Category Archives: Hukum

LBH Pers Nyatakan ‘Meme Setya Novanto’ Bukan Tindak Pidana

Sejumlah Gambar 'Meme Setya Novanto' Yang Dilaporkan ke Polisi

Sejumlah Gambar ‘Meme Setya Novanto’ Yang Dilaporkan ke Polisi


JURNAL123, JAKARTA.
Lembaga Bantuan Hukum Pers menyatakan penyebaran meme Setya Novanto yang banyak dilakukan warganet tidak bisa dianggap sebagai tindak pidana. Ketua LBH Pers Nawawi Bahrudin mengatakan polisi keliru dalam penerapan pasal pencemaran baik.

“Meme ini sekadar sindiran dan kritik. Bukan fitnah, bukan ujaran kebencian,” kata Nawawi di kantor pusat LBH Pers, Jakarta Selatan, Ahad, 5 November 2017.

Pada 1 November 2017, warganet bernama Dyann Kemala Arrizzqi ditetapkan oleh kepolisian sebagai tersangka pencemar nama baik terhadap Ketua DPR RI tersebut melalui meme yang diunggah ke Instagram. Penetapan ini terbilang cepat karena pengacara Setya, Fredrich Yunadi, baru melapor ke kepolisian pada 10 Oktober 2017. Dyann dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta KUHP.

Nawawi mengatakan kritik dari masyarakat kepada pejabat publik merupakan keniscayaan. Pasal pencemaran nama baik, menurut dia, baru bisa digunakan untuk penyebar fitnah, bukan kritik.

Meme Setya Novanto yang ramai beredar, menurut Nawawi, tidak muncul secara tiba-tiba. Meme mulai bermunculan setelah Setya mangkir dua kali dari pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP.

Masyarakat mengkritik Setya yang mangkir dari pemeriksaan dengan alasan sakit. “Ada kewajiban Setya untuk mengikuti prosedur hukum tapi tidak ditaati. Itu yang dikritik masyarakat, bukan fitnah yang diada-adakan.”

Peneliti dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Ayu Eza Tiara, mengatakan meme Setya Novanto tidak termasuk pencemaran nama baik. “Pasal 310 KUHP mengatur bahwa bukan pencemaran jika dilakukan demi kepentingan publik.” Dalam kasus ini, kata Ayu, kepentingan publiknya adalah kerugian yang dirasakan oleh masyarakat sebagai imbas dari korupsi e-KTP yang diduga melibatkan Setya Novanto.(TEM)

KPK Kembalikan Dua Penyidik ke Kepolisian

Kantor KPK Jakarta

Kantor KPK Jakarta


JURNAL123, JAKARTA.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengembalikan dua penyidik dari kepolisian, yakni Ajun Komisaris Besar Roland Ronaldy dan Komisaris Harun ke Kepolisian RI. Mereka diduga telah merusak serta menghilangkan bukti ketika menyidik kasus suap mantan hakim konstitusi Patrialis Akbar.

Sejumlah sumber menyebutkan, Roland dan Harun dinilai melanggar kode etik sehingga dikembalikan ke institusinya. Namun juru bicara KPK, Febri Diansyah, membantah hal tersebut. “Keduanya dikembalikan karena sudah mendekati masa tugasnya di KPK,” kata dia, Ahad, 29 Oktober 2017.

Barang bukti itu berupa catatan pengeluaran keuangan dua perusahaan Basuki Hariman, penyuap Patrialis, untuk memenangkan gugatan uji materi Undang-Undang Kesehatan Hewan di Mahkamah Konstitusi. Catatan tersebut memuat sejumlah pejabat yang diduga menerima aliran duit dari perusahaan Basuki.

Barang bukti I
Buku bank sampul merah PT Impexindo Pratama.
Berisi catatan pengeluaran perusahaan pada 2015-2016 dengan jumlah Rp 4,337 miliar dan US$ 206,1 ribu.

Barang bukti II
Buku bank sampul hitam PT Aman Abadi Nusa Makmur.
Berisi catatan pengeluaran perusahaan periode 2010-2013 dengan jumlah US$ 1,256 juta.

Tindakan:
– Membubuhkan tip-ex pada catatan keuangan.
– Merobek beberapa halaman dalam catatan keuangan.
– Mencabut BAP Kumala Dewi dari berkas perkara kasus suap mantan hakim Mahkamah Konstitusi, Patrialis Akbar.

Bukti:
– Rekaman kamera pengawas di lantai 9 gedung KPK.
– Barang bukti yang telah dirusak.

Sumber : Tempo

KPK Kembali OTT Bupati Nganjuk

Logo KPK

Logo KPK

JURNAL123, SURABAYA.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Jawa Timur Komisaris Besar Polisi Frans Barung Mangera membenarkan terjaringnya Bupati Nganjuk Taufiqurrahman dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setelah terjaring OTT, lanjut Frans, Taufiqurrahman langsung menjalani pemeriksaan.

Pemeriksaan dilakukan di ruangan Polres Nganjuk, Jalan Gatot Subroto Nomor 116, Ringinanom, Nganjuk, Jawa Timur. “Pada jam 14.00 WIB hari ini secara resmi KPK meminjam ruangan Polres Nganjuk untuk pemeriksan Bupati Nganjuk,” kata Frans kepada wartawan, Rabu (25/10/2017).

Sebelumnya, beredar kabar Tim Satuan Tugas (Satgas) Komisi Pemberantasan Korupsi kembali OTT pada Rabu (25/10/2017). Kali ini, tim lembaga antirasuah menangkap Bupati Nganjuk Taufiqurrahman.

Taufiqurrahman dikabarkan ditangkap bersama sejumlah orang lainnya. Namun demikian, belum diketahui secara pasti OTT Bupati Nganjuk ini terkait kasus apa. Mengingat, belum ada pernyataan resmi dari KPK.(ROL)

KPK Nyatakan Dirdik Aris Budiman Bersalah

Ketua KPK Agus Rahardjo

Ketua KPK Agus Rahardjo


JURNAL123, JAKARTA.
Dewan Pertimbangan Pegawai (DPP) Komisi Pemberantasan Korupsi telah melimpahkan rekomendasi atas dugaan pelanggaran etik oleh Direktur Penyidikan Aris Budiman kepada lima pemimpin lembaga antirasuah itu.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengungkapkan, Aris dinyatakan bersalah. “Rekomendasinya, dari 10 anggota DPP, delapan anggota menyatakan ia bersalah dan dua lainnya menyatakan tak bersalah. Berat!” kata Agus di Jakarta, Selasa, 24 Oktober 2017.

Menurut Agus, kelima pemimpin KPK mulai membahas sanksi yang bakal dijatuhkan kepada Aris pada Senin lalu. Namun, kata dia, keputusan tak bisa diambil dengan mudah. Selain kesibukan kelima pemimpin, perbedaan pendapat antar-komisioner membuat proses pengambilan keputusan alot. “Menyatukan lima individu itu tidak mudah,” ujarnya.

Agus tak mau menjanjikan waktu pasti pengumuman sanksi untuk Aris. Jika memang alot, kata dia, pembahasan penentuan sanksi bisa dilakukan beberapa kali. Namun ia berharap keputusan yang diambil nantinya merupakan hasil musyawarah, bukan voting.

Agus menyebutkan, ada tiga alternatif sanksi untuk pelaku pelanggaran berat. Namun ia tak merinci tiga pilihan sanksi itu. “Itu nanti dulu,” ucapnya. Sumber Tempo yang mengetahui perihal pemeriksaan Aris mengungkapkan, salah satu sanksi atas pelanggaran berat kode etik berupa pemecatan. Persoalannya, kata sumber itu, Aris adalah perwira tinggi aktif di Kepolisian RI yang diperbantukan di KPK.

Selama ini, kata dia, KPK belum pernah memecat pegawai asal Polri dan Kejaksaan Agung. “Yang paling mentok akan dikembalikan ke lembaga asal,” kata sumber tersebut. Karena adanya potensi putusan itulah KPK memberi informasi kepada Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian perihal rencana sidang etik terhadap Aris Budiman pada pertengahan Oktober lalu.

Tim pengawas internal telah memeriksa Aris sejak September lalu. Aris diduga melakukan pelanggaran etik lantaran menghadiri rapat Panitia Angket KPK besutan Dewan Perwakilan Rakyat pada 29 Agustus lalu. Kehadiran Aris dianggap sebagai bentuk pembangkangan karena pemimpin KPK tak merestui keberangkatannya. Selain itu, dalam rapat tersebut Aris mengumbar permasalahan internal KPK.

Dalam waktu bersamaan, tim pengawas juga memeriksa dugaan pelanggaran kode etik oleh Novel Baswedan atas kiriman surat elektronik penyidik utama KPK itu yang bertanggal 14 Februari 2017. Surat itu—dikirim Novel dalam kapasitasnya sebagai Ketua Wadah Pegawai KPK—berisi protes terhadap rencana Aris merekrut perwira senior Polri. Agus menyebutkan DPP juga merekomendasikan bahwa Novel bersalah. “Suaranya, lima banding lima,” ujarnya. Ia enggan mengungkapkan sanksi yang mungkin bakal dijatuhkan kepada Novel.

Menurut juru bicara KPK Febri Diansyah, hasil pemeriksaan menyatakan kasus e-mail Novel tidak tergolong pelanggaran berat sehingga sanksi akan diputuskan atasannya, yakni Deputi Penindakan KPK. “Kasus kehadiran di pansus masuk ke DPP karena dugaan pelanggaran berat,” kata dia.

Aris Budiman mengatakan belum mendapat informasi mengenai rekomendasi DPP. Meski begitu, ia menyatakan siap atas apa pun keputusan pemimpin KPK. “Saya belum tahu DPP seperti apa. Saya ikuti saja. Kita lihat saja nanti semuanya,” katanya.(TEM)

Usaha Properti Ilegal Diancam Hukuman 4 Tahun

Ilustrasi Ancaman Hukuman

Ilustrasi Ancaman Hukuman


JURNAL123, JAKARTA.
Satu kekurangan broker properti yang sering ditemui adalah memandang enteng ketertiban administrasi dan hukum. Melisting tanpa verifikasi, melisting tanpa perjanjian, menyuruh pembeli langsung mentransfer DP ke penjual tanpa membuat ikatan perjanjian jual beli terlebih dahulu, adalah contoh-contoh kebiasaan yang mau cepat, tapi beresiko secara hukum.

Selain itu, hal lain yang paling fundamental namun dianggap remeh oleh broker, adalah tidak memiliki izin untuk berusaha sebagai broker properti. Bagi agen independen, anda mungkin berpikir bahwa izin itu hanya berlaku untuk PT. Tapi, jangan salah, peraturan perundang-undangan tidak menyebutkan demikian.

Mari kita baca lebih lanjut.
Dasar Hukumnya

UU no. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan pasal 24 ayat 1 berbunyi

“Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan wajib memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri.”

Nah yang dimaksud pelaku usaha ini adalah

“Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.” – UU no. 7 tahun 2014, pasal 1 ayat 14 –

Sedangkan yang dimaksud dengan perdagangan disini adalah

“Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.” – UU no. 7 tahun 2014 pasal 1 ayat 1 –

Dengan demikian jelas bahwa perdagangan bukan hanya tentang barang, tetapi juga jasa yang diberikan, dimana pihak yang memberikan jasa itu menerima imbalan atas jasanya.

Selanjutnya di dalam pasal 24 ayat 4, UU no 7 tahun 2014 disebutkan

“Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan di bidang Perdagangan sebagaimana pada ayat (1) dan pengecualiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.”

Nah untuk jasa perantara perdagangan properti izinnya telah diatur dalam Peraturan
Kementerian Perdagarangan Republik Indonesia telah menerbitkan PERMENDAG No. 51/M-DAG/PER/7/2017 Tahun 2017 Tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti, yang diundangkan pada tanggal 3 Agustus 2017

Ketentuan Surat Izin Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (SIU-P4) di atur pada bagian BAB II PERMENDAG No. 51/M-DAG/PER/7/2017 Tahun 2017 Tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti.

Peraturan tersebut dikeluarkan, mengingat Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/8/2008 tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 107/M-DAG/PER/12/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/8/2008 tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti, perlu disesuaikan dengan perkembangan usaha perusahaan perantara perdagangan property.

“(1) Setiap perusahaan wajib memiliki SIU-P4. (2) Kewajiban untuk memiliki SIU-P4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi kantor cabang perusahaan.”

Ini berarti bagi setiap pelaku usaha yang ingin melakukan usaha dalam memberikan jasa perantara perdagangan properti, orang perseorangan ataupun badan usaha, wajib memiliki izin dari Menteri Perdagangan berupa Surat Izin Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (SIU-P4).
Resiko hukumnya

Tidak ada izin memiliki konsekuensi pidana. UU no. 7 tahun 2014 pasal 106 menyebutkannya dengan tegas dan jelas.

“Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)“

Ini berarti secara legal formal, ancaman bagi broker properti yang tidak memiliki SIU-P4 adalah pidana penjara paling lama 4 tahun, atau denda paling banyak Rp 10 milyar.
Solusinya

Solusinya hanya dua. Pertama anda mengurus izin usaha untuk diri anda sendiri. Kedua, anda bergabung dan menjadi marketing associate salah satu kantor properti yang telah memiliki izin usaha itu.

Anda membuat akta pendirian perusahaan. Bila anda agen independen maka yang anda buat adalah akta pendirian perusahaan perorangan.

Bila itu PT maka anda perlu mendapatkan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM.
Anda kemudian mengurus NPWP perusahaan. Anda kemudian mengurus domisili perusahaan. Selain data-data pribadi dan perusahaan anda, anda juga perlu melampirkan IMB, PBB, bukti kepemilikan dan juga tanda daftar BPJS. Jadi anda harus mendaftar ke BPJS dulu dan memenuhi persyaratan mereka lagi. Bila anda menyewa maka anda harus meminta data-data properti itu dari pemilik properti dan melampirkan surat keterangan sewa. Penting digarisbawahi kalau di DKI Jakarta, badan usaha wajib berdomisili di zonasi yang peruntukannya untuk perkantoran. Jadi bila anda mau menggunakan apartemen atau rumah anda sendiri sebagai tempat usaha, maka surat keterangan domisili anda tidak akan keluar. Virtual office juga tidak bisa, harus ada real office.

Anda merekrut 2 orang tenaga ahli yang telah memiliki sertifikat dari lembaga sertifikasi profesi (LSP). Saat ini baru ada 1 LSP dalam bidang broker properti di Indonesia, yaitu LSP Broker Properti. Anda bisa melihatnya lebih jauh disini. Bila anda tidak mau menggaji tenaga ahli dan mau memiliki sertifikat sendiri, maka anda mendaftar, membayar Rp 5,500,000 dan mengikut tesnya. Bila anda lulus anda akan dapatkan sertifikat itu. Bila tidak, maka anda ulang lagi dan membayar lagi sesuai kebijakan LSP tersebut. Ingat bahwa anda perlu 2 orang tenaga ahli.

Menyerahkan semua data-data ke Kementrian Perdagangan.

Solusi Lainnya

Bila anda merasa bahwa semua persyaratan itu terlalu sulit dan terlalu mahal untuk anda penuhi, maka silahkan anda bergabung menjadi marketing associate di kantor properti lainnya yang telah memiliki surat izin usaha tersebut. Pastikan baik-baik ke Principal anda bahwa kantor itu memiliki SIU-P4, bukan SIUP biasa. Karena kalau cuma SIUP biasa posisi anda tidak beda dengan menjadi agen independen. Secara hukum anda masih broker ilegal.
Catatan lainnya

Anda ingat kasus Chiropractic First? Selama bertahun-tahun Chiropractic First bisa beroperasi, membuka cabang dimana-mana, tapi dilakukan tanpa izin. Sampai ketika seorang pasien bernama Allya Sisca Nadya, mati terbunuh.

Polisi tidak bisa mendapatkan sang dokter yang sudah lari ke Amerika. Namun pemiliknya, Khan Wai Min, harus menghadapi tuntutan 9 tahun penjara. Kesalahannya adalah karena kelalaian. Lalai untuk memenuhi persyaratan izin dan administrasi untuk membuka klinik dan mempekerjakan dokter asing. Tapi hal itu mengakibatkan kematian orang lain.

Ada unsur legal formal yang dilanggar (tidak ada izin) dan ada juga sisi kelalaian yang ujungnya adalah kematian orang lain. Dua unsur pidana telah terpenuhi.

Pertanyaannya, apabila si pemilik Chiropractic First ini memiliki semua izin untuk usahanya termasuk izin untuk mempekerjakan orang asing, apakah dia juga bisa dituntut?

Saya rasa belum tentu. Mengapa? Karena tidak ada unsur legal formal yang dilanggar. Selama tidak bisa dibuktikan ada kelalaian si pemilik dalam kasus kematian ini, maka dia tidak bisa dituntut.

Begitu juga dengan praktek broker properti. Selama ini anda mungkin bisa bebas bekerja sebagai agen independen tanpa izin dan tidak ada masalah. Tapi itu hanya akan baik-baik saja selama tidak ada “kasus”.

Apabila ada pemicu (trigger), apabila ada klien yang mungkin merasa dirugikan oleh anda, apabila ada agen lain yang mungkin merasa dirugikan oleh anda, maka bila mereka mengajukan tuntutan hukum, maka ketiadaan izin bisa menyebabkan anda kena secara pidana juga, bukan hanya secara perdata.

Mengapa? Karena tidak ada izin berarti ada unsur legal formal yang telah anda langgar. Penyidik tinggal mencari satu unsur lagi yang menjadi penyebab mengapa anda mereka laporkan, apakah itu kelalaian ataupun adanya niat jahat.

So, segera urus izin anda. Atau bergabunglah dengan kantor properti yang telah memiliki izin itu. Bila anda saat ini sudah bergabung di satu kantor properti, pastikan kantor properti itu sudah memiliki SIU-P4 dengan meminta Principal anda menunjukkan hal itu. Supaya setelah itu anda bisa fokus bekerja dan menjual dengan tenang.
Karena bekerja tanpa izin sama saja dengan membuat hidup anda berada di bawah resiko hukum setiap harinya.(MEN)

Putusan MK Menguatkan KPK Untuk Kembali Tetapkan Setya Novanto Tersangka

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Prof Mahfud MD

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Prof Mahfud MD


JURNAL123, JAKARTA.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD menilai, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait alat bukti untuk menjerat tersangka sudah tepat.

Hal ini disampaikan Mahfud menanggapi putusan nomor perkara 42/PUU-XV/2017.

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan, penyidik aparat penegak hukum bisa menggunakan alat bukti yang telah dipakai pada perkara sebelumnya untuk menjerat tersangka yang memenangkan praperadilan.

Namun, bukti tersebut harus disempurnakan.

“Jadi MK itu benar, memang harus begitu logikanya. Saya kira itu bukan hanya logika MK, itu logika ilmu hukum biasa. Kalau hakimnya benar pasti mengatakan begitu,” kata Mahfud saat dihubungi, Rabu (11/10/2017).

Hal ini juga disampaikan Mahfud menanggapi Putusan Hakim Pengadilan Jakarta Selatan yang menangani Praperadilan Setya Novanto, Cepi Iskandar.

Dalam putusannya, Cepi menilai, alat bukti yang sudah digunakan dalam perkara sebelumnya tidak bisa digunakan untuk menangani perkara selanjutnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 (Perma).

Menurut Mahfud, logika yang digunakan Cepi tidak tepat.

“Tidak masuk akal kalau alat bukti pada perkara sebelumnya tidak bisa digunakan untuk orang lain. Itu kan tidak masuk akal kalau pidananya kolektif bagaimana?” kata Mahfud.

“Justru alat bukti sebelumnya yang sudah sah di pengadilan itu menjadi alat bukti bagi penyerta berikutnya. Kalau kolektif korupsinya 10 orang gitu satu sudah divonis dengan alat bukti A, maka alat bukti A terus berlaku bagi yang lain,” tambah Mahfud.

Mahfud berpendapat, Perma memang menyebutkan bahwa alat bukti yang sudah dipakai tidak bisa digunakan kembali.

Namun, menurut Mahfud, bukan berarti alat bukti tersebut tidak bisa dipakai lagi untuk menjerat tersangka lain yang masih berkaitan dengan kasusnya.

Menurut Mahfud, aparat penegak hukum masih bisa menggunakan cara lainnya, yakni dengan membuat berita acara yang berbeda.

“Alat buktinya sama, tapi berita acaranya beda. Mungkin itu akan bisa dipahami kalau gitu,” kata dia.

Dengan adanya putusan MK, Mahfud menilai, upaya KPK kembali menetapkan Novanto sebagai tersangka tidak menyalahi aturan.

“Menjadikan Setya tersangka lagi, ada atau enggak ada putusan MK itu memang menurut saya bisa (dilakukan). Apalagi sekarang ada putusan MK, itu akan makin kuat,” kata dia.(KOM)

BNN Ungkap Sindikat Narkotika Internasional di 4 Wilayah

Kepala BNN Budi Waseso Bersama Sejumlah Barang Bukti Dan Para Tersangka (Berbaju Oranye)

Kepala BNN Budi Waseso Bersama Sejumlah Barang Bukti Dan Para Tersangka (Berbaju Oranye)

JURNAL123, JAKARTA.
Badan Narkotika Nasional (BNN) kembali menggagalkan upaya peredaran narkotika jenis shabu dan ekstasi yang dilakukan oleh empat jaringan narkotika internasional di empat wilayah berbeda dalam kurun waktu sebulan terakhir.

Berikut ini adalah uraian keempat kasus tersebut antara lain:

1. Pengungkapan Peredaran 1.005 Butir Ekstasi di Bandung.

BNN mengungkap sindikat peredaran narkotika jenis ekstasi di Bandung pada tanggal 8-9 September 2017 dan mengamankan lima tersangka antara lain : JLP (29, kurir) yang ditangkap di Pom Bensin Rest Area Jakarta-Cikampek. Tersangka kedua yaitu ASH (32, kurir) diamankan di Hotel Paradise Bandung. Tersangka ketiga yaitu LS (33, pembeli ekstasi) ditangkap di halaman parkir Karaoke Fox Bandung. Tersangka keempat yaitu DN (31, pembeli ekstasi) diamankan di rumahnya di Perumahan De Camaroong, Cimahi dan TKM (39, perantara) diamankan di LP Narkotika Cipinang.
Dari jaringan sindikat ini, petugas menyita 1.005 butir ekstasi, 5,97 gram tembakau mengandung narkotika, buku pencatatan peredaran ekstasi, 2 unit mobil, 9 unit ponsel, 11 kartu ATM, uang tunai sebesar Rp 9.801.000, dan 1 buah key BCA.

2.Ungkap Kasus Clan Lab di Sumatera Utara.

BNN melakukan penggerebekan di sebuah rumah di Jl. Danau Batur No. 24 lingkungan 3 Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat Sumatera Utara, Jumat, 8 september 2017. Di rumah yang dijadikan pabrik pil ekstasi tersebut, diamankan seorang tersangka MAN (44). Di rumah tersebut, petugas menyita tablet mengandung metamfetamina sebanyak 109 butir, dan 3 bungkus plastik berisi serbuk mengandung metamfetamina seberat 82,6 gram. Petugas melakukan pengembangan dan melakukan pemeriksaan di rumah MR (DPO). Di rumah ini petugas menemukan sejumlah cairan kimia bukan prekursor. Selain itu di rumah MA ini ditemukan sepucuk senapan air soft gun. Selanjutnya petugas mengamankan pelaku lainnya yaitu MUL (48) yang berperan sebagai pengantar prekursor di Dusun V, jalan Klambir V Gang Berama Deli Serdang. Dari tangan MUL, petugas menyita shabu seberat 6,47 gram. Dari keterangan dua pelaku di atas, diketahui pengendali jaringan ini adalah R (34) yang merupakan seorang napi di LP Kelas IIA Binjai, Sumatera Utara. Selanjutnya R diamankan.

3.Peredaran Shabu 11,6 Kg Dari Tawau Malaysia Digagalkan.

Berdasarkan laporan masyarakat diperoleh informasi bahwa akan adanya penyelundupan narkotika jenis shabu kristal seberat kurang lebih 11,6 kg. Pada hari Sabtu, 23 September 2017 saat perjalanan menuju kota Tarakan tepatnya di Jalan Raya Aki Balak Tarakan Barat Tim gabungan BNN Pusat, BNNP Kaltara dan BNNK Tarakan melakukan penangkapan tehadap pelaku A (29, kurir), dan ditemukan shabu seberat kurang lebih 10,2 kg. Selanjutnya petugas melakukan pengembangan kasus dan berhasil mengamankan para pelaku lainnya pada Minggu 24 September 2017, antara lain ; AH (37, pengendali kurir) dan H (41, kurir) di daerah Jalan Raya P Aji Iskandar Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Utara Kaltara.
Pada saat bersamaan pula, diamankan R (36, pengemudi speed boat) di Jalan Kurau, Kelurahan Juata Laut Tarakan Utara, Kaltara. Dari tangannya petugas menyita shabu seberat 1,4 kg. Sementara itu pelaku lainnya yaitu AB (29, pemodal) yang sedang menjalani hukuman di LP Klas IIA Tarakan juga berhasil diamankan.

4.Pengungkapan Ekstasi dan Shabu di Pekanbaru.

Pada 5 Oktober 2017, BNN RI bersama dengan BNNP Riau serta dibantu Polda Riau berhasil mengungkap jaringan peredaran narkotika Internasional. Tim gabungan ini mengamankan dua orang pelaku yaitu Z (kurir) dan J (pengendali) di Jalan Lintas Timur Sumatera, Pekanbaru-Duri KM 76 Desa Telaga Sam-Sam Kecamatan Kandis, Kab. Siak, Pekanbaru Provinsi Riau. Dari jaringan ini BNN menyita shabu seberat 25,56 kg dan ekstasi sebanyak 25 ribu butir. Satu orang pelaku yaitu J melakukan perlawanan sehingga petugas melakukan tindakan tegas dan terukur. Jafar meninggal dunia saat dibawa ke rumah sakit.

Total Barang Bukti Disita Dari Empat Kasus
Dari empat pengungkapan kasus tersebut, petugas BNN menyita shabu ±37,25 kg dan ekstasi sebanyak 26.005 butir. Dengan pengungkapan ini, BNN setidaknya menyelamatkan lebih dari 212 ribu anak bangsa dari penyalahgunaan narkotika.

Ancaman Hukuman
Atas kejahatan yang dilakukan, para pelaku dikenakan pasal Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1), Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1), UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman maksimal pidana mati. (RIL)

Densus Antikorupsi Harus Terapkan Hukuman Mati

Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane

Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane


JURNAL123, JAKARTA.
Indonesia Police Watch (IPW) menegaskan, Densus Antikorupsi yang akan dibentuk Polri untuk memberantas tindak pidana korupsi harus berani membuat terobosan agar ada efek jera yang membuat orang takut melakukan korupsi. Dalam konteks ini, Densus Antikorupsi harus berani mengenakan pasal hukuman mati untuk para koruptor. Kemudian, menerapkan pasal pemiskinan untuk keluarga koruptor.

Jika terobosan-terobosan ini bisa dilakukan Densus antikorupsi, maka publik pasti akan mendukung dan keberadaannya akan disambut luas oleh masyarakat. Sebaliknya, jika tidak, maka nasib Densus Antikorupsi tidak akan jauh berbeda dengan lembaga-lembaga pemberantasan korupsi yang pernah ada.

Penegasan ini disampaikan oleh Ketua Presidium IPW Neta S Pane kepada SP, Selasa (10/10/2017).

Dikatakan, soal pemenuhan fasilitas kerja dan peningkatan biaya operasional  itu hanya merupakan hal normatif. Tapi, yang lebih penting adalah membangun roh dan jiwa Densus Antikorupsi itu dengan sikap tegas dan konsisten, yang bisa membuat para penyelenggara negara di negeri ini jera melakukan aksi korupsi karena akan bisa membuat dirinya dihukum mati dan keluarganya dimiskinkan. Tidak seperti sekarang ini di mana para koruptor jadi selebritis dan setelah selesai menjalani hukuman, ia dan keluarganya menjadi kaya raya.

Neta Pane mengatakan, persoalan korupsi di negeri ini terus tumbuh dan berkembang. Meski KPK sudah melakukan penangkapan dan makin agresif melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT), korupsi bukannya habis tapi malah makin marak. Kini Komisi III DPR sudah membahas keberadaan Densus Antikorupsi dan anggarannya Rp 975 miliar untuk tahun 2018, mampukah lembaga ini bekerja sama dengan KPK dan bahu membahu memberantas korupsi?

“Pantauan IPW, penyelenggara negara dan pengusaha yang terlibat dalam proyek-proyek pemerintahan seakan tidak peduli dan tidak takut dengan KPK. Kalau pun ada yang tertangkap mereka menilai yang bersangkutan sedang sial. Mereka yang tertangkap nekat pasang badan karena uang hasil korupsi sebelum tertangkap, sudah mereka kumpulkan sedemikian rupa dan begitu bebas dari penjara mereka malah makin kaya raya,” ujar Neta S Pane seperti diberitakan Suara Pembaruan, Selasa (10/10/2017).

Menurut Neta, fakta-fakta inilah yang membuat korupsi makin tumbuh subur di negeri ini, walau sudah ada KPK. Artinya, tutur dia, keberadaan KPK dianggap enteng oleh para pejabat, koruptor, dan pengusaha penyuap. Mereka tidak takut karena KPK, aparat penegak hukum, dan pemerintah karena mereka tidak kunjung berhasil membuat efek jera. Bahkan, KPK malah sering dituding tebang pilih dalam melakukan pemberantasan korupsi.

Neta menyebutkan, luasnya wilayah Indonesia dan banyaknya jumlah institusi serta banyaknya jumlah pejabat penyelenggara negara, tentu membuat KPK tidak berdaya dan tidak mampu mengamankan negeri ini dari jarahan pejabat korup. Apalagi, ujarnya, berbagai inspektorat yang ada di setiap institusi tidak melakukan upaya maksimal untuk mencegah terjadinya korupsi, sehingga keberadaan KPK dalam pemberantasan korupsi seakan tidak membawa hasil maksimal.

“Melihat makin maraknya korupsi dan makin tidak berdayanya KPK, usulan perlunya Densus Antikorupsi menjadi sesuatu yang menarik. Apalagi, usulan itu datang dari Polri,” tuturnya.

Pertanyaannya kemudian, kata Neta, selama ini Polri “ke mana saja”? Bukankah di Polri sudah ada Dirtipikor. Lalu seperti apa peran dan gebrakannya dalam pemberantasan korupsi di negeri ini?

Neta mengatakan, memang keberadaan Dirtipikor Polri dipenuhi keterbatasan, mulai dari terbatasnya anggaran operasional, peralatan kerja, hingga wewenang. Inilah yang membuat Dirtipikor Polri sering tidak berdaya menghadapi para koruptor. Sehingga, usulan dibentuknya Densus Antikorupsi bisa dianggap sebagai sebuah terobosan untuk mengkonsolidasikan kekuatan aparatur penegak hukum dalam memerangi korupsi di negeri ini.

Ia menekankan, tentunya untuk mewujudkan terobosan ini tidak mudah. Tantangan terbesar yang akan dihadapi adalah tidak munculnya kepercayaan publik, mengingat citra Polri begitu buruk di masyarakat. Persoalan ini, paparnya, yang perlu menjadi prioritas utama bagi Densus Antikorupsi untuk dibenahi dengan kerja nyata.

Persoalan lainnya agar kepercayaan publik muncul, kata Neta, Densus Antikorupsi harus segera membersihkan lingkungan kepolisian dari dugaan korupsi, suap, dan pungli. Sehingga, kesan sapu kotor untuk membersihkan rumah yang kotor tidak berkembang memojokkan Densus Antikorupsi.

Sumber: Suara Pembaruan

RUU KUHP Berpotensi Ancam Kebebasan Pers

Ilustrasi

Ilustrasi


JURNAL123, JAKARTA.
Lembaga Bantuan Hukum Pers, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Federasi Serikat Pekerja Media Indonesia dan AJI Jakarta menilai naskah revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang sedang dibahas DPR dapat mengancam kebebasan pers di Indonesia.

Dalam siaran persnya, Selasa (10/10/2017), disebutkan pada pasal-pasal yang sudah dibahas terdapat tindak pidana terhadap proses peradilan atau “contempt of court” yang berpotensi mengancam kebebasan pers dan berekspresi yang sudah dijamin Undang-Undang Dasar 1945.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, AJI Indonesia, FSPMI dan AJI Jakarta menilai naskah RUU KUHP berpotensi melakukan kriminalisasi yang berlebihan terhadap pers yang meliput sidang di pengadilan, yaitu Pasal 328 dan Pasal 329.

Pasal 328, yang dikatakan mengadopsi Pasal 217 KUHP, ternyata dimaknai berbeda. Pasal 217 KUHP mengatur tentang seseorang yang membuat keributan di ruang sidang pengadilan dapat diancam pidana penjara paling lama tiga minggu.

Namun, Pasal 328 RUU KUHP ternyata bukan hanya ditujukan untuk kondisi di dalam ruang sidang, melainkan juga berlaku untuk seluruh proses peradilan dari penyidikan sampai pengadilan. Ancaman hukumannya pun menjadi lima tahun, bukan tiga minggu.

Sedangkan Pasal 329 RUU KUHP salah satunya mengatur pidana penjara paling lama lima tahun terhadap seseorang yang menghina hakim atau menyerang integritas hakim dalam sidang pengadilan dan publikasi yang dapat memengaruhi sifat tidak memihak hakim dalam pengadilan.

Menurut LBH Pers, AJI Indonesia, FSPMI dan AJI Jakarta, hal itu berpotensi bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menjamin kemerdekaan pers sebagai hak asasi, tidak ada penyensoran, pembreidelan atau pelarangan siaran dan hak pers untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Pasal tersebut berpeluang menimbulkan multitafsir dan menjadi “pasal karet” sehingga dapat digunakan untuk menyasar siapa pun yang mengkritisi hakim.

Selain itu, pasal tersebut seolah-olah menempatkan hakim berpihak karena dipengaruhi oleh masyarakat atau media dan menyalahkan masyarakat yang mencoba kritis. Padahal, hakim dan pengadilan seharusnya mampu menerapkan prinsip independensi yang tidak bisa dipengaruhi oleh hal apapun.(OKE)

KPK Tetapkan Tersangka Suap AAM-SDW, MA Nonaktifkan Ketua PT Manado

Ketua Kamar Pengawas MA Sunarto (Kiri) Bersama Wakil Ketua KPK Laode M Syarif (Kedua Dari Kiri) Menyaksikan Barang Bukti Suap Anggota DPR-Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara

Ketua Kamar Pengawas MA Sunarto (Kiri) Bersama Wakil Ketua KPK Laode M Syarif (Kedua Dari Kiri) Menyaksikan Barang Bukti Suap Anggota DPR-Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara


JURNAL123, JAKARTA.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua orang tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta, pada Jumat (6/10/2017) malam.

Dua orang tersangka itu adalah Anggota Komisi XI DPR RI periode 2014-2019 dari Fraksi Partai Golkar, Aditya Anugrah Moha dan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Sudiwardono.

Aditya Moha ditetapkan sebagai tersangka karena diduga sebagai pemberi suap. Sedangkan Sudiwardono diduga sebagai penerima suap.

Aditya dan Sudiwardono ditangkap KPK di Jakarta, Jumat (6/10/2017) kemarin malam bersama tiga orang lainnya. Mereka ditangkap di sebuah hotel di daerah Pencenongan, Jakarta Pusat.

KPK mengamankan uang sebagai barang bukti. Total uang yang diamankan KPK dalam OTT kali ini mencapai SGD 64.000.

“Dari OTT ini tim mengamankan total uang sebagai barang bukti itu SGD 64.000,” ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam konferensi pers di kantornya, Jaksel, Sabtu (7/10/2017).

Syarif menjelaskan rinci soal OTT ini. OTT dimulai saat penyerahan uang suap terjadi di sebuah hotel di kawasan Pecenongan, Jakarta Pusat.

“Jumat (6/10) sekitar 23.15 WIB, setelah kembali dari acara makan malam bersama keluarga, SDW tiba di hotel tempat menginap. Beberapa saat itu, penyerahan uang terjadi di pintu darurat hotel,” kata Syarif.

“Setelah penyerahan tersebut terjadi, tim KPK amankan AAM dan beserta ajudannya di lobi hotel. Di kamar SDW KPK mengamankan SGD 30.000 dalam amplop putih dan SGD 23.000 dalam amplop cokelat. Uang dalam amplop cokelat diduga sisa pemberian sebelumnya,” imbuhnya.

Selain itu, KPK juga mengamankan SGD 11.000 di mobil Aditya Moha. “Uang ini diduga total commitment fee keseluruhan,” ucapnya.

“Pemberian uang terkait perkara banding dengan terdakwa Marlina Mona Siahaan, Bupati Bolaang Mongondow 2001-2006 dan 2006-2011, untuk mempengaruhi penahan dan agar tidak ada penahanan,” kata Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Sabtu (7/10/2017).

Pemberian suap tersebut diduga untuk mempengaruhi putusan banding atas kasus korupsi Tunjangan Pendapatan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kabupaten Boolang Mongondow.

Aditya Moha diketahui sebagai anak dari Marlina Mona Siahaan. Sedangkan, perkara banding diproses di Pengadilan Tinggi Manado.

“Setelah pemeriksaan selama 1×24 jam disimpulkan bahwa ada tindak pidana korupsi sehingga menaikkan status ke penanganan perkara,” kata Laode.

Lima orang yang ditangkap KPK tersebut yakni anggota DPR Komisi XI AAM, Ketua PT Sulut SDW,istri SDW berinisial YM, seorang ajudan AAM dan seorang sopir AAM. Namun ketiga lainnya tidak dijadikan tersangka hanya menjadi saksi.

“KPK menetapkan Aditya selaku pemberi suap dan Sudiwardono selaku penerima suap sebagai tersangka,” ujar dia.

Dinonaktifkan Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi.

Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung (MA) Sunarto turut mendampingi dalam konperensi pers di Gedung KPK tersebut. Menurut Sunarto, Ketua Pengadilan Tinggi (Sudiwardono, red) langsung dinonaktifkan.” Saat ini juga tersangka SDW langsung dinonaktifkan sebagai Ketua Pengadilan Tinggi,” tegas Sunarto.

Pasal yang disangkakan kepada Aditya sebagai pihak yang diduga pemberi suap adalah Pasal 6 Ayat 1 Huruf a atau Pasal 5 Ayat 1 Huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagai tersangka penerima suap, Sudiwardono disangkakan Pasal 12 Huruf a atau b atau c atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.(CAM)