Category Archives: Ekonomi

Pengusaha Tambang Siap Selamatkan “Nyonya Meneer”

Iwan Bogananta

Iwan Bogananta


JURNAL123, JAKARTA.
Pengusaha batubara Iwan Bogananta menyatakan berminat dan berencana untuk mengakuisisi brand dan sisa aset perusahaan jamu Nyonya Meneer.

Pernyataan tersebut menjadi tantangan bagi pengusaha nasional sekaligus mantan Menteri Perdagangan Rachmat Gobel. Gobel sebelumnya sudah menyampaikan rencana penyelamatan terhadap perusahaan jamu yang memiliki motto ‘Telah Berdiri Sejak 1919′ tersebut.

Pembicaraan akuisisi antara Iwan Bogananta dan pemilik perusahaan jamu Nyonya Meneer, Charles Saerang, berlangsung di salah satu restoran yang terletak di Jalan MH Thamrin, Jakarta, pada Jumat, 6 Oktober 2017.

Iwan merupakan seorang pebisnis yang relatif berpengalaman. Portofolionya mencakup usaha batubara, perhotelan, dan restoran. Bahkan, pembicaraan akuisisi dengan Charles juga dilakukan di salah satu restorannya.

Dalam melakukan proses akuisisi, Iwan mengaku telah menyelesaikan uji tuntas (due diligence) terhadap Nyonya Meneer. “Saya sudah pelajari semuanya, termasuk produksi, distribusi, dan potensi pengembangan usaha,” tuturnya.

Iwan menyatakan berminat pada bisnis jamu karena melihat potensi yang masih sangat besar di pasar domestik. Bahkan, dia mengestimasi pembenahan manajemen dan organisasi Nyonya Meneer tidak akan membutuhkan waktu lama.

“Setahun lah kita benahin dan perkuat fundamental Nyonya Meneer, setelah itu mungkin bisa kita bawa go public,” ungkap mantan CEO PT Indo Wana Bara Mining Coal ini.(TEM)

Beras Termahal di Dunia Rp 1,47 Juta Per Kilogram

Kinmemai Beras Termahal di Dunia

Kinmemai Beras Termahal di Dunia


JURNAL123, SINGAPURA.
Tercatat di rekor Guinness World sebagai beras termahal di dunia, Kinmemai Premium, dijual seharga Rp1,47 juta (109 dolar AS) per kilogram.

Produk beras itu bisa dipesan online dari kinmemai.com seharga Rp1,5 juta (155 dolar Singapura) untuk sekotak berisi enam sachet 140 gram mulai 1 November.

Singapura adalah salah satu dari negara pertama di luar Jepang yang menjual beras tersebut.

Perusahaan itu mempromosikan produk barunya sebagai beras yang lebih enak, manis, dan bernutrisi ketimbang merek lain.

Mengutip Channel News Asia, beras campuran itu terdiri dari lima varietas beras yang sudah mendapat penghargaan, di antaranya beras dari prefektur Gunma, Gifu, Kumamoto, Nagano dan Niigata.

Selain Singapura, perusahaan tersebut juga akan merambah ke pasar Hong Kong tahun depan.(ANT)

Standard Chartered Investigasi Transfer Dana Rp 18.9 T Nasabah Indonesia Terkait Militer

Standard Chartered London (Foto Yahoo News)

Standard Chartered London (Foto Yahoo News)


JURNAL123, LONDON.
Standard Chartered melaporkan ke regulator setelah investigasi internal tentang dana transfer nasabah Indonesia.

Regulator di Eropa dan Asia tengah menyelidiki Standard Chartered terkait transfer dana dari Guernsey ke Singapura milik nasabah Indonesia, sebagian “terkait dengan militer.”

Transfer dana sebesar US$1,4 miliar, (sekitar Rp18,9 triliun) milik nasabah asal Indonesia, dipindahkan pada akhir 2015, sebelum Guernsey menerapkan peraturan pelaporan global untuk data pajak, Common Reporting Standard, pada awal 2016, menurut Bloomberg.

Ken Dwijugiasteadi, Direktur Jenderal Kementerian Keuangan, mengatakan kepada Kontan pihaknya akan mengejar potensi pajak itu dan telah mengetahui siapa orang di balik transaksi besar itu.

Standard Chartered yang bermarkas di London namun melakukan sebagian besar bisnis di Asia, melakukan kajian internal transaksi dan melaporkan sendiri ke pihak regulator.

Proses transfer di Standard Chartered tengah diperiksa namun pihak regulator keuangan belum menyebutkan apakah karyawan bank berkolusi dengan nasabah untuk menghindari pajak, kata sumber Bloomberg.

Sementara Financial Times menyebutkan “staf bank khawatir transfer nasabah Indonesia kemungkinan memerlukan pemeriksaan lebih rinci karena mereka memiliki kaitan dengan militer dan memiliki aset bernilai puluhan juta dolar, namun pendapatan tahunan mereka hanya puluhan ribu dolar”.

StanChart menutup operasi tahun lalu di Guernsey, wilayah Inggris dengan otonomi finansial dan politik sendiri. Guernsey dan wilayah lain di Channel Islands sering digunakan sebagai tempat persembunyian pajak.

Laporan ini merupakan pukulan bagi CEO StanChart, Bill Winters yang menghadapi berbagai masalah dalam dua tahun terakhir, termasuk pelanggaran sanksi Amerika terhadap Iran sampai ke isu suap di Indonesia.

Skandal ini juga membayangi upaya Winters mengangkat kembali reputasi bank ini.

Tahun lalu, Winters menyebut sejumlah staf senior melanggar etika dan menganggap mereka “di atas hukum”.

StanChart membayar hampir US$1 juta untuk penyelesaian karena melakukan transaksi ilegal dengan Iran dan karena tidak memperbaiki sistem antipemutihan uang.(DEN/BBC)

Agung Podomoro Beli 55 Persen Saham PT Pesona Mitra Bandung

Logo

Logo

JURNAL123, JAKARTA.
PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) melalui anak usahanya PT Central Tata Makmur membeli 55 persen saham PT Pesona Mitra Kembar Mas di Bandung, Jawa Barat.

Hal itu disampaikan perseroan dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), seperti ditulis Jumat (6/10/2017).

Perseroan telah menandatangani akta jual beli saham atas 38 persen saham dan pengikatan jual beli saham atas 17 persen saham pada 5 Oktober 2017.

“Penyelesaian pembelian saham itu akan dilakukan setelah seluruh syarat-syarat dalam perjanjian jual beli saham terpenuhi dalam jangka waktu selambat-lambatnya Desember 2017,” ujar Wakil Direktur Utama PT Agung Podomoro Land Tbk Indra Widjaja Antono.

Perseroan menyatakan, penjual bukan merupakan pihak terafiliasi dari Perseroan. Transaksi tersebut juga bukan merupakan transaksi afiliasi yang seperti dimuat dalam Peraturan Bapepam dan LOK Nomor IX.E.I tentang transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi.

Saat dikonfirmasi mengenai total nilai pembelian saham itu, Sekretaris Perusahaan PT Agung Podomoro Land Tbk Justini Omas menuturkan, pihaknya belum dapat jelaskan lebih detil. Apalagi transaksi tersebut belum sepenuhnya selesai.

“Transaksi belum seluruhnya selesai. 17 persen masih PPJB,” ujar Justini seperti diberitakan Liputan6.com.

Adapun dalam keterbukaan informasi BEI, nilai investasi PT Agung Podomoro Land Tbk itu tidak melebihi 20 persen dari ekuitas sehingga pendirian perseroan terbatas itu bukan sebagai suatu transaksi material.(LIP)

Beda Apartemen-Rusun Dan Kewajiban Membayar IPL

Rusunami Apartemen Gading Nias Residences (Foto Koleksi Jurnal123)

Rusunami Apartemen Gading Nias Residences (Foto Koleksi Jurnal123)

JURNAL123, JAKARTA.
Rumah susun (rusun) dan apartemen sangat mudah ditemui di Jakarta. Meski mirip karena sama-sama bangunan vertikal, ada hal yang sangat membedakan antara rusun dan apartemen.
 
Ada beberapa jenis rusun, yakni rusun umum (rusun sederhana sewa dan rusun sederhana milik), rusun khusus, rusun negara yang dibuat pemerintah untuk hunian PNS, dan rusun komersial.
 
Rusun sederhana sewa (rusunawa) dan rusun sederhana milik (rusunami) masuk program pemerintah untuk hunian layak dan murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Para pengembang biasa menyebut rusunami atau rusunawa apartemen bersubsidi agar terlihat lebih berkelas.
 
Pengamat properti dari Collier International Indonesia Ferry Salanto menjelaskan, perbedaan mendasar antara rusun dengan apartemen terdapat pada fasilitas yang ditawarkan dan kualitas. “Dari sisi kualitas, (rusun) paling bawah,” kata Ferry seperti dilansir Metrotvnews.com, di Jakarta.
 
Kalau rusun untuk masyarakat menengah ke bawah, apartemen sebaliknya. Apartemen dilengkapi kolam renang, minimarket, business centre, pusat kebugaran, sistem keamanan 24 jam, dan perawatan properti hunian.
 
Ferry menjelaskan, fasilitas dan kualitas bangunan sangat mempengaruhi harga apartemen. Menurut Ferry, masyarakat harus mempertimbangkan fasilitas yang ditawarkan sebelum membeli unit apartemen.
 
“Fasilitas dan kualitas akan menentukan harga apartemen. Makin banyak fasilitas, apartemen akan semakin mahal, karena pemilik tidak hanya beli unit, tapi juga membeli fasilitas,” jelas Ferry.
 
Developer tertentu mampu  melihat ceruk pasar yang baik di mana yang ditawarkan adalah rusunami, namun dengan fasilitas lengkap seperti apartemen. “Harga rusunami fasilitas apartemen,” kira-kira seperti itu penawarannya. Tentu saja diimbangi dengan peningkatan mutu dari rusunami menjadi apartemen pastinya. Hal ini akan menarik minat masyarakat untuk membeli atau berinvestasi.

PENGHUNI APARTEMEN/RUSUN WAJIB BAYAR IPL.

Para penghuni apartemen wajib membayar biaya rutin bulanan atau Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL). Namun, fakta di lapangan banyak penghuni tidak mematuhi kewajiban ini.

Pengamat properti dari Collier International Indonesia Ferry Salanto mengatakan, penghuni mungkin ada yang lupa membayar IPL, karena tidak setiap hari tinggal di apartemen. Ada yang mengunjungi apartemen hanya pada hari itu, lalu pergi berbulan-bulan.

“Penghuni harus diingatkan, tetap berkewajiban membayar IPL,” kata Ferry, di Jakarta.

Ferry menegaskan, tidak ada alasan menggugurkan kewajiban membayar IPL, meski penghuni jarang menempati apartemen sekali pun. Kalau penghuni tidak kunjung membayar IPL, menurut dia, pengelola apartemen berhak menjatuhkan sanksi dengan mematikan fasilitas air dan listrik.

Iuran juga berlaku di rumah susun, dengan nominal yang berbeda dari apartemen. IPL di apartemen relatif lebih mahal karena banyak fasilitas yang disediakan di sana. Contoh, fasilitas kolam renang tetap butuh perawatan, meski penghuni berdalih tidak pernah menggunakan.

Tenaga Ahli Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Jehansyah Siregar mengatakan, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 disebutkan bahwa siapa pun yang mempunyai apartemen atau satuan rumah susun wajib membayar IPL.

IPL atau maintenance fee terdiri atas service charge dan sinking fund. Service chargedikenakan oleh pengelola gedung apartemen untuk menutup pengeluaran biaya kantor pengelola meliputi gaji pegawai, biaya peralatan kantor, biaya perizinan, dan administrasi.

Kemudian biaya utilitas meliputi listrik, air, dan gas. Ada juga biaya petugas kebersihan, keamanan, dan engineering yang meliputi biaya perawatan AC, lift, eskalator, dan lain-lain.

Sementara, singking fund merupakan dana cadangan yang dikumpulkan dari setiap unit untuk biaya perbaikan besar atau benda-benda bersifat vital.(MET)

Beli Emas Kini Kena Pajak

Ilustrasi Emas

Ilustrasi Emas


JURNAL123, JAKARTA.
PT Aneka Tambang Tbk (Antam) mengumumkan bahwa setiap transaksi pembelian Logam Mulia di seluruh cabang Antam Logam Mulia akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) 22 sejak 2 Oktober 2017.

Besaran pengenaan yang diterapkan dibedakan bagi yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dikenakan pajak 0,45%, sementara yang tidak dipungut pajak 0,9%.

Pengumuman tersebut telah terpampang di cabang Antam Logam Mulia. Adapun penerbitan bukti potong PPh 22 akan diterbitkan 30 hari kerja setelah transaksi.

Direktur Keuangan Antam Dimas Wikan Pramudhito membenarkan pengumuman tersebut. Menurutnya kebijakan tersebut dalam rangka membantu pemerintah dalam mengumpulkan pajak.

“Pada prinsipnya hal tersebut adalah himbauan kepada seluruh buyer emas dalam rangka memberikan kontribusi kepada negara via pembayaran pajak atas pembelian emas di Logam Mulia,” tuturnya kepada detikFinance, Rabu (4/10/2017).

Namun Dimas menekankan, bahwa sebenarnya pengenaan PPh 22 itu sudah dilakukan sejak dulu. Akan tetapi banyak pihak yang menanyakan terkait hal tersebut, sehingga Antam pun melakukan pengumuman.

“Disampaikan via pemberitahuan karena suka ada yang tanya-tanya dan dijelaskan secara verbal terus-terusan rasanya kurang pas. Makanya kita announce seperti itu,” tandasnya.(DET)

BI Hentikan Layanan Isi Ulang Uang Elektronik Sejumlah Perusahaan Online

Ilustrasi

Ilustrasi


JURNAL123, JAKARTA.
Bank Indonesia (BI) telah menghentikan layanan isi ulang uang elektronik yang dimiliki oleh sejumlah perusahaan. Penghentian dilakukan karena uang elektronik tersebut belum memiliki izin dari BI sebagai regulator sistem pembayaran di Indonesia.

Direktur Program Elektronifikasi Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI, Pungky Purnomo Wibowo mengatakan selama ini penerbit uang elektronik menganggap jika layanan tersebut hanya digunakan untuk di lingkungannya saja. Jadi dinilai tak perlu mengajukan izin.

Dia menjelaskan, padahal pada Peraturan BI terkait uang elektronik dalam pasal 1 angka 3 huruf c disebutkan bahwa salah satu dari unsur uang elektronik adalah ‘digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut’.

“Jadi, jika ada yang menerbitkan layanan dan bisa digunakan untuk pembayaran kepada pihak lain yang entitasnya berbeda dengan penerbit maka itu termasuk uang elektronik. Kemudian dana beredarnya (floating fund) mencapai Rp 1 miliar harus ajukan izin ke BI,” kata Pungky kepada detikFinance, Senin (2/10/2017).

Dia menjelaskan untuk kasus beberapa pihak yang sedang mengajukan izin uang elektronik adalah karena memiliki e-commerce dan memfasilitasi pembayaran kepada toko yang ada di marketplace.

“Ya toko itukan entitasnya berbeda dengan yang mengajukan izin uang elektronik,” ujarnya.

Kemudian, e-commerce yang dimiliki oleh pengaju izin tersebut memiliki kriteria uang elektronik. “Ketika uang atau dana beredarnya (floating fund) sudah di atas Rp 1 miliar maka mereka wajib berizin,” imbuh Pungky.

Sekedar informasi BI telah menghentikan sementara layanan isi ulang uang elektronik milik 4 perusahaan seperti TokoCash milik Tokopedia, ShopeePay milik Shopee, Paytren dan yang terbaru BukaDompet milik Bukalapak. Penghentian sementara dilakukan karena uang elektronik ini belum mendapatkan izin dari BI.(DET)

APBN 2018 Fokus Atasi Kemiskinan

Presiden Joko Widodo

Presiden Joko Widodo


JURNAL123, JAKARTA.
Presiden Joko Widodo menginginkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2018 digelontorkan untuk permasalahan kemiskinan, pengangguran, hingga ketimpangan di Indonesia. Persoalan itu dibahas dalam sidang kabinet di Istana.

“Anggaran yang berkaitan dengan ini (masalah kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan) agar betul-betul diperhatikan dan ditambah,” kata Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 2 Oktober 2017.

Ia meminta bank wakaf mikro dimulai bulan ini demi mengatasi ketimpangan kondisi ekonomi di Tanah Air. Tak hanya itu, Jokowi juga tak ingin kementerian dan lembaga membiarkan investor menunggu terlalu lama untuk berinvestasi di Tanah Air.

“Jangan biarkan investasi, jangan biarkan investor, jangan biarkan pelaku-pelaku usaha ini wait and see. Ngomongnya terus, kalau saya tanya wait and see. Artinya kalau ada masalah, kalau ada problem segera di kementerian-kementerian ini diselesaikan,” ucap dia.

Menurut Jokowi, pemerintah harus berkomitmen mendukung dan memfasilitasi dunia usaha di Tanah Air. Peluang membuka lapangan pekerjaan bakal sangat luas bila mampu mengundang investor.

“Dunia usaha harus didukung, harus difasilitasi, harus dibantu. Apa pun itu. Karena yang bisa membuka lapangan pekerjaan yang bisa menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan infrastruktur itu mereka. Dari 60 hingga 70 persen itu ada di mereka. Tolong ini perizinan kita perhatikan,” ucap bekas Gubernur DKI Jakarta itu.(MET)

Rupiah Melemah Terhadap Dolar AS

Ilustrasi Pelemahan Rupiah Terhadap Dolar AS

Ilustrasi Pelemahan Rupiah Terhadap Dolar AS


JURNAL123, JAKARTA.
Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan awal pekan ini, Senin (02/10/2017) pagi dibuka melemah dan langsung terpuruk di jalur negatif.

Pada perdagangan pagi ini, rupiah dibuka melemah sebesar 27 poin atau turun 0,20 persen ke kisaran Rp 13.499 per dolar AS.

Rupiah pada perdagangan pagi ini dibuka di kisaran Rp 13.487 per dolar AS. Sedangkan, pergerakan rupiah pagi ini berada di kisaran Rp 13.475-Rp 13.507 per dolar AS.(BES)

Kasus Allianz, Perkara Asuransi Pertama Yang Masuk Pidana

Ilustrasi Asuransi

Ilustrasi Asuransi

JURNAL123, JAKARTA.
Dosen Asuransi dan Manajemen Risiko Universitas Indonesia, Hotbonar Sinaga, mengatakan kasus yang menjerat mantan petinggi perusahaan Allianz adalah sengketa asuransi pertama yang masuk ranah pidana.

“Perselisihan penanggung dan tertanggung dimasukkan ranah pidana. Memang ini kasus baru, di mana ada unsur penolakan kewajiban. Ini adalah kasus baru, tertanggung mempidanakan perusahaan asuransi,” ujar Hot Bonar di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (30/9/2017).

Hot Bonar mengusulkan agar kasus ini tidak terulang sebaiknya untuk perjanjian dasar dibuat lebih sederhana.

Selama ini, menurutnya banyak agen asuransi yang tidak menjelaskan secara detail ke calon pemegang polis mengenai apa saja yang ada di perjanjian tersebut.

Padahal saat ini belum banyak masyarakat di Indonesia yang paham asuransi.

“Jadi mulai sekarang perjanjian polis asuransi itu tidak boleh lagi hurufnya kecil-kecil, kalau masih hurufnya kecil-kecil dan agen tidak menjelaskan detail, laporkan ke OJK,” tambah Hot Bonar.

Seperti diketahui Allianz dilaporkan oleh yang pernah menjadi nasabah Allianz Ifranius Algadri.

Allianz diduga telah menipu sejumlah nasabahnya dengan proses klaim yang tidak mungkin bisa dipenuhi nasabah. Klaim nasabah akan hangus dalam waktu dua minggu kerja.

Ifranius Algadri mengatakan, dirinya dipersulit dengan adanya aturan yang diminta pihak Allianz.

“Pas pertama gabung, bilangnya proses klaimnya gampang pak, 14 hari kerja kita bayarkan. Tapi pada nyatanya klaim saya hingga hari ini tidak dibayarkan,” ujar Ifranius.

Laporan terhadap, Joachim Wessling dan Yuliana Firmansyah tertera dalam Laporan Polisi Nomor: LP/1645/IV/2017/Dit Reskrimsus tanggal 3 April 2017 tentang diduga tindak pidana di bidang perlindungan konsumen dan Laporan Polisi Nomor: LP/1932/IV/2017/PMJ/Dit. Reskrimsus tanggal 18 April 2017.(TRI)