Category Archives: Hukum

Sambil Menunggu Hasil Rekaptulasi KPU Direktorat Siber Tetap Pantau Berita Hoaks dan Berita Provokasi

Jurnal123.com – Setelah pemilihan umum berlangusngu aman dan menuggu hasil  rekaptulasi selama 35 hari proses penghitungan terus berjalan. Seiring dengan itu  pengamanan terus berjaga dan meskipun dilakukan patroli siber terhadap akunt terhadap penyebaran konten bersifat provokatif menyebaran narasi,foto,video,voice tetap dalam pantauan patroli siber bekoordinasi dengan keminfo dan Badan Sandi Negara(BSN) dalam mlakukan preemtif.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas, Brigjend Pol Dedi Prasetyo di temui di Mabes Polri, Jalan Tronojoyo No. 3 , Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat(19/4)2019 mengatakan dari hasil patroli siber semalam ya, dari info teman-teman media patroli siber langsung giat masif di media sosial , sampai  dengan tadi jam 8 pagi memang ada tren peningkatan dari hasil patroli siber kurleb 10-15 akun yg menyebarkan konten bersifat provokatif sampe jam 8 pagi hampir 40 persen.”Dari akun tersebut menyebarkan narasi, foto, video, voice yg bersikap Provok yang mengajak masyarakat untuk berbuat onar, mengajak masyarakat lakukan aksi, mengajak masyarakat lakukan kerusuhan, terhadap akun yang menyebar kan konten tersebut dari  jam 9 malam samp jam 8 pagi tadi,” ujarnya. 

Selanjutnya, Dedi menegaskan Direktorat siber ada 2 langkah yg dilakukan, langkah pertama preemtif nya berkomunikasi langsung dgn Kemeninfo dan Badaan Sandi Negara( BSN) untuk meminta take down akun tersebut, kedua sebelum penegakan hukum melakukan profiling dan identifikasi akun tersebut yang nanti apabila berhasil diidentifikasi dan diinformasikan ke Kementerian Infokonm lakukan Penegakan Umum adalah langkah terakhir dalam rangka menginventigasi terhadap  akun yang terus menyebar konten provokasi. “Saya akan tanya update ke direktorat siber sudah ada penegakan hukum atau belum. Terus dilakukan koordinasi dengan kemeninfo untuk take down dan profiling dan iden akun tersebut,” tegsanya .

Ketika ditanya isi kontennya apa, Dedi  menjelaskan  narasinya memprovokasi mengajak melakukan aksi, sebagai rx dari hasil perhitungan cepat quitcont, kita liat tren ada hasil quitcont langsung jam 09.00 mulai 1 2 peningkatan akun yang sebarkan provok sampe pagi ini, banyak sekali video beredar viral di YouTube igin  twit dan wa grup. Apa yang dilakukan masyarakat, Kepada masyarakat  langkah pertama diminta tenang bijak, artinya tidak langsung percaya konten yang disebar akun medsos apalagi anoninus, oki masyarakat yang dapat konten provokasi segera informasikan ke polisi terdekat atau sudah ada dari Kementerin infokom apakah mengecek konten hoaks, pusat informasi Kemeninfo dan barusan yang ngecek hoaks sudah ada.” Nanti polisi barusan Kementerian info komunikasi akan klarifikasi, setelah klarifikasi kita beri literasi digital agar masy paham, dan kita harapkan masyarakat tak terprovokasi terhadap konten belum tentu kebenarannya,” jelasnya.

Disinggung ada pergerakan masa, Dedi merinci jadi untuk tadi malam, dari quitcont polri sudah intruksi ke jajaran Polda tingkat kan kewaspadaan, fokus polisi harus amankan berbagai agenda dan tahapan pemilu sampe hari ini polri masih amankan susu sampe selesai dihitung di tiap TPS dikirim ke PPK, dari PPK , akan dikirim ke  Kabupaten /Provinsi  lanjutnya dikirim ke Jakarta, “Kemudian penghitungan KPU, hasilnya akan dibuka resmi 22 Mei itu kita amankan semua agenda itu kita amankan pentahapan itu jangan sampai  terjadi sesuatu dan ini agenda tentu punya potensi kerawanan berbeda di tiap daerah,” rincinya.

Adany sejumlah tokoh Eggi Sujana kemungkinan lakukan dan  Itu bagaimana, Dedi menandaskan ya kita harapkan ke tokoh-tokoh  untuk sabar tenang semua juga masyarakat sesuai intruksi presiden. “Sabar tenang menunggu pengumuman resmi KPU sebagai lembaga resmi yang punya kompetensi mengumumkan hasil pemilu, ” tandasnya.(Vecky Ngelo)

Polisi Tetapkan Wakil Bupati Padanglawas Utara Tersangka Dugaan Politik Uang

Ilustrasi Politik Uang

Jurnal123.com – Maraknya aksi dugaan politik uang untuk memenangkan salah satu calon legislatif DPRD di Kabupaten Pulatu,Sumatera Utara,Masdoripa Siregar akhirnya terjadi, pasalnya  Wakil Bupati Padanglaswas Hariro Harahap kini ditetapkan sebagai tersangka dan akhinya kini ditangkap.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo ditemukan di Mabes Polri,Jalan Tronojoyo No.3 Kebayoran Baru,Jakarta Selatan, Selasa(16/402019 mengatakan  Wakil Bupati Padanglawas Utara (Paluta) Hariro Harahap telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan politik uang untuk memenangkan salah satu caleg DPRD Kabupaten Paluta Sumatera Utara, Masdoripa Siregar. “Wakil Bupati Paluta sudah ditetapkan menjadi tersangka dan diproses sidik oleh Polres Tapanuli Selatan,” ujarnya. 

Selanjutya, Dedi menegaskan status tersangka terhadap Hariro yang juga suami dari Masdoripa ditetapkan pada Senin (15/4/2019). Ia ditangkap pada Minggu (14/4/2019), satu hari sebelum penetapan tersangka. ” Selama proses assesment yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu),  penetapan status tersangka dilakukan setelah kasus tersebut diserahkan ke Sentra Gakkumdu untuk ditindaklanjuti. “Proses penyidikan kemudian menetapkan wakil bupati Paluta ditetapkan sebagai tersangka,” tegasnya. 

Kapolres Tapanuli Selatan, AKBP Irwa Zaini Adib di Tapanuli Selatan mengatakan  Tim Satgas Politik Uang Polres Tapanuli Selatan mengamankan 14 orang yang diduga terlibat politik uang untuk memenangkan salah satu caleg DPRD Kabupaten Paluta, Sumatera Utara, Masdoripa Siregar yang merupakan istri Wakil Bupati Paluta, Hariro Harahap.” Senin (15/4/2019) dini hari awalnya pihaknya mendapat informasi adanya dugaan praktik politik uang yang diduga dilakukan oleh salah satu caleg dari Partai Gerindra di Kabupaten Paluta,”ujarnya. 

Selanjutnya,  Irwa menegaskan mendapatkan informasi tersebut, Senin (15/4/2019) sekitar pukul 02.00 WIB, pihaknya langsung melakukan penyelidikan. Hasilnya, di sebuah jalan di Kabupaten Paluta. “Petugas menghentikan laju kendaraan mobil jenis Kijang yang di dalamnya terdapat empat orang atas nama Sabaruddin Harahap, Mual Harahap, Fakih Harahap, dan Rijal Harahap,” tegasnya. 

Untuk itu, Irwa  menjelaskan setelah dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan 87 lembar amplop berisi uang Rp 43,4 juta. “Masing-masing amplop berisi uang antara Rp 150.000 hingga Rp 200.000. “Juga ada kartu caleg untuk DPRD Kabupaten Paluta dari Partai Gerindra nomor urut 3 Dapil 1 atas nama Masdoripa Siregar,” jelasnya.

Lebih lanjut, Irwa merinci  dari pengakuan empat orang yang diamankan.” Mereka mendapatkan amplop tersebut langsung dari Hariro Harahap di kediamannya di Lingkungan I, Pasar Gunung Tua, Paluta, Sumatera Utara,” rincinya. (Vecky Ngelo)

Jelang Pemilu Polisi Tangani 35 Praktik Politik Uang 3 Diantaranya Tindak Pidana

Jurnal123.com – Kembai aksi praktik money politik jelang hari pemunggutan suara terungkap, buktinya kini sedng ditangani 35 kasus. Kini 3 dari 35 kasus berhasil diidentifikasi sebagai tindak Pidana Pemilu. 3 kasus sudah naik ke proses penyidikan dan 32 lainnya masih asesmen Paswalu.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo  ditemui di Mabes Polri, jalan Tronojoyo No.3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,Selasa (16/402019 mengatakan praktik politik uang menjelang hari pemungutan suara yang kini ditangani kepolisian ada 35 kasus. Tiga dari 35 kasus itu sudah diidentifikasikan sebagai tindak pidana pemilu. “Jadi seluruhnya politik uang sampai hari ini yang ditangani aparat kepolisian ada 35 kasus. Sudah ada 3 kasus yang naik ke proses sidik, artinya 32 kasus lainnya masih proses assessment oleh Panwaslu,” ujarnya.

Selanjutnya, Dedi menegaskan  35 kasus tersebut terjadi di sejumlah wilayah, yaitu di Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Bekasi, Cianjur, Semarang, Karimunjawa, Boyolali, Bantul, Halmahera Utara. “Kemudian Singkawang, Nusa Tenggara Barat (NTB), Gorontalo Utara, Fakfak, Bitung Timur, Poso, Bulungan, Pasaman Barat, Bener Meriah, Baubau, Tidore, Palu, Balukumba, Kupang, Bone, dan Sumbawa,” tegasnya. 

Unutk itu, Dedi menjelaskan, 32 kasus lainnya kini sedang diidentifikasi oleh Panwaslu. Jika ada kasus yang melanggar tindak pidana pemilu, maka akan segera dilimpahkan ke Sentra Gakkumdu. Baca juga: Identifikasi TPS Rawan, Bawaslu Jatim Temukan 691 TPS Jadi Tempat Praktik Politik Uang “Akan segera dilimpahkan ke Gakkumdu. Mereka punya waktu 14 hari untuk segera selesaikan proses tersebut,” jelasnya. 

Lebih lanjut, Dedi membeberkan  hingga kini masih mengacu pada sejumlah wilayah rawan praktik politik uang yang telah ditetapkan sebelum masa tenang. Polri juga kemungkinan tidak akan mengubah pemetaan wilayah-wilayah tersebut menjelang Pemilu 2019. “Tidak ada perubahan, hingga saat ini masih mengacu pada data terakhir yang kita buat, yakni ada tujuh zona indeks kerawanan pemilu,” bebernya. (Vecky Ngelo)

Polisi Limpahkan 4 Tersangka dan Barang Bukti Dugaan Hoaks 7 Kontainer Surat Suara Tercoblos ke JPU

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Humas Brigjen Pol, Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta Selatan. (Vecky Ngelo)

Jurnal123.com – Setelah berkas perkara dilakukan penelitian dan dinyatakan P21, knin giliran Polisi melimpahkan empat tersangka dan barang bukti kasus hoaks tujuh kontainer surat suara telah tercoblos kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Senin (15/4/2019).

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo ditemui Mabes Polri,Jalan Tronojoyo No.3 Kebayoran Baru,Jakarta Selatan, Selasa(16/4)2019 mngatakan keempatnya diduga berperan sebagai buzzer. Para tersangka berinisial M, S alias AK, TS, dan S. “Tanggal 15 April, telah dilaksanakan pelimpahan tahap dua untuk tersangka dan barang bukti berupa 4 berkas pekara hoaks 7 kontainer surat suara yang telah tercoblos,” ujarnya.

Selanjutya,Dedi menegaskan atas tindakannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 14 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. “Kemudian, Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) dan/atau Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Sebelumnya, polisi juga telah menangkap pembuat hoaks tersebut yang berinisial BBP, di Sragen, Jawa Tengah, pada 7 Januari 2019,” tegasnya.. 

Untuk itu, Dedi menjelaskan BBP sudah menjalani sidang perdana pada Kamis, 4 April 2019, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.” Hoaks mengenai tujuh kontainer surat suara pemilu yang sudah tercoblos tersebar melalui sejumlah platform, seperti YouTube dan WhatsApp,” jelasnya.

Lebih lanjut,Dedi merinci  Salah satunya tersebar melalui rekaman suara seorang lelaki yang menyatakan: “Ini sekarang ada tujuh kontainer di Tanjung Priok sekarang lagi geger, mari sudah turun. Dibuka satu. Isinya kartu suara yang dicoblos nomor 1, dicoblos Jokowi. Itu kemungkinan dari Cina itu.” Total katanya kalau 1 kontainer 10 juta, kalau ada 7 kontainer 70 juta suara dan dicoblos nomor 1,” rincinya. 

Dari data yang ada,  Tolong sampaikan ke akses, ke pak Darma kek atau ke pusat ini tak kirimkan nomor telepon orangku yang di sana untuk membimbing ke kontainer itu. Ya. Atau syukur ada akses ke Pak Djoko Santoso. Pasti marah kalau beliau ya langsung cek ke sana ya”. Setelah KPU dan Bawaslu melakukan pengecekan bersama pihak Bea Cukai, dipastikan bahwa informasi tujuh kontainer surat suara pemilu yang sudah tercoblos adalah hoaks. (Vecky Ngelo)

MK Bolehkan Quick Count 2 Jam Setelah TPS di Indonesia Barat Tutup

Gedung Mahkamah Konstitusi

Jurnal123.com – Mahkamah Konstitusi (MK) melarang quick count digelar sejak pagi hari. Hal ini sesuai dalam UU Pemilu dan baru boleh diumumkan sore hari.

UU Pemilu melarang quick count sejak pagi hari. Pasal yang melarang adalah Pasal 449 ayat 2 UU Pemilu:

Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan pada Masa Tenang.

Adapun Pasal 449 ayat 5 berbunyi:

Pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat Pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat.

UU ini digugat ke MK oleh sejumlah stasiun televisi dan Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (AROPI). Apa kata MK?

“Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Menolak permohonan provisi pemohon 1-6 untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang di Gedung MK, Selasa (16/4/2019).

KPU Imbau Lembaga Survei Taat MK, Umumkan Quick Count Pukul 15.00 WIB

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan quick count baru dapat diumumkan sore hari. KPU mengatakan lembaga survei harus mentaati putusan MK tersebut. 

“Jadi begini, dengan adanya putusan MK yang menolak judicial review atas quick count lembaga survei itu, maka UU itu kan efektif berlaku. Sehingga semua pihak dalam hal ini lembaga survei mematuhi hukum,” ujar komisioner KPU Wahyu Setiawan di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (16/4/2019).

Wahyu mengatakan, pada saat pencoblosan, TPS akan dibuka pada pukul 07.00 dan ditutup pasa 13.00 WIB. Menurutnya, berdasarkan undang-undang hasil survei baru dapat diumumkan 2 jam setelah TPS ditutup, sehingga lembaga survei baru dapat mengumumkan pada pukul 15.00 WIB.

“TPS akan buka jam 07.00 WIB waktu setempat sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat. Akan tetapi pengertiannya jam 13.00 WIB itu dimaknai pasti ditutup. Jadi jam 13.00 WIB TPS tetap dapat melayani sepanjang pemilih itu sudah datang dan mendaftar, itu tetap bisa dilayani dan sudah masuk antrean,” kata Wahyu. 

“Nah kemudian berdasarkan UU, maka dua jam setelah ditutupnya TPS WIB, berarti kan jam 15.00 wib, yakni setelah jam 3 sore itu lembaga survei baru bisa menyampaikan hasil surveinya,” sambungnya.

Wahyu mengatakan terdapat sanksi pidana bagi lembaga survei yang tidak mentaati aturan. Hal ini diatur dalam UU 7 tahun 2017 pasal 540 ayat 2 tentang pemilu. 

“Sebab ada konsekuensi hukum jika tidak patuh. Jika itu dilanggar maka akan ada sanksi pidana,” kata Wahyu.

Berikut isi pasal 540,:

(2) Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang mengumumkan prakiraan hasil penghitungan cepat sebelum 2 (dua) jam setelah selesainya pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18 juta.(DEN)

KPU: Sanksi Pidana bagi Perusahaan Tak Liburkan Karyawan di Hari Pemilu

Kantor KPU Pusat

Jurnal123.com – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Viryan, mengingatkan perusahaan agar meliburkan para karyawannya sehingga bisa menggunakan hak pilih, pada Rabu, 17 April 2019 mendatang.

Jika tidak, kata Viryan, perusahaan tersebut bisa dikenakan sanksi pidana.
“Benar, bisa dipidana. Ada aturannya. Termasuk untuk perusahaan yang memperkerjakan wartawan, tapi sebagian besar perusahaan sudah terpantau tertib (meliburkan karyawan),” ujar Viryan di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (15/4).

Negara, kata Viryan, sudah menetapkan Rabu 17 April merupakan hari libur secara nasional untuk Pelaksanaan Pemilu 2019. Hal ini bertujuan agar masyarakat bisa menggunakan hak pilih.
“Negara ingin memastikan bahwa setiap pemilih bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik. Maka diliburkan pada 17 April,” tandas dia.
Viryan juga mengingatkan kepada para karyawan yang mempunyai hak pilih untuk memanfaatkan libur tersebut untuk datang ke TPS dan mencoblos. Libur tersebut, kata dia, bukan untuk kegiatan wisata dan liburan keluarga.
“Melainkan libur yang secara spesifik agar masyarakat terjamin bisa menggunakan hak pilihnya,” pungkas dia.

Salah satu pasal yang memuat larangan tersebut adalah Pasal 498 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal ini menyebutkan setiap majikan atau atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja/karyawan untuk memberikan suaranya pada hari pemungutan suara kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00.

Hari H pemungutan suara jatuh pada Rabu (17/4) atau lusa. Pada hari H nanti, masyarakat Indonesia yang sudah memiliki hak pilih akan memilih presiden-wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota dan anggota DPD RI.(BES)

Kejari Jaksel Terima Tersangka JD dan Barang Bukti Tindak Pidana Perusakan Berkas Sepak Bola Liga Indonesia

Saat Tersangka JD Tahap II dan Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Perusakan Barang Bukti Berkas Sepak Bola Liga Indonesia,Jumat (12/4)2019.(Vecky Ngelo)


Jurnal123.com –  Setelah perkara dinyatakan P21, akhirnya hari ini,Jumat (12/4)2019  akhirnya Kejari Jaksel menerima penyerahan tersangka inisial JD Plt Ketua Umum PSSI dan barang bukti tahap 2 dalam perkara dugaan Tindak Pidana pencurian dengan pemberatan dan atau memasuki dengan cara membongkar, merusak atau menghancurkan barang bukti.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum, Dr Mukri SH,MH di Kejaksaan Agung,Jalan Hasanudin No.1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat(12/4)2019 mengatakan pada hari ini Jumat(12/4)2019 Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan( Kajari Jakarta Selatan  menerima penyerahan tersangka inisial JD Plt Ketua Umum PSSI dan barang bukti tahap 2 dalam perkara dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan atau memasuki dengan cara membongkar,merusak atau menghancurkan barang bukti yang telah di pasang police line oleh penguasa umum dari Satuan Tugas Anti Mafia Bola Mabes Polri( Satgas Anti Mafia Bola Mabes Polri).”Selanjutnya setelah dilakukan penelitian tersangka dan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan,” ujarnya.

Selanjutnya, Mukri menegaskan Kemudian tersangka JD ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba Cabang Kejaksaan Negeri selama 20 hari, berdasarkan surat perintah penahanan  Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor : B-68/O.1.14.3/Ruh.2/04/2019 tanggal 12 April 2019.”Tersangka JD disangkakan melanggar Pasal 363 ke 3e dan 4e KUHP atau Pasal 235 KUHP atau Pasal 233 KUHP atau Pasal 232 KUHP atau Pasal 221 KUHP Junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH,” tegasnya.

Untuk itu, Mukri menjelaskan bahwa untuk menangani perkara tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah menerbitkan surat perintah Tim Jaksa Penuntut Umum . “Ini dilakukan untuk menyusun surat dakwaan dan segera melimpahkan perkara ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk disidangkan,” jelasnya.( Vecky Ngelo)

Direktorat Siber Breskrim Polri Ringkus 4 Pelaku Hacking Server Indomaret jual Voucer Game on line

Kepala Bagian Penerangan Umum, Kombes Pol Asep Adi Saputra bersama Kasubdit I Direktorat Siber Bareskrim Polri di Bareskrim,Jalan Tronojoyo No.3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ,Jumat (12/4)2019 saat mengungkapkan Direktorat Siber Bareskrim Polri Ringkus 4 Pelaku Hacking Server PT Indomaret Jual Voucer Game Online.( Vecky Ngelo)


Jurnal123.com – Kembali aksi kejahatan legal akses atau legal hacking terhadap server terjadi, kali ini dialami PT bergerak di mini PT Indomaret yang dilakukan oleh 4 orang yaitu  EG, IT, LW dan BP. Dimana  mantan karyawan  EG dan ITE dengan modus operandi untuk membeli voucer game online UNIPIN dan Google Play. Indomaret akhirnya menderita kerugian Rp 2,5 Miliar.

Kepala Bagian Penerangan Umum, Kombes Pol Asep Adi Saputra di Bareskrim Polri, Jalan Tronojoyo No.3, Kebayoran Baru,Jakarta Selatan, Jumat(12/4)2019 mengatakan sore hari ini kita akan lakukan press concerns Direktorat Siber Bareskriim Polri terkait dengan pengungkapan kasus tindak pidana legal akses atau legal hacking terhadap server suatu  PT yang bergerak di Mini Market yaitu PT indomaret. Kasus ini berlanjut dengan modus operandi untuk membeli voucer game online UNIPIN dan Google Play .”Kronologi kasus ini dimulai dari kasus ini adanya sebuah kecurigaan dari PT infomaret ini adanya transaksi yang berjumlah ribuan 4.000 lebih yang dibaca sebuah transaksi untuk pembeli game atau vocer game on.line. Kecurigaan ini pada sekitar Febuari  2018 atas temuan itu dilaporkan ke Direktorat Siber Bareskrim ini, selanjutnya dilakukan penyelidikan oleh para penyidik Direktorat Siber Polri dan alhamdulilah pada hari ini kita bisa merilis kasus tersebut sehingga terungkap akan adanya sebuah sindikasi kecil didalam pengungkapan kasus ini yang bisa kita sampaikan,” ujarnya.

Selanjutnya, Asep menegaskan kasus ini melibatkan 4 orang tersangka dimana dua tersangka atas nama EG dan ITE masing-masing 22 tahun ini adalah mantan pegawai ITE di Indomaret tersebut. Yang bersangkutan ini pun dikeluarkan oleh PT tersebut karena ada catatan pernah melakukan diduga tindak pidana penipuan pun ada persoalan lain sehingga orang ini mantan dari PT Indomaret tersebut yang dari pada ITE.” Kedua, ada tersangka LW dan BP masing-masing 24 tahun mereka berperan membantu aksi kejahatan ini. Setelah mulai didapatkan kemudian 2 orang ini yang berperan untuk memasarkannya,” tegasnya. 

Untuk itu, Asep menjelaskan Kita ketahui di publik bahwa vocher ini yang didapat di Goegel Play harga pasarannya adalah badlah Rp 500.000 masing-masing punya harga marketnya. Nah ini setelah mendapatkan di jual harga pasar itu tersebut setengahnya bahkan ya kalau Rp 500.000 di dalam dunia pasar jejarinvan ini dijualnya  Rp 250.000. “Akibat dari kejaksaan ini PT Indomaret mengalami kekayaan juga Kita melihat adanya kasus ini memiliki Tempat Kejadian Perkara(TKP) di Palembang ungkapan itu tetapi dalam aksi kejahatan itu pelaku menggunakan beberapa tempat upaya pengelabuhan sebagai aksi kegiatan ini.Dalam hal ini polisi mengdeteksian ini apakah ada dan kerugian juga di alami PT Indomaret ini,” jelasnya.

Sementara itu, Kasubdit I, Direktorat Siber Polri, Kombes Dani Kustoni mengatakan  tadi sudah dijelaskan oleh Kabag Penum dengan pengungkapan Direktorat Siber secara spesifik dimana modus operandi  para pelaku kita tangkap 2 pelaku utama  dan ada dua orang yang membantu ini adalah tindak pidana ilegal Akses jadi lagal akses yang bersangkutan dulu bekerja di Indomaret  berada masing-masing.” Pelakunya antara lain pekerja indomare tahu user name, kemudian tahu tersebut selalu menggunanakan. Untuk google  Play  yang suka lupa wilayah. Pengungkapan tadi yang bersangkutan ini sudah melakukan transaksi ribuan transaksi dengan menggunakan ITE dari addres yang tentunya berbeda tempat. Hampir ratusan gray juga Indomart berbagai wilayah dia cukup mengakses di wilayah Palembang,”.ujarnya .

Selanjutnya, Dani menegaskan jadi seolah-olah transaksi ini dilakukan contohnya pelaku melakukan remote di wilayah Palembang kemudian menggunakan indomart yang berada di wilayah  Yogjakarta Pasar Palangkaraya itu seolah-olah saksi indomart kepada Inipun baik terkait voucer game online maupun voucer google Play. Jadi yang bersangkutan melakukan di wilayah Palembang.” Kerugian sampai saat ini tentunya dari pihak indomart kurang lebih ada 2,5 Miliar dan voucer yang sudah terjual secara keseluruhan cukup banyak tetapi yang bersangkutan menjual dengan taktik yang memang seharusnya Rp500.000 sudah disampaikan di jual Rp 250. 000 sampai Rp 300.000,’ tegasnya.

Untuk itu, Dani  menjelaskan kemudian modus operandi yang membantu itu adalah saudara LW dan BP ini membantu untuk mengumpulkan voucer-voucher yang diambil oleh pelaku dimasukan dalam satu email atau akunt dalam gmail untuk di kumpulkan dan dihimpun maksimal Rp 23 Juta dalam per akunt gmail kemudian di jual setengah harga kurang lebih Rp 10 Juta bahkan di bawah harga pasaran google Play ini. “Kemudian barang bukti kita lihat ada kurang lebih ada 7 Hand Phone ini semua hasil dari kejahatan menurut yang bersangkutan hasil dari kejahatan hartanya digunakan untuk foya-foya, digunakan untuk membeli barang-barang ada didepan kami ini dan rekan-rekan juga termasuk visi ada dua itu juga dibelikan pelaku dari hasil kejahatan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Dani merinci kemudian sudah kita lakukan pemeriksaan,pengecekan di rekening yang tersisa kurang lebih ada Rp 50 Juta yang saat ini sudah kita lakukan penyitaan dan para tersangka ini kita kenakan pasal 46 Junto Pasal 30 Undang-undang No.19 tahun 2016 .” Tentunya kita kenakan juga Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang . Ancaman hukumannya kurang lebih 20 tahun,” rincinya.( Vecky Ngelo)

Penanganan Kasus Penganiayaan A Di Pontianak Terus Dilakukan Untuk Diproses Ke Kejaksaan


Jurnal 123.com – Proses penganan kasus penganiayaan atas nama Inisial A di Pontianak ,Kalimantan Barat terus berproses diuapayakan selesai penyelesaiannya dan segera di limpahkan ke Jaksa Penuntut Umum. Pemeriksaan tetap berpijak dari Visum, dokter, para saksi dan para terangka. Kelanjutanya korban tergantung kesehatan dan kondisi psilogi korban.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat, Brigjend Pol Dedi Prasetyo ditemui di Mabes Polri., Jalan Tronojoyo No.3 ,Kebayoran Baru,Jakara Selatan,Kamis (11/4)2019 mengatakan untuk abdte penanganan korban penganiayaan atas nama saudari A dari hasil konfirmasi terakhir dengan Kapolresta Pontianak berkas perkara sedang diupayakan. ” . Penyelesainya dan untuk pelimpahannya ke JPU direncanakan apa bila selesai dan besok diuapayakan sesegera mungkin ,” ujarnya.

Selanjutnya, Dedi menegaskan berkas perkara di limpahkan JPU Pontianak,.berkas.dikebut hari ini selesai. Pemeriksaan para saksi juga selesai visum dokter sebagai pelengkap sudah ada, pemeriksaan para tersangka sudah selesai. “Tinggal hari ini masih memastikan. Atau pemeriksaan itu pemeriksaan korban tentu sangat tergantung pada kesehatan dan kondisi psikologi korban. Ya kalau korban kondisi kesehatan dan kondisi psikologisnya tidak bisa di minta keterangan hari ini maka berkas diupayakan selesai hari ini,” tegasnya..

Hasil visum berbeda dengan griya pertama kali di media sosial, Dedi menjelaskan kita sudah mendapatkan informasi yang kita dapat Kabid Humas Polda Kalbar .Memang ada rencana pemeriksaan komisi anak yang bersangkutan Kalimantan Barat akan melaporkan pemilik akunt twitter tersebut yang membuat narasi-narasi yang jauh dari fakta yang sebenarnya sehingga terbentuk opini masyarakat yang miss opini. “Iini. berbahaya nanti dari pihak komisi perlindungan anak komunikasi dahulu dengan Direktorat Pidana Khusus Polda Kalbar terkait masalah akunt yang menyebutkan dan menyebarkan narasi yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi sebenarnya,” jelasnya.

Tapi bisa dipastikan engga pak test visum yang dilakukan berapa hari setelah kejadian, Dedi merinci kalau itu yang bisa menjawab dokter yang bisa menjawab.Ya kembali lagi fakta kita tidak boleh ini dan hasil visum sudah disampaikan kemarin.” Secara umum hasil visum luka memar,tidak ada luka-luka membahayakan dari seluruh organ tubuhnya dan semua sudah dilakukan di scand,ronsen dalam keadaan normal ini hasil visum yang disampaikan secara normal, teknis dan rincinya tentang istikah-istilah medis dan dokter yang menyampaikan,” rincinya..

Disinggung Itu kemudian dicocokkan dari keterangan tersangka dan saksi yang lain, Dedi menandaskan Ya kalau dari keterangan silakan saja dan yang tidak bisa diperdebatkan visum. Visum adalah suatu alat bukti yang diberikan oleh ahli sesuai dengan kopetensinya. “Ya kalau keterangan-keterangan itu bisa berubah kalau visum itu bukti otentik ya boleh dikatakan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Hasil visum disampaikan seperti itu,” tandasnya. .

Jadi di himbau di media sosial,Dedi mengungkapkan Kita selalu sampaikan kepada rekan-rekan trak terlebih dahulu mempercayai setiap informasi yang ada di media sosial siapa yang menginformasi sumbernya harus jelas. Pemberian informadi harus kredibel dan sumbernya harus bisa dikonfirmasi , di klarifikasi dan verifi kasi “.Tambah lagi kalau menyangkut hal-hal spesifik ya selain dia kredibel sumbernya harus sumber yang memiliki kopetensi. Kalau sumber tidak punya kopetensi dia menafsirkan dia sendiri membuat opini dia sendiri yang dia buat narasi-narasi otomatis dia kirim ke media sosial semua akan mudah terpercahaya. Pada hal narasi di dalam nya tidak akan memastikan. Maka harus berhati-hati yang mengunakan secara mendalam,” ungkapnya..

Lebih lanjut, Dedi menambahkan Kalau semua dibedah kita ini,semua masyarakat kita terjadi magis . Mereka masih bumerang -bumerang. Sekali rekan-rekan pos penyelidikan beli. Penyidikan dari Polres Pontianak didasari berdasarkan fakta anak. “Yang jelas akan dituntaskan hari ini besok apa bila sudah selesai semua akan diserahkan pada JPU ini menandkan penyidik melaksanakan kerja secara profesional tanpa ada tekanan yang sesuai dengan timeline yang mereka tetapkan. Ya,” tambahnya. (Vecky Ngelo)

Polisi Memburu Pelaku Hoax Server KPU Disetting

Kepala Biro Penerangan Masyarakat, Brigjend Pol Dedi Prasetyo di temui di Mabes Polri,Jalan Tronojoyo No.3, Kebayoran Baru,Jakarta Selatan,Kamis(11/4)2019.( Vecky Ngelo)

Jurnal123.com – Tim Direktorat Cyber crime Bareskrim mengetahui jelas  pemilik akunt Instagram paptut dicurigai sebagai Kreator dan baser, kemudian juga untuk seseorang yang berbicara verbal yang menyampaikan isu tentang server KPU sudah disetting dan berada di  memenangkan salah satu pasangan calon  memengidentitas inisial WN. Keduanya sudah diketahui keberadaannya tunggu waktu untuk ditangkap.

Polisi masih memburu pria dalam video yang menyampaikan hoax ‘Server KPU Di-setting Menangkan Jokowi’ di kediaman mantan Bupati Serang Ahmad Taufik Nuriman. Polisi mengatakan telah memeriksa beberapa saksi yang berada di lokasi saat pengambilan video, tapi para saksi mengaku lupa pada peristiwanya.

“Yang sebagai pembicara, secara verbal, perlu pendalaman. Beberapa saksi yang berada dalam lokasi, semuanya bilang lupa, lupa, lupa,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (11/4/2019).

Dedi menuturkan polisi telah mengetahui identitas pria yang menyampaikan hoax tersebut dalam video viral. Dedi optimistis pria tersebut akan segera tertangkap.

Untuk diketahui, penyidik telah memasukkan dua nama dalam daftar pencarian orang. Pertama, seseorang berinisial WN, yang berperan sebagai buzzer; dan kedua, pria yang menyampaikan hoax dalam video.

“Jadi tinggal menunggu waktu saja kedua DPO tersebut kreator, buzzer yang memiliki akun Instagram, dan orang yang menyampaikan video secara verbal tersebut akan ditangkap,” tegas Dedi.

“Meskipun jejaring HP-nya sudah off semua, tapi tetap kami dikejar. Kenapa? Karena identitasnya sudah berhasil diketahui,” sambung Dedi.

Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri telah menangkap dua tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah EW dan RD. Keduanya ditangkap di lokasi berbeda, yaitu Jakarta Timur dan Bandar Lampung.

Polisi menyebut mereka berperan sebagai buzzer atau yang memviralkan video hoax tersebut. Video hoax sendiri diambil saat kegiatan paparan oleh tim relawan Prabowo-Sandiaga Uno di kediaman mantan Bupati Serang Ahmad Taufik Nuriman, Ciracas, Kota Serang, Banten.

“Iya, itu kan ada tim dari pusat, saya kan punya ruang briefing. Memang benar di tempat saya di Ciracas, di ruang briefing,” kata Taufik Nuriman saat dihubungi melalui sambungan telepon di Serang, Banten, Jumat (5/4).

Dia sendiri mengaku tidak mengundang mereka. Saat itu ada seorang konsultan soal server KPU, tapi ia lupa nama konsultan yang memaparkan hal tersebut. Taufik juga mengaku lupa kapan pertemuan itu dilakukan.

Yang jelas, katanya, ada sekitar 30 orang tim sukses Prabowo-Sandi di ruangan itu. Namun, menurutnya, tak ada satu pun yang berstatus anggota partai politik.(Vecky Ngelo)