Category Archives: Ekonomi

Menteri Perdagangan-Kapolri Perkuat Kerjasama Pengawasan

Kapolri, Jenderal Pol Tito Karnavian dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito sesudah menandatangani MOU di Bidang Hukum, Pengawasan dan Pengamanan di gedung Kementerian Pedagangan,Senin(8/1/2018) Tampak keduanya saling bersalaman.( Jurnal123/Vinecky Ngelo)

Kapolri, Jenderal Pol Tito Karnavian dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito sesudah menandatangani MOU di Bidang Hukum, Pengawasan dan Pengamanan di gedung Kementerian Pedagangan,Senin(8/1/2018) Tampak keduanya saling bersalaman.( Jurnal123/Vinecky Ngelo)


JURNAL123, JAKARTA.
Kementerian Perdagangan (Kemendag) dengan Polri melakukan penandatanganan kerjasama (MoU) dibidang penegakan hukum, pengawasan, dan pengamanan perdagangan. Penandatanganan MoU ini dilakukan langsung oleh Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Senin (8/1/2018).

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dalam sambutannya megatakan, Pelaksanaan pendatanganan ini bertujuan untuk mewujudkan kerja sama yang sinergis antara Kementerian Perdagangan dan Polri dalam pelaksanaan kegiatan penegakan hukum, pengawasan, dan pengamanan di bidang perdagangan.

“MoU ini juga merupakan kesinambungan dari penandatanganan perjanjian kerja sama tentang penegakan hukum, pengawasan, dan pengamanan perdagangan di bidang perlindungan konsumen dan tata tertib niaga,” kata Enggar.

Enggar menjelaskan, penegakan hukum di bidang perdagangan mencakup keseluruhan sub bidang termasuk perdagangan berjangka komoditas maupun redistribusi barang pokok dan penting.

“Kami dari Kementerian Perdagangan tidak mungkin bisa berjalan sendiri tanpa ada dukungan dari Polri, dan kami ucapkan terimakasih untuk komitmen dan dukungan yang diberkian Polri, dengan payung MoU ini kita bisa lebih menjaga kualitas dari produk-produk yang dikonsumsi atau dibeli masyarakat. Perlindungan konsumen jadi salah satu yang prioritas di kita,” ungkap Enggar.

Enggar menambahkan, dalam menjalankan tugas pokoknya sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang, yakni Undang-Undang Metrologi Legal, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi, Undang-Undang Sistem Resi Gudang, dan Undang-Undang Perdagangan ini dinilai tidaklah mudah.

“Terdapat beberapa kendala yang dihadapi Kementerian Perdagangan, khususnya sumber daya manusia yang dimiliki Ditjen PTKN dan Bappeti sebagai unit yang mengawasi Undang-Undang tersebut. Untuk itu perlu kerja sama dengan Polri dalam hal penegakan hukum, pengawasan, dan pengamanan perdagangan,” paparnya.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengungkapkan, kerja sama ini diperlukan sebagai langkah konkret dalam pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum hingga bisa dirasakan masyarakat hasilnya. Menurutnya, perdagangan merupakan hal yang penting di sektor ekonomi. Sebab, sektor ekonomi menjadi hal yang penting di era global saat ini.

“Jadi, kompetisi antar negara bukan lagi siapa kuat senjatanya, tapi siapa yang kuat ekonomi dia yang menguasai. Dalam pertarungan ini sektor perdagangan jadi kunci, apalagi Indonesia negara besar. Indonesia jadi salah satu negara yang potensial di bidang ekonomi, kita punya masyarakat besar, sumber daya alam besar. Sehingga diperkirakan 2030 kita bisa jadi kekuatan ekonomi nomor 4 atau nomor 5, dengan syarat terjadinya stabilitas politik dan keamanan, kalau Pertumbuhan Ekonomi di atas 5%. Semakin tinggi semakin baik,” terang Tito.

Tito mengatakan, dalam kesempatan yang baik ini, pihaknya menawarkan jaringan yang bisa dimanfaatkan kepada Kemendag untuk mendukung kebijakan-kebijakan Kemendag baik itu di bidang pengawasan, penegakan hukum, maupun pengamanan di bidang perdagangan.

“Kami menawarkan jajaran Kemendag jaringan yang bisa dimanfaatkan Bapak Menteri Perdagangan untuk mendukung kebijakan-kebijakan Bapak Menteri. Baik di bidang pengawasan, penegakan hukum, dan pengamanan di bidang perdagangan kami siap,” ucap Tito.(VEK)

Polri-BPH Migas Kerjasama Awasi BBM Satu Harga dan Gas 3 Kg

BPH Migas Gandeng Polri Awasi BBM Satu Harga dan LPG 3 kg. Tampak Kapolri, Jenderal Pol Tito Karnavian bersama Kepala BPH Migas M. Franshurullah Asa saat bergandengan disaksikan  Komisioner dan Pejabat Utama Polri saat di Mabes Polri, Jumat(5/1/2018). (Jurnal123/Vecky Ngelo)

BPH Migas Gandeng Polri Awasi BBM Satu Harga dan LPG 3 kg. Tampak Kapolri, Jenderal Pol Tito Karnavian bersama Kepala BPH Migas M. Franshurullah Asa saat bergandengan disaksikan Komisioner dan Pejabat Utama Polri saat di Mabes Polri, Jumat(5/1/2018). (Jurnal123/Vecky Ngelo)

JURNAL123, JAKARTA.
Presiden Jokowi meminta Polri segera melakukan koordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dimotori mengatur dan mengawal penyaluaran Bahan Bakar Minyak dengan Satu harga  sampai ke Seluruh Indonesia. Selain itu ikut mengawasi  distirbusi tentang LPG 3 kg untuk memudahkan masyarakat dan mengurangui beban masyarakat dengan BBM yang terjangkau.

 
Kapolri, Jenderal Pol Tito Karnavian  ditemui di Mabes Polri, Jumat (5/1/2018) mengatakan  rekan-rekan pada hari ini kita melaksanakan koordinasi  dengan BPH Migas ada bapak  M. Franshurullah Asa alias Ivan sebagai Kepala beserta komisioner kemudian dalam koordinasi ini beliau menyampaikan tugas-tugas BPH Migas  dan yang paling utama adalah kebijakan dari bapak Presiden pemerintah tentang BBM satu harga mulai dari sabang sampai merauke. “Beliau menginginkan satu harga sampai ke Papua dan daerah-daerah terpencil,” ujarnya.

 
Selanjutrya, Tito menegaskan disampaikan itu juga kita membicarakan mengenai pengawasan distribusi tentang Gas 3kg yang juga menjadi program Bapak Presiden dan dalam rangka memudahkan masyarakat dan mengurangi beban masyarakat dengan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjangkau kemudian gas yang bisa terjangkau disubsidi oleh Pemerintah sehingga masyadakat bawah terutama itu betul-betul merasa terbantu tertolong dengan adanya kebijakan pemerintah ini. “ Lebih lanjut dengan kebijakan ini saya serahkan kepada bapak Ivan  BPH Migas. Point dan nanti saya akan sampaikan apakah yang sudah dikerjakan dan apa yang akan dikerjakan oleh kepolisian,” tegasnya.     

 
Ditempat yang sama, Kepala  Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) , M. Fanshurullah Asa alias Ivan mengatakan  Bapak Kapolri tadi sudah menyampaikan bahwa pagi ini alhamdullilah dari BPH MIgas sudah bisa ketemu dengan Bapak Kapolri dengan tim didampingi Komisoner BPH Migas ini adalah satu wujud sinergi kelembagaan  dimana paling penting ada kebijakan pemerintah yang langsung diinstruksikan oleh Bapak Presiden tengtang BBM satu harga. “Dimana dalam Permen  No 32 dan Permen No.36 oleh Kementerian ESDM ditugas kan kepada BPH MIgas untuk melaksanakan lima hal: Pertama, menunjuk badan usahanya  yaitu Pertamina dan ada Badan Usaha Swasta  PT Aneka Dumai Raya. Kedua , mengatur quota BBMnya  baik Subsidi Detium Premium, Ketiga, melaksanakan kegiatan pengawasan sejauh mana BBM satu harga ini berjalan dengan baik dan terdistribusi dengan baik kepenghujun bukan hanya keadilan harga tetapi keadilan didalam ketersedian dalam keadilan dalam distribusi, “ ujarnya.

 
Keempat, melaksanakan klarifikasi tiap satu liter pun yang jelas dicanangkan oleh Badan usaha tadi akan diverryfikasi oleh tim BPH Migas. Kelima, tugas BPH Migas dalam satu harga adalah memberikan sanksi kepada Badan Usaha yang tidak dikenakan penyaluran satu harga dengan baik . “Kami menyampaikan kepada Bapak Kapolri tadi dengan lima tugas tadi kedala yang dihadapi BPH Migas karena BPH Migas sampai hari ini kami belum punya perwakilan di daerah dalam pengawasan.  Kedua,  Pengawasan kami  tahap penyidikan atau pengawasan, jadi dengan kekuatan Bapak Kapolri sampai ada model desa  ,kita akan mewujudkan dana desa satgas terpadu dan nantinya tidak hanya sampai ke SPBU  ke penyalur BBM itu ke Cukai dan kami ingin belum distribusi  itu tepat sasaran ke Masyarakat kecil. Apalagi ini diutamakan di BPH satu harga diwilayah  tiga ,ruang kedepan dan terpencil,” tegasnya.

 
Untuk itu, Ivan menjelaskan dalam konteks kita mau pengecer-pengecer ini yang banyak sekali dan memang dalam aturan pemerintah itu belum ada ,yang disebut dalam perpres hanya penyalur PPO. “Kita kepengen sebentar disitribusi pengecer ini bisa dikendalikan dengan baik sehingga  yang diharapkan oleh Bapak Presiden kita oleh Pemerintah untuk wujudkan keadilan social bagi seluruh masyarakat Indonesia rakyat dindonesia dibidang BBM yang satu harga betul-betul terwujud dengan baik,” jelasnya.

 
Selanjutnya, Kapolri Tito Karnavia  menjelaskan bahwa menjadi rekan intinya merupakan kebijakan Presiden Jokowi tentang BBM satu harga  dan juga subsidi LPG yang 3 kg itu tujuannya un.tuk meringankan rakyat kecil. Ini dibebankan sejumlah instansi BPH MIgas, kemudian nanti ada Pertamina dan juga dimonitor dan dikoordinir oleh Kementerian Ekonomi kemudian Kementerian Maritim juga ada juga dari ESDM ,BUMN.”Nah kita melihat dengan adanya tugas-tugas yang diemban diberbagai instansi dengan tujuan yang sama ini perlu ada sinergi dan perlu ada kesepakatan , perlu ada pembagian tugas dan seterusnya yang saling mengisi” tandasnya . 

 
Tito juga mengungkapkan  Polri diberikan tugas untuk membantu mengawasi agar tidak jadi pelanggaran jangan sampai nanti uang negara  disubsidi untuk masyarakat kecil justru yang menikmati adalah kelas menengah. Nah ini tidak boleh terjadi karena itu karena pengawasan memerlukan jaringan yang luas sampai ke daerah-daerah tempat-tempat terpencil sampai ke Papua pegunungan . “ Sementara BPH Migas sampai mengawasi distribusinya tingkat SPBU setelah itu dibeli oleh Oknum-oknum tertentu dan diborong habis setelah itu kongkalikong saya tidak mengerti setelah itu dijual ke masyarakat sehingga harganya tinggi . Artinya BBM satu harga ini tidak jalan diterima oleh masyarajat  oleh karena itu langkah yang kami lakukan pertama membentuk tim teknis antara BPH Migas dengan Polri kita akan membuat penyusun MOU apa saja yang harus kita kerjakan , Polisi dimana mainnya  untuk mau membantu kebijakan Pemerintah termasuk kerjaan BPH Migas. Setelah itu nanti kita akan bermain di pencegahan sampai di penindakan hukum, “ ungkapnya.(VEK)

 

Jokowi Menutup Perdagangan Saham 2017

Presiden Joko Widodo Saat Penutupan Perdagangan Saham di BEJ

Presiden Joko Widodo Saat Penutupan Perdagangan Saham di BEJ


JURNAL123, JAKARTA.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menutup perdagangan saham 2017 di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Jumat, 29 Desember 2017 ini. Turut mendampingi beberapa menteri, salah satunya Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

Usai menutup perdagangan, Presiden Jokowi melakukan hal yang menarik perhatian undangan yang hadir di Gedung BEI saat hendak meninggakan lokasi acara.

Tampak sebelum naik ke mobil kepresidenan, Jokowi mengambil sejumlah kotak dari dalam mobil. Kotak yang diketahui berisi batik tersebut kemudian dibagikan kepada orang-orang yang berada di dekat mobil kepresidenan, salah satunya Menkeu Sri Mulyani.

“Iya dapat ini, batik, sama dengan itu (sambil menunjuk kotak batik lain),” ujar Sri Mulyani sumringah saat ditanya isi bingkisan dari Presiden Jokowi.

Bagi-bagi hadiah memang kerap dilakukan Presiden Jokowi. Dalam sejumlah acara, Mantan Gubernur DKI Jakarta terlihat membagikan sepeda dan buku kepada masyarakat, khususnya anak kecil.

Seperti diketahui, kedatangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke BEI untuk menutup perdagangan saham di 2017. Laju IHSG mencapai rekor tertinggi di posisi 6.355,65.

Menurut Jokowi, ini‎ merupakan capaian yang di luar perkiraan. ‎‎”Telah kita tutup pada sore hari ini IHSG dengan angka 6,355.65. Ini angka yang di luar perkiraan kita semuanya,” ungkap dia.

Sebab menurut Jokowi, dulu banyak pihak yang meragukan IHSG bisa menembus angka 6.000. Namun buktinya, pada akhir tahun ini IHSG bisa menembus angka 6.300.

“Dulu banyak yang menyampaikan bisa 6,000 saja kita sudah untung sudah senang. Kalau sekarang 6.355, bagaimana?” kata dia.

Oleh sebab itu, Jokowi mengungkapkan, capaian ini patut mendapatkan apresiasi. Dia juga meminta agar di tahun depan, para pelaku pasar modal bekerja lebih keras dalam rangka memajukan perdagangan saham di Indonesia.

‎”Atas nama pemerintah saya memberikan penghargaan dan apresiasi yang tinggi kepada segenap pelaku pasar modal Indonesia yang memiliki motivasi yang dedikasi yang tinggi untuk memajukan perekonomian nasional dan pasar modal Indonesia,” tandas dia.

IHSG Cetak Rekor di 6.355,65

Laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali mencatatkan rekor tertinggi sepanjang masa pada perdagangan terakhir di 2017 ini. Perdagangan saham di penghujung tahun ini ditutup langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pada penutupan perdagangan saham, Jumat (29/12/2017), IHSG menguat 41,60 poin atau 0,66 persen ke posisi 6.355,65. Indeks saham LQ45 menguat 0,84 persen ke posisi 1.070,34. Sebagian besar indeks saham acuan menghijau.

Jokowi memberi apresiasi kepada seluruh pelaku industri maupun otoritas pasar modal. Pasalnya, pasar modal memberi kontribusi pada perekonomian nasional.

“Dengan mengucap alhamdulillah, dengan ini, perdagangan Bursa Efek Indonesia tahun 2017 secara resmi ditutup,” kata Jokowi di BEI.

Pada penutupan perdagangan saham kali ini, Jokowi ditemani Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Pada hari ini, IHSG sentuh level tertinggi 6.368,32 dan terendah 6.321,09. Total frekuensi perdagangan saham 311.646 kali dengan volume perdagangan 24,6 miliar saham. Nilai transaksi harian saham Rp 27,6 triliun.

Ada sebanyak 222 saham menguat sehingga mendorong IHSG ke zona hijau. Sedangkan 149 saham melemah. Di luar itu, 117 saham lainnya diam di tempat.

Investor asing melakukan aksi beli Rp 446,308 miliar di seluruh pasar. Posisi dolar Amerika Serikat (AS) berada di kisaran Rp 13.551.

Secara sektoral, sebagian besar sektor saham menguat, kecuali pertambangan turun 0,53 persen dan perdagangan 0,49 persen.

Sementara saham aneka industri naik 2,77 persen dan catatkan penguatan terbesar. Disusul sektor saham infrastruktur mendaki 1,31 persen dan sektor manufaktur melonjak 1,22 persen.

Saham-saham catatkan penguatan terbesar antara lain saham MBTO naik 35 persen ke posisi Rp 135, saham SHID melonjak 25 persen menjadi Rp 1.550, dan saham ITMA menanjak 24,41 persen ke Rp 790.

Sedangkan saham yang tertekan antara lain saham CAMP turun 20,20 persen ke level Rp 1.185, saham WICO tergelincir 16,92 persen menjadi Rp 540 dan saham CITA susut 16,47 persen ke posisi 710.(ILA)

Pemerintah Merubah Regulasi Impor Lebih Ringan

Petugas Bea dan Cukai

Petugas Bea dan Cukai


JURNAL123, JAKARTA.
Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo terkait penyederhanaan regulasi dan peningkatan layanan pada masyarakat, Kementerian Keuangan akhirnya melakukan relaksasi batasan atau threshold pengenaan bea masuk bagi impor barang penumpang.

Dikutip dari keterangan resmi Kementerian Keuangan, aturan tersebut tercantum dalam revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 188/PMK/04/2010. Aturan tersebut diakui terbit karena pertumbuhan penumpang yang cukup signifikan.

Selain itu, peningkatan pendapatan per kapita Warga Negara Indonesia serta aspirasi masyarakat menjadi alasan PMK ini direvisi. PMK ini nantinya akan mengedepankan kemudahan, simplifikasi prosedur, kepastian layanan dan transparansi.

Adapun relaksasi aturan tersebut mencakup, pertama menaikan batasan nilai terhadap impor barang penumpang. Di mana, sebelum dilakukan relaksasi bea masuk atas barang bawaan penumpang nilainya sebesar US$250 per orang, dan sekarang menjadi US$500 per orang.

Kedua, PMK Nomor 188 ini menyederhanakan pengenaan tarif bea masuk yang dihitung per item barang menjadi hanya tarif tunggal yaitu sebesar 10 persen. Hal ini, sesuai dengan praktik internasional yang menggunakan tarif jenis tersebut.

Lalu, ketiga adalah kemudahan prosedur bagi para penumpang yang akan membawa barang ke luar negeri untuk dibawa kembali ke Indonesia. Hal ini nantinya diharapkan bisa ciptakan kepastian dan kelancaran dalam pengeluaran barang.

Keempat, mengakomodasi ekspor barang yang karena sifat atau nilainya memerlukan penanganan khusus melalui pembawaan oleh penumpang. Seperti contohnya adalah perhiasan emas.

Kelima, pembebasan bea masuk atau impor kembali barang ekspor asal Indonesia. Dan keenam adalah pembebasan atau keringanan untuk barang yang dibeli atau diperoleh dari luar negeri , yang akan digunakan di Indonesia dan akan dibawa kembali ke luar negeri.(VIN)

Hary Tanoe Bekukan Saham MNCN

Gedung MNC

Gedung MNC


JURNAL123, JAKARTA.
PT Bursa Efek Indonesia (BEI) hari ini menjatuhkan pemberhentian sementara (suspensi) saham PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN). Pembekuan saham MNCN tersebut berdasarkan permintaan perseroan sendiri.

Suspensi berdasarkan permintaan tersebut dilakukan lantaran perseroan merasa ada transaksi mencurigakan atas saham MNCN yang dimiliki oleh PT Global Mediacom Tbk (BMTR). Disinyalir transaksi mencurigakan tersebut yang membuat saham MNCN belakangan ini anjlok.

Melansir data RTI, Kamis (14/12/2017), sepanjang seminggu ke belakang saham MNCN memang terus menurun. Pada perdagangan 7 Desember 2017 saham MNC dibuka di level Rp 1.345 sementara pada posisi kemarin ditutup di level Rp 1.280, itu artinya dalam seminggu sudah turun 4,83%.

Pada perdagangan kemarin saham MNCN bahkan sempat menyentuh level terendah sepanjang 1 bulan di level Rp 1.225 per saham.

Sebelumnya diberitakan, berdasarkan rilis yang diterbitkan MNCN hari ini perseroan minta sahamnya di-suspensi selama 1 hari.

Pihak MNCN merasa ada kejadian transaksi mencurigakan atas sahamnya melalui broker Nomura Sekuritas Indonesia atas saham MNCN yang dimiliki oleh PT Global Mediacom Tbk (BMTR) selaku induknya.

Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo (HT) mencurigai saham MNCN yang dipegang BMTR dan disimpan di bank kustodian Citibank atas nama Nomine PB Nominess Ltd sebanyak 254.168.663 saham.

“Terjadi dugaan penggalan di mana saham itu dijual di pasar saham mulai 7 Desember 2017 sampai dengan 13 Desember 2017 melalui broker Nomura Sekuritas Indonesia,” kata HT.

HT menduga penurunan harga saham MNCN belakangan ini lantaran transaksi mencurigakan tersebut. Pihaknya pun kini tengah melakukan pelaporan Polda Metro Jaya.(DEN)

Bandara Bali Ditutup 3 Hari, Maskapai Rugi Puluhan Miliar

Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali

Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali


JURNAL123, DENPASAR.
Perusahaan maskapai grup Lion Air mengaku prihatin dengan kejadian erupsi Gunung Agung yang berlokasi di Bali. Padahal, Bali adalah tujuan wisata andalan bagi Indonesia.

Selain merugikan bagi negara, grup Lion Air mengaku juga telah kehilangan potensi pendapatan dari bencana alam tersebut. Meski saat ini Bandara I Gusti Ngurah Rai telah dibuka, namun sebelumnya telah ditutup selama tiga hari.

Presiden Direktur grup Lion Air Edward Sirait sedikit buka-bukaan mengenai potensi pendapatan yang seharusnya ia peroleh jika tidak terjadi bencana tersebut.

Saat ini, grup Lion Air memiliki 65 penerbangan dari dan ke Bali. Jika bandara I Gusti Ngurah Rai ditutup selama tiga hari, ada 195 penerbangan yang batal.

“Kalau kerugian, anggaplah 195 flight, itu kehilangan revenue kita, sementara pesawat tidak bisa diapa-apain. Kalau 195 flight kali 155 penumpang, kalau rata rata Rp 1 juta per orangnya, hitung saja sudah berapa itu yang harusnya menjadi sales kita,” ujar Edward di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Jumat (1/12/2017).

Dari pernyataan Edward tersebut, jika dikalkulasikan maka potensi penjualan yang tidak bisa didapatkan grup Lion Air mencapai Rp 30,2 miliar.

Namun begitu, grup Lion Air saat ini lebih mementingkan pelayanan para calon penumpangnya supaya tetap bisa terbang meski harus dari bandara lainnya.

Dia mencontohkan, selama bandara ditutup, dia menawarkan kepada para penumpang, terutama penumpang internasional untuk bsia terbang dari Bandara Juanda di Sidoarjo, Surabaya.

“Seperti penumpang China kita alihkan ke Surabaya. Lalu kita terbangkan dari Surabaya supaya tidak terlaku stak di Bali. Kita koordinasi dengan tour operatornya. Via darat dulu kesl Surabaya, lalu ke China,” ceritanya.

Sampai saat ini setidaknya puluhan penerbangan sudah diterbangkan ke China via Juanda. Pada hari ini saja, setidaknya ada enam penerbangan terbang ke China.

Bandara Ngurah Rai Kembali Dibuka

Sebelumnya usai ditutup seiring meletusnya Gunung Agung, Bandara I Gusti Ngurah Rai di Bali kembali beroperasi normal mulai Rabu, 29 November 2017 Pukul 14.28 Wita.

Hal ini berdasarkan Notice to Airmen (NOTAM) nomor A4298/17 yang diterbitkan Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan (Perum LPPNPI) atau dikenal dengan AirNav Indonesia.

Keputusan ini diambil setelah digelar rapat di kantor EOC Bali pukul 13.00-14.00 Wita, yang dipimpin Kepala Otoritas Bandara Wilayah IV sebagai regulator dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) terkait.

Dalam rapat tersebut dipaparkan data-data dari BMKG, Sigmet, MWO UPG, paper test di kantor Otban, kantor AP1, kantor BMKG, serta record data Airnav.

“Secara keseluruhan maka diputuskan Notam Closed Bandara I Gusti Ngurah Rai akan dicabut pada pukul 14.28 Wita (Airport Open). Dengan demikian, penerbangan dari dan ke Bandara I Gusti Ngurah Rai kembali beroperasi normal,” ujar Direktur Operasi AirNav Indonesia, Wisnu Darjono, Rabu 29 November 2017.

Dengan kembali dibukanya Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, maka penerbangan dari dan ke Denpasar Bali sudah dapat dilayani. Meski demikian, pihaknya tetap memonitor dengan ketat seluruh perkembangan yang terjadi terkait aktivitas Gunung Agung.

Dia menyampaikan, AirNav terus melakukan koordinasi intensif dengan BMKG dan PVMBG serta pengamatan Darwin Volcanic Ash Advisory Center (DVAAC). Selain itu, juga dilakukan paper test untuk memantau kondisi di lapangan.

“Adalah tugas kami AirNav Indonesia untuk mengawal keselamatan penerbangan di ruang udara Indonesia, untuk itu kami mengupayakan pelayanan maksimal melalui kesiapan fasilitas dan SDM terkait pembukaan kembali Bandara I Gusti Ngurah Rai hari ini,” jelas dia.

Selain itu, perusahaan juga membuka crisis center di Jakarta dan di Denpasar untuk terus memonitor seluruh perkembangan 24 jam bersama regulator dan seluruh stakeholder terkait.

“Kami mengimbau masyarakat untuk terus memantau perkembangan informasi karena kami akan menyampaikan seluruh perkembangan yang terjadi kepada publik,” ujar Wisnu.(LIP)

Mochtar Riyadi : Ekonomi Indonesia Menuju Lebih Baik

Pendiri Lippo Dr Mochtar Riyadi

Pendiri Lippo Dr Mochtar Riyadi


JURNAL123, JAKARTA.
Harga rumah tercatat terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Kenaikan harga rumah bahkan diperkirakan makin melambung tinggi dan tak terjangkau lantaran kenaikan harga tanah yang sangat cepat.

Padahal di saat yang sama, terjadi pelemahan daya beli di masyarakat. Meski masih menjadi perdebatan, namun tudingan melemahnya daya beli masyarakat patut mendapatkan perhatian dari pemerintah, menyusul tutupnya sejumlah toko-toko ritel yang notabene selama ini jadi primadona bagi masyarakat.

Bos alias pendiri dan chairman dari Lippo Group, Mochtar Riady sendiri berpendapat, harga rumah yang terus naik adalah fenomena yang terjadi di seluruh negara, termasuk negara maju. Meski tak mengkonfirmasi adanya pelemahan daya beli di masyarakat, namun dia yakin bisnis properti akan terus tumbuh di masyarakat.

“Kalau perekonomian Indonesia terus berkembang, dengan sendirinya properti itu akan terus berkembang. Kita lihat contohnya di luar negeri, makin tumbuh perekonomian, di situ properti makin berkembang. Karena setiap orang membutuhkan rumah. Jadi tidak pernah berhenti,” katanya di Hotel Shangri-La, Jakarta, Kamis (30/11/2017).

Tudingan mengenai lemahnya daya beli di masyarakat dipercaya lantaran adanya perubahan pola ekonomi di masyarakat. Mulai masuknya tatanan kehidupan masyarakat ke era digital pun dianggap menjadi salah satu faktor pendorongnya.

“Saya kira ini adalah suatu perubahan ekonomi. Jadi ini menuju ke arah yang lebih baik, dan itu pasti ada satu stagnasi,” pungkasnya.(DEN)

Denda Pajak 200% ke Pengusaha Bukan Tax Amnesty Jilid II

Menteri Keuangan Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani


JURNAL123, JAKARTA
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa peraturan soal pembebasan sanksi administrasi atau denda yang mencapai 200% bukan sebagai tax amnesty jilid II melainkan kesempatan untuk menumbuhkan kepatuhan secara sukarela.

“Mengapa oleh Pak Ken bukan dianggap sebagai TA jilid dua? karena ini memang tidak mengampuni, ini adalah kesempatan untuk menumbuhkan kepatuhan,” kata Sri Mulyani saat sosialisasi PMK Nomor 165/2017 di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Senin (27/11/2017).

Sri Mulyani telah mensosialisasikan PMK Nomor 165 Tahun 2017 kepada para pengusaha yang tergabung dalam Apindo, Kadin Indonesia, Hipmi, REI, IKPI, IAPI, Himbara, Perbanas, IPPAT, dan Ikatan Notaris Indonesia.

Sri Mulyani memastikan PMK 165 ini tidak ada batas waktu kadaluarsanya, sedangkan tax amnesty hanya diterapkan selama sembilan bulan sejak Juli 2016 sampai 31 Maret 2017.

“Kami tidak menggunakan rate khusus, ini adalah pajak normal namun anda diberikan ruang untuk menjadi patuh,” ungkap dia.

PMK 165 Tahun 2017 ini mengatur dua hal yang berbeda, yang pertama terkait dengan pembebasan PPh Final dalam rangka balik nama aset berupa tanah dan bangunan yang telah dideklarasikan dalam program tax amnesty.

Dalam PMK 165 ini, WP diberikan kemudahan untuk mendapatkan pembebasan PPh Final. Dari yang semula harus mengurus Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Final di KPP dengan syarat yang berlaku, saat ini hanya cukup menunjukan poto kopi surat keterangan pengampunan pajak kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Selain itu, PMK 165 Tahun 2017 ini juga mengatur soal pengungkapan harta yang belum dilaporkan dalam SPT secara sukarela, baik bagi peserta tax amensty maupun yang tidak. Adapun, bagi yang sukarela mengungkapkan hartanya hanya dengan tarif normal yang diatur dalam PP Nomor 36 Tahun 2017, yakni orang pribadi sebesar 30%, badan umum sebesar 25%, dan orang pribadi atau badan tertentu sebesar 12,5%.

Pengungkapan harta ini tidak diatur secara khusus mengenai batasan waktunya. Hanya saja, selama Wajib Pajak melaporkan sebelum Ditjen Pajak menerbitkan surat perintah pemeriksaan (SP2) maka WP yang telah mengungkapkan harta secara sukarela akan terbebas dari sanksi administrasi.

Dalam PP 36 Tahun 2017 ini mengatur sanksi administrasi sebesar 200% untuk peserta tax amensty, dan 2% maksimal 24 bulang atau 48% bagi yang bukan peserta tax amensty.

“Karena patuh itu lebih murah, patuh itu lebih masuk akal, patuh itu lebih baik bagi Anda dan buat negara Republik Indonesia,” tambah dia.

Lanjut Sri Mulyani, PMK 165 ini juga menjadi salah satu cara pemerintah melalui Ditjen Pajak memperbaiki prosedur dan kemudahan masuk dalam sistem pajak nasional.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga meminta kepada seluruh Wajib Pajak untuk melaporkan jika memang ada oknum pajak yang menyalahgunakan beleid ini.

Sebab, selama surat perintah pemeriksaan (SP2) belum diterbitkan oleh Ditjen Pajak, maka WP yang telah mengungkapkan hartanya dalam SPT akan terhindar dari pengenaan sanksi administrasi.

“Kalau WP ditemui, petugas pajak mengatakan eh saya sudah punya informasi Anda dan saya akan keluarkan SP2 terus sebaiknya Anda masukkan SPT tapi kasih saya sedikit fee, saya akan minta kepada seluruh wp, untuk ikut mengontrol kami, ini adalah policy yang memberikan diskresi mengenai itu dan kemungkinan terjadi, tapi itu masih lebih baik untuk republik Indonesia karena selama ini Anda bahkan tidak pernah men-disclose,” ujar dia.

Menurut Sri Mulyani, ke depan Ditjen Pajak akan mampu mendeteksi dan mengumpulkan data para Wajib Pajak secara lebih efektif, pasalnya terdapat program automatic exchange of information (AEoI) atau pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

“Kami akan terus memperkuat dan merapikan cara kerja kami, sehingga ruangan untuk informasi yang simpang siur dan tidak konsisten itu makin kecil, karena kami ingin membuat Indonesia menjadi negara yang rapi dan formal,
sehingga kita semua memiliki negara yang baik dan kuat untuk kepentingan kita semua,” papar dia.

Oleh karenanya, Sri Mulyani para wajib pajak mampu memanfaatkan fasilitas yang diberikan dalam PMK 165 dengan baik, sehingga pemerintah tidak perlu mengenakan sanksi administrasi.

Pasalnya, dengan AEoI Ditjen Pajak akan mendapatkan informasi secara otomatis dari 135 negara yang berkomitmen mengimplementasikan program tersebut.

“Kami berharap kami tidak perlu menerapkan sanksi, meski kami diberikan power UU kami sebetulnya tidak senang, pada dasarnya pemerintah tidak senang untuk mengexercise hukuman, karena patuh itu jauh lebih baik untuk semuanya,” pungkas dia.(LIP)

Aprindo Akan Manfaatkan Tol Laut

Ketua Umum Aprindo Roy N Mandey (Foto Dokumen Pribadi RM)

Ketua Umum Aprindo Roy N Mandey (Foto Dokumen Pribadi RM)


JURNAL123, JAKARTA.
Pemerintah yang saat ini sedang meningkatkan potensi laut yang cukup luas, ternyata mendapat respons positif dari kalangan dunia usaha.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Roy Mandey, berharap anggotanya bisa mengakses tol laut. Fasilitas tersebut mampu mengurangi biaya logistik.

Roy menuturkan akses tol laut untuk ritel modern masih belum terbuka. “Kami masih menanyakan ke pemerintah bagaimana caranya mengakses itu,” kata dia di Gedung Bulog, Jakarta, Senin, 27 November 2017. Dia mengaku tak tahu harus meminta kepada siapa.

Menurut Roy, tol laut sangat berpengaruh terhadap harga barang. Biaya distribusi dengan tol laut jauh lebih murah dibandingkan layanan logistik biasa yang kini digunakan Aprindo. “Sekitar 15-20 persen lebih baik harganya kalau pakai tol laut,” kata dia.

Tol laut merupakan program pemerintah untuk mendorong distribusi merata dengan harga terjangkau ke wilayah timur Indonesia. Roy menuturkan program itu sangat dibutuhkan karena distribusi logistik ke timur saat ini masih terkendala.

Dia mencontohkan, di beberapa kota di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Utara ada beberapa produk seperti daging, beras, gula, dan minyak gorengan kemasan sederhana belum lancar didistribusikan.

Dia berharap kerja sama dengan Badan Usaha Logistik (Bulog) bisa membantu memperlancar distribusi logistik ke daerah tersebut. Kerja sama dengan Bulog baru ditandatangani pagi ini dengan Aprindo dan Asparindo.

Kerja sama Aprindo tersebut dibuat untuk memastikan pasokan dan stabilitas harga empat bahan pokok yaitu daging, beras, gula, dan minyak goreng. Bulog bertugas memasok keempat barang itu kepada pedagang ritel modern dan pedagang di pasar tradisional.(TEM)

Holding BUMN Tambang Terbentuk

Sumber Kementerian BUMN

Sumber Kementerian BUMN


JURNAL123, JAKARTA.
Pembentukan holding BUMN Tambang tengah menuju proses finalisasi di Kementerian BUMN. Proses persetujuan holding baru ini akan dibawa ke Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 29 November 2017.

Dengan begitu, holding yang dikepalai PT Inalum (Persero) ini resmi terbentuk bulan depan. Inalum juga resmi membawahi PT Bukit Asam Tbk (Persero), PT Aneka Tambang Tbk (Persero), dan PT Timah Tbk (Persero).

Direktur Antam Arie Prabowo Ariotedjo mengatakan RUPS digelar setelah proses administrasi termasuk akta inbreng atau tanda tangan pengalihan aset pemerintah ke Inalum rampung.

“Efektif holding setelah 29 November setelah akta inbreng diteken bu menteri target senin atau besok,” ujarnya dalam sebuah jumpa pers di Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat, 24 November 2017.

Arie menuturkan pemerintah saat ini memegang saham mayoritas di ketiga BUMN Tambang tersebut, yaitu ANTM 65 persen, PTBA 65,02 persen, dan TINS 65 persen. Saham mayoritas milik pemerintah di ketiga BUMN tersebut dialihkan ke PT Inalum (Persero) yang 100 persen sahamnya dimiliki negara.

“Intinya, awalnya Antam, Inalum, Bukit Asam, Freeport, Timah dimiliki oleh pemerintah Indonesia dengan komposisi yang 100 persen milik negara itu Inalum,” tutur dia.

Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno menambahkan ketiga anggota holding itu tetap diperlakukan sama dengan BUMN meski statusnya berubah. Negara tetap memiliki kontrol terhadap ketiga perusahaan itu, baik secara langsung melalui saham dwi warna, maupun tidak langsung melalui PT Inalum.

“Segala hal strategis yang dilakukan oleh perusahaan anggota holding, semua tetap dalam kontrol Negara sama dengan sebelum menjadi anggota holding, termasuk yang terkait hubungan dengan DPR apabila akan diprivatisasi. Perubahan nama dengan hilangnya ‘Persero’ juga tidak memberikan konsekuensi hilangnya kontrol Negara dan kewenangan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat,” imbuh dia.

Dia meyakini keberadaan holding industri pertambangan akan menambah pendapatan negara melalui berbagai pajak, royalti, serta dividen. Selain itu industri pengolahan tambang dan mineral juga mampu menyerap ribuan pekerja baru, meningkatkan kegiatan ekonomi daerah, serta mendorong harga produk yang lebih bersaing.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum Budi Gunadi Sadikin mengaku aset perseroan diperkirakan naik menjadi Rp87 triliun setelah holding tambang resmi terbentuk.

“Kalau sudah jadi nanti asetnya bisa Rp87 triliun,” katanya di sela-sela rakor BUMN di Bengkulu, Rabu, 22 November 2017.

Holding BUMN Tambang Diawasi DPR

Kementerian BUMN memastikan holding Badan Usaha Milik Negara bidang pertambangan akan tetap mendapatkan pengawasan dari DPR RI.

“Semua kegiatan yang berhubungan dengan pengawasan DPR tidak ada perubahan,” kata Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat.

Harry menjelaskan, proses holding telah lama dimulai dengan koordinasi bersama Komisi VI sebagai mitra Kementerian BUMN sejak akhir 2015 silam. Rencana pembentukan holding masuk dalam peta jalan (roadmap) pengembangan BUMN.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menjadi payung hukum holding BUMN memang menyebutkan negara bisa melepaskan kepemilikannya di sebuah perusahaan tanpa melalui persetujuan DPR.

Namun, kata Harry, ada saham dwiwarna milik pemerintah pemerintah memiliki hak veto yang besar terhadap pengendalian dan rencana bisnis perusahaan dalam setiap perusahaan BUMN.

“Dengan demikian, untuk penjualan saham atau privatisasi, itu normal-normal saja harus disetujui DPR. Jadi semua kegiatan yang berurusan dengan pengawasan DPR itu tidak ada perubahan,” tuturnya.

Ada pun terkait audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap holding tambang akan berlaku sama. Hal itu berdasarkan aturan bahwa perusahaan negara yang diatur UU Keuangan Negara dan UU BUMN.

“Jadi kalau BPK masuk ke Inalum, dia akan lihat keseluruhan, ya semuanya itu,” ujarnya.

Direktur Utama PT Bukit Asam (Persero) Tbk Arviyan Arifin mengatakan pengawasan DPR akan tetap berlaku di perusahaan anggota maupun induk.

Ia menyebut DPR memiliki fungsi mengawasi tidak hanya perusahaan negara tapi juga swasta.

“Dengan status kita tetap perusahaan negara baik melalui Inalum atau saham dwiwarna, otomatis pengawasan DPR tetap berlaku di perusahaan anggota maupun holding,” katanya.

Direktur Utama PT Antam (Persero) Tbk Arie Prabowo Ariotedjo mengatakan dalam PP 72/2016 perusahaan tambang yang akan diholding masih tetap diperlakukan sebagai BUMN meski status Persero dihilangkan.

“Artinya DPR tentu tetap melakukan pengawasan terhadap kita seperti sebelumnya. Jadi `business as usual` kalau terkait DPR,” jelasnya.(MET/ANT)