Category Archives: Ekonomi
KPPU Akan Beri Sanksi Kartel Tiket Pesawat Dan Kargo
Jurnal123.com – Komisioner sekaligus Juru Bicara Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Guntur Syahputra Saragih mengatakan, pihaknya telah memulai penelitian terkait dugaan adanya sekelompok maskapai yang bermaksud mengendalikan harga tiket pesawat (kartel) serta menaikan ongkos jasa pengiriman barang atau kargo.
Bila dugaan tersebut terbukti benar, maka KPPU akan memberikan sanksi kepada maskapai sesuai acuan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.”Ya kalau memang masih dalam UU sekarang ya sekarang. Maksimal Rp 25 miliar (hukuman denda). Tapi nanti kita lihat lah. Kita akan konsultasi kalaupun itu ada, soalnya ada masa peralihan UU yang baru,” jelas Guntur diJakarta, Senin (21/1).
Sebagai informasi, UU Nomor 5 Tahun 1999 merupakan sebuah regulasi yang diterbitkan pada 5 Maret 1999 lewat persetujuan Presiden RI kala itu, Bacharuddin Jusuf Habibie.
Dalam Pasal 5 aturan tersebut, disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.
Bila ketentuan itu dilanggar, sesuai Pasal 48 Ayat 2, dituliskan pelaku diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 5 miliar dan setinggi-tingginya Rp 25 miliar, atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 tahun.
Saat ini, Komisi VI DPR RI terus membahas adanya revisi UU Nomor 5 tahun 1999 dengan beberapa pihak, baik pelaku usaha hingga Kementerian Perhubungan. Namun, amandemen kebijakan masih terhenti lantaran adanya salah satu poin revisi yang kerap diperdebatkan, mengenai perubahan bentuk sanksi.
Dalam gagasan UU baru ini, disebutkan besaran sanksi maksimal berganti dari Rp 25 miliar menjadi 25 persen dari penjualan, serta adanya tambahan kewajiban membayar 10 persen denda sebagai syarat pengajuan banding.(LIP)
Tarif Kargo Udara Naik Fantastis!
Ilustrasi Kargo
Jurnal123.com – Tiga maskapai penerbangan yakni Garuda Indonesia, Lion Air, dan Sriwijaya melakukan kebijakan menaikkan tarif jasa pengiriman kargo secara beruntun sejak akhir Oktober 2018.
Berdasarkan data yang dirangkum oleh Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, dan Logistik Indonesia (Asperindo) melakukan kenaikan tarif lima kali dari kurun waktu 1 Oktober 2018 hingga 14 Januari 2019. Lalu Lion Air menaikan tarif kargonya sebanyak empat kali dari 1 Oktober 2018 hingga 7 Januari 2019. Serta Sriwijaya Air menerapkan dua kali kenaikan yakni pada 16 November 2018 dan 7 Januari 2019.
Kenaikan tarif berkisar antara 19 persen hingga 325 persen dan bila dirata-ratakan besarnya mencapai 60 persen hingga 112 persen.
Dalam surat DPP Asperindo yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo pada 16 Januari 2019, Ketua DPP Asperindo M Feriadi mengatakan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat kepada Kemenko Perekonomian, Maritim, Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, Direksi Garuda, Lion Air, dan Citilink yang membawahi Sriwijaya.
Namun tidak mendapatkan tanggapan apapun. Oleh karena itu pihaknya ingin menghadap langsung ke Presiden agar dapat memaparkan langsung dampak dari kenaikan tarif oleh maskapai penerbangan. Apalagi karena kenaikan tarif kargo angkutan udaha itu pada akhirnya berpotensi meningkatkan biaya bagi pelaku usaha e-commerce yang sebagian besar adalah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
“Para konsumen kami yang terkena dampak kenaikan tarif tersebut antara lain UKM pelaku e-commerce dan para pelaku komoditi di industri pertanian, perikanan dan lainnya yang sangat bergantung jasa pengiriman dengan menggunakan moda transportasi udara,” tulis Feriadi dalam suratnya kepada Presiden Joko Widodo.
Feriadi yang juga merupakan Presiden Direktur PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) mengatakan sejumlah perusahaan ekspedisi telah melakukan kenaikan tarif bagi konsumennya. Mereka adalah PT Pos lndonesia, JNE, TlKl, J&T Express, Pandu Logistik, SAP, dan beberapa lainnya.
JNE, misalnya, telah melakukan kenaikan tarif sekitar 20 persen. Hal yang hampir sama juga dilakukan J&T Express pada Desember tahun lalu.
Hal lain yang menjadi sorotan dari Asperindo adalah layanan belum meningkat secara siginifikan. Keterlambatan pengiriman, kerusakan barang atau paket dalam proses loading atau unloading di bandara masih terus terjadi.
Ketua Bidang Transportasi & Infrastruktur DPP Asperindo Hari Sugi andhi mengatakan bahwa hal itu menjadi keluhan dari konsumen kepada perusahaan jasa pengiriman barang.
“Jadi ironis sekali bahwa tarif naik berkali-kali tapi layanan diberikan kepada kami sebagai pengguna jasa tidak meningkat sehingga kami harus menanggung komplain konsumen,” kata Hari.
Di sisi lain penyesuaian tarif kargo udara ini memberi dampak positif kepada maskapai. Pendapatan kargo kargo Garuda Oktober 2018 naik 28,1 persen mencapai USD24,6 juta dibandingkan Oktober 2017. Sedangkan pada November 2018, mencapai USD22,6 juta atau naik 4,6 persen.(MED)
Merugi Hingga Rp 163 M Hero Supermarket Tutup 26 Gerai Dan PHK 532 Karyawan
Jurnal123.com – Manajemen PT Hero Supermarket Tbk (HERO Group) mengaku bisnis ritel penjualan makanan turun hingga 6 persen. Akibatnya, perusahaan menanggung kerugian hingga Rp163 miliar pada kuartal ketiga tahun ini atawa lebih dari dua kali lipat kerugian kuartal III 2017, yakni Rp79 miliar.
Secara konsolidasi, Corporate Affairs GM Hero Supermarket Tony Mampuk menjelaskan bahwa perusahaan masih meraup laba pada kuartal III 2018. Namun, bisnis perusahaan bukan semata-mata Hero Supermarket, melainkan juga Giant Ekstra, Giant Ekspres, dan 258 toko Guardian Health & Beauty, serta satu toko IKEA.
“Sebagai langkah untuk memastikan agar PT Hero Supermarket Tbk bisa sustain, kami melakukan penutupan 26 toko Hero Supermarket. 532 karyawan yang kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terkait food business (bisnis makanan),” imbuhnya.
26 toko yang ditutup adalah gerai-gerai ritel modern yang tercatat tidak menghasilkan keuntungan lagi. Bahkan, ke-26 toko tersebut menyumbang beban operasional yang disebut sangat tinggi.
“Sejak tiga tahun terakhir memang kondisi ritel secara umum dalam tekanan. Kalau tidak melakukan penutupan 26 toko ini, maka beban operasional akan semakin tinggi dan kerugian akan semakin besar,” ujar Tony.
Seperti diketahui, daya beli masyarakat yang lesu disebut-sebut jadi biang keladi banyak toko menutup lapaknya. Pada pertengahan 2017, gerai ritel modern Sevel atau 7-Eleven menutup seluruh operasionalnya. Diikuti oleh Ramayana pada Agustus 2017.
Kemudian, beberapa merek atau label pakaian dan sepatu luar negeri juga hengkang dari Indonesia. Mereka mengakhiri kerja sama distribusi produk lewat perusahaan lokal. Sebut saja, Clarks dan New Look.
Hero Supermarket mengklaim sebagai ritel modern pertama di Indonesia yang didirikan pada 1971 silam. Perseroan berkembang hingga mengoperasikan 448 toko, terdiri dari 59 Giant Ekstra, 96 Giant Ekspres, 31 Hero Supermarket, 3 Giant Mart, serta 258 Guardian Health & Beauty, dan satu toko IKEA.
Kini PT Hero Supermarket Tbk (HERO Group) menutup total 26 gerai ritelnya seiring dengan lesunya bisnis makanan yang dijual ritelmodern itu. Dampaknya, 532 orang karyawan dirumahkan.(CIN)
Harga Tiket Pesawat Rute Domestik Resmi Diturunkan
Jurnal123.com – Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional Indonesia atau Indonesia National Air Carriers Association akhirnya (INACA) resmi menurunkan tarif tiket yang memunculkan polemik di publik.
I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra atau Ari Askhara, selaku Ketua INACA menyampaikan, penurunan harga tiket telah disepakati secara bersama- sama oleh para perusahaan maskapai yang beroperasi di Tanah Air.
Asosisasi itu mulai menurunkan harga dimulai sejak Jumat kemarin untuk beberapa rute domestik yang menjadi tujuan favorit para penumpang.
“Kami mendengar, kami berkomitmen menurunkan harga tiket,” kata Ari saat menyampaikan keterangan pers di kawasan Jakarta Selatan, Minggu 13 Januari 2019.
Ari menyampaikan, penurunan tiket bervariasi 20-60 persen. Sejak penurunan mulai berlaku, rute yang mengalami penyesuaian tarif seperti Jakarta-Denpasar, Jakarta-Yogyakarta, Jakarta-Surabaya, dan Bandung-Denpasar dan beberapa wilayah. Penyesuaian itu, lanjut Ari, akan terus berlanjut atas koordinasi dengan pihak pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan.
“Di tengah kesulitan para maskapai, kami tetap paham dan mengerti akan kebutuhan masyarakat. Dan kami memastikan komitmen memperkuat akses masyarakat terhadap layanan penerbangan nasional,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ari menyampaikan, penyesuaian sudah berdasarkan hitung – hitungan biaya pendukung layanan penerbangan bandar udara, navigasi dan operasional itu sendiri.
“Intinya penurunan tarif ini seluruh maskapai akan tetap dan terus meningkatkan safety penumpang,” kata Ari yang Direktur Utama maskapai Garuda Indonesia.(VIN)
Garuda Indonesia Turunkan Harga Tiket
Jurnal123.com – Grup Garuda Indonesia mulai berlakukan harga subclass moderat dan lebih rendah pada jam dan rute penerbangan tertentu. Hal ini menyesuaikan kebutuhan yang sudah mulai normal.
Vice President Corporate Secretary PT Garuda Indonesia Tbk, M Ikhsan Rosan mengatakan, setelah sesi puncak (Peak Season) Natal dan Tahun Baru 2019, grup Garuda Indonesia telah menyesuaikan harga tiketnya, menyesuaikan kebutuhan masyarakat dengan layanan penerbangan yang sudah kembali normal.
“Pada jam tertentu pada rute-rute tertentu dengan demand yang sudah mulai normal, Garuda Indonesia Group sudah menerapkan subclass harga moderat atau lebih rendah sesuai supply dan demand,” kata Ikhsan, di Jakarta, Sabtu (12/1/2018).
Beberapa rute penerbangan yang sudah mulai menunjukkan kebutuhan normal tersebut antara lain rute ke Denpasar, Yogyakarta, dan Surabaya.
Pihaknya pun memberlakukan harga moderat atau lebih rendah pada jam tertentu, dengan potongan hingga 50 persen setelah dominan menawarkan harga batas atas.
“Masyarakat dapat mengunjungi web resmi Garuda Indonesia Group atau web online travel agent (OTA) atau melalui travel agent untuk melakukan transaksi untuk mendapatkan harga terbaik tersebut,” tutur dia.
Harga tiket penerbangan pada jam tertentu di rute–rute tersebut variatif dari harga terendah hingga tertinggi.
Garuda Indonesia Bakal Beri Potongan Harga buat Guru di Pedalaman
Penerapan harga sesuai keutuhan tersebut perlu dilakukan oleh maskapai, untuk memaksimalkan tingkat isian pesawat dan memaksimalkan pendapatan di tengah biaya penerbangan yang semakin meningkat.
Selain itu, sebagai bagian dari keberpihakan Garuda Indonesia kepada masyarakat, Garuda Indonesia memiliki program pemberian potongan harga khusus kepada veteran, manula dan pelajar.
Garuda Indonesia memberlakukan potongan harga hingga 25 persen bagi penumpang manula, veteran dan pelajar tersebut.
”Selain itu Garuda Indonesia juga sedang membahas untuk memberikan potongan harga bagi para penjaga perbatasan dan para guru di pedalaman sebagai apresiasi Garuda Indonesia atas dedikasi mereka kepada Bangsa dan Negara,” ujar dia.(LIP)
OJK Izinkan Uang Muka Kendaraan 0%
Jurnal123.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memutuskan untuk melonggarkan ketentuan uang muka atau Down Payment (DP) kendaraan bermotor pada perusahaan pembiayaan (multifinance). Aturan yang tertuang dalam Peraturan OJK Nomor 35 Tahun 2018 itu membuat DP mobil/motor menjadi nol persen, dari sebelumnya lima persen.
Juru bicara OJK Sekar Putih Djarot mengatakan uang muka nol persen kendaraan bermotor yang dalam hal ini adalah kendaraan roda dua, empat, atau lebih hanya berlaku pada multifinance yang memiliki rasio pembiayaan bermasalah atau Non Performing Financing (NPF) di bawah satu persen.
“Aturannya menyebut bahwa yang bisa menyalurkan DP nol persen adalah perusahaan pembiayaan yang punya NPF maksimal satu persen. Itu menunjukkan tingkat kesehatan perusahaan pembiayaan itu bagus,” ujar Sekar, dalam bincang santai dengan media, di Restoran Batik Kuring, Jakarta Selatan, Jumat, 11 Januari 2019.
Dia bilang perusahaan multifinance yang sehat mampu menjaga mekanisme risiko pembiayaannya, termasuk mengukur pengucuran pembiayaan kendaraan agar tak meningkatkan risiko NPF. “Jadi tergantung dari risk appetite perusahaan pembiayaan tadi, apakah akan berpengaruh terhadap kondisi transportasi segala macam. Saya rasa akan lebih terukur,” ungkapnya.
Sementara itu, perusahaan pembiayaan yang memiliki rasio NPF antara satu hingga di bawah tiga persen dikenakan DP kendaraan bermotor sebesar 10 persen. Sedangkan perusahaan dengan NPF neto di atas tiga hingga di bawah lima persen wajib menerapkan uang muka sebesar 15 persen.
Adapun perusahaan pembiayaan dengan tingkat kesehatan keuangan neto sebesar lima persen wajib mengenakan DP sebesar 15 persen bagi kendaraan roda dua atau tiga, empat atau lebih yang digunakan untuk pembiayaan investasi. Bagi kendaraan roda empat atau lebih yang digunakan untuk pembiayaan multiguna, perusahaan wajib mengenakan uang muka 20 persen.
Sedangkan perusahaan pembiayaan dengan NPF neto di atas lima persen wajib memenuhi ketentuan uang muka untuk kendaraan bermotor roda dua atau tiga, serta roda empat atau lebih untuk pembiayaan investasi paling rendah 20 persen, serta kendaraan bermotor roda empat atau lebih untuk pembiayaan multiguna paling rendah 25 persen.
Dalam beleid sebelumnya, OJK menetapkan kewajiban uang muka untuk motor dan mobil paling rendah sebesar lima persen dan paling tinggi sebesar 25 persen.(MET)
Rupiah Menguat Hingga Rp 13.990
Jurnal123.com – Nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) awal pekan ini mengalami pelemahan terhadap rupiah. Dolar AS terus mengalami tekanan terhadap rupiah sejak pagi hari tadi.
Mengutip data perdagangan Reuters, Senin (7/1/2018), pagi tadi Dolar AS tercatat bergerak pada rentang Rp 14.090 hingga Rp 14.080.
Pelemahan ini terus berlanjut hingga akhirnya dolar AS tumbang ke level Rp 13.000an. Pada pukul 11.50 WIB, dolar AS tercatat berada di level Rp 13.990.
Namun, pada pukul 12.05 dolar AS kembali mengalami penguatan. Dolar AS meninggalkan level Rp 13.000an dan masuk ke level Rp 14.015.
Posisi rupiah terhadap dolar AS tercatat menguat dibandingkan penutupan perdagangan Jumat (4/1) yang bergerak di angka Rp 14.225-an.
Sementara data RTI, rupiah menunjukkan penguatan terhadap mata uang negara utama dunia. British pound, dolar AS dan euro menjadi tiga mata uang terbesar yang berhasil ditekuk.
Sedangkan dolar AS sendiri, selain terhadap rupiah juga gagal menguat terhadap Thailand baht, chinese yuan, hingga malaysian ringgit. Dolar AS tercatat menguat terhadap mata uang korean won, japanese yen dan philippine peso.(DEN)
Realisasi Penerimaan Pajak 92.4 Persen
Menteri Keuangan Sri Mulyani
Jurnal123.com – Realisasi penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 meleset dari target. Tercatat, kantong pajak hanya terisi Rp1.315,9 triliun per 2 Januari 2019 atau setara 92,4 persen dari target Rp1.424 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan penerimaan pajak tak mencapai target karena penerimaan pajak nonmigas hanya mencapai Rp1.251,2 triliun atau 90,3 persen dari target Rp1.385,9 triliun.
Sementara, penerimaan Pajak Penghasilan minyak dan gas (PPh migas) mencapai 169,6 persen atau sebesar Rp64,7 triliun. Padahal, targetnya cuma sekitar Rp38,1 triliun.
Menurut Ani, sapaan akrabnya, penerimaan pajak nonmigas masih rendah karena pungutan pajak dari beberapa sektor usaha justru menurun dari tahun lalu.
“Pertumbuhan penerimaan pajak dari industri pengolahan tumbuh 11,12 persen, sebelumnya 18,28 persen. Lalu, penerimaan pajak perdagangan 23,72 persen, sebelumnya 25,09 persen,” ujarnya, di Kementerian Keuangan, Rabu (2/1/2019).
Kemudian, penerimaan pajak dari sektor pertambangan dan penggalian nonmigas hanya tumbuh 40,83 persen atau lebih rendah dari tahun sebelumnya 51,15 persen. Meski, secara nominal penerimaannya telah memenuhi target Rp68,99 triliun.
“Pertumbuhan penerimaan pajak dari pertambangan batu bara dan lignit tumbuh 28,22 persen, lebih rendah dari tahun sebelumnya yang mencapai 80,08 persen,” jelasnya.
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan menambahkan penerimaan pajak tak mencapai target karena beberapa produk pertambangan tidak dikenakan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
“Sektor sumber daya alam menopang pajak, tapi banyak produk pertambangan yang tidak terkena PPN. Komponen yang utama adalah produk pertambangan yang dijual,” terang dia.
Ada beberapa pungutan jenis pajak yang juga lebih rendah dari tahun sebelumnya. Misalnya, PPh Orang Pribadi (OP) yang hanya tumbuh 20,53 persen. Padahal, pada 2017 mencapai 41,67 persen. Begitu pula dengan penerimaan dari jenis PPN Dalam Negeri yang hanya tumbuh 6,57 persen dari sebelumnya 15,14 persen.
“PPN dalam negeri memang melambat dalam dua bulan terakhir, nanti kami rinci lagi penyebabnya,” tandasnya.(CIN)
Menko Perekonomian Optimistis Pasar Modal Semakin Baik pada 2019
Menko Perekonomian Darmin Nasution (Pertama Dari Kiri) Bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani (Keempat Dari Kiri)
Jurnal123.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution optimistis kinerja pasar modal pada 2019 bakal lebih baik ketimbang tahun lalu.
“Bukan hanya sekadar untuk optimistis bahwa tahun 2019 kita bisa melakukan lebih baik lagi, karena kita sudah menunjukkan mampu mencetak kinerja yang baik,” ujar Darmin di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu, 2 Januari 2018.
Menurut Darmin, sepanjang 2018, kinerja pasar modal terlihat cukup baik. Padahal, perekonomian, perdagangan, dan keuangan global mengalami gonjang ganjing. Bahkan, bekas Gubernur Bank Indonesia itu mengatakan pasar modal Indonesia menempati posisi kedua terbaik di Asia-Pasifik di antara berbagai negara emerging yang relatif banyak terpengaruh banyak gejolak perekonomian, perdagangan, dan keuangan global.
“Tapi itu tidak termasuk negara-negara yang sudah mapan dan tidak terlalu terpengaruh dengan gejolak ekonomi global,” kata Darmin. Kondisi tersebut, menurut dia, menunjukkan bahwa pasar modal Indonesia memiliki daya tahan atas gejolak yang terjadi di perekonomian global.
Daya tahan itu, ujar Darmin, juga ditunjukkan bukan hanya di pasar modal, melainkan juga di sektor riil. “Di sektor riil juga kita bertahan cukup baik di tengah gejolak ekonomi dunia, dan itu modal untuk tetap optimistis.”
Selanjutnya, di tengah situasi yang penuh tekanan, Darmin mengingatkan kasus di pasar modal biasanya akan semakin banyak. Kasus itu misalnya adalah wanprestasi dari pelaku pasar modal maupun kasus lainnya.
Menurut dia, kasus menjadi semakin banyak lantaran situasi perekonomian, perdagangan, dan keuangan naik turun dengan sangat cepat. Dengan fluktuasi yang cepat itu, ada pelaku pasar yang bisa menyesuaikan diri, namun ada pula yang tidak bisa menjawab persoalan itu dengan tepat waktu. “Padahal menjaga integritas adalah salah satu yang sangat penting di pasar modal,” kata Darmin.
Karena itu, Darmin Nasution berpesan agar pada 2019 ini pasar modal bisa semakin memperbaiki penegakan aturan, sehingga bisa mewujudkan integritas pasar modal. “Kalau tidak, orang tidak akan terlalu percaya,” kata dia. Meskipun, bila melihat tren tahun lalu, jumlah emiten yang melakukan go public sudah semakin banyak dan presentase kenaikannya semakin tinggi. “Artinya integritas sudah baik, yang penting dijaga jangan turun.” kata Darmin Nasution.(TEM)
Testimoni Menkeu Sri Mulyani Soal Proses Pengambilalihan Saham PTFI
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (tengah) berdiskusi dengan Menteri ESDM Ignasius Jonan (kanan) dan CEO Freeport McMoran, Richard Adkerson dalam pertemuan di Jakarta.
Jurnal123.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan testimoninya soal proses pengambilalihan saham PT Freeport Indonesia (PTFI). Dalam testimoni yang ia sampaikan melalui akun facebooknya, Ani begitu ia akrab disapa, mengatakan proses pengambialihan mayoritas sahamFreeport Indonesia tidaklah mudah.
Maklum, Freeport McMoran (FCX) selaku induk dari PTFI sudah memegang senjata berbentuk Kontrak Karya (KK) penambangan di Grasberg, Papua sejak 1967 silam. Kontrak karya tersebut berlaku 30 tahun, dan diperpanjang untuk kedua kalinya selama 30 tahun sampai 2021 mendatang.
Berbekal kontrak karya tersebut, sejak 7 tahun lalu FCX sudah berupaya keras meminta perpanjangan kontrak karya untuk ketiga kalinya sampai dengan 2041. Alasan mereka, keputusan perpanjangan kontrak harus dilakukan jauh hari agar FCX bisa mendapatkan kepastian investasi dan operasi penambangan yang mereka lakukan di Grasberg tetap terjaga keberlanjutannya.
Alasan lain yang mereka gunakan, Indonesia mengeluarkan UU 4 Tahun 2009 mengenai Penambangan Mineral dan Batubara yang mengharuskan semua kontrak karya diubah menjadi Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Keluarnya UU tersebut, kata Ani, dipandang Freeport telah menguatkan tekanan kepada mereka untuk mengubah status kontrak karya menjadi IUPK.
Ani mengatakan pemerintah yang saat itu dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghadapi dilema. Di satu sisi, SBY mendapatkan tekanan baik dari UU Minerba maupun DPR.
Di sisi lain, ia harus menghormati dan menjalankan kontrak karya yang dipegang Freeport. “Hingga pemerintahan SBY berakhir, tak terjadi kesepakatan antara FCK dengan RI mengenai perpanjangan kontrak karya dan pengubahan status dari kontrak karya menjadi IUPK,” katanya seperti dikutip dari akun facebooknya, Kamis (27/12/2018).
Karena tidak selesai itulah, sambung Ani, tugas menyelesaikan masalah Freeport beralih ke Presiden Jokowi. Setelah menjadi presiden, Jokowi langsung tancap gas.
Ia memerintahkan menterinya untuk bernegoisasi dengan Freeport agar tambang raksasa di Bumi Papua tersebut bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kemakmuran rakyat. Dalam memberikan perintah, Jokowi, ia menyebut telah memberikan empat pegangan kepada para menterinya.
Pertama, dalam negoisasi FCX harus mau melakukan divestasi 51 persen saham mereka di PT Freeport Indonesia ke Indonesia. Kedua, dalam negoisasi para menteri harus memaksa FCX membangun smelter dalam jangka waktu lima tahun semenjak perpanjangan operasi ditandatangani.
Ketiga, FCX juga harus memberikan penerimaan lebih besar kepada Indonesia. Dan keempat, perpanjangan operasi Freeport di Indonesia sebanyak 2×10 tahun hingga 2041 dilakukan dalam skema IUPK.
Ani mengatakan menjalankan perintah yang diberikan Jokowi tersebut tidaklah mudah. Menurutnya, dalam negoisasi para menteri dihadapkan pada masalah yang kompleks karena segala urusan yang menyangkut operasi Freeport di Papua cukup sensitif secara politik, hukum, ekonomi, sosial dan keagamaan.
Masalah, kata Ani, kian rumit karena berbagai kepentingan yang berasal dari baik dalam negeri maupun luar negeri terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan Freeport sudah mengakar. “Divestasi pernah dicoba dilakukan pada masa lalu, namun gagal dan hanya menguntungkan segelintir pihak,” katanya.
Pun begitu, kata Ani, berkaitan dengan pembangunan smelter. “Itu juga sudah diupayakan semenjak masa lalu, namun tidak pernah terjadi dengan berbagai alasan,” imbuh dia.
Namun, masalah tersebut tidak membuat para menteri mundur. Para menteri, yakni Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, tetap maju dan bahu membahu menyelesaikan negoisasi divestasi Freeport.
Menteri Jonan dan jajaran ESDM misalnya, tetap melakukan negosiasi dari aspek pengalihan KK menjadi IUPK dan kontrak pembangunan smelter. Menteri Rini Sumarno dan jajaran BUMN beserta dirinya dan jajaran Kemenkeu, menangani bagaimana struktur transaksi divestasi 51 persen dilakukan dan melakukan valuasi yang fair, transparan dan dapat diterima oleh semua pihak di dalam dan luar negeri.
Pun begitu dengan instansi lain yang terlibat dalam proses negosiasi, tugas tetap sesuai dijalankan.
“Banyak pilihan tidak mudah, banyak perdebatan panjang dan kadang suasana tegang dan memanas, namun tim selalu mampu memberikan pilihan yang terbaik bagi Indonesia dan ditetapkan dan diputuskan oleh para menteri yang selalu sejalan dengan arahan Presiden dan Wapres,” katanya.
Kegigihan tersebut akhirnya membuahkan hasil. Jumat (21/12) kemarin, kerja keras tersebut membuahkan divestasi 51 persen saham Freeport dan beralih ke genggaman RI.
Bukan hanya itu saja, kegigihan juga telah membuat pemerintah mampu memaksa Freeport membangun smelter dalam lima tahun ini, menaikkan penerimaan negara dan beralih status dari kontrak karya ke IUPK. Ani mengaku bangga bisa ikut serta dalam proses divestasi tersebut. Ia juga menyatakan kebanggaannya dengan kepemimpinan Presiden Jokowi yang telah memberikan arahan lurus, jujur dan tegas, sehingga proses divestasi berhasil dilakukan dengan baik.
Ani juga mengkritik pandangan banyak pengamat soal kebodohan yang telah dilakukan pemerintah dalam menggelontorkan dana besar untuk membeli saham Freeport.
“Kalau ada pengamat menyampaikan bahwa yang diperjuangkan dan dilakukan oleh pemerintah dibawah Presiden Jokowi adalah tindakan dan keputusan goblok, saya hanya ingat nasihat almarhum ibu saya, ‘seperti pohon padi, semakin berisi semakin merunduk, semakin kosong semakin jemawa’,” tandasnya.(CIN)