Category Archives: Hukum

Polisi Periksa Zulkifli Muhamad Ali Sebagai Tersangka Ujaran Kebencian

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Brigjen Pol M. Iqbal

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Brigjen Pol M. Iqbal


JURNAL123, JAKARTA.
Zulkifli Muhammad Ali, seorang pemuka agama akan diperiksa Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri sebagai tersangka kasus dugaan menyebar ujaran kebencian dan diskriminasi SARA. Ia diperiksa pada pukul 13.00 WIB.

Koordinator tim pembela Zulkifli, Novel Bamukmin mengatakan, Zulkifli nanti akan didampingi sejumlah anggota Alumni Aksi 212.

Diketahui, Aksi 212 dilakukan 2 Desember 2016 sebagai gerakan mereka terhadap kasus penistaan agama oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

“Semalam kita sudah kumpul advokat, tokoh masyarakat, agama sudah koordinasi. Kami putuskan hari ini mengawal semaksimal mungkin mendampingi ustad Zulkifli di Bareskrim,” ujar Novel saat dihubungi, Kamis (18/1/2018).

Novel mengatakan, Zulkifli kooperatif dengan proses hukum yang menjeratnya. Zulkifli sudah tiba di Jakarta dari Payakumbuh, Sumatera Barat, sejak Rabu (17/1/2018) malam.

Setelah itu, ia berkoordinasi dengan Alumni 212 yang sepakat mendampinginya ke Bareskrim Polri.

“Begitu luar biasa respon. Banyak yang minta bergabung, ya kami tampung semuanya. Lebih dari 100 hingga saat ini. Itu akan berjalan terus,” kata Novel.

Novel membantah bahwa pernyataan Zulkifli dalam ceramahnya merupakan ujaran kebencian. Apa yang dikatakan Zulkifli, kata dia, merupakan keprihatinan pada pemerintah saat ini.

Ia juga mengatakan, penetapan Zulkifli sebagai tersangka dianggap sebagai bentuk kezhaliman terhadap pemuka agama.

“Ulama menyampaikan dakwah yang memang saat ini kita melihat dari pemerintah yang tidak berpihak. Ulama menyampaikan itu apa yang kondisi saat ini,” kata Novel.

Sebelumnya, polisi menilai Zulkifli menyampaikan kalimat bernada kebencian dan provokatif melalui ceramah yang dia sampaikan.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Mohammad Iqbal memastikan bahwa penyidik menemukan minimal dua bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan Zulkifli sebagai tersangka.

Sebelum menetapkan tersangka, penyidik telah memeriksa sejumlah saksi. Kemudian, ditambah dengan keterangan ahli untuk menilai apakah ada unsur pidana dalam penyampaian Zulkifli.

Namun, Iqbal tidak menjelaskan ceramah apa yang dipermasalahkan dalam kasus ini.

“Itu nanti teknis. Kita tidak bisa sampaikan ke publik,” kata dia, Rabu (17/1/2018).

Zulkifli dijerat dengan Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45B UU Nomor 19 Tahun 2016 dan/atau Pasal 16 juncto Pasal 4 huruf b UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.(VEK)

BNN Tangkap Kepala Rutan Purworejo Terkait Pencucian Uang Narkoba

Kepala BNN , Komjen Pol Budi Waseso ketika di temui di BNN, Rabu (17/1/2018) mengatakan  BNN meringkus Kepala Rutan Kelas II B Purworejo Jateng Berinisial CAS Karena terlibat  Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang(TPPU). ( Vecky Ngelo/Jurnal123)

Kepala BNN , Komjen Pol Budi Waseso ketika di temui di BNN, Rabu (17/1/2018) mengatakan BNN meringkus Kepala Rutan Kelas II B Purworejo Jateng Berinisial CAS Karena terlibat Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang(TPPU). ( Vecky Ngelo/Jurnal123)


JURNAL123, JAKARTA.
Upaya dan kerjasama antara tim Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan tim Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang BNN akhirnya mengamankan Kepala Rutan Kelas II B Purworejo Jateng Inisial Cahyo Adi Satrianto (CAS) Senin(15/1/2018) terlibat kasus TPPU dari hasil jaringan Christian Jaya Kusuma alias Cancai.

Kepala Badan Narkotika Nasional ( BNN), Komjen Pol Budi Waseso ketika ditemui di BNN , Cawang Jakarta Timur, Rabu(17/1)2018 mengatakan Tim BNNP Jawa Tengah bersama dengan Tim Direktorat TPPU BNN mengamankan Kepala Rutan Kelas II B Purworejo Jateng berinisial CAS pada hari Senin 15 Januari 2018. “Sekitar pukul 12.50 WIB di Rutan Kelas II Purworejo karena terlibat kasus Tindak Pidana Pencucian Uang( TPPU) dari hasil bisnis narkotika jaringan Christian Jaya Kusuma alias Sancai ( Napi LP Pekalongan terkait kasus Narkotika 800 gram). Sancai ditangkap BNNP Jateng tanggal 8 November 2017 di Semarang,” ujarnya.

Selanjut, Budi Waseso menegaskan dalam proses penyidikan ditemukan fakta adanya aliran sejumlah dana dari Sanda kepada Kepala Rutan Kelas II B Purworejo Jateng dengan modus menggunakan rekening orang lain yaitu atas nama SUH(Wonosobo) dan SUN( Cilacap).”Adapun aliran dana yang diterima oleh Kepala Rutan Purworejo dari Randai secara berkala sebanyak 18 kali transaksi yang mencapai Rp 313.500.000.,” tegasnya.

Untuk itu, Budi Waseso menjelaskan jumlah tersebut diduga juga berasal dari napi kasus narkotika lainnya yang masih di dalami oleh Tim BNN. “Pada hari yang sama Tim BNNP Jateng dan Direktorat TPPU BNN juga menangkap SUH di Wonosobo dan SUN di Cilacap serta menyita sejumlah barang bukti,” jelasnya.

Lebih jauh, Budi Waseso merincinya uang yang diperoleh Kepala Rutan Purworejo dipergunakan antara lain untuk diberikan kepada keluarga, pembelian tiket pesawat, pembayaran hotel/penginapan, menjamu tamu di restoran, membeli TV untuk Rutan Purworejo, membeli sepatu dengan merk terkenal, membeli kalung kesehatan serta untuk membiayai keperluan pribadi lainnya.”Sementara modus yang digunakan oleh Santai dalam melakukan tindak pidana TPPU Narkotika ini adalah dengan menyuruh CC untuk membuka rekening guna menampung uang dari hasil bisnis narkotika ,” rincinya.

Sesuai data, Budi Waseso menandaskan CC dan SA sudah ditangkap di Banjarmasin, Kalsel pada tanggal 11 Januari 2018 dengan barang bukti 2 emas batangan 1.350 gram ( 500 gram dan 850 gram) dan uang tunai Rp 400.000.000 yang disimpan disaster box Bank Panin Banjarmasin.”Atas perbuatannya, para tersangka dikenakan pasal 3,4,5 dan 10 Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ( TPPU) dan pasal 137 Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara,” tandasnya.(VEK)

Polisi Bongkar Sindikat Surat Sakit Palsu

Kasubdit Direktorat Tindak Pidana Cyber Crime, Kombes Pol Asep Sabarudin  saat menjelas aksi kejahatan penjualan surat sakit yang berlangsung selama 3 tahun . Akhirnya 3 tersangka berhasil di ringkus.(Vecky Ngelo/Jurnal123)

Kasubdit Direktorat Tindak Pidana Cyber Crime, Kombes Pol Asep Sabarudin saat menjelas aksi kejahatan penjualan surat sakit yang berlangsung selama 3 tahun . Akhirnya 3 tersangka berhasil di ringkus.(Vecky Ngelo/Jurnal123)


JURNAL123, JAKARTA.
Kembali Bareskrim Polri mengungkapkan kasus kejahatan undang-undang Informasi Teknologi Elektronik(ITE) pengunaan informasi-informasi yang tidak tepat yang mengatasnamakan sebuah profesi  dokter yang disebut surat sakit. 

Polisi mengatakan tidak ada dokter atau pihak rumah sakit yang terlibat dalam kasus sindikat surat sakit palsu. Nama-nama dokter yang tertera di lembar surat sakit palsu tersebut dicatut secara asal oleh si pembuat, tersangka MKM.

“Tidak ada keterlibatan dokter atau rumah sakit. Nama dokter-dokternya sembarangan. Misalnya dia lihat di Bogor ada plang nama dokter, dia buat aja gitu,” kata Kasubdit II Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Kombes Asep Syafruddin di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (12/1/2018).

Sementara itu Kanit IV Subdit II Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Kompol Silvester Simamora mengatakan, sindikat ini juga menyediakan surat sakit palsu untuk daerah di luar Jakarta. Pemesan surat sakit palsu sampai ke Papua.

“Tidak hanya di Jakarta dan sekitarnya, tapi yang pesan sampai ke Papua. Mereka sudah siapkan surat sakit palsu misalnya dengan data dokter yang beralamat di kota tertentu,” jelas Silvester kepada detikcom.

“Misalnya banyak yang memesan dari Kota Medan, mereka cetak satu pack surat palsu dengan data dokter di sana. Untuk melihat nama-nama dokter kan mereka bisa googling, atau buka di situs Kemenkes,” sambung Silvester.

Dia mengatakan kasus sindikat surat sakit palsu ini tak sulit diungkap, namun menjadi perhatian dari Bareskrim karena dampaknya luas.

“Memang tingkat kesulitan mengungkapnya rendah. Tapi coba lihat dampaknya. Karena itu kami lakukan proses hukum,” ujar Silvester.

Dalam kasus ini polisi menangkap tiga tersangka yang masing-masing berinisial NDY, MKM dan MJS pada Senin (8/1/2018) di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. MJS berperan memproduksi surat sakit palsu sementara NDY memasarkannya di situs blogspot.

Sementara MJS menjadi reseller MKM dan NDY dengan menjual kembali surat sakit tersebut di akun Instagram. Dalam sehari sindikat ini bisa menjual 50 lembar surat sakit palsu jika permintaan tinggi.

Surat sakit dihargai Rp 25 sampai 50 ribu, tergantung kelengkapan surat sakit yang diminta pemesan. Surat palsu tersebut dikirim pelaku melalui jasa ekspedisi kepada pemesan.

Ditempat yang sama, Kepala Biro hukum Kementerian Kesehatan, Drg Tirtarayati  menegaskan  hal ini bermula dari laporan masyarakat kepada  kementerian Kesehatan dan Kementerian kesehatan untuk menelusuri  , sementara teryata ada dugaan pidana sehingga pada bulan oktober . “Kementerian kesehatan berkirim surat ke Mabes Polri untuk dilakukan penelusuran lebih jauh , ternyata rekan-rekan media kita sudah sama-sama melihat atas penelusuran teman-teman kepolisian.” tandasnya.

Itu sebabnya, Tritarayati menjelaskan ada beberapa hal yang  digali dan dicermati tindakan dugaan pidana ini sangat luas  pertama bisa merusak moral mereka memang masyarakat tidak diedukasi dengan disampaikan malah bekerja lalu dia dibayar selesai.  “Kedua, ini bekaitan dengan profesi kedokteran tenaga kesehatan dan merusak citra dokter .  Ketiga, yang menarik pasti menimbulkan kerugian karena apa dengan tidak masuknya pekerja tadi maka perusahaan akan dirugikan karena produktifitasnya akan menurun ini disampaikan tadi teman-teman kepolisian,” jelasnya

“Himbauan kita semua kepada masyarakat dan supaya masyarakat  lebih fair dan jangan gunakan lagi jasa-jasa palsu seperti ini karena sudah banyak layanan-layanan kesehatan ditingkat kecamatan sendiri juga sudah tersendiri dokter diinstansi dan di Kepolisian sudah cukup banyak datang ke Mabes Polri juga ada layanan Pusdokkes disini bila ingin mendapatkan layanan kesehatan di Pusdokkes. Kedua, himbauan kami bagi masyarakat juga yang menggunakan fasilitas internet mengunkan informasi-informasi yang tidak benar menyesatkan itu adalah perbuatan melawan hukum. Oleh karena bisa dilakukan operasi penegakan hukum bagi mereka,” tambahnya.(VEK)

Mantan Pengacara Setya Novanto Ditangkap KPK

Mantan Pengacara Setya Novanto, Frederich Yunadi Saat Dibawa ke KPK Sabtu Dini Hari (13/1/2018) Tadi

Mantan Pengacara Setya Novanto, Frederich Yunadi Saat Dibawa ke KPK Sabtu Dini Hari (13/1/2018) Tadi


JURNAL123, JAKARTA.
Tim penyidik KPK langsung menangkap pengacara Fredrich Yunadi, pada Jumat (12/1/2018) malam.

Ia sempat mangkir dari panggilan sebagai tersangka. Fredrich merupakan tersangka kasus menghalangi-halangi atau merintangi penanganan (obstruction of justice) kasus e-KTP Setya Novanto.

Tim penyidik dan pimpinan KPK langsung memutuskan untuk mencari dan menangkap Fredrich karena sebagai tersangka dianggap tidak kooperatif dan menghambat proses penyidikan.

Demikian disampaikan juru bicara KPK, Febri Diansyah, kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (13/1/2018) dini hari.

“Jadi, (kemarin) tadi kami sudah tunggu kan. Sejak kemarin (lusa) kami sudah sampaikan, kami imbau FY (Frederich Yunadi) untuk datang pada proses pemeriksaan hari Jumat ini. Jadi, kami sudah tunggu selama hari jam kerja, tetapi yang bersangkutan tidak datang. Kemudian kami bicarakan. Setelah diskusi, diputuskan tim melakukan proses pencarian,” ujar Febri.

Selain itu, tim penyidik menangkap Fredrich karena telah meyakini dugaan pidana yang dilakukan oleh pengacara tersebut.

“Saat penangkapan, kami sudah membawa Sprinkap, Surat Perintah Penangkapan. Ketika penangkapan dilakukan, berarti tim penyidik sudah meyakini yang bersamgkutan diduga keras melakukan tindak pidana dugaan obstruction of justice, perbuatan menghalang-halangi dalam penanganan kasus e-KTP tersangka SN,” jelasnya.

Febri menegaskan, penangkapan terhadap Fredrich pasca-mangkir dari panggilan pertama ini adalah berdasarkan pertimbangan objektif dan subjektif dari tim penyidik. Juga demikian jika tim penyidik akan melakukan penahanan terhadap Fredrich.

Diberitakan, tim penyidik KPK menangkap Fredrich Yunadi di sebuah rumah di Jakarta Selatan usai dia cek kesehatan di RS Medistra, pada Jumat (12/1/2018) malam.

Penangkapan dilakukan setelah Fredrich tidak memenuhi panggilan pertama sebagai tersangka. Sebelumnya, dia juga mangkir saat perkara masih tahap penyelidikan.

Dia bersama dokter RS Medika Permata Hijau Bimanesh Sutarjo sedianya hendak diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan menghalangi dan merintangi penyidikan kasus e-KTP dengan tersangka Setya Novanto.

Namun, hanya Bimanesh yang memenuhi panggilan. Pada Jumat pukul 22.43 WIB tadi, KPK resmi menahan Bimanesh.

Pihak pengacara Fredrich sebelumnya meminta penundaan pemeriksaan kepada KPK. Alasannya karena mereka sedang mengajukan sidang kode etik profesi atas Fredrich.

Sebelumnya diberitakan, KPK mengungkapkan adanya dugaan persekongkolan antara Bimanesh dengan mantan pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi.

Dalam kasus ini, Fredrich dan Bimanesh sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Kasus ini bermula saat Novanto berkali-kali mangkir dari panggilan KPK, baik sebagai saksi maupun tersangka.

Pada 15 November 2017 malam, tim KPK mendatangi rumah Novanto di Jalan Wijaya, Kebayoran Baru untuk melakukan penangkapan. Namun, tim tidak menemukan Novanto.

Pada 16 November 2017, KPK memasukkan Novanto dalam daftar pencarian orang (DPO).

Novanto kemudian muncul dalam wawancara via telepon di sebuah televisi swasta dan mengaku akan datang ke KPK.

Tak berselang lama, Novanto mengalami kecelakaan dan dibawa ke RS Medika Permata Hijau.

Menurut KPK, Novanto langsung masuk ke ruang rawat inap kelas VIP dan bukan ke unit gawat darurat.

Sebelum kecelakaan, Yunadi diduga sudah datang lebih dahulu untuk berkoordinasi dengan pihak rumah sakit. Salah satu dokter di RS tersebut juga mengaku ditelepon seseorang yang diduga pengacara Novanto yang bermaksud perlu menyewa satu lantai RS.

Padahal, saat itu belum diketahui Novanto akan dirawat karena sakit apa.(TRI/BER)

Paska Ditetapkan Tersangka Pengacara dan Dokter Setya Novanto, KPK Teruskan Pemeriksaan

Pengacara Frederich Yunadi dan Dokter Bimanesh Sutardjo

Pengacara Frederich Yunadi dan Dokter Bimanesh Sutardjo


JURNAL123, JAKARTA.
Michael Chia Cahaya, Dokter Umum Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Kamis (11/1/2018) memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Fredrich Yunadi (FY) di kasus dugaan dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara e-KTP untuk tersangka Setya Novanto‎.

“‎Saat ini saksi masih diperiksa, pemeriksaan berjalan lancar. Secara umum kami melihat dalam kasus ini bagaimana kronologis peristiwanya, yang kedua tentu kami gali juga misalnya ketika seseorang mengalami kecelakaan kalau benar itu kecelakaan apakah tepat langsung dibawa ke ruang vip, tidak di IGD,” papar Juru Bicara KPK, Febri Diansyah.

Hal tersebut dikonfirmasi ke saksi karena ‎dari fakta yang ditemukan penyidik, diduga setelah peristiwa yang disebut kecelakaan itu terjadi Setya Novanto tidak dibawa dulu atau tidak dilakukan tindakan medis di IGD. Melainkan langsung dibawa ke ruang rawat inap VIP.

“Apakah itu tepat tentu kami perlu juga melakukan kroscek dan pendalaman temasuk juga soal peristiwanya,” kata Febri.

Diketahui saat kasus masih dalam penyelidikan, ada sekitar 35 saksi dan ahli yang diperiksa hingga akhirnya kasus dinaikkan ke tahap penyidikan dan ditetapkan dua tersangka, Fredrich Yunadi (FY) dan Dokter Bimanesh Sutardjo (BST).‎

Kedua tersangka diduga memanipulasi data medis agar Setya Novanto lolos dari pemeriksaan KPK.

Bahkan Fredrich juga disebut memesan satu lantai kamar VIP di RS Medika Permata Hijau sebelum Setya Novanto kecelakaan.

Alhasil mereka dijerat dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(TRI)

Pengacara Setya Novanto : Ada Aktor Besar Dibalik Korupsi e-KTP

Setya Novanto Saat Mengikuti Sidang Tipikor Kasus e-KTP

Setya Novanto Saat Mengikuti Sidang Tipikor Kasus e-KTP


JURNAL123, JAKARTA.
Tim penasihat hukum Setya Novanto alias Setnov yakin ada aktor yang lebih besar dari kliennya dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Hal tersebut menjadi salah satu alasan Novanto mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC).

“Ya (ada) nama besar. Saya tidak tahu yang dimaksud punya status sosial atau pengaruh tertentu, kita lihat saja nanti,” ujar penasihat hukum Setnov, Firman Wijaya di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (11/1/2018).

Firman yakin proses persidangan akan mengungkap pemeran utama dalam proyek senilai Rp 5,9 triliun. Apalagi jika permintaan Setnov menjadi JC dikabulkan.

Firman menegaskan peran Novanto tidak menentukan dalam bancakan e-KTP. Sebab, penganggaran, perencanaaannya proyek itu sudah dirancang jauh hari.

“Dan itu ada lembaganya, ada instansinya. Kita lihat siapa inisiator proyek e-KTP ini,” kata dia.

Karena itu, meski Novanto disebut salah satu aktor utama dalam proyek yang dibancak senilai Rp 2,3 triliun ini, Firman tetap berkeyakinan ada pihak lain yang jauh lebih besar perannya.

“Jadi apa yang disebut dengan berpengaruh sebenarnya pada proses penganggaran. Siapa inisiator penganggaran, ini penting, di mana proyek ini diusulkan,” kata dia berteka-teki.

Penasihat Hukum Setya Novanto (Setnov) Firman Wijaya punya kekhawatiran bila kliennya menjadi justice collaborator (JC). Terdakwa kasus dugaan korupsi proyek e-KTP itu sudah mengajukan diri menjadi JC kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Pilihan menjadi JC bukan pilihan mudah. Karena bisa menjadi sasaran tembak dan bulan-bulanan,” ujar Firman di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (11/1/2018).

Ia sudah mengingatkan Novanto kemungkinan terburuk itu. Firman mengaku tengah mempersiapkan segala sesuatunya agar tak terjadi hal yang tak diinginkan terjadi pada kliennya.

“Nah ini yang kami minta, protection cooperating person itu penting dirumuskan secara jelas. Apa model perlindungan yang bisa diberikan kepada Pak Nov kalau beliau jadi JC. Itu yang utama,” kata dia.(LIP)

KPK Tangkap Mantan Kadis Tata Kota Manado

Kantor KPK Jakarta

Kantor KPK Jakarta


JURNAL123, JAKARTA.
KPK membantu Polda Sulawesi Utara menangkap tersangka mantan Kadis Tata Kota Pemkot Manado Johan Benny Mailangkay di Tangerang Selatan. Johan Benny adalah tersangka kasus pengadaan sarana dan prasarana penerangan jalan umum sistem solar cell pada Dinas Tata Kota Manado Tahun 2014.

“Penyidikan perkara dimaksud dilakukan oleh Polda Sulut sejak Tahun 2016 dan penanganan perkaranya mulai disupervisi KPK pada September 2017. Tersangka ditangkap di kediamannya di Bintaro Tangerang Selatan,” ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Senin (9/1/2018).

“Kegiatan penangkapan merupakan sinergi antara Polda Sulut, KPK, serta Polres Tangerang Selatan,” imbuh Febri.

Febri mengatakan KPK selalu memberikan dukungan penangkapan tersangka Johan Benny. Menurut Febri, Johan sudah lama ditetapkan dalam daftar pencarian orang (DPO) oleh Polda Sulut.

“Tersangka termasuk dalam DPO Polda Sulut sejak September 2017,” ucap Febri.

Atas perbuatannya, Johan disangka melanggar Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 Ayat 1 KUHP. Johan diduga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 3,1 miliar.(DEN)

Olly Dondokambey Cs Diperiksa KPK Pekan Ini

Juru Bicara KPK Febri Diansyah

Juru Bicara KPK Febri Diansyah


JURNAL123, JAKARTA.
Dijadikannya tersangka serta penahanan mantan Ketua DPR RI Setya Novanto terkait kasus e-KTP tidak berhenti sampai disitu. Adanya dugaan keterlibatan politisi lain terus didalami lembaga pemberantasan korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap lima saksi terkait dugaan korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Pemeriksaan dilakukan untuk tersangka Direktur Utama (Dirut) PT Quadra Solution, Anang Sugiana Sudiharjo (ASS).

“Untuk tersangka ASS dalam minggu ini kami mendalami kluster politik,” kata juru bicara KPK, Febri Diansyah di Jakarta, seperti diberitakan Tempo, Selasa (9/1/2018).

Kelima saksi itu adalah Olly Dondokambey, Numan Abdul Hakim, Jazuli Juwaini, M. Jafar Hafsah, dan Rindoko Dahono Wingit. Febri belum menyampaikan siapa pihak politik yang sedang didalami KPK.

Febri mengatakan, penyidik KPK hendak mengklarifikasi seperti proses pembahasan proyek e-KTP. Dugaan adanya aliran dana kepada sejumlah pihak juga akan ditelusuri.

Olly adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 2004-2015 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPR). Saat ini, ia menjabat sebagai gubernur Sulawesi Utara, dijadwalkan diperiksa hari Selasa ini (9/1/2018). Namanya disebut dalam dakwaan mantan Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Irman dan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Dalam Negeri Sugiharto.

Ia diduga menerima uang dari Direktur PT Cahaya Wijaya Kusuma, Andi Agustinus, saat masih menjabat sebagai anggota DPR. Olly diduga menerima US$ 1,2 juta.

Saksi lain, Jazuli Juwaini, adalah anggota DPR dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Namanya juga disebut dalam dakwaan Irman dan Sugiharto. Sebagai Kapoksi Komisi II DPR, ia diduga turut menerima uang US$ 37 ribu.

Sementara itu, tiga saksi lainnya yang dijadwalkan menjalani pemeriksaan KPK untuk kasus e-KTP ini juga pernah menjabat sebagai anggota DPR.

Olly Dondokambey Penuhi Panggilan KPK

Gubernur Sulawesi Utara Saat Memenuhi Panggilan KPK, Selasa (9/1/2018)

Gubernur Sulawesi Utara Saat Memenuhi Panggilan KPK, Selasa (9/1/2018)

Olly memenuhi panggilan pemeriksaan dengan tiba di KPK sekitar pukul 09.49 WIB. Olly belum dapat berkomentar banyak seputar pemeriksaannya. “Belum tahu,” kata Olly, sembari masuk ke lobi gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (9/1/2018).

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan, Olly akan diperiksa sebagai saksi untuk mantan Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo.”Untuk tersangka ASS,” ujar Febri.

Selain memeriksa Olly, KPK juga mengagendakan pemeriksan terhadap anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini, dan tiga mantan anggota DPR lainnya yakni M Jafar Hafsah, Numan Abdul Hakim, dan Rindoko Dahono Wingit.

Mereka juga sama-sama akan diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi untuk tersangka Anang dalam kasus e-KTP. Pada minggu ini, lanjut Febri, pihaknya memang akan mendalami peran sejumlah anggota DPR yang terkait dengan kasus e-KTP. “Minggu ini kami mendalami kluster politik,” ujar Febri.

Penyidik, tambah Febri, akan melakukan klarifikasi yang terkait dengan proyek e-KTP termasuk dugaan aliran dana di kasus yang merugikan negara Rp 2,3 triliun tersebut.

“Penyidik mengklarifikasi proses pembahasan proyek e-KTP dan dugaan aliran dana pada sejumlah pihak,” ujar Febri.(TEM/KOM)

Kapolri Nyatakan Setiap Warga Negara Sama Dimata Hukum

Kapolri, Jenderal Pol Tito Karnavian ditemui di Kompleks Mabes Polri, Jumat(5/1/2018) dengan tegaskan Pemeriksaan Walikota Kaltim itu Kesamaan Hak dimuka Umum. (Jurnal123/Vecky Ngelo)

Kapolri, Jenderal Pol Tito Karnavian ditemui di Kompleks Mabes Polri, Jumat(5/1/2018) dengan tegaskan Pemeriksaan Walikota Kaltim itu Kesamaan Hak dimuka Umum. (Jurnal123/Vecky Ngelo)

JURNAL123, JAKARTA.
Terkait diperiksanya seorang kepala daerah karena persoalan hukum.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian ikut angkat bicara mengenai isu kriminalisasi terhadap Walikota Samarinda, Syaharie Jaang.

Menurut Tito, tidak terdapat larangan bagi pihaknya untuk melakukan pemeriksaan terhadap Jaang. Meski telah memasuki masa Pilkada.

“Sekali lagi ini memang sudah memasuki tahapan pemilu tanggal 8 (Januari) mulai penetapan calon. Tapi tidak ada aturan yang mengatur larangan kepada penegak hukum termasuk polri untuk melakukan proses hukum kepada siapapun yang diduga terlibat dalam proses hukum baik saksi maupun tersangka,” ujar Tito di Mabes Polri, Jln Trunojoyo, Jakarta Selatan, Jumat (5/1/2018).

Mantan Kapolda Metro Jaya ini menilai dalam melakukan proses hukum, Polri tidak membeda-bedakan. Dirinya menilai tidak ada proses kriminalisasi dalam kasus ini.

“Kriminalisasi itu terjadi kalau perbuatan bukan tindak pidana tapi dipaksakan tindak pidana itu namanya kriminalisasi,” jelas Tito.

Menurutnya tidak ada yang janggal dalam pengungkapan kasus yang membuat Jaang menjadi saksi. Menurutnya hal itu bukan kriminalisasi.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengungkapkan ada kriminalisasi terhadap sejumlah kadernya. Salah satunya adalah Walikota Samarinda Syaharie Jaang yang akan maju di Pilgub Kalimantan Timur 2018.

Menurut SBY, Syaharie dipaksa berpasangan dengan Safaruddin, padahal dirinya telah dipasangkan dengan Walikota Banjarmasin, Rizal Effendi.

“Kini di Kalimantan Timur kandidat yang kami usung dipaksa untuk berpasangan dengan Kapolda Kaltim Irjen Pol Safaruddin dengan ancaman akan dilaporkan ke polisi atas suatu kasus dan kini terbukti. Padahal Pak Jaang sudah memutuskan berpasangan dengan Pak Rizal Effendi,” tegas SBY dalam pernyataan yang dibacakan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Hinca IP Panjaitan.

Jaang sendiri sudah menjalani pemeriksaan pada Rabu (3/1/2017) dari sekitar pukul 14.30 sampai 20.00 WIB terkait terbitnya Surat Keputusan (SK) Nomor 551.21/083/HK-KS/II/2016 tentang Penetapan Pengelola Tarif dan Struktur Parkir pada Area Pelabuhan Peti Kemas, Palaran atas nama KSU PDIB.

Rizal Effendi juga dipolisikan dalam dugaan tindak pidana korupsi Rumah Potong Ayam (RPU) di Kilometer 13, Kelurahan Karang Joang, Balikpapan Utara.

Sebelumnya Ketua DPC Partai Demokrat Samarinda Viktor Yuan mengeluarkan maklumat yaitu menolak kriminalisasi yang dilakukan kepolisian terhadap Syaharie Jaang dan Rizal Effendi serta cagub dan cawagub lainnya karena alasan politik tertentu.(VEK)

KPK Periksa Aditya Moha Sebagai Tersangka

AdItya Anugrah Moha di Periksa :  Tampak Anggota Komisi IX DPR RI Aditya  Moha saat diperiksa di KPK, dia bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (12/10/2017). Diperiksa KPK dalam kasus suap kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara Sudiwardono untuk mengamankan putusan banding kasus korupsi dengan terdakwa mantan Bupati Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, Marlina Moha Siahaan yang merupakan ibu dari Aditya Moha.(Vecky Ngelo Jurnal123)

AdItya Anugrah Moha di Periksa : Tampak Anggota Komisi IX DPR RI Aditya Moha saat diperiksa di KPK, dia bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (12/10/2017). Diperiksa KPK dalam kasus suap kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara Sudiwardono untuk mengamankan putusan banding kasus korupsi dengan terdakwa mantan Bupati Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, Marlina Moha Siahaan yang merupakan ibu dari Aditya Moha.(Vecky Ngelo Jurnal123)


JURNAL123, JAKARTA.
Setelah ditangkap pada tiga bulan lalu akibat suap yang dilakukan oleh Aditya Anugrah Moha dan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) kini akhirnya anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Golkar akhirnya diperiksa sebagai tersangka.

Juru bicara KPK, Ferbri Diansyah saat dikonfirmasi,Selasa (2/1/2018) mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi mengagendakan pemeriksaan terhadap anggota DPR Aditya Anugerah Moha dalam kasus suap terhadap Ketua Pengadilan Tinggi ManadoSudiwardono. Aditya, diperiksa KPKsebagai tersangka kasus tersebut.”AAM diperiksa sebagai tersangka,” ujarnya.

Selanjutnya, Febri menegaskan pemeriksa Aditya, KPK juga memeriksa Sudiwardono. Dia juga hendak diperiksa KPK sebagai tersangka dalam kasus ini. “Dalam kasus ini, Aditya diduga memberikan suap 64.000 dollar Singapura kepada Sudiwardono untuk memengaruhi putusan banding terhadap terdakwa Marlina Moha Siahaan, “ tegasnya.

Untuk itu, Febri menjelaskan Marlina yang menjabat sebagai Bupati Boolang Mongondow dua periode, 2001-2006 dan 2006-2011, merupakan Ibu Aditya. “Marlina sudah divonis 5 tahun penjara di Pengadilan Negeri Manado. Atas vonis itu, Marlina mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Manado,”jelasnya.

Lebih lanjut, Febri merincinya setelah melakukan operasi penangkapan dan pemeriksaan, KPK telah menetapkan Aditya Moha dan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Sudiwardono sebagai tersangka.”Pasal yang disangkakan kepada Aditya sebagai pihak yang diduga pemberi suap adalah Pasal 6 Ayat 1 Huruf a atau Pasal 5 Ayat 1 Huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,“ .rincinya.

Seirng dengan itu, Febry menambahkan sebagai tersangka penerima suap, Sudiwardono disangkakan Pasal 12 Huruf a atau b atau c atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “Itu kelanjutannya pasal yang dipersangkakan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Manado, “ tambahnya.(VEK)