Category Archives: Hukum

Presiden Minta Setya Novanto Ikuti Prosedur Hukum

Ketua DPR Setya Novanto (Kiri) Bersama Presiden Joko Widodo

Ketua DPR Setya Novanto (Kiri) Bersama Presiden Joko Widodo


JURNAL123, JAKARTA.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto untuk bersedia mengikuti seluruh proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Saya minta Pak Setya Novanto mengikuti proses hukum yang ada,” kata Presiden Jokowi seusai menghadiri sarasehan Dewan Perwakilan Daerah di Gedung Nusantara IV DPR, Jakarta, Jumat, 17 November 2017.

Setya Novanto saat ini tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Jakarta Selatan. Ia dirawat di sana setelah mengalami kecelakanaan. Mobil yang ditumpanginya menabrak tiang listrik di jalan Arteri Permata Hijau.

Jokowi meyakini bahwa proses hukum di KPK akan terus dilakukan. “Saya yakin proses hukum yang ada di negara kita ini terus berjalan dengan baik,” ujarnya.

Saat ditanya soal perlu tidaknya dilakukan pergantian Ketua DPR setelah penetapan Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP, Presiden Jokowi tak mau berkomentar. “Itu wilayah DPR,” ujarnya singkat.

Menurut keterangan dari pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi, kliennya itu mengalami kecelakaan saat menuju salah satu stasiun televisi dan akan ke KPK untuk memberikan keterangan.

Setya Novanto sebelumnya dikabarkan menghilang. Saat penyidik KPK akan menangkapnya di rumahnya di Jalan Wijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Rabu malam, 15 November 2017, Novanto tidak ada. Bahkan, saat itu keluarganya mengaku tidak tahu keberadaan Novanto.(TEM)

Orang Yang Sembunyikan Setya Novanto Diancam Pidana

Kantor KPK Jakarta

Kantor KPK Jakarta


JURNAL123, JAKARTA.
Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah mengatakan pihaknya masih membahas kemungkinan memasukan status Setya Novanto dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) atau buron. KPK pun meminta agar Setya Novanto beritikad baik untuk menyerahkan diri dan kooperatif dalam menjalani proses hukum.

Febri memberi peringatan agar pihak-pihak lain bekerja sama dengan komisi antirasuah dengan tidak menyembunyikan Novanto. “Jangan sampai ada upaya untuk melindungi atau menyembunyikan karena ada risiko pidana terhadap perbuatan tersebut,” kata Febri dalam pesan tertulis di Jakarta, Kamis 16 November 2017.

Ia menjelaskan dasar pidana bagi pihak yang menyembunyikan tersangka kasus korupsi diatur di Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Ancaman hukumannya, penjara 3-12 tahun. “Jadi kami harap hal ini tidak perlu terjadi jika ada kerjasama dan itikad baik untuk datang ke KPK,” katanya

Sebelumnya, KPK mendatangi rumah Setya Novanto sekitar pukul 21.38 di Jalan Wijaya XIII, Jakarta Selatan. Tujuannya, menjemput paksa tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP tersebut. Setidaknya enam petugas KPK masuk ke rumah Setya, kemudian menggeledah rumah mewah itu.

Sekitar pukul 02.35, para penyidik keluar sambil menjinjing beberapa koper berwarna hitam dan biru serta sebuah kotak hitam berisi rekaman kamera closed circuit television (CCTV) di rumah tersebut. Novanto tetap tak tampak.

Penjemputan dilakukan tim KPK setelah Setya Novanto berulang kali mangkir dari pemeriksaan KPK. Pada pemanggilan pertama, Setya mangkir dengan alasan tengah mengunjungi konstituen pada masa reses DPR.

Pada Senin, 13 November 2017, ia kembali absen dan surat ketidakhadirannya dikirimkan Sekretaris Jenderal DPR. Dalam surat itu, Sekjen DPR meminta KPK meminta izin presiden jika ingin memanggil Setya Novanto. Terakhir, 15 November 2017, Novanto mangkir saat hendak diperiksa dengan status tersangka dugaan korupsi e-KTP.

Wapres Pertanyakan Sikap Setya Novanto Selaku Pemimpin.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyayangkan sikap Setya Novanto yang menghilang saat hendak dijemput petugas Komisi Pemberantasan Korupsi. Sikap itu menimbulkan pertanyaan di masyarakat.

“Jangan seperti ini (menghilang). Ini kan tindakan yang menjadi tanda tanya pada seluruh masyarakat, bagaimana kewibawaan seorang pemimpin,” kata Jusuf Kalla di JI Expo, Kemayoran, Jakarta pada Kamis, 16 November 2017.

Menurut Kalla, Setya seharusnya taat pada proses hukum. Dia harus datang ke KPK saat lembaga antirasuah tersebut membutuhkannya. Ini untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan Ketua Umum Golkar tersebut dalam dugaan kasus korupsi e-KTP.

JK juga menilai, sikap Setya yang menghilang dari proses hukum ini bisa berpengaruh negatif bagi Golkar. Partai beringin itu bisa kehilangan kepercayaan masyarakat. “Kepemimpinan harus taat pada hukum, supaya bisa dipercaya oleh masyarakat. Kalau lari-lari begini bagaimana bisa dipercaya,” kata dia.

Apa yang dilakukan Setya dengan menghilang saat dijemput KPK, kata JK, adalah kampanye negatif bagi Golkar. “Semalam itu kan jadi kampanye negatif bagi partai Golkar,” ujarnya.

Setya Novanto tak berada di kediamannya saat penyidik KPK hendak menjemputnya pada Rabu malam, 15 November 2017. Hingga saat ini, keberadaan Ketua DPR itu belum diketahui. KPK tengah mempertimbangkan untuk menetapkan status buron terhadap Setya. Sebab, beberapa kali, Setya telah mangkir dari panggilan pemeriksaan KPK, baik sebagai saksi maupun tersangka dalam kasus korupsi e-KTP.(TEM)

KPK Keluarkan Surat Penahanan Setya Novanto

Rumah Setya Novanto Dijaga Aparat Kepolisian (Foto Kompas)

Rumah Setya Novanto Dijaga Aparat Kepolisian (Foto Kompas)


JURNAL123, JAKARTA.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Ketua DPR RI Setya Novanto.

KPK sebelumnya mengimbau agar Novanto menyerahkan dirinya. Tim KPK yang mendatangi kediaman Novanto tidak mendapati yang bersangkutan di rumah.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, surat perintah penangkapan tersebut diterbitkan KPK karena ada kebutuhan penyidikan oleh KPK dalam kasus e-KTP.

Novanto sebelumnya tiga kali tidak hadir dalam pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka Dirut PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiharjo. Termasuk dalam pemanggilan hari ini untuk diperiksa sebagai tersangka.

“Karena ada kebutuhan penyidikan KPK menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap SN dalam dugaan tindak pidana korupsi KTP elektronik,” kata Febri, di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (15/11/2017).

Tim KPK, lanjut Febri, saat ini sedang melakukan pencarian. Pihaknya mengimbau agar Novanto menyerahkan diri.

“Kami harapkan kalau ada itikad baik terbuka bagi SN untuk menyerahkan diri ke kantor KPK dan proses hukum ini berjalan baik,” ujar Febri.

KPK Belum Simpulkan SN Melarikan Diri

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menyimpulkan bahwa Ketua DPR RI Setya Novanto melarikan diri.

Tim KPK yang mendatangi kediaman Novanto di Jalan Wijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, tidak mendapati Novanto di sana.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan pihaknya belum dapat menyimpulkan Novanto melarikan diri atau tidak.

“Belum ada kesimpulan itu masih perlu koordinasikan apakah ditindaklanjuti dengan pencantuman di DPO atau tidak,” kata Febri, di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (15/11/2017).

KPK mengimbau agar Novanto untuk kooperatif dalam kasus ini. Tim KPK yang mendatangi kediaman Novanto sudah bertemu dengan pengacara dan keluarga.

Sementara itu, ia belum dapat menyampaikan apakah tim sudah mendapat informasi di mana Novanto dari pihak keluarga dan pengacara.

“Tidak bisa kami sampaikan tapi yang pasti ada tim di rumah saudara SN sampai dini hari tadi,” ujar Febri.

“Sejauh ini kami belum menemukan (Novanto) dan pencarian masih dilakukan, jadi yang diterbikan pimpinan adalah surat penahanan,” katanya.(KOM)

Terkait Ijin Presiden, Jokowi Singgung Novanto

Ketua DPR Setya Novanto (Foto Tempo)

Ketua DPR Setya Novanto (Foto Tempo)


JURNAL123, MANADO.
Terkait pemeriksaan Setya Novanto, yang meminta KPK harus ijin Presiden, Joko Widodo angkat bicara ihwal hal tersebut.

Presiden meminta kepada pihak terlibat agar membuka dan membaca kembali peraturan yang berlaku.

“Buka undang-undangnya semua,” kata Presiden Jokowi usai menghadiri kongres Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, di Manado, Sulawesi Utara pada Rabu, 15 November 2017.

Jokowi berharap semua pihak yang terlibat mengikuti aturan main yang sudah ada. “Aturan mainnya seperti apa, disitulah diikuti,” ujarnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP, hari ini. Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan perdana setelah Ketua DPR itu ditetapkan kembali menjadi tersangka korupsi e-KTP pada 10 November 2017.

Juru bicara KPK Febri Diansyah menyatakan lembaganya mengabaikan dalil Setya yang menyatakan punya hak imunitas sehingga tak bisa diperiksa KPK. “Alasan imunitas ataupun dibutuhkannya persetujuan tertulis dari presiden sebenarnya kalau kita baca UU MD3 secara hati-hati tidak ada ketentuan seperti itu,” kata dia.

Dalil Setya soal hak imunitas anggota DPR itu disampaikan pada Senin lalu, saat Setya sedianya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Anang Sugiana Sudiharjo. Setya menyatakan bahwa sebagai anggota Dewan, ia memiliki hak imunitas sehingga tak bisa diperiksa penegak hukum termasuk KPK. Menurut dia, pemeriksaan terhadapnya harus dilakukan dengan izin Presiden.

Setya Novanto sudah berencana tidak hadir dalam pemeriksaan tersebut. “Sudah saya jelaskan berulang kali bahwa KPK tidak punya wewenang untuk memanggil Setya,” ujar Fredrich Yunadi, kuasa hukum Setya.(TEM)

Divonis 1 Tahun 6 Bulan, Buni Yani Banding

Buni Yani Saat Mengikuti Persidangan

Buni Yani Saat Mengikuti Persidangan


JURNAL123, BANDUNG.
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan penjara terhadap Buni Yani, terdakwa kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dia dinyatakan bersalah mengubah video pidato Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Kepulauan Seribu saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

“Mengadili, menyatakan terdakwa Buni yani terbukti melakukan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa satu tahun enam bulan,” kata Ketua Majelis Hakim, Saptono, di Gedung Perpustakaan dan Arsip Bandung, Selasa (14/11/2017).

Vonis itu lebih rendah dibanding dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang meminta Buni Yani divonis dua tahun penjara ditambah denda Rp 100 juta subsider tiga bulan.

Buni Yani dinyatakan melanggar dengan Pasal 32 ayat 1 jo Pasal 48 ayat 1 tentang orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik.

Buni Yani akan mengajukan banding karena mengklaim fakta-fakta persidangan ada yang tidak sesuai.

“Kami akan banding karena fakta-fakta persidangan tidak sesuai, karena tadi ribut, saya tidak mendengar perintah apapun soal eksekusi,” ujar pengacara Buni Yani, Aldwin Rahadian.

Usai putusan tersebut, Buni Yani tidak akan ditahan karena terdakwa mengajukan banding sehingga keputusan belum berkekuatan hukum tetap. “Oleh karena upaya hukum, putusan ini belum menjadi keputusan hukum tetap,” ujar hakim.

Sementara, JPU menyatakan pikir-pikir atas vonis yang dijatuhkan majelis hakim terhadap terdakwa.

Kesaksian Ahok

Sebelumnya, Ahok menyebut ulah Buni Yani telah merugikannya. Dia juga merasa difitnah oleh Buni Yani. Ahok bahkan mengaku pernah diancam dibunuh karena dianggap telah menistakan agama.

Hal itu diungkap Ahok melalui pesannya dalam kesaksian di sidang Buni Yani yang dibacakan jaksa penuntut umum. Ada 13 poin kesaksian Ahok yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan (BAP) perkara tersebut.

“Saya mengalami kerugian antara lain, saya mengalami fitnah di mana banyak orang, terutama warga DKI Jakarta menganggap saya menista salah satu agama. Saya juga merasa terancam karena sampai ada seseorang yang ingin membunuh saya, dengan imbalan uang sejumlah satu miliar karena saya telah menistakan agama,” tulis Ahok.

Ahok mengaku sempat diminta mundur oleh salah satu partai saat mencalonkan diri sebagai gubernur petahana dalam Pilgub DKI Jakarta.

“Dalam pelaksanaan kampanye saya ditolak di beberapa tempat, dikarenakan saya telah dituduh menistakan agama,” kata Ahok.

Dia juga tidak mengakui postingan Buni Yani yang menulis, “Bapak ibu dibohongi surat Al Maidah 51 masuk neraka,” sesuai dengan apa yang diucapkannya di Kepulauan Pramuka.

“Dapat saya jelaskan bahwa kalimat bapak ibu dibohongi surat Al Maidah 51 masuk neraka, tidak sesuai dengan apa yang saya sampaikan saat memberikan kata sambutan di tempat pelelangan ikan di Pulau Pramuka,” ucap Ahok.

Buni Yani Bersumpah

Buni Yani pernah mengatakan dirinya yang pertama kali mengunggah video Ahok. Dia hanya mengunggah ulang video tersebut dari akun lain.

“Saya bukan pertama kali meng-upload video. Sama sekali bukan saya. Ini kan dari pemda kemudian dari media NKRI. Saya dituduh memotong yang dari 1 jam ke 31 detik. Itu tidak benar. Saya tidak punya kemampuan editing. Saya tak punya alatnya. Saya tidak ada waktu, karena saya mengajar. Saya enggak ada kepentingan,” ucap Buni di Jakarta, Senin (7/11/2016).

Dia pun mengucap sumpah, demi membuktikan apa yang dituduhkan padanya selama ini. Khususnya, soal mengubah isi konten.

“Saya bersaksi demi Allah, dunia akhirat, tidak mengubah apa-apa dalam video tersebut sama sekali,” tukas Buni.

Karena itu, dia meminta agar tuduhan yang ditujukan kepadanya dicabut. “Saya dituduh sebagai provokator, menyebarkan kebencian, SARA, karena posting ke Facebook. Itu tidak benar. Saya punya kualifikasi sebagai dosen, masa saya menyebarkan hal itu,” pungkas Buni.(LIP)

Mangkir Dari Panggilan KPK, Setya Novanto Kirim Surat ‘Sakti’

Setya Novanto

Setya Novanto

JURNAL123, JAKARTA.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadwalkan pemeriksaan untuk Ketua DPR RI Setya Novanto pada Senin (13/11). Ini adalah panggilan ketiga terhadap Novanto untuk pemeriksaan saksi tersangka kasus korupsi proyek pengadaan KTP-elektronik, Anang Sugiana Sudiharja dan ketua umum Golkar tersebut kembali mangkir. Ketidakhadiran Novanto dijelaskan lewat surat yang dilayangkan ke lembaga anti korupsi tersebut.

“Pagi ini KPK menerima surat terkait dengan ketidakhadiran Setya Novanto sebagai saksi untuk tersangka ASS,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah, Senin (13/11).

Menurut Febri surat yang diterima KPK merupakan surat dengan kop DPR RI dan ditandatangani oleh Ketua DPR RI. Dalam surat tersebut juga disampaikan alasan ketidakhadiran karena hak imunitas anggota DPR.

Pada Jumat (10/11) KPK kembali menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka. Penetapan tersangka terhadap Ketum Golkar tersebut pun sudah melalui beberapa tahapan setelah KPK mempelajari putusan praperadilan dari Hakim Tunggal Ceppy Iskandar. Dalam tahap penyelidikan, KPK sudah mengirimkan permintaan keterangan saksi terhadap Novanto sebanyak dua kali yakni pada (13/10) dan (18/10), namun yang bersangkutan tidak hadir lantaran sedang dalam tugas kedinasan.

Mangkirnya Novanto, tak membuat penyidik putus asa dan terusmelakukan proses pemeriksaan terhadap beberapa saksi dengan unsur anggota DPR, swasta dan para pejabat Kemendagri. Setelah proses penyelidikan dan ada bukti permulaan yang cukup, kemudian pimpinan KPK, penyelidik, melakukan gelar perkara pada (28/10) dan mengeluarkan SPDP penyidikan baru kasus KTP-el pada (31/10). 

Dalam SPDP tersebut pun terdapat Sprindik dengan nomor 113/01//10/2017. Sebagai pemenuhan hak tersangka, KPK juga telah mengantar surat pada (3/11) perihal SPDP dan diantar ke rumah SN di Jalan Wijaya Kebayoran Baru.

KPK menduga Novanto pada saat proyek KTP-el bergulir Novanto yang menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2009-2014 bersama dengan Direktur PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiharja, pengusaha Andi Agustinus dan dua pejabat Kemendagri Irman, dan Sugiaharto, menguntungkan diri sendri atau korporasi atau orang lain dengan menyalahgunakan jabatan atau kewenangan dan kedudukan yang mengakibatkan kerugian negara Rp 2,3 triliun dari nilai paket pengadaan senilai Rp 5,9 triliun tersebut.

Atas perbuatannya, Novanto dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.(ROL)

Mahfud MD : KPK Semestinya Menahan Setya Novanto

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Prof Mahfud MD

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Prof Mahfud MD

JURNAL123, JEMBER.
Pakar hukum tata negara Mahfud MD menyebut bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semestinya segera menahan Ketua DPR RI Setya Novanto.

Apalagi, pasca-Novanto ditetapkan kembali sebagai tersangka korupsi kasus dugaan proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) untuk kedua kalinya.

“Semestinya iya. Tapi itu terserah KPK juga. Memang tidak harus, tapi semestinya perlu,” kata Mahfud di aula Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, Jumat malam (10/11/2017).

Menurut Mahfud, KPK bisa langsung menahan Novanto dengan alasan seperti khawatir menghilangkan barang bukti, mengulangi perbuatannya dan tidak kooperatif dengan lembaga antirasuah.

“Jadi bisa bisa ditahan,” ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut.

Dari tiga alasan yang ia ungkapkan tersebut, kata Mahfud, KPK bisa menggunakan dua alasan yang ada untuk menahan Ketua Umum Partai Golkar itu.

“Nah itu potensi menghilangkan barang bukti dan kooperatif itu bisa jadi alasan (Novanto ditahan),” kata Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara itu.

KPK kembali mengumumkan penetapan Novanto sebagai tersangka pada Jumat sore ini. Ketua Umum Partai Golkar itu kembali dijerat dalam kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP.

Pengumuman penetapan Novanto sebagai tersangka itu disampaikan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, dalam jumpa pers di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (10/11/2017).

“Setelah proses penyelidikan dan terdapat bukti permulaan yang cukup dan melakukan gelar perkara akhir Oktober 2017, KPK menerbitkan surat perintah penyidikan pada 31 Oktober 2017 atas nama tersangka SN, anggota DPR RI,” kata Saut.

Dalam kasus ini, Novanto disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1 Subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Novanto sebelumnya lolos dari status tersangka dalam penetapan sebelumnya, setelah memenangi gugatan praperadilan terhadap KPK.(KOM)

Dijadikan Tersangka Kembali, Setya Novanto Lapor Balik KPK

Setya Novanto

Setya Novanto


JURNAL123, JAKARTA.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengumumkan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka kasus megakorupsi KTP elektronik.

Status tersebut diumumkan pada Jumat (10/11/2017) di Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan.

“Setelah proses penyelidikan dan ada bukti permulaan yang cukup, kemudian pimpinan KPK, penyelidik, penyidik, dan penuntut umum melakukan gelar perkara pada 28 Oktober KPK menerbitkan sprindik atas nama tersangka SN, sebagai anggota DPR RI periode 2009-2014,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang.

“Kasus ini diduga mengakibatkan kerugian negara sekurang-kurangnya Rp 2,3 triliun dari total paket pengadaan senilai Rp 5,9 triliun.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan ada tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP. Juru bicara KPK Febri Diansyah membenarkan kabar tersebut. Namun, saat itu ia masih mengunci rapat nama tersangka itu alasan kepentingan penyidikan.

Diketahui, dua dari tersangka e-KTP juga diumumkan sebagai tersangka pada hari Jumat. Keduanya adalah eks Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman, pada Jumat, 30 September 2016, dan politikus Partai Golkar Markus Nari pada Jumat, 2 Mei 2017.

Pada Juli 2017, KPK menetapkan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi e-KTP. Penetapan tersangka itu berdasarkan bukti permulaan yang dianggap cukup.

Ketua DPR Agus Rahardjo di Gedung KPK, Jakarta, Senin, 17 Juli 2017 saat itu menyatakan, Setya dijadikan tersangka karena menyalahgunakan kewenangan, sehingga diduga mengakibatkan negara rugi Rp 2,3 triliun dari nilai proyek e-KTP sebesar Rp 5,9 triliun.

Atas perbuatannya, Setya Novanto disangka melanggar Pasal 3 atau Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Novanto kemudian mengajukan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait penetapan tersangka pada 4 September 2017.

Hakim PN Jaksel kemudian memutuskan mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan Ketua Umum Partai Golkar itu. Hakim menyatakan, penetapan tersangka terhadap Setya Novanto oleh KPK tidak sah.

Putusan tersebut dibacakan dalam sidang praperadilan yang berlangsung di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat sore (29/9/2017).

“Mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon untuk seluruhnya dalam pokok perkara mengadili, mengabulkan permohonan praperadilan sebagian, menyatakan penetapan status tersangka Setya Novanto adalah tidak sah, memerintahkan pada termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap Setya Novanto, membebankan biaya perkara untuk pemohon sebesar nihil,” ucap hakim tunggal Cepi Iskandar kala membacakan putusannya.

Ada sejumlah pertimbangan yang dibacakan oleh Cepi dalam sidang praperadilan Setya Novanto. Di antaranya adalah penetapan tersangka Setya Novanto tidak sesuai prosedur sebagaimana KUHAP, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan referensi lainnya.

Selain itu, hakim Cepi juga menyebut surat perintah penyidikan dengan nomor Sprindik-56/01/07/2017 tertanggal 17 Juli 2017 tidak sah.

Hakim Cepi menilai, alat bukti yang digunakan oleh penyidik KPK dalam menetapkan Novanto sebagai tersangka merupakan alat bukti dari hasil pengembangan tersangka lain, yaitu Sugiharto dan Irman.

Ia pun menimbang bahwa alat bukti yang sudah digunakan dalam perkara sebelumnya tidak bisa digunakan untuk menangani perkara selanjutnya.

Setya Novanto Balik Laporkan KPK

Ketua DPR Setya Novanto melalui tim kuasa hukumnya berencana langsung melaporkan pimpinan hingga penyidik KPK ke Bareskrim Polri, Jumat (10/11/2017) malam ini.

Pelaporan dilakukan setelah Novanto kembali diumumkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek KTP elektronik.

“Jelas dong, kami buat laporan, masa’ enggak. Hari ini kami buat laporan ke Bareskrim,” kata Ketua tim kuasa hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi, saat dihubungi.

Menurut Fredrich, KPK telah melanggar putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 29 September 2017 lalu.

Dalam putusan yang diambil hakim Cepi Iskandar itu menyatakan penyidikan dan penetapan Setya Novanto sebagai tersangka dalam kasua KTP elektronik oleh KPK adalah tidak sah.

Pengumuman penetapan kembali Setya Novanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek KTP elektronik disampaikan Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, di Gedung KPK, Jakarta, pada Jumat, 10 November 2017, sore hari.

Setya Novanto selaku anggota DPR RI periode 2009-2014 bersama-sama dengan Anang Sugiana Sudihardjo, Andi Agustinus, Irman dan Sugiharto, diduga melakukan tindak pidana korupsi dengan tujuan menguntungkan diri sendri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya.

Hal itu diduga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp2,3 triliun dari nilai paket pengadaan KTP elektronik sekitar Rp 5,9 triliun pada Kemendagri pada tahun 2011-2012.

Setya Novanto disangkakan melangar Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentwlang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Saut menjelaskan, penetapan kembali Setya Novanto sebagai tersangka ini setelah KPK mempelajari secara seksama putusan praperadilan PN Jaksel, 29 September 2017.

Selain itu, KPK juga melakukan penyelidikan baru untuk pengembangan perkara KTP elektronik mulai 5 Oktober 2017.

Sejumlah pihak dimintai keterangan dan dilakukan pengumpulan bukti dalam proses penyelidikan ini.

KPK juga telah melakukan pemanggilan pemeriksaan terhadap Setya Novanto dalam proses penyelidikan sebanyak dua kali, yakni pada 13 dan 18 Oktober 2017.

Namun, Novanto tidak memenuhi panggilan dengan alasan ada pelaksanaan tugas kedinasan.

Pimpinan KPK bersama tim penyelidik, penyidik, dan penuntut melakukan gelar perkara pada 28 Oktober 2017, setelah proses penyelidikan dan ditemukan bukti permulaan yang cukup.

Akhirnya, KPK menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dengan tersangka Setya Novanto pada 31 Oktober 2017.

Saut pun menegaskan, sebagai pemenuhan hak tersangka, KPK telah mengantar Surat Pemberitahuan Dimukainya Penyidikan (SPDP) perkara ini ke rumah SN Jalan Wijaya VIII, Melawai, kebayoran baru, Jakarta selatan, pada Jumat sore, 3 November 2017.(LIP/TRI)

Jubir KPK : Ada Tersangka Baru Kasus e-KTP

Juru Bicara KPK Febri Diansyah

Juru Bicara KPK Febri Diansyah


JURNAL123, JAKARTA.
Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan ada tersangka baru dalam kasus KTP elektronik.

“Kami konfirmasi dulu benar ada penyidikan, benar sudah ada tersangka baru dalam kasus KTP elektronik ini,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (7/11/2017).

Namun, siapa tersangka baru itu, perannya apa saja, dan rincian lebih lanjut belum dapat disampaikan saat ini.

KPK menyatakan akan menyampaikan secara lengkap pada konferensi pers dalam waktu dekat.

Dengan adanya tersangka baru ini, KPK membenarkan telah menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru.

Sprindik baru tersebut dikeluarkan pada akhir Oktober 2017.

“Sprindik ada. Jadi, dalam penanganan kasus KTP elektronik ini sudah ada sprindik baru, itu kami konfirmasi,” ujar Febri.

Sebelumnya tersiar kabar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP. Hal tersebut diketahui dari diterbitkannya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) yang beredar di kalangan wartawan.

SPDP yang dikeluarkan pada 3 November 2017 itu menyebutkan, bahwa penyidikan kasus dugaan korupsi e-KTP dengan tersangka Novanto sudah dimulai sejak 31 Oktober 2017. Surat itu ditandatangani oleh Direktur Penyidikan KPK, Aris Budiman.

Novanto diduga telah melakukan korupsi bersama-sama Anang Sugiana Sudiharjo, Andi Agustinus, Andi Narogong, Irman, dan Sugiharto. Oleh KPK, Novanto dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Namun, KPK belum memberikan informasi resmi soal penetapan tersangka kedua Setnov dalam kasus korupsi proyek e-KTP. Ketua KPK Agus Rahardjo saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com belum merespons.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pihaknya belum mengetahui adanya surat perintah penyidikan (sprindik) untuk Setnov, dan menetapkan kembali sebagai tersangka.

“Belum ada. Kami masih fokus di lima orang ini dan juga perbuatan konstruksi penanganan perkara. Di sidang kan sedang diajukan saksi dan bukti-bukti,” kata Febri.

Kuasa hukum Setnov Fredrich Yunadi juga membantahnya. Ia mengatakan, kabar tersebut sengaja disebarluaskan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Sekretaris Jenderal Golkar Idrus Marham mengatakan siap mengikuti apapun proses hukum di KPK. Hal ini menurutnya penghormatan Golkar pada hukum dan keadilan.

“Kami senantiasa menghormati proses-proses yang ada,” kata Idrus.

Ini kali kedua KPK menetapkan Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP. Sebelumnya, pada 17 Juli 2017, KPK menetapkan Novanto sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Setelah penetapan itu, Novanto selalu mangkir dari panggilan KPK dengan alasan sakit. Novanto sempat dirawat di RS Siloam Semanggi, sebelum akhirnya dipindahkan ke RS Premier Jatinegara.

Di saat bersamaan, Novanto mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Majelis Hakim Tunggal, Cepi Iskandar dalam amar putusannya menyatakan penetapan tersangka Novanto oleh KPK tidak sah.

Dalam pertimbangannya, Cepi menilai, alat bukti yang digunakan KPK pada tersangka sebelumnya dalam perkara yang sama tidak bisa digunakan untuk tersangka selanjutnya.

Dengan putusan itu, Novanto kemudian lepas dari jerat hukum KPK dalam kasus dugaan korupsi e-KTP.(GAB)

Jokowi ‘Didesak’ Bentuk TGPF Kasus Novel Baswedan

 Sejumlah mantan pimpinan KPK dan tokoh masyarakat sipil antikorupsi menemui pimpinan KPK guna mendorong pembentukan tim gabungan pencari fakta kasus penyiraman terhadap penyidik senior KPK, Novel Baswedan. Pertemuan diadakan di Gedung KPK, Jakarta, 31 Oktober 2017. (Foto : Tempo)


Sejumlah mantan pimpinan KPK dan tokoh masyarakat sipil antikorupsi menemui pimpinan KPK guna mendorong pembentukan tim gabungan pencari fakta kasus penyiraman terhadap penyidik senior KPK, Novel Baswedan. Pertemuan diadakan di Gedung KPK, Jakarta, 31 Oktober 2017. (Foto : Tempo)


JURNAL123, JAKARTA.
Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengirim surat permohonan pembentukan tim gabungan pencari fakta (TGPF) kasus penyerangan Novel Baswedan kepada Presiden Joko WIdodo. Permohonan resmi dari KPK dianggap akan menjadi kunci agar Presiden membentuk tim untuk mengusut kasus teror terhadap Novel.

“Pimpinan KPK harus bergerak,” ujar Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak. Sudah hampir tujuh bulan kasus teror Novel mangkrak di kepolisian.

Menurut Dahnil, koalisi sudah menggunakan berbagai kanal untuk menyuarakan pendapat mereka tentang pentingnya TGPF dalam kasus ini. Pada Selasa pekan lalu, misalnya, rombongan koalisi yang terdiri atas mantan pimpinan KPK, ketua organisasi masyarakat sipil, ahli hukum, dan jurnalis menemui Ketua KPK Agus Rahardjo. Mereka menagih sikap pimpinan KPK untuk segera mengirim surat permohonan tentang TGPF kasus Novel kepada Jokowi.

Selain itu, Dahnil dan rombongan Muhammadiyah menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk meminta komitmen pembentukan TGPF. “Segala upaya kami lakukan sebagai pendukung KPK. Sekarang, giliran KPK yang harus berani dan tegas menyelamatkan lembaganya sendiri,” kata Dahnil.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, tim pencari fakta dapat dibentuk oleh presiden untuk membantu penegak hukum mengusut suatu kasus dengan independen, cermat, dan tuntas. Tim itu hanya bisa dibentuk lewat keputusan presiden dan bekerja paling lama enam bulan.

Kasus penyiraman air keras terhadap Novel yang terjadi pada 11 April lalu tak kunjung terungkap. Keluarga dan sejumlah tetangga yang menjadi saksi telah memberikan keterangan dan barang bukti, termasuk foto tiga orang mencurigakan yang dalam periode satu bulan sebelum penyerangan kerap berseliweran di sekitar rumah Novel.

Presiden juga sudah memanggil Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian pada akhir Juli lalu untuk secara khusus meminta laporan perkembangan penyelidikan. Tapi hingga kini tak ada kejelasan soal hasil penyelidikan.

Pekan lalu, jokowi tak menjawab secara gamblang mengenai permintaan pembentukan TGPF. Tapi dia mengatakan akan kembali memanggil Tito. “Kapolri akan saya undang, saya panggil. Di prosesnya, sudah sejauh mana. Semua harus jelas, harus tuntas,” katanya.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang masih belum bersikap. Meski begitu, Saut menegaskan KPK tetap mengawal kasus Novel. “Kami kawal terus kasus itu. Supaya dia tetap terus berjalan,” ucapnya.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri, Brigadir Jenderal Rikwanto, mengatakan kasus Novel Baswedan merupakan pekerjaan rumah bagi penyidik. Menurut dia, penyidik menggunakan metode deduktif dan induktif untuk mengungkap kasus ini. “Kendala teknis yang ditemukan di lapangan membuat prosesnya menemui jalan buntu.”(TEM)