Category Archives: Internasional

Peringatan HUT ke- 74 Kemerdekaan RI di Beijing : Merah Putih Berkibar di Langit Tiongkok

Duta Besar Indonesia untuk Republik Rakyat Tiongkok Djauhari Oratmangun Menjadi Inspektur Upacara di Kantor KBRI Tiongkok

Jurnal123.com – Langit cerah berawan, tepat pukul sembilan pagi, teks Proklamasi bergema di KBRI Beijing sebagaimana 74 tahun yang lalu ketika Presiden Soekarno memproklamirkan kemerdekaan Indonesia.

Warga Korsel Boikot Produk Jepang


Foto: Kampanye spanduk untuk memboikot produk Jepang terlihat di sebuah pasar di Seoul, Korea Selatan, (20/7/2019). (REUTERS/Heo Ran)

Jurnal123.com – Saat pemerintah Jepang dan Korea Selatan terus berseteru soal pembatasan ekspor bahan baku chip oleh Jepang, perusahaan-perusahaan Negeri Sakura mulai merasakan dampak negatif dari boikot yang dilakukan konsumen di Korsel sebagai aksi balasan.

Terungkap Pengebom Gereja di Filipina Suami Istri WNI Anggota JAD Makasar

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo (tengah), Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Asep Adi Saputra (kiri) dan Anjak Madya Divisi Humas Polri AKBP Muhammad Iqbal Alkudusi (kanan) memberikan keterangan pers pengungkapan kasus tindak pidana terorisme di Divhumas Polri, Jakarta, Selasa (23/7)2019.(Vecky Ngelo)

Jurnal123.com – Sesuai dengan pegejaran siapa pelaku  bom bunuh diri di gereja Katolik Pulau Jolo, Filipina Selatan, pada 27 Januari 2019.  akhimya Polri  mengungkap identitas dua WNI  itu diduga pelakunya atas nama Rullie Rian Zeke dan Ulfah Handayani Saleh anggota Jamaah Ansharut Daulah (JAD) Makasar

Momen Perayaan Idul Fitri 1440 di KBRI Beijing

Jurnal123.com – Sekitar 400 (empat ratus) orang Warga Negara Indonesia dan seluruh staf KBRI tampak memadati KBRI Beijing untuk melakukan sholat Ied di hari Perayaan Idul Fitri 1440 pada Rabu (05/06) pukul 08.00 ws yang dilanjutkan dengan acara ramah tamah di Wisma Indonesia pada pukul 10.45 ws.

Polri Benarkan Polisi Malaysia Tangkap WNI inisial MA Diduga Terkait ISIS

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas, Brigjend Pol Dedi Prasetyo ( Vecky Ngelo)

Jurnal123.com –  Adanya penangkapan yang dilakukan oleh Polisi Diraja Malaysaia(PDRM) terhadap WNI Iniial MA karena diduga terkait dengan kelompok ISIS. Seiring dengan itu  PDRM juga menangkap seorang warga negara Malaysia serta seorang warga negara Bangladesh.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal (Pol) Dedi Prasetyo ketika dihubungi dan dikonfirmasi, Sabtu (1/6) 2019 mengatakan dan membenarkan. seorang warga negara Indonesia berinisial MA (20) ditangkap oleh Polis Diraja Malaysia (PDRM) lantaran diduga terkait dengan kelompok ISIS. PDRM juga menangkap seorang warga negara Malaysia serta seorang warga negara Bangladesh. Hingga kini masih dalam proses pemeriksaan lanjutan,” ujarnya.

Jadi Presiden Dewan Keamanan PBB, Indonesia Terus Menyuarakan Palestina

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi Memimpin Sidang Dewan Keamanan (DK) PBB Dimana Indonesia Selaku Presiden DK PBB

Jurnal123.com – Isu Palestina menjadi fokus pertemuan informal ‘Arria Formula’ di Dewan Keamanan PBB. Indonesia jadi penggagasnya, bersama Kuwait dan Afrika Selatan.

Dalam pertemuan, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dengan tegas menyatakan bahwa permukiman ilegal yang terus didirikan Israel di wilayah Palestina adalah hambatan utama bagi proses perdamaian kedua bangsa.

“Permukiman ilegal adalah inti dari pendudukan Israel. Itu adalah jantung dari krisis perlindungan rakyat Palestina dan halangan yang jelas untuk perdamaian,” kata Menlu Retno Marsudi di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, Kamis 9 Mei 2019 waktu setempat, seperti dikutip dari Antara.

Menlu Retno menekankan, pembangunan permukiman ilegal di wilayah Palestina, termasuk di Yerusalem Timur, menempatkan solusi dua negara (two-state solution) dalam bahaya.

“Masa depan kelangsungan hidup negara Palestina dibatalkan setiap hari oleh permukiman ilegal,” kata dia. Secara de facto, permukiman yang dibangun Israel adalah bentuk aneksasi yang jelas-jelas merupakan pelanggaran HAM.

Kebijakan pembangunan permukiman Israel juga tak hanya memicu bencana kemanusiaan, tapi juga menyulut konflik dan kekerasan yang bisa mengancam perdamaian dunia.

Dewan Keamanan diminta untuk mengambil sikap yang lebih tegas terhadap Israel. “Tidak berbuat apapun bukan lah sebuah pilihan,” kata Menlu Retno.

Kredibilitas Dewan Keamanan PBB dipertaruhkan.

Perdamaian dunia, juga isu Palestina, menjadi fokus Indonesia sebagai Presiden Dewan Keamanan PBB sepanjang Mei 2019.

Sejak pendudukan Israel atas Tepi Barat pada 1967, sejumlah permukiman Yahudi didirikan. Para permukim pun datang dari segala penjuru dengan beragam motif. Ada yang karena agama, beberapa karena ingin mengklaim wilayah Tepi Barat sebagai tanah Israel, lainnya punya alasan praktis: perumahan di sana cenderung murah dan disubsidi.

“Selama 50 tahun terakhir, Israel telah memaksa ribuan warga Palestina meninggalkan tanah mereka, lalu menduduki tanah itu dan secara ilegal menggunakannya untuk menciptakan pemukiman yang secara eksklusif menampung pemukim Yahudi Israel,” demikian dikutip dari situs Amnesty International.

Warga Palestina jadi korbannya. Mereka kehilangan rumah, mata pencaharian. Ruang gerak pun dibatasi. Tak punya akses ke sumber air bersih, tanah, dan sumber daya alam mereka sendiri.

Fokus pembicaraan dalam Arria Formula di Dewan Keamanan PBB ternyata membuat utusan Presiden Donald Trump tak senang. 

Utusan Presiden Donald Trump untuk Urusan Timur Tengah, Jason Greenblatt mengekspresikan ketidaksukaannya atas pertemuan informal terkait isu Israel-Palestina di Dewan Keamanan PBB.

Alasannya, menurut dia, membangkitkan pokok pembicaraan yang melelahkan, dengan mengkritik Israel. Ia mengklaim, perluasan permukiman khusus Yahudi bukanlah penghalang bagi perdamaian, atau masuk dalam kategori ilegal menurut hukum internasional.

“Adalah hal yang membingungkan dan mengecewakan untuk menyaksikan bias anti-Israel yang jelas dan terus-menerus di PBB,” kata dia, seperti dikutip dari Fox News.

Greenblatt, yang bekerja sama dengan menantu Trump, Jared Kushner soal rencana perdamaian Israel-Palestina ala AS, mempermasalahkan mengapa kecaman hanya diarahkan pada negeri zionis, tapi tidak pada Hamas. Ia juga mempertanyakan mengapa perwakilan Israel tak diundang. 

Greenblatt mengklaim, rencana perdamaian yang akan dirilis AS bulan depan, usai Ramadan, lebih memberikan ‘pendekatan baru’.

Greenblatt mendesak anggota dewan untuk mendukung rencana itu, yang menurut dia, “realistis dan dapat diterapkan” dengan “paket kompromi yang tepat untuk kedua belah pihak”.

Sebelumnya, Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump secara sepihak mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Keputusannya tersebut “bertentangan” dengan kebijakan luar negeri AS yang telah berjalan selama tujuh dekade.

Dalam sidang darurat Majelis Umum PBB pada Kamis 21 Desember 2017, 128 dari 193 negara menentang keputusan Trump soal Yerusalem. Hanya sembilan negara yang mendukung, termasuk Israel. Sementara, 35 lainnya memilih abstain.

Tak sampai di situ, Donald Trump kemudian secara sepihak mengakui Dataran Tinggi Golan sebagai wilayah Israel, sebagai bentuk dukungan terhadap negeri zionis yang telah secara sepihak mengklaim area yang dipersengketakan dengan Suriah itu.

Yang teranyar, di tengah konflik Israel dan Palestina di Jalur Gaza, Donald Trump menyatakan pembelaannya pada pihak Tel Aviv. “Kami mendukung Israel 100 persen dalam pembelaan terhadap warganya,” kata miliarder nyentrik itu.

Apa yang disebut AS sebagai “kesepakatan abad ini”, mendapat penolakan dari pemimpin politik serta warga sipil Palestina. Alasannya, karena sangat bias mendukung Israel.

“Itu bukan rencana perdamaian, melainkan syarat (bagi kami) untuk menyerah,” kata Menteri Luar Negeri Palestina, Riyad al Maliki, seperti dikutip dari situs trtworld.com. “Rakyat Palestina tak akan menerimanya, sebesar apapun uang yang akan ditawarkan.”

Apa persisnya isi perdamaian yang dirancang AS belum diketahui. “Kami berharap mereka (AS) tidak tuli terhadap permohonan kami, buta terhadap pelanggaran Israel, dan memilih bisu terkait perdamaian yang fundamental.”

Maliki menambahkan, ada sekitar 600 ribu pemukim Israel yang saat ini menghuni wilayah pendudukan di Tepi Barat.

Menurut dia, rakyat Palestina jadi korban. “Pengungsi Palestina berada dalam kondisi pengungsian terbesar dan paling berlarut-larut di dunia. Rakyat Palestina terus menanggung akibat dari pendudukan terlama dalam sejarah kontemporer,” tambah dia.

Sepanjang Mei 2019, Indonesia berperan sebagai Presiden Dewan Keamanan PBB. “UN Peacekeeping” diangkat jadi tema besar. Meski demikian, isu Palestina tetap jadi fokus.

“Itu prinsipnya. Jadi apapun yang terjadi, dan apapun yang kita lakukan di berbagai forum internasional, khususnya selama kita menjadi anggota DK, kita mencoba mencari peluang untuk bisa mengangkat isu Palestina agar bisa menjadi perhatian dunia,” kata Direktur Utama Timur Tengah Kementerian Luar Negeri RI, Rizal Purnama seperti dilansir Liputan6.com, Jumat (10/5/2019).

Kemlu akan terus memastikan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia akan terus bisa meringankan beban rakyat Palestina. Selain itu, RI juga akan terus mengupayakan agar masyarakat internasional terus mendukung Palestina untuk mencapai perjuangannya. Untuk merdeka.

Terkait two-state solution atau solusi dua negara, Rizal menjabarkan besaran peluang tercapainya usaha perdamaian ini, melalui peran Indonesia sebagai presiden di DK PBB.

“Terkait dengan konflik Israel-Palestina, sudah ada parameter-parameter internasional yang harus dihormati oleh komunitas global. Sudah banyak resolusi DK PBB, maka harus kita hormati. Sudah banyak perjanjian damai, sudah disepakati dan harus kita jadikan rujukan,” ujarnya.

“Masalahnya adalah ada pihak lain, selain Palestina, berusaha untuk lari dari berbagai kesepakatan atau parameter tersebut,” imbuh Rizal.

Untuk itulah, kata dia, kemarin anggota-anggota DK PBB menggelar Arria Formula Meeting.

Pertemuan informal tersebut awalnya digagas oleh Duta Besar Venezuela Diego Arria. Kali pertama digelar untuk membahas krisis di Bosnia, pecahan Yugoslavia. 

“DK PBB itu nggak mudah kalau mau melakukan meeting. Harus dapat persetujuan. Tema yang mau diangkat harus dapat persetujuan. Siapa yang mau bicara harus dapat persetujuan dari seluruh negara anggota,” jelas Rizal yang ikut hadir dalam rapat tersebut di New York.

“Jadi gagasan Arria Formula ini adalah sebuah bentuk kegiatan semi formal yang melepaskan diri dari ketentuan-ketentuan seperti itu, sehingga kita bisa membahas sebuah isu dengan bebas, dan berbagai gagasan yang mungkin bisa jadi terobosan bisa kita eksplorasi,” lanjutnya lagi.

Tema yang diangkat dalam Arria-formula Meeting kali ini adalah “Israeli Settlements and Settlers: Core of the Occupation, Protection Crisis and Obstruction of Peace.”

Latar Belakang Arria Formula Meeting

Salah satu fenomena yang dianggap akan mengganggu jalannya two-state solutionadalah selama ini Israel membangun permukiman ilegal di Palestina. Tujuannya, untuk secara de facto menguasai tanah Palestina.

Terkait respons Amerika dan Israel yang menentang pandangan Indonesia dalam pertemuan tersebut, menurut Rizal, itu sudah diduga sebelumnya. 

“Kalau respons seperti itu, kita sudah tahu. Makanya, kita mengadakan pertemuan dalam bentuk Arria Formula, sehingga kita tidak dijegal dari sisi prosedur. Sudah kami perhitungkan.”

“Jadi, bukan masalah ‘berani atau tidak berani’, soalnya secara prosedur kita nggak bisa melakukan itu di chamber, di pertemuan resmi DK PBB. Maka yang kita lakukan di pertemuan informal DK PBB, walaupun AS atau Israel tidak setuju, mereka tidak bisa memblok apa yang kita mau,” tegasnya.

Rizal menjelaskan, Jason Greenblatt, utusan Presiden Amerika Serikat yang hadir dalam Arria-Formula adalah ‘arsitek’ pilihan Donald Trump untuk menyusun “Deal of the Century”, rencana perdamaian Israel-Palestina, yang bakal diajukan AS.

“Jadi, mereka menganggap gagasan Indonesia ini sangat penting. Meski tidak setuju dengan pandangan kita dan internasional, tapi pandangan kita tetap tidak bisa diintervensi oleh mereka dalam pertemuan itu.”

Tak hanya Palestina, menurut Rizal, langkah RI menyampaikan pandangannya secara tegas adalah demi perdamaian di Timur Tengah di masa depan

Timur Tengah adalah salah satu kawasan yang paling bergejolak di muka Bumi. Konflik di Suriah dan Yaman tak kunjung usai. Libya yang sempat kondusif, kini kembali memanas. 

“Selama ada di DK PBB, kita ingin terus memastikan bahwa perkembangan-perkembangan ini ada perubahan. Masalahnya kan kompleks, terus berubah, problem di Timur Tengah tidak hanya masalah internal, jadi konfliknya sudah semakin tinggi,” jelas Rizal.

Pertikaian yang ada di Timur Tengah, menurutnya, tidak hanya melibatkan faksi-faksi di dalam negara tersebut, tetapi juga memiliki dimensi regional dan global. Karena alasan inilah, Indonesia ingin terus memastikan bahwa rakyat di kawasan tersebut bisa tetap mendapat perhatian dunia.

“Kedua, kita ingin mendorong proses politik dalam negeri yang segera selesai, sehingga intervensi berbagai kekuatan asing bisa diminimalisasi. Selanjutnya adalah kondisi kemanusiaan di Timur Tengah yang sedang bergejolak bisa diatasi dengan segera, memisahkan antara isu politik dan kemanusiaan,” tambah Rizal.

Indonesia Bangkitkan Kekuatan Moderat

Meski tak terang-terangan menuding Indonesia, utusan khusus Presiden Donald Trump untuk Timur Tengah, Jason Greenbalt menyayangkan pertemuan di DK PBB yang membahas soal permukiman Israel. 

“Itu (sikap Greenbalt) sangat terkait dengan karakter presiden AS saat ini. Seharusnya mereka tahu bahwa ini bukan isu yang tiba-tiba diangkat. Kita (Indonesia) sudah sejak lama mengupayakan kemerdekaan Palestina, sehingga apa yang dibicarakan kemarin di DK PBB, adalah tindak lanjut dari isu tersebut, bukan mengada-ada,” ujar Prof Tirta Tirta Nursitama, Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional Universitas Pelita Harapan.

Menurutnya, AS perlu lebih dulu melihat latar belakang Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, sehingga tahu di mana konteks pembelaan terhadap Palestina.

Indonesia, di sisi lain, seperti dikutip dari situs resmi Kemenlu RI, mengadakan sidang informal untuk membahas berbagai upaya lanjutan dalam memediasi berbagai konflik, khususnya tentak pemukiman Israel di wilayah Palestina.

Menlu Retno menyebut bahwa selain tekanan kuat dari masyarakat internasional untuk menyudahi permukiman Israel, diperlukan pula agenda duduk bersama untuk membahas upaya penyelesaian dengan cara moderat, melalui diplomasi.

Pernyataan Menlu RI itu diamini oleh Aleksius Djemadu, Guru Besar pada disiplin ilmu Hubungan Internasional Universitas Pelita Harapan. Dia menambahkan, posisi Indonesia sebagai Presiden DK PBB, seyogyanya digunakan sebagai kekuatan penengah.

“Dengan kata lain, Indonesia mampu menggunakan dengan baik posisinya untuk menjembatani penyelesaian konflik-konflik global, dengan mempertemukan negara-negara yang berkonflik untuk duduk berunding dalam satu meja. Ini sesuai dengan apa yang dimuat dalam pembukan UUD 1945, tentang peran bebas aktif,” jelas Aleksius.

Masih menurut Aleksius, dengan posisi ganda Indonesia di DK PBB, baik sebagai anggota tidak tetap dan presiden sementara, memberikan rasa percaya diri untuk mengkampanyekan pendekatan damai dalam mengatasi berbagai konflik.

“Dengan posisi tersebut, Indonesia diharapkan mampu mendorong sikap proaktif, mengenalkan negara kita sebagai kekuatan moderat dalam melawan kekerasan, terorisme … melalui diplomasi bebas aktif,” pungkasnya.

Peran RI Sebagai Mediator Perdamaian

Ketua Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia (PSKTTI UI), Yon Machmudi berpendapat, kepemimpinan RI di DK Keamanan PBB betul-betul dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia untuk mengangkat isu perdamaian di Palestina.

“Karena DK Keamanan PBB adalah tempat yang tepat untuk bisa melahirkan resolusi maupun hal-hal lain menyangkut apa yang terjadi di beberapa negara dan khususnya Palestina,” kata dia seperti dilansir Liputan6.com.

“Tentu saja posisi Indonesia yang begitu kuat memperjuangkan perdamaian Palestina dan memberikan atensi penuh terhadap apa yang terjadi di Gaza, itu mengganggu Israel dan Amerika sebagai negara yang selama ini memang merestui apa yang dilakukan oleh Israel.”

Di sisi lain, ia menambahkan, selama ini Palestina seakan ditinggalkan. Dunia Arab — termasuk Arab Saudi dan Mesir tak menunjukkan perhatian yang besar. Atau, setidaknya, sebesar Indonesia.

Tak hanya berperan dalam perdamaian dunia, dengan mengirimkan pasukan penjaga perdamaian PBB, Indonesia bisa memanfaatkan momentum kepemimpinan di DK PBB untuk kembali menegaskan posisinya sebagai mediator perdamaian.

“Selama ini kita kan terkenal sebagai negara yang besar dalam menyumbangkan pasukan perdamaian di dunia. Peran-peran itu saya kira perlu lebih ditingkatkan dalam bentuk misi khusus yang bisa secara spesifik bertugas sebagai pihak yang akan melakukan mediasi, tidak hanya sebagai tentara penjaga perdamaian,” kata Yon Machmudi.

“Dengan didorong oleh kepemimpinan Indonesia saat ini, saya kira peran Indonesia di Timur Tengah dan internasional akan menguat.”(ANT/LIP)

Media Internasional Tempatkan Jokowi Sebagai Pemimpin Paling Populer di Dunia

Media Online Gzeromedia


Jurnal123.com – Sebuah media online internasional, Gzeromedia.com, menobatkan Presiden RI Joko Widodo sebagai pemimpin terpilih paling populer di dunia. Jokowi berada di urutan teratas setelah Presiden Rusia Vladimir Putin dan Perdana Menteri India Narendra Modi.

Gzeromedia.com menyebutkan berdasarkan hasil survei, Presiden Jokowi mendapat skor tertinggi sebesar 71 persen. Sementara Putin mengantongi skor 64 persen. Disusul Modi dengan skor penilaian 63 persen.

Selain ketiga tokoh dunia ini, ada nama-nama pemimpin lain seperti Kanselir Jerman Angela Markel, Presiden Amerika Serikat Donald Trump, hingga Perdana Menteri Inggris Theresa May.(BES)

Ketika Promosi Indonesia Dilakukan di Financial Street Beijing

Duta Besar RI untuk RRT merangkap Mongolia, Djauhari Oratmangun saat menjadi pembicara tunggal dalam acara bertajuk Belt and Road Ambassador Interview

Jurnal123.com – Kerja sama keuangan antara Indonesia dan Tiongkok saat ini menjadi hal yang esensial karena saat ini Indonesia sedang menjadi primadona bagi investasi Tiongkok. Hal ini diungkap Duta Besar RI untuk RRT merangkap Mongolia, Djauhari Oratmangun saat menjadi pembicara tunggal dalam acara bertajuk Belt and Road Ambassador Interview yang digelar di kawasan Beijing Financial Street pada (17/4). Dengan prediksi bahwa Tiongkok akan menjadi ekonomi terbesar dunia dan Indonesia serta ASEAN akan menjadi besar juga di dunia, karena itu Indonesia dan Tiongkok perlu bekerja sama membangun kawasan Asia menjadi motor ekonomi dunia untuk pertumbuhan yang berkualitas, ucap Dubes Djauhari.

Duta Besar RI menjadi pembicara tunggal dalam acara bertajuk Belt and Road Ambassador Interview (Foto Istimewa)

Dubes Djauhari juga menyampaikan pandangannya mengenai kerja sama keuangan antara Indonesia dan Tiongkok di tengah-tengah para praktisi keuangan Tiongkok, termasuk kerja sama lintas batas, kebijakan ekonomi makro Indonesia, pasar saham dan obligasi, internasionalisasi Renminbi, dan berbagai isu keuangan lainnya. Dubes yang didampingi Atase Perdagangan dan Pejabat Fungsi Ekonomi menyampaikan kesiapannya untuk bekerja sama guna ikut berkontribusi pada pertumbuhan perekonomian yang bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.

Dubes RI Meninjau Kawasan kawasan Beijing Financial Street (Foto : Istimewa)

Selain berbicara dalam forum, Dubes Djauhari juga berkesempatan meninjau kawasan Beijing Financial Street yang merupakan kawasan pusat keuangan Tiongkok dan mencakup area seluas 2,59 km persegi dengan nilai aset mencapai RMB 80 trilyun (USD 11,9 Trilyun). Hampir 1.800 institusi keuangan berkantor di kawasan tersebut termasuk bank sentral Tiongkok, Peoples Bank of China, kantor pusat bank-bank besar di Tiongkok seperti Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), Bank of China (BOC), China Construction Bank (CCB), Exim Bank of China, China Development Bank (CDB), serta berbagai institusi lainnya termasuk perusahaan asuransi, manajemen aset, serta sejumlah institusi keuangan asing ternama di dunia.

Dubes RI Bersama Sejumlah Investor (Foto : Istimewa)

Kawasan ini telah bertransformasi menjadi kawasan yang berpengaruh di international financial market seiring dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi Tiongkok dan berbagai inisiatif kerja sama yang didorong oleh Pemerintah Tiongkok, termasuk kerja sama Belt and Road Initiative.

(Sumber : KBRI Beijing)

Ledakan Bom di 3 Gereja Saat Paskah di Sri Lanka, 52 Tewas & 283 Terluka

Petugas militer Sri Lanka berjaga-jaga di depan St Anthony’s Shrine, gereja Kochchikade pascaledakan di Kolombo, Sri Lanka 21 April 2019. REUTERS / Dinuka Liyanawatte

Jurnal123.com – Warga dan para wisatawan di Kolombo, Sri Lanka Panik. Sebanyak enam ledakan telah terjadi di tiga hotel bintang lima dan tiga gereja di Sri Lanka. Ledakan ini menewaskan setidaknya 52 orang tewas dan 283 orang luka-luka.

Dilansir dari The Sun, dari sejumlah ledakan tersebut, saksi menyebutkan dua di antaranya disebabkan oleh bom bunuh diri.

Tiga hotel yang bintang lima tersebut adalah Shangri-La Hotel, Cinnamon Grand dan The Kingsbury Colombo di ibu kota bisnis Sri Lanka, Kolombo. Ketika hotel ini adalah hotel-hotel yang ramai kunjungan turis.


Gambar yang diambil oleh tim Reuters TV dari Derana TV terlihat Puing-puing di gereja St Anthony setelah ledakan menghantam gereja dan hotel di Kolombo, Sri Lanka.

Sementara, tiga gereja juga tak luput dari pengeboman Minggu pagi ini saat perayaan Paskah, yakni gereja Katolik St Anthony’s Shrine di Kolombo, Gereja St Sebastian di Negombo dan Gereja Zion di kota Batticaloa. Ledakan terjadi ketika jemaat menghadiri misa Paskah.

Perdana Menteri Sri Lanka telah mengadakan pertemuan darurat dan memerintahkan untuk menutup sekolah dan bandara dengan para penumpang diizinkan berada di dalam gedung.


Gereja di St. Sebastian di Katuwapitiya, utara Kolombo, lebih dari 50 orang telah terbunuh. (Reuters/Dinuka Liyanawatte)

Saksi-saksi menyebutkan bahwa ketika ledakan terjadi angunan-bangunan di daerah sekitarnya bergetar dengan ledakan itu menurut saksi yang melihat sejumlah orang yang terluka dibawa dalam ambulans.(SUN)

Media Asing Beritakan Kemenangan Jokowi Berdasar Hasil Hitung Cepat

Cover Chanel New Asia

Jurnal123.com – Hajat besar rakyat Indonesia, yakni Pemilihan Presiden 2019, tak lepas dari sorotan sejumlah media asing.

Termasuk, soal hasil quick count yang diselenggarakan oleh sejumlah lembaga survey yang diakui KPU.

Radio Inggris, BBC, dalam situsnya menulis judul ‘Indonesia election: Widodo leads presidential race, polls suggest (Pemilu Indonesia : Widodo memimpin pemilihan Presiden, menurut survey)

Sementara, media Malaysia, The Star, menulis judul : ‘Indonesians still rooting for Jokowi (Rakyat Indonesia masih setia pada Jokowi)’.

Kemudian, tak ketinggalan CNN, yang menulis Indonesia election: Early results show President Joko Widodo on course for second term (Pemilu Indonesia : Hasil awal menunjukkan Presiden Joko Widodo menuju periode kedua)’.

Media online yang berbasis di Singapura, Channel News Asia, merilis artikel berjudul : Indonesia president Jokowi leads in early election vote count against Prabowo: Pollsters (Presiden Indonesia Jokowi unggul di penghitungan awal Pemilu melawan Prabowo : Hasil Survey).

Sedikit berbeda, Media HongKong, South China Morning Post, dalam artikelnya, membahas soal sikap Prabowo Subianto yang tak mengakui hasil quick count : ‘Indonesia election: Prabowo disputes quick count results to claim victory over Jokowi (Prabowo menolak hasil quick count untuk mengklaim kemenangan atas Jokowi”‘

Dalam artikelnya, media-media mainstream dari luar negeri menyoroti hasil quick count di mana pasangan 01, Jokowi-Maruf Amin, unggul dari pasangan 02, Prabowo-Sandiaga Uno.

“Presiden Indonesia sepertinya akan terpilih kembali, menurut hasil tak resmi yang dirilis beberapa jam setelah pemilu ditutup,”

“Joko Widodo unggul sekitar 10 persen dari rivalnya, mantan jenderal, Prabowo Subianto,”

“Hasil resmi diperkirakan belum akan dirilis sampai Mei, tapi apa yang disebut ‘quick counts’, yang diselenggarakan sejumlah lembaga survey, sudah terbukti benar di tahun-tahun sebelumnya,” tulis BBC.

Real Count

Sementara itu, real count hasil Pilpres 2019 oleh KPU ditayangkan di laman resmi pemilu2019.kpu.go.id.

Pada Kamis pukul 9.36 WIB, dari 813.350 TPS yang ada, data yang masuk baru dari 1.147 TPS, atau sekitar 0,14102 %.

Berdasarkan data sementara itu, pasangan Joko Widodo (Jokowi) Maruf Amin memperoleh 58,02 persen atau sebanyak 125.936 suara.

Sedangkan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memperoleh 41,98 persen atau 91.122 suara.

Rincian sementara perolehan suara per wilayah

Adapun rincian sementara perolehan Jokowi-Maruf dan Prabowo-Sandiaga per wilayah adalah sebagai berikut:

ACEH
Jokowi-Maruf: 530
Prabowo-Sandi: 2.925

SUMATERA UTARA
Jokowi-Maruf 4.774
Prabowo-Sandi 1.586

SUMATERA BARAT
Jokowi-Maruf 658
Prabowo-Sandi 4.324

RIAU
Data belum tersedia

JAMBI
Data belum tersedia

SUMATERA SELATAN
Jokowi-Maruf 7.280
Prabowo-Sandi 11.158

BENGKULU
Jokowi-Maruf 1.804
Prabowo-Sandi 2.598

LAMPUNG
Jokowi-Maruf 517
Prabowo-Sandi 926

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Jokowi-Maruf 768
Prabowo-Sandi 262

KEPULAUAN RIAU
Data belum tersedia

DKI JAKARTA
Data belum tersedia

JAWA BARAT
Jokowi-Maruf 1.524
Prabowo-Sandi 1.944

JAWA TENGAH
Jokowi-Maruf 32.426
Prabowo-Sandi11.857

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Data belum tersedia

JAWA TIMUR
Jokowi-Maruf 23.335
Prabowo-Sandi 7.253

BANTEN
Jokowi-Maruf 897
Prabowo-Sandi1.328

BALI
Jokowi-Maruf 8.449
Prabowo-Sandi 819

NUSA TENGGARA BARAT
Jokowi-Maruf 457
Prabowo-Sandi 1.290

NUSA TENGGARA TIMUR
Data belum tersedia

KALIMANTAN BARAT
Jokowi-Maruf 1.053
Prabowo-Sandi 1.164

KALIMANTAN TENGAH
Jokowi-Maruf 142
Prabowo-Sandi 58

KALIMANTAN SELATAN
Jokowi-Maruf 87
Prabowo-Sandi 121

KALIMANTAN TIMUR
Jokowi-Maruf 1.171
Prabowo-Sandi 1.188

SULAWESI UTARA
Data belum tersedia

SULAWESI TENGAH
Jokowi-Maruf 31
Prabowo-Sandi 140

SULAWESI SELATAN
Jokowi-Maruf 948
Prabowo-Sandi 1.419

SULAWESI TENGGARA
Data belum tersedia

GORONTALO
Jokowi-Maruf 29.000
Prabowo-Sandi 33.955

SULAWESI BARAT
Jokowi-Maruf 1.090
Prabowo-Sandi 813

MALUKU
Data belum tersedia

MALUKU UTARA
Data belum tersedia

PAPUA
Jokowi-Maruf 1.518
Prabowo-Sandi 50

PAPUA BARAT
Data belum tersedia

KALIMANTAN UTARA
Data belum tersedia

Luar Negeri
Jokowi-Maruf 7.477
Prabowo-Sandi 3.944