. Menurutnya, bayi yang sehat di dalam kandungan belum dapat dipastikan bakal menjalani persalinann normal.

Selain itu, jelang proses persalinan terdapat komplikasi yang sebelumnya tidak diketahui. Sehingga memerlukan pemantauan untuk mencegah kematian bayi dan ibu seperti disampaikan Nila dikutip dalam rilis dari Kementerian Kesehatan ditulis Senin (30/7/2018).

Di sisi lain, Presiden Joko Widodo kesal karena harus turun tangan langsung menangani defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Sekitar sebulan lalu, Jokowi memutuskan pemerintah memberikan suntikan kepada BPJS Rp 4,9 triliun untuk membayar utang ke sejumlah rumah sakit mitra. Namun, kekesalan itu baru diluapkan Presiden di hadapan para pimpinan rumah sakit saat membuka Kongres Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) di JCC, Senayan, Rabu (17/10/2018).

“Harus kita putus tambah Rp 4,9 triliun. Ini masih kurang lagi. ‘Pak masih kurang. Kebutuhan bukan Rp 4,9 triliun’. Lah kok enak banget ini, kalau kurang minta, kalau kurang minta,” kata Jokowi.

Jokowi meminta Direktur Utama BPJS Kesehatan untuk segera memperbaiki sistem manajemen yang ada.

Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Abdullah, menjelasan perkara Hak Uji Materiil (HUM) No. 58P/HUM/2018, 59 P/HUM/2018, dan No. 60P/HUM/2018 sudah diputus dan seluruhnya kabul. Tapi dia tidak mengetahui bagaimana bunyi amar dalam putusan itu karena belum selesai minutasi. “Belum selesai minutasinya,” tegasnya.

Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, mendukung putusan MA tersebut. Menurutnya putusan itu membuktikan tiga Perdirjampelkes yang diterbitkan BPJS Kesehatan tidak dibuat dengan benar secara material dan formil. Setelah Perdirjampelkes itu diterbitkan, pelayanan menjadi turun dan menyulitkan peserta JKN.

”Putusan MA ini final dan mengikat. Oleh karenanya BPJS harus segera mencabutnya dan memberitahukannya kepada seluruh masyarakat dan para pemangku kepentingan seperti Rumah Sakit (RS) dan dokter serta tenaga paramedis lainnya,” kata Timboel. Selaras itu Timboel menekankan putusan ini bisa menjadi bahan evaluasi Presiden Joko Widodo kepada direksi BPJS Kesehatan.

Kepala Humas BPJS Kesehatan, Muhammad Iqbal Anas Ma’ruf, menegaskan sebagai badan hukum publik, BPJS Kesehatan akan melaksanakan putusan MA terkait uji materiil Perdirjampelkes itu. “Karena putusan tersebut bersifat final, mengikat, dan tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh oleh BPJS Kesehatan,” pungkasnya.(KOM/JIM)