Category Archives: Hukum

Wakil Ketua DPR Dari PAN Ditetapkan Tersangka Korupsi

Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan Tersangka Korupsi

Jurnal123.com – Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Taufik Kurniawan diduga menerima suap.

KPK telah menetapkan status pencekalan bagi politisi PAN Taufik Kurniawan atas dugaan keterlibatan korupsi pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2016.

“KPK menetapkan TK sebagai tersangka,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, Selasa (30/10/2018).
KPK sudah pernah meminta keterangan Taufik Kurniawan pada 5 September 2018 terkait penyelidikan pemberian suap dalam pengurusan DAK untuk kabupaten Kebumen.

Dalam sidang 2 Juli 2018 untuk Bupati Kebumen nonaktif Yahya Fuad dalam kasus korupsi pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2016, Yahya mengaku bahwa ia bertemu dengan Taufik untuk membahas alokasi DAK kabupaten Kebumen.

Pertemuan itu terjadi di Semarang dan Jakarta. Yahya menjelaskan ada kewajiban sebesar lima persen yang harus diberikan jika DAK sebesar Rp100 miliar itu cair.

Uang “fee” diberikan dua kali melalui orang suruhan Taufik di Semarang dengan total pemberian uang mencapai Rp 3,7 miliar.

Kabupaten Kebumen sendiri merupakan daerah pemilihan Taufik Kurniawan berasal Jawa Tengah VII meliputi Banjarnegara, Purbalingga, dan Kebumen.

Diduga Taufik menerima total sekitar Rp4,8 miliar dari lima persen anggaran DAK untuk kabupaten Kebumen.
Berdasarkan laman Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, kabupaten Kebumen mendapatkan total DAK pada 2017 sebesar Rp106,067 miliar.
Yahya Fuad sudah dijatuhi hukuman empat tahun penjara ditambah denda sebesar Rp300 juta subsider empat bulan kurungan dalam kasus suap atas sejumlah proyek di Kebumen selama kurun waktu 2016 pada 22 Oktober 2018.

Sedangkan perusahaan milik Yahya yaitu PT Tradha juga ditetapkan KPK sebagai tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). PT Tradha diduga meminjam “bendera “lima perusahaan lain untuk memenangkan delapan proyek di Kabupaten Kebumen pada kurun 2016-2017 dengan nilai total proyek Rp 51 miliar.

PT Tradha juga diduga menerima uang dari para kontraktor yang merupakan “fee” proyek di lingkungan Pemkab Kebumen setidaknya senilai sekitar Rp 3 miliar seolah-olah sebagai utang.
Selanjutnya uang yang didapat dari proyek tersebut, baik berupa uang operasional, keuntungan dalam operasional maupun pengembangan bisnis PT Tradha kemudian bercampur dengan sumber lainnya dalam pencatatan keuangan PT Tradha sehingga memberikan manfaat bagi PT Tradha sebagai keuntungan maupun manfaat lainnya untuk membiayai pengeluaran atau kepentingan pribadi Yahya Fuad, baik pengeluaran rutin seperti gaji, cucilan mobil maupun keperluan pribadi lainnya.(SUA)

MA Muluskan Pengurus Parpol Menjadi Calon DPD RI

Jurnal123.com – Mahkamah Agung (MA) RI mengabulkan permohonan uji materi atas Peraturan KPU (PKPU) Nomor 26 Tahun 2018 yang melarang pengurus Parpol menjadi calon DPD RI.

Sebelumnya, larangan itu tidak ada di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu maupun PKPU. Permohonan itu diajukan Oesman Sapta Odang (OSO), Ketua DPD yang juga menjabat Ketua Umum Partai Hanura.

Yusril Ihza Mahendra, penasihat hukum OSO, mengatakan, pihaknya masih menunggu langkah lanjutan dari KPU RI mengenai putusan uji materi. Apakah, KPU langsung akan memasukkan nama OSO atau tidak sebagai caleg DPD RI.

“Kalau KPU masukkan, gugatan di PTUN kami cabut. Tetapi kalau KPU tetap ngeyel, kami lawan terus. OSO dan kami pengacaranya punya jiwa yang sama, jiwa petarung,” kata Yusril, dalam keterangannya, Selasa (30/10/2018).

Dia menjelaskan, adanya Putusan MA yang membatalkan PKPU, maka gugatan OSO di PTUN, membuat argumentasi hukum semakin kuat.

Dia memprediksi, apabila gugatan di PTUN dilanjutkan, maka gugatan OSO melawan KPU di PTUN berpeluang besar untuk dikabulkan oleh majelis hakim.

Sebelumnya, KPU RI mengeluarkan PKPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PKPU NO. 14 TAHUN 2018 TENTANG PENCALONAN PERSEORANGAN ANGGOTA DPD.

PKPU Nomor 26 Tahun 2018 merupakan tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menafsirkan jabatan kepengurusan seseorang dalam parpol sebagai “pekerjaan”, sehingga tidak boleh menjadi calon anggota DPD.

Putusan MA tidaklah membatalkan Putusan MK, tetapi membatalkan PKPU, karena dinilai PKPU tersebut membuat aturan yang berlaku surut.

Baik Putusan MK maupun PKPU baru terbit setelah pengumuman DCS. Akibatnya, OSO yang sudah dinyatakan lolos DCS namanya hilang ketika DCT diumumkan. Pemberlakuan surut suatu peraturan dinilai bertentangan dengan UUD 45 dan asas-asas hukum universal.

OSO mulanya melakukan perlawanan ke Bawaslu, namun gugatannya kandas. Tiga pengacara OSO, Prof Dr Yusril Ihza Mahendra, Dr Doddy Abdulkadir dan Dr Herman Kadir melakukan perlawanan ke MA dan ke PTUN. Permohonan uji materil atas PKPU dikabulkan, sementara gugatan di PTUN masih berlangsung.

Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan uji materiil yang diajukan Oesman Sapta terkait peraturan KPU 26/2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Dewan Perwakilan Daerah, dengan nomor registrasi 65 P/HUM/2018, tanggal 25 September 2018 lalu.

Dikabulkannya permohonan uji materiil tersebut, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki kewajiban hukum untuk memasukan kembali Oesman Sapta sebagai calon Dewan Perwakilan Daerah untuk mengikuti pemilu tahun 2019.

Dengan demikian, KPU tidak memiliki dasar hukum untuk mencoret Oesman Sapta dan KPU wajib mengembalilan Oesman Sapta dalam daftar nama calon DPD.(TRI)

MA Perberat Hukuman Adik Bambang Widjojanto Dari 1.4 Tahun Menjadi 9 Tahun

Jurnal123.com – Hakim Agung Artidjo Alkostar merupakan hakim paling tegas dan sangat keras dalam menghukum koruptor. Ia paling menarik sekalipun sang hakim yang paling ditakuti oleh para koruptor dinegeri ini telah pensiun dari Mahkamah Agung (MA).

Meski Artidjo telah pensiun namun aksinya dalam memutus hukuman masih bisa terlihat. Seperti yang terjadi dalam putusan mantan Manajer Senior Peralatan Pelindo II Haryadi Budi Kuncoro. Majelis kasasi yang diketuai Artidjo Alkostar melipatgandakan hukuman dari 16 bulan penjara atau 1,4 tahun menjadi 9 tahun penjara.

Kasus bermula saat Pelindo II membeli crane pelabuhan. Selidik punya selidik, terjadi mark up di kasus itu. Mabes Polri yang mengusut kasus itu menduga kerugian negara yang diakibatkan dari perbuatan tersangka berdasarkan perhitungan yaitu sebesar Rp 45 miliar.

Pada 26 April 2017, Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman kepada Haryadi selama 16 bulan penjara. Hukuman itu dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta pada 8 Agustus 2017.

Atas vonis itu, Haryadi mengajukan kasasi. Bukannya diperingan, Artidjo memperberat hukuman Haryadi. Dan hebatnya Artidjo justru menambah berat hukuman adik kandung Bambang Widjojanto itu hampir sepuluh kali lipat. Betapa lamanya terpidana kasus korupsi ini mendekam didalam penjara, karena sejak awal hingga berita ini diturunkan terpidana Haryadi belum pernah ditahan.

“Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp 500 juta dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 8 bulan,” demikian lansir website MA, Selasa (30/10/2018).(WEB)

James Riady Diperiksa KPK Pekan Depan

Jurnal123.com – Terkait kasus suap proyek Meikarta, CEO Lippo Group James Riady dipanggil KPK untuk diperiksa sebagai saksi pada Selasa 30 Oktober 2018 mendatang.

“Pemeriksaan James Riady sebagai saksi direncanakan untuk 9 orang tersangka perkara tersebut,” ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah, Minggu (28/10/2018).

Rumah James pun sempat digeledah KPK beberapa waktu lalu. Selain rumah James, ada 11 lokasi lain di Bekasi dan Tangerang yang digeledah KPK hingga saat ini.

Dari 12 lokasi itu, berbagai barang bukti disita KPK mulai dari catatan keuangan, dokumen terkait proyek, kontrak-kontrak, hingga uang.

Sejauh ini dalam perkara tersebut, KPK sudah memeriksa 33 orang saksi. Febri menyebutkan pemeriksaan KPK dalam perkara itu berfokus pada 5 hal, yaitu:
– Alur dan proses perizinan Meikarta dari perspektif aturan dan prosedur di Pemkab Bekasi;
– Proses rekomendasi tahap satu dari Pemprov Jawa Barat pada Pemkab Bekasi terkait proses perizinan Meikarta;
– Alur dan proses internal di Lippo terkait dengan perizinan Meikarta;
– Sumber dana dugaan suap terhadap Bupati Bekasi dkk;
– Selain itu, KPK juga mendalami apakah ada atau tidak ada perbuatan korporasi dalam perkara ini.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan 9 orang tersangka termasuk Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin dan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro. Para tersangka dari jajaran Pemkab Bekasi diduga menerima Rp 7 miliar terkait perizinan proyek Meikarta. Duit itu disebut sebagai bagian dari fee fase pertama yang bernilai total Rp 13 miliar.(DEN)

OTT KPK Kalimantan Tengah Terkait Perusahaan Perkebunan Sawit Anak Usaha Sinar Mas

Jurnal123.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap anggota DPRD Kalimantan Tengah diduga terkait pembuangan limbah sawit PT Bina Sawit Abadi Pratama (BSAP), anak usaha Sinar Mas Group.

Dalam operasi senyap di Jakarta pada Jumat (27/10/2018), tim penindakan KPK menangkap 14 orang, baik anggota DPRD Kalteng maupun pihak swasta perusahaan sawit tersebut

“Ya benar (terkait masalah pembuangan limbah PT Bina Sawit Abadi Pratama, anak usaha Sinar Mas Group),” kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, Sabtu (27/10/2018).

Basaria mengatakan pihaknya menduga terjadi transaksi yang melibatkan anggota DPRD Kalteng dengan pihak swasta.

Basaria juga mengungkapkan tim penindakan KPK turut mengamankan uang ratusan juta rupiah yang diduga terkait pembahasan aturan di sektor perkebunan dan lingkungan hidup.

“Diduga telah terjadi transaksi antara pihak DPRD Kalteng dengan swasta terkait pelaksanaan tugas DPRD dalam bidang perkebunan dan lingkungan hidup,” ujarnya.

Saat ini para pihak yang ditangkap tengah menjalani pemeriksaan awal. KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status dari pihak-pihak yang diamankan tersebut.

Keterkaitan OTT dengan anak usaha Sinar Mas ini juga dikonfirmasi Wulan Suling, Head of Coorporate Communications PT Sinar Mas Agro Resources.

“PT Binasawit Abadi Pratama mengkonfirmasi adanya beberapa karyawan perusahaan yang dimintai KPK memberikan informasi sebagai bagian dari proses penyidikan,” ujar Wulan seperti dilansir CNNIndonesia.com, Sabtu siang.

“Hingga saat ini perusahaan belum mendapatkan informasi apapun mengenai kasus yang tengah dihadapi dan masih menunggu informasi lebih lanjut dari pihak KPK. Sebagai perusahaan yang taat hukum, kami menghormati dan akan berkerjasama untuk membantu segala proses yang tengah berjalan.”

Dilansir Antara, PT BSAP menjadi salah satu perusahaan yang dilaporkan mencemarkan Danau Sembuluh, Seruyan, Kalteng. Anggota Komisi B DPRD Kalteng telah melakukan kunjungan ke kantor Pusat PT BSAP di Jakarta untuk mengetahui permasalahan pencemaran Danau Sembuluh.

Saat melakukan kunjungan itu, para legislator mengetahui anak usaha Sinar Mas Group itu belum memiliki izin hak guna usaha (HGU). Lahan yang dikembangkan PT BSAP selama ini luasnya mencapai 17,12 ribu hektare.

Namun, PT BSAP membantah melakukan pencemaran di Danau Sembuluh yang dilaporkan masyarakat Kabupaten Seruyan kepada DPRD Kalteng. Pihak perusahaan merasa limbah sawit dari pabrik kelapa sawit (PKS) miliknya, justru dipergunakan untuk pupuk kebun.(CNN)

Pembatasan Berobat BPJS Kesehatan Telah Dibatalkan MA

Jurnal123.com – Mahkamah Agung (MA) membatalkan peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan (Dirjampelkes) terkait layanan kesehatan pada pasien katarak, bayi baru lahir sehat, dan rehabilitasi medik.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengaku siap menerima hasil putusan itu.

Kepala Humas BPJS Kesehatan Iqbal Anas Ma’ruf mengatakan sebenarnya peraturan tersebut bukan pembatasan, tapi adalah detail dari kriteria medis yang ditanggung atau tidak oleh BPJS Kesehatan.

“Padahal itu kriteria medis ya, makanya perlu disusun oleh para ahli,” ujar Iqbal seperti dikutip dari Kompas.com Selasa (23/10/208).

Sementara itu, mengenai putusan resminya, Iqbal mengatakan belum menerima secara langsung.

“Putusan MA kan belum kami terima,” jelas Iqbal.

Dia juga menyebutkan, keputusan MA bisa dilaksanakan dalam waktu 90 hari setelah diterima. Selain itu, mengenai kejelasan hal apa saja yang bisa dan tidak bisa ditanggung, Iqbal mengatakan akan mempelajari lebih lanjut.

“Kan kita belum mempelajari, tidak bisa berasumsi,” ujarnya.

Iqbal juga menyampaikan karena putusan MA bersifat final maka pihaknya menghormati hal tersebut

“Karena putusan itu final dan mengikat, dan tidak ada upaya hukum lain yang bisa ditempuh oleh BPJS Kesehatan,” jelas Iqbal.

Pembatasan Mahkamah Agung soal pembatasan layanan BPJS Kesehatan yang tercantum di butir nomor 2, 3, dan 5 aturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan (Dirjampelkes) BPJS Kesehatan yang mulai berlaku 25 Juli 2018.

Menurut peraturan tersebut, BPJS Kesehatan hanya menjamin operasi pada pasien katarak yang memiliki visus di bawah 6/18.

Jika belum mencapai angka tersebut, pasien tidak akan mendapatkan jaminan operasi dari BPJS Kesehatan.

Sementara pada jaminan rehabilitasi medik termasuk fisioterapi, BPJS Kesehatan hanya menjamin dua kali dalam seminggu.

Pada kasus bayi baru lahir, bayi yang lahir sehat jaminan perawatannya disertakan dengan ibunya. Sedangkan bayi yang butuh penanganan khusus akan dijamin jika sebelum lahir didaftarkan terlebih dahulu. Namun, aturan itu berlaku bagi anak keempat peserta yang merupakan pekerja penerima upah atau peserta mandiri.

Anak pertama hingga ketiga dari peserta yang merupakan pekerja penerima upah masih masuk dalam jaminan ibunya.

Dengan keluarnya putusan MA berarti “pembatasan” yang rumit itu dihilangkan. Hanya saja rumusan barunya masih menunggu aturan lebih lanjut.

Tiga aturan ini sebelumnya telah menuai kritik, termasuk dari Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) yang menilai penerapan peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan (Perdirjampelkes) Nomor 2,3,5 tahun 2018 malah bisa menyebabkan biaya kesehatan nasional membengkak.

Mereka meminta Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan) mencari rumusan lain dalam menutup defisit anggaran BPJS Kesehatan.

Ketua Umum PB IDI, Ilham Oetama Marsis mengatakan BPJS Kesehatan tak membikin aturan yang masuk pada ranah medis. Perdirjampelkes saat ini nyatanya hanya berkutat seputar menambal defisit dengan mengurangi manfaat yang diterima masyarakat.

“BPJS Kesehatan sampai saat ini tidak ada hasil kerja yang positif kecuali kepesertaan yang mencapai 80 persen,” katanya saat jumpa pers di Kantor PB IDI, Jakarta.

Soal pengaturan persalinan bayi lahir sehat, Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Aman Bhakti Pulungan berpendapat bahwa hal itu bertentangan dengan target menurunkan angka kematian bayi.

Di Indonesia, katanya, setiap tahun hampir 5 juta bayi lahir namun angka kematian bayi baru mencapai 22,3/1000 kelahiran hidup. Sedangkan negara lain seperti Malaysia telah mencapai angka 7/1000, Singapura 2/1000, Thailand 6/1000.

“Target 12/1000 tak akan tercapai kalau aturan ini turun,” ujar Aman.

Baginya, setiap bayi yang lahir selalu memiliki risiko kesehatan, bahkan mereka yang diprediksi lahir normal, berat badan cukup, dan sehat.

“Jika bayi berisiko tak segera mendapat tata laksana, lalu dia hidup cacat, nantinya juga akan jadi beban bagi BPJS.”

Terakhir, rehabilitasi medik yang dibatasi hanya dua kali dalam satu minggu dianggap tidak sesuai standar pelayanan rehabilitasi medik.

Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Indonesia (Perdosri), Dr. Sudarsono, SpKFR mengatakan rehabilitasi medik antar pasien tak bisa disamaratakan.

Kementerian Kesehatan RI akhir Juli lalu juga pernah mendesak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menunda pelaksanaan Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan (Dirjampelkes) Tahun 2018 tentang Penjaminan Palayanan Katarak, Persalinan BayiBaru Lahir Sehat, dan Rehabilitasi Medik.

“Pelayanan Kesehatan wajib memperhatikan mutu dan keselamatan pasien,” tegas Menteri Kesehatan RI, Nila Moeloek dalam Sarasehan Profesionalisme Menuju Universal Health Coverage (UHC) beberapa hari lalu.

Terkait persalinan bayi, menurut Nila, tidak ada diagnosis bayi lahir sehat atau bayi lahir sakit. Menurutnya, bayi yang sehat di dalam kandungan belum dapat dipastikan bakal menjalani persalinann normal.

Selain itu, jelang proses persalinan terdapat komplikasi yang sebelumnya tidak diketahui. Sehingga memerlukan pemantauan untuk mencegah kematian bayi dan ibu seperti disampaikan Nila dikutip dalam rilis dari Kementerian Kesehatan ditulis Senin (30/7/2018).

Di sisi lain, Presiden Joko Widodo kesal karena harus turun tangan langsung menangani defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Sekitar sebulan lalu, Jokowi memutuskan pemerintah memberikan suntikan kepada BPJS Rp 4,9 triliun untuk membayar utang ke sejumlah rumah sakit mitra. Namun, kekesalan itu baru diluapkan Presiden di hadapan para pimpinan rumah sakit saat membuka Kongres Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) di JCC, Senayan, Rabu (17/10/2018).

“Harus kita putus tambah Rp 4,9 triliun. Ini masih kurang lagi. ‘Pak masih kurang. Kebutuhan bukan Rp 4,9 triliun’. Lah kok enak banget ini, kalau kurang minta, kalau kurang minta,” kata Jokowi.

Jokowi meminta Direktur Utama BPJS Kesehatan untuk segera memperbaiki sistem manajemen yang ada.

Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Abdullah, menjelasan perkara Hak Uji Materiil (HUM) No. 58P/HUM/2018, 59 P/HUM/2018, dan No. 60P/HUM/2018 sudah diputus dan seluruhnya kabul. Tapi dia tidak mengetahui bagaimana bunyi amar dalam putusan itu karena belum selesai minutasi. “Belum selesai minutasinya,” tegasnya.

Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, mendukung putusan MA tersebut. Menurutnya putusan itu membuktikan tiga Perdirjampelkes yang diterbitkan BPJS Kesehatan tidak dibuat dengan benar secara material dan formil. Setelah Perdirjampelkes itu diterbitkan, pelayanan menjadi turun dan menyulitkan peserta JKN.

”Putusan MA ini final dan mengikat. Oleh karenanya BPJS harus segera mencabutnya dan memberitahukannya kepada seluruh masyarakat dan para pemangku kepentingan seperti Rumah Sakit (RS) dan dokter serta tenaga paramedis lainnya,” kata Timboel. Selaras itu Timboel menekankan putusan ini bisa menjadi bahan evaluasi Presiden Joko Widodo kepada direksi BPJS Kesehatan.

Kepala Humas BPJS Kesehatan, Muhammad Iqbal Anas Ma’ruf, menegaskan sebagai badan hukum publik, BPJS Kesehatan akan melaksanakan putusan MA terkait uji materiil Perdirjampelkes itu. “Karena putusan tersebut bersifat final, mengikat, dan tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh oleh BPJS Kesehatan,” pungkasnya.(KOM/JIM)

Polri-KPK Buru Pembuat Surat Panggilan Palsu Kapolri Tito Karnavian

Jurnal123.com – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menegaskan bahwa surat panggilan untuk Kapolri Jenderal Tito Karnavian adalah palsu atau hoaks. Surat tersebut dipastikan tak pernah dikeluarkan oleh KPK.
“Itu surat palsu (hoaks),” ujar Agus saat dikonfirmasi, Jumat (26/10/2018).

Agus Rahardjo menyatakan pihaknya akan menelusuri asal muasal surat tersebut. Dia menilai surat panggilan palsu tersebut bisa membenturkan dua institusi, KPK dan Polri.
“KPK dan Polri akan bekerja sama ungkap surat palsu yang adu dompa aparat penegak hukum‎,” tambah Agus Rahardjo.

Lebih lanjut, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan surat itu tidak benar dikeluarkan oleh KPK. Menurut dia, penomoran hingga stempel yang digunakan salah.
“Penomorannya keliru, tanda tangan dan stempel juga salah dan KPK tidak pernah mengeluarkan surat tersebut,” ungkap Febri saat dikonfirmasi secara terpisah.

Dalam surat tersebut, KPK disebut memanggil Tito Karnavian pada Jumat 2 November 2018 sebagai tersangka di kasus dugaan menerima suap dari CV Sumber Laut Perkasa. Surat palsu itu dikeluarkan pada 29 Oktober 2018.

Polri pun mengambil sikap dan mengejar pelaku pembuat surat palsu tersebut.
“Dir Cyber Polri akan mencari pembuat surat dan penyebar,” tutur Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (26/10/2018)
Menurut Setyo, pihaknya sudah mengonfirmasi ke KPK bahwa surat tersebut hoaks. “Sudah ada pernyataan dari KPK, surat itu kan ada kode-kode tersendiri,” jelas dia.
Selain pernyataan langsung KPK, isi dari surat tersebut pun memang sudah janggal. Unsur tersebut menjadi bagian dari pendalaman penyidik.
“Tanggal pembuatan (ditulis pulpen),” Setyo menandaskan.

Surat panggilan itu memiliki nomor surat Spgl/5511/Dik.01.00/40/10/2018 dan ditandatangani Direktur Penyidikan KPK atas nama Panca Putra S tanggal 29 Oktober 2018. Lengkap dengan stempel KPK.

Tito diminta memenuhi panggilan penyidik pada Jumat 2 November 2018 di Gedung KPK sebagai tersangka atas kasus yang menyeret Basuki Hariman dan Patrialis Akbar.(LIP)

OTT KPK di Cirebon Terkait Jual Beli Jabatan Dan Setoran dari Pengusaha

Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra Yang Ditangkap KPK

Jurnal123.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjaring Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra, dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Rabu (24/10/2018).

Sunjaya tiba di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, sekira pukul 23.27 WIB.

Ia datang menaikki mobil minibus hitam.

Mobil tersebut langsung menuju ke bagian belakang Gedung KPK.

“Iya, sudah di KPK,” ujar Juru Bicara KPK, Febri Diansyah.

Sementara itu, Ketua KPK, Agus Rahardjo, menjelaskan OTT di Cirebon terkait dugaan jual beli jabatan dan ada setoran dari pengusaha.

“Total diamankan 7 orang . Barang bukti berupa transfer dan uang,” kata Agus.

Namun, kata Agus, KPK belum bisa memberikan informasi lebih rinci terkait perkara yang menimpa kepala daerah tersebut.

“Masih diperlukan pendalaman. Besok Kamis (25/10/2018) akan dijelaskan dalam konfrensi pers di KPK,” katanya.

KPK sendiri memiliki waktu ‎1X24 jam untuk menentukan status hukum para oknum yang diamankan.

Sunjaya Purwadisastra adalah bupati Cirebon periode 2014-2019, bersama wakilnya, Tasiya Soemadi.

Mereka berdua diusung oleh PDIP pada Pemilihan Bupati Cirebon 2013 dan terpilih kembali.(TRI)

Bea Cukai Gagalkan Peredaran Rokok Ilegal Gudang Ganam Suriya

Jurnal123.com – Bea Cukai Tangerang menggagalkan peredaran ratusan ribu batang rokok ilegal di wilayah Tangerang Selatan. Rokok dengan pita cukai palsu tersebut ditemukan dan disita dari sebuah minibus di Serpong Utara.

“Sebanyak 208.800 batang rokok ilegal dengan merek dagang Gudang Ganam Suriya 36 Hitam dan Putih serta merek dagang Rolling akan dijual secara eceran ke warung-warung di wilayah Tangerang Selatan,” kata Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean A Tangerang, Aris Sudarminto, seperti dilansir Tempo, Rabu 24 Oktober 2018.

Aris menuturkan, tim bea cukai menangkap Harwono, pengemudi minibus yang mengangkut 52 bal dan 5 slop rokok ilegal itu. Penangkapan dilakukan tepatnya di Jalan Jati Jelupang, Serpong Utara, pada akhir Agustus 2018.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan Bea Cukai, seluruh merek dagang rokok yang disita tidak terdaftar. Kertas yang terdapat pada kemasan merupakan pita cukai palsu atau bukan pita cukai yang diwajibkan.

Harwono mengaku mendapatkan rokok untuk dijualnya kembali itu dari pemasok di Kota Bogor. “Sampai saat ini masih dalam pencarian oleh Bea Cukai Bogor untuk diusut dan dimintai keterangan lebih lanjut,” kata Aris.

Adapun Harwono langsung dijerat dengan tindak pidana di bidang cukai. Dia diancam hukuman penjara maksimal lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak sepuluh kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

“Peredaran rokok ilegal yang terjadi di wilayah pengawasan Bea Cukai Tangerang ini mengakibatkan potensi kerugian negara sebesar kurang lebih Rp 80 juta,” kata Aris.(TEM)

Kejaksaan Akan Mengawal Penyaluran Dana Desa

Jaksa Agung Muda Bidang Intel Jan Samuel Maringka


Jurnal123.com – Upaya mengawasi dan menyelamatkan uang negara dari penyalahgunaan, korps baju coklat berjanji mengawal penyaluran anggaran yang tidak sedikit tersebut.

Jaksa Agung Muda (JAM Intel) Jan S. Maringka mengatakan, pihaknya akan mengawal penyaluran dana desa agar dapat dimanfaatkan secara optimal dan meminimalisir penyimpangan.

“Kami siap mengawal agar dana desa bisa tersalur tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran,” kata Maringka dalam Workshop Pengawasan Program Inovasi Desa, di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Rabu (24/10/2018).

Kerja sama yang erat antara Kejaksaan dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) diikat oleh nota kesepakatan yang ditandatangani 15 Maret 2018. Melalui Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4), Korps Adhyaksa berupaya menjadi katalisator pembangunan desa.

“Dengan Semangat kebersamaan, Kejaksaan mendukung percepatan program pembangunan,” kata Maringka.

Kehadiran TP4 sebagai paradigma baru pemberantasan korupsi yang mengedepankan pendekatan pencegahan sangat dibutuhkan.

Pasalnya, pada tahun 2019 Pemerintah mengalokasikan dana desa dalam RAPBN hingga Rp 832,3 triliun. Angka tersebut meningkat Rp 70 triliun atau sekitar 9 persen dari tahun sebelumnya.
Sejak diprogramkan tahun 2015, Dana desa terbukti mampu menurunkan Indeks Kesenjangan Antar-Daerah menurun dari 0,759 menjadi 0,668. Tak hanya itu, persentase persalinan yang ditangani tenaga kesehatan pun meningkat dari 87,1 persen menjadi 93,3 persen.

Akses rumah tangga terhadap sanitasi yang layak meningkat dari 61,1 persen menjadi 67,9 persen. Berkat Dana Desa, telah dibangun berbagai sarana dan prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat.

“Kejaksaan sebagai bagian dari pemerintah siap mendukung terwujudnya pembangunan yang berkeadilan sosial,” ujar Maringka.(ROL)