Category Archives: Ekonomi

Mulai April DJP Akan Kejar Wajib Pajak Gunakan Data Pihak Ketiga

Hestu Yoga Saksama


Jurnal123.com – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan mengoptimalkan data pihak ketiga untuk mencapai target rasio kepatuhan Wajib Pajak sepanjang 2019. Wajib Pajak yang belum melaporkan SPT Pajaknya hingga 1 April 2019, akan dikejar dengan memanfaatkan berbagai data yang dimiliki seperti data transaksi ataupun data kepemilikan harta.

Direktur Penyuluhan Pelayananan dan Hubungan Masyarakat (P2 Humas) DJP, Hestu Yoga Saksama, mengatakan batas waktu penyampaian SPT Pajak WP Objek Pajak (OP) tahun pajak 2018 adalah Ahad 31 Maret 2019 ini. Namun, sesuai Keputusan Dirjen (Kepdirjen) Pajak No. 95/PJ./2019, apabila disampaikan pada Senin 1 April 2019, tidak akan dikenakan sanksi.

“Kelonggaran itu hanya untuk penyampaian SPT Tahunan, sedangkan apabila terdapat kurang bayar, tetap harus dilunasi paling lambat hari ini. Kami yakin, sampai besok akan tetap banyak WP OP yang menyampaikan SPT Tahunannya,” ungkapnya seperti dilansir Bisnis, Ahad 31 Maret 2019. 

Yoga menjelaskan, setelah periode penyampaian SPT Tahunan pada Maret dan April berakhir, otoritas akan memeriksa WP yang belum menyampaikan SPT Tahunannya. Caranya, dengan memanfaatkan berbagai data yang dimiliki seperti data transaksi ataupun data kepemilikan harta, termasuk yang didapatkan berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang, baik data keuangan domestik maupun luar negeri atau Automatic Exchange of Information (AEOI).

Selain itu, pejabat di tingkat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) akan mengimbau dan melakukan pengawasan secara individual terhadap WP yang belum menyampaikan SPT tahunannya serta terdapat data-data yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang harus dilaporkan melalui SPT Tahunan.

Data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) per Sabtu 30 Maret 2019 menunjukka,n jumlah Wajib Pajak (WP) yang menyampaikan SPT hanya 10,9 juta atau 70 persen dari target 15,5 juta WP. Kendati 15,5 juta merupakan target sampai akhir 2019, tapi angka 70 persen dari target ini lebih rendah dibandingkan capaian 2018 yang menyentuh 74 persen.

Yoga juga optismis DJP masih memiliki banyak waktu untuk mencapai target 85 persen. Apalagi, akan ada pelaporan SPT Tahunan WP Badan pada April 2019.

“Setelahnya, sampai dengan akhir tahun 2019, kami akan cek dan lakukan pembinaan dan pengawasan terhadap WP yang belum lapor SPT Tahunan. Kami punya banyak data untuk memantau kepatuhan mereka,” tegasnya.

Otoritas pajak juga mewanti-wanti bahwa pihaknya akan mengawasi WP yang terindikasi tidak mematuhi kewajiban untuk melaporkan surat pemberitahuan atau SPT Pajak.(TEM)

Lion Air Turunkan Tarif Tiket Penerbangan

Ilustrasi Lion Air


Jurnal123.com – Lion Air Group mulai menurunkan harga jual tiket pesawat untuk seluruh rute penerbangan menyusul terbitnya kebijakan pemerintah yang mengatur kembali tarif batas bawah maskapai penerbangan berjadwal kelas ekonomi.

“Mulai hari ini, 30 Maret akan ada penyesuaian penurunan tarif untuk semua rute penerbangan Lion Air Group,” kata Corporate Communications Lion Air, Mandala Prihantoro, ketika dihubungi di Jakarta, Sabtu (30/3/2019).

Besaran penurunan tarif bervariasi, disesuaikan dengan rute penerbangan yang berbeda-beda.

Ia menjelaskan, Lion Air Group menawarkan alternatif perjalanan udara berkualitas guna memberikan kemudahan dalam mobilisasi masyarakat, pebisnis dan wisatawan antardestinasi dengan tetap mengutamakan faktor keselamatan, keamanan dan kenyamanan penerbangan.

“Langkah pemerintah yang menetapkan tarif batas atas bawah cukup bagus karena setidaknya dapat meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan angkutan udara,” ujar Prihantoro.

Penurunan harga jual tiket merupakan kesungguhan Lion Air Group untuk menjawab tantangan serta peluang dinamika bisnis/ pasar traveling, mengakomodir permintaan jasa penerbangan sejalan meningkatkan aktivitas penerbangan.

Sebelumnya, pada Jumat (29/3) Kementerian Perhubungan merilis Peraturan Menteri (Permen) Nomor 20 Tahun 2019 kemudian Keputusan Menteri Nomor 72 yang isinya terkait tarif untuk penerbangan.

“Tarif batas bawah maskapai penerbangan berjadwal kelas ekonomi menjadi paling rendah sebesar 35 persen dari tarif batas atas,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Nur Isnin.

Peraturan Menteri Nomor 20 tersebut menggantikan Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2016 di mana dalam Pasal 9 ayat 3 di ketentuan lama, batas bawah tarif batas bawah hanya sebesar 30 persen.

Kenaikan batas bawah menjadi 35 persen tersebut merupakan nominal yang diambil dari tarif batas atas.

Sementara itu, maskapai Garuda Indonesia berharap dengan terbitnya aturan baru tentang tarif penerbangan akan menghilangkan praktik perang tarif.

“Mudah-mudahan dengan adanya peraturan baru ini bisa mencegah perang tarif,” kata Vice President Corporate Secretary Garuda Indonesia Ikhsan Rosan. (Antara)

Utang Pemerintah Dinilai Masih Aman

Jurnal123.com – Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau FITRA, Misbah Hasan menilai, kondisi utang pemerintah saat ini masih masuk dalam kategori aman dan berkelanjutan. Indikatornya seperti rasio utang pemerintah terhadap PDB yang masih berada di level 30 persen.

“Jauh dari batas aman 60 persen,” kata Hasan dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 26 Maret 2019.

Selain rasio utang terhadap PDB, Misbah juga menjelaskan sejumlah indikator lain yang digunakan pihaknya, untuk dapat mengukur dan menilai risiko utang pemerintah.

“Misalnya adalah rata-rata tertimbang jatuh tempo pokok utang pemerintah pusat (average time to maturity) yang cenderung menurun, dari 9,7 tahun pada tahun 2014 menjadi 8,9 tahun per Juli 2017,” kata Misbah.

Indikator lainnya, lanjut Misbah, adalah posisi utang yang jatuh tempo dalam satu, tiga, atau lima tahun terhadap total outstanding utang (debt maturity), yang cenderung meningkat dari 61,7 persen pada 2014, menjadi 71,3 persen per Juli 2017.

“Terakhir, rasio utang pemerintah pusat berdenominasi valas terhadap PDB yang meningkat, dari 10,7 persen pada tahun 2014, menjadi 11,4 persen per Juli 2017,” ujarnya. (VIN)

Hebei Kuma – Contoh Keberhasilan Investasi Indonesia di Tiongkok

Duta Besar Djauhari Oratmangun bersama Ms. Deng Suxue, Wakil Walikota Xingtai Municipality

Jurnal123.com – Dubes RI Beijing mengisi akhir pekan dengan berkunjung ke Provinsi Hebei untuk menyaksikan secara langsung operasional pabrik Hebei Kuma Hydraulic Machinery Co., Ltd. Pabrik ini merupakan perusahaan joint venture antara Dongfeng Group Indonesia dan Hebei Jinguang Auto Parts Co., Ltd dengan persentasi kepemilikan anak bangsa sebanyak 61%.

Sambutan Kepada Dubes RI di Pabrik Kuma

Hebei Kuma Hydraulic Machinery Co., Ltd merupakan perusahaan yang memiliki 14 paten nasional yang bergerak di bidang produksi auto parts, engineering machinery parts, hydraulic pumps, hydraulic motors, hydraulic valves dan spare parts alat berat lainnya.

Foto bersama Mayor of Linxi County, Presiden Direktur Dongfeng Group dan Presiden Kuma

Perusahaan Kuma terletak di County Linxi dengan kawasan seluas 100 ha dan lebih dari 600 pekerja, memiliki kemampuan untuk memproduksi 90.000 hydraulic pumps, hydraulic motors dan hydraulic valve, termasuk 30.000 tons casting per tahun.

Tidak tanggung-tanggung berbagai perusahaan alat berat ternama Amerika, Italia, dan Jepang turut memesan onderdil dari perusahaan ini.

Kunjungan Dubes RI ke Hebei turut disambut hangat oleh Wakil Walikota Xingtai Municipality, Sekretaris Komite Partai Linxi County, Bupati Linxi dan jajarannya.

Foto bersama Wakil Walikota Xingtai Municipalit, Director Foreign Affairs Office, dan
Deputy Secretary of Xingtai Municipal Government

Selain terus mendorong investasi Tiongkok di Indonesia, KBRI Beijing juga terus dorong ekspansi bisnis perusahaan Indonesia di Tiongkok. Saat ini, Tiongkok jadi salah satu tujuan favorit investasi asing, khususnya untuk memanfaatkan pasar domestik yang sangat besar, melalui pembangunan pusat produksi.

Joint venture perusahaan Indonesia dan Tiongkok ini merupakan contoh keberhasilan outward investment Indonesia ke luar negeri yang semakin memperkuat kerja sama ekonomi dan membawa mutual benefit bagi Indonesia dan Tiongkok.

Sumber : KBRI Beijing

Harga Minyak Naik Ke Level Tertinggi

Jurnal123.com – Harga minyak naik lebih dari 1 persen ke tingkat tertinggi tahun ini pada akhir perdagangan Rabu atau Kamis pagi WIB (21/2/2019), didorong harapan bahwa pasar minyak akan seimbang tahun ini. Kenaikan harga juga dipicu pengurangan produksi produsen utama serta sanksi AS terhadap anggota OPEC yakni Iran dan Venezuela.

Kekhawatiran pasar atas pembicaraan perdagangan antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok telah menekan harga minyak pada awal perdagangan. Namun pasar berbalik arah setelah ada tanda-tanda kemajuan perundingan perdagangan pada Rabu (20/2) sehingga memperkuat pasar ekuitas.
Presiden AS Donald Trump mengatakan negosiasi dengan Tiongkok berjalan baik. Dia menyatakan terbuka untuk memperpanjang tenggat waktu guna menyelesaikan lebih 1 Maret, ketika tarif impor Tiongkok senilai US$ 200 miliar dijadwalkan naik menjadi 25 persen dari 10 persen.

“Kami di pasar sedang menunggu berita utama berikutnya untuk mendorong emas lebih tinggi atau lebih rendah,” kata analis Price Futures Group Phil Flynn di Chicago seperti dikutip Reuters.
Ia menambahkan pembicaraan perdagangan AS-Tiongkok menjadi fokus para pelaku pasar.

Patokan internasional, minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman April naik 63 sen AS atau 0,95 persen, menjadi US$ 67,08 per barel. Minyak mentah berjangka AS, West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Maret ditutup di US$ 56,92 per barel, naik 83 sen AS atau 1,48 persen, menjelang berakhirnya kontrak.
Sementara Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan produsen lainnya, termasuk Rusia – sepakat mengurangi pasokan minyak sebesar 1,2 juta barel per hari mulai 1 Januari tahun ini.

Menteri Energi Saudi Khalid al-Falih berharap pasar minyak akan seimbang pada April, dan tidak akan ada kesenjangan pasokan karena sanksi AS terhadap Iran dan Venezuela.
“Anda bisa menganggap itu sebagai sinyal bahwa Arab Saudi akan terus mengambil pendekatan proaktif,” kata Presiden Lipow Oil Associates, Andy Lipow, di Houston.

Perusahaan minyak negara Saudi, Aramco, pekan lalu menutup sebagian ladang minyak lepas pantai Safaniyah setelah kabel listrik terputus secara tidak sengaja. Produksi di ladang El Sharara yang diperebutkan Libya telah dihentikan sejak Desember.

Sanksi-sanksi AS terhadap Iran dan Venezuela juga telah membantu mengurangi ketersediaan minyak mentah di pasar global.

Namun, kenaikan harga minyak dibatasi oleh ekspektasi peningkatan persediaan di AS setelah terjadi penurunan tajam dalam pemanfaatan kapasitas kilang di Midwest AS.  Persediaan minyak mentah AS diperkirakan telah meningkat sebesar 3,1 juta barel pekan lalu, kenaikan mingguan kelima berturut-turut, sebuah jajak pendapat Reuters menunjukkan.(BES)

Wakil Ketua DPR RI Ke Tiongkok Jajaki Kerjasama Pembangunan Kendaraan Listrik Nasional

Wakil Ketua DPR RI/Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Agus Hermanto (Kiri) Bersama Dubes RI Untuk Tiongkok Djauhari Oratmangun

Jurnal123.com – Indonesia memiliki potensi sangat besar yang dapat dimanfaatkan bagi pembangunan kendaraan listrik nasional. Komponen terpenting dalam upaya membangun kendaraan listrik tersebut adalah baterai. Ketiadaan perusahaan yang memproduksi baterai di Indonesia membuat harga baterai di dalam negeri cukup mahal. Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR RI/Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang), Bapak Agus Hermanto, pada kesempatan bertemu dengan Duta Besar RI, Bapak Djauhari Oratmangun di Wisma Duta di Beijing, Tiongkok.“Padahal kita memiliki cadangan nikel yang cukup tinggi, sebagai bahan baku pembuatan baterai. Kita juga telah memiliki smelter-nya,” lanjutnya pada sambutan di hadapan seluruh staf KBRI Beijing, perwakilan BUMN di Beijing dan mahasiswa Indonesia di Beijing.

Oleh karena itu, pada kesempatan pertemuan dengan Mr. Li Bin, Vice Chairperson of the 13th National Committee of the Chinese People’s Political Consultative Conference (CPPCCC), yang merupakan lembaga penasihat legislatif, Wakil Ketua DPR RI menyampaikan komitmen Indonesia dalam memperkuat kendaraan bermotor listrik dan mendorong kerja sama dengan Tiongkok dalam pengembangannya. Kerja sama dengan Tiongkok, selaku salah satu negara yang terdepan dalam pengembangan kendaraan listrik perlu dijajaki.

Duta Besar Djauhari Oratmangun Membonceng Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto

Dalam kunjungan ke Beijing, delegasi DPR RI telah melaksanakan pertemuan dengan tiga perusahaan Konsorsium Morowali yaitu GEM, Tsinghan Group, dan Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL) pada tanggal 23 Januari 2019 terkait investasi sektor smelter nikel dan stainless steel serta pengembangan rantai industri nikel menjadi produk turunan baterai listrik, komponen utama dari kendaraan listrik. Tsinghan Group melalui PT Indonesia Morowali Industrial Park telah melakukan investasi sebesar USD 5 milyar di Provinsi Sulawesi Tengah untuk smelter nikel dan stainless steel. Sebelumnya, delegasi juga telah melakukan pertemuan dengan Beijing New Energy Vehicles (NEV’s) Technology Innovation Centre (BAIC-BJEV) terkait potensi kendaraan roda empat dan roda dua bertenaga listrik di Indonesia.

Sementara itu, Dubes Djauhari dalam sambutannya menyampaikan menyambut baik kunjungan delegasi DPR RI untuk pengembangan hubungan bilateral Indonesia – Tiongkok di berbagai bidang. Terkait rencana penggunaan kendaraan bermotor tenaga listrik di Indonesia, Dubes Djauhari berkesempatan menunjukkan kendaraan bermotor roda dua bertenaga listrik buatan PT United Bike yang telah masuk ke pasar di Tiongkok. Bahkan sempat mendemonstrasikan berkendara dengan motor tersebut dengan membonceng Wakil Ketua DPR RI.

Pengembangan kendaraan listrik merupakan salah satu komitmen pemerintah demi menurunkan emisi gas rumah kaca (CO2) sebesar 29% pada 2030.

Selain itu, pengembangannya juga ditujukan untuk menjaga ketahanan energi, khususnya di sektor transportasi darat.

Dalam kunjungannya ke Beijing tersebut, Wakil Ketua DPR RI didampingi Ketua Komisi V, Bapak Fary Djemy Francis; Wakil Ketua Komisi I, Bapak Satya Widha Yudha; Anggota Komisi I, Bapak Darizal Basir; Anggota Komisi II, Bapak Muhammad Afzal Mahfuz; Anggota Komisi VI, Bapak Mukhlisin Sirot Marof; berkunjung ke Republik Rakyat Tiongkok.

Sumber : KBRI Beijing

Inilah Tarif Bagasi Lion Air Group

Ilustrasi Lion Air


Jurnal123.com – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi merestui kebijakan bagasi berbayar oleh Lion Air Group. Sesuai kesepakatan, pengenaan tarif bagasi diberlakukan sejak 22 Januari 2019. Dengan begitu, Lion Air dan Wings Air akan menerapkan aturan bagasi tercatat ataupun kabin.

“Karena itu, sudah sesuai regulasi dan sudah disosialisasikan maka akan berlaku,” kata Budi di gedung Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Budi menegaskan, Lion Air Group telah melakukan sosialisasi dalam dua pekan terakhir. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga sudah memantau kesiapan maskapai di bandara terkait perubahan standar operasional prosedur (SOP). Berdasarkan pengamatan Kemenhub, menurut Budi, antrean di check in counter Lion Air terbilang baik setelah keputusan pengubahan SOP tersebut.

Sebelum adanya perubahan kebijakan, penumpang Lion Air mendapatkan layanan bagasi gratis 20 kilogram dan Wings Air sebanyak 10 kilogram. Setelah kebijakan bagasi berbayar diberlakukan, penumpang yang sudah membeli tiket mulai 8 Januari 2019, hanya diberikan layanan bagasi gratis tujuh kilogram.

Corporate Communications Strategic of Lion Air Group, Danang Mandala Prihantoro mengatakan, beberapa barang yang diikat atau dibungkus jadi satu tidak akan dianggap sebagai satu buah bagasi kabin. Danang menuturkan, calon penumpang yang membawa bagasi melebihi tujuh kilogram dapat melakukan pembelian voucer bagasi melalui agen perjalanan, laman resmi Lion Air, atau kantor penjualan tiket Lion Air Group.

Danang menegaskan, Lion Air dan Wings Air menawarkan kapasitas bagasi ekstra atau kelebihan bagasi yang ditetapkan. “Hal ini sebagai bagian upaya membantu setiap pelanggan dalam meminimalkan biaya tambahan yang relatif tinggi karena kelebihan bagasi,” tutur Danang. Ia pun memastikan Lion Air Group sudah mempersiapkan dengan baik personel ataupun peralatan untuk menerapkan kebijakan bagasi berbayar.

Tarif bagasi yang harus dibayar penumpang bergantung pada bobot bawaan.

5 kg : Rp 155 ribu
10 kg : Rp 310 ribu
15 kg : Rp 465 ribu
20 kg : Rp 620 ribu
25 kg : Rp 755 ribu
30 kg : Rp 930 ribu

Para penumpang hanya digratiskan untuk membawa satu bagasi kabin seberat 7 kg dan satu barang pribadi. Ketentuan maksimum ukuran dimensi bagasi kabin adalah 40 cm x 30 cm x 20 cm. Jika melebihi ketentuan tersebut, para penumpang akan dikenai biaya tambahan.

“Lion Air dan Wings Air sudah mempersiapkan SDM selama dan dalam membantu kebutuhan pelanggan,” kata Danang.

Untuk pembayaran, Danang mengatakan, pihaknya telah menyediakan mesin electonic data capture atau EDC untuk meminimalkan antrean. “Kami juga mengimbau masyarakat agar sudah tiba di bandara lebih awal atau 120 menit sebelum keberangkatan,” katanya.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Polana B Pramesti sebelumnya sudah memberikan persetujuan SOP kepada pihak Lion Air, terkait pemberlakukan tarif terhadap bagasi pada penerbangan berbiaya murah (LCC) pada 8 Januari lalu.

Namun, maskapai harus melakukan sosialisasi terlebih dahulu selama 14 hari agar masyarakat terinformasikan dengan baik dan maskapai bisa menyesuaikan pelayanan.

“Setelah lakukan sosialisasi selama 14 hari atau dua pekan sejak perubahan SOP, Lion Air dan Wings Air dapat mulai memungut biaya atas bagasi tercatat penumpangnya,” katanya.

Ketentuan mengenai bagasi tercatat diatur dalam Pasal 22 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 185 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri. Setiap maskapai dalam menentukan standar pelayanan memperhatikan kelompok pelayanan yang diterapkan masing-masing maskapai, termasuk kebijakan bagasi tercatat.(REP)

KPPU Akan Beri Sanksi Kartel Tiket Pesawat Dan Kargo

Jurnal123.com – Komisioner sekaligus Juru Bicara Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Guntur Syahputra Saragih mengatakan, pihaknya telah memulai penelitian terkait dugaan adanya sekelompok maskapai yang bermaksud mengendalikan harga tiket pesawat (kartel) serta menaikan ongkos jasa pengiriman barang atau kargo.

Bila dugaan tersebut terbukti benar, maka KPPU akan memberikan sanksi kepada maskapai sesuai acuan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.”Ya kalau memang masih dalam UU sekarang ya sekarang. Maksimal Rp 25 miliar (hukuman denda). Tapi nanti kita lihat lah. Kita akan konsultasi kalaupun itu ada, soalnya ada masa peralihan UU yang baru,” jelas Guntur diJakarta, Senin (21/1).

Sebagai informasi, UU Nomor 5 Tahun 1999 merupakan sebuah regulasi yang diterbitkan pada 5 Maret 1999 lewat persetujuan Presiden RI kala itu, Bacharuddin Jusuf Habibie.
Dalam Pasal 5 aturan tersebut, disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.

Bila ketentuan itu dilanggar, sesuai Pasal 48 Ayat 2, dituliskan pelaku diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 5 miliar dan setinggi-tingginya Rp 25 miliar, atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 tahun.

Saat ini, Komisi VI DPR RI terus membahas adanya revisi UU Nomor 5 tahun 1999 dengan beberapa pihak, baik pelaku usaha hingga Kementerian Perhubungan. Namun, amandemen kebijakan masih terhenti lantaran adanya salah satu poin revisi yang kerap diperdebatkan, mengenai perubahan bentuk sanksi.

Dalam gagasan UU baru ini, disebutkan besaran sanksi maksimal berganti dari Rp 25 miliar menjadi 25 persen dari penjualan, serta adanya tambahan kewajiban membayar 10 persen denda sebagai syarat pengajuan banding.(LIP)

Tarif Kargo Udara Naik Fantastis!

Ilustrasi Kargo

Jurnal123.com – Tiga maskapai penerbangan yakni Garuda Indonesia, Lion Air, dan Sriwijaya melakukan kebijakan menaikkan tarif jasa pengiriman kargo secara beruntun sejak akhir Oktober 2018.

Berdasarkan data yang dirangkum oleh Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, dan Logistik Indonesia (Asperindo) melakukan kenaikan tarif lima kali dari kurun waktu 1 Oktober 2018 hingga 14 Januari 2019. Lalu Lion Air menaikan tarif kargonya sebanyak empat kali dari 1 Oktober 2018 hingga 7 Januari 2019. Serta Sriwijaya Air menerapkan dua kali kenaikan yakni pada 16 November 2018 dan 7 Januari 2019.

Kenaikan tarif berkisar antara 19 persen hingga 325 persen dan bila dirata-ratakan besarnya mencapai 60 persen hingga 112 persen.

Dalam surat DPP Asperindo yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo pada 16 Januari 2019, Ketua DPP Asperindo M Feriadi mengatakan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat kepada Kemenko Perekonomian, Maritim, Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, Direksi Garuda, Lion Air, dan Citilink yang membawahi Sriwijaya.

Namun tidak mendapatkan tanggapan apapun. Oleh karena itu pihaknya ingin menghadap langsung ke Presiden agar dapat memaparkan langsung dampak dari kenaikan tarif oleh maskapai penerbangan. Apalagi karena kenaikan tarif kargo angkutan udaha itu pada akhirnya berpotensi meningkatkan biaya bagi pelaku usaha e-commerce yang sebagian besar adalah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

“Para konsumen kami yang terkena dampak kenaikan tarif tersebut antara lain UKM pelaku e-commerce dan para pelaku komoditi di industri pertanian, perikanan dan lainnya yang sangat bergantung jasa pengiriman dengan menggunakan moda transportasi udara,” tulis Feriadi dalam suratnya kepada Presiden Joko Widodo.

Feriadi yang juga merupakan Presiden Direktur PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) mengatakan sejumlah perusahaan ekspedisi telah melakukan kenaikan tarif bagi konsumennya. Mereka adalah PT Pos lndonesia, JNE, TlKl, J&T Express, Pandu Logistik, SAP, dan beberapa lainnya.

JNE, misalnya, telah melakukan kenaikan tarif sekitar 20 persen. Hal yang hampir sama juga dilakukan J&T Express pada Desember tahun lalu.

Hal lain yang menjadi sorotan dari Asperindo adalah layanan belum meningkat secara siginifikan. Keterlambatan pengiriman, kerusakan barang atau paket dalam proses loading atau unloading di bandara masih terus terjadi.

Ketua Bidang Transportasi & Infrastruktur DPP Asperindo Hari Sugi andhi mengatakan bahwa hal itu menjadi keluhan dari konsumen kepada perusahaan jasa pengiriman barang.

“Jadi ironis sekali bahwa tarif naik berkali-kali tapi layanan diberikan kepada kami sebagai pengguna jasa tidak meningkat sehingga kami harus menanggung komplain konsumen,” kata Hari.

Di sisi lain penyesuaian tarif kargo udara ini memberi dampak positif kepada maskapai. Pendapatan kargo kargo Garuda Oktober 2018 naik 28,1 persen mencapai USD24,6 juta dibandingkan Oktober 2017. Sedangkan pada November 2018, mencapai USD22,6 juta atau naik 4,6 persen.(MED)

Merugi Hingga Rp 163 M Hero Supermarket Tutup 26 Gerai Dan PHK 532 Karyawan

Jurnal123.com – Manajemen PT Hero Supermarket Tbk (HERO Group) mengaku bisnis ritel penjualan makanan turun hingga 6 persen. Akibatnya, perusahaan menanggung kerugian hingga Rp163 miliar pada kuartal ketiga tahun ini atawa lebih dari dua kali lipat kerugian kuartal III 2017, yakni Rp79 miliar.

Secara konsolidasi, Corporate Affairs GM Hero Supermarket Tony Mampuk menjelaskan bahwa perusahaan masih meraup laba pada kuartal III 2018. Namun, bisnis perusahaan bukan semata-mata Hero Supermarket, melainkan juga Giant Ekstra, Giant Ekspres, dan 258 toko Guardian Health & Beauty, serta satu toko IKEA. 

“Sebagai langkah untuk memastikan agar PT Hero Supermarket Tbk bisa sustain, kami melakukan penutupan 26 toko Hero Supermarket. 532 karyawan yang kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terkait food business (bisnis makanan),” imbuhnya. 

26 toko yang ditutup adalah gerai-gerai ritel modern yang tercatat tidak menghasilkan keuntungan lagi. Bahkan, ke-26 toko tersebut menyumbang beban operasional yang disebut sangat tinggi. 

“Sejak tiga tahun terakhir memang kondisi ritel secara umum dalam tekanan. Kalau tidak melakukan penutupan 26 toko ini, maka beban operasional akan semakin tinggi dan kerugian akan semakin besar,” ujar Tony. 

Seperti diketahui, daya beli masyarakat yang lesu disebut-sebut jadi biang keladi banyak toko menutup lapaknya. Pada pertengahan 2017, gerai ritel modern Sevel atau 7-Eleven menutup seluruh operasionalnya. Diikuti oleh Ramayana pada Agustus 2017. 

Kemudian, beberapa merek atau label pakaian dan sepatu luar negeri juga hengkang dari Indonesia. Mereka mengakhiri kerja sama distribusi produk lewat perusahaan lokal. Sebut saja, Clarks dan New Look.

Hero Supermarket mengklaim sebagai ritel modern pertama di Indonesia yang didirikan pada 1971 silam. Perseroan berkembang hingga mengoperasikan 448 toko, terdiri dari 59 Giant Ekstra, 96 Giant Ekspres, 31 Hero Supermarket, 3 Giant Mart, serta 258 Guardian Health & Beauty, dan satu toko IKEA.

Kini PT Hero Supermarket Tbk (HERO Group) menutup total 26 gerai ritelnya seiring dengan lesunya bisnis makanan yang dijual ritelmodern itu. Dampaknya, 532 orang karyawan dirumahkan.(CIN)