Category Archives: Hukum

Jokowi Laporkan Gratifikasi ke KPK Hingga Rp 58 Miliar

JURNAL123, JAKARTA.
Presiden Joko Widodo rajin melaporkan gratifikasi ke KPK. Sepanjang 2017, gratifikasi yang dilaporkan Jokowi mencapai Rp 58 miliar.

Hal itu disampaikan Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono. Dia mengatakan KPK mengapresiasi upaya Jokowi yang melaporkan benda pemberian orang lain.

“Kami sangat apresiasi karena Presiden memberi keteladanan yang luar biasa dan di akhir tahun kemarin kita memberi penghargaan sebagai pelapor gratifikasi dengan nilai terbesar. Bapak Presiden pada tahun lalu melaporkan Rp 58 miliar,” ujar Giri di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (12/3/2018).

Sejumlah barang yang dilaporkan Jokowi di antaranya piringan hitam atau vinil Metallica dan dua kuda Sandalwood, yang diberikan warga Sumba, NTT.

Khusus vinil Metallica yang didapat dari PM Denmark Lars Lokke Rasmussen, Jokowi telah membelinya kembali. Jokowi mengganti vinil itu seharga Rp 11 juta.

“Pemberian berupa barang deluxe box set Metallica judul ‘Master of Puppets’ telah dilaporkan kepada KPK pada tanggal 7 Desember 2017 dan telah ditetapkan menjadi milik negara melalui SK Nomor 219 Tahun 2018. Uang pengganti barang berupa deluxe box set Metallica judul ‘Master of Puppets’ senilai Rp 11.079.019 telah diterima KPK,” ujar Giri, Selasa (20/2/2018).(DEN)

Tarik Kendaraan ‘Leasing’ Kena Denda Miliaran, ‘Debt Collector’ Dipidana

images(286)
JURNAL123, JAKARTA.
Masyarakat dihimbau untuk tidak takut diintimidasi dan diteror sama pihak “Debt Collector”. Pasalnya, Bank Indonpesia dalam Surat Edaran BI Nomor 15/40/DKMP tanggal 23 September 2013, mengatur bahwa syarat uang muka down payment (DP) kendaraan bermotor melalui bank minimal adalah 25 persen untuk roda 2 dan 30 persen untuk kendaraan roda 3 atau lebih untuk tujuan nonproduktif, serta 20 persen untuk roda 3 atau lebih untuk keperluan produktif.

‪Kementerian Keuangan telah mengeluarkan peraturan yang melarang leasing atau perusahaan pembiayaan untuk menarik secara paksa kendaraan dari nasabah yang menunggak kredit kendaraan.

‪Hal itu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.130/PMK.010/ 2012 tentang pendaftaran fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang dikeluarkan tanggal 7 Oktober 2012.

‪Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, fidusia adalah suatu proses mengalihkan hak milik atas suatu benda degan dasar kepercayaan, tapi benda tersebut masih dalam penguasaan pihak yang mengalihkan.

‪Fidusia umumnya dimasukkan dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor. Masyarakat sebagai debitur membayar biaya jaminan fidusia tersebut.

‪Pihak leasing wajib mendaftarkan setiap transaksi kredit di depan notaris atas perjanjian fedusia ini.

‪Jadi perjanjian fidusia tersebut melindungi aset konsumen, leasing tidak bisa serta merta menarik kendaraan yang gagal bayar karena dengan perjanjian fidusia, alur yang seharusnya terjadi adalah pihak leasing melaporkan ke pengadilan.

‪Sehingga kasus debitur akan disidangkan, dan pengadilan akan mengeluarkan surat keputusan untuk menyita kendaraan dan kendaraan nasabah akan dilelang oleh pengadilan, dan uang hasil penjualan kendaraan melalui lelang tersebut akan digunakan untuk membayar utang kredit nasabah ke perusahaan leasing, lalu uang sisanya akan diberikan kepada nasabah.

‪Jika kendaraan debitur akan ditarik leasing, mintalah surat perjanjian fidusia dan sebelum ada surat fidusia tersebut jangan bolehkan penagih membawa kendaraan nasabah.

‪Karena jika mereka membawa sepucuk surat fidusia (yang ternyata adalah Palsu) silakan nasabah bawa ke hukum, pihak leasing akan didenda minimal Rp 1,5 milyar.

‪Tindakan Leasing melalui Debt Collector yang mengambil secara paksa kendaraan dirumah, merupakan tindak pidana Pencurian.

‪Jika pengambilan dilakukan di jalan, merupakan tindak pidana Perampasan. Mereka bisa dijerat Pasal 368, Pasal 365 KUHP Ayat 2, 3 dan 4 junto.


‪Sumber: Lembaga OJK
IJP Kamil Razak‬

Penyebar Berita Hoax Penculikan Ulama Ditangkap

Salah seorang tersangka penghinaan  Ulama Suhardi Winata ditanya oleh wartawan di Direktorat Cyber Tanah Abang Jakarta Pusat, Rabu (21/2)2018. Tampak disaksikan Kasubdit I Direktorat Tindak Pidana Cyber dan Anjak Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Pol Pujo.( Vecky Ngelo)

Salah seorang tersangka penghinaan Ulama Suhardi Winata ditanya oleh wartawan di Direktorat Cyber Tanah Abang Jakarta Pusat, Rabu (21/2)2018. Tampak disaksikan Kasubdit I Direktorat Tindak Pidana Cyber dan Anjak Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Pol Pujo.( Vecky Ngelo)


JURNAL123, JAKARTA
Maraknya isu penculikan ulama dan tokoh agama tengah kencang berhembus. Ternyata ada saja yang memanfaatkan ini dan menyebarkan isu tersebut di dunia maya.

Kepolisian telah menangkap lima tersangka pelaku penyebar berita palsu (hoaks) tentang penculikan ulama di daerah Jawa Barat. Kelima tersangka itu ialah Yadi Hidayat, Sukandi, Wawan Setia Permana, Wawan Kandar dan Tusni Yadi.

Dua dari lima tersangka itu sempat menceritakan alasannya menyebarkan hoaks tentang penculikan ulama itu saat dihadirkan oleh kepolisian dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Siber Polri, Cideng, Jakarta, pada Rabu (21/2/2018).

Yadi Hidayat, misalnya, mengaku menyebar kabar hoaks penculikan ulama tersebut hanya agar masyarakat berhati-hati.

“Untuk motif, untuk kehati-hatian. Tidak ada tujuan untuk apa-apa. Cuma motif untuk kehati-hatian,” kata Yadi berulang-ulang saat menjawab pertanyaan polisi. Yadi tidak menjelaskan secara jelas maksud dari “untuk kehati-hatian” tersebut.

Yadi juga mengklaim mendapatkan sumber informasi itu dari mengutip pemberitaan salah satu media televisi bahwa ada ulama yang diculik. Dari berita itu, ia lantas membagikan kabar hoaks soal penculikan ulama via WhatsApp.

“Hati-hati, jika itu berita hoax atau bukan, kita sama-sama berlindung pada Allah. Itu saran dari saya,” kata Yadi menjelaskan isi pesannya saat menyebar kabar hoaks soal penculikan ulama.

Tersangka lainnya, Wawan Kandar mengaku menerima informasi tentang penculikan ulama tersebut dari Yadi Hidayat via WhatsApp. Dia kemudian membagikan informasi itu ke grup WhatsApp yang beranggotakan warga di sekitar lingkungan permukimannya. Kebetulan, Wawan merupakan seorang ketua RW di salah satu desa di kawasan Bandung, Jawa Barat.

Wawan juga mengklaim tidak memiliki motivasi spesifik soal penyebaran informasi palsu itu. “Hanya untuk keamanan di lingkungan saja berdasarkan kejadian-kejadian di wilayah Jawa Barat, terutama Bandung, dan kami sendiri berada di lingkungan tersebut,” kata dia.

Meski tidak pernah ada kejadian penculikan ulama di Jawa Barat, Yadi Hidayat dan keempat rekannya
sempat menyebarkan berita bertajuk “PKI Bangkit” dan ‘Penculikan Ulama di kawasan Cimuncang, Garut.’

Wawan mengakui tidak pernah ada kejadian penculikan ulama maupun kebangkitan PKI. Dia tetap menyebar informasi ini dengan alasan, “Mungkin terbawa isu itu, termakan isu [penganiayaan jadi penculikan].”

Kepala Subdirektorat I Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Kombes Irwan Anwar menyampaikan, informasi hoaks soal penculikan ulama memang marak dibicarakan di daerah Jawa Barat.

Menurut dia, kelima tersangka yang ditangkap oleh Bareskrim itu merupakan orang-orang yang diduga penyebar utama kabar hoaks ini. Namun, polisi tidak menahan kelima tersangka yang terancam hukuman maksimal tiga tahun penjara tersebut.

“Jadi rekan-rekan, perlu diketahui bahwa penyampaian berita bohong ini dapat dipidana sesuai Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 Pasal 14 ayat (2), yakni barangsiapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka suatu pemberitahuan atau berita itu adalah bohong, dihukum dengan penjara selama-lamanya 3 tahun,” kata Irwan dalam konferensi pers itu.

Karena dapat diakses orang banyak dan tersebar luas, sedangkan kebenarannya belum teruji sehingga informasi tersebut dapat dikatakan informasi bohong atau hoax.(VEK)

BNN, Dirjen Bea Cukai dan TNI AL Gagalkan Penyelundupan Narkoba di Batam

JURNAL123, JAKARTA.
Awal bulan Desember 2017 Badan Narkotika Nasional (BNN) mendapatkan informasi adanya penyelundupan Narkotika dalam jumlah besar yang dilakukan oleh jaringan Taiwan dengan cara menggunakan kapal ikan yang diketahui bernama SHUN DE MAN 66 yang masuk ke Indonesia melalui perairan laut bagian Barat Indonesia (samudra Hindia).
Selanjutnya Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerjasama dengan Satgas 115 untuk melakukan pemantauan terhadap kapal ikan bernama SHUN DE MAN 66 di perairan laut bagian Barat Indonesia (samudra Hindia) yang dilakukan oleh Guskamla Armabar TNI Angkatan Laut.
Pada sekitar tanggal 10 Desember 2017 terpantau bahwa kapal ikan SHUN DE MAN 66 posisi berada di pantai Barat Sumatera (Sibolga) dan diperkirakan akan sampai di selatan Selat Sunda pada tanggal 14 Desember 2017 namun kapal menjauh kearah selatan menuju perairan Australia bagian Barat selanjutnya BNN memberikan informasi kepada AFP.
Pada tanggal 21 Desember 2017 mendapat informasi bahwa AFP berhasil menangkap kapal MV Volkaista dengan barang bukti Narkotika jenis Methampetamina (Shabu) sebanyak 1,296 Ton di pantai Hillary’s Marina Australia yang telah menerima barang Narkotika dari Kapal ikan SHUN DE MAN 66.
Pada tanggal 08 Janauri 2018 kapal SHUN DE MAN 66 terpantau posisi di pantai Jurong Singapura dengan mengganti nama menjadi SHUN DE CHIN 14 dan mematikan AIS.
Pada awal Pebruari 2018 BNN mendapatkan informasi kembali adanya penyelundupan Narkotika dalam jumlah besar yang akan masuk ke Indonesia yang diduga dilakukan oleh kapal ikan SHUN DE MAN 66 kembali, kemudian melakukan pemantauan terhadap kapal ikan SHUN DE MAN 66 atau SHUN DE CHIN 14.
Pada tanggal 07 Pebruari 2018 sekitar pukul 14.00 wib KRI SIGUROT 864 dibawah kendali Guskamlabar TNI Angkatan Laut dalam rangka Operasi Pamtas Indosin 2018 melakukan patroli laut di perbatasan perairan Indonesia – Singapura telah menangkap kapal ikan berbendara Singapura bernama SUNRISE GLORY yang memasuki wilayah Perairan Indonesia tepatnya di Selat Philip di perairan Batam.
Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Nahkoda kapal SUNRISE GLORY didapatkan keterangan bahwa seluruh dokumen kapal berupa fotocopy dan aslinya ada di Malaysia, tujuan kapal SUNRISE GLORY adalah kembali ke Taiwan untuk perbaikan dan kapal dalam keadaan kosong.
Hasil pemeriksaan dokumen terhadap kapal didapatkan beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh kapal SUNRISE GLORY yaitu tidak adanya Sticker Barcode, tidak ada sertifikat kecakapan Nahkoda, tidak ada sertifikat kecakapan KKM, tidak ada surat pelunasan pungutan pajak perikanan dan tidak menyertakan surat/sertifikat yang asli.
Selanjutnya atas perintah Guskamlabar agar KRI SIGUROT 864 mengawal kapal SUNRISE GLORY ke pangkalan (lanal Batam) untuk pemeriksaan lebih lanjut dan kapal SUNRISE GLORY tiba di dermaga Batu Ampar pada pukul 18.30 wib dan diserah terimakan kepada Dan Lanal Batam.
Berdasarkan hasil kordinasi BNN dengan Guskamlabar dan Dan Lanal Batam pada tanggal 09 Pebruari 2018 BNN bersama dengan Bea Cukai Pusat dan Bea Cukai Batam melakukan pengecekan terhadap kapal ikan SUNRISE GLORY di dermaga Batu Ampar dan diketahui bahwa ciri-ciri kapal sama dengan kapal ikan SHUN DE MAN 66 atau SHUN DE CHIN 14.
Selanjutnya berdasarkan hasil koordinasi dengan Dan Lanal Batam kapal SUNRISE GLORY di geser ke dermaga Lanal Batam untuk dilakukan penggeledahan dan melakukan interogasi terhadap ABK kapal SUNRISE GLORY atas nama :

CHEN CHUNG NAN sebagai Kapten kapal.
CHEN CHIN TUN sebagai Nahkoda kapal.
HUANG CHIN NAN sebagai juru mesin.
HSIEH LAI FU sebagai juru mesin.

Pada hari jumat tanggal 09 Pebruari 2018 sekitar pukul 16.00 wib BNN bersama dengan Bea Cukai Pusat/Batam melakukan penggeledahan kapal SUNRISE GLORY di dermaga Lanal Batam.
Pada sekitar pukul 18.00 wib ditemukan barang Narkotika jenis Methampetamina (Shabu) sebanyak 41 (empat puluh satu) karung plastik yang berisi 1.019 (seribu sembilan belas) bungkus plastik dan setelah ditimbang seberat 1 (satu) Ton 37.5 (tiga puluh tujuh setengah) Kilogram.

Barang bukti yang disita :

– Narkotika jenis Methampetamina (Shabu) :
41 (empat puluh satu) karung plastik yang berisi 1.019 (seribu sembilan belas) bungkus plastik bening atau seberat 1.037.581,8 (satu juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh satu koma delapan) Gram atau sekitar 1 (satu) Ton 37,5 (tiga puluh tuju setengah) Kilogram.
– 1 (satu) unit Kapal ikan SUNRISE GLORY atau SHUNE DEMAN 66 atau SHUN DE CHIN.
– 4 (empat) buah Handphone Seluler.
– 1 (satu) buah Handphone Satelit.
– 1 (satu) tas berisi foto copy dokumen kapal.

Identitas :
1 (satu) buah PASPOR Taiwan Nomor 303740475 atas nama CHEN CHUNG NAN.
1 (satu) buah PASPOR Taiwan Nomor 308847528 atas nama CHEN CHIN TUN.
1 (satu) buah PASPOR Taiwan Nomor 315915469 atas nama HUANG CHING AN.
1 (satu) buah PASPOR Taiwan Nomor 315265627 atas nama HSIEH LAI FU.

Tersangka terancam Pasal 114 ayat 2 Jo Pasal 132 ayat (1) 112 ayat 2 Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009, dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati.(RIL)

BNN- Bea Cukai Ungkap Jaringan Sabu-Ekstasi

Menteri Keuangan, Sri Mulyani saat mengungkapkan 110,8 kg dan 18.300 ekstasi serta penahanan 12 tersangka di gedung Kementerian Keuangan di dampingi anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan, Kepala BNN Komjen  Pol Budi Waseso,  Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi, Deputi Pemberantasan BNN Irjend Pol Arman Depari dan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi. ( Vecky Ngelo/ Jurnal123)

Menteri Keuangan, Sri Mulyani saat mengungkapkan 110,8 kg dan 18.300 ekstasi serta penahanan 12 tersangka di gedung Kementerian Keuangan di dampingi anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan, Kepala BNN Komjen Pol Budi Waseso, Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi, Deputi Pemberantasan BNN Irjend Pol Arman Depari dan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi. ( Vecky Ngelo/ Jurnal123)

JURNAL123, JAKARTA.
Upaya pemberantas  dan pengungkapan Narkoba yang dilakukan kerjasama Bea Cukai dan Badan Nasional Narkotika (BNN) terus terjalin mampu mengungkapkan dan berhasil mengamankan 110,8 kg Sabu dan 18.300  butir Ekstasi. Pengungkapan jaringan Medan dan Aceh berhasil menanahan 12 tersangka  dimana  pengendalinya dari LP, dari barang berbahaya ini berhasil menyelamatkan 600 ribu orang

 

Menteri keuangan, Sri mulyani  kerika di tenui di  Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat , Jumat( 9/2) 2018 mengatakan ini luar biasa kami menyampaikan kepada masyarakat mengenai upaya bersama membongkar 49 kasus penyeludupan kasus narkoba. Sebetulnya yang  menyedikan dari beberapa saat yang lalu media juga  waktu itu mengkaver kami BNN di kantor Bea Cukai  sekarang ini berapa waktu kami menyampaikan kepada publik bahwa Direktorat Bea dan Cukai bersama BNN telah berhasil mengamankan lebih dari 110, 8 kg  metamitamin (sabu) dalam Bahasa Indonesia dan18.300 butir Ekstasi.” Penanganan ini adalah kerja sama antara BNN bersama-sama dengam Bea dan Cukai yang melakukan penangkapan jaringan penyelundup narkotika di kawasan Aceh dan Medan,” ujarnya.

 

Selanjutnya, Sri Mulyani menegaskan jumlah barang bukti yang jumlah besar ini menunjukan bahwa Indonesia telah menjadi Betul Desinasi dari baranh-barang berbahaya ini.”  Frekuensi makin  hari makin fantatis sehingga membutuhkan pengawasan pemimpin  yang makin ketat dari apparat hokum dan kita berterima kasih kita mendapatkan dukungan juga dari DPR Untuk melakukan Suatu tugas yang luar biasa penting dan berbahaya. Mungkin saya memberikan sedikit komunikasi breevnya dan nanti pak Bambang dan pemimpin komisi Juga menambahkan,” tegasnya .

 

Untuk itu, Sri Mulyani menjelaskan kronologis sebagai berikut Pada hari sabtu pada tanggal 20 Januari 2018 yang lalu petugas Bea dan Cukai , BNN Pusat dan BNNP Aceh bersama-sama dengan BNN kota Langsa berhasil mengungkap peredaran gelap sabu di wilayah Asia Timur.” Pengungkapan kasus ini berawal dari infomasi asal dari masyarakat dan kami berterima kasih yang saya sampaikan sebelumnya masyarakat ini memiliki peranan yang  luar biasa penting. Informasi masyarakat yang melihat sesuatu tindakan yang mencurigakan dan juga mengkombinasikan penyelidikan intelejen bahwa ada penyelundupan barkotika yang dilakukan sindikat narkotika jaringan Aceh Padang. Ini awalnya dari Malaysia masuk ke Indonesia perairan aceh dengan menggunakan perahu motor ,” jelasnya.

 

Lebih lanjut, Sri Mulyani merinci dari penindakan ini tugas yang bisa menangkap Inisial MI (27) warga Lhokseumawe dan mengamankan  7 bungkus Sabu  seberat 7,2 kg ,juga 3 bungkus ekstasi sebanyak 300 butir . barang tersebut disimpan milik tersangka saat dia mengendarai sepeda motor. Dari pengembangan penyidikan petugas berhasil mengamankan tersangka lain inisialnya adalah AF(28) lagi-lagi dari warga Lhokseumawe. “ Tiga hari dari tanggal 20 Januari 2018 tadi tanggal 23 Januari petugas Bea dan Cukai dan BNN mendapatkan informasi bahwa  akan ada transaski narkoba di kawasan Batubara Sumatera Utara. Maka petugas menangkap tersangka menangkap tersangka berinisial B( 43) yang kedaatan membawa 2 bungkus sabu seberat 1,05 kg dan 1,03 kg dikawasan Perkebunan  Sei Batubara Sumatera Utara,” rincinya.

 

Sesuai pengembangan, Sri Mulyani mengakui  berdasarkan keterangan dari tersangka tersebut 1 bungkus sabu akan diserahkan kepada orang yang berinisial H. Petugas kemudian secara gabungan melakukan control delivery dan berhasil mengamankan  H (33) di kantor Pos Batu bara dan mengamankan sabu sebesar 1,3 kg. Petugas Bea dan Cukai dan BNN mengamankan  seorang  tersangka lain inisial S (31) dan barang  bukti sabu sebesar  2,06 kg di daerah Tanjung Tiram,Suamtera Utara. “Tindakan yang dilakukan di Sumatera Utara tersebut melalui petugas gabungan berakhir menangkap DS (47) yang kedapatan membawa 20 bungkus sabu seberat 21, 22 kg ini terjadi 4 hari kemudian 27 Januari 2018. Dua hari kemudian pada tanggakl 29 Januari diamankan lagi M (49) ,A (26) melakukan transaksi narkoba di daerah KM 12 jalan  Medan Binjai, Sumatera Utara.  Barang bukti sebesar 31,21 kg  dan ekstasi sebanyak  18.000 butir,” Akunya.

 

Hingga kini pendalaman, Sri Mulyani  menandaskan dari keterangan A yang ditangkap itu  ada lagi karung berisi sabu yang akan diserahkan kepada B(39). Berdasarkan informasi tersebut petugas petugas mengamankan B di pinggir jalan Unjung Tol Balmera Sumatera utara dengan barang bukti sabu seberat 31,2 kg. Dimana-mana terjadi kita tidak bicara lagi gram tetapi bicara puluhan kg . Dengan hasil pengembangan ini petugas mengamankan  J(41) di kawasan Yos Sudarso Medan,Sumatera Utara. “Pengungkapan kasus penyelundupan narkoba kembali dilakukan lagi terakhir pada 30 Januari 2018 di daerah Aceh Utara. Sekali lag Bea dan Cukai dan BNN berhasil mengamankan dua orang tersangka inisial SA dan MA dengan bukti sabui seberat 15,9 kg. Petugas Gabungan berhasil mengamankan terangka yang diperoleh informasi dari masyarakat. Petugas mengikuti dua tersangka yang disinyalir akan  mengambil sabu dari seorang di daeraah Lhok Sukon, Aceh ,” tandasnya.

 

Pengembangan itu, Sri Mulyani menambahkan  dari pengeledahan berhasil menemukan sabu 1 karung berisi 15 bungkus the China beratnya 15 kg yang disembunyikan bentuknya dikubur oleh tersangka SA tersebut. Barang tersebut diamankan oleh BNN dan untuk diproses dengan ketentuan hukum  dan para tersangka terjerat pasal 14 :ayat 2 , pasal 132 ayat 1 ,pasal 112 ayat satu, Pasal 132 ayat 1 Undang-udang No 35 tahun 2009 tentang narkoba . Demikian yang disampaikan secara total. “Ini kita mendapatkan  dengan erselang dua hari dua hari. Dan ini menunjukan Indonesia terus menerus daerah  yang menjadi target .Saya berterima kasih semua  yang telah bekerja berat bersama-sama teman-teman BNN kerjasama luar biasa baik antara bea cukai BNN dan kita berharap ini akan terus dikembangkan untuk menjagaNegara Republik Indonesia,” tambahnya.  

 

Sementara itu, Kepala Badan Narkotika Nasional(BNN ) Pusat,  Komjen Pol Budi Waseso  mengatakan   Khusus teman wartawan yang saya tambahkan 10 hari kita bekerja untuk mengungkap kasus ini kita dapatkan  jumlah yang cukup luar biasa 110,8 kg sabu dan 18.000 butir ekstasi. Inialah nyag bisa ungkap dan sebenarnya jaringannya ini yang pertana bagaimana kita bias mengungkap jaringan  Malaysia melalui Medan dan Aceh. Di Medan sekali dan di Aceh dua kali kita beroperasi. Berkali-kali kita berada diTempat Kejadian perkara (TKP) yang berbeda.” Menangkap 12 tersangka, yang sangat miris kami berulang kali jangan ucapan sebagai Kepala BNN menjadi kambing hitam dari permasalahan masyarakat juga paham bahwa sampai hari ini kasus ini melibatkan pelaku yang sudah dua kali vonis hukuman mati di Lapas dan dia yang mengendalikan ,dia yang terlibat dalam pemesanan ini ,” ujarnya.

 

Dari data yang ada, Budi Waseso menandaskan  dia sudah putus hukuman mati ini diajukan kembali hukuman mati yang ketiga, inilah hukuman mati yang tidak mati-mati. Tidak ada efek jerah buat yang lainnya bandar-bandar yang lain mencontohindoneisa dari pelaku yang satu ini mengenadalikan jaringa-jaringan ini bekerja. Dan pelaku ini sudah vonis hukuman mati sudah dua kali , ini akan ketiga kali dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebenarnya dia sudah kita lakukan TPPU nilainya hamper 2 Triliun, ternyata  masih punya kekuatan biasa dari jaringan ini.” Yang disampaikan kita tidak pernah lelah dan berhenti tugas-tugas kita  akan generasi bangsa Indonesia. Ya kita menyelamatkan anak-anak bangsa Indonesia dan menyangkut nasib Indonesia kedepan, mana kala ini gagal generasi bangsa Indonesia ini juga gagal dalam bentuk kwalitas,” tandasnya.

 

Sesuai perkembangan, Budi Waseso menjelaskan  rekan-rekan dari semua ini yang kita amankan dari rekan-rekan barang bukti ini ada ekstasi dan sabu ya kurang lenih kita menyelamatkan 600 ribu manusia yang kita selamatkan  bayangkan nyawa manusia yang sebanyak ini 600 ratus orang ini tidak bias dinilai seberapapun. Ini merupakan kepedulian kita bersama dan saya salut dan bangga karena masyarakat sudah mulai merespon ,semangat masyarkat untuk memerangi narkoba sudah kelihatan dimana masyarakat aktif memberikan informasi baik itu ke BNN dan Bea Cukai sehingga kita berhasil uangkap jaringan-jaaringan ini dengan modus macam-macam ada yang ditanam dulu didalam Tanah, nanti kalau sudah baru dibawa kan mereka sudah tersebar ya. “Rekan-rekan sekali modus ini akan selalu berubah ya mungkin kita temukan ini dikirim berupa majalah atau buku ,kita lihat ada narkotikanya. Lembaran ini sebenarnya kertas ini adalaarkotik setelah kita teliti di laboratorium kita . Satu lembar itu bisa dipakai 2 ribu pil ekstasi kita tunggu lembarannya berapa . Ini jadi ekstasian seperti yang kita temukan didepan ini hijau dan orange itu dan pink itu kwalitas 1, kalau ini sudah tercampur disini ini sudah diracik dan dindonesia juga di campur bahan yang tapi  yang kita temukan dengan modus baru yang bentuk dari kertas tadi itu kwalitas unggul atau kwalitas 1 alias Super,” jelasnya.

 

Lebih lanjut, Budi Waseso merincinya yang sekarang ini jaringannya kerjanya seperti ini  teman-teman ikut betul-betul mengawasi dilapangan wilayah mana kemungkinan tempat peredaran narkotika dan yang kemarin yang kita temukan ekstasi cair di diskotik MG itu satu model-model baru, bagaimana dia mengelabui apparat seakan-akan ini bukan narkotik ini aqua kemarin yang kita temukan tetapi ini  ekstasi cair yang satu botol seperti ini percis dikonsumsi 4 orang harganya Rp 400 Ribu dan dipakai patungan  dan modusnya terus berkembang rekan-rekan sekalian ya sehingga kami dari BNN dan Bea Cukai mengikuti modus-modus baru yang dia lakukan dan kita data terus yang akan berulang.” Nanti akan kembali kepada modus yang lama lagi,setelah kita terlena dengan modus-modus yang baru itu. Ini yang  perlu dipahami teman-teman karena memang jumlahnya banyak kalau kita juga dalam proses peradilan putusannya hukuman mati pasti hukuman mati kecuali ada keriangan luar biasa tetapi hukuman tapi sampai saat ini yang putusan mati tidak pernah mati ini terulang. Seperti kasus Almarhum Freddy Budiman , dia juga sudah putusan mati sudah tiga kali hukuman mati tetapi tidak mati-mati,” rincinya.

 

Itu sebabnya, Budi Waseso menadaskan  Ya, harus dikasih tau di paksa dulu baru ada hukuman mati . Nah kita disulitkan seperti ini kepolisian yangmmelakukan pemutusan jaringan kita dihindari dengan jaringan-jaringan yang tetap bekerja. Sekali lagi saya sampaikan 50 persen perdaran narkoba dikenkendalikan dari dalam lapas itu fakta.” Ya sekali ini bukan omong kosong bahkan 90 persen lebih kasus yang ungkap selama tahun 2017 itu melibatkan Lapas. Nanti ada yang Tanya dan ada jawab dikuiti lagi untuk kepentingan-kepentingan yang menjwab dari persoalan-persoalan kita selesaikan bersama-sama,” tandasnya.

 

Lebih lanjut, Budi Waseso menamnahkan Ya nanti Tanya jagoan satu yang nomor dua dari sini ,jagoan 1 dia merasa kebal tidak mingkin saya mati. Ya. Hukumannuasudah dua kali dan dia berusaha menyuap saya . Kurang dia menyuap saya hanya Rp 4 Miliar.  Ya saya engga mau kalau Rp 4 Triliuan ya mikir-mikir dulu. Ya penawarannya Rp 8 Miliar tetapi diaksih cas Rp 4 Milir itu tetapi tidak langsung kepada Kepala BNN melalui perantara coba kalau langsung kepada saya .” Karena dia aman maka dia nyaman dia berbuat lagi, karena waktu itu pada saya dia sudah hukuman mati yang pertama . Ketangakap sama saya kasus di Medan dia berusaha menyuap tidak berhasil karena kurang yang Rp 4 Miliar di kredit.  Jual narkoba putusannya mati hukuman mati buat lagi, dia berupaya menyuap lagi tetapi kepada kepala BNN yag mau pension,” tambahnya. (VEK)

 

 

 

 

 

 

Mantan Dirut Pertamina Diperiksa Kejaksaan

Mantan Dirut Utama Pertamina , Keren Agustiawan (Vecky Ngelo/Jurnal123)

Mantan Dirut Utama Pertamina , Keren Agustiawan (Vecky Ngelo/Jurnal123)

JURNAL123, JAKARTA.
Terkait dengan pemeriksaan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung memeriksa mantan Direktur Utama PT Pertamina Persero Galaila Karen Agustiawan, Jumat (9/2) 2018. Pemeriksaan itu terkait dugaan korupsi Penyalahgunaan Investasi pada PT. Pertamina (Persero) di Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia Tahun 2009

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Muhammad Rum ketika ditemui di Kejagung  Jumat (9/2) 2018 mengatakan, dalam pemeriksaan, Karen diminta menjelaskan soal awal mula proyek tersebut bisa terlaksana.”Karen Agustiawan menerangkan mengenai proses keputusan terkait proyek untuk lapangan minyak Blok BMG Australia,” ujarnya.

Selanjutnya, Rum  menegaskan untuk status Karen dalam kasus ini masih sebagai saksi. Selain Karen, penyidik juga memeriksa Asisten Manager Corporate PT Pertamina Dini Nurhayati dan Manager Legal Bisnis Development PT Pertamina Cornelius Simanjuntak.”Dalam pemeriksaan tersebut, Dini menerangkan ulasan atas usulan dari Direktorat Hulu dalam proyek Blok BMG Australia. Sementara Cornelius menerangkan soal ulasan atas kontrak kerja (self purchase agreement) antara PT Pertamina dengan pihak penjual minyak,” tegasnya.

Untuk itu, Rum menjelaskan kasus ini bermula dari kegiatan akuisisi oleh PT Pertamina berupa pembelian sebagian asset (Interest Participating/ IP) milik ROC Oil Company Ltd di lapangan Basker Manta Gummy (BMG) Australia pada 2009. Nilainya sekitar 31.917.228 dollar AS.”Dalam pelaksanaanya, ditemui dugaan penyimpangan dalam pengusulan Investasi yang tidak sesuai dengan Pedoman Investasi dalam pengambilan keputusan investasi. Sebab, tidak dilakukannya Feasibility Study (kajian kelayakan) berupa kajian secara lengkap atau Final Due Dilligence dan tanpa adanya persetujuan dari Dewan Komisaris,” jelasnya.

Lebih jauh, Rum merincinya hal ini mengakibatkan peruntukan dan penggunaan dana sejumlah 31.492.851 dollar AS serta biaya-biaya yang timbul lainnya sejumlah 26.808.244 dollar Australia tidak memberikan manfaat ataupun keuntungan kepada PT. Pertamina untuk penambahan cadangan dan produksi minyak nasional.”Justru hal ini berdampak pada kerugian keuangan negara, khususnya PT Pertamina sebesar 31.492.851 dollar AS dan 26.808.244 dollar Australia. Jika dikonversi ke rupiah setara Rp 568,066 miliar,” rincinya.

Hingga kini, Rum menandaskan dalam kasus ini, penyidik telah menetapkan mantan Manager Merger & Acquisition (M&A) Direktorat Hulu PT. Pertamina berinisial BK sebagai tersangka.” Tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” tandasnya. (VEK)

 

Kejaksaan Agung Kerjasama Dengan Kementerian Perhubungan dan BUMN

Jaksa Agung, M.Prasetyo didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya saat memberikan penjelasan setelah penandatanganan MOu  JAMintel Kejagung Jan Samuel Maringka dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian BUMN tentang TP4 bersinergi dalam tugas di Kejagung ( Vecky Ngelo/Jurnal123)

Jaksa Agung, M.Prasetyo didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya saat memberikan penjelasan setelah penandatanganan MOu JAMintel Kejagung Jan Samuel Maringka dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian BUMN tentang TP4 bersinergi dalam tugas di Kejagung ( Vecky Ngelo/Jurnal123)


JURNAL123, JAKARTA
Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui Jaksa Agung Muda Intelijen Dr Jan Samuel Maringka MH bersama dengan PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk dan PT. Angkasa Pura I (Persero), melakukan penandatangan nota kesepahaman Memorandum of Understanding (MoU) Tentang Tim Pengawalan Pengamanan Pemerintahan Dan Pembangunan (TP4), di Sasana Pradana Kejagung, Jakarta Selatan.(7/2/2018)

Dalam sambutannya Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan, komitmen tentang betapa perlu dan penting dibangunnya jalinan hubungan kerjasama sinergitas lintas sektoral diantara kementerian/lembaga dan BUMN, dilandasi tekad dan semangat saling mendukung, saling menjaga, saling memperkuat, saling memberi, saling mengisi dan saling melengkapi, sesuai visi, misi serta peran, tugas dan fungsi masing-masing, demi tercapainya akselerasi pelaksanaan dan keberhasilan program-program pembangunan yang menjadi harapan dan tanggung jawab bersama.

Dikatakan Jaksa Agung, sebagai pimpinan institusi Kejaksaan, saya menyambut baik penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama yang kita selenggarakan sekarang ini. Hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan kepada khalayak dan semua pihak, tentang betapa besar kesungguhan, semangat, dan keinginan kita semua untuk mau dan mampu bekerja bersama sebagai bagian tak terpisahkan dalam sebuah sistem pemerintahan.

Lanjutnya, dan bagi jajaran Kejaksaan selaku institusi penegak hukum, dengan adanya kesepakatan bersama dengan jajaran Kementerian Perhubungan dan BUMN ini, akan lebih mengukuhkan dan menegaskan keharusannya untuk meningkatkan optimalisasi dalam melaksanakan pendampingan, pengawalan demi menjaga keberhasilan percepatan pembangunan semua infrastruktur, yang direncanakan dan dilaksanakan diseluruh wilayah dan kawasan tanah air, dalam mengejar ketertinggalan dan memenuhi kebutuhan khususnya di daerah terpencil kawasan timur Indonesia yang begitu mendesak memerlukan sarana pelabuhan, bandara, dan sarana penunjang kelancaran transfortasi lainnya.

Tambahnya, persaingan global yang demikian kuat dan cepat, telah menumbuhkan kesadaran jajaran Kejaksaan untuk semakin meningkatkan tanggung jawab untuk dapat berkontribusi didalamnya. Dan salah satu cara yang ditempuh adalah dengan membuat kebijakan dan menawarkan program pendampingan, pengawalan, dan pengamanan pelaksanaan terutama atas proyek-proyek strategis nasional baik pada tahapan perencanaan, pelaksanaan maupun pemanfaatan hasil-hasilnya, terutama dalam upaya mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menimbulkan kerugian negara. Program inilah yang kemudian diperkenalkan sebagai “Tim Pengawal Pengaman Pemerintahan Dan Pembangunan”.

Keberadaan TP4 merupakan pendekatan lain dalam penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan saat ini, yang tidak hanya mengedepankan aspek represif penindakan, melainkan juga lebih menekankan perlu dilakukannya aspek preventif pencegahan.

Ada saatnya, penegakan hukum represif acapkali disalahpahami dan dianggap sebagai tidak mendukung dan tidak sejalan dengan program pembangunan nasional, karena dituduh telah menimbulkan ketakutan dari para pelaksana proyek dan pejabat di daerah, yang mengakibatkan rendahnya penyerapan anggaran di berbagai kementerian, Lembaga, dan SKPD.

Bertolak dari asumsi, praduga dan anggapan sedemikian, maka keberadaan TP4 kiranya dimaknai dan dapat diterima semua pihak, sebagai sebuah sarana dan kelengkapan yang dilandasi keinginan yang sungguh-sungguh, niat baik dan kuat segenap jajaran Kejaksaan untuk dapat berperan mengawal dan mengamankan pembangunan agar terlaksana berhasil dengan baik dan hasilnya segera dapat cepat dirasakan oleh rakyat.

Sekarang ini hampir 8 kali lipat jumlah dan nilai kegiatan yang minta didampingi oleh TP4, yaitu dari tahun 2016 senilai Rp.109.642.089.788.116, (seratus sembilan trilyun enam ratus empat puluh dua miliar delapan puluh Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu seratus enam belas rupiah), menjadi senilai Rp.977.087.826.841.490,- (sembilan ratus tujuh puluh tujuh trilyun delapan puluh tujuh milyar delapan ratus dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) pada tahun 2017.

Besaran nilai tersebut berasal dari peningkatan jumlah kegiatan pendampingan yang dilakukan, lebih dari 5 kali lipat, pada tahun 2016 sebanyak 1.903 (seribu Sembilan ratus tiga) kegiatan menjadi sebanyak 10.270 (sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh) pada tahun 2017, yang berasal dari TP4P dan TP4D di seluruh Indonesia.

Selain pendampingan di dalam negeri, pada akhir tahun 2017 TP4 juga memperoleh kepercayaan melakukan pendampingan diantaranya terhadap Pembangunan Gedung Pelayanan Satu Atap (One Stop Service) sebesar 6 Juta Real Arab Saudi atau senilai Rp. 37.000.000.000,- (tiga puluh tujuh milyar rupiah) pada KJRI Jeddah di Arab Saudi.

Pada awal Tahun 2018 ini, TP4 juga telah diminta melakukan pengawalan dan pengamanan terhadap kegiatan pengadaan sarana dan fasilitas Foalting Dock di PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) yang dibiayai dari Penanaman Modal Nasional senilai Rp. 400.000.000.000,0 (empat ratus miliyar rupiah). Karenanya dengan mendasarkan pada hal sedemikian, maka saya optimis dan percaya bahwa kehadiran TP4 akan mampu menjadi bagian integratif bagi tercapainya pelaksanaan program pembangunan nasional secara maksimal dengan hasil yang efektif dan efisien.

Ia berharap, segala capaian dan kinerja nyata yang telah ditunjukkan tersebut, dapat menjadi langkah awal pada saatnya kelak TP4 akan mampu lebih menampilkan dirinya menjadi substansi yang diatur lebih kuat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landas pijak guna semakin dapat menyinergiskan seluruh kementerian/lembaga atau BUMN/BUMD dan pihak terkait lainnya dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas masing-masing agar pada gilirannya akselerasi pembangunan nasional dapat terlaksana dengan baik.

Penandatanganinya Nota Kesepakatan Bersama ini akan menjadi tonggak jalinan kerjasama dan komitmen bersama untuk mendorong dan memperkuat pelaksanaan tugas, fungsi dan peran masing-masing dalam mewujudkan tujuan yang sama yaitu menyukseskan program pembangunan nasional.

Turut hadir, Menteri Perhubungan R.I. beserta jajarannya; Menteri Badan Usaha Milik Negara R.I. beserta jajarannya; Direktur Utama, Dewan Direksi dan Dewan Komisaris PT. Angkasa Pura I (Persero) beserta jajarannya; Direktur Utama, Dewan Direksi dan Dewan Komisaris PT. Pelindo IV (Persero) beserta jajarannya; Direktur Utama, Dewan Direksi dan Dewan Komisaris PT. Pembangunan Perumahan (Persero) beserta jajarannya; Wakil Jaksa Agung R.I.; Para Jaksa Agung Muda, Kepala Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia dan para Staf Ahli Jaksa Agung Republik Indonesia; Para Pejabat Eselon II di Lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.(VEK)

Kekayaan Bos PT SBL, Tersangka Penipu Umroh, Luar Biasa!

 Bos Travel Umrah PTSolusi Balad Lumampah Aom Juang Bos travel umrah PT Solusi Balad Lumampah (SBL) Aom Juang Wibowo berpose di dengan McLaren MP4-12C. (Facebook Aom Juang)


Bos Travel Umrah PTSolusi Balad Lumampah Aom Juang
Bos travel umrah PT Solusi Balad Lumampah (SBL) Aom Juang Wibowo berpose di dengan McLaren MP4-12C. (Facebook Aom Juang)


JURNAL123, JAKARTA.
H Aom Juang Wibowo, pemilik biro umrah dan haji plus, PT Solusi Balad Lumampah (SBL) sudah ditetapkan tersangka oleh Kepolisian atas kasus penipuan umrah. Korban yang gagal berangkat umrah sebanyak 12.845 calon jemaah dengan total kerugian sekitar Rp 300 miliar.

Dikutip dari laman resmi PT SBL di Jakarta, Jumat (2/2/2018), perusahaan jasa travel umrah dan haji ini didirikan oleh Aom Juang Wibowo pada 2011. SBL yang berbasis di Bandung ini mengklaim telah mampu memberangkatkan sekitar 6.000 jemaah dari berbagai wilayah di Indonesia.

SBL resmi mengantongi izin Kementerian Agama RI dengan nomor 561 Tahun 2016. Dalam situsnya, SBL menawarkan paket haji plus sebesar Rp 96 juta per jemaah atau jauh di bawah Ongkos Naik Haji (ONH) Plus yang ditetapkan Kementerian Agama minimal Rp 106,98 juta.

Sementara dari informasi Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Agung Budi Maryoto mengatakan, SBL menawarkan paket umrah sekitar Rp 18 juta per jemaah. Sedangkan biaya normal paket umrah sekitar lebih dari Rp 20 juta.

Dengan paket umrah dan haji murah yang menggunakan skema ponzi, SBL mampu menghimpun dana dari 30.237 calon jemaah senilai Rp 900 miliar. Sebanyak 17.383 calon jemaah sudah diberangkatkan, dan sisanya 12.845 calon jemaah terus diberikan harapan palsu.

Dari dana hampir Rp 1 triliun itu yang dikumpulkan SBL, sekitar Rp 300 miliar biaya itu diduga ditilep Aom Juang Wibowo untuk kepentingan pribadi.

Terungkap dalam akun Facebook Aom Juang, hanya sedikit informasi yang diumbar. Pria ini pernah belajar di Universitas Padjajaran, Bandung dan mengecap pendidikan di bangku SMA Pasundan 1, Bandung. Aom Juang pun menetap di Kota Kembang.

Ungahan terakhir dikirimkan pada 6 April 2016. Paling mencolok adalah foto profil yang terpampang di akunnya. Aom berpose menghadap kamera dan duduk di kursi kemudi mobil Ferrari merah dengan menyilangkan kaki.

Foto lainnya, dia berpose duduk di kap mobil Porsche. Mobil tersebut berwarna kuning kehijauan dengan garis hitam di tengah kapnya. Aom juga mengambil foto kedua mobil yang diduga miliknya itu dari dalam garasi.

Ditelusuri lebih jauh, akun Facebook atas nama Aom Juang bukan hanya satu. Ada lagi Aom Juang (Ahonk Djuang) dengan memajang foto profil yang sama, duduk di tunggangan mewah Porsche-nya.

Akun ini menampilkan unggahan terakhir sang Direktur pada 17 Agustus 2017. Postingan juga didominasi perjalanannya ke Tanah Suci.

Sayangnya aset-aset itu sudah disita Kepolisian. Setelah meringkus Aom Juang Wibowo selaku direksi travel umrah tersebut dan stafnya Ery Ramdani, polisi kemudian memeriksa dan menyita terhadap aset travel umrah tersebut.

“Tiga rumah di Antapani, satu tanah di Cigadung, dan satu rumah di Dewi Sartika, Kota Bandung,” ucap Agung.

Selain rumah, Agung mengungkapkan, polisi juga menyita sembilan mobil. Rincinya, Mercedes- Benz, Range Rover EVOQUW, Nissan Navara, Toyota Alphard, Mitsubitshi Pajero, truk Towing, Honda Mobilio, Honda Jazz, dan Toyota Hiace.

Kemudian kendaraan roda dua, yakni satu Yamaha X-Max dan tiga sepeda motor trail berbagai jenis turut disita polisi dari aset SBL

“Kami juga menyita uang tunai sebesar Rp 1,6 miliar dengan pecahan uang seratus ribu rupiah,” tukas Agung.

Kasus penipuan jamaah umrah terjadi lagi. Mengawali 2018, PT SBL mendapat surat teguran dari Kementerian Agama (Kemenag) karena 3.000 calon jamaah terancam gagal berangkat ke Tanah Suci dengan nilai kerugian sekitar Rp 57 miliar.

“Benar surat teguran untuk SBL sudah disampaikan minggu ini (pekan lalu),” kata Kasubdit Pemantauan dan Pengawasan Umrah dan Haji Khusus Kemenag, Mulyo Widodo saat dihubungi di Jakarta pada 8 Januari 2018.

Widodo mengungkapkan, Kemenag melayangkan surat teguran karena melihat ada pelanggaran yang dilakukan SBL lantaran menelantarkan sekitar 3.000 jemaah umrah. Hal ini pun sudah dikonfirmasi Kemenag terhadap manajemen SBL yang berbasis di Bandung, Jawa Barat.

“Itu dari pengakuan mereka pun sekitar 3.000 jamaah belum berangkat. Nilai kerugiannya diasumsikan 3.000 jemaah kali Rp 19 juta (biaya umrah),” ujarnya.

Jika dihitung dengan asumsi tersebut, maka nilai kerugian atas penelantaran jemaah umrah SBL sekitar Rp 57 miliar. Menurut Widodo, kasus penelantaran jemaah umrah SBL terjadi karena buruknya proses pengelolaan atau manajemen keuangan perusahaan.

SBL diakuinya, menawarkan paket promo umrah di bawah Rp 20 juta per calon jemaah, dan berakhir dengan kegagalan.

“Paket promo menurut mereka, tidak bisa terselesaikan dengan baik. Jadi ada kegagalan di situ dan di manajemen keuangan. Harga Rp 18-19 juta per jemaah untuk ukuran pemberangkatan bisa dilaksanakan, tapi kenyataannya memang si penyelenggara umrah tidak ada profit. Melihatnya harus jernih juga,” jelas Widodo.

an Satgas Waspada Investasi baru-baru ini, menjanjikan pemberangkatan bagi 3.000 jemaah pada akhir Januari ini.

“Kami sudah panggil dan mereka bersedia menyelesaikan pemberangkatan 3.000 jemaah pada akhir Januari ini. Kami juga sudah berkomunikasi dengan akuntan publik untuk melihat kondisi keuangan mereka,” dia menerangkan.

Jika tidak direalisasikan, tegasnya, Kemenag akan mengenakan sanksi kepada SBL. Paling berat ancamannya adalah pencabutan izin operasional sehingga perusahaan tidak bisa menyelenggarakan umrah maupun haji lagi, seperti yang sudah dilakukan pada First Travel dan Hannien Tour.

“Kami harapkan SBL dapat menjalankan komitmennya akhir Januari sudah tuntas (pemberangkatan jamaah). Kalau tidak, sanksinya bisa kami cabut, tidak bisa menyelenggarakan kegiatan umrah maupun haji lagi,” ujar Widodo.

PT SBL gagal memberangkatkan puluhan ribu pendaftar yang telah membayarkan paket paket umrah dan haji murah di perusahaan tersebut. Polisi pun telah menetapkan dua tersangka dalam kasus penipuan ini, yakni H Aom Juang Wibowo selaku direksi dan stafnya, Ery Ramdani.

Dari kasus ini, Satgas Waspada Investasi bentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa model bisnis yang digarap oleh SBL mirip dengan kasus penipuan oleh First Travel yang sebelumnya sudah ditutup.

“Ada kemiripan dengan First Travel, seperti biaya umrah murah, bonus pada para agen, bisa dicicil,” kata Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing kepada Liputan6.com, Jumat ini.

Dia menjelaskan dalam kasus First travel dan SBL ini inti permaslahan terjadi akibat miss management keuangan, karena mereka harus mensubsidi jamaah umrah promo.

“Mereka mengharapkan peserta baru untuk menutup biaya peserta yang sudah berangkat. Ini juga sama dengan istilah gali lubang tutup lubang,” tambah dia.

Tahun 2017, Tongam mengaku sudah memanggil manajemen PT SBL untuk diberikan peringatan dan diminta memperbaiki sistem pemasarannya. Saat itu biro travel umrah yang dimiliki oleh Aom Juang Wibowo tersebut sudah diminta agar segera memberangkatkan jemaahnya.

Seiring berjalannya waktu, kenyataannya PT SBL tidak segera melakukan apa yang sudah diminta oleh Satgas Waspada Investasi tersebut. Alhasil, kasus ini sudah masuk di ranah Kepolisian.

Dengan demikian kewenangan sudah tak lagi di Satgas Waspada Investasi. “Ini ada kemiripan dengan kasus First Travel,” tegas dia.(LIP)

Jaksa Agung Akan Menindak Jaksa Yang Menyalahgunakan Kewenangan

Jaksa Agung HM Prasetyo

Jaksa Agung HM Prasetyo

JURNAL123, JAKARTA.
Sesuai dengan keluhan masyarakat terkait dengan kinerja pengawalan dan pengamanan dan Pembangunan(TP 4). Hal ini diterimanya juga dari ketua Komisi III DPR RI dalam rapat kerja. Seiring dengan itu juga diakui Jaksa Agung yang gemar menyalagunakan kewenangan terlebih pendampingan TP4 di daerah.

Jaksa Agung , Muhammad Prasetyo ditemui Kejaksaan Agung ,Jakarta Selatan, Kamis (1/2) 2018 mengatakan, ternyata ada banyak keluhan masyarakat terkait kinerja Pengawalan dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan (TP4).Hal itu diketahui Prasetyo begitu mendapat aduan dari Komisi III dalam rapat kerja.”Tentang adanya sikap oknum jaksa yang masih gemar menyalahgunakan kewenangannya dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan TP4 di daerah-daerah,” ujarnya.

Selanjutnya, Prasetyo menegaskan dan mengingatkan para jaksa agar jangan melakukan hal menyimpang yang merugikan citra kejaksaan. Sebab, tugas TP4 pada dasarnya adalah mengawal program atau proyek suatu instansi agar tidak ada penyimpangan. Akan ironis bila tim pengawas itu sendiri yang melakukan penyimpangan. Siapa yang melakukan bahwa sanksi tegas menunggu anggotanya yang terbukti melanggar etik, profesi, maupun pidana.”Akan diberikan pada siapapun yang memanfaatkan program TP4 untuk mengejar kepentingan pribadi,” tegasnya.

Untuk itu, Prasetyo menjelaskan penegakan hukum tergantung pada perilaku manusia. Baik atau buruknya penerapan hukum tergantung pada manusia sebagai pelaksana aturan hukum.Proses hukum akan baik jika dijalankan oleh penegak hukum yang baik.”Sebaliknya, hukum yang baik sekalipun akan rusak dan membawa petaka bila berada di tangan penegakan hukum yang buruk,” jelasnya.

Seiring dengan itu, Prasetyo menandaskan mengapresiasi kiprah anggota Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) yang berkontribusi dalam menjaga marwah kejaksaan selama ini.Banyak program kejaksaan yang berlangsung dengan cukup baik. Oleh karena itu, kata Prasetyo, Musyawarah Nasional PJI dianggap momentum tepat untuk mengevaluasi dan mencermati kekurangan yang masih ada.”Sehingga perlu pembenahan dan penertiban dalam menyatukan visi dan target yang hendak dicapai,” tandasnya.(VEK)
 

Densus 88 Tangkap Pria Terkait Dugaan Teroris

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri,  Brigjend Pol Mochamad Iqbal ditemui di Mabes Polri,Kamis (1/2/2018) (Foto Vecky Ngelo/Jurnal123)

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri, Brigjend Pol Mochamad Iqbal ditemui di Mabes Polri,Kamis (1/2/2018) (Foto Vecky Ngelo/Jurnal123)

JURNAL123, JAKARTA.
Kesigapan untuk menjaga keaman akhirnya,Densus 88 menangkap pria berinisial S di Banyumas, Jawa Tengah, Kamis (1/2/2018), karena dugaan keterkaitan dengan kelompok teroris.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polro Brigjen Pol Mochammad Iqbal ditemui di Mabes Polri, Kamis (1/2/2018)  mengatakan, S selama ini diduga menyembunyikan buronan teroris bernama Ageng Nugroho. Diamana Ageng masuk daftar pencarian orang selama setahun belakangan karena menyelundupkan senjata dari Filipina.”Yang bersangkutan menyembunyikan DPO kasus penyelundupan Senjata dari Filipina juga menghubungkan penjualan senjata,” ujarnya.

Selanjutnya, Iqbal menegaskan tak hanya itu  dimana S diduga memfasilitasi dan mendanai kelompok teroris Suryadi Masud untuk berangkatnke Filipina Selatan. Sementara itu, Ageng merupakan salah satu anggota kelompok tersebut. “Sampai saat ini pihaknya masih menggali peran S apakah ada keterkaitan dengan berbagai aksi teror di Indonesia. Kita masih dalami hal ini,” tegasnya.

Sesuai data yang diperoleh, Iqbal menjelaskan pada hari yang sama, Densus 88 juga menangkap tiga terduga teroris di Temenggung, Jawa Tengah. Mereka berinisial W, L, dan Z. Sekarang, ketiganya diamankan dan diperiksa secara intensif di Mapolres Temanggung.”Polisi masih mendalami peran ketiga orang itu, apakah terkait jaringan teroris atau tidak. Para pelaku masih dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh tim densus 88 Antiteror,” jelasnya. (VEK)