Category Archives: Hukum

Bupati Nganjuk Ditetapkan Tersangka oleh KPK

Kantor KPK Jakarta

Kantor KPK Jakarta


JURNAL123, JAKARTA.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Nganjuk Taufiqurahman sebagai tersangka gratifikasi setelah menemukan 2 bukti permulaan yang cukup.

“TFT [Taufiqurahman] diduga menerima gratifikasi sebesar sekurang-kurangnya Rp2 miliar,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (15/12/2017).

Febri menjelaskan uang senilai Rp2 miliar tersebut diperoleh dari dua rekanan kontraktor di Kabupaten Nganjuk. Setidaknya, setiap kontraktor diperkirakan menyerahkan sebesar Rp1 miliar terkait proyek pembangunan infrastruktur di Kabupaten Nganjuk tahun 2015. Selain itu, Taufiq juga diduga menerima gratifikasi dari setiap proses mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Kabupaten Nganjuk dan fee proyek.

Penetapan tersangka dilakukan berdasarkan pemeriksaan KPK kepada 92 saksi. 92 saksi itu terdiri dari kontraktor swasta hingga para PNS di lingkungan Kabupaten Nganjuk. Dalam kasus ini, KPK menyita satu unit Jeep Wrangler Sahara Arctic 4D tahun 2012 warna abu-abu dan 1 unit mobil smart Fortwo warna abu-abu tua.

Selain itu, KPK telah mengajukan surat pencegahan pencegahan ke luar negeri untuk lima nama selama 6 bulan ke depan sejak 27 Oktober 2017. Kelima orang tersebut adalah Iya Triwibawati selaku Istri Taufiq, Nurrosyid Hussein sebagai PNS Kabupaten Nganjuk, Achmad Arif selaku swasta, Syaiful Anam selaku Kepala Desa Sidoarjo, dan Sekar Rahmadani selaku PNS Kabupaten Nganjuk.

Akibat perbuatannya, Taufiqurahman disangka melanggar pasal 12 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Saat ini, KPK sudah melimpahkan berkas perkara Taufiq ke Kejaksaan Agung terkait dugaan korupsi pemborongan pengadaan atau persewaan yang dilakukan dalam 5 proyek di Kabupaten Nganjuk tahun 2009, yakni rehabilitasi saluran Melilit Nganjuk, perbaikan Jalan Sukomoro-Kecubung, Proyek Rehabilitasi Saluran Pembuangan Ganggang Malang, dan proyek pemeliharaan jalan Ngrengket Kiprah di kabupaten Nganjuk.(TIR)

Kasus Novel Baswedan, Polisi Segera Menyebar Sketsa Wajah Pelaku

Kadiv Humas irjen Pol Setyo Wasisto (Foto Jurnal123.com)

Kadiv Humas irjen Pol Setyo Wasisto (Foto Jurnal123.com)

JURNAL123, JAKARTA.
Proses penyidikan terhadap kasus Novel Baswedan penyidik KPK yang di siram air keras tetap berjalan. Setelah dibaut sketsa terhadap 3 orang diduga terlibat. Untuk mewujudkan diharapkan dukungan masyarakat membantu Polri dan mau memberikan informasi pelaku berada, meskipun sudah ada 500 masukan namun tidak signifikan.

Kadiv Humas  Mabes Polri, Irjen Pol Setyo Wasisto di temui di Kompleks Mabes Polri,Jumat (15/12)2017 mengatakan Polri sudah buat sketsa ada 3 orang yang kita buat dan kemungkinan mereka-mereka itua terlibat.” Oleh sebab itu kita meminta masyarakat memberikan masukan kepada Polri. Sudah ada 500 lebih masukan tetapi tidak ada siqnifikan tidak ada menunjuk si A mirip si ini tidak ada,” uajrnya.

Selanjutnya, Setyo menegaskan kalau tidak ada kita tidak bisa ini lagi proses tetapi artinya  kita tetap berproses.” Nah saya katakan  mengungkap satu kasus itu tidak ada batasan dua hari bisa selesai, tiga hari bisa selesai dari mana ceritanya,” tegasnya.

Untuk itu, Setyo menjelaskan  ini tidak bisa harus selesai dengan aturan KUHAP .” Kita mendapatkan alat bukti Pasal 184 dua alat bukti yang sah untuk mendukung dia sebagai seorang tersangka,” jelasnya.

Ketika ditanya  ini kan sedang mencari orang, teknik penyebaran Informasi, Setyo merincinya  sudah, kita mengirim melalui pensatwil Penerangan satuan dan Wilayah. “Kita kan  mengirim gambar-gambar itu kesana, siapa tahu ngumpet di Kampung sekadang sudah pakai jenggot. Kita tidak tahu juga.Selain itu juga ditempat umum menyebar dan secara resmi mengirim  gambar-gambar melalui Pensatwil.  Saya kira  Polda Metro sudah berpikir seperti itu, nanti ditanyakan  ke Pak Argo,” rincinya.(VEK)

Jaksa Agung Ingatkan Aparatnya Bersikap Profesional

Jaksa Agung Prasetyo

Jaksa Agung Prasetyo


JURNAL123, JAKARTA.
Dalam rangkaian penutupan Rapat Kerja Kejaksaan 2017, Jaksa Agung meminta pada jajarannya untuk bias menjaga profesionalisme dan indenpidensi dalamm melaksanakan tugas. Sikap ini tetap akan mambantu dalam menjalankan tugas sebagai aparat hukum.

Jaksa Agung, M Prasetyo ketika ditemui di Gedung Badan Diklat Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Jumat (15/12/ 2017) mengatakan dan mengingatkan jajaran di bawahnya kepala Kejalsaan negeri dan Kepala Kejakaan Tinggi untuk tetap menjaga profesionalisme dan independensi dalam melakukan penegakan hukum. “ Jadilah aparat hokum yang senantiasa memiliki sikap.”Jangan gadaikan idealisme dalam penegakan hukum. Jangan hanya ingin mengejar kepentingan sesaat dan kepuasan duniawi,” ujarnya.

Selanjutnya, Prasetyo menegaskan bahwa melepas idealisme bisa menjadi pertaruhan besar yang merusak nama baik individu dan keluarga. “Selain itu, bisa mencoreng nama baik dan meruntuhkan wibawa serta marwah institusi kejaksaan,” tegasnya.

Selanjutnya, Prasetyo menjelaskan  penting bagi aparat kejaksaan untuk tetap menjaga integritas.” Hal itu dibutuhkan agar institusi kejaksaan mendapat kepercayaan di masyarakat,” jelasnya.

Seiring dengan itu Prasetyo menandaskan dan  meminta seluruh jajarannya untuk tetap memperhatikan petunjuk dan arahan masing-masing pimpinan. Dengan demikian, akan tercipta kesamaan pola pikir untuk membangun dan mempertahankan integritas.”Dengan demikian, institusi kejaksaan akan dipercaya, diperhitungkan dan dicintai masyarakat,” tandasnya.(VEL)

 

Polisi Nyatakan Petasan Ilegal dan Akan Menindak

Kadiv Humas Irjen Pol Setyo Wasisto (Foto Vecky Ngelo, Jurnal123)

Kadiv Humas Irjen Pol Setyo Wasisto (Foto Vecky Ngelo, Jurnal123)

JURNAL123, JAKARTA.
Menghadapi perayaan Natal  dan Tahun Baru dilarang meramaikan dengan petasan , secara jelas itu dilarang dan kalau ada yang menggunakan tentunya akan ditangkap. Dipastikan barang itu ilegal dan ada pertasan itu tidak diberikan ijin. Adanya petasan karena hukum ekonomi ada permintaan. Oeh karena itu Polisi siap gelar operasi secara acak untuk memusnahkan petasan.

 
Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Setyo Wasisto ditemui di Kompleks Mabes Polri, Jumat (15/12)2017 mengatakan

“Produksi petasan sudah pasti illegal, dan saya pastikan Ilegal.” Karena  Polri tidak boleh, Polri dan Istansi terkait tidak pernah memberikan ijin untuk membuat petasan. Karena petasan sendiri dilarang, itu mendekati dan sama dengan bahan peledak. Kalau kembang api boleh dan dibawa dua inc  itu boleh,” ujarnya.

Selanjutnya, Setyo menegaskan Kalau kita tahu  Ini  kan kembali ke teori ekonomi , Suplay and demand, tidak  akan ada suplay kalau tidak ada demand (tidak ada permintaan).” Orang ngapain bikin mercon kalau membahayakan jiwa raganya kalau  tidak ada yang mau beli. Jadi sekarang kita merubah mainset , kita  menghadapi hari-hari besar keagamaan yang jangan main mercon. Kalau meledak ditangankan bisa jari putus,” tegasnya.

Kerika ditanya apakah ada penindakan, Setyo menjelaskan  ditangkap lah , kemudian di Musnakan.

Itu akan ada rahasia, dilakukan secara sporadis dan secara random pasti dilakukan. “Penyitaan akan dilakukan, Itu kalau ada , mercon yang besat-besar . kecil-kecil juga membahayakan”jelasnya

 
Lebih lanjut, Setyio merinci  Ya belum ada ditemukan. Kalau sekarang di Natal tidak begitu ada . karena orang tidak begitu suka . KalaU Lebaran di Budaya Betawi itu ada, pasar petasan dar dedor itu petasan direnteng  itu budaya .  Nah kalau budaya  kita menghadapi harus dengan cerdas.” Kita mememlihara budaya dan kita harus menjaga keamanan,ketertiban.  Begitu dan jangan petasan dipegang itu meledak juga,”rincinya. (VEM)

 

KPK Tetap Usut Para Politisi Terkait e-KTP

Juru Bicara KPK Febri Diansyah

Juru Bicara KPK Febri Diansyah


JURNAL123, JAKARTA
Komisi Pemberantasan Korupsi angkat bicara mengenai tudingan pengacara Setya Novanto yang mencurigai KPK main mata dengan sejumlah politisi terutama dari PDIP terkait kasus e-KTP.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, mengungkapkan bahwa sebaiknya pengacara Novanto fokus dengan pembelaan kliennya di dalam proses persidangan. Tidak justru bermanuver yang bukan persolan Novanto.

“Sebaiknya kuasa hukum fokus pada pembelaan klien. Terkait dengan dakwaan tentu KPK memiliki strategi dalam proses pembuktian nantinya,” kata Febri Diansya, Kamis (14/12/2017)

Febri mengisyaratkan, tidak dicantumkan nama-nama lain seperti dalam dakwaan terdakwa e-KTP lainnya, tak berarti nama-nama tersebut hilang. Melainkan, terang Febri, saat ini, pihaknya tengah fokus menguraikan sangkaan kepada Setya Novanto sebagai terdakwa.

“Konstruksi hukum dakwaan secara umum sama, namun tentu KPK saat ini fokus menguraikan perbuatan terdakwa. Seluruh pihak yang diduga menerima saat ini dituangkan dalam kelompok-kelompok yang diuraikan di dakwaan,” kata Febri.

Febri menekankan, penyidikan e-KTP tidak berhenti di Setya Novanto. Dengan proses yang berjalan ini, Febri memastikan itu akan terus berkembang. Sehingga bila ditemukan bukti-bukti dugaan keterlibatan pihak lain, pihaknya tak akan segan-segan menjeratnya sebagai tersangka.

“Ini tentu dapat terus berkembang sesuai dengan fakta yang muncul di persidangan,” kata Febri.

Tiga Nama Politisi

Sebelumnya penasihat hukum mantan Ketua DPR Setya Novanto menuding KPK ada ‘main mata’ dalam dakwaan kliennya.

Tudingan dilontarkan Pengacara Setya Novanto, Maqdir Ismail yang menuduh KPK ‘main mata’ atas hilangnya tiga nama politikus PDIP dalam surat dakwaan mantan Ketua DPR Setya Novanto. Tiga politikus tersebut adalah mantan Wakil Ketua Komisi II yang kini Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Menkumham Yasonna Laoly serta Bendahara Umum PDIP yang juga Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey.(VIN)

Praperadilan Setya Novanto Gugur

Setya Novanto Saat Dipapah Dalam Ruang Sidang (Foto Antara)

Setya Novanto Saat Dipapah Dalam Ruang Sidang (Foto Antara)

JURNAL123, JAKARTA.
Dengan dibacakannya dakwaan di Pengadilan Tipikor terhadap Ketua DPR nonaktif Setya Novanto, yang juga Ketua Partai Golkar. Menandakan gugurnya praperadilan yang tengah berlangsung. Hal tersebut sesuai Pasal 82 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur.

Pasal tersebut, ditafsirkan lebih jelas oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan nomor 102/PUU-XIII/2015. MK memutuskan batas waktu perkara praperadilan dinyatakan gugur saat telah digelar sidang pertama terhadap perkara pokok atas nama terdakwa/pemohon praperadilan.

Hal senada diungkapkan pengacara Setya Novanto Maqdir Ismail. Ia memastikan proses praperadilan kliennya gugur. Sebab surat dakwaan Novanto dalam perkara korupsi e-KTP dibacakan jaksa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

“Saya kira secara hukum dengan surat dakwaan telah dibaca berarti gugur. Saya kira pembacaan surat dakwaan untuk menggugurkan praperadilan,” ujar Maqdir di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar, Jakarta Pusat, Rabu (13/12/2017).

Maqdir menganggap pembacaan surat dakwaan terlalu dipaksakan. Dia menuding jaksa telah memprediksi Novanto akan sakit sehingga mempersiapkan kehadiran dokter.

“Coba lihat dari pagi. Surat yang ditunjukkan itu tadi adalah surat permohonan kepada RS IDI dan RSCM itu tanggal 11 (Desember) untuk menghadirkan dokter-dokter ke sini. Apa urusannya, artinya kan mereka sudah mempersiapkan paling tidak memprovokasi bahwa pak Novanto ini akan sakit atau apa,” jelasnya.

Sebelumnya, sidang perdana sempat diskors selama empat jam karena Novanto mengaku sakit. Hakim pun memerintahkan jaksa serta penasihat hukum menghadirkan dokter untuk memeriksa Novanto.

Hasilnya, Novanto dianggap sehat dan persidangan terus dilanjutkan. Surat dakwaan pun dibacakan oleh jaksa penuntut umum.

Novanto didakwa melakukan intervensi dalam proses penganggaran dan pengadaan barang jasa paket pekerjaan penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan (NIK) secara nasional.(DEN)

Densus 88 Bekuk 19 Terduga Teroris

Kadiv Humas Irjen Pol Setyo Wasisto (Foto Vecky Ngelo, Jurnal123)

Kadiv Humas Irjen Pol Setyo Wasisto (Foto Vecky Ngelo, Jurnal123)


JURNAL123, JAKARTA.
Detasemen Khusus atau Densus 88 menangkap 19 terduga teroris sejak 9 hingga 11 Desember 2017 di Jawa Timur, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat. Sebanyak 12 terduga teroris ditangkap di Sumatera Selatan, 4 di Pekanbaru, Riau, dan 3 di Jawa Timur.

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto mengatakan semua terduga teroris yang telah diringkus itu akan dibawa ke Markas Komando Brigadir Mobil, Kelapa Dua, Depok. “Belum jelas sudah berapa yang dibawa ke Mako Brimob,” katanya di Mabes Polri, Jakarta, Selasa, (12/12/2017).

Penangkapan para terduga teroris itu untuk mencegah serangan aksi terorisme menjelang Natal 2017 dan tahun baru 2018.

“Ketiga terduga teroris di Jawa Timur merupakan anggota jaringan teroris Abu Jandal,” ujar Setyo. Mereka sebelumnya tergabung dalam kelompok milisi Negara Islam Iran dan Suriah.

Empat teroris di Pekanbaru terlibat dalam pengadaan dan pembelian senjata untuk pelatihan teroris di Bukit Gema Lipat Kain, Kalimantan Barat. Sedangkan 12 terduga teroris yang ditangkap Densus 88 di Sumatera Selatan juga diduga melakukan pelatihan di Bukit Gema Kampar, Riau.

Meski polisi gencar menangkap terduga teroris, Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Setyo memastikan saat ini belum ada ancaman serangan teror menjelang Natal dan tahun baru 2018. “Sampai hari ini belum ada ancaman aksi terorisme Natal dan tahun baru,” kata Tito di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, Selasa, 12 Desember 2017.(VEK)

MK Tolak Uji Perppu Ormas, HTI Terlarang

Gedung Mahkamah Konstitusi

Gedung Mahkamah Konstitusi

JURNAL123, JAKARTA.
Setelah menjadi kontroversi terkait Perppu No. 2/2017 tentang ormas. Perkara mengalir ke pengadilan konstitusi, yang berwenang diterima tidaknya suatu aturan konstitusi.

Putusannya Mahkamah Konstitusi resmi menolak permohonan uji materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 2/2017 tentang Perubahan atas UU No. 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

“Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima,” kata Ketua Majelis Hakim Konstitusi Arief Hidayat dalam sidang uji materi di Jakarta, Selasa (12/12/2017).

Sebanyak tujuh permohonan uji materi Perppu Ormas dibacakan dalam sidang hari ini.

Pertimbangan utama Majelis Hakim menolak permohonan adalah bahwa beleid itu sudah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat menjadi UU pada 24 Oktober 2017 dan diundangkan pada 22 November 2017.

Salah satu pemohon adalah Hizbut Tahrir Indonesia dengan nomor registrasi 39/PUU-XV/2017.

Ormas ini telah dibubarkan pemerintah dengan menggunakan Perppu Ormas.

Para pemohon meminta MK untuk menguji Perppu Ormas secara formil dan materil.

Sayangnya, MK menganggap para pemohon tak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan formil.(BIS)

Bos KSP Pandawa Divonis 15 Tahun Penjara, Aset Disita

Tim Kuasa Hukum Salah Satu Pemimpin KSP Pandawa Dwi Putra Budiyanto SH, MH dan Denny Sukowaty SH (FOTO DP Budiyanto, Jurnal123)

Tim Kuasa Hukum Salah Satu Pemimpin KSP Pandawa Dwi Putra Budiyanto SH, MH dan Denny Sukowaty SH (FOTO DP Budiyanto, Jurnal123)


JURNAL123, DEPOK.
Hakim Ketua Yulinda Trimurti Asih Muryati menjatuhkan vonis 15 tahun penjara dan denda Rp 200 miliar atau kurungan enam bulan untuk bos Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Group, Salman Nuryanto alias Dumeri. Sidang tersebut digelar di Pengadilan Negeri Depok.

Salman tidak merasa bersalah dan akan melakukan banding dengan keputusan yang telah dijatuhkan hakim. “Saya tidak merasa melakukan. Saya tidak bersalah,” kata Salman, Senin (11/12).

Vonis Salman lebih tinggi dibanding puluhan leader investasi bodong itu yang divonis 8 tahun penjara dengan denda Rp 50 miliar atau kurungan 3 bulan.

Hakim juga membacakan bahwa seluruh barang bukti atas perkara yang melibatkan KSP Pandawa Group akan dilelang dan disita negara.

Mendengar hal itu, ratusan pengunjung sidang yang kebanyakan merupakan korban kasus KSP Pandawa histeris. Bahkan mereka ada yang menangis. Mereka menilai, hakim tidak berpihak kepada rakyat. Mereka juga menuding ada permainan antar instansi penegak hukum.

Setelah putusan dari pendiri KSP Pandawa Nuryanto alias Dumeri alis Salman Nuryanto . Dalam hari yang sama sidang juga berlanjut dengan pembacaan putusan atas 26 pemimpin Pandawa lainnya. Tim penasehat hukum dari salah satu pimpinan yakni Dwi Putra Budiyanto.SH.MH dan Denni Sukowaty.SH, cukup puas dengan putusuan Ketua majelis hakim Yulinda Trimurti Asih dengan hakim anggota Y.F Tri Joko dan Sri Rejeki Marsinta atas putusan terhadap klien yakni dihukum penjara 8 tahun dan denda sebersar Rp 50 Milyar Subsider 6 bulan kurungan. Dalam nota pembelaan (Pledoi) kliennya yang telah di bacakan dalam sidang sebelumnya oleh Dwi Putra Budiyanto.SH.MH berdasarkan ; Dakwaan, Fakta-fakta Persidangan, Keterangan Terdakwa, Bukti Surat dan Analis Yuridis menyimpulkan bahwa kliennya adalah “Korban Perintah Melawan Hukum Yang Diberikan Oleh Ketua KSP Pandawa “

Dwi Putra menuturkan vonis yang dibacakan hakim sudah sesuai dengan keinginan korban. Namun kliennya, kata Denny, menyayangkan dengan keputusan hakim yang menyita seluruh barang bukti sebagai aset negara.

“Kalau untuk hukuman sudah cukup maksimal. Kami mengapresiasi hal tersebut. Tapi majelis hakim harus melihat keputusan pengadilan niaga sebelumnya. Tidak dapat serta merta, mereka memutuskan barang bukti disita negara,” tegas dia.

Pihaknya juga menuding ada oknum dari kejaksaan yang bermain dengan kasus tersebut. Pasalnya kata dia, sebelumnya ada pasal Tindak Pindana Pencucian Uang (TPPU) dari perbuatan Nuryanto.

“Namun TPPU ini hilang. Apa hal itu yang menjadi tujuan jaksa untuk membuat seluruh aset disita negara,” paparnya.

Denny menjelaskan, proses hukum tidak selesai sampai di sini. Pihaknya akan berkoordinasi dengan kurator untuk mencari solusi agar semua barang bukti dapat kembali ke seluruh korban.

“Kami akan melakukan koordinasi dengan kurator untuk melawan. Kami juga akan membuat laporan TPPU,” pungkasnya.

Sejak 2007, OJK catat total kerugian akibat investasi bodong capai Rp 105,81 triliun
Salman Nuryanto, Pimpinan KSP Pandawa dituntut 14 tahun penjara
Sidang kasus koperasi Pandawa kembali ditunda, massa ricuh.(DWI)

Sistem Preemrif, Polri Tangkap Terduga Teroris

Kadiv Humas irjen Pol Setyo Wasisto (Foto Jurnal123.com)

Kadiv Humas irjen Pol Setyo Wasisto (Foto Jurnal123.com)


JURNAL123, JAKARTA.
Polri berusaha melakukan penangkalan terhadap adanya upaya aksi teror, terutama menjelang natal dan tahun baru. Salah satunya dengan memberlakukan sistem preemtif strike.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyatakan, pihaknya dengan pihak utama Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror akan memberlakukan sistem preemtif strike, guna mencegah tindak terorisme, terutama menjelang natal dan tahun baru 2018.

“Kami (Polri dan Densus 88) melakukan preemtik strike, menyerang sebagai bentuk pencegahan (terorisme),” ujar Kapolri Tito di Mabes Polri, Jakarta, Senin (11/12).

Tindakan ini berupa melakukan penangkapan atau penyerangan terlebih dahulu terhadap kelompok-kelompok yang berpotensi melakukan tindak terorisme. Sehingga kelompok tersebut tidak sampai melakukan aksi terornya.

Lebih jauh dikatakan, langkah itu dilakukan berdasarkan pengamatan atas penangkapan terduga teroris beberapa waktu silam yang dianggap memiliki kaitan dengan aksi teror yang pernah terjadi di Indonesia.

“Seperti 1 orang terduga teroris yang ditangkap di Malaysia merupakan buronan kami terkait bom panci di Bandung,” kata mantan Kapolda Metro Jaya itu.

Tito menegaskan, hingga kini belum ada indikasi serangan teroris yang mungkin terjadi menjelang natal dan tahun baru. Namun demikian, hal itu tidak bisa dianggap remeh, sebab bisa saja pelaku teror sengaja silent. Agar mereka tidak jadi bertindak, maka kelompok-kelompok radikal itu harus diamankan lebih dahulu. Supaya keamanan masyarakat tetap terjamin. “Belum ada rencana serangan teroris (lagi),” pungkas Tito

Sebelumnya Densus 88 telah menangkap terduga teroris di Malang dan Malaysia 1 orang, di Kalimantan Barat 4 orang, dan Sumatera Selatan 3 orang.

Langkah antisipasi dilakukan pihak Mabes Polri dan memberikan keterangan konfirmasi mengenai upaya Densus 88 Antiteror yang telah menangkap tiga orang terduga teroris di Sumatera Selatan.

Disampaikan bahwa terduga teroris itu dikabarkan berkaitan dengan tersangka Asep, pemasok senjata untuk jaringan teroris yang ditangkap pada tahun 2016.

“Di Sumsel ada tiga orang (terduga teroris),” kata Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Setyo Wasisto kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (11/12/2017)..

Setyo menjelaskan, penangkapan terduga teroris ini merupakan tindakan pencegahan yang dilakukan Polri menjelang perayaan Natal 2017 dan Tahun Baru 2018.

“Ini pendekatan oleh Densus supaya kondisi lebih kondusif jadi tidak terjadi dulu baru kita lakukan penindakan. Oleh sebab itu, dilakukanlah apa yang disebut preventive strike,” beber Setyo.

Mengenai jumlah terduga teroris yang ditangkap lima orang, Setyo menjelaskan pihaknya hanya mengantongi informasi yang diamankan berjumlah tiga orang.

“Saya dapat infonya tiga. Nanti saya cek lagi,” jelas mantan Wakabaintelkam Polri ini menerangkan.

Menurut Setyo, penyidik memiliki waktu 7 X 24 jam untuk melakukan pendalaman kepada orang yang ditangkap. Setelah itu status hukum mereka baru dapat diketahui, apakah dijadikan tersangka ataukah dibebaskan.

“Sebab itu saya minta sabar, tunggu karena masih pendalaman,” bebernya.

Selain menangkap dua terduga teroris di Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan, yaitu Abdul Qodir alias Yaziz dan M Suriadi, Densus 88 Antiteror juga dikabarkan menangkap tiga terduga teroris lainnya.

Ketiganya adalah AH alias Im, Su alias AF, serta Sua alias AJ. AH ditangkap di wilayah Talang Kramat, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Sementara AF dan AJ ditangkap di Desa Lecah, Kecamatan Lubay Ulu, Kabupaten Muara Enim.

Kelima terduga teroris ini merupakan pelarian dari Kelompok Jamaah Anshorut Khilafah (JAK) Jambi yang pernah ditangkap Tim Densus 88 pada Agustus 2017 di Jambi.

Sesuai hasil penangkapan tersebut, Densus 88 berhasil mengamankan barang bukti yakni paspor, buku nikah, handphone, dan barang bukti lainnya. Kelima terduga teroris tersebut masih berada di Mako Brimob Polda Sumsel untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Sebelumnya dua terduga teroris, yaitu Abdul Qodir alias Yaziz dan M Suriadi ditangkap Densus 88 pada Minggu 10 Desember 2017 sekira pukul 02.00 WIB. Penangkapan dipimpin Iptu Joko dengan lima rekan lainnya, tanpa adanya perlawanan yang berarti dari kedua terduga teroris tersebut.(VEK)