Category Archives: Hukum
Jaksa Agung Tegaskan Menerima 2 Surat SPDP Habib Bahar Smith
Jaksa Agung, M Prasetyo di Kejakgung, Jumat(7/12)2018 mengatakan sudah menerima 2 SPDP Habib Bahar Smith.( Vecky Ngelo)
Jurnal123.com – Proses pemeriksaan Habib Bahar Smith terus berproses. Kini kejaksaan Agung menerimadua surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP).
Jaksa Agung Muhammad Prasetyo ditemui di Kejaksaan Agung, Jumat(7/12)2018 mengatakan pihaknya telah menerima dua surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) terkait kasus yang menjerat Bahar bin Smith.
“SPDP diterima kejaksaan dari Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya. SPDP sudah kita terima bahkan penyebutan tersangka sudah. Kita tinggal tunggu proses penyidikan oleh pihak penyidik Polri, karena ada dua SPDP disini, SPDP dari Bareskrim Mabes Polri dan dari Polda (Polda Metro Jaya),” ujarnya.
Selanjutnya, Prasetyo menegaskan nantinya SPDP yang diterbitkan Bareskrim Polri akan diserahkan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum (Jampidum).
Sementara, SPDP yang diterima dari Polda Metro Jaya akan diserahkan kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
“Nanti teknisnya seperti apa, apakah limpahan ke pengadilan digabungkan karena waktunya berdekatan atau seperti apa,” tegasnya.
Untuk itu, Prasetyo menjelaskan, SPDP yang diterbitkan Polda Metro Jaya juga terkait kasus dugaan ujaran kebencian yang dilakukan Bahar.”Melakukan hate speech ujaran kebencian kepada presiden dan harus segera dituntaskan,” jelasnya.
Sementara Bareskrim Polri telah menetapkan Bahar sebagai tersangka terkait kasus dugaan diskriminasi ras dan etnis.
Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa Bahar pada Kamis (6/11/2018).
Video ceramah Bahar dilaporkan oleh ormas Cyber Indonesia dengan sangkaan mengandung ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo.
Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Bahar belum ditahan. Penyidik hanya meminta Imigrasi mencegah Bahar bepergian ke luar negeri.
Bahar dijerat dengan sangkaan berlapis, yaitu Pasal 16 juncto Pasal 4 huruf b angka 1 Undang-Undang 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Pasal 45 ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2008 tentang ITE, serta Pasal 207 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP.( Vecky Ngelo)
MA Jatuhkan Sanksi Bagi Hakim ‘Pebinor’ PN Gianyar Bali
Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Dr Abdullah (Foto Jimmy Endey)
Jurnal123.com – Akibat ulah yang dinilai kurang bermoral yang dilakukan hakim di PN Gianyar Bali, MA memberikan sanksi.
Heboh hakim ‘pebinor’ (perebut bini orang) di Pengadilan Negeri Gianyar, Bali membuat MA gerah. Pihak MA dengan cepat menugaskan Badan Pengawasan untuk memeriksa kasus tersebut.
Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan, MA menjatuhkan sanksi terhadap para oknum yang terlibat dalam skandal ini. Hal ini berdasarkan keputusan rapat pimpinan yang dilaksanakan pada 6 Desember 2018.
“Hakim DA menjadi hakim non palu selama 2 tahun di Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Kemudian istri DA, dipindahkan dari Pengadilan Negeri Tabanan ke Pengadilan Negeri Jantho, wilayah Pengadilan Tinggi Banda Aceh agar keduanya dapat membina kembali keharmonisan rumah tangganya,” ujar Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Abdullah.
Perlu diketahui, hakim non palu artinya tidak menjalankan tugas sebagai hakim. Disana ia dibina secara mental dan spiritual. Kalaupun membantu hakim disana, sifatnya hanya non teknis dan gaji yang diterima hanya gaji pokok saja.
“Sedangkan terhadap pelapor (PW) yang bertugas sebagai Hakim Pengadilan Negeri Waingapu akan dipindahkan ke Pengadilan Negeri Bangkalan. Dan istrinya DC, sekarang dalam keadaan sakit. Untuk itu yang bersangkutan dipindahkan ke wilayah Pengadilan Tinggi Surabaya agar bisa berobat dan suami istri tersebut dapat membina kembali keutuhan rumah tangganya,” terang Abdullah.
Menurut hasil pemeriksaan Badan Pengawasan MA, skandal hakim ‘pebinor’ ini lebih banyak dilakukan melalui media elektronik (chatting). Hal ini terbukti telah melanggar huruf c butir 5.1.1 dan butir 7.1 keputusan bersama ketua MA RI dengan Ketua KY RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-2/SKB/P.KY/IV/2009 jo Pasal 9 ayat 4 huruf a dan Pasal 11 ayat 3 huruf a Peraturan Bersama MA RI dan KY RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/IX/2012. (HUM/JIM)
Polisi Akan Tindak Penjualan Blangko e-KTP Sesuai Prosedur Hukum
Karo Permas Divisi Humas, Brigjend Pol Dedi Prasetyo ditemui di Mabes Polri, Kamis(6/12) ditemukan blanko
kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP). Polri siap memproses bila ada unsur pidananya.( Vecky Ngelo)
Jurnal123.com – Menindaklajuti ditemukan blanko kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP). Polri siap memproses bila ada unsur pidananya.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo dihubungi, Kamis (6/12) 2018 mengatakan bila ditemukan penjualan EKTP,
Kepolisian RI akan menindak tegas apabila ditemukan pelanggaran hukum dalam penjualan blanko kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP).“Kalau ada pelanggaran hukumnya pasti akan ditindak oleh Polri,” ujarnya.
Selanjutnya, Dedi menegaskan diketahui, blanko E-KTP dicuri anak mantan kepala dinas tersebut dan dijual melalui platform jual beli online Tokopedia.”Saat ini, kasus tersebut sudah dilimpahkan ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan penyelidikan,” tegasnya.
Untuk itu, Dedi menjelaskan sesuai dengan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, perbuatan tersebut merupakan tindakan pidana. “Ancaman hukumannya berupa pidana penjara paling lama 10 Tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar.
Peristiwa hukumnya dilihat dulu, kalau ada peristiwa hukumnya pasti ditangani,”tegasnya.
Ditempat terpisah,Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan Kementerian Dalam Negeri(Kemendagri) menyerahkan sepenuhnya kasus penjualan blanko E-KTP ke kepolisian.”Termasuk dugaan keterlibatan mantan kepala dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Tulangbawang, Lampung,” ujarnya.
Selanjutnya Arief menegaskan Diketahui, blanko E-KTP dicuri anak mantan kepala dinas tersebut dan dijual melalui platform jual beli online Tokopedia.”Ya aparat penegak hukum yang melakukan investigasi,” tegasnya. ( Vecky Ngelo)
MA-Hoge Raad Berbagi Pengalaman Mendokumentasikan Putusan
Pertemuan MA Indonesia Dengan MA Belanda
Jurnal123.com – Hari ketiga (Rabu, 05/12/2018) rangkaian kunjungan Presiden Hoge Raad (Mahkamah Agung Belanda) ke Mahkamah Agung diisi dengan diskusi tentang Optimalisasi Penggunaan Teknologi Informasi dalam Dokumentasi Putusan Terklasifikasi Pendukung Riset Penanganan Perkara. Tampil sebagai pembicara dari Mahkamah Agung dalam diskusi tersebut adalah Yang Mulia I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. (Hakim Agung) dan A. S. Pudjoharsoyo, S.H., M. Hum (Sekretaris Mahkamah Agung). Sementara dari Hoge Raad, Adwin Rotscheid (Direktur Operasional Hoge Raad) dan Michel Mooren (Pengembang Database Putusan Hoge Raad) tampil mewakili sebagai pembicara.
Dalam pemaparannya Yang Mulia I Gusti Agung Sumanatha menjelaskan bahwa pemanfaatan database putusan merupakan salah satu upaya untuk menjaga konsistensi hukum dan kesatuan penerapan hukum yang merupakan tujuan pemberlakuan sistem kamar. Melalui database putusan, hakim yang mengadili perkara dapat mendapatkan informasi perkara dengan isu hukum serupa yang telah diputus sebelumnya “Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa pemanfaatan database putusan memiliki keterkaitan erat dengan dan merupakan bagian dari penerapan sistem kamar,” ujar Agung.
Untuk dapat memanfaatkan putusan sebagai sarana menjaga konsistensi putusan dan kesatuan penerapan hukum, lanjut Agung, pendokumentasian putusan harus dilakukan secara efektif dan dapat diakses dengan mudah. Terlebih saat ini pendokumentasian putusan di Mahkamah Agung sudah dilakukan secara elektronik melalui website Direktori Putusan.
Website Direktori Putusan
Penggunaan website untuk pendokumentasian putusan merupakan langkah maju yang diinisiasi pada tahun 2007 dalam Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung di Makassar. Ketika itu, direktori putusan menggunakan domain www.putusan.net dan dikhususkan untuk mendokumentasikan putusan-putusan Mahkamah Agung.
Menurut Sekretaris Mahkamah Agung, A. S. Pudjoharsoyo, sebelum tahun 2007, pendokumentasian dilakukan dengan menggunakan media cetak, yakni melalui Buku Yurisprudensi dan Majalah Varia Peradilan. Penggunaan media cetak ini, lanjut Pudjoharsoyo, memiliki setidak-tidaknya dua kelemahan. “Jumlah putusan yang didokumentasikan tidak lebih dari 100 putusan dan akses terhadap dokumentasi tersebut hanya dapat dimiliki oleh warga pengadilan saja, mengingat kedua publikasi tersebut hanya beredar di kalangan pengadilan,” jelas Pudjoharsoyo.
Perkembangan pendokumentasian ini, lanjut Pudjoharsoyo terjadi pada tahun 2009 dan tahun 2011. “Pada tahun 2009 direktori putusan beralih domain ke http://putusan.mahkamahagung.go.id dan pada tahun 2011 berubah menjadi pusat data putusan nasional karena memuat seluruh putusan dari seluruh pengadilan di Indonesia,” papar Pudjoharsoyo.
Setelah menjadi pusat data perkara nasional, jumlah putusan yang terupload terus bertambah dari waktu ke waktu dengan trend yang meningkat. “Per tanggal 26 November 2018, jumlah putusan yang sudah terupload di Direktori Putusan mencapai 3,019,803 (tiga juta Sembilan belas ribu delapan ratus tiga) putusan,” papar Pudjoharsoyo.
Disisi lain, lanjut Pudjoharsoyo, kehadiran website direktori putusan ini memiliki manfaat bagi hakim, pencari keadilan, akademisi/peneliti dan badan pengawasan. “Bagi hakim, direktori putusan membantu meningkatkan kemampuan teknis yustisial dan menjaga konsistensi putusan,” ujar Pudjoharsoyo. Para pencari keadilan juga diuntungkan dengan adanya direktori putusan. Mereka dapat mengakses putusan perkaranya dengan mudah dan terhindar dari penipuan saat meminta informasi ke pengadilan.
Peneliti maupun kalangan akademis dapat menikmati kehadiran direktori putusan dengan kemudahan mengakses bahan-bahan penelitian dari putusan-putusan pengadilan. Dan badan pengawasan akan dapat mengakses putusan-putusan sebagai bahan pengawasan terhadap hakim dan pengadilan.
Namun begitu, menurut Pudjoharsoyo, pemanfaatan direktori putusan untuk berbagai kebutuhan belum dapat dilakukan secara optimal mengingat masih adanya fitur-fitur yang belum berfungsi dengan baik karena kurang telitinya operator dalam proses penginputan data serta kemampuan teknologi yang masih terbatas. Keadaan ini kemudian mendorong lahirnya program untuk merevitalisasi Direktori Putusan.
Program Revitalisasi Direktori Putusan
Program revitalisasi direktori putusan dilatarbelakangi oleh keinginan untuk mengintegrasikan sistem pengelolaan perkara (Case Management System) dengan direktori putusan. Dengan terintegrasi dengan direktori putusan, maka para hakim atau operator di tingkat pertama dan banding tidak perlu lagi bekerja dua kali untuk mengupload putusan.
Menurut Pudjoharsoyo, selama ini aplikasi Direktori Putusan masih terpisah dengan sistem manajemen perkara, yakni Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di tingkat pertama dan tingkat banding serta Sistem Informasi Administrasi Perkara (SIAP) di Mahkamah Agung. “Selain harus mengupload putusan di sistem manajemen perkara, para hakim atau operator di tingkat pertama dan banding harus juga mengupload putusan di Direktori Putusan,” ujar Pudjoharsoyo.
Kedepan, lanjut Pudjoharsoyo, sistem manajemen perkara ini harus terintegrasi agar proses upload menjadi lebih efisien. “Satu kali upload untuk dua output,” tegas Pujoharsoyo.
Selain itu, pengklasifikasian perkara di direktori putusan perlu lebih dirinci lagi untuk mempermudah akses bagi mereka yang ingin menelusuri perkara dengan spesifikasi yang lebih detil. “Pengklasifikasian ini nantinya akan mempermudah pencarian perkara,” ujar Pudjoharsoyo.
Pengelolaan Database Putusan di Hoge Raad
Sementara itu, Michel Mooren, Pengembang Database Putusan Hoge Raad dalam pemaparannya menyajikan pemaparan yang menarik tentang pengelolaan database putusan di Hoge Raad, Belanda. Selain menyajikan fitur-fitur yang cukup lengkap, sistem database putusannya juga dilengkapi dengan mesin pencarian (search engine) yang tergolong canggih.
Sistem database putusan Hoge Raad selain menyajikan putusan-putusan, juga dilengkapi dengan ringkasan putusan, referensi hokum berupa link-link yang memuat peraturan-peraturan yang berkaitan dengan putusan tersebut, kesimpulan, relevansi dengan alur hukum, serta referensi putusan.
Selain itu, papar Mooren, pengembangan mesin pencarian menjadi salah satu yang difokuskan dalam sistem database putusan Hoge Raad. “Dengan mesin pencarian, akan diketahui ranking hukum suatu putusan serta perbandingan-perbandingan putusan,” ujar Mooren.
Yang menarik, Mooren juga menjelaskan tentang pemanfaatan putusan dalam proses penanganan perkara. “Apabila ada perkara masuk ke Hoge Raad, maka akan dilakukan penelitian terlebih dahulu apakah ada perkara-perkara serupa yang pernah diputus,” ujar Mooren.
Penelitian dilakukan oleh para asisten Hakim Agung untuk selanjutnya diajukan kepada Hakim Agung untuk memutuskan. “Dengan cara ini, maka konsistensi putusan dapat terpelihara,” ujar Mooren.
Disisi lain, Adwin Rotscheid, Direktur Operasional Hoge Raad menjelaskan tentang pelaksanaan anonimisasi putusan dalam sistem database putusan. Menurutnya, semua putusan teranonimisasi, khususnya nama dan alamat para pihak. Hal ini disebabkan karena adanya hukum privasi yang melindungi privasi para pihak. “Semua privasi dijamin oleh Undang-Undang,” ujar Rotscheid.
Menanggapi kemajuan pengelolaan database putusan di Hoge Raad tersebut, Panitera Mahkamah Agung, Made Rawa Aryawan, yang bertindak selaku moderator dalam diskusi tersebut mengungkapkan arti penting pertemuan kali ini. “Pengalaman Hoge Raad dapat kita terapkan di Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas Direktori Putusan,” Ungkap Made Rawa.
Sumber : Humas MA
Terima Gratifikasi 40 M, Zumi Zola Divonis 6 Tahun Penjara
Jurnal123.com – Gubernur nonaktif Jambi Zumi Zola dihukum 6 tahun penjara oleh majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.
Zumi juga dihukum membayar denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan.
“Mengadili, menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama,” ujar ketua majelis hakim Yanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (6/12/2018).
Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa KPK, yakni delapan tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan.
Dalam pertimbangan, majelis hakim menilai, perbuatan Zumi tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi. Namun, Zumi mengakui dan menyesali perbuatan.
Zumi berlaku sopan dalam persidangan dan belum pernah dihukum. Zumi juga telah mengembalikan uang Rp 300 juta.
Menurut majelis hakim, Zumi menerima gratifikasi sebesar lebih dari Rp 40 miliar. Zumi juga menerima 177.000 dollar Amerika Serikat dan 100.000 dollar Singapura.
Selain itu, Zumi menerima 1 unit Toyota Alphard dari kontraktor. Pertama, Zumi menerima uang melalui orang dekatnya, Apif Firmansyah sebesar Rp 34,6 miliar.
Kemudian, melalui Asrul Pandapotan Sihotang yang merupakan orang kepercayaan Zumi sebesar Rp 2,7 miliar, uang 147.300 dollar AS dan 1 unit Toyota Alphard.
Selain itu, Zumi menerima uang dari Arfan selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Pemprov Jambi sebesar Rp 3 miliar dan 30.000 dollar AS serta 100.000 dollar Singapura.
Menurut majelis hakim, Zumi tidak pernah melaporkan semua grarifikasi yang diterima sampai 30 hari sejak diterima kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Zumi terbukti menggunakan hasil gratifikasi itu untuk membiayai keperluan pribadi dia dan keluarganya.
Zumi terbukti melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 jo Pasal 65 Ayat 1 KUHP.
Dalam kasus ini, Zumi juga terbukti menyuap 53 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi, serta menyuap para anggota Dewan senilai total Rp 16,34 miliar.
Suap tersebut diberikan agar pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jambi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 (RAPERDA APBD TA 2017) menjadi Peraturan Daerah APBD TA 2017.
Kemudian, agar menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 (RAPERDA APBD TA 2018) menjadi Peraturan Daerah APBD TA 2018.
Zumi terbukti melanggar Pasal 5 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 jo Pasal 65 Ayat 1 KUHP.(KOM)
Polisi Kembali Melakukan Panggilan HBS Pada Kamis Nanti
Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Syahar Diantono di temui di Mabes Polri mengatakan Kamis(6/12)2018 HBS di Periksa sebagai saksi di Bareskrim.(Vecky Ngelo).
Jurnal123.com – Polisi memastikan surat pemanggilan pemeriksaan kepada Habib Bahar Bin Smith ( HBS) sebagai terlapor kasus ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Syahar Diantono, mengungkapkan bahwa surat pemanggilan sudah diterima oleh adik Bahar.
“Sudah kita update kemarin surat diterima oleh adik kandungnya,” ujar Syahar di Mabes Polri Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Selasa (4/12/2018).
Syahar meminta agar Bahar memenuhi panggilan penyidik.
Jika Bahar kembali mangkir pihaknya akan melayangkan pemanggilan kedua seperti diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Selanjutnya, Syahar menegaskan
Itu sudah bisa dibuktikan bahwa video yang beredar memang benar bahkan rekaman dari pada pelaksanaan ceramah dari beliau pada tanggal 8 Januari 2017 yaitu peringatan Maulid di Palembang.” Pemanggilan Harus untuk datang ke Bareskrim pada Kamis(6/12)2018. Jadi panggilan dibuat untuk hadir pada Kamis,” tegasnya.
Untuk itu, Syahar menjelaskan
Bukan pemeriksaaan 11 orang saksi-saksi terkait yang menyaksikan ceramah dari pada HBS 11 orang dan juga sudah dilakukan pemeriksaan saksi Ahli 4 orang dimana 1 ahli Pidana, ahli lakbor , ahli ujaran kebencian dan satu saksi ahli. Itu sudah bisa dibuktikan bahwa video yang beredar memang benar bahkan rekaman dari pada pelaksanaan ceramah dari beliau pada tanggal 8 Januari 2017 yaitu peringatan Maulid di Palembang.”Kemudian terkait panggilan kemarin beredar Bareskrim melakukan panggilan oleh hari ini. Disampaikan dipanggilan hari ini Jadi panggilan pertama memang yang bersangkutan sudah tidak disitu. Sehingga kita buat lagi panggilan baru dan sudah diterima oleh Adik HBS. Baru dibuat dipanggil sebagai tersangka.Infonya sudah ini baru panggilan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Syahar merincinya Sudah dilakukan pemeriksaan karena sebelum kita melakukan panggilan yang bersangkutan terhadap HBS kita periksa dahulu saksi-saksi termasuk saksi pelapor. ” Itu teknis sudah sesuai dengan prosedur dan sudah dengan KUHAP yang mengatur penyidikan,” rincinya.
Ketika didesak akan jadi tersangka, Syahar menbahkan semua itu harus sesuai hasil pemeriksaan dan kita tunggu hasilnya.” Diharapkab HBS bisa hadir dalam pemeriksaan lanjut,” tambahnya.
“Ya sesuai ketentuan KUHAP ada panggilan kedua,” ungkap Syahar.
Namun jika masih tidak memenuhi panggilan juga, penyidik bakal menjemput Bahar.
Menurutnya hal tersebut sesuai dengan aturan KUHAP.
“Ya sesuai prosedur lah kita akan melakukan penjemputan. Kita sesuai prosedur saja, normatif,” tegas Syahar.
Pada pemanggilan pertama pada Senin (3/12/2018) kemarin, Bahar Bin Smith tidak memenuhi panggilan Bareskrim Mabes Polri untuk pemeriksaan.
Alasannya, ia tidak mendapatkan surat yang dimaksud.
Kasus bermula, ketika Bahar dalam video yang beredar di dunia maya, menyebut Jokowi sebagai pengkhianat negara dan rakyat dalam sebuah ceramah, bahkan dia menyebut Jokowi sebagai banci.
“Kalau ketemu Jokowi kamu buka celananya, jangan-jangan haid Jokowi itu, seperti banci,” ucap Habib Bahar bin Smith dalam video tersebut.
Kemudian, pernyataan tersebut ditindaklanjuti Ketua Umum Cyber Indonesia Muannas Alaidid untuk melaporkan Habib Bahar bin Smith ke Polda Metro Jaya.
Hal serupa juga dilakukan oleh Sekjen Jokowi Mania yang melaporkan Habib Bahar bin Smith ke Bareskrim Mabes Polri terkait kasus yang sama.
Habib Bahar menegaskan pada aksi 212 menegaskan, dirinya tidak akan meminta maaf atas isi ceramah yang dinilai telah menghina Jokowi.
Bahkan, dia lebih memilih di penjara daripada meminta maaf.
“Kalau itu suatu kesalahan, demi Allah, saya Bahar bin Smith tidak pernah akan minta maaf dari kesalahan itu. Saya lebih memilih busuk di penjara daripada minta maaf. Allahu Akbar,” kata Habib Bahar di Monas, Jakarta, Minggu (2/12/2018).(VEK)
Karpolairud Polri Tangani Ilegal Fishing Terbanyak Totalnya 952 Kasus Selama 2018
Dirpolair Kapolairud Bayarkan Polri, Brigjend Pol Lithuania Latif di Kapolairud, Martadinata Ancol, Jakarta Utara, Jumat(30/11)2018 saat menjelaskan dan menjawab semua pertanyaan wartawan.( Vecky Ngelo)
Jurnal123.com – Sesuai program kerja Polri, dimana Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Korpolairud) Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam) Polri telah menangani 952 kasus sejak bulan Januari hingga November 2018 ini.
Dirpolair Korpolairud Barhakam Polri Brigjen (Pol) Lotharia Latif ditemui di Dirpolair, Jln Martadinada Ancol Jakarta Utara, Jumat(30/11)2018 mengatakan ssat memaparkan, dari angka tersebut, 152 kasus ditangani oleh Markas Besar (Mabes) Polri dan 800 kasus ditangani kepolisian daerah. Adapun kasus yang ditangani terbagi dalam beberapa kategori.”Yang pertama, adalah illegal fishing di perairan Indonesia. Itu jumlah yang kita laksanakan dalam rangka penegakan hukum ada 376 kasus dimana Mabes Polri dengan kekuatan kapal Polairud kita menangkap 54 kasus, Polda 322 kasus,” ujarnya.
Selanjutnya, Latif menegaskan Penangkapan ikan ilegal itu, lanjut Latif melibatkan 359 kapal asal Indonesia dan 17 kapal asing.
Jenis kasus kedua adalah penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan di laut sebanyak 110 kasus. Rinciannya, 13 kasus ditangani Mabes Polri, 97 kasus ditangani oleh pihak Polda.
“Ketiga, kasus pencurian di mana dalam tahun ini ada 62 kasus, 8 ditangani Mabes dan 54 Polda,” tegasnya.
Seiring dengan itu, Latif menjelaskan Keempat, Korpolairud Polri juga menangani 6 kasus penyelundup imigran gelap melalui jalur perbatasan. Sebanyak 4 kasus ditangani Mabes Polri dan 2 kasus ditangani Polda.”Kelima, migas dan minyak kita juga aktif menindak peredaran minyak (ilegal) yaitu 47 kasus. 13 ditangani Mabes dan 34 Polda,”jelasnya..
Lebih lanjut, Latif merincinya Keenam, Korpolairud Polri menangani 44 kasus pembalakan liar, dengan rincian 9 kasus ditangani Mabes Polri dan 35 kasus oleh Polda.”Ketujuh, masalah pertambangan, illegal mining ada 21 kasus, 7 ditangani Mabes Polri dan 14 (kepolisian) wilayah. Lalu, masalah karantina ini penyelundupan lobster, kita ada 12 kasus. 3 ditangani Mabes dan 9 (kepolisian) wilayah.Kemudian kita tergabung dalam satgas penyelundupan yang digagas Menteri Keuangan, ada 16 kasus di mana 6 kasus ditangani Mabes dan 10 Polda,” rincinya.
Lebih jauh, Latif membeberkan Korpolairud Polri menangani 14 kasus perompakan yang secara keseluruhan ditangani oleh Polda.
“Inilah kasus menonjol di perairan yang setiap tahun menjadi atensi pimpinan dan kita laksanakan penindakannya,”bebernya.( Vecky Ngelo)
MA Berhentikan Sementara Hakim Dan Panitera Tersangka KPK
Jurubicara MA Suhadi (Kiri) Bersama Kepala Biro Humas Abdullah (Kanan) Saat Konferensi Pers di Kantor MA (Foto Jimmy)
Jurnal123.com – Mahkamah Agung (MA) secara resmi memberhentikan sementara 2 hakim dan 1 panitera pengganti.
Dalam Surat Keputusan Ketua MA Nomor 253/KMA/SK/XI/2018 dan Nomor 253/KMA/SK/XI/2018 menyatakan memberhentikan sementara dari jabatan negeri Pegawai Negeri Sipil/Hakim atas nama Irwan dan R. Iswahyu Widodo. Keduanya adalah hakim utama muda pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan telah ditetapkan tersangka oleh KPK terkait kasus suap. Pemberhentian ini statusnya sementara sampai ada hukum inkrah. Pemberhentian sementara ini terhitung sejak tanggal 27 November 2018.
Selain itu dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 2085/DJU/SK/KP02.2/11/2018 juga memberhentikan sementara Muhammad Ramadhan, panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang sebelumnya bertugas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
“Hari ini MA mengambil tindakan bahwa memberhentikan kedua hakim Pengadilan Negeri Jaksel dengan status pemberhentian sementara, yang di tanda tangani oleh ketua MA Republik Indonesia,” ujar Jubir MA, Suhadi saat konferensi pers di Gedung MA, Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (29/11/2018).
Dia menjelaskan, ketiganya diberhentikan statusnya sebagai pegawai negeri sipil (PNS) sementara sampai ada putusan hukum yang mengikat. Selain itu, dengan pemberhentian status sementara ini, ketiganya hanya mendapat hak kesejahteraan sebesar 50 persen.
“Terhadap yang tertangkap tangan ini, saya sudah jelaskan ketiga orang ini pada hari ini jadi diberhentikan statusnya sebagai PNS dengan status diberhentikan sementara, hak dan kesejahteraanya juga hanya diberikan 50 persen,” jelasnya.
Hakim Iswahyu dan Irwan ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Keduanya disebut KPK mulanya menerima Rp 150 juta terkait dengan putusan sela atas gugatan perdata pembatalan perjanjian akuisisi PT Citra Lampia Mandiri oleh PT Asia Pacific Mining Resources. Keduanya juga dijanjikan menerima duit Rp 500 juta dari pihak penggugat lewat pengacara Arif untuk putusan gugatan.
Duit Rp 500 juta disiapkan pengacara Arif, yang bersumber dari Martin Silitonga. Duit ini dibawa ke M Ramadhan, panitera pengganti PN Jaktim yang pernah bertugas di PN Jaksel. KPK kemudian melakukan operasi tangkap tangan dan menyita duit yang sudah ditukar dalam mata uang dolar Singapura sebesar SGD 47 ribu.
Kepala Biro Humas Abdullah Menunjukan Surat Pemberhentian Sementara Terhadap 2 Hakim Dan Panitera Pengganti Yang Terkena OTT KPK
Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Abdullah juga menghimbau kepada masyarakat supaya bisa menjadi sosial kontrol bagi penegakan hukum di Indonesia. “Saya menghimbau kepada masyarakat, advokat, dan teman-teman media ini menjadi mekanisme dan sosial kontrol jalannya penegakan hukum di Indonesia. Setiap adanya suap itu selalu melibatkan pihak luar dalam hal ini principal, lawyer, dan orang internal pengadilan. Pintu gerbang itu selalu panitera pengganti karena hakim tidak bisa disentuh. Bertemu dengan hakim pun tidak boleh. Terlebih sekarang sudah ada PTSP,” terang Abdullah.
Terkait dengan pengawasan hakim, Abdullah menambahkan bahwa saat ini jumlah hakim sekitar 7000 orang. “Kalau sistem dan mekanisme pengawasannya sudah sangat ketat, regulasi pengawasan juga cukup lengkap. Kembali lagi kepada manusianya. (Jimmy)
Inilah Kronologi Penangkapan KPK Terhadap Hakim PN Jaksel
Wakil Ketua KPK Alexander Mawarta
Jurnal123.com – Wakil Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Alexander Mawarta mengungkap kronologi dalam operasi tangkap tangan yang menjaring sejumlah hakim dan panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Alex menyebutkan pada Selasa, 27 November 2018 pukul 19.00 WIB, penyidik menangkap Arif Fitrawan advokat dari Isrulah Ahcmad pihak swasta dari PT CLM di sebuah restoran cepat saji di daerah Tanjung Barat.
Secara paralel, kata Alex, tim lainnya, menangkap Mahammad Ramadhan, panitera pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang sebelumnya berdinas di PN Jakarta Selatan di rumahnya dan menyita uang sebesa USG 47 ribu.
Uang tersebut diduga merupakan pemberian dari Arif akan diserahkan kepada hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mereka adalah Iswahyu Widodo dan Irwan
Alex menambahkan pada pukul 23.00 WIB tim KPK bergerak, dan menangkap Iswahyu Widodo dan Irwan di kawasan Jalan Ampera Raya. “Kemudian semuanya dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan awal,” ujarnya.
Alex mengatakan, uang tersebut diduga berkaitan dengan perkara perdata dengan nomor 262/Pdt.G/2018/PN Jaksel yang sedang ditangani oleh majelis hakim tersebut. Perkara perdata tersebut terkait pembatalan perjanjian akuisisi PT CLM oleh PT APMR.
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan lima tersangka, mereka adalah Iswahyu Widodo, hakim PN Jaksel selaku ketua majelis hakim, Irwan hakim PN Jaksel, dan Muhamad Ramadhan Panitera Pengganti di PN Jakarta Timur, sebagai penerima suap. Dan Arif Fitriawan advokat dan Martin P Silitonga dari pihak swasta dari PT CLM.(TEM)
Jubir KY Dilaporkan 64 Hakim MA
Jurnal123.com – Juru Bicara Komisi Yudisial, Farid Wajdi memenuhi panggilan polisi untuk dimintai keterangannya terkait dugaan pencemaran nama baik atas laporan 64 hakim Mahkamah Agung. Farid hadir didampingi kuasa hukumnya, Mahmud Irsyad Lubis.
“Sebagai warga negara yang baik dan menurut ketentuan undang-undang, pada hari ini kami hadir menghadiri panggilan pihak Kepolisian sebagai panggilan kedua. Nanti, materinya akan kami selesaikan di dalam,” kata Kuasa Hukum Farid, Mahmud Irsyad Lubis di Mapolda Metro Jaya, Rabu 28 November 2018.
Mahmud menerangkan bahwa permasalahan kliennya merupakan sengketa pers. Karena itu, ia akan menyampaikan segala duduk permasalahan kepada penyidik.
“Itu pandangan kami, pandangan penyidik berbeda. Biar kami satukan pandangan kami dan pandangan penyidik biar kami merangkum sebenarnya,” katanya.
Sebelumnya, Farid dilaporkan atas pernyataannya di media cetak nasional bertajuk ‘Hakim di Daerah Keluhkan Iuran’, lantaran mempermasalahkan besaran iuran turnamen tenis Persatuan Tenis Warga Pengadilan (PTWP) yang digelar MA.
Farid dilaporkan dengan surat polisi nomor LP/4965/IX/2018/PMJ/Dit.Reskrimum. Dalam hal ini, Farid disangkakan tindak pidana penistaan, pencemaran nama baik melalui media cetak dan online sebagaimana Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 huruf a ayat (2) dan atau Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) UU RI No 19/2016 tentang Perubahan UU RI No 11/2008 tentang ITE dan atau Pasal 311 KUHP dan atau Pasal 310 KUHP. Pihak kepolisian menyatakan kasus ini sudah masuk tahap penyidikan.(VIN)
