Category Archives: Hukum
Mahfud MD Ingatkan Kampanye Hitam Terkait Capres Tindak Pidana
Pakar Hukum Tata Negara Prof Mahfud MD Ingatkan Ancaman Hukuman Soal Isue Presiden PKI
Jurnal123.com – Setelah lama bergulir berbagai isue tentang kedua capres, Prof Dr Mohammad Mahfud MD akhirnya berbicara. Antaranya isu Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam kaitan dengan Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
Pakar hukum tata negara Prof Mahfud MD juga bicara kaitan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan gerakan Islam radikal yang akan mendirikan negara Islam, ISIS.
Melalui akun twitternya, Mahfud MD, Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2008-2013, secara terang-terangan membantah bahwa Presiden Jokowi adalah PKI.
Begitu juga, Mahfud MD pun membantah keterlibatan Calon Presiden Prabowo Subianto dalam gerakan ISIS.
Penyebutan Jokowi anggota PKI dan Prabowo terlibat ISIS adalah black campaign atau kampanye hitam.
Mereka yang melakukan kampanye hitam, kata Mahfud MD, bisa dijerat dengan pasal-pasal dalam hukum pidana.
“Kalau Anda bilang bhw Jokowi PKI atau bilang bhw Prabowo terlibat ISIS itu adl black campaign,” ujar Mahfud MD melalui akun twitternya.
Mahfud MD melanjutkan, “Black campaign bisa dipidana, negative campaign bisa dilawan dengan argumen.”
Black campaign, kata Mahfud MD, adalah melakukan fitnah atau kebohongan lawan politik.
Kampanye negatif atau negative campaign adalah menyebutkan sisi negatif seseorang meskipun itu sebuah fakta.
“Tapi kalau Anda bilang Jokowi kerempeng atau bilang Prabowo dulu kalah terus dalam Pilpres maka itu negative campaign,” ujar Mahfud MD.
Negative campaign tidak dilarang dan tidak bisa dihukum, kata Mahfud MD, karena berdasarkan sebuah fakta.
Seperti diketahui, Jokowi dan Prabowo adalah dua Calon Presiden pada Pemilu Presiden atau Pilpres 2019.
Simak status lengkap Mahf MD berikut ini.
@mohmahfudmd: Kalau Anda bilang bhw Jokowi PKI atau bilang bhw Prabowo terlibat ISIS itu adl black campaign.
Tp kalau Anda bilang Jokowi kerempeng atau bilang Prabowo dulu kalah trs dlm Pilpres maka itu negative campaign. Black campaign bs dipidana, negative campaign bs dilawan dgn argumen.
@mohmahfudmd: Black campaign adl kampanye yg penuh fitnah dan kebohongan ttg lawan politik. Negative campaign adl kampanye yg mengemukakan sisi negatif/kelemahan faktual ttg lawan politik.
Negative campaign tdk dilarang dan tdk dihukum krn memang berdasar fakta. Yg bs dihukum adl back campaign
@mohmahfudmd: Intinya, sebaiknya kampanye itu adu program saja. Tak usah pakai black campaign atau negative campaign.
Tp kalau Anda terpaksa melakukan negative campaign maka tdk ada sanksinya. Barulah Anda bisa dihukum atau dipidanakan kalau melakukan black campaign.
Mahfud MD Bicara PKI dan Pemilu
Prof Dr Mahfud MD, Ketua Majelis Pakar Peradi, ini membuat cuitan di twitter terkait PKI karena ada pertanyaan dari netizen (warganet).
Semula ada warganet yang bertanya apakah ada larangan dalam UU bahwa anggota PKI tidak boleh mencalonkan diri jadi Caleg.
Atas pertanyaan itu, Mahfud MD kemudian memberikan ulasan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) telah membuat putusan yang menyebutkan hak politik keturunan PKI sama.
@mohmahfudmd: Tidak ada larangan itu krn: 1) Yg terlibat PKI skrng dpt dibilang sdh tdk ada krn PKI bubar 52 thn yg lalu, pengikutnya hampir2 sdh tdk habis;
2) Dulu ada putusan MK bhw keturunan mereka punya hak politik yang sama, boleh memilih dan dipilih.
Ketika ditanya lagi bagaimana dengan anggota HTI yang akan menjadi Caleg, Mahfud pun menjawab tidak menjadi masalah.
@mohmahfudmd: Tidak ada larangan bagi di dalam UU ex anggots HTI utk jadi caleg atau pun jadi PNS.
HTI dibubarkan berdasar hukum administrasi negara, PKI dibubarkan krn scr hukum pidana dianggap melakukan kudeta.
Kemungkinan adanya dendam ideologis terhadap anggota atau turunan anggota PKI, Mahfud MD mengatakan, kemungkinan apa saja bisa terjadi.
@mohmahfudmd: Kalau kemungkinan PKI dendam sih, bisa ya, bisa tidak, bisa macam2.
Bisa bangkit lagi, bisa dendam, bisa tobat, bisa sadar utk mengakui Pancasila, dan bisa benar2 habis scr politik.
Tapi scr hukum ajaran Komunis dilarang dilarang.
Isu PKI untuk Pisahkan Jokowi dan PDIP
Sebelumnya diberitakan, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan, maraknya isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI), tujuannya tak lain untuk menurunkan elektabilitas partainya.
Menurut Hasto, sasaran utama isu kebangkitan PKI adalah menjauhkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri.
“Tentu saja ada yang ingin memisahkan Pak Jokowi dengan PDIP, Pak Jokowi dan Bu Mega, dengan berbagai isu-isu,” kata Hasto di Kantor PDIP, Jakarta, Sabtu (30/9/2017).
Hasto menilai wajar jika isu PKI sering dikaitkan dengan partainya.
Karena, menurut Hasto, elektabilitas PDIP di berbagai survei cukup tinggi dibandingkan partai lain.
“Karena survei PDIP tinggi, bagian dari kompetisi politik itu wajar,” ungkap Hasto.
Hasto pun sudah menonton bareng film G30S PKI bersama Panglima TNI Gatot Nurmantyo.
Menurut Hasto, cara tersebut cukup baik untuk mengedukasi sejarah bangsa pada masa itu.
“Tadi malam saya juga diundang oleh Panglima TNI, mewakili Bu Mega, nonton wayang dan ditampilkanlah seluruh wayang nusantara. Itu juga sebuah ekspresi yang sangat baik,” cetus Hasto. (TRI)
KY Luluskan 25 Calon Hakim Agung Lewat Seleksi Kualitas
Jurnal123.com – Guna mengisi kekosongan Hakim Agung di Mahkamah Agung, Komisi Yudisial (KY) melakukan seleksi calon Hakim Agung.
KY meluluskan 25 Calon Hakim Agung (CHA) dari 81 peserta seleksi kualitas CHA Tahun 2018. Penetapan kelulusan seleksi kualitas tersebut ditetapkan dalam Rapat Pleno Komisi Yudisial CHA Tahun 2018 di Gedung Komisi Yudisial, Jakarta Pusat.
Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY Aidul Fitriciada Azhari menjelaskan, CHA yang lulus seleksi kualitas tersebut terdiri dari 16 orang dari jalur karier dan 9 orang dari jalur nonkarier. Sementara berdasarkan kategori jenis kelamin, sebanyak 22 orang calon merupakan laki-laki, dan hanya 3 orang perempuan yang lolos.
Berdasarkan kamar yang dipilih, sebanyak 6 orang CHA lulus seleksi kualitas di kamar Pidana, 11 orang CHA lulus seleksi kualitas di kamar Perdata, 4 orang CHA lulus seleksi kualitas di kamar Agama, 2 orang CHA lulus seleksi kualitas di kamar Tata Usaha Negara khusus pajak, dan 2 orang CHA lulus seleksi kualitas di kamar Militer.
“Dilihat dari profesi CHA yang lulus seleksi kualitas, maka sebanyak 16 orang hakim karier, 4 orang akademisi, dan 5 orang berprofesi lainnya,” kata Aidul Fitriciada Azhari, di Jakarta, Rabu (10/10/2018).
Salah satu CHA yang lolos, dari kamar pidana muncul nama Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Abdul Haris Semendawai. Selain itu juga ada nama Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Leis Sulistiani.
Dari kamar perdata, hampir sebagian besar diisi oleh Hakim Pengadilan Tinggi (PT), seperti Ahmad Shalihin (Hakim PT Makassar), Barita Saragih (Hakim PT Pontianak), Matheus Samiaji (Hakim PT Palu), dan lain-lain.
Dijelaskan Aidul, dalam penyeleksian saat ini juga sudah disampaikan surat pemberitahuan kepada pengusul CHA. Selanjutnya, bagi CHA yang lulus seleksi kualitas berhak mengikuti Tahap III, yaitu seleksi kesehatan dan kepribadian.
“Khusus materi yang diujikan pada seleksi kepribadian meliputi asesmen kompetensi dan kepribadian, rekam jejak, dan masukan dari masyarakat,” ungkapnya.(SUP)
Mahfud MD Menilai Soal Aliran Dana Ke Kapolri Merupakan Berita Bohong
Jurnal123.com – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menilai laporan IndonesiaLeaks tentang dugaan aliran dana pengusaha daging Basuki Hariman kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian sebagai berita bohong. Mahfud menduga laporan itu sejenis operasi intelijen yang bertujuan untuk membunuh karakter seseorang.
“Saya anggap itu hoaks saja. Saya tidak percaya, gitu saja,” kata Mahfud saat dihubungi, Rabu, 10 Oktober 2018.
Mahfud menjelaskan, banyak laporan yang dibuat di media daring untuk menjatuhkan orang maupun institusi. Selama bukan hasil pemeriksaan dari lembaga hukum, anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ini tidak ingin mempercayainya.
“Itu tidak bagus bagi perkembangan hukum, kecuali ada pelapornya. Kan IndoLeaks itu kan hanya menampung laporan yang namanya dirahasiakan ke publik,” kata Mahfud.
Menurut Mahfud, situs IndonesiaLeaks sama seperti Wikileaks yang selama ini diciptakan untuk membuat polemik di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, Mahfud yang merupakan pakar hukum ini menolak untuk mengomentari isinya karena bisa membuat tujuan dari penulisnya berhasil. “Secara formal itu tidak jelas. Itu kan pelapornya, katanya-katanya,” kata dia.
Mengenai sosok Tito, Mahfud mengaku mengenal dengan baik jenderal bintang empat itu. Mahfud menilai Tito tidak akan melakukan tindakan yang melawan hukum apa pun. “Orangnya lurus. Oleh karena itu, saya tidak mempercayai hal-hal begitu,” kata Mahfud.
Sebelumnya, sejumlah media nasional yang berkolaborasi dalam IndonesiaLeaks merilis hasil investigasi mengenai kasus korupsi yang diduga melibatkan para petinggi penegak hukum di negeri ini. Mereka mencium adanya indikasi kongkalikong untuk menutupi rekam jejak kasus tersebut.
Salah satu yang disorot adalah munculnya nama Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Dalam dokumen investigasi yang dirilis IndonesiaLeaks, Tito diduga paling banyak mendapat duit dari Bos CV Sumber Laut Perkasa, Basuki Hariman, baik secara langsung maupun melalui orang lain.
Daftar penerimaan itu tercatat dalam buku bank bersampul merah atas nama Serang Noor IR yang memuat indikasi aliran dana yang diduga untuk para pejabat negara, Bea Cukai, pejabat Polri, termasuk Tito Karnavian, baik ketika Tito masih menjabat sebagai kapolda Metro Jaya, Kepala BNPT pada Maret-Juli 2016 maupun ketika sudah dilantik sebagai kapolri.
Kemudian, muncul skenario penghilangan atau perusakan barang bukti oleh dua perwira menengah Polri yang menjadi penyidik di KPK (Ronald dan Harun). Buku catatan pengeluaran perusahaan pada 2015-2016 dengan jumlah Rp4,33 miliar dan US$206,1 ribu itu sudah tidak utuh lagi. Sekitar 19 lembar catatan terkait aliran uang suap sengaja dirusak dan dihilangkan.
Muncul dugaan bahwa motif utama perusakan dan penghilangan buku catatan keuangan CV Sumber Laut Perkasa, untuk mengaburkan atau menghapus nama besar petinggi penegak hukum yang mendapatkan transaksi ilegal dari perusahaan milik Basuki Hariman.(VIN)
Sidang Praperadilan Gubernur Aceh Ditunda, KPK Belum Siap
Kuasa Hukum Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, Santrawan T Paparang (Kiri) Dan Haposan Batubara (Kanan)
Jurnal123 – Sidang praperadilan kasus dugaan suap yang melibatkan Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf terpaksa ditunda. Sidang tersebut sebelumnya telah dijadwalkan dilaksanakan pada Selasa (9/10/2018) siang di Ruang Sidang V Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.
Alasan penundaan sidang tersebut, karena adanya surat dari pihak termohon Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta penundaan sidang tersebut selama dua minggu ke depan.
Dalam putusannnya, hakim tunggal Riyadi Sunindio Florentinus meminta agar sidang tersebut ditunda selama satu pekan dan akan dilanjutkan pada Selasa 16 Oktober 2018.
“Alasan ditunda karena KPK meminta penundaan sidang tersebut selama dua minggu, tapi tadi majelis hakim meminta agar ditunda selama satu minggu,” papar Santrawan T Paparang Kuasa Hukum Irwandi Yusuf di PN Jakarta Selatan, Pasar Minggu, Selasa (9/10/2018).
Santrawan menuturkan, tenggang waktu praperadilan tersebut diatur jelas dan tertuang didalam undang-undang.
Oleh sebab itu, sebelum pihaknya mengajukan keberatan, Majelis Hakim telah lebih dulu meminta persidangan dilanjutkan pada pekan depan.
Santrawan mengatakan, agenda sidang Selasa pekan depan adalah pembacaan permohonan praperadilan, yang berkasnya telah resmi diterima Pengadilan pada 27 September 2018 silam dengan nomor 119/Pid.Pra/2018.
“Agenda sidang pekan depan pembacaan praperadilan yang resmi baru akan dibacakan, yang diajukan oleh Irwandi sendiri,” ujar Santrawan.
Menurut Paparang, pihaknya akan menguji apakah proses yang dilakukan KPK sudah sesuai atau belum. Pasalnya menurut pria asal Sangihe Sulawesi Utara ini proses penangkapan hingga penetapan tersangka dinilai tidak sah. Belum lagi penyebutan Operasi Tangkap Tangan yang menurutnya tidak benar.(jim)
Ketua Muda Pidana MA Suhadi Resmi Dilantik
Ketua Muda Pidana Dr Suhadi (Kanan) Dan Ketua Muda Militer Dr Burhan Dahlan Dilantik Oleh Ketua Mahkamah Agung (Foto Jimmy Jurnal123)
Jurnal123.com – Hakim Agung yang juga Juru Bicara Mahkamah Agung (MA) Suhadi dilantik oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Muda Pidana.
Suhadi menggantikan posisi Artidjo Alkostar yang sudah pensiun sebagai hakim agung beberapa waktu lalu.
Pelantikan digelar di Ruang Kusuma Atmadja Gedung MA, Jakarta Pusat, Selasa (9/10/2018).
Acara dihadiri seluruh hakim agung, para hakim tinggi, ketua pengadilan negeri, hingga pimpinan Komisi Yudisial.
Hakim Agung Suhadi mengawali karir di dunia peradilan pada 1 November 1979 sebagai CPNS di Pengadilan Negeri Mataram.
Pada 1983, suami dari Dahminar ini diangkat sebagai hakim dan ditempatkan di PN Dompu, NTB.
Setelah bertugas selama 7 tahun di Dompu, Suhadi dipromosikan ke PN Klungkung selama 5 tahun.
Pada 1996, Suhadi dipromosikan sebagai Ketua PN Takengon (Aceh). Selama 4 tahun, ia memimpin PN Takengon.
Kemudian, pada 2000, ia kembali mendapatkan promosi sebagai Ketua PN Sumedang. Tak sampai 4 tahun, Suhadi kembali dipromosikan sebagai Ketua PN Karawang selama periode 2003-2005.
Selanjutnya, Suhadi mendapat promosi sebagai Ketua PN Tangerang di tahun 2005.
Dua tahun setelahnya, ia dipromosikan sebagai hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI dan ditugaskan sebagai Panitera Muda Tindak Pidana Khusus.
Tiga tahun kemudian, tepatnya 5 April 2010, ia dipercaya sebagai Panitera Mahkamah Agung.
Suhadi akan mengemban tugas sebagai ketua kamar pidana selama lima tahun ke depan.
Suhadi mengaku, posisi barunya sebagai ketua kamar pidana merupakan hal yang biasa sebagai seorang hakim agung.
“Saya kira biasa, karena memang salah satu hakim agung yang ada diusulkan oleh pimpinan mahkamah agung kepada Presiden yang menyetujui dengan mengeluarkan SK (Surat Keputusan),” tutur Suhadi.
Selain Suhadi, Ketua Muda Militer Mahkamah Agung Dr Burhan Dahlan juga dilantik dan diambil sumpahnya pada Kamar Militer menggantikan posisi Timor P Manurung yang telah pensiun pada September 2017 lalu
Pelantikan dan pengambilan sumpah ini berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dengan nomor 188/P Tahun 2018 tanggal 28 September 2018.(Jimmy)
34 Kepala Daerah Ditangkap KPK Akibat Korupsi
Jurnal123.com – Pemberantasan korupsi di negeri ini seakan tidak pernah berhenti. Ironisnya hal tersebut dialami puluhan kepala daerah yang dipilih rakyat.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah menangkap 34 kepala daerah dengan cara operasi tangkap tangan, sejak 2012 hingga Oktober 2018. Teranyar, penangkapan Wali Kota Pasuruan Setiyono, Kamis, 4 Oktober 2018 lalu.
Para kepala daerah itu ditangkap terkait beberapa kasus suap dengan beragam modus. KPK meyakini, benang merah persoalan korupsi di daerah sulit dibenahi apabila persoalan pengawasan dan biaya politik tinggi tak segera diselesaikan.
“KPK telah melakukan OTT terhadap 34 kepala daerah dengan beragam modus. Tapi semua kepala daerah ini ditangkap dalam kasus suap,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah kepada wartawan, Senin, 8 Oktober 2018.
Febri menjelaskan, sebagian besar kepala daerah tersebut menerima suap terkait fee proyek. Namun terdapat kepala daerah yang menerima uang suap terkait perizinan, pengisian jabatan di daerah dan pengurusan anggaran.
“Praktik buruk korupsi dalam bentuk suap ini merusak tujuan proses demokrasi lokal, termasuk Pilkada serentak yang diharapkan bisa menghasilkan pemimpin yang lebih berorientasi pada kepentingan rakyat, bukan hanya mengumpulkan kekayaan pribadi dan pembiayaan politik,” kata Febri.
Febri menegaskan, negara telah dirugikan berulang kali atas praktik rasuah yang terus terjadi di daerah. Proses kontestasi politik, dengan biaya penyelenggaraan mahal menghasilkan kepala daerah yang korupsi.
Praktik suap memicu persaingan tak sehat antarpelaku usaha di daerah. Sebuah perusahaan mendapatkan proyek lebih karena kemampuan menyuap pejabat dibanding kompetensi mengerjakan proyek tersebut.
“Akibat lain, suap akan dihitung sebagai ‘biaya’ sehingga berisiko mengurangi kualitas bangunan, jembatan, sekolah, peralatan kantor, rumah sakit dan lain-lain yang dibeli. Pada akhirnya yang menjadi korban adalah masyarakat,” kata Febri.
Biaya Politik
Febri menambahkan, maraknya praktik korupsi di daerah disebabkan lemahnya pengawasan. Untuk itu, penguatan Aparatur Pengawas Internal Pemerintahan (APIP) secara struktural dinilai semakin mendesak. Penguatan ini agar aparatur pengawas paham celah, serta bentuk-bentuk penyimpangan yang terjadi.
Penguatan ini harus dilakukan dengan revitalisasi posisi APIP yang selama ini nyaris tersandera dan tidak independen. Sebab, kedudukannya berada di bawah kepala daerah.
“Sulit membayangkan inspektorat yang diangkat dan diberhentikan kepala daerah kemudian bisa melakukan pengawasan terhadap atasannya itu hingga penjatuhan sanksi,” ujarnya.
Lantaran ini, menurut Febri, perbaikan regulasi seperti RUU Sistem Pengawasan Intern Pemerintah menjadi kebutuhan untuk mencegah korupsi kepala daerah yang terus terjadi.
Febri berpendapat, APIP yang lebih independen dapat memetakan pihak-pihak pemegang proyek yang berulang kali menjadi pemenang tender di daerah. APIP juga dapat memeriksa sejak awal proses penganggaran, pengadaan hingga memfasilitasi keluhan dari masyarakat tentang adanya penyimpangan di sektor tertentu. “Untuk itu butuh perhatian lebih dari Presiden dan DPR untuk menyusun aturan setingkat UU ini,” ujarnya.
Selain lemahnya pengawasan, menurut Febri, maraknya praktik korupsi terjadi karena besarnya biaya politik. Dari 34 kepala daerah yang ditangkap oleh tim KPK, sebagian pelaku menerima atau mengumpulkan uang untuk tujuan pencalonan kembali, serta pengumpulan bekas tim sukses untuk mengelola proyek di daerah tersebut.
Untuk itu, Febri menyatakan, akuntabilitas sumbangan dana kampanye menjadi salah satu faktor krusial yang perlu diperhatikan seluruh pihak terkait.
“Karena hubungan pelaku ekonomi dan politik yang tertutup rentan picu persekongkolan dan penyalahgunaan wewenang saat kepala daerah menjabat. Utang dana kampanye tersebut berisiko dibayar melalui alokasi proyek-proyek di daerah,” ujarnya.(VIN)
Wartawan Arab Saudi Hilang Diduga Dibunuh
Jamal Khashoggi (Middle East Monitor/Handout via REUTERS/File Photo)
Jurnal123.com – Istanbul. Kelompok asosiasi jurnalis Turki-Arab mengklaim pihaknya memiliki bukti yang menunjukkan bahwa jurnalis Arab Saudi Jamal Khashoggi yang dilaporkan hilang, telah dibunuh. Menurut asosiasi jurnalis ini, Khashoggi dibunuh secara brutal.
Seperti dilansir kantor berita Turki, Anadolu Agency, Senin (8/10/2018), klaim itu disampaikan Kepala Asosiasi Media Turki-Arab (TAM), Turan Kislacki, di depan Konsulat Jenderal Saudi di Istanbul pada Minggu (7/10) waktu setempat. Kepada wartawan setempat, Kislacki menyebut pihaknya telah diberitahu bahwa Khashoggi ‘dibunuh secara brutal’.
Khashoggi yang dikenal sebagai jurnalis dan kolumnis tetap untuk media Amerika Serikat (AS), Washington Post, menghilang sejak mendatangi Konsulat Saudi di Istanbul pada 2 Oktober lalu. Kedatangannya bertujuan untuk mendapatkan dokumen resmi bagi pernikahannya dengan seorang wanita Turki.
Disebutkan Kislakci bahwa pihaknya menerima informasi soal pembunuhan itu sejak dua hari lalu tapi harus menunggu konfirmasi.
“Kami mendapat konfirmasi untuk informasi itu kemarin (Sabtu-6/10). Memang benar bahwa Jamal Khashoggi dibunuh,” tegas Kislacki dalam pernyataannya.
“Informasi kedua menyebut bahwa dia (Khashoggi-red) dibunuh dengan sangat brutal,” imbuhnya. Kislacki sama sekali tidak menyebut lebih lanjut soal dari mana dan bagaimana kelompoknya mendapat konfirmasi soal pembunuhan Khashoggi.
Otoritas Turki saat ini tengah menyelidiki laporan hilangnya Khashoggi. Laporan menyebut, pihak kepolisian Turki telah memeriksa kamera-kamera pengawas dan tidak melihat Khashoggi meninggalkan konsulat Saudi di Istanbul dengan berjalan kaki.
Berbagai spekulasi pun beredar, dengan sejumlah sumber dalam pemerintahan Turki menuturkan kepada Reuters dan Washington Post bahwa tinjauan awal kepolisian adalah Khashoggi dibunuh di Konsulat Saudi. Bahkan sumber yang dikutip Washington Post menyebut Khashoggi dibunuh oleh sebuah tim Saudi beranggotakan 15 orang yang sengaja dikirim ‘khusus untuk membunuh’. Keterangan itu belum dikonfirmasi secara resmi.
Otoritas Saudi, melalui kantor berita Saudi Press Agency (SPA), telah membantah keras laporan media-media itu. Ditegaskan pejabat Konsulat Saudi di Istanbul itu, laporan soal Khasgoggi dibunuh di dalam kompleks konsulat sebagai ‘tuduhan tak berdasar’.
Otoritas Saudi juga menyatakan delegasi keamanan yang terdiri atas para penyidik Saudi telah dikirimkan ke Istanbul untuk membantu penyelidikan atas hilangnya Khashoggi. Delegasi keamanan Saudi itu telah tiba pada Sabtu (6/10) lalu.
Khashoggi yang mantan penasihat pemerintah Saudi ini, mengasingkan diri ke AS tahun lalu, demi menghindari penangkapan. Selama ini, dia kerap bersikap kritis terhadap sejumlah kebijakan putra mahkota Saudi Pangeran Mohammed bin Salman dan intervensi militer Saudi di Yaman.(DEN)
6 Anggota Polisi Dipecat di Polresta Tangerang
Jurnal123.com – Dalam upaya menegakkan disiplin serta meninglatkan profesionalisme kepolisian, enam personel Polresta Tangerang, Senin (8/10/2018) dipecat dengan tidak hormat dari institusi Kepolisian.
Apel Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) yang digelar di halaman Mapolres itu dipimpin Kapolresta Tangerang Kombes Sabilul Alif dan disaksikan para anggota.
Keenamnya diberhentikan atas pelanggaran meninggalkan tanggung jawab dinas lebih dari 30 hari berturut-turut tanpa izin pimpinan atau desersi. Dan salah satu di antaranya ditambah karena melakukan tindak pidana.
Adapun 6 anggota yang diberhentikan yaitu Aiptu AK desersi 143 hari dan tindak pidana penipuan, Aipda BR desersi 790 hari, Aipda S desersi 488 hari, Briptu PU desersi 845 hari, Briptu RL desersi 134 hari, dan Bripda WS 969 hari.
“Keputusan ini kami ambil melalui proses yang panjang, tidak serta merta setelah melalui serangkaian sidang disiplin dan pembinaan. Namun keputusan ini yang akhirnya harus kami ambil,” kata Sabilul.
Kapolres menambahkan, keputusan memberhentikan keenam anggota itu harus diambil demi menjaga kepercayaan masyarakat. Dikatakannya, untuk menciptakan polisi yang profesional, modern, dan terpercaya (Promoter), diperlukan ketegasan dan pembenahan internal sebagai implementasi revolusi mental.
“Dalam rangka menciptakan polisi yang Promoter untuk peningkatan Public Trust,” ujarnya.
Sabilul menyampaikan, pemberhentian keenam anggota itu harus dijadikan pelajaran bagi anggota lainya. Menurutnya, saat anggota melakukan pelanggaran, maka yang dirugikan bukan hanya diri sendiri dan institusi, tapi juga keluarga yang juga akan merasa kecewa.
Dalam kesempatan itu, Kapolres menegaskan, keenam anggota itu sudah tidak lagi menjadi anggota Polisi. Sehingga Kapolres mengimbau kepada masyarakat untuk tidak percaya apabila mereka membawa nama institusi Polri dalam bentuk apa pun.
“Kalau ada di antara mereka membawa nama institusi supaya dilaporkan kepada pihak Kepolisian,” ucap Sabilul.(TRI)
ICW Minta Pemerintah Mengusut Gaji 2.357 PNS Koruptor
Jurnal123.com – Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz meminta adanya penyelidikan lebih lanjut terkait aliran gaji 2.357 pegawai negeri sipil yang berstatus koruptor.
Jika masih terdaftar sebagai PNS, maka mereka masih menerima upah kerja. Padahal, perkara mereka sudah berkekuatan hukum tetap.
Donal melihat, ada potensi terjadinya kecurangan atau fraud terkait aliran gaji tersebut.
“Masih menjadi teka-teki apakah gaji tersebut benar-benar diterima PNS, atau dimanfaatkan oleh kelompok dan instansi tertentu,” tutur Donal seperti dilansir Kompas.com, Jumat (14/9/2018).
Menurut dia, mungkin saja ada oknum yang memanfaatkan status PNS para koruptor tersebut untuk meraup keuntungan.
“Bukan tidak mungkin, PNS mantan napi tersebut sesungguhnya tidak lagi bekerja dan menerima gaji. Namun, status PNS-nya tidak diputihkan agar pihak-pihak tertentu bisa mengumpulkan uang gaji tersebut,” terang dia.
“Jadi intinya, perlu diselidiki apakah ini cuma masalah administrasi saja, atau ada fraud di balik itu semua,” lanjutnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana meneken surat keputusan bersama terkait pemecatan 2.357 PNS yang berstatus koruptor.
SKB tersebut secara umum mengatur pemberhentian tidak hormat para PNS yang terlibat korupsi.
Saat itu, disebutkan ada 2.357 PNS koruptor yang vonisnya telah berkekuatan hukum tetapi masih aktif dan menerima gaji.(KOM)
Polri Berhasil Ungkap 896 Kasus Narkoba Hingga September
Jurnal123.com – Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol Eko Daniyanto mengatakan kasus narkoba di seluruh Indonesia yang berhasil diungkap polisi pada pekan kedua September 2018 sebanyak 896 kasus.
“Pada minggu pertama terungkap 503 kasus narkoba. Pada minggu kedua 896 kasus atau
naik 72 persen,” kata Brigjen Eko di Kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (14/9/2018).
Jumlah tersangka yang ditangkap juga mengalami peningkatan 72 persen. Pada pekan pertama September sebanyak 659 orang, pada pekan kedua sebanyak 1.138 orang.
Eko merinci jumlah barang bukti sitaan selama pekan kedua September, yakni narkotika jenis sabu sebanyak 56,3 kg, 968 kg ganja, 6.700 butir ekstasi.
Sementara barang bukti narkoba yang disita pada pekan pertama September terdiri atas 31,6 kg sabu, 18,5 kg ganja, 133 butir ekstasi.
Eko menambahkan ada beberapa kasus narkoba yang mendapat perhatian selama pekan kedua September, antara lain kasus 5 kg sabu yang diungkap Polda Kaltara.
Paket sabu asal Malaysia tersebut dibawa dengan kapal nelayan dari Sebatik Timur, Nunukan, Kalimantan Utara. Paket sabu tersebut akan dibawa ke Sulawesi Selatan.
Kemudian kasus 350 kg ganja yang diungkap Polda Lampung. Modusnya, paket ganja dibawa dengan menggunakan kendaraan Nissan X-Trail yang ditumpuk dengan sejumlah buah jeruk untuk menyamarkan.
Dari hasil pemeriksaan, Eko mengatakan, para tersangka yang ditangkap merupakan kurir dan bandar. Mereka umumnya berasal dari Aceh, Medan (Sumatera Utara), Bengkalis (Riau), Batam (Kepri).
Sumber : Antara
