Category Archives: Hukum

Polisi Tangkap Penyebar Hoax Ijazah Palsu Jokowi di Bekasi

Ijazah Jokowi


Jurnal123.com – Aksi pembuat berita bohong tentang Ijasah Presiden Joko Widodo atau Jokowi palsu akhirnya terhendus juga bernama Umar Kholid Harahap(28) diduga menyebarkan berita bohong. Kini sudah berhasil ditangkap di Bekasi.

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo, saat dikonfirmasi wartawan, Sabtu (19/1)2019 saat dikonfirmasi mengatakan.Polri menangkap pria bernama Umar Kholid Harahap (28) setelah diduga menyebarkan berita bohong atau hoaks soal ijazah Presiden Joko Widodo atau Jokowi palsu.”Tersangka ditangkap di Bekasi,” ujarnya

Selanjutnya, Dedi menegaskan Umar ditangkap dini hari tadi sekira pukul 00.30 WIB.Dari tangan pelaku, polisi menyita satu unit telepon genggam, dua buah sim card, satu buah akun Facebook dan satu buah email.”Pelaku hingga kini masih diperiksa intensif,” tegasnya.

Untuk itu, Dedi menjelaskan selucky Ngelo)mnya, di media sosial viral informasi menyebut ijazah SMA tegasnyaJokowi palsu. Jokowi disebut bukan lulusan SMA Negeri 6 Solo seperti yang selama ini diketahui. “Ijasah Jokowi SMA dianggap palsu karna lulus pada tahun 1980. Kemudian diviralkan menyebutkan SMA 6 Surakarta tempat Jokowi bersekolah baru berdiri pada tahun 1986, ” jelasnya..(Vecky Ngelo)

Dirnarkoba Bareskrim Tangkap WNA Penyelundup Sabu

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol Eko Daniyanto (Vecky Ngelo)

Jurnal123.com – Pengejaran terhadap penyeludup narkob terus sja dilakukan, kali ini Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri meringkus seorang warga asing berkewarganegaraan Mozambik karena kedapatan menyelundupkan narkoba jenis sabu. WNA tersebut diketahui bernama Samuel Machado Nhavena dan ditangkap di Terminal Kedatangan Internasional 2D Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Jumat (4/1/2019). 
 

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol Eko Daniyanto memberikan keterangan tertulis, Jumat (18/102019 mengatakan tim bekerja sama dengan Bea dan Cukai Bandara Soekarno Hatta telah melakukan penyelidikan selama satu minggu. “Penyelidikan ini dilakukan selama satu minggu, terkait dengan pengungkapan jaringan antar-negara Mozambik dan Indonesia,” ujarnya. 

Selanjutnya, Eko menegaskan penyelundupan dilakukan dengan mencampurkan narkotika jenis sabu melalui pakaian dan handuk. “Pakaian dan handuk yang dibawanya (WNA) dalam kondisi basah. Setelah diperiksa menggunakan alat detektor, ternyata pakaian tersebut sudah dicampur dengan sabu,” tegasnya. 

Untuk itu, Edo menjelaskan dalam penangkapan itu, penyidik Bareskrim Polri juga mengamankan 8 kilogram sabu yang dilarutkan di dalam baju dan handuk sebagai barang bukti. “Lalu, satu handuk berisi sabu seberat 1,3 kilogram, 6 kemeja dengan sabu seberat 2,1 kilogram, 9 kaus yang mengandung sabu 3,5 kilogram, dan 2 kaus jenis Polo berisi sabu 1 kilogram,” jelasnya. 

Lebih lanjut, Eko merinci  pelaku sengaja melarutkan sabu ke pakaian dan handuk, untuk mengelabui petugas di Bandara Soekarno-Hatta. Narkoba yang diselundupkan itu sudah dicairkan dan direndam terlebih dahulu bersama pakaian dan handuk. Nantinya, setelah dikeringkan, pakaian dan handuk itu akan diperas dan sabu kering itu bisa digunakan. Modus penyelundupan narkoba dengan cara demikian tergolong jarang digunakan. Oleh karena itu, tim penyidik masih melakukan pemeriksaan mendalam untuk mengungkap jaringan tersebut. “Sampai saat ini tim masih mengembangkan perkara dimaksud,” rincinya. ( Vecky Ngelo)

Kasus Hoax 7 Kontainer Surat Suara Dilimpahkan ke Kejaksaan Agung

Jurnal123.com – Proses pemeriksan yang sudah dilakukan akhirnya, kini Penyidik Tim Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah melimpahkan berkas perkara dua tersangka BBP dan HY dalam kasus berita bohong atau hoaks tujuh kontainer berisi surat suara tercoblos di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara ke kejaksaan. 

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo ditemui di Mabes Polri,Jakarta Selatan  Jumat (18/1)2019 mengatakan, dua berkas tersebut sudah dikirim ke Kejaksaan Agung pada Kamis (17/1/2019) kemarin. “Dua berkas sudah dikirim dan sudah diterima oleh Kejaksaan Agung kemarin sore, kami masih mwnunggu proses hukumnya,” ujarnya.

Selanjutnya,  Dedi menegaskan tersangka BBP ditangkap di Sragen, Jawa Tengah, pada 7 Januari 2019. BBP diduga membuat konten dan mengunggah baik berupa tulisan maupun rekaman audio suaranya soal 7 kontainer yang berisi surat suara yang telah tercoblos. “Atas perbuatannya, tersangka BBP dijerat Pasal 14 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana lantaran sengaja menyiarkan berita bohong,” tegasnya. 

Untuk itu, Dedi menjelaskan Ia terancam dihukum maksimal 10 tahun penjara.” Selain BBP, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim telah menetapkan tiga tersangka penyebar konten hoaks itu. Mereka adalah LS, HY, dan J yang masing-masing ditangkap secara terpisah di Balikpapan, Kalimantan Timur; Bogor, Jawa Barat; dan Brebes, Jawa Tengah,” jelasnya.. 

Seiring dengan itu, Dedi menadaskan Hoax mengenai tujuh kontainer surat suara pemilu yang sudah tercoblos tersebar melalui sejumlah platform, seperti YouTube dan WhatsApp. “Salah satunya tersebar melalui rekaman suara seorang lelaki. Setelah KPU dan Bawaslu melakukan pengecekan bersama pihak Bea Cukai, dipastikan bahwa informasi tujuh kontainer surat suara pemilu yang sudah tercoblos adalah hoaks,” tandasnya.(Vecky Ngelo)

Tim Satgas Anti Mafia Bola Kembali Periksa Asep Edwin Ketua Komite Disiplin PSSI

Jurnal123.com – Proses pemeriksaaan yang dilakukan oleh Satgas anti mafia bola terus bergulir, Kali ini  sudah memeriksa saudara Asep Edwin sebagai Ketua Komite Disiplin PSSI. Semua terkait tentang baik beberapa peistiwa eksisi yang terjadi di Liga 3,Liga 2 dan Liga 1.

Kepala  Biro Penerangan  Masyarakat, Brigjend Pol Dedi Prasetyo ditemui di Mabes Polri , Jakarta Selatan, Jumat(18/1) 2019 mengatakan dari Bareskrim Dirtipikor memeriksa Saudara Asep Edwin Ketua komite Disiplin  PSSI . “Karena ini sekarang sedang diminta keterangan oleh Direktorat Tindak Pidana Korupsi ini masih  terkait tentang baik beberapa peristiwa eksisi yang terjadi baik di Liga 3 ,Liga 2,” ujarnya

Selanjutnya, Dedi menegaskan dari proses pemeriksaan ini tidak menutup kemungkinan ada pintu masuk juga Satags ini untuk melakukan investigasinya terhadap Liga 1 dan terus akan dikembangkan. ” Jadi minggu-minggu ini Satgas Fokusnya memeriksadan  pejabat struktural yag ada di PSSI. terkait masalah regulasinya,” tegasnya.

Untuk itu, Dedi menjelaskan terkait masalah mekanisme pengaturan jadwal Liga 3, Liga 2 dan Liga 1. Termasuk penunjukan seseorang wasit yang memimpin pertandingan di beberapa Liga tersebut. “Exco  mudur juga diperiksa pekan depan. Nanti ada bebeapa pejabat strukural di PSSI dimintakan keterangan, khususnya dipekan depan,” jelasnya..

Kerika disinggung ada rencana memeriksa juga Ketua Umum PSSI, Dedi merinci belum , semua tergantung dengan pekembangan dan dari Wakil Ketua Umum,Sekjend  dan peangkat-perangkatnya dulu.bisa semuanya ,apa ada fakta-fakta hukum apa.” Fakta-fakta hukum itu mengkostruksikan konstuksi hukumnya apa ini untuk peran masing-masing pejabat, ada engga perbuatan melawan hukum disitu. Kalau tidak ada perlanggran hukum  kalau begitu keterangan yang diberikan sebagai saksi dalam rangka untuk melengkapi berkas perkara dilakukan oleh beberapa tersangka,” rincinya.(Vecky Ngelo)

Polri Tangani 42 Perkara Dugaan Tindak Pidana Pemilu

Ilustrasi Pemilu


Jurnal123.com – Sesuai dengan proses sentra penegakan hukum terpadu hingga kini Polri terus menangani 42 perakra dugaan tindak pidana Pemilu dalam masa kampanye Pemilu 2019. Jumlah ada 166 laporan sejak September 2018.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal (Pol) Dedi Prasetyo ditemui di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019)

mengatakan, Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kepolisian Negara RI tengah menangani 42 perkara dugaan tindak pidana pemilu pada masa kampanye Pemilu 2019. “Jumlah itu berasal dari laporan masyarakat dan temuan kepolisian yang berjumlah 166 laporan sejak September 2018 hingga awal Januari 2019,” ujarnya. 

Sesuai perkembangan, Dedi menegaskan sesuai data tertulistelah  dilakukan penyelidikan, terdapat 42 perkara yang dapat ditingkatkan menjadi penyidikan, sedangkan 124 perkara lain tidak terpenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu. “Data Penyidikan Tindak Pidana 42, 29 perkara tahap II, 3 Perkara SP3, 10 perkara sidik,” tegasnya. 

Untuk itu, Dedi menjelaskan berikut data tindak pidana Pemilu yang ditangani Polri: 1. Kasus pemalsuan di sejumlah daerah yakni, Kabupaten Boalemo (Gorontalo) sebanyak 4 kasus, Kabupaten Banggai Laut (Sulawesi Tengah) sebanyak 7 kasus, kemudian di Kabupaten Banggai (Sulteng), Kabupaten Gorontalo (Gorontalo), Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara masing-masing satu kasus.” 2. Perkara pidana kampanye di luar jadwal yang terjadi di Jakarta, Kabupaten Pekalongan (Jawa Tengah), dan Maluku Utara. 3. Satu perkara tidak menyerahkan salinan DPT ke Parpol di Kabupaten Bogor., 4. Perkara pidana kedua yang paling banyak ditemukan adalah kasus politik uang. Polri menemukan 11 perkara pidana politik uang di beberapa daerah, seperti Jakarta Timur, Kabupaten Semarang (Jawa Tengah), Jakarta Pusat, Provinsi Gorontalo, Kota Gorontalo, Kabupaten Karimun (Kepulauan Riau),” jelasnya.  

Lebih Lanjut, Dedi merinci Kabupaten Cianjur (Jawa Barat), Kota Singkawang (Kalimantan Barat), Kabupaten Boyolali (Jawa Tengah), Kabupaten Bantul (Yogyakarta), dan Kabupaten Halmahera Utara (Maluku Utara). 5. Polri juga tengah menangani tujuh perkara pidana terkait tindakan atau keputusan yang tidak netral. “6. Kasus itu ditemukan di Kabupaten Takalar (Sulawesi Selatan), Kabupaten Mamuju Utara (Sulawesi Barat), Kabupaten Mojokerto (Jawa Timur), Kabupaten Banjarnegara (Jawa Tengah), Kabupaten Buton (Sulawesi Tenggara), Kabupaten Tegal (Jawa Tengah), serta Kabupaten Indragiri Hilir (Riau),” rincinya. 

Jadi, Dedi menambahkan  7. Satu laporan perkara menghina peserta pemilu di Kabupaten Solok. 8. Kampanye melibatkan pihak yang dilarang di Kabupaten Bima satu perkara. 9. Kampanye di tempat ibadah/pendidikan di Kota Palu satu perkara 10. Kampanye menggunakan fasilitas negara satu perkara di Sleman. 11. Pihak yang dilarang sebagai Pelaksana/Tim Kampanye ada satu Perkara di Dompu,” tambahnya.(Vecky Ngelo).

Waketum PSSI Joko Driyono Tak Penuhi Panggilan Meminta Diundur

Karopenmas Divisi Humas, Brigjend Pol Dedi Prasetyo( Vecky Ngelo)

Jurnal123.com – Wakil Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Joko Driyono tak bisa memenuhi panggilan pemeriksaan oleh Tim Satgas Antimafia Bola di Polda Metro Jaya, Kamis (17/1)2019. Joko akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan pengaturan skor. 

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo   di  Mabes Polri, Jakarta Selatan mengatakan  Joko Driyono mengonfirmasi ketidakhadirannya karena alasan ada kegiatan lain. “Minta mundur di hari Jumat(18/1/2019) besok sama Papat (exco PSSI Papat Yunisal). Berdua minta mundur,” ujarnya. 

Selanjutnya, Dedi menegaskan, ada dua poin penting yang akan digali Satgas Antimafia Bola dari hasil pemeriksaan terhadap pejabat struktural PSSI. Pertama, menyangkut regulasi, mekanisme pengaturan jadwal pertandingan, dan penunjukan wasit pertandingan. Kedua, mengenai dugaan penyimpangan anggaran dalam penyelenggaraan liga. “Ada terkait anggaran yang menyangkut penyelenggara liga dengan match mixing terkait masalah di liga, baik liga 3 atau liga 2 yang terindikasi liga 2. Baru minggu depan kalau pemeriksaan sudah tuntas ada upaya paksa,”tegasnya . 

Untuk itu,Dedi menjelaskan sejauh ini, polisi sudah menetapkan 11 tersangka kasus dugaan pengaturan skor. Diberitakan sebelumnya, polisi sudah memproses 4 dari 73 laporan yang akan ditindaklanjuti. Laporan pertama terkait, terkait pertandingan Persibara vs PS Pasuruan. Enam orang ditetapkan sebagai tersangka, di antaranya wasit hingga Ketua Asprov PSSI Jawa Tengah.” Mereka adalah oknum wasit Nurul Safarid; anggota Komite Eksekutif PSSI sekaligus Ketua Asosiasi Provinsi PSSI Jawa Tengah Johar Ling Eng; mantan anggota Komite Wasit PSSI Priyanto beserta anaknya Anik Yuni Sari; anggota Komisi Disiplin PSSI (nonaktif) Dwi Irianto alias Mbah Putih, serta staf Direktur Penugasan Wasit di PSSI Mansyur Lestaluhu,”. jelasnya.

Lebih jauh, Dedi merinci Satgas Antimafia Bola Satgas juga telah menetapkan empat tersangka terhadap perangkat pertandingan Persibara vs PS Pasuruan. Empat tersangka itu adalah pelaku cadangan wasit pertandingan antara Persibara melawan Kediri Cholid Hariyanto, pengawas pertandingan antara Persibara melawan PS Pasuruan Deni Sugiarto, asisten wasit I Purwanto, dan asisten wasit II Muhammad Ramdan. “Namun, terhadap empat tersangka itu belum ditahan,” rincinya.

Seiring dengan itu, Dedi mengungkapkan laporan kedua Laporan kedua yaitu terkait suap untuk meloloskan PS Mojokerto ke Liga 1. Dua orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, yakni Vigit Waluyo dan Dwi Irianto. Laporan ketiga Laporan ketiga yakni terkait penyelenggaraan Piala Suratin 2009. Mantan Manajer Perseba Super Bangkalan, Imron Abdul Fatah, melaporkan petinggi PSSI berinisial IB karena diminta uang Rp 115 juta sebagai syarat menjadi tuan rumah Piala Soeratin.” Laporan keempat Laporan keempat yang tengah ditindaklanjuti adalah terkait pertandingan Madura FC melawan PSS Sleman pintu masuk Liga 2. Polisi menduga ada unsur ancaman yang diterima Manajer Madura FC, Januar Herwanto, dari anggota exco PSSI berinisial H,”ungkapnya.(Vecky Ngelo) 

Jurnal123.com – Proses pemanggilan berdasarkan pemanggilan kini giliran Wakil Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Joko Driyono tak bisa memenuhi panggilan pemeriksaan oleh Tim Satgas Antimafia Bola di Polda Metro Jaya, Kamis (17/1)2019. Joko akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan pengaturan skor. 

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo   di  Mabes Polri, Jakarta Selatan mengatakan  Joko Driyono mengonfirmasi ketidakhadirannya karena alasan ada kegiatan lain. “Minta mundur di hari Jumat(18/1/2019) besok sama Papat (exco PSSI Papat Yunisal). Berdua minta mundur,” ujarnya. 

Selanjutnya, Dedi menegaskan, ada dua poin penting yang akan digali Satgas Antimafia Bola dari hasil pemeriksaan terhadap pejabat struktural PSSI. Pertama, menyangkut regulasi, mekanisme pengaturan jadwal pertandingan, dan penunjukan wasit pertandingan. Kedua, mengenai dugaan penyimpangan anggaran dalam penyelenggaraan liga. “Ada terkait anggaran yang menyangkut penyelenggara liga dengan match mixing terkait masalah di liga, baik liga 3 atau liga 2 yang terindikasi liga 2. Baru minggu depan kalau pemeriksaan sudah tuntas ada upaya paksa,”tegasnya . 

Untuk itu,Dedi menjelaskan sejauh ini, polisi sudah menetapkan 11 tersangka kasus dugaan pengaturan skor. Diberitakan sebelumnya, polisi sudah memproses 4 dari 73 laporan yang akan ditindaklanjuti. Laporan pertama terkait, terkait pertandingan Persibara vs PS Pasuruan. Enam orang ditetapkan sebagai tersangka, di antaranya wasit hingga Ketua Asprov PSSI Jawa Tengah.” Mereka adalah oknum wasit Nurul Safarid; anggota Komite Eksekutif PSSI sekaligus Ketua Asosiasi Provinsi PSSI Jawa Tengah Johar Ling Eng; mantan anggota Komite Wasit PSSI Priyanto beserta anaknya Anik Yuni Sari; anggota Komisi Disiplin PSSI (nonaktif) Dwi Irianto alias Mbah Putih, serta staf Direktur Penugasan Wasit di PSSI Mansyur Lestaluhu,”. jelasnya.

Lebih jauh, Dedi merinci Satgas Antimafia Bola Satgas juga telah menetapkan empat tersangka terhadap perangkat pertandingan Persibara vs PS Pasuruan. Empat tersangka itu adalah pelaku cadangan wasit pertandingan antara Persibara melawan Kediri Cholid Hariyanto, pengawas pertandingan antara Persibara melawan PS Pasuruan Deni Sugiarto, asisten wasit I Purwanto, dan asisten wasit II Muhammad Ramdan. “Namun, terhadap empat tersangka itu belum ditahan,” rincinya.

Seiring dengan itu, Dedi mengungkapkan laporan kedua Laporan kedua yaitu terkait suap untuk meloloskan PS Mojokerto ke Liga 1. Dua orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, yakni Vigit Waluyo dan Dwi Irianto. Laporan ketiga Laporan ketiga yakni terkait penyelenggaraan Piala Suratin 2009. Mantan Manajer Perseba Super Bangkalan, Imron Abdul Fatah, melaporkan petinggi PSSI berinisial IB karena diminta uang Rp 115 juta sebagai syarat menjadi tuan rumah Piala Soeratin.” Laporan keempat Laporan keempat yang tengah ditindaklanjuti adalah terkait pertandingan Madura FC melawan PSS Sleman pintu masuk Liga 2. Polisi menduga ada unsur ancaman yang diterima Manajer Madura FC, Januar Herwanto, dari anggota exco PSSI berinisial H,”ungkapnya.(Vecky Ngelo) 

Satgas Anti Mafia Bola Terima 338 Laporan Ditindaklanjuti 73 Dan Memeriksa Waketum PSSI

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Brigjend Pol Dedi Prasetyo di dampingi Kabag Penum Konbes Pol Syahar Diantono dan AKBP Pandra di Mabes Polri (Vecky Ngelo)


Jurnal123.com – Tugas yang dilakukan Satgas Anti Mafia Bola, melalui hotline sudah ada 338 laporan dari masyarakat  sejak dibentukannya Satgas sehingga ini di ditindak lanjuti melalui kajian dan analisa infromasi tersebut dan sudah ada 73 laporan diklarifikasi, komfirmasi dan diverifikasi ada 73 laporan. 

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo ditemui di Mabes Polri,Rabu (16/1) 2019 mengatakan, Kepolisian RI telah menerima 338 laporan masyarakat terkait dugaan mafia bola.Laporan-laporan ini diterima melalui hotline yang telah dibentuk Satgas Anti Mafia Bola.“Saat ini untuk laporan yang masuk kecall center Satgas Antimafia Bola sudah ada 338 laporan dari masyarakat sejak Satgas dibentuk,” ujarnya,
Selanjutnya, Dedi menegaskan menindaklanjuti laporan itu, polisi melakukan kajian dan analisa. Dari 338 laporan itu, yang layak dijadikan bahan informasi, klarifikasi, konfirmasi, dan verifikasi ada 73 laporan.“Sementara itu ada 73 laporan yang bisa ditindaklanjuti oleh Satgas untuk dilakukan investigasi atau penyelidikan,” tegasnya.

Untuk itu, Dedi menjelaskan dari 73 laporan itu diklusterkan ke beberapa bagian seperti laporan terkait pengurusan, laporan terkait wasit, laporan terkait pertandingan yang aneh, pemain yang aneh, dan laporan tentang ancaman.“Sudah mulai masuk laporan tentang ancaman beberapa orang, sudah dilaporkan ke satgas antimafia bola,” jelasnya.

Lebih jauh, Dedi merinci Satgas juga menetapkan status tersangka kepada perangkat pertandingan Persibara melawan PS Pasuruan . Empat tersangka itu adalah CH (pelaku cadangan wasit), DS (sebagai pengawas pertandingan antara Persibara melawan PS Pasuruan), P (selaku asisten wasit I) dan MR (sebagai asisten wasit II).”Namun, empat tersangka itu belum dilakukan penahanan.Pada kesempatan itu, Dedi mengatakan, Satgas Antimafia Bola juga mengagendakan pemeriksaan terhadap Sekretaris Jenderal PSSI Ratu Tisha Destria. Hari ini akan dilakukan pemeriksaan (Sekjen PSSI) di Polda Metro Jaya,” rincinya.

Dari data yang dihimpun, satgas antimafia bola menetapkan tersangka wasit Nurul, anggota Komite Eksekutif PSSI sekaligus Ketua Asosiasi Provinsi PSSI Jawa Tengah Johar Ling Eng, mantan anggota Komite Wasit PSSI Priyanto beserta anaknya Anik Yuni Sari.Lalu, anggota Komisi Disiplin PSSI (nonaktif) Dwi Irianto alias Mbah Putih, serta staf direktur penugasan wasit di PSSI Mansyur Lestaluhu.

Panggil Waketum PSSI Joko Driyono dan Exco PSSI

Melihat  perkembangan pemeriksaan berdasar laporan,akhirnya Satgas Antimafia Bola akan memanggil Wakil Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia ( PSSI) Joko Driyono dan Exco PSSI Papat Yunisal terkait kasus dugaan pengaturan skor. Keduanya akan diperiksa sebagai saksi. 

Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (16/1)2019) mengatakan akan dipanggil secara berturut-turut Kamis (17/1/2019) dan Jumat (18/1/2019) antara lain Joko Driyono, selaku Wakil Ketua Umum PSSI, akan dipanggil Saudara Papat Yunisal sebagai exco PSSI, juga Saudara Irfan sebagai Wakil Bendahara PSSI,” ujarnya.

Selanjutnya, Dedi menegaskan  sesuai laporan Pada hari ini, Satgas Antimafia memeriksa Sekjen PSSI Ratu Tisha Destria di Polda Metro Jaya. Sementara itu, polisi sudah memproses 4 dari 73 laporan yang akan ditindaklanjuti. Laporan pertama Laporan pertama, terkait pertandingan Persibara vs PS Pasuruan. “Enam orang ditetapkan sebagai tersangka, di antaranya wasit hingga Ketua Asprov PSSI Jawa Tengah. Mereka adalah Nurul Safarid; anggota Komite Eksekutif PSSI sekaligus Ketua Asosiasi Provinsi PSSI Jawa Tengah Johar Ling Eng; mantan anggota Komite Wasit PSSI Priyanto beserta anaknya Anik Yuni Sari; anggota Komisi Disiplin PSSI (nonaktif) Dwi Irianto alias Mbah Putih, serta staf Direktur Penugasan Wasit di PSSI Mansyur Lestaluhu,”.tegasnya.

Untuk itu, Dedi menjelaskan Satgas Antimafia Bola Satgas juga telah menetapkan empat tersangka terhadap perangkat pertandingan Persibara vs PS Pasuruan. “Empat tersangka itu adalah pelaku cadangan wasit pertandingan antara Persibara melawan Kediri Cholid Hariyanto; pengawas pertandingan antara Persibara melawan PS Pasuruan Deni Sugiarto, asisten wasit I Purwanto, dan asisten wasit II Muhammad Ramdan. Namun, terhadap empat tersangka itu belum ditahan. Laporan kedua Laporan kedua yaitu terkait suap untuk meloloskan PS Mojokerto ke Liga 1,”Jelasnya. . 

Lebih lanjut, Dedi merinci Dua orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, yakni Vigit Waluyo dan Dwi Irianto. Laporan ketiga Laporan ketiga yakni terkait penyelenggaraan Piala Soeratin 2009. Mantan Manajer Perseba Super Bangkalan, Imron Abdul Fatah, melaporkan petinggi PSSI berinisial IB karena diminta uang Rp 115 juta sebagai syarat menjadi tuan rumah Piala Soeratin.” Bendahara PSSI Dicecar 27 Pertanyaan oleh Penyidik Satgas Antimafia Bola “Setelah disadari pada Desember 2018, ternyata pelapor merasa tertipu. Padahal untuk menjadi tuan rumah tidak perlu mengeluarkan uang. Kasus ini sudah ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan,” rincinya.

Sesuai perkembangan, Dedi membeberkan  Laporan keempat Laporan keempat yang tengah ditindaklanjuti adalah terkait pertandingan Madura FC melawan PSS Sleman. Polisi menduga ada unsur ancaman yang diterima Manajer Madura FC, Januar Herwanto, dari anggota exco PSSI berinisial H. “Terjadi match fixing antara Madura FC melawan PSS Sleman.” H menawarkan uang sebesar Rp 100 juta namun ditolak kemudian malah naik lagi jadi Rp 150 juta yang akhirnya saudara H mengancam akan membeli pemain,” bebernya.

Jadi, Dedi mengungkapkan  terkait laporan yang belum ada tersangkanya, polisi saat ini masih fokus mendalami keterangan para saksi. “Terlapor belum dipanggil, saksi dulu. Kalau saksi sudah kuat, (terlapor) tidak perlu dipanggil tinggal dilakukan upaya paksa,” ungkapnya.(Vecky Ngelo)

Polri Hargai Laporan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi Terkait Novel Baswedan

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen M.Iqbal (Foto Vecky Ngelo)


Jurnal123.com –  Sejak terbentuk tim Satgas Gabungan  itu sebagai  bukti Polri menghargai langkah Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi yang menyerahkan laporan pemantauan terkait kasus penyerangan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Novel Baswedan ke Pimpinan KPK.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Mohammad Iqbal di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (16/1)2019 mengatakan  laporan itu bisa menjadi masukan tim penyidik untuk mengusut kasus Novel Baswedan secara terang benderang. “Kami menghargai itu (laporan pemantauan Koalisi Masyarakat Sipil) dan itu semua adalah masukan bagi kami. Masukan, tambahan petunjuk untuk lebih maksimal melakukan upaya-upaya kepolisian dalam menuntaskan kasus yang menimpa saudara NB (Novel Baswedan),”ujarnya. 

Selanjutnya, Iqbal menegaskan setiap kasus yang ditangani Polri memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda dalam pengungkapkannya. Hal itu termasuk kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan.”  Hingga saat ini polisi belum juga menetapkan tersangka dalam kasus ini. Hingga pada akhirnya, Polri membentuk tim khusus untuk menyelesaikan kasus yang dinilai banyak kalangan tak sanggup ditangani lembaga tersebut,” tegasnya.

Untuk itu, Iqbal menjelaskan dan memberi contoh kasus bom di kedutaan Filipina yang baru terungkap 4 tahun setelah kejadian. “Masih ingat kasus bom di Kedubes Filipina, setelah 3 tahun lewat, tahun ke-empat baru terungkap. Itu pun kita sudah menggandeng semua elemen, dengan profesionalisme Polri, Densus 88 waktu itu menggandeng kepolisian Amerika, Australia, itu baru tahun keempat alhamdulilah kita dapat mengungkap kasus itu,”jelasnya. 

Lebih lanjut, Iqbal merinci , pihaknya akan terus melakukan proses penyelidikan sampai kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan terungkap. Pembentukan tim gabungan baru ini tercantum dalam surat tugas yang ditandatangani Tito pada 8 Januari 2019.” Dalam lampiran surat itu, nama Tito tertera sebagai penanggung jawab tim. Ketua timnya adalah Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Azis dengan 46 personel Polri sebagai anggota tim,” rincinya. 

Seiring  dengan itu, Iqbal membeberkan dari ahli ada beberapa nama, seperti mantan Wakil Pimpinan KPK dan Guru Besar Pidana Universitas Indonesia Indriyanto Seno Adji, Peneliti LIPI Hermawan Sulistyo, Ketua Ikatan Sarjana Hukum Indonesia Amzulian Rifai, Ketua Setara Institut Hendardi, Komisioner Kompolnas Poengky Indarti, mantan Komioner Komnas HAM Nur Kholis, dan Ifdhal Kasim. Serta enam nama dari KPK. Tim pun diberi waktu kerja enam bulan untuk mengungLkap kasus ini. “Teman-teman Polda Metro Jaya sudah sangat progres, banyak sekali upaya dan effort nya. Enggak perlu diulangi lagi, bahkan sudah sangat terbuka. Ombudsman juga ikut mengontrol dan mengawasi kami, Kompolnas,” bebernya. 

Itu sebabnya, Iqbal mengungkapkan lembaga independen yang kredibel seperti Komnas HAM juga turun untuk membantu mengawasi kami, kami sangat terbuka untuk itu semua,” sambung Iqbal. Pada kesempatan itu, Iqbal meminta masyarakat dan semua pihak untuk menunggu dan mempercayakan kepada tim gabungan untuk mengungkap pelaku penyerangan terhadap Novel. “Tunggu hasilnya, kami sedang bekerja tentunya dengan tim gabungan untuk membuat terang benderang kasus ini. Namun, terima kasih sekali lagi ini merupakan masukan untuk Polri yang akan disampaikan teman-teman penyidik di Polda Metro Jaya,” ungkapnya. (Vecky Ngelo).

LBH Pers : Pasal Karet UU ITE Rentan Disalahgunakan Karena Multitafsir

Jurnal123.com – Lembaga Bantuan Hukum Pers menginginkan agar pasal karet yang terdapat di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) segera direvisi. Karena, rentan disalahgunakan untuk menjadi alat kriminalisasi lantaran cenderung multitafsir.

Pasal-pasal karet yang rentan dimainkan antara lain pasal penghinaan, berita bohong (hoax), ujaran kebencian (hate speech), dan hak untuk dilupakan (right to be forgotten).
Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum Pers, Ade Wahyudin mengatakan, faktanya semua kasus pada saat ini selalu dikaitkan dengan UU ITE karena lingkupnya rata-rata berada di ranah teknologi.

“Pasal-pasal karet yang multitafsir kerap dimanfaatkan aparat penegak hukum untuk membungkam gerakan dan kebebasan berpendapat para pembela HAM (Hak Asasi Manusia),” kata Ade di Kantor LBH Pers, Jakarta, Rabu 16 Januari 2019. Ia lalu memberi contoh pernyataan dari salah satu lembaga yang menyebut kalau kasus body shamingbisa terkena tindak pidana UU ITE Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 310 UU KUHP.

Body shaming adalah mencela penampilan fisik orang lain tanpa berkaca pada diri sendiri. Dalam pandangan Ade, body shaming tidak termasuk ke dalam penghinaan dan pencemaran nama baik, sehingga dinyatakan tidak cocok dimasukkan ke dalam UU ITE.

“Parahnya lagi, seolah-olah mereka mempromosikan segala kasus untuk menggunakan pasal-pasal ini, padahal itu ada. Hal yang pada zaman dulu bisa diselesaikan tanpa proses hukum, kini semuanya harus lewat hukum,” ujarnya.
Perlu diketahui, Pasal 310 UU KUHP adalah tindak pidana pencemaran nama baik. Kemudian, Pasal 27 ayat 3 UU ITE tertulis tindak pidana pencemaran nama baik dan penghinaan.(VIN)

Satu Keluarga Kendalikan Bisnis Narkoba Internasional

Jurnal123.com – Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerja sama dengan Bea dan Cukai, TNI dan Polri kembali meringkus lima anggota sindikat narkoba jaringan internasional di Perairan Jalur Pantai Timur Sumatera, Kecamatan Pantonlobu, Kabupaten Aceh Utara.

Dalam penangkapan itu, petugas menyita sebanyak 70 bungkus sabu sabu yang memiliki berat sekitar 73 kilogram (Kg), Kapal Motor (KM) Karibia, 10.000 butir pil ekstasi, telepon satelit, handphone dan global positioning system (GPS) dan lainnya.
“Ada lima tersangka yang ditangkap. Sindikat ini dikendalikan oleh napi kasus narkoba yang menjalani hukuman seumur hidup di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan,” ujar Deputi Pemberantasan BNN, Irjen Pol Arman Depari, Selasa (15/1).

Arman mengungkapkan, napi yang mengendalikan bisnis narkoba jaringan internasional itu adalah Ramli Bin Arbibalias Bang Li. Dia divonis hukuman penjara seumur hidup atas kasus sindikat narkoba sebanyak 14 kg di tahun 2018 kemarin.

“Hal menarik dalam kasus ini adalah mereka yang ditangkap dalam bisnis narkoba itu meliputi orangtuanya, anak dan menantu. Mereka lihai ketika menyelundupkan narkoba dengan melalui beberapa perairan antarnegara,” ungkap Arman.

Ditambahkan, tersangka lain selain Ramli adalah Metaliana (30). Keduanya ditangkap petugas berdasarkan pengembangan dari ditangkapnya tiga tersangka yakni, Saiful Bahri alias PUN (28), Muhammad Zubir (28) dam Muhammad Zakir (23).

“Ketiga tersangka ini ditangkap dari Jambuaye, Kecamatan Pantonlobu, Kabupaten Aceh Utara. Seluruh barang bukti sabu-sabu dan pil ekstasi disita dari mereka yang sedang membawa KM Karibia. Ini narkoba kelas satu,” katanya.

Disebutkan, sabu-sabu itu dipasok dari negara Malaysia. Sementara itu, untuk pil ekstasi berasal dari negara Thailand. Untuk meloloskan barang terlarang itu, sindikat ini menggunakan modus yang berganti-ganti kapal dari negara dimaksud.

Modus sindikat Malaysia ini dengan mengantar narkoba menggunakan speedboat ke satu tiitk koordinat yang telah ditentukan. Setelah itu, narkoba dijemput oleh sindikat yang dikendalikan oleh Ramli. Jalur yang dilalui melalui perairan Malaysia, Thailand, Singapura dan Indonesia.

“Mereka sangat lihai dalam menjalankan bisnis haramnya. Petugas kita yang melakukan pengejaran sempat mengalami kesulitan saat akan melakukan penangkapan. Tim gabungan kemudian terus melakukan pencarian dan akhirnya melakukan penangkapan,” jelasnya.

“Jalur laut di Pantai Timur Sumatera masih tetap menjadi kawasan transportasi favorit bagi penyelundupan narkoba. Jadi tidak hanya di darat melainkan juga dilakukan di laut. Oleh karena itu, kita meningkatkan pengawasan untuk memerangi penyelundupan narkoba,” sebutnya.(BNN)