Category Archives: Ekonomi

Data BPS Menyebut 7 Juta Orang Indonesia Menganggur

Jurnal123.com – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia sebesar 5,34% atau setara dengan 7,001 juta orang dari 131,01 juta orang angkatan kerja.

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan angka pengangguran yang sebanyak 7,001 juta didominasi oleh masyarakat yang berasal dari lulusan sekolah menegah kejuruan (SMK).

“SMK masih mendominasi TPT diantara tingkat pendidikan lain,” kata Suhariyanto di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Senin (5/11/2018).

Berdasarkan data BPS, TPT yang berasal dari pendidikan SMS sebesar 11,24%, lulusan SMA sebesar 7,95%, lulusan diploma I/II/III sebesar 6,02%, lulusan universitas sebesar 5,89%, lulusan SMP sebesar 4,80%, dan sekolah dasar (SD) sebesar 2,43%.

“TPT SD ke bawah paling kecil diantara semua tingkat pendidikan,” ujar dia.

Dapat diketahui, jumlah penduduk usia kerja di Indonesia sebanyak 194,78 juta orang. Dengan rincian 131,01 juta merupakan angkatan kerja dan 63,77 juta orang bukan angkatan kerja.

Dari 131,01 juta orang, yang bekerja sebanyak 124,01 juta orang, sedangkan 7,001 juta orang merupakan pengangguran. 

Tertinggi Pengangguran di Banten Terendah Bali

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan menurut provinsi angka pengangguran yang sebesar 5,34% paling banyak berada di Banten.

“TPT tertinggi tercatat di Provinsi Banten sebesar 8,52%,” kata Suhariyanto di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Senin (5/11/2018).

Sedangkan yang paling rendah, kata Suhariyanto terjadi di Provinsi Bali sebesar 1,37%. Untuk wilayah besar seperti Provinsi DKI Jakarta sebesar 6,24%. Jawa Timur sebesar 3,99%, Jawa Tengah sebsar 4,51%.

“TPT terendah di Provinsi Bali sebesar 1,37%,” ujar dia.

Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk usia kerja di Indonesia sebanyak 194,78 juta orang. Dengan rincian 131,01 juta merupakan angkatan kerja dan 63,77 juta orang bukan angkatan kerja.

Dari 131,01 juta orang, yang bekerja sebanyak 124,01 juta orang, sedangkan 7,001 juta orang merupakan pegangguran.

Menurut tingkat pedidikan, lulusan SMK paling mendominasi TPT di Indonesia. TPT yang berasal dari pendidikan SMK sebesar 11,24%, lulusan SMA sebesar 7,95%, lulusan diploma I/II/III sebesar 6,02%, lulusan universitas sebesar 5,89%, lulusan SMP sebesar 4,80%, dan sekolah dasar (SD) sebesar 2,43%.(DEN)

Harga Emas Terus Bergerak Naik

Jurnal123.com – Harga emas PT Aneka Tambang Tbk atau disebut emas Antam naik Rp 2.000 menjadi Rp 676 ribu per gram pada perdagangan Senin (22/10/2018) ini. Jumat pekan lalu, harga emas Antam dibanderol Rp 674 ribu per gram.

Antam juga merilis harga emas antam ukuran 0,5 gram dan 1.000 gram. Harga emas Antam ukuran 0,5 gram di posisi Rp 363 ribu per gram dan 1.000 gram di posisi Rp 626.185.000

Harga buyback emas Antam juga ikut naik Rp 1.000 menjadi Rp 598 ribu per gram. Adapun Antam menjual emas dengan ukuran mulai 0,5 gram hingga 1.000 gram.

Hingga pukul 08.00 WIB, sebagian besar ukuran emas Antam masih tersedia. Sedangkan ukuran 1 dan 2 gram ludes terjual.

Harga emas Antam ini berlaku di kantor Antam Pulogadung, Jakarta. Sementara, di gerai penjualan emas Antam lain bisa berbeda.

Sementara untuk harga emas Antam bercorak batik dengan ukuran 10 gram ditetapkan Rp 7.012.000 atau Rp 701.200 per gram. Adapun, ukuran 20 gram di angka Rp 13.470.000 atau Rp 673.500 per gram.

Harga emas Antam kemasan Idul Fitri dengan ukuran 1 gram ditetapkan Rp 741.000, untuk 2 gram sebesar Rp 1.367.000, dan 5 gram sebesar Rp 3.259.000.

Harga emas Antam sudah termasuk PPh 22 sebesar 0,9 persen. Sertakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk memperoleh potongan pajak lebih rendah (0,45 persen).(LIP)

Kewirausahaan di Indonesia Masih Rendah

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita

Jurnal123.com – “Jumlah kewirausahaan di Indonesia masih sangat rendah, yang mana pada tahun ini hanya 3,1%. Tertinggal dibanding negara maju yang mencapai 14%”. Hal tersebut disampaikan Enggartiasto Lukita di Bandung.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menerima gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) dalam bidang pendidikan kewirausahaan dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Bandung. Pemberian gelar merupakan rekomendasi tiga Guru Besar UPI sebagai promotor dalam rangkaian Dies Natalis.

“Sebagai alumni UPI yang menyandang status mahasiswa selama tujuh tahun, tidak pernah terlintas sedetik pun dalam benak saya untuk mendapatkan gelar akademis tertinggi seperti ini,” kata Enggar di Bandung, Kamis (18/10).

Dia menjelaskan tingkat kewirausahaan di Indonesia masih sangat rendah. Menurut catatannya, jumlah wirausaha di Indonesia pada tahun ini hanya 3,1%, jauh tertinggal dibandingkan negara maju yang mencapai 14% dari total penduduk usia kerja.

Berdasarkan Global Entrepreurship Index, Indonesia hanya menempati peringkat 94 dari 137 negara. Padahal negara tetangga berada di atas, seperti Singapura peringkat 27, Malaysia peringkat 58, Thailand peringkat 71, dan Filipina peringkat 84.

Enggar yang pernah menjabat sebagai Mantan Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) ini mengungkapkan salah satu penyebab rendahnya kewirausahaan yakni terkait sistem pendidikan. “Mungkin edukasi di Indonesia kurang mendorong anak didik untuk berkembang menjadi seorang wirausaha,” ujarnya.

Dia pun mendorong generasi muda untuk mulai menciptakan lapangan pekerjaan. Iklim investasi Indonesia yang kondusif dalam industri 4.0 bisa terus didorong melalui pertukaran ide dengan iCloud dan blockchain.

Rektor UPI Asep Kadarohman menyebut Enggar sebagai pekerja keras yang mau belajar dan menginspirasi dunia wirausaha. Selain itu, kepedulian dan komitmennya terhadap masyarakat untuk meningkatkan pentingnya kepercayaan diri terutama pada pendidikan turut diapresiasi.

Dia berharap pemberian gelar bisa memberi manfaat untuk peningkatan kewirausahaan di Indonesia. “Kemampuan wirausaha jadi solusi penting dalam industri 4.0 untuk pengurangan pengangguran dan peningkatan daya saing masyarakat,” kata Asep.

Dalam acara itu, turut hadir Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Jaksa Agung HM Prasetyo, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Rosan Roeslani, Ketua Partai Nasional Demokrat Surya Paloh, Bos Panasonic Rachmat Gobel, serta konglomerat Siswono Yudo Husodo.(KAT)

BBM Naik Per Hari Ini 10 Oktober Pukul 11.00 WIB

Jurnal123.com – Inilah daftar harga terbaru bahan bakar minyak (BBM) non subsidi di setiap provinsi setelah kenaikan per Rabu (10/10/2018).

Pertamina (Persero) menaikkan harga BBM di SPBU, khususnya Pertamax Series dan Dex Series, serta Biosolar Non PSO mulai Rabu (10/10/2018).

Penyesuaian harga tersebut berlaku di seluruh Indonesia mulai pukul 11.00 WIB.

Sementara itu, harga BBM Premium, Biosolar PSO, dan Pertalite tidak naik.

Khusus untuk daerah yang terkena bencana alam di Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah, harga sementara ini tidak naik.

External Communication Manager PT Pertamina (Persero), Arya Dwi Paramita mengatakan, penyesuaian harga BBM Non PSO merupakan dampak dari harga minyak mentah dunia yang terus merangkak naik.

“Saat ini harga minyak dunia rata-rata menembus 80 dolar AS per barel,” ujar Arya lewat keterangan tertulisnya.

Penetapan penyesuaian harga ini mengacu pada Permen ESDM No. 34 tahun 2018 Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2014, Tentang Perhitungan Harga Jual Eceran BBM.

“Atas ketentuan tersebut, maka Pertamina menetapkan penyesuaian harga,” kata Arya.

Misalnya, di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, harga Pertamax Rp 10.400/liter, Pertamax Turbo Rp 12.250/ liter, Pertamina Dex Rp 11.850/liter, Dexlite Rp 10.500/liter, dan Biosolar Non PSO Rp 9.800/liter.

Harga yang ditetapkan tersebut, lanjutnya masih lebih kompetitif dibandingkan dengan harga jual di SPBU lain.

Berikut daftar harga terbaru BBM Non PSO setelah mengalami kenaikan, sebagaimana dilansir dari pertamina.com:

Nanggroe Aceh Darussalam
Pertamax: Rp 10.400
Pertamax Turbo: Rp 12.250
Pertamax Racing: Rp 44.500
Dexlite: Rp 10.500
Pertamina Dex: Rp 11.850
Solar non-subsidi: Rp 10.100

Sumatera Utara
Pertamax: Rp 10.400
Pertamax Turbo: Rp 12.250
Pertamax Racing: Rp 44.500
Dexlite: Rp 10.500
Pertamina Dex: Rp 11.850
Solar non-subsidi: Rp 10.100

Sumatera Barat
Pertamax: Rp 10.600
Pertamax Turbo: Rp 12.450
Pertamax Racing: Rp 44.500
Dexlite: Rp 10.700
Pertamina Dex: Rp 12.100
Solar non-subsidi: Rp 8.250

Riau
Pertamax: Rp 10.800
Pertamax Turbo: Rp 12.650
Pertamax Racing: –
Dexlite: Rp 10.900
Pertamina Dex: Rp 12.350
Solar non-subsidi: Rp 10.650

Kepulauan Riau
Pertamax: –
Pertamax Turbo: Rp 12.650
Pertamax Racing: –
Dexlite: Rp 10.900
Pertamina Dex: Rp 12.350
Solar non-subsidi: Rp 10.700

Kodya Batam (FTZ)
Pertamax: –
Pertamax Turbo: Rp 12.650
Pertamax Racing: –
Dexlite: Rp 10.900
Pertamina Dex: Rp 12.350
Solar non-subsidi: Rp 9.650

Jambi
Pertamax: Rp 10.600
Pertamax Turbo: Rp 12.450
Pertamax Racing: –
Dexlite: Rp 10.700
Pertamina Dex: Rp 12.100
Solar non-subsidi: Rp 10.350

Bengkulu
Pertamax: Rp 10.400
Pertamax Turbo: –
Pertamax Racing: –
Dexlite: Rp 10.500
Pertamina Dex: Rp 11.850
Solar non-subsidi: Rp 10.050

Sumatera Selatan
Pertamax: Rp 10.600
Pertamax Turbo: Rp 12.450
Pertamax Racing: –
Dexlite: Rp 10.700
Pertamina Dex: Rp 12.100
Solar non-subsidi: Rp 10.350

Bangka-Belitung
Pertamax: Rp 10.600
Pertamax Turbo: Rp 12.450
Pertamax Racing: –
Dexlite: Rp 10.700
Pertamina Dex: Rp 12.100
Solar non-subsidi: Rp 10.350

Lampung
Pertamax: Rp 10.600
Pertamax Turbo: –
Pertamax Racing: –
Dexlite: Rp 10.700
Pertamina Dex: Rp 12.100
Solar non-subsidi: Rp 10.350

DKI Jakarta
Pertamax: Rp 10.400
Pertamax Turbo: Rp 12.250
Pertamax Racing: Rp 42.000
Dexlite: Rp 10.500
Pertamina Dex: Rp 11.850
Solar non-subsidi: Rp 9.800

Banten
Pertamax: Rp 10.400
Pertamax Turbo: Rp 12.250
Pertamax Racing: Rp 42.000
Dexlite: Rp 10.500
Pertamina Dex: Rp 11.850
Solar non-subsidi: Rp 9.800

Jawa Barat
Pertamax: Rp 10.400
Pertamax Turbo: Rp 12.250
Pertamax Racing: Rp 42.000
Dexlite: Rp 10.500
Pertamina Dex: Rp 11.850
Solar non-subsidi: Rp 9.800

Jawa Tengah
Pertamax: Rp 10.400
Pertamax Turbo: Rp 12.250
Pertamax Racing: –
Dexlite: Rp 10.500
Pertamina Dex: Rp 11.850
Solar non-subsidi: Rp 9.800

DI Yogyakarta
Pertamax: Rp 10.400
Pertamax Turbo: Rp 12.250
Pertamax Racing: –
Dexlite: Rp 10.500
Pertamina Dex: Rp 11.850
Solar non-subsidi: Rp 9.900

Jawa Timur
Pertamax: Rp 10.400
Pertamax Turbo: Rp 12.250
Pertamax Racing: Rp 43.500
Dexlite: Rp 10.500
Pertamina Dex: Rp 11.850
Solar non-subsidi: Rp 9.900

Bali
Pertamax: Rp 10.400
Pertamax Turbo: Rp 12.250
Pertamax Racing: Rp 43.500
Dexlite: Rp 10.500
Pertamina Dex: Rp 11.850
Solar non-subsidi: Rp 10.000

Nusa Tenggara Barat
Pertamax: Rp 9.500
Pertamax Turbo: Rp 10.700
Pertamax Racing: –
Dexlite: Rp 9.000
Pertamina Dex: Rp 10.500
Solar non-subsidi: Rp 7.900

Nusa Tenggara Timur
Pertamax: Rp 10.400
Pertamax Turbo: Rp 10.400
Pertamax Racing: –
Dexlite: Rp 10.500
Pertamina Dex: Rp 11.850
Solar non-subsidi: Rp 10.100

Kalimantan Barat
Pertamax: Rp 10.600
Pertamax Turbo: Rp 12.650
Pertamax Racing: –
Dexlite: Rp 10.700
Pertamina Dex: Rp 12.100
Solar non-subsidi: Rp 10.250

Kalimantan Tengah
Pertamax: Rp 10.600
Pertamax Turbo: –
Pertamax Racing: –
Dexlite: Rp 10.700
Pertamina Dex: Rp 12.100
Solar non-subsidi: Rp 10.250

Kalimantan Selatan
Pertamax: Rp 10.600
Pertamax Turbo: Rp 15.250
Pertamax Racing: –
Dexlite: Rp 10.700
Pertamina Dex: Rp 12.100
Solar non-subsidi: Rp 10.250

Kalimantan Timur
Pertamax: Rp 10.600
Pertamax Turbo: Rp 15.750
Pertamax Racing: –
Dexlite: Rp 10.700
Pertamina Dex: Rp 12.100
Solar non-subsidi: Rp 10.250

Kalimantan Utara
Pertamax: Rp 10.600
Pertamax Turbo: –
Pertamax Racing: –
Dexlite: Rp 10.700
Pertamina Dex: Rp 12.100
Solar non-subsidi: Rp 10.350

Sulawesi Utara
Pertamax: Rp 10.600
Pertamax Turbo: Rp 12.450
Pertamax Racing: –
Dexlite: Rp 10.700
Pertamina Dex: Rp 12.100
Solar non-subsidi: Rp 10.200

Gorontalo
Pertamax: Rp 10.600
Pertamax Turbo: Rp 12.450
Pertamax Racing: –
Dexlite: Rp 10.700
Pertamina Dex: Rp 12.100
Solar non-subsidi: Rp 10.200

Sulawesi Tengah
Pertamax: Rp 9.700
Pertamax Turbo: Rp 10.900
Pertamax Racing: –
Dexlite: Rp 9.200
Pertamina Dex: Rp 10.750
Solar non-subsidi: Rp 8.100

Sulawesi Tenggara
Pertamax: Rp 10.600
Pertamax Turbo: Rp 12.450
Pertamax Racing: –
Dexlite: Rp 10.700
Pertamina Dex: Rp 12.100
Solar non-subsidi: Rp 10.200

Sulawesi Barat
Pertamax: Rp 10.600
Pertamax Turbo: Rp 12.450
Pertamax Racing: –
Dexlite: Rp 10.700
Pertamina Dex: Rp 12.100
Solar non-subsidi: Rp 10.200

Maluku
Pertamax: Rp 10.600
Pertamax Turbo: –
Pertamax Racing: –
Dexlite: Rp 10.700
Pertamina Dex: –
Solar non-subsidi: Rp 11.200

Maluku Utara
Pertamax: Rp 10.600
Pertamax Turbo: –
Pertamax Racing: –
Dexlite: Rp 10.700
Pertamina Dex: –
Solar non-subsidi: Rp 11.200

Papua
Pertamax: Rp 10.600
Pertamax Turbo: –
Pertamax Racing: –
Dexlite: Rp 10.700
Pertamina Dex: –
Solar non-subsidi: Rp 11.400

Papua Barat
Pertamax: Rp 10.600
Pertamax Turbo: –
Pertamax Racing: –
Dexlite: Rp 10.700
Pertamina Dex: –
Solar non-subsidi: Rp 11.200

Agenda Pertemuan IMF-World Bank

Jurnal123.com – Pelaksanaan rangkaian hari kedua Pertemuan IMF-World Bank 2018 mulai digelar pada Selasa, 9 Oktober 2018. Dalam hari kedua ini Kementerian Keuangan memiliki agenda penting yakni menyelenggarakan acara Indonesia Infrastructure Forum 2018.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo mengatakan dengan adanya acara ini, Pemerintah Indonesia bisa menambah dan memperkuat pembiayaan dari sektor infrastruktur. Selama hampir lima tahun ini progress pembangunan infrastruktur sangat besar dan cepat.

Menurut Perry, pembangunan infrastruktur termasuk salah satu yang banyak dipuji oleh negara-negara lain. “Ini akan menjadi isu yang akan kami perjuangkan agar pembiayaan infrastruktur tidak hanya dibiayai oleh APBN, BUMN tetapi juga lebih banyak oleh swasta. Dengan berbagai skema termasuk menarik penanaman modal untuk pembiayaan infrastruktur,” kata Perry saat mengelar konferensi pers dengan media di Medan Room, di Bali International Convention Center, Nusa Dua, Bali, Senin, 8 Oktober 2018.

Adapun berikut beberapa agenda penting yang layak diperhatikan.

1. World Economic Outlook (WEO)

Acara ini merupakan acara rutin yang digelar oleh International Monetery Fund atau IMF. Acara ini biasanya berupa peluncuran mengenai prediksi dari lembaga IMF tentang ekonomi dunia seperti pertumbuhan ekonomi dunia, tingkat inflasi, harga komoditas dan juga kebijakan fiskal dari masing-masing negara di dunia.

Selain itu, dalam acara ini pula diluncurkan laporan hasil peneltian yang dilakukan oleh IMF mengenai kondisi ekonomi dunia lewat berbagai indikator tersebut. Kemudian dalam laporanya, IMF juga bakal memberikan gambaran mengenai kondisi fiskal dan termasuk perpajakkan dari masing-masing negara yang biasanya dibagi menjadi dua yakni negara dengan ekonomi maju dan juga negara dengan ekonomi berkembang.

Adapun, hasil laporan yang dikeluarkan oleh IMF tersebut juga telah dikeluarkan pada Juli 2018. Dalam laporanya saat ini, IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi dunia pada 2018 dan 2019 akan berada di angka 3,9 persen.

2. Disaster risk financing and insurance

Pada hari kedua penyelenggaraan Pertemuan IMF-World Bank 2018, Pemerintah Indonesia juga bakal menginisiasi pembicaraan mengenai disaster risk financing dan insurance atau skema pembiayaan dan asuransi dalam konteks bencana alam. Seperti disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, skema-skema tersebut penting terutama bagi Indonesia yang memiliki probabilitas terjadinya bencana khususnya gempa bumi tercatat tinggi.

Sri Mulyani mencontohkan, negara di Amerika Latin seperti Chile, Kolumbia, Peru dan Meksiko mereka bersama-sama membuat bonds atau surat hutang dalam bentuk obligasi untuk menghadapi apa yang disebut kemungkinan probabilitas terjadinya gempa bumi. Skema pembiayaan itu baru diluncurkan pada 2018 yang dibantu oleh Bank Dunia, dan itu akan mengkaver pembiayaan dalam jangka waktu sampai 2022.

“Saya ingin mempelajari hal itu, bagaimana caranya, karena indonesia kan negara yang sangat besar dan ini sangat relevan sekali dengan kondisi Indonesia,” kata Sri Mulyani di Medan Room, di Bali International Convention Center, Nusa Dua, Bali, Senin, 8 Oktober 2018.

3. Investment Forum Bank BUMN

Selain dua event tersebut, event lain yang penting untuk diperhatikan juga adalah Investment Forum. Forum ini bakal berisi mengenai berbagai penandatangan kesepakatan investasi telah masuk ke dalam proyek-proyek Badan Usaha Milik Negara atau BUMN.

Kesepakatan-kesepakatan itu akan diumumkan dalam Forum Investasi Indonesia di Hotel Conrad Nusa Dua, Bali, Selasa, 9 Oktober 2018. Adapun Bank Mandri telah ditunjuk untuk menjadi koordinator investasi langsung senilai Rp 200 triliun di 21 proyek BUMN.

Corporate Secretary Bank Mandiri Rohan Hafas mengatakan total dana tersebut sebanyak 95 persen diperoleh dari investor luar negeri. Forum kesepekatan kerjasama ini diinisiasi oleh Bank Indonesia atau BI, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN melalui Bank Mandiri.

“Forum diciptakan untuk menghubungkan para imvestor dan para pemangku proyek dalam menciptakan investasi yang dapat mendukung pertumbuhan Indonesia,” kata Rohan.(TEM)

Rupiah Mencapai 15.000 Per Dolar AS

Jurnal123.com – Nilai tukar rupiah pada perdagangan siang ini tembus Rp 15.025 per dollar AS di pasar spot Bloomberg pukul 13.01 WIB.

Jika dibandingkan dengan penutupan perdagangan pada Senin (1/10/2018), rupiah telah melemah 114,5 poin atau 0,77 persen dari Rp 14.910 per dollar AS.

VP Economist PT Bank Permata Tbk Josua Pardede mengatakan, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS selain dipicu oleh penguatan dollar AS terhadap seluruh mata uang dunia pada perdagangan waktu AS tempo hari.

Ini juga diikuti oleh kenaikan imbal hasil atau yield obligasi pemerintah AS dan harga minyak dunia.

Di sisi lain, isu perang dagang antara AS dan China kembali memanas setelah AS mencapai kesepakatan perdagangan baru dengan Kanada dan Meksiko yang mengisyaratkan pembatasan barang-barang dari China.

“Tren kenaikan harga minyak dunia yang telah mencapai level 75 dollar AS per barel untuk WTI (West Texas Intermediate) dan menembus level 85 dollar AS per barel untuk Brent, berpotensi akan berdampak negatif bagi negara-negara yang notabene net-oil importer karena akan memberikan tekanan pada pelebaran defisit transaksi berjalan,” ujar Josua seperti dilansir Kompas.com, Selasa (2/10/2018).

Berbagai sentimen global pun mendorong koreksi di pasar keuangan domestik. Sebab, terjadi aliran keluar dari dana asing baik melalui pasar obligasi maupun pasar modal.

Karena sentimen global yang cenderung risk-averse tersebut mendorong koreksi di pasar keuangan domestik yang didorong keluarnya dana asing di pasar obligasi dan pasar saham.

Imbal hasil Surat Utang Negara (SUN) bertenor 10 tahun pun naik sekitar 9 bps menjadi 8,10 persen.

Ekonom Bahana TCW Investment Management Budi Hikmat mengatakan, berdasarkan analisis model yang dilakukan, pelemahan rupiah terjadi akibat lonjakan harga minyak. Sebab, Indonesia bukan lagi bagian dari Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC).

“Sementara harga komoditas income seperti batu bara, CPO dan karet masih lemah,” ujar Budi.

Adapun Ekonom Center of Reform on Economics Piter Abdullah mengatakan ketidakpastian di perekonomian global yang di perburuk oleh kondisi domestik akibat defisit transaksi berjalan (CAD) masih menjadi faktor utama dari kembali terdepresiasinya rupiah terhadap dollar AS.

“Jadi sangat tidak mengejutkan kalau hari ini rupiah melemah menembus Rp 15.000,” ujar dia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Ini Penyebab Rupiah Anjlok ke Rp 15.000 Per Dollar AS”

Sumber : Kompas

OJK Bekukan Kegiatan Usaha PT Sarana Sultra Ventura

Jurnal123.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membekukan kegiatan usaha PT Sarana Sultra Ventura karena tidak memiliki sedikitnya dua orang direksi sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) POJK Nomor 36/POJK.05/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahan Modal Ventura.

Penetapan sanksi pembatasan kegiatan usaha perusahaan modal ventura tersebut dituangkan dalam Surat Nomor S-372/NB.2/2018 tanggal 10 Juli 2018. Untuk itu, PT Sarana Sultra Ventura dilarang melakukan kegiatan usaha.

Jika dalam jangka waktu enam bulan sejak surat sanksi pembekuan kegiatan usaha ditetapkan PT Sarana Sultra Ventura tidak juga memenuhi ketentuan tersebut, maka OJK akan mencabut izin usaha PT Sarana Sultra Ventura.

Sumber : Siaran Pers OJK

Menteri Sri Mulyani Berharap Pengusaha Membantu Jelaskan Posisi Utang Pemerintah

Jurnal123.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali menyinggung soal utang pemerintah. Dia merasa utang pemerintah selalu dipolitisasi.

Sri Mulyani kembali menyinggung soal utang saat memberikan pidato dalam acara Seminar Nasional bertemakan Peran Serta Dunia Usaha Dalam Membangun Sistem Perpajakan dan Moneter yang Adil, Transparan, dan Akuntabel’. Acara ini digelar hasil kerjasama antara Apindo dan Kadin.

“Dalam diskusi politik seolah-olah utang pemerintah banyak banget. Ada yang bilang kita harus kurangi utang habis-habisan,” tuturnya di Grand Ballroom Kempinsky, Jakarta Pusat, Jumat (14/9/2018).

Di depan para pengusaha, Sri Mulyani mengibaratkan utang pemerintah itu sama dengan pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan. Sudah menjadi lumrah bagi perusahaan mengambil pembiayaan baik dari utang untuk mengembangkan perusahaannya.

“Sama seperti bapak ibu pengusaha, utang itu bukan tujuan tapi itu alat. Kalau usaha Anda merosot, Anda ingin ekspansi, ingin profit lebih banyak. Maka pembiayaan investasi apakah dengan utang atau uang sendiri itu pilihan,” tambahnya.

Sama halnya dengan itu, pemerintah juga butuh dana untuk melakukan pembangunan, seperti infrastruktur, lalu melakukan upaya untuk menurunkan kemiskinan, dan menciptakan lapangan kerja. Targetnya tetap mencapai target pertumbuhan ekonomi.

“Dengan tujuan itu kemudian APBN didesain dan pembiayaan atau utang itu sebagai salah satu alatnya, selain perpajakan. Kalau bicara di forum ini lebih mudah menjelaskan, saya baru bicara sedikit kepalanya sudah mengangguk-angguk,” tuturnya.

Menurutnya berbeda ketika dia menjelaskan terkait utang pemerintah dalam forum politik, ataupun forum-forum lainnya. Oleh karena itu dirinya berharap mereka yang mengerti tentang fungsi utang, termasuk pengusaha untuk ikut membantu menjelaskannya.

“Saya berharap pengusaha ya bantuin lah menjelaskan, kan bagus juga ya,” tambahnya.

Utang pemerintah pusat pada Juli 2018 sebesar Rp 4.235,02 triliun. Angka itu meningkat namun rasio utang pemerintah terhadap PDB tercatat 29,74%. Dia menyebut angka itu masih aman.(DEN)

Harga Cabai-Bawang Turun, September Diperkirakan Deflasi

Deputi Gubernur Bank Indonesia Dody Budi Waluyo

Jurnal123.com – Bank Indonesia melalui survei pemantauan harga (SPH) yang dilakukan di pekan pertama September 2018, memperkirakan potensi terjadinya deflasi di bulan kesembilan ini sebesar 0,04 persen secara bulanan (month to month/mtm).

Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo di Kompleks Perkantoran BI Jakarta, Jumat, menagatakan deflasi September 2018 dipengaruhi penurunan harga beberapa komoditas dengan pergerakan harga bergejolak (volatile food) seperti varietas cabai dan bawang.

“Data komoditi pangan turun seperti cabai dan bawang,” ujarnya.

Jika hasil survei Bank Sentral hingga pekan keempat September 2018 nanti masih menunjukkan deflasi, dan sesuai dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang akan dirilis pada Oktober 2018, maka tren penurunan harga sejak Agustus 2018 masih berlanjut.

Pada Agustus 2018 terjadi deflasi sebesar 0,05 persen (mtm), inflasi tahun kalender (Januari-Agustus 2018) sebesar 2,13 persen dan inflasi tahunan menjadi 3,2 persen (year on year/yoy)

Penyebab deflasi pada bulan kedepalan itu juga disumbang kelompok bahan makanan yang harganya tertekan 1,10 persen dengan rincian harga telur ayam yang deflasi 0,24 persen, bawang merah, deflasi 0,05 persen, cabai merah dan rawit yang deflasi 0,05 persen.

Kemudian kelompok sandang juga terjadi deflasi sebesar 0,07 persen dengan pendorongnya berupa turunnya harga emas. Untuk kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan mengalami deflasi 0,15 persen yang didorong oleh penurunan tarif angkutan udara.

Adapun BI ingin menjangkar inflasi tahunan di 2018 sebesar 2,5-4,5 persen.

Sumber : Antara

Menteri Ignasius Jonan Ajak Kepala Daerah Kelola Sampah Jadi Listrik

Menteri Energi Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan


Jurnal123.com – Program Waste to Energy merupakan mandatory (kewajiban), khususnya untuk kota-kota besar di Indonesia, demikian penuturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan pada sambutannya dalam perhelatan The 7th United Cities and Local Goverment (UCLG) Asia Pasific (Aspac) Congress di Surabaya, Kamis (13/9) kemarin.

Jonan menjelaskan bahwa pemerintah pusat terus mendorong setiap kota atau daerah untuk menjadi kota yang besar dan modern, untuk itu pengelolaan sampah yang baik harus dilakukan, salah satunya adalah dengan Waste to Energy, membuat sampah menjadi energi listrik.

Lebih lanjut, Jonan meminta kepada para Kepala Daerah untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di daerahnya masing-masing. Menurutnya, baru beberapa kota yang sudah memanfaatkan sampah untuk listrik, salah satunya adalah Kota Surabaya, yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Benowo dengan kapasitas 11 MW.

“Saya berharap khususnya kepada Walikota, Kepala Daerah dan Gubernur harus terus mendorong untuk membangun pembangkit listrik untuk mengelola sampah secepat mungkin,” tegasnya.

Menurut Jonan, tantangan paling besar dalam pengelolaan sampah menjadi energi adalah karena setiap Pemerintah Daerah merasa bahwa sampah itu merupakan komoditi. “Jadi kalau dibangun PLTSa, malah yang bangun listrik itu yang harus beli sampahnya. Nah, ini satu debat yang panjang sekali,” imbuhnya.

Bagi Pemerintah Daerah yang berencana akan membangun PLTSa, Jonan memastikan bahwa listriknya akan dibeli dan disalurkan ke dalam sistem transmisi dan distribusi PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Di samping itu, ia memberikan solusi jika daerah tidak ingin ambil pusing dalam pembangunan PLTSa, silahkan mengirimkan surat kepada Jonan agar PT PLN yang membangun PLTSa tersebut.

“Kalau misalnya tidak mau pusing, tulis surat ke saya, bilang minta PLN yang bangun, nanti saya bikin keputusan biar PLN yang bangun. Nanti PLN terima sampah di depan pembangkitnya. Jadi tidak mengganggu. Kalau dulu ini anggaran pengangkutannya berapa, tipping fee dan lainnya,” ujarnya.

Menutup sambutannya, Menteri Jonan meminta kepada Pemerintah Daerah untuk mengurangi ego masing-masing dalam hal pengelolaan sampah, sehingga akan menciptakan kualitas hidup yang lebih baik. Menurutnya ini bukan tentang teknologi dan tarif, karena tarifnya sesuai, tapi tentang bagaimana mengurangi ego dari Pemerintah Daerah untuk membuat PLTSa.(REP)