Category Archives: Hukum

Aturan Ganjil Genap Jakarta Di Uji Materil di MA

Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Abdullah (Foto Jurnal123.com)


JURNAL123, JAKARTA.

Mahkamah Agung (MA) menerima gugatan uji materil aturan penerapan sistem kendaraan berpelat nomor ganjil-genap di Jakarta.

Aturan tersebut termuat di dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pembatasan Lalulintas dengan Sistem Ganjil-Genap Selama Asian Games 2018.

“Kalau tadi ada yang tanya, ini diakukan uji materil di MA soal ganjil genap,” ujar Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat MA Abdullah di Kantor MA, Jakarta, Rabu (15/8/2018).

Uji materi pembatasan kendaraan dengan sistem ganjil-genap terrung di dalam perkara HUM Nomor 57P/HUM/2018. Gugutan tersebut didaftarkan pada 13 Agustus 2018.

Pemohon uji materil ganjil-genap atas nama Andrian Nizar. Adapun termohon uji materi tersebut yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.(JIM)

Ketua MA Melantik Dua Hakim Agung Baru

JURNAL123, JAKARTA.
Ketua Mahkamah Agung M Hatta Ali melantik dua orang hakim agung di ruang Kusuma Atmadja, Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, pada Rabu (15/8/2018).

Mereka yang dilantik yakni Abdul Manaf sebagai Hakim Agung pada Kamar Agama dan Pri Pambudi Teguh sebagai Hakim Agung pada Kamar Perdata.

Abdul Manaf dan Pri Pambudi Teguh terpilih sebagai hakim Agung setelah dinyatakan lolos uji kelayakan dan kepatutan melalui keputusan DPR Nomor 7/DPRRI/V/2017-2018 tanggal 26 Juli 2018.

Pelantikan dan pengambilan sumpah tersebut berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 132/P Tahun 2018 tanggal 7 Agustus 2018.

Kakak Kandung Ganjar Pranowo

Pambudi diketahui merupakan kakak Gubernur Jawa Tengah sekaligus kader PDIP Ganjar Pranowo.

Abdul Manaf sebelumnya merupakan Dirjen Badan Peradilan Agama MA. Sementara Pri Pambudi Teguh menjabat hakim tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebelum dilantik jadi hakim agung.

Pada 10 Juli 2018, Komisi III DPR melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon hakim agung periode II tahun 2017-2018, Abdul Manaf dan Pri Priambudi.

Dalam pelantikan ini hadir pula Ganjar, Ketua MK Anwar Usman, dan sejumlah pejabat negara lainnya.

Dalam proses wawancara Mei lalu, Pambudi sempat disinggung soal jabatannya sebagai hakim tinggi. Sebelum menjadi hakim tinggi di PT Jawa Tengah, Pambudi telah berkarier di MA kurang lebih 14 tahun sejak 2003-2017.

Ia juga pernah menjabat sebagai asisten koordinator Ketua MA hingga panitera muda perdata MA sebelum dipromosikan sebagai hakim tinggi.

Berdasarkan temuan Komisi Yudisial, promosi Pambudi menjadi hakim tinggi dilakukan tanpa melalui Tim Promosi dan Mutasi. Ia juga diketahui tak menyerahkan LHKPN selama lima tahun berturut-turut.(MEN)

KPK Tetapkan Tersangka Mantan Bupati Kepulauan Sula

Calon Gubernur Maluku Utara Ahmad Hidayat Mus

Calon Gubernur Maluku Utara Ahmad Hidayat Mus


JURNAL123, JAKARTA.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan calon gubernur Maluku Utara Ahmad Hidayat Mus (AHM) dan Ketua DPRD Kepulauan Sula ZM sebagai tersangka.

Keduanya ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembebasan lahan Bandara Bobong, Kabupaten Sula tahun anggaran 2009.

“KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan, dengan menetapkan dua orang sebagai tersangka yaitu AHM Bupati Kepulauan Sula periode 2005-2010, dan kedua ZM ketua DPRD Kabupaten Sula periode 2009-2014,” ujar Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, di Gedung KPK, Jumat (16/3/2018).

Ahmad ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai Bupati Kepulauan Sula periode 2005-2010. Sementara, ZM selaku Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sula periode 2009-2014.

KPK menjelaskan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan Bandara Bobong ini merupakan supervisi dari Polda Maluku Utara.

Dia mengatakan, proses penyelidikan sudah dilakukan sejak beberapa bulan lalu dan tak berkaitan dengan gelaran Pilkada serentak 2018.

KPK menduga Ahmad dan ZM telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau korporasi terkait dengan pembebasan lahan Bandara Bobong Kabupaten Kepulauan Sula yang menggunakan APBD tahun anggaran 2009.

Atas perbuatannya, Ahmad dan ZM disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP .

Sebagai informasi, Ahmad merupakan calon gubernur Maluku Utara yang mengikuti kontestasi Pilkada serentak 2018. Dia berpasangan dengan Rivai Umar dan diusung oleh Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan.(LIP)

PT JLJ dan PT Jasa Marga Dilaporkan ke Bareskrim

Kuasa Hukum Mirah Sumirat, DR Eggy Sudjana SH Msi saat di Bareskrim, Senin (12/3)2018 menemani Presiden Serikat Karyawan Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta , Mirah Sumirat dan ViceVice Presiden Konfedarasi Serikat Pekerja Indonesia, Ir Iswan Abdullah . ( Vecky Ngelo)

Kuasa Hukum Mirah Sumirat, DR Eggy Sudjana SH Msi saat di Bareskrim, Senin (12/3)2018 menemani Presiden Serikat Karyawan Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta , Mirah Sumirat dan ViceVice Presiden Konfedarasi Serikat Pekerja Indonesia, Ir Iswan Abdullah . ( Vecky Ngelo)


JURNAL123, JAKARTA.
Direksi PT Jasa Marga dan Direksi PT Jalantol Lingkarluar Jakarta (JLJ) dilaporkan ke Bareskrim Polri atas tuduhan dugaan Pemberangusan Serikat Pekerja atau Union Busting.

Pelaporan dilakukan oleh Mirah Sumirat, Presiden Serikat Karyawan Jalantol Lingkarluar Jakarta (SK JLJ), Senin (12/3/2018).

“Kami dengan sangat terpaksa melaporkan jajaran direksi yang terlibat ada dugaan union busting serikat pekerja terhadap saya selaku pimpinan serikat pekerja di PT JLJ,” kata Mirah kepada wartawan saat menyampaikan laporannya ke Bareskrim Polri.

Mirah menduga, PT JLJ dan PT Jasa Marga melakukan pemberangusan serikat pekerja dengan cara memberikan sanksi berupa dua kali surat peringatan (SP) terhadap dirinya.

SP pertama diberikan kepada Mirah tak lama setelah ia memberikan keterangan pers menolak pemberlakuan sistem pembayaran elektronik di gerbang tol pada September 2017.

“Dengan alasan tidak taat terhadap perintah atasan. Ini alasan yang enggak jelas. Sejak 2008, saya menjabat sebagai Presiden SK JLJ, baru kali ini di 2017 saya diberikan sanksi,” kata Mirah.

Setelah mendapatkan SP pertama, Mirah tetap vokal menolak pemberlakuan sistem pembayaran elektronik di gerbang tol karena hal itu dapat membuat pekerja kehilangan pekerjaan. Mirah pun akhirnya mendapatkan SP kedua.

“Dengan memberikan SP kepada pimpinan serikat artinya memang tak langsung akan memberangus serikat itu sendiri,” ujar Mirah.

Kuasa hukum Mirah, Eggy Sudjana, mengatakan, PT JLJ dan PT Jasa Marga telah melanggar Undang-Undang Nomor 21/2000 tentang serikat pekerja.

“Di mana pimpinan serikat pekerja tidak boleh dimutasi, dikriminalisasi, dan sebagainya yang membuat degradasi dari peran serikat pekerja. Ancamannya 5 tahun penjara bagi perusahaan,” kata Eggy.

Selanjutnya , Eggi menegaskan Itu Undang-undang ada pasal 28, sangsinya pasal 43 di penjara  5 tahun.Ingat bagi perusahaan pasal ini jarang digunakan pasal-pasal jarang digunakan karena perusahaan selalu menang terus , kalau lawan buruh dan saatnya kita melawan agar perusahaan ini agar jangan menindas buruh. “Oleh karena itu jarang terjadi kasus-kasus ini . Kedua , ada pasal 421 , didalam pasal 421 itu disebutkan bahwa pejabat karena ini dalam BUMN konteks pegawai negeri pegawai, pejabatnya yang melakukan memerintahkan sesuatu atau membiarkan sesuatu  dipidana 2 tahun 8 bulan,” tegasnya.

Untuk itu, Eggi menjelaskan nah di Undang-undang No.21 hukuman 5 tahun kalau digabung bisa 7 tahun 8 bulan. Jadi bisa segera ditangkap .Saya ingarkan pimpinan Perusahaan jangan belagu,jangan tidak menghormati saya sebagai advokat . “Advokat itu penegak hukum disamping Polisi, Jaksa dan Hakim satunya lagi advokat. Kenapa saya katakan demikian setelah dia diberikan surat peringatan kan pertama saya jawab . Pertanyaannya dengan saya sudah membuat surat jawaban janganlah dibuat SP 2 dan ke 3 nya pasti dipecat kan itu arahnya mau kesana,” jelasnya.

Berdasarkan surat bukti lapor dari kepolisian bernomor LP/343/III/2018/Bareskrim, ada 6 orang direksi PT Jasa Marga dan PT JLJ yang dilaporkan.

Keenam orang tersebut adalah Desi Ariyani, Ricky Dista Wardhana, Satria Ganefanto, Thomas Dwianto Hartono, Lukman Hakim, dan Arif Margono.

Tanggapan PT Jasa Marga dan PT JLJ

Ricky Dista Wardhana selaku Dirut PT JLJ membantah bahwa perusahaannya melakukan pemberangusan serikat pekerja dengan memberi sanksi kepada Mirah.

“Tidak pernah ada Union Busting di JLJ,” kata dia.

Namun, Ricky enggan memberikan penjelasan yang lebih detil. Menurut Ricky, jajarannya akan segera memberikan penjelasan lebih jauh kepada publik.

“Nanti tim kami dari JLJ yang beri penjelasan resmi,” kata dia.

Sementara itu, Assistant Vice President Corporate Communication Jasa Marga Dwimawan Heru mengaku akan mempelajari laporannya terlebih dahulu.”Saya cek dulu ya,” kata dia.(VEK)

Jokowi Laporkan Gratifikasi ke KPK Hingga Rp 58 Miliar

JURNAL123, JAKARTA.
Presiden Joko Widodo rajin melaporkan gratifikasi ke KPK. Sepanjang 2017, gratifikasi yang dilaporkan Jokowi mencapai Rp 58 miliar.

Hal itu disampaikan Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono. Dia mengatakan KPK mengapresiasi upaya Jokowi yang melaporkan benda pemberian orang lain.

“Kami sangat apresiasi karena Presiden memberi keteladanan yang luar biasa dan di akhir tahun kemarin kita memberi penghargaan sebagai pelapor gratifikasi dengan nilai terbesar. Bapak Presiden pada tahun lalu melaporkan Rp 58 miliar,” ujar Giri di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (12/3/2018).

Sejumlah barang yang dilaporkan Jokowi di antaranya piringan hitam atau vinil Metallica dan dua kuda Sandalwood, yang diberikan warga Sumba, NTT.

Khusus vinil Metallica yang didapat dari PM Denmark Lars Lokke Rasmussen, Jokowi telah membelinya kembali. Jokowi mengganti vinil itu seharga Rp 11 juta.

“Pemberian berupa barang deluxe box set Metallica judul ‘Master of Puppets’ telah dilaporkan kepada KPK pada tanggal 7 Desember 2017 dan telah ditetapkan menjadi milik negara melalui SK Nomor 219 Tahun 2018. Uang pengganti barang berupa deluxe box set Metallica judul ‘Master of Puppets’ senilai Rp 11.079.019 telah diterima KPK,” ujar Giri, Selasa (20/2/2018).(DEN)

Tarik Kendaraan ‘Leasing’ Kena Denda Miliaran, ‘Debt Collector’ Dipidana

images(286)
JURNAL123, JAKARTA.
Masyarakat dihimbau untuk tidak takut diintimidasi dan diteror sama pihak “Debt Collector”. Pasalnya, Bank Indonpesia dalam Surat Edaran BI Nomor 15/40/DKMP tanggal 23 September 2013, mengatur bahwa syarat uang muka down payment (DP) kendaraan bermotor melalui bank minimal adalah 25 persen untuk roda 2 dan 30 persen untuk kendaraan roda 3 atau lebih untuk tujuan nonproduktif, serta 20 persen untuk roda 3 atau lebih untuk keperluan produktif.

‪Kementerian Keuangan telah mengeluarkan peraturan yang melarang leasing atau perusahaan pembiayaan untuk menarik secara paksa kendaraan dari nasabah yang menunggak kredit kendaraan.

‪Hal itu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.130/PMK.010/ 2012 tentang pendaftaran fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang dikeluarkan tanggal 7 Oktober 2012.

‪Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, fidusia adalah suatu proses mengalihkan hak milik atas suatu benda degan dasar kepercayaan, tapi benda tersebut masih dalam penguasaan pihak yang mengalihkan.

‪Fidusia umumnya dimasukkan dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor. Masyarakat sebagai debitur membayar biaya jaminan fidusia tersebut.

‪Pihak leasing wajib mendaftarkan setiap transaksi kredit di depan notaris atas perjanjian fedusia ini.

‪Jadi perjanjian fidusia tersebut melindungi aset konsumen, leasing tidak bisa serta merta menarik kendaraan yang gagal bayar karena dengan perjanjian fidusia, alur yang seharusnya terjadi adalah pihak leasing melaporkan ke pengadilan.

‪Sehingga kasus debitur akan disidangkan, dan pengadilan akan mengeluarkan surat keputusan untuk menyita kendaraan dan kendaraan nasabah akan dilelang oleh pengadilan, dan uang hasil penjualan kendaraan melalui lelang tersebut akan digunakan untuk membayar utang kredit nasabah ke perusahaan leasing, lalu uang sisanya akan diberikan kepada nasabah.

‪Jika kendaraan debitur akan ditarik leasing, mintalah surat perjanjian fidusia dan sebelum ada surat fidusia tersebut jangan bolehkan penagih membawa kendaraan nasabah.

‪Karena jika mereka membawa sepucuk surat fidusia (yang ternyata adalah Palsu) silakan nasabah bawa ke hukum, pihak leasing akan didenda minimal Rp 1,5 milyar.

‪Tindakan Leasing melalui Debt Collector yang mengambil secara paksa kendaraan dirumah, merupakan tindak pidana Pencurian.

‪Jika pengambilan dilakukan di jalan, merupakan tindak pidana Perampasan. Mereka bisa dijerat Pasal 368, Pasal 365 KUHP Ayat 2, 3 dan 4 junto.


‪Sumber: Lembaga OJK
IJP Kamil Razak‬

Penyebar Berita Hoax Penculikan Ulama Ditangkap

Salah seorang tersangka penghinaan  Ulama Suhardi Winata ditanya oleh wartawan di Direktorat Cyber Tanah Abang Jakarta Pusat, Rabu (21/2)2018. Tampak disaksikan Kasubdit I Direktorat Tindak Pidana Cyber dan Anjak Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Pol Pujo.( Vecky Ngelo)

Salah seorang tersangka penghinaan Ulama Suhardi Winata ditanya oleh wartawan di Direktorat Cyber Tanah Abang Jakarta Pusat, Rabu (21/2)2018. Tampak disaksikan Kasubdit I Direktorat Tindak Pidana Cyber dan Anjak Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Pol Pujo.( Vecky Ngelo)


JURNAL123, JAKARTA
Maraknya isu penculikan ulama dan tokoh agama tengah kencang berhembus. Ternyata ada saja yang memanfaatkan ini dan menyebarkan isu tersebut di dunia maya.

Kepolisian telah menangkap lima tersangka pelaku penyebar berita palsu (hoaks) tentang penculikan ulama di daerah Jawa Barat. Kelima tersangka itu ialah Yadi Hidayat, Sukandi, Wawan Setia Permana, Wawan Kandar dan Tusni Yadi.

Dua dari lima tersangka itu sempat menceritakan alasannya menyebarkan hoaks tentang penculikan ulama itu saat dihadirkan oleh kepolisian dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Siber Polri, Cideng, Jakarta, pada Rabu (21/2/2018).

Yadi Hidayat, misalnya, mengaku menyebar kabar hoaks penculikan ulama tersebut hanya agar masyarakat berhati-hati.

“Untuk motif, untuk kehati-hatian. Tidak ada tujuan untuk apa-apa. Cuma motif untuk kehati-hatian,” kata Yadi berulang-ulang saat menjawab pertanyaan polisi. Yadi tidak menjelaskan secara jelas maksud dari “untuk kehati-hatian” tersebut.

Yadi juga mengklaim mendapatkan sumber informasi itu dari mengutip pemberitaan salah satu media televisi bahwa ada ulama yang diculik. Dari berita itu, ia lantas membagikan kabar hoaks soal penculikan ulama via WhatsApp.

“Hati-hati, jika itu berita hoax atau bukan, kita sama-sama berlindung pada Allah. Itu saran dari saya,” kata Yadi menjelaskan isi pesannya saat menyebar kabar hoaks soal penculikan ulama.

Tersangka lainnya, Wawan Kandar mengaku menerima informasi tentang penculikan ulama tersebut dari Yadi Hidayat via WhatsApp. Dia kemudian membagikan informasi itu ke grup WhatsApp yang beranggotakan warga di sekitar lingkungan permukimannya. Kebetulan, Wawan merupakan seorang ketua RW di salah satu desa di kawasan Bandung, Jawa Barat.

Wawan juga mengklaim tidak memiliki motivasi spesifik soal penyebaran informasi palsu itu. “Hanya untuk keamanan di lingkungan saja berdasarkan kejadian-kejadian di wilayah Jawa Barat, terutama Bandung, dan kami sendiri berada di lingkungan tersebut,” kata dia.

Meski tidak pernah ada kejadian penculikan ulama di Jawa Barat, Yadi Hidayat dan keempat rekannya
sempat menyebarkan berita bertajuk “PKI Bangkit” dan ‘Penculikan Ulama di kawasan Cimuncang, Garut.’

Wawan mengakui tidak pernah ada kejadian penculikan ulama maupun kebangkitan PKI. Dia tetap menyebar informasi ini dengan alasan, “Mungkin terbawa isu itu, termakan isu [penganiayaan jadi penculikan].”

Kepala Subdirektorat I Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Kombes Irwan Anwar menyampaikan, informasi hoaks soal penculikan ulama memang marak dibicarakan di daerah Jawa Barat.

Menurut dia, kelima tersangka yang ditangkap oleh Bareskrim itu merupakan orang-orang yang diduga penyebar utama kabar hoaks ini. Namun, polisi tidak menahan kelima tersangka yang terancam hukuman maksimal tiga tahun penjara tersebut.

“Jadi rekan-rekan, perlu diketahui bahwa penyampaian berita bohong ini dapat dipidana sesuai Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 Pasal 14 ayat (2), yakni barangsiapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka suatu pemberitahuan atau berita itu adalah bohong, dihukum dengan penjara selama-lamanya 3 tahun,” kata Irwan dalam konferensi pers itu.

Karena dapat diakses orang banyak dan tersebar luas, sedangkan kebenarannya belum teruji sehingga informasi tersebut dapat dikatakan informasi bohong atau hoax.(VEK)

BNN, Dirjen Bea Cukai dan TNI AL Gagalkan Penyelundupan Narkoba di Batam

JURNAL123, JAKARTA.
Awal bulan Desember 2017 Badan Narkotika Nasional (BNN) mendapatkan informasi adanya penyelundupan Narkotika dalam jumlah besar yang dilakukan oleh jaringan Taiwan dengan cara menggunakan kapal ikan yang diketahui bernama SHUN DE MAN 66 yang masuk ke Indonesia melalui perairan laut bagian Barat Indonesia (samudra Hindia).
Selanjutnya Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerjasama dengan Satgas 115 untuk melakukan pemantauan terhadap kapal ikan bernama SHUN DE MAN 66 di perairan laut bagian Barat Indonesia (samudra Hindia) yang dilakukan oleh Guskamla Armabar TNI Angkatan Laut.
Pada sekitar tanggal 10 Desember 2017 terpantau bahwa kapal ikan SHUN DE MAN 66 posisi berada di pantai Barat Sumatera (Sibolga) dan diperkirakan akan sampai di selatan Selat Sunda pada tanggal 14 Desember 2017 namun kapal menjauh kearah selatan menuju perairan Australia bagian Barat selanjutnya BNN memberikan informasi kepada AFP.
Pada tanggal 21 Desember 2017 mendapat informasi bahwa AFP berhasil menangkap kapal MV Volkaista dengan barang bukti Narkotika jenis Methampetamina (Shabu) sebanyak 1,296 Ton di pantai Hillary’s Marina Australia yang telah menerima barang Narkotika dari Kapal ikan SHUN DE MAN 66.
Pada tanggal 08 Janauri 2018 kapal SHUN DE MAN 66 terpantau posisi di pantai Jurong Singapura dengan mengganti nama menjadi SHUN DE CHIN 14 dan mematikan AIS.
Pada awal Pebruari 2018 BNN mendapatkan informasi kembali adanya penyelundupan Narkotika dalam jumlah besar yang akan masuk ke Indonesia yang diduga dilakukan oleh kapal ikan SHUN DE MAN 66 kembali, kemudian melakukan pemantauan terhadap kapal ikan SHUN DE MAN 66 atau SHUN DE CHIN 14.
Pada tanggal 07 Pebruari 2018 sekitar pukul 14.00 wib KRI SIGUROT 864 dibawah kendali Guskamlabar TNI Angkatan Laut dalam rangka Operasi Pamtas Indosin 2018 melakukan patroli laut di perbatasan perairan Indonesia – Singapura telah menangkap kapal ikan berbendara Singapura bernama SUNRISE GLORY yang memasuki wilayah Perairan Indonesia tepatnya di Selat Philip di perairan Batam.
Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Nahkoda kapal SUNRISE GLORY didapatkan keterangan bahwa seluruh dokumen kapal berupa fotocopy dan aslinya ada di Malaysia, tujuan kapal SUNRISE GLORY adalah kembali ke Taiwan untuk perbaikan dan kapal dalam keadaan kosong.
Hasil pemeriksaan dokumen terhadap kapal didapatkan beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh kapal SUNRISE GLORY yaitu tidak adanya Sticker Barcode, tidak ada sertifikat kecakapan Nahkoda, tidak ada sertifikat kecakapan KKM, tidak ada surat pelunasan pungutan pajak perikanan dan tidak menyertakan surat/sertifikat yang asli.
Selanjutnya atas perintah Guskamlabar agar KRI SIGUROT 864 mengawal kapal SUNRISE GLORY ke pangkalan (lanal Batam) untuk pemeriksaan lebih lanjut dan kapal SUNRISE GLORY tiba di dermaga Batu Ampar pada pukul 18.30 wib dan diserah terimakan kepada Dan Lanal Batam.
Berdasarkan hasil kordinasi BNN dengan Guskamlabar dan Dan Lanal Batam pada tanggal 09 Pebruari 2018 BNN bersama dengan Bea Cukai Pusat dan Bea Cukai Batam melakukan pengecekan terhadap kapal ikan SUNRISE GLORY di dermaga Batu Ampar dan diketahui bahwa ciri-ciri kapal sama dengan kapal ikan SHUN DE MAN 66 atau SHUN DE CHIN 14.
Selanjutnya berdasarkan hasil koordinasi dengan Dan Lanal Batam kapal SUNRISE GLORY di geser ke dermaga Lanal Batam untuk dilakukan penggeledahan dan melakukan interogasi terhadap ABK kapal SUNRISE GLORY atas nama :

CHEN CHUNG NAN sebagai Kapten kapal.
CHEN CHIN TUN sebagai Nahkoda kapal.
HUANG CHIN NAN sebagai juru mesin.
HSIEH LAI FU sebagai juru mesin.

Pada hari jumat tanggal 09 Pebruari 2018 sekitar pukul 16.00 wib BNN bersama dengan Bea Cukai Pusat/Batam melakukan penggeledahan kapal SUNRISE GLORY di dermaga Lanal Batam.
Pada sekitar pukul 18.00 wib ditemukan barang Narkotika jenis Methampetamina (Shabu) sebanyak 41 (empat puluh satu) karung plastik yang berisi 1.019 (seribu sembilan belas) bungkus plastik dan setelah ditimbang seberat 1 (satu) Ton 37.5 (tiga puluh tujuh setengah) Kilogram.

Barang bukti yang disita :

– Narkotika jenis Methampetamina (Shabu) :
41 (empat puluh satu) karung plastik yang berisi 1.019 (seribu sembilan belas) bungkus plastik bening atau seberat 1.037.581,8 (satu juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh satu koma delapan) Gram atau sekitar 1 (satu) Ton 37,5 (tiga puluh tuju setengah) Kilogram.
– 1 (satu) unit Kapal ikan SUNRISE GLORY atau SHUNE DEMAN 66 atau SHUN DE CHIN.
– 4 (empat) buah Handphone Seluler.
– 1 (satu) buah Handphone Satelit.
– 1 (satu) tas berisi foto copy dokumen kapal.

Identitas :
1 (satu) buah PASPOR Taiwan Nomor 303740475 atas nama CHEN CHUNG NAN.
1 (satu) buah PASPOR Taiwan Nomor 308847528 atas nama CHEN CHIN TUN.
1 (satu) buah PASPOR Taiwan Nomor 315915469 atas nama HUANG CHING AN.
1 (satu) buah PASPOR Taiwan Nomor 315265627 atas nama HSIEH LAI FU.

Tersangka terancam Pasal 114 ayat 2 Jo Pasal 132 ayat (1) 112 ayat 2 Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009, dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati.(RIL)

BNN- Bea Cukai Ungkap Jaringan Sabu-Ekstasi

Menteri Keuangan, Sri Mulyani saat mengungkapkan 110,8 kg dan 18.300 ekstasi serta penahanan 12 tersangka di gedung Kementerian Keuangan di dampingi anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan, Kepala BNN Komjen  Pol Budi Waseso,  Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi, Deputi Pemberantasan BNN Irjend Pol Arman Depari dan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi. ( Vecky Ngelo/ Jurnal123)

Menteri Keuangan, Sri Mulyani saat mengungkapkan 110,8 kg dan 18.300 ekstasi serta penahanan 12 tersangka di gedung Kementerian Keuangan di dampingi anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan, Kepala BNN Komjen Pol Budi Waseso, Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi, Deputi Pemberantasan BNN Irjend Pol Arman Depari dan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi. ( Vecky Ngelo/ Jurnal123)

JURNAL123, JAKARTA.
Upaya pemberantas  dan pengungkapan Narkoba yang dilakukan kerjasama Bea Cukai dan Badan Nasional Narkotika (BNN) terus terjalin mampu mengungkapkan dan berhasil mengamankan 110,8 kg Sabu dan 18.300  butir Ekstasi. Pengungkapan jaringan Medan dan Aceh berhasil menanahan 12 tersangka  dimana  pengendalinya dari LP, dari barang berbahaya ini berhasil menyelamatkan 600 ribu orang

 

Menteri keuangan, Sri mulyani  kerika di tenui di  Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat , Jumat( 9/2) 2018 mengatakan ini luar biasa kami menyampaikan kepada masyarakat mengenai upaya bersama membongkar 49 kasus penyeludupan kasus narkoba. Sebetulnya yang  menyedikan dari beberapa saat yang lalu media juga  waktu itu mengkaver kami BNN di kantor Bea Cukai  sekarang ini berapa waktu kami menyampaikan kepada publik bahwa Direktorat Bea dan Cukai bersama BNN telah berhasil mengamankan lebih dari 110, 8 kg  metamitamin (sabu) dalam Bahasa Indonesia dan18.300 butir Ekstasi.” Penanganan ini adalah kerja sama antara BNN bersama-sama dengam Bea dan Cukai yang melakukan penangkapan jaringan penyelundup narkotika di kawasan Aceh dan Medan,” ujarnya.

 

Selanjutnya, Sri Mulyani menegaskan jumlah barang bukti yang jumlah besar ini menunjukan bahwa Indonesia telah menjadi Betul Desinasi dari baranh-barang berbahaya ini.”  Frekuensi makin  hari makin fantatis sehingga membutuhkan pengawasan pemimpin  yang makin ketat dari apparat hokum dan kita berterima kasih kita mendapatkan dukungan juga dari DPR Untuk melakukan Suatu tugas yang luar biasa penting dan berbahaya. Mungkin saya memberikan sedikit komunikasi breevnya dan nanti pak Bambang dan pemimpin komisi Juga menambahkan,” tegasnya .

 

Untuk itu, Sri Mulyani menjelaskan kronologis sebagai berikut Pada hari sabtu pada tanggal 20 Januari 2018 yang lalu petugas Bea dan Cukai , BNN Pusat dan BNNP Aceh bersama-sama dengan BNN kota Langsa berhasil mengungkap peredaran gelap sabu di wilayah Asia Timur.” Pengungkapan kasus ini berawal dari infomasi asal dari masyarakat dan kami berterima kasih yang saya sampaikan sebelumnya masyarakat ini memiliki peranan yang  luar biasa penting. Informasi masyarakat yang melihat sesuatu tindakan yang mencurigakan dan juga mengkombinasikan penyelidikan intelejen bahwa ada penyelundupan barkotika yang dilakukan sindikat narkotika jaringan Aceh Padang. Ini awalnya dari Malaysia masuk ke Indonesia perairan aceh dengan menggunakan perahu motor ,” jelasnya.

 

Lebih lanjut, Sri Mulyani merinci dari penindakan ini tugas yang bisa menangkap Inisial MI (27) warga Lhokseumawe dan mengamankan  7 bungkus Sabu  seberat 7,2 kg ,juga 3 bungkus ekstasi sebanyak 300 butir . barang tersebut disimpan milik tersangka saat dia mengendarai sepeda motor. Dari pengembangan penyidikan petugas berhasil mengamankan tersangka lain inisialnya adalah AF(28) lagi-lagi dari warga Lhokseumawe. “ Tiga hari dari tanggal 20 Januari 2018 tadi tanggal 23 Januari petugas Bea dan Cukai dan BNN mendapatkan informasi bahwa  akan ada transaski narkoba di kawasan Batubara Sumatera Utara. Maka petugas menangkap tersangka menangkap tersangka berinisial B( 43) yang kedaatan membawa 2 bungkus sabu seberat 1,05 kg dan 1,03 kg dikawasan Perkebunan  Sei Batubara Sumatera Utara,” rincinya.

 

Sesuai pengembangan, Sri Mulyani mengakui  berdasarkan keterangan dari tersangka tersebut 1 bungkus sabu akan diserahkan kepada orang yang berinisial H. Petugas kemudian secara gabungan melakukan control delivery dan berhasil mengamankan  H (33) di kantor Pos Batu bara dan mengamankan sabu sebesar 1,3 kg. Petugas Bea dan Cukai dan BNN mengamankan  seorang  tersangka lain inisial S (31) dan barang  bukti sabu sebesar  2,06 kg di daerah Tanjung Tiram,Suamtera Utara. “Tindakan yang dilakukan di Sumatera Utara tersebut melalui petugas gabungan berakhir menangkap DS (47) yang kedapatan membawa 20 bungkus sabu seberat 21, 22 kg ini terjadi 4 hari kemudian 27 Januari 2018. Dua hari kemudian pada tanggakl 29 Januari diamankan lagi M (49) ,A (26) melakukan transaksi narkoba di daerah KM 12 jalan  Medan Binjai, Sumatera Utara.  Barang bukti sebesar 31,21 kg  dan ekstasi sebanyak  18.000 butir,” Akunya.

 

Hingga kini pendalaman, Sri Mulyani  menandaskan dari keterangan A yang ditangkap itu  ada lagi karung berisi sabu yang akan diserahkan kepada B(39). Berdasarkan informasi tersebut petugas petugas mengamankan B di pinggir jalan Unjung Tol Balmera Sumatera utara dengan barang bukti sabu seberat 31,2 kg. Dimana-mana terjadi kita tidak bicara lagi gram tetapi bicara puluhan kg . Dengan hasil pengembangan ini petugas mengamankan  J(41) di kawasan Yos Sudarso Medan,Sumatera Utara. “Pengungkapan kasus penyelundupan narkoba kembali dilakukan lagi terakhir pada 30 Januari 2018 di daerah Aceh Utara. Sekali lag Bea dan Cukai dan BNN berhasil mengamankan dua orang tersangka inisial SA dan MA dengan bukti sabui seberat 15,9 kg. Petugas Gabungan berhasil mengamankan terangka yang diperoleh informasi dari masyarakat. Petugas mengikuti dua tersangka yang disinyalir akan  mengambil sabu dari seorang di daeraah Lhok Sukon, Aceh ,” tandasnya.

 

Pengembangan itu, Sri Mulyani menambahkan  dari pengeledahan berhasil menemukan sabu 1 karung berisi 15 bungkus the China beratnya 15 kg yang disembunyikan bentuknya dikubur oleh tersangka SA tersebut. Barang tersebut diamankan oleh BNN dan untuk diproses dengan ketentuan hukum  dan para tersangka terjerat pasal 14 :ayat 2 , pasal 132 ayat 1 ,pasal 112 ayat satu, Pasal 132 ayat 1 Undang-udang No 35 tahun 2009 tentang narkoba . Demikian yang disampaikan secara total. “Ini kita mendapatkan  dengan erselang dua hari dua hari. Dan ini menunjukan Indonesia terus menerus daerah  yang menjadi target .Saya berterima kasih semua  yang telah bekerja berat bersama-sama teman-teman BNN kerjasama luar biasa baik antara bea cukai BNN dan kita berharap ini akan terus dikembangkan untuk menjagaNegara Republik Indonesia,” tambahnya.  

 

Sementara itu, Kepala Badan Narkotika Nasional(BNN ) Pusat,  Komjen Pol Budi Waseso  mengatakan   Khusus teman wartawan yang saya tambahkan 10 hari kita bekerja untuk mengungkap kasus ini kita dapatkan  jumlah yang cukup luar biasa 110,8 kg sabu dan 18.000 butir ekstasi. Inialah nyag bisa ungkap dan sebenarnya jaringannya ini yang pertana bagaimana kita bias mengungkap jaringan  Malaysia melalui Medan dan Aceh. Di Medan sekali dan di Aceh dua kali kita beroperasi. Berkali-kali kita berada diTempat Kejadian perkara (TKP) yang berbeda.” Menangkap 12 tersangka, yang sangat miris kami berulang kali jangan ucapan sebagai Kepala BNN menjadi kambing hitam dari permasalahan masyarakat juga paham bahwa sampai hari ini kasus ini melibatkan pelaku yang sudah dua kali vonis hukuman mati di Lapas dan dia yang mengendalikan ,dia yang terlibat dalam pemesanan ini ,” ujarnya.

 

Dari data yang ada, Budi Waseso menandaskan  dia sudah putus hukuman mati ini diajukan kembali hukuman mati yang ketiga, inilah hukuman mati yang tidak mati-mati. Tidak ada efek jerah buat yang lainnya bandar-bandar yang lain mencontohindoneisa dari pelaku yang satu ini mengenadalikan jaringa-jaringan ini bekerja. Dan pelaku ini sudah vonis hukuman mati sudah dua kali , ini akan ketiga kali dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebenarnya dia sudah kita lakukan TPPU nilainya hamper 2 Triliun, ternyata  masih punya kekuatan biasa dari jaringan ini.” Yang disampaikan kita tidak pernah lelah dan berhenti tugas-tugas kita  akan generasi bangsa Indonesia. Ya kita menyelamatkan anak-anak bangsa Indonesia dan menyangkut nasib Indonesia kedepan, mana kala ini gagal generasi bangsa Indonesia ini juga gagal dalam bentuk kwalitas,” tandasnya.

 

Sesuai perkembangan, Budi Waseso menjelaskan  rekan-rekan dari semua ini yang kita amankan dari rekan-rekan barang bukti ini ada ekstasi dan sabu ya kurang lenih kita menyelamatkan 600 ribu manusia yang kita selamatkan  bayangkan nyawa manusia yang sebanyak ini 600 ratus orang ini tidak bias dinilai seberapapun. Ini merupakan kepedulian kita bersama dan saya salut dan bangga karena masyarakat sudah mulai merespon ,semangat masyarkat untuk memerangi narkoba sudah kelihatan dimana masyarakat aktif memberikan informasi baik itu ke BNN dan Bea Cukai sehingga kita berhasil uangkap jaringan-jaaringan ini dengan modus macam-macam ada yang ditanam dulu didalam Tanah, nanti kalau sudah baru dibawa kan mereka sudah tersebar ya. “Rekan-rekan sekali modus ini akan selalu berubah ya mungkin kita temukan ini dikirim berupa majalah atau buku ,kita lihat ada narkotikanya. Lembaran ini sebenarnya kertas ini adalaarkotik setelah kita teliti di laboratorium kita . Satu lembar itu bisa dipakai 2 ribu pil ekstasi kita tunggu lembarannya berapa . Ini jadi ekstasian seperti yang kita temukan didepan ini hijau dan orange itu dan pink itu kwalitas 1, kalau ini sudah tercampur disini ini sudah diracik dan dindonesia juga di campur bahan yang tapi  yang kita temukan dengan modus baru yang bentuk dari kertas tadi itu kwalitas unggul atau kwalitas 1 alias Super,” jelasnya.

 

Lebih lanjut, Budi Waseso merincinya yang sekarang ini jaringannya kerjanya seperti ini  teman-teman ikut betul-betul mengawasi dilapangan wilayah mana kemungkinan tempat peredaran narkotika dan yang kemarin yang kita temukan ekstasi cair di diskotik MG itu satu model-model baru, bagaimana dia mengelabui apparat seakan-akan ini bukan narkotik ini aqua kemarin yang kita temukan tetapi ini  ekstasi cair yang satu botol seperti ini percis dikonsumsi 4 orang harganya Rp 400 Ribu dan dipakai patungan  dan modusnya terus berkembang rekan-rekan sekalian ya sehingga kami dari BNN dan Bea Cukai mengikuti modus-modus baru yang dia lakukan dan kita data terus yang akan berulang.” Nanti akan kembali kepada modus yang lama lagi,setelah kita terlena dengan modus-modus yang baru itu. Ini yang  perlu dipahami teman-teman karena memang jumlahnya banyak kalau kita juga dalam proses peradilan putusannya hukuman mati pasti hukuman mati kecuali ada keriangan luar biasa tetapi hukuman tapi sampai saat ini yang putusan mati tidak pernah mati ini terulang. Seperti kasus Almarhum Freddy Budiman , dia juga sudah putusan mati sudah tiga kali hukuman mati tetapi tidak mati-mati,” rincinya.

 

Itu sebabnya, Budi Waseso menadaskan  Ya, harus dikasih tau di paksa dulu baru ada hukuman mati . Nah kita disulitkan seperti ini kepolisian yangmmelakukan pemutusan jaringan kita dihindari dengan jaringan-jaringan yang tetap bekerja. Sekali lagi saya sampaikan 50 persen perdaran narkoba dikenkendalikan dari dalam lapas itu fakta.” Ya sekali ini bukan omong kosong bahkan 90 persen lebih kasus yang ungkap selama tahun 2017 itu melibatkan Lapas. Nanti ada yang Tanya dan ada jawab dikuiti lagi untuk kepentingan-kepentingan yang menjwab dari persoalan-persoalan kita selesaikan bersama-sama,” tandasnya.

 

Lebih lanjut, Budi Waseso menamnahkan Ya nanti Tanya jagoan satu yang nomor dua dari sini ,jagoan 1 dia merasa kebal tidak mingkin saya mati. Ya. Hukumannuasudah dua kali dan dia berusaha menyuap saya . Kurang dia menyuap saya hanya Rp 4 Miliar.  Ya saya engga mau kalau Rp 4 Triliuan ya mikir-mikir dulu. Ya penawarannya Rp 8 Miliar tetapi diaksih cas Rp 4 Milir itu tetapi tidak langsung kepada Kepala BNN melalui perantara coba kalau langsung kepada saya .” Karena dia aman maka dia nyaman dia berbuat lagi, karena waktu itu pada saya dia sudah hukuman mati yang pertama . Ketangakap sama saya kasus di Medan dia berusaha menyuap tidak berhasil karena kurang yang Rp 4 Miliar di kredit.  Jual narkoba putusannya mati hukuman mati buat lagi, dia berupaya menyuap lagi tetapi kepada kepala BNN yag mau pension,” tambahnya. (VEK)

 

 

 

 

 

 

Mantan Dirut Pertamina Diperiksa Kejaksaan

Mantan Dirut Utama Pertamina , Keren Agustiawan (Vecky Ngelo/Jurnal123)

Mantan Dirut Utama Pertamina , Keren Agustiawan (Vecky Ngelo/Jurnal123)

JURNAL123, JAKARTA.
Terkait dengan pemeriksaan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung memeriksa mantan Direktur Utama PT Pertamina Persero Galaila Karen Agustiawan, Jumat (9/2) 2018. Pemeriksaan itu terkait dugaan korupsi Penyalahgunaan Investasi pada PT. Pertamina (Persero) di Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia Tahun 2009

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Muhammad Rum ketika ditemui di Kejagung  Jumat (9/2) 2018 mengatakan, dalam pemeriksaan, Karen diminta menjelaskan soal awal mula proyek tersebut bisa terlaksana.”Karen Agustiawan menerangkan mengenai proses keputusan terkait proyek untuk lapangan minyak Blok BMG Australia,” ujarnya.

Selanjutnya, Rum  menegaskan untuk status Karen dalam kasus ini masih sebagai saksi. Selain Karen, penyidik juga memeriksa Asisten Manager Corporate PT Pertamina Dini Nurhayati dan Manager Legal Bisnis Development PT Pertamina Cornelius Simanjuntak.”Dalam pemeriksaan tersebut, Dini menerangkan ulasan atas usulan dari Direktorat Hulu dalam proyek Blok BMG Australia. Sementara Cornelius menerangkan soal ulasan atas kontrak kerja (self purchase agreement) antara PT Pertamina dengan pihak penjual minyak,” tegasnya.

Untuk itu, Rum menjelaskan kasus ini bermula dari kegiatan akuisisi oleh PT Pertamina berupa pembelian sebagian asset (Interest Participating/ IP) milik ROC Oil Company Ltd di lapangan Basker Manta Gummy (BMG) Australia pada 2009. Nilainya sekitar 31.917.228 dollar AS.”Dalam pelaksanaanya, ditemui dugaan penyimpangan dalam pengusulan Investasi yang tidak sesuai dengan Pedoman Investasi dalam pengambilan keputusan investasi. Sebab, tidak dilakukannya Feasibility Study (kajian kelayakan) berupa kajian secara lengkap atau Final Due Dilligence dan tanpa adanya persetujuan dari Dewan Komisaris,” jelasnya.

Lebih jauh, Rum merincinya hal ini mengakibatkan peruntukan dan penggunaan dana sejumlah 31.492.851 dollar AS serta biaya-biaya yang timbul lainnya sejumlah 26.808.244 dollar Australia tidak memberikan manfaat ataupun keuntungan kepada PT. Pertamina untuk penambahan cadangan dan produksi minyak nasional.”Justru hal ini berdampak pada kerugian keuangan negara, khususnya PT Pertamina sebesar 31.492.851 dollar AS dan 26.808.244 dollar Australia. Jika dikonversi ke rupiah setara Rp 568,066 miliar,” rincinya.

Hingga kini, Rum menandaskan dalam kasus ini, penyidik telah menetapkan mantan Manager Merger & Acquisition (M&A) Direktorat Hulu PT. Pertamina berinisial BK sebagai tersangka.” Tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” tandasnya. (VEK)