Category Archives: Hukum

Yusril : Narasi Kecurangan Tanpa Bukti

Yusril Ihza Mahendra


Jurnal123.com – Kuasa hukum Jokowi-Ma’ruf Amin menjawab gugatan yang dilayangkan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam gugatannya, tim Jokowi menyindir kubu 02 yang lebih membangun opini ketimbang menghadirkan fakta hukum.

“Tantangan terbesar yang dihadapi proses Pemilu 2019 ini adalah fenomena politik pasca-kebenaran atau post-truth politicsyang menguat beberapa tahun terakhir ini. Ciri-ciri post-truth adalah penggunaan strategi untuk membangun narasi politik tertentu untuk meraih emosi publik dengan memanfaatkan informasi yang tidak sesuai dengan fakta yang membuat preferensi politik publik lebih didominasi oleh faktor emosional dibandingkan dengan faktor rasional,” kata kuasa hukum Jokowi, Yusril Ihza Mahendra, saat membacakan jawaban atas gugatan Prabowo-Sandi dalam sidang gugatan Pilpres di gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Selasa (18/6/2019).

“Oleh karena itu, Pihak Terkait memandang sangatlah penting untuk memilah dan mengkritisi bangunan narasi yang dijadikan dalil-dalil permohonan Pemohon. Narasi kecurangan yang diulang-ulang terus-menerus tanpa menunjukkan bukti-bukti yang sah menurut hukum, klaim kemenangan tanpa menunjukkan dasar dan angka yang valid, upaya mendelegitimasi kepercayaan publik pada lembaga penyelenggara Pemilu dan lembaga peradilan hendaknya tidak dijadikan dasar untuk membangun kehidupan politik yang pesimistik dan penuh curiga,” sambungnya.

Dia menilai seharusnya para elite politik memiliki tanggung jawab membuat pelaksanaan pemilu menjadi damai dan sejuk. Bukan malah menyebarkan kebohongan dan kebencian.

“Para elite politik memiliki tanggung jawab agar praktik politik di Indonesia tetap mendasarkan diri pada nilai-nilai moral. Penyebaran berita bohong, hoax, fitnah, penggunaan sentimen suku, agama, dan ras yang sempat mewarnai proses Pemilu 2019 ini,” ucapnya.

Yusril berpesan para elite politik sebaiknya sekarang mulai membangun gaya berpolitik yang santun dan sehat. 

“Tidak boleh terus-menerus berlanjut dan harus dijadikan pelajaran berharga untuk membangun kehidupan politik yang sehat dan berkeadaban di masa-masa yang akan datang,” ujarnya.(DEN)

Menkumham : Peluru Tajam di Kerusuhan 22 Mei Bukan Standar Polri

Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly

Jurnal123.com – Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly berbicara soal peluru tajam yang disebut-sebut menjadi penyebab tewasnya dua orang dalam kerusuhan 22 Mei 2019. Dia mengatakan peluru tajam yang ditemukan dalam kerusuhan tidak sesuai dengan SOP Polri.

Tuntaskan Kasus 21 Mei dan 22 Mei : Polri Bentuk Tim Gabungan Irwasum-Kompolnas-Komnas HAM-Ombusman

Peristiwa Kerusuhan 21 – 22 Mei di Kawasan Thamrin

Jurnal123.com –  Upaya mencari tahu dan mencari fakta utuk kasus kerusuhan pada 21 Mei dan 22 Mei 2019 kahirnya dibentuk tim gabungan oleh Kapolri  dan dimotori oleh Irwasum dan tim ini juga bekerja sama denganKompolnas, Komnas HAM dan Ombudsman.

Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Ringkus 6 Tersangka Warga Malaysia dan Gagalkan Penyeludupan 37 Kilogram Shabu

Kantor Bareskrim Mabes Polri

Jurnal123.com – Kesigapan Direktorat  Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri  berhasil menggalkan penyelundupannarkoba jenis sabu sindikat Malaysia-Jakarta dengan menggunakan Kapal Pesiar (Yatch). Penangkapan dilakukan pada Selasa, 4 Juni 2019, pukul 09.30 WIB. Dan Berhasil meringkus 6 tersangka warga negara Malaysia..

Polri Ungkap Kronologi Bom Bunuh Diri di Pos Polisi Kartasura hingga Gali Keterangan Pelaku

Terduga Pelaku Bom Bunuh Diri RA

Jurnal123.com – Dari proses pendalaman, akhirnya Polri mengungkapkan kronologi bom bunuh diri di Pos Polisi Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah, Senin (3/6/2019) malam.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jalan Tronojoyo No.3, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Selasa(4/6)2019 mengatakan  mulanya saksi melihat pelaku mendekati pos sekitar pukul 22.35 WIB. “Saksi melihat pelaku itu sedang berjalan mengarah ke pos pukul 22.35 dengan kaos hitam dan celana jeans serta menggunakan headset,” ujarnya.

Bareskrim Tangkap Seorang Penyebar Hoaks Penyerangan Masjid di Petamburan


Jurnal123.com – Keseriusan dalam memangkap penyebar Hoaks terus dilakukan, kini Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri berhasil menangkap seorang penyebar hoaks perihal penyerangan masjid di Petamburan, Jakarta Barat, terkait kerusuhan 21-22 Mei 2019 di beberapa titik di Ibu Kota.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Senin (3/5)2019 mengatakan  tersangka berinisial F ditangkap di daerah Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Kamis, 30 Mei 2019. “Diduga menyebarkan berita hoaks penyerangan masjid di daerah Petamburan, Jakarta Barat, melalui Facebook,” ujarnya.

Kepemilikan Senpi Ilegal, Kivlan Zen Ditahan di Rutan Guntur

Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen menyambangi Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (29/5)2019. (Vecky Ngelo)

Jurnal123.com – Melalui proses pemeriksaan, akhinya Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Mayjen (Purn) Kivlan Zen ditahan polisi selama 20 hari mulai Kamis (30/5/2019).  

Pengacara Kivlan Zen, Suta Widhya mengatakan, kliennya akan ditahan di Rumah Tahanan Guntur selepas mSelanjutnenjalani pemeriksaan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan. “Dalam hal ini kebijakan dari Kepolisian untuk menahan 20 hari ke depan di (Rutan) Guntur,” ujarya. 

Selanjutnya, Suta Widhya  menegaskan  Kivlan ditahan karena penyidik menilai sudah mempunyai alat bukti cukup terkait status kliennya sebagai tersangka kepemilikan senjata api ilegal.” Kivlan akan mengikuti proses hukum yang berlaku,” tegasnya.

Untuk itu   Suta Widhya menjelaskan  tim kuasa hukum akan melakukan langkah hukum guna membebaskan Kivlan nantinya.  “Dia seorang patriot ya, seorang patriot, dia tidak akan mundur kecuali kita akan mengupayakan untuk sebuah upaya hukum di luar, nanti kita lihat,”  jelasnya.

Sebelumnya, seorang pengacara Kivlan, Djuju Purwantoro, menyebut penyidik Polda Metro Jaya telah menetapkan kliennya sebagai tersangka dugaan kepemilikan senjata api ilegal. Kasus dugaan kepemilikan senjata api yang menjerat Kivlan berkaitan dengan penetapan enam tersangka yang menunggangi aksi unjuk rasa menolak hasil Pilpres 2019, di Jakarta, pada 21-22 Mei 2019.  

Enam orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, yakni HK, AZ, IR, TJ, AD, dan AF. Armi yang merupakan sopir paruh waktu Kivlan adalah salah seorang tersangka tersebut.(Vecky Ngelo)

Merek-merek Top Dunia Keok di Indonesia

Salah Satu Merek Top Dunia Yang Kalah Gugatan Hukum di Indonesia


Jurnal123.com – Wafer merek Superman menang melawan pembuat tokoh Superman, DC Comics. Wafer itu memang sudah melegenda karena dijual di Indonesia sejak puluhan tahun lalu.

“PT Marxing Fam Makmur mendapatkan sertifikat merek dari Kemenkum HAM pertama pada tahun 1993 untuk kelas 30 dan 34 dan diperbaharui tiap 10 tahun,” kata kuasa hukum PT Marxing Fam Makmur, Sururi Elhaque, saat berbincang dengan detikcom, Selasa (28/5/2019).

Baca juga: Menang Lawan DC Comics, Ini Argumen Wafer Superman Indonesia

Kelas 30 dan 34 adalah kategori wafer, biskuit, beras, sagu, dan sejenisnya. PT Marxing kemudian bekerja sama dengan Siantar Top untuk memproduksi wafer cokelat. Wafer tersebut kemudian membanjiri setiap sudut warung di seluruh Indonesia dan dikenal secara luas.

Pada 2017, DC Comics baru berinisiatif mendaftarkan merek Superman ke Kemenkum HAM. Sengketa muncul karena nama merek dagang itu sudah dipegang oleh PT Marxing Fam Makmur. Kasus bergulir ke pengadilan dan PT Marxing Fam Makmur menang atas sengketa tersebut.

“Di Indonesia, Superman dikenal sebagai tokoh kartun, bukan produk makanan. Jadi klien kami tidak mendompleng keterkenalan DC Comics,” ujar Sururi membeberkan alasan kemenangan tersebut.

Namun, perlu diketahui bahwa Wafer Superman bukan satu-satunya merek dagang asal Indonesia yang menang sengketa. Lantas, apa saja merek itu?

Sepatu Onitsuka

Sepatu Onitsuka Tiger, yang diproduksi ASICS TIGER dan berpusat di Jepang, pernah bersengketa. Pasalnya, di Indonesia sendiri, merek itu dikuasai oleh orang Jakarta, yaitu Theng Tjhing Djie dan Liog Hian Fa.

Berdasarkan dokumen putusan kasasi yang dikutip dari website MA, Selasa (6/6/2017), Djie dan Fa mendapatkan hak merek itu dari Yap Mun Yong. Yong sendiri mendapatkan hak merek itu dari Hendri Handoyo Yahya.

Hak merek yang kini dikantongi Djie dan Fa itu sudah didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) sejak 1980 untuk merek ASICS TIGER dan turunannya. Merek sepatu itu mengantongi sertifikat per 31 Agustus 1984, sedangkan logo terdaftar di Kemenkum HAM sejak 9 Agustus 1994.

Djie dan Fa mengaku telah memproduksi 80 ribu pasang sepatu sejak Maret 2009 hingga September 2012, dengan keuntungan Rp 60 ribu per pasang. Jadi, dalam kurun tersebut, Djie dan Fa mengantongi keuntungan Rp 4,8 miliar. Oleh sebab itu, Djie dan Fa kaget bila digugat oleh ASICS TIGER sehingga mengajukan gugatan balik imateriil dengan total Rp 6 miliar. 

Atas argumen itu, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) tidak menerima gugatan ASICS TIGER. Gugatan balik Djie dan FA pun tak diterima. Putusan itu dikuatkan oleh Mahkamah Agung (MA). 

IKEA

IKEA termasuk mereka yang pernah jadi sengketa di Indonesia. Pasalnya, merek dagang asal Swedia itu ternyata punya pesaing dari IKEA asal Surabaya. Namun Mahkamah Agung (MA) telah mengetuk palu dan menyatakan merek IKEA dari Surabayalah pemilik merek IKEA.

Berdasarkan salinan putusan kasasi yang dikutip dari website MA, Rabu (3/2/2016), IKEA ala Surabaya menggunakan dalih Pasal 61 ayat 1 huruf a UU Merek yang berbunyi:

Penghapusan pendaftaran Merek atas prakarsa Direktorat Jenderal dapat dilakukan jika merek tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal.

Pasal di atas dikenal dengan ‘merek tidur’. Dari pasal di atas, IKEA Surabaya lalu melakukan survei untuk membuktikan bahwa IKEA asal Swedia tidak memakai merek itu selama tiga tahun berturut-turut. IKEA dari Surabaya yang dimiliki PT Ratania Khatulistiwa lalu melakukan survei pasar pada November-Desember 2013. 

Melihat adanya ‘merek tidur’ ini, maka PT Ratania mendaftarkan merek IKEA miliknya pada 20 Desember 2013. IKEA miliknya merupakan akronim dari Intan Khatulistiwa Esa Abadi atau disingkat IKEA. Intan sendiri akronim dari ‘Industri Rotan. IKEA dari Swedia yang mengantongi sertifikat merek tertanggal 9 Oktober 2006 dan 27 Oktober 2010 dinilai ‘menidurkan’ mereknya selama tiga tahun berturut-turut.

Tak disangka, argumen ini dikabulkan. Pada 17 September 2014, PN Jakpus menyatakan IKEA dimiliki oleh PT Ratania dan memerintahkan merek IKEA dari Swedia yang berdiri sejak 1943 harus dicabut. Atas vonis ini, IKEA dari Swedia mengajukan kasasi, tetapi putusan tidak berubah sama sekali.

Monster Minuman Energi 

Perusahaan minuman suplemen asal California, Amerika Serikat (AS), MONSTER, juga pernah bersengketa dengan merek suplemen lokal. MONSTER akhirnya kalah setelah melawan pengusaha Surabaya, Andria Thamrun. MONSTER sendiri merupakan minuman berenergi dan sponsor utama MotoGP serta berbagai laga olahraga internasional lain.

Kantor pusat MONSTER ENERGY COMPANY bermarkas di 550 Monica Cirle, Suite, 201, Corona, California, 92880. Untuk mendukung produknya, MONSTER mensponsori berbagai olahraga, seperti motocross, sepeda ekstrem, sepeda gunung, surfing, dan olahraga lainnya. MONSTER juga menjadi sponsor tunggal MotoGP, sebuah balap sepeda motor paling bergengsi di dunia. Pembalap MotoGP Valentino Rossi juga disponsori oleh MONSTER.

Hasil penjualan MONSTER di berbagai dunia membuahkan keuntungan sangat besar. Sejak 2002 hingga 2012, perusahaan itu meraup untung US$ 20 miliar. Keuntungan ini selalu tumbuh tiap tahunnya.

Di Indonesia, MONSTER mengantongi sertifikat merek dari Dirjen HAKI sejak 2009 dan terus memperbarui untuk berbagai jenis produk MONSTER.

Pihak MONSTER kaget saat mendapati merek MONSTER serupa di Indonesia. Atas dasar itu, MONSTER keberatan jika mereknya digunakan oleh Andria. Untuk membuktikan keyakinannya, MONSTER melakukan survei di berbagai kota di Indonesia dan terbukti MONSTER asal Surabaya telah tersebar di berbagai daerah. Tidak terima, MONSTER asal California lalu menggugat MONSTER asal Surabaya ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Namun pada akhirnya gugatan sang MONSTER asal luar negeri itu justru ditolak.

Pierre Cardin

Sengketa juga pernah melanda merek fashion dan parfum asal Prancis, Pierre Cardin. Pada 4 Maret 2015, Pierre Cardin, yang bermarkas di 59 Rue du Faubourg Saint-Honore, Paris, Prancis, menggugat Alex pemilik Pierre Cardin asal Jakarta. Dalam bantahannya, Alex mendalilkan bahwa gugatan Pierre Cardin sudah kedaluwarsa.

Namun, pada 9 Juni 2015, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak gugatan Pierre Cardin Prancis. Permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pierre Cardin pun ditolak Mahkamah Agung. Alhasil, merek legendaris asal Prancis itu menjadi milik pengusaha Jakarta, Alexander Satryo Wibowo.(DEN)

Perkuat Aplikasi E-Court, MA Kembangkan E-Litigation

Kegiatan Pertemuan Kelompok Kerja Kemudahan di Jakarta

Jurnal123.com – Mahkamah Agung terus bergerak mengembangkan aplikasi pengadilan elektronik yang popular dengan sebutan e-court. Belum genap satu tahun setelah diluncurkan pada tanggal 13 Juli 2018 yang lalu, aplikasi tersebut kini tengah diperbaharui dengan pengembangan menu persidangan secara elektronik (e-litigation).

Hal tersebut terungkap dalam pertemuan Kelompok Kerja Kemudahan Berusaha di Jakarta, Kamis-Sabtu (23-25/05/2019). Pertemuan tersebut dibuka oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, DR. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H dan dihadiri antara lain oleh Hakim Agung Syamsul Maarif, S.H., LLM., Ph.D (Ketua Pokja Kemudahan Berusaha), Made Rawa Aryawan, S.H., M.H (Panitera) DR. Drs. Aco Nur, S.H., M.H. (Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama), DR. Haswandi, S.H., M.H. (Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Badan Peradilan Umum), DR. Candra Boy Seroza, S.H., M.H (Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Badan Peradilan Agama), Joko Upoyo Pribadi, SH (Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi), DR. Abdullah, S.H., MS (Kepala Biro Hukum dan Humas), dan peserta lainnya.

Menurut Ketua Pokja Kemudahan Berusaha, Syamsul Maarif, dengan menu e-litigation nantinya dapat diselenggarakan persidangan secara elektronik dengan acara penyampaian gugatan/permohonan/bantahan/perlawanan, penyampaian replik, duplik, kesimpulan dan pembacaan putusan/penetapan. “Persidangan yang biasanya dilaksanakan di ruang persidangan sebagian akan dialihkan menjadi persidangan secara elektronik,” ujar Syamsul Maarif.

Persiapan Payung Hukum dan Infrastruktur Teknologi

Untuk mewujudkan hal tersebut, lanjut Syamsul Maarif, selain diperlukan payung hukum yang akan dijadikan landasan pelaksanaan serta tata cara pelaksanaan persidangan elektronik, diperlukan juga persiapan teknologi informasi. “Dengan melihat kebutuhan tersebut, maka Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan mendesak untuk dirubah dengan peraturan yang dapat mengakomodasi kebutuhan persidangan elektronik,” ungkap Syamsul Maarif.

Rencananya, peraturan Mahkamah Agung yang selama ini menjadi landasan pelaksanaan aplikasi pengadilan elektronik akan dicabut dan digantikan dengan peraturan Mahkamah Agung yang baru. “Rencananya peraturan Mahkamah Agung yang baru tersebut akan diberi judul Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik,” papar Syamsul Maarif.

Saat ini, rancangan Peraturan Mahkamah Agung tersebut saat tengah dalam proses finalisasi sebelum diajukan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) untuk disahkan.

Bersamaan dengan pembahasan rancangan Peraturan Mahkamah Agung tersebut, Tim Pengembang Aplikasi juga tengah bekerja mempersiapkan aplikasi yang akan dipergunakan untuk pelaksanaan persidangan secara elektronik tersebut. Dalam pertemuan tersebut sempat dilakukan demo pelaksanaan persidangan elektronik menggunakan aplikasi yang dipersiapkan.

Menurut Puji Wiyono, S.Kom, anggota tim pengembang aplikasi pengadilan elektronik, aplikasi yang tengah dikembangkan bersama timnya melibatkan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) sebagai aplikasi manajemen perkara di pengadilan tingkat pertama, perubahan-perubahan pada aplikasi e-court sebelumnya serta penambahan menu e-litigation.

“Untuk memudahkan, aplikasi ini menggunakan metode sekali input data untuk e-court dan SIPP,” ujar Puji Wiyono dalam pemaparannya. Dengan metode sekali input data, aparatur pengadilan nantinya tidak dihadapkan pada kemestian mengulang input data meskipun untuk aplikasi yang berbeda.

Selain itu, aplikasi e-court yang selama ini dipergunakan untuk melakukan pendaftaran secara elektronik (e-filing), pembayaran secara elektroni (e-payment), dan pemanggilan secara elektronik (e-summon) dikembangkan sedemikian rupa untuk kepentingan perbaikan dan ditambahkan dengan menu baru yakni e-litigation.

Menurut Puji, diantara pengembangan yang dilakukan terhadap aplikasi e-court antara lain dimungkinkannya untuk mendaftarkan perkara gugatan sederhana, bantahan dan permohonan, dimungkinkannya temporary user, pengguna lain selain advokat untuk memiliki hak akses terhadap aplikasi, dimungkinkannya penambahan turut tergugat, penampilan jurnal biaya perkara dan lain-lain.

Sementara dalam menu e-litigation, nantinya dimungkinkan dilakukan pertukaran data antara para pihak dengan majelis hakim sesuai dengan acara persidangan. “Sebagai contoh, apabila Tergugat telah menyetujui untuk beracara secara elektronik, nantinya Tergugat dapat mengirimkan jawaban semenjak tundaan setelah pembacaan gugatan hingga sebelum dilakukan persidangan untuk penyampaian jawaban,” jelas Puji.

Selama tenggang waktu sejak penundaan hingga sebelum persidangan dengan agenda penyampaian jawaban tersebut, Tergugat dapat merubah jawabannya, karena jawaban tersebut belum diverifikasi oleh Majelis Hakim. Pada saat persidangan, jawaban tersebut akan diverifikasi oleh Majelis Hakim dan setelah itu terbuka kesempatan bagi Penggugat untuk mengajukan replik.

“Apabila pada saat verifikasi ternyata Tergugat tidak menyampaikan jawaban, berarti Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawaban,” ungkap Puji.

Dengan e-litigation juga nantinya para pihak akan dapat mengakses amar putusan/penetapan atas perkaranya pada saat sidang pembacaan putusan dilakukan.

“Sementara mengenai salinan putusan, kita masih harus mematangkan beberapa persoalan sebelum akhirnya bisa dinormakan dalam peraturan Mahkamah Agung yang baru,” pungkas Syamsul Maarif.

Sumber : Humas MA

Sejumlah Politikus, Guru Hingga Pensiunan Perwira Tinggi Telah Ditahan karena Dugaan Makar dan UU ITE

Ilustrasi Palu Sidang

Jurnal123.com – Sejumlah nama dari barisan pendukung Capres dan Calon Wakil Presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ditangkap polisi. Di luar nama-nama tenar, ada pegawai kecamatan, guru honorer, hingga pilot yang diamankan aparat selama kurun waktu 10 hari terakhir.

Mereka ditangkap polisi karena terkait dengan dugaan penghinaan, makar, hingga ancaman kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Penangkapan mereka terjadi saat isu persaingan Pilpres masih panas, meski pemungutan suara sudah usai, juga setelah hasil rekapitulasi suara sudah diumumkan.

Ada Mustofa Nahrawardaya yang ditahan polisi mulai 27 Mei setelah diperiksa penyidik. Salah satu penggawa Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi sekaligus caleg PAN itu dijerat Pasal 14 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 1946 atau Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Setelah diperiksa penyidik, polisi menambahkan jeratan Pasal 45 huruf a, Pasal 28 UU ITE dan Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946.

“Ditahan untuk 20 hari ke depan. (Pertimbangan menahan) Ancaman hukuman di atas 5 tahun,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Senin (27/5/2019).

Polri menjelaskan, postingan media sosial menjadi alasan Mustofa menjadi tersangka dan ditahan. Mustofa disebutnya memutarbalikkan fakta terkait video viral berisi rekaman tindakan eksesif personel Brimob. Mustofa mengunggah video itu di media sosial dengan menempelkan keterangan bahwa yang dipukuli itu adalah Harun Rasyid yang kini telah meninggal, padahal yang dipukuli adalah Andri Bibir yang masih hidup. Semua itu terkait kerusuhan 22 Mei 2019.

“Bahwa yang bersangkutan memutarbalikkan fakta,” kata Iqbal. Andri Bibir sendiri adalah pria 30 tahun yang telah buka suara bahwa dirinyalah yang dipukuli di dekat Masjid Al Huda, Kampung Bali, Tanah Abang, sebagaimana video viral yang diunggah Mustofa. Andri ditangkap dan menjadi tersangka bersama 10 orang lain yang merusuh pada aksi 22 Mei di sekitar Kantor Bawaslu, Jakarta Pusat.

Di Aceh, penangkapan terhadap orang yang diduga menyebar hoax terkait aksi 22 Mei dialami oleh pria berinisial KAS (44) pada 25 Mei pukul 22.30 WIB malam. Dia adalah PNS kantor camat di Aceh Barat Daya (Abdya). Selain menyebar hoax, dia juga memasang ujaran kebencian terhadap Presiden Jokowi.

“Kata-kata ujaran kebencian terhadap kepala negara serta unsur SARA dilakukannya melalui akun Facebook miliknya sekitar tanggal 23 Mei lalu,” jelas Direktur Reserse Kriminal Umum (Dir Reskrimum) Polda Aceh, Kombes Agus Sarjito, kepada wartawan, Senin (27/5). KAS masih diperiksa untuk mengetahui motif sebenarnya. Berdasarkan keterangan polisi, KAS mengakui telah menyebarkan unggahan itu namun tidak ada maksud menghina, juga tak berpihak pada salah satu capres.

Tepat sepekan lalu yakni 21 Mei, Lieus Sungkharisma ditahan oleh polisi untuk 20 hari pertama. Pendukung Prabowo itu ditangkap polisi di kawasan Hayam Wuruk Jakarta Pusat dan digelandang ke Markas Polda Metro Jaya pada 20 Mei. Sebelumnya, Lieus sempat mangkir dari pemeriksaan polisi untuk diperiksa sebagai saksi karena dia beralasan belum memiliki pengacara untuk mendampinginya.

Lieus Sungkharisma dilaporkan ke polisi atas aduan tindak pidana penyebaran berita bohong (hoax) dan melanggar UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 14 dan/atau Pasal 15 terhadap keamanan negara/makar UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 107 jo Pasal 87 dan/atau Pasal 163 bis jo Pasal 107. Cawapres Sandiaga Uno menyayangkan penangkapan tersebut. Dia menilai bila semua dikategorikan makar maka dapat memberangus kebebasan demokrasi.

Eks Komandan Jenderal Kopassus Mayjen TNI (Purn) Soenarko juga ditangkap aparat. Dia kemudian menjadi tahanan Polri dan dititipkan di Rumah Tahanan (Rutan) Guntur. Dijelaskan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Sisriadi, Soenarko terkait kasus penyelundupan senjata. Hal ini diketahui publik pada 21 Mei juga. Menko Polhukam Wiranto menyebut Soenarko berpotensi mengancam keamanan nasional.

“Mayjen Soenarko ya, itu memang sudah dipanggil, diperiksa, dan sekarang sudah menjadi tersangka dan ditahan di Rutan POM Guntur dengan tuduhan memiliki dan menguasai senjata api ilegal, situasi seperti ini tidak diizinkan dan diperbolehkan,” kata Wiranto di kantornya, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (21/5) lalu.

Sebelumnya, Senin (20/5), Soenarko dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh pengacara bernama Humisar atas tuduhan makar. Ketua Bidang Ketahanan Nasional Partai Gerindra itu dilaporkan dengan pasal makar. Pelapor menilai Soenarko memprovokasi lewat pernyataannya yang mengadu domba dan menimbulkan gejolak di masyarakat.

Pada 19 Mei, Polda Jawa Timur mengumumkan penahanan terhadap seorang guru honorer asal Pamekasan, Madura, bernama Anwar (35). Anwar memasang ujaran bunuh Presiden Jokowi di Facebook. Polda Jatim menjerat Anwar dengan UU ITe pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45 A ayat 2 dan pasal 207 KUHP. Ancaman hukumannya paling lama 6 tahun dan denda Rp 1 miliar.

Pada 18 Mei, seorang pilot berinisial IR diamankan Satreskrim Polres Jakarta Barat di rumahnya di Surabaya, Jawa Timur. IR diduga menyebarkan ujaran kebencian di media sosial. Konteksnya adalah menjelang aksi 22 Mei, yakni aksi massa terkait protes terhadap Pemilu 2019. Narasi medsosnya dinilai mengandung teror dan hasutan. Salah satunya, IR menghasut masyarakat untuk melakukan perlawanan pada tanggal 22 Mei 2019.

Sementara itu, Kapolres Jakbar Kombes Hengki Haryadi mengatakan IR ditangkap setelah pihaknya melakukan patroli siber. Densus 88 Antiteror ikut mendalami keterkaitan IR dengan jaringan teroris. Hengki menyatakan, IR patut diduga melakukan upaya makar.(DEN)