Category Archives: Ekonomi

Inilah Jajaran Direksi Baru Freeport Paska Kepemilikan 51.2 % Saham Oleh RI

Direktur Utama PT Freeport Tony Wenas

Jurnal123.com – Paska akusisi saham PT Freeport oleh Pemerintah Indonesia ditentukanlah jajaran direksi perusahaan yang kini sepenuhnya milik Indonesia

Sebelumnya diumumkan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada sore ini, melalui PT Inalum (Persero) kini Indonesia memiliki 51,2% saham di tambang emas dan tembaga terbesar yang ada di bumi pertiwi.

“Hari ini merupakan momen yang bersejarah, setelah Freeport beroperasi di Indonesia sejak 1973. Dan kepemilikan mayoritas ini kita gunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” ujar Jokowi saat konferensi pers di Istana Negara, Jumat (21/12/2018).

Dijumpai di konferensi pers di Kementerian ESDM, Direktur Utama PT Inalum (Persero) Budi Gunadi Sadikin pun memaparkan langkah berikutnya yang disiapkan oleh Inalum setelah akuisisi Freeport. Termasuk di antaranya susunan direksi PT Freeport Indonesia setelah dikuasai oleh Indonesia.

“Direksinya ada 4 orang Indonesia dan 2 orang non Indonesia, Direktur Utamanya Tony Wenas,” kata Budi, Jumat (21/12/2018).

Berikut adalah susunan lengkapnya:

Direktur Utama Clayton Allen Wenas (Tony Wenas)
Wakil Direktur Utama Orias Petrus Moedak
Direktur Jenpino Ngabdi
Direktur Achmad Ardianto
Direktur Robet Charles Schroeder
Direktur Mark Jerome Johnson

Sementara itu untuk jajaran komisaris:

Presiden Komisaris Richard Adkerson
Wakil Komisaris Utama Amien Sunaryadi
Komisaris Budi Gunadi Sadikin
Komisaris Hinsa Siburian
Komisaris Kathleen Lynne Quirk
Komisaris Adrianto Machribie

Sah! Indonesia Miliki 51 % Saham Freeport

Presiden Joko Widodo Menyalami CEO Freeport-McMoran Inc Richard Adkerson

Jurnal123.com – Akhirnya Indonesia berhasil meraih saham mayoritas 51 % atas PT Freeport.

CEO Freeport-McMoran Inc Richard Adkerson mengaku lega transaksi divestasi dengan Pemerintah Indonesia telah selesai. Dengan begitu, pihaknya mengklaim bisa segera merealisasikan investasinya sebesar US$20 miliar ke Tambang Grasberg di Papua.

Menurut dia, kini Freeport-McMoran memiliki kepastian ihwal perpanjangan operasional hingga 2041 mendatang. Ia menyebut Tambang Grasberg akan bertransformasi dari tambang terbuka menjadi tambang bawah tanah (underground mining). Untuk itu, dibutuhkan dana investasi yang tidak sedikit.

“Kami kini sedang bertransformasi dari tambang terbuka yang kami operasikan sejak 1990 ke tambang bawah tanah dan kami akan berinvestasi US$20 miliar. Itu adalah jumlah yang besar,” ujar Adkerson di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (21/12/2018).

Operasi tambang bawah tanah ini dianggap penting karena bisa menciptakan tenaga kerja serta pendapatan yang semakin besar bagi Pemerintah Indonesia. Ia juga berjanji bahwa operasional tambang ke depan akan benar-benar memikirkan masalah lingkungan dengan baik.

“Dan menciptakan nilai tambah bagi Indonesia itu sendiri,” imbuhnya.

Secara umum, ia merasa senang proses transaksi divestasi ini selesai dan berterima kasih kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo karena selalu mencari solusi yang sama-sama menguntungkan kedua belah pihak.

Ia juga berjanji akan memenuhi keinginan Jokowi seperti membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) dalam lima tahun ke depan.

“Kami akan lakukan itu karena kami mendapatkan kepastian operasi hingga 2041 dan stabilitas dari sisi fiskal,” terang Adkerson.

Indonesia melalui PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) resmi menggenggam 51,23 persen saham PT Freeport Indonesia dengan membayarkan US$3,85 miliar atau sekitar Rp56 triliun (kurs Rp14.500 per Dolar AS).

“Saya baru saja menerima laporan dari seluruh menteri terkait. Dirut PT Inalum dan CEO Freport McMoran sampaikan bahwa saham PT Freeport Indonesia 51,2 persen sudah beralih ke PT Inalum dan sudah lunas dibayar hari ini,” tutur Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jumat (21/12/2018).

Setelahnya, Freeport berhak mengantongi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dengan durasi 2×10 tahun.(JIM)

Freepor Didenda Rp 460 M Karena Gunakan Hutan Lindung Tanpa Ijin

Freeport


Jurnal123.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebut Freeport bakal dikenakan denda sebesar Rp460 miliar atas penggunaan hutan lindung seluas 4.535,93 ha tanpa izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Penggunaan lahan hutan tanpa izin tersebut merupakan temuan atas audit BPK terkait pemeriksaan penerapan kontrak karya PT Freeport Indonesia. 

Anggota BPK Rizal Djalil menyebut dalam pemeriksaan kontrak karya PTFI, terdapat temuan yang signifikan yaitu penggunaan hutan lindung seluas 4.535,93 ha tanpa izin pinjam pakai kawasan hutan dan pembuangan limbah tailing yang mengakibatkan kerusakan ekosistem. Selain itu, terdapat permasalahan kekurangan PNBP dan kelebihan pencairan jaminan reklamasi senilai US$1,61 juta. 

“Berdasarkan pemantauan tindak lanjut yang dilakukan BPK, IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan) seluas 4.535,93 ha sudah pada tahap finalisasi. Selanjutnya akan ditagihkan PNBP IPPKH beserta kewajiban lainnya sebesar Rp460 miliar,” ujar Rizal dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (19/12).

Saat ini, izin pemakaian kawasan hutan menjadi salah satu ganjalan dalam proses divestasi saham PT Freeport Indonesia oleh PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) atau Inalum. 

MenteriKLHK SitiNurbaya Bakar menyebutFreeport diwajibkan untuk membayarkan denda tersebut segera setelah ditagihkan. Sementara prosesIPPKH sebenarnya sudah dilakukan sejak Oktober 2017 sejak rekomendasi dari BPK atas hasil auditFreeport dirilis. 

“Kami terus berinteraksi melalui rapat-rapat. Kami rapat terakhir dengan Pemda Papua tanggal 17 Desember 2018. Itu rekomendasinya sudah ada. Tadi pagi jam 1 saya masih berinteraksi dengan pak gubernur menjelaskan areal dan sebagainya. Saya kira hari ini bisa kami selesaikan,” jelas dia.(CNN)

Dubes RI Yakinkan Para Pengusaha Tiongkok Untuk Investasi Ke Indonesia

Dubes RI Djauhari Oratmangun Menjadi Keynote Speech di Hadapan 500an Pengusaha Beijing Peserta Sichuan Southward Opening (Xiamen) International Cooperation Conference, Xiamen,
15 Desember 2018

Jurnal123.com – “Indonesia adalah negara dengan berjuta peluang, bukan hanya karena GDP yang terus meningkat, daya tarik Indonesia semakin kuat karena kondisi geografis, populasi dan sumber daya manusia produktif yang berkwalitas serta sumber daya alam yg banyak”. Ujar Djauhari Oratmangun, Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Rakyat Tiongkok dihadapan 500an pengusaha Tiongkok.

Duta Besar RI berdialog dengan Wakil Wali Kota Chengdu, Bapak Liu Jiedong

Duta Besar Djauhari menyampaikan keynote speech pada Sichuan Southward Opening (Xiamen) International Cooperation Conference yang diselenggarakan di Xiamen, RRT, 15 Desember 2018. Konferensi tersebut diselenggarakan oleh Sichuan Provincial People’s Government bekerja sama dengan Sichuan Provincial Bureau of Economic Cooperation dan Sichuan Chamber of Commerce in Fujian, serta didukung oleh Xiamen Municipal Bureau of Economic and Information Technology, Foreign Affairs Office of Xiamen Municipal People’s Government dan Taiwan Affairs Office of Xiamen Municipal People’s Government.

Duta Besar RI berdialog dengan Wakil Ketua CPPCC Provinsi Sichuan, Bapak Chen Fang


Konferensi dihadiri oleh sekitar 500an peserta yang berasal dari kalangan pengusaha dalam dan luar negeri Tiongkok, perwakilan Asosiasi Dagang Tiongkok di seluruh dunia, perwakilan Asosiasi Dagang Provinsi Sichuan di seluruh Tiongkok, kalangan penasihat hukum, serta perwakilan Pemerintah Provinsi Sichuan dan Kota Xiamen.

Duta Besar RI berdialog dengan Wakil Gubernur Provinsi Sichuan, Bapak Bapak Yang Xingping


Tujuan utama diselenggarakan konferensi adalah untuk mempromosikan potensi dan keunggulan ekonomi Provinsi Sichuan, serta meningkatkan kerja sama di antara kaum pebisnis Provinsi Sichuan dengan wilayah lainnya di Tiongkok maupun di kalangan pebisnis internasional. Kehadiran Duta Besar RI pada forum ini menjadi sangat signifikan untuk mempromosikan Indonesia, tidak hanya dalam hal ekonomi dan investasi, namun juga memperkenalkan peluang di bidang perdagangan, investasi, dan industri pariwisata Indonesia.

Duta Besar RI juga melakukan pertemuan dengan Wakil Gubernur Provinsi Sichuan, Bapak Yang Xingping, Wakil Ketua CPPCC Provinsi Sichuan, Bapak Chen Fang, dan Wakil Wali Kota Chengdu, Bapak Liu Liedong dan Pimpinan Kamar Dagang Si huan dan Xiamen. Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak telah berdiskusi terkait upaya implementasi kerja sama komprehensif antara Indonesia dan Tiongkok, khususnya Provinsi Sichuan, termasuk rencana melaksanakan forum bisnis Indonesia di Sichuan.

Sichuan merupakan provinsi terbesar di wilayah barat daya Tiongkok dan memiliki jumlah populasi sebanyak 81 juta jiwa. Tahun 2017 GDP Provinsi Sichuan mencapai 0.51 trilyun USD atau setara dengan RMB 3.7 trilyun, yang merupakan salah satu provinsi dengan GDP 10 besar tertinggi di Tiongkok. Pertumbuhan ekonomi yang berkembang pesat serta jumlah populasi yang besar, menjadikan Provinsi Sichuan sangat menarik bagi investor asing. Sichuan juga merupakan kampung halaman sepasang giant panda, Cai Tao dan Hu Chun yang telah berada di Taman Safari Indonesia sejak tahun 2017, sebagai implementasi kerja sama breeding loan panda antara Indonesia – Tiongkok. Hingga saat ini Provinsi Sichuan telah memiliki kerja sama sister city dengan Indonesia, antara lain Jawa Barat – Provinsi Sichuan dan Kota Medan – Kota Chengdu.(DJO)

Prospek Saham Produsen CPO Didorong Kebijakan Pemerintah

Ilustrasi Kelapa Sawit


Jurnal123.com – PT Reliance Sekuritas (RELI) menilai prospek saham para produsen minyak sawit (crude palm oil/CPO) layak dicermati, seiring harganya yang mulai stabil setelah fluktuatif selama dua bulan. Meski begitu, RELI masih menyarankan untuk melakukan trading jangka pendek untuk saham komoditas.

Kepala Riset RELI Lanjar Nafi menjelaskan, aksi pemerintah yang melahirkan kebijakan pro CPO secara agresif, seperti penambahan kadar CPO ke biodisel (B20) dan pembebasan tarif ekspor maupun impor berdampak ke saham komoditas ini.

“Aksi ini guna mendukung pengurangan stok persediaan CPO yang melimpah dari kedua negara penghasil CPO terbesar dunia yakni Malaysia dan Indonesia,” kata Lanjar, Jumat (14/12/2018).

Sehingga, dikatakan selama pemerintah terus memberikan intervensi menggunakan kebijakan yang pro terhadap produsen CPO dan mempermudah distribusi CPO dalam negeri guna memenuhi target B20 pada biodisel, harga saham akan terus membaik di tahun depan.

“Outlook saham-saham produsen CPO akan lebih membaik di tahun depan meskipun dengan stok persediaan yang relatif tinggi,” jelas dia.

Saham komoditas, terutama yang berbasis CPO naik imbas optimisme awal rencana dari kebijakan pemerintah mengenai kebijakan pencampuran 20 persen minyak sawit ke BBM jenis solar yang akan berlaku pada solar subsidi dan solar non-subsidi. Pemerintah pun mampu berhemat devisa dalam impor minyak dengan target U$ 2,3 miliar hingga akhir tahun.

Sehingga investor berspekulasi kebijakan ini akan menambah permintaan dan konsumsi kelapa sawit dalam negeri sehingga berpengaruh pada kenaikan harga CPO di dalam negeri yang menguntungkan para produsen CPO.

Namun, Lanjar tetap mewanti-wanti, karena setelah diberlakukannya kebijakan B20, ternyata terdapat berbagai kendala dalam sistem pengangkutan kapal dan distribusi. Kemudian adanya pro dan kontra terhadap mesin mobil solar. Ada klaim jika dengan memakai B20 akan memperpendek umur filter bahan bakar.

“Hal tersebut yang mendasari alasan investor untuk melakukan aksi profit taking pada September lalu, setelah pada bulan Agustus harga saham komoditas menguat signifikan,” ucapnya.

Secara historis, tren bearish dengan kondisi terkoreksi masih cukup membayangi saham-saham produsen CPO dalam negeri. Akibat sentimen dari ketegangan perdagangan China dan Produksi minyak kelapa sawit yang lebih banyak dari perkiraan, berpotensi oversupply sehingga akan mengalami permintaan ekspor minyak kelapa sawit yang berlebihan.

Ke depan, pergerakan harga saham komoditas, akan sangat dipengaruhi oleh implementasi kebijakan B20 pemerintah dalam fase distribusi jika terdapat perbaikan.

Selagi menunggu implementasi kebijakan B20 yang sempurna, pergerakan kinerja saham komoditas CPO ini akan kembali berkiblat pada polemik produksi CPO, aktivitas permintaan impor dan ekspor, hingga pengaruh terhadap harganya sendiri.(LIP)

Grab Menerima Suntikan Dana Rp 2,1 T Dari Yamaha

Jurnal123.com – Grab mengumumkan suntikan dana segar dari Yamaha Motor sebesar US$150 juta atau sekitar Rp 2,1 triliun. Selain memberikan investasi berupa uang, perusahaan otomotif asal Jepang ini juga mengungkap kerja sama kolaboratif layanan roda dua di Asia Tenggara.

Kerja sama strategis tersebut akan difokuskan untuk operasional bisnis Grab di Indonesia. Kedua perusahaan sepakat untuk mengembangkan generasi lanjutan dari layanan mobilitas lewat implementasi solusi dan inovasi keselamatan sepeda motor milik Yamaha.

“Selain meningkatkan keselamatan dan kenyamanan para penumpang dan mitra pengemudi melalui penerapan teknologi Yamaha Motor dalam tipe baru sistem transportasi yang melibatkan partisipasi pengguna,” ungkap executive officer Takuya Kinoshita, chief general manager of motorcycle business operationsYamaha Motor lewat keterangan resmi, Kamis (13/12).

Kinoshita menyebut pihaknya memprediksi adanya peningkatan dalam sistem mobilitas di masa depan. Teknologi robotik (advancing robotics)milik Yamaha akan diimplementasikan dalam kerja sama ini.

Grab berkesempatan menjajal fitur keamanan pada kendaraan besutan Yamaha. Untuk itu, Yamaha juga akan memudahkan pembelian motor bagi pengemudi Grab.

Di sisi lain, Yamaha akan memanfaatkan  basis konsumen Grab di Asia Tenggara dan wawasan mengenai bisnis ride-hailing sepeda motor untuk pengembangan produknya di masa mendatang. 

Ming Maa, president Grab mengatakan pihaknya yakin kerja sama ini bisa menyediakan layanan yang aman bagi pengemudi motor di Indonesia.

“Kami akan terus bekerja sama dengan rekanan untuk menciptakan solusi inovatif serta inisiatif agar Grab menjadi layanan ride-hailing paling aman dan andal di Asia Tenggara,” ungkap Maa.

Sejak didirikan pada 2012, Grab mencatat telah menyelesaikan lebih dari 2,5 miliar perjalanan. Hingga kini, perusahaan asal Singapura ini telah beroperasi di 235 kota di delapan negara di Asia Tenggara.(CNN)

Inilah 10 Orang Terkaya Indonesia 2018 Versi Forbes

Trio Orang Terkaya Indonesia : Michael Hartono, Susilo Wonowidjojo, Eka Tjipta Wijaya

Jurnal123.com – Majalah Forbes kembali merilis jajaran orang terkaya di Indonesia tahun 2018. Siapa saja?

Berdasarkan keterangan resmi dari Forbes yang diterima, Kamis (13/12/2018), beberapa nama lama masih menduduki 10 besar jajaran orang berharta paling banyak di Indonesia.

2 bersaudara, Budi dan Michael Hartono masih berada di posisi 1 orang terkaya di Indonesia dengan total kekayaan mencapai US$ 35 miliar.

Berikut daftar 10 besar orang terkaya di Indonesia

1. Budi dan Michael Hartono: US$ 35 miliar setara Rp 507,5 triliun
2. Susilo Wonowidjojo: US$ 9,2 miliar setara Rp 133,4 triliun
3. Eka Tjipta Widjaja: US$ 8,6 miliar Rp 124,7 triliun
4. Sri Prakash Lohia: US$ 7,5 miliar Rp 108,75 triliun
5. Anthoni Salim: US$ 5,3 miliar setara 98,05 triliun
6. Tahir: US$ 4,5 miliar setara Rp 65,2 triliun
7. Chairul Tanjung: US$ 3,5 miliar setara Rp 50,75 triliun
8. Boenjamin Setiawan: US$ 3,2 miliar setara Rp 46,4 triliun
9. Jogi Hendra Atmadja: US$ 3,1 miliar setara Rp 44,9 triliun
10. Prajogo Pangestu: US$ 3 miliar setara Rp 43,5 triliun

*Kurs dihitung: Rp 14.500/dolar AS

Swiss Akan Bongkar Simpanan Orang Kaya RI ke Ditjen Pajak di 2019

Hestu Yoga Saksama

Jurnal123.com – Sejumlah negara bakal memberikan data rekening warga Indonesia, termasuk salah satunya Swiss.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan jumlah negara yang akan memberikan data rekening Warga Negara Indonesia (WNI) di negara tersebut kepada Indonesia akan bertambah menjadi lebih dari 70 negara.

Hal ini merupakan bentuk komitmen dari negara-negara yang menerapkan Automatic Exchange of Information (AEoI). Robert Pakpahan, Direktur Jenderal Pajak mengatakan Swiss akan mulai memberikan data keuangan wajib pajak (WP) di Indonesia pada September 2019. Sayangnya, ia tak merinci lagi negara lain yang akan bertukar data keuangan dengan Indonesia mulai tahun depan.

“Tahun ini kan kami dapat data dari 65 negara dan mengirim data ke 54 negara, tahun depan bertambah lagi karena kami sudah tanda tangan kesepakatan dengan lebih dari 100 negara,” ungkap Robert di Bogor, Selasa (11/12).

Saat ini, Robert belum bisa memaparkan secara gamblang dampak bertambahnya negara yang akan memberikan data keuangan WNI terhadap penerimaan pajak tahun depan. Sebab, pihaknya masih harus mengecek betul laporan yang diberikan dari negara lain.

“Kami akan adil, kami cek apakah sudah melaporkan di surat pemberitahuan tahunan (SPT). Kalau belum kami tanya, sebelum tanya kami pastikan dulu agar tidak salah,” jelas Robert.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Hestu Yoga Seksama mengatakan implementasi komitmen AEoI ini awalnya dibagi atas dua tahap yang dimulai pada 2017 lalu dan dilanjutkan pada September 2018. Namun, penerapan berlanjut pada September 2019.”Jadi total ada lebih 100 negara, memang ada beberapa yang akan masuk pada 2019,” ucap Hestu.

Ia mengaku perlu mengecek ulang untuk negara mana saja yang akan mulai memberikan data keuangan WP tahun depan ke Indonesia. Hanya saja, Hestu menyebut sejumlah negara yang sudah mengirimkan data WP ke Indonesia, antara lain Hong Kong, Singapura, Austalia, dan Cayman Islands.

“Yang penting bagi kami, kami sekarang tahu data keuangan WP Indonesia simpan di mana saja,” sambung Hestu.

Ia menambahkan, tidak seluruh negara yang berkomitmen menerapkan AEoI bersedia menerima laporan data rekening dari Indonesia. Sebab, sejumlah negara merasa warga negaranya tak ada di Indonesia. Begitu juga sebaliknya, Indonesia memutuskan untuk tak menerima data dari sejumlah negara dengan alasan yang sama.

“Kami kan kirim data ke 65 negara, tapi ada 14 negara yang bilang tidak butuh datanya dari Indonesia karena tidak ada warga negaranya di sini,” ujar Hestu.

Namun, Hestu mengaku perlu melihat lagi secara detil terkait negara mana saja yang tak bersedia menerima data dari Indonesia dan negara yang datanya tak dibutuhkan oleh Indonesia.(CIN)

Dirut Indosat Memberi Saran Presiden Jokowi Terkait Pembelian Saham

Direktur Utama Indosat Chris Kanter

Jurnal123.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Kamis (29/11/2018) kemarin menerima Direktur Utama PT Indosat Tbk (ISAT) Chris Kanter di Istana. Apa saja yang dibahas?

Menurut Chris dia melaporkan kondisi terkini Indosat, karena pemerintah masih berstatus pemegang saham dengan kepemilikan 14,29%.

“Awalnya itu seminggu lalu saya kirim surat bahwa saya mau audiensi. Ternyata hari ini saya diterima beliau,” ujar Chris, Kamis (29/11/2018).

Chris diterima Jokowi yang didampingi Mensesneg Pratikno. Ketiganya berbincang selama sekitar 50 menit. Dalam pertemuan itu ada beberapa hal yang dilaporkan oleh Chris. Pertama, perombakan direksi dan komisaris yang terjadi beberapa waktu lalu.

Kedua, dia melaporkan Indosat menyiapkan dana belanja modal (capital expenditure/capex) sebesar US$ 2 miliar dalam kurun waktu 3 tahun. Sebagian besar dana capex itu akan berasal dari induk perusahaan yakni Ooredoo Asia Pte. Ltd.

Ketiga, soal perkembangan jaringan 4G di Indonesia.

“Saya juga laporkan bulan Maret (2019) nanti kita sudah 4G di seluruh Indonesia,” tambahnya.

Untuk mendukung pelayanan 4G itu, tahun depan Indosat berencana akan menambah 4.300 bts dan 5.000 bts di 2020. Sehingga akan ada total penambahan sekitar 9.300 bts baru.

“Beliau sambut positif artinya Indosat in the right track,” tambahnya.

Keempat, Chris juga melaporkan pihaknya sering ditanyakan rencana pemerintah membeli kembali saham yang telah dibeli oleh Ooredoo. Chris menjelaskan kepada Jokowi saat ini bukan waktu yang tepat jika pemerintah ingin melakukan hal itu.

Dia menjelaskan saat Investor Qatar membeli saham Indosat dari pemerintah nilai kapitalisasi pasar perusahan sekitar US$ 3,3 miliar, sementara saat ini turun menjadi kurang dari US$ 1 miliar. Sehingga tidak mungkin investor tersebut mau menjual dalam posisi rugi.

“Dia itu uangnya banyak dan tujuannya mau jadi operator dunia. Tidak mungkin mau jual rugi apalagi dia banyak duit. Saya jelaskan tentu kalau mau lakukan buyback harus waktu yang tepat. Kalau sekarang si pemegang mayoritas tidak mau melepas sahamnya,” terang Chris.

Dia menyarankan agar pemerintah saat ini mendukung perkembangan industri telekomunikasi di tanah air. Jika berkembang maka pemerintah juga yang akan menerima imbas positifnya dengan pemasukan penjualan jaringan maupun pajak.

Seperti diketahui saham Indosat dibeli oleh Singapore Technologies Telemedia Pte. Ltd. (STT) sebanyak 41,94% pada 2002 silam.

Selanjutnya pada 2008 saham Indosat secara tidak langsung diakuisisi oleh Qatar Telecom (Qtel) Q.S.C. (Qtel) melalui Indonesia Communications Limited (ICLM) dan Indonesia Communication Pte. Ltd. (ICLS) sejumlah 40,81%.

Kemudian Qtel membeli saham seri B sebanyak 24,19% dari publik sehingga menjadi pemegang saham mayoritas Indosat dengan kepemilikan sebesar 65% pada 2009.

Dengan demikian Qtel atas nama Ooredoo Asia Pte. Ltd. (dahulu Qtel Asia Pte. Ltd.) sampai saat ini menguasai 65% saham Indosat.(DEN)

Masa Berlaku 4 Jenis Uang Kertas Ini Hingga 31 Desember 2018

4 Jenis Mata Uang Ini Akan Ditarik Peredarannya Dan Tidak Berlaku, Hingga Batas 31 Januari 2018

Jurnal123.com – Seperti telah diumumkan sebelumnya, Bank Indonesia (BI) akan mencabut empat pecahan rupiah pada 31 Desember 2018. Adapun uang yang dicabut peredarannya adalah pecahan Rp 10.000 tahun emisi 1998, Rp 20.000 tahun emisi 1998, Rp 50.000 tahun emisi 1999 dan Rp 100.000 tahun emisi 1999.

Seperti yang diketahui, hingga tanggal 30 Desember 2018, uang ini masih dapat ditukarkan di BI. Jadi, untuk masyarakat yang masih memiliki uang pecahan yang dimaksud masih mempunyai kesempatan untuk menukarkannya.

Pertama, untuk pecahan Rp 10.000 tahun emisi 1998 bergambar Cut Nyak Dien akan dicabut oleh BI. Uang ini di bagian belakangnya bergambar Segara Anak di Gunung Rinjani.

Kedua, pencabutan terjadi untuk pecahan Rp. 20.000 tahun emisi 1998 bergambar Ki Hajar Dewantara.

Kemudian untuk uang kertas pecahan Rp 50.000 tahun emisi 1999 bergambar pencipta lagu Indonesia Raya Wage Rudolf Supratman.

Terakhir adalah pecahan uang Rp 100.000 tahun emisi 1999 yang bergambar Presiden dan Wakil Presiden pertama Indonesia Soekarno-Hatta dengan gambar belakang gedung Musyawarah Perwakilan Rakyat (MPR).

Aturan ini tertuang dalam peraturan BI Nomor 10/33/PBI/2018 yang mengatur tentang pencabutan dan penarikan peredaran uang kertas pecahan tersebut.(DEN)