Category Archives: Ekonomi

OJK Bekukan Kegiatan Usaha PT Sarana Sultra Ventura

Jurnal123.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membekukan kegiatan usaha PT Sarana Sultra Ventura karena tidak memiliki sedikitnya dua orang direksi sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) POJK Nomor 36/POJK.05/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahan Modal Ventura.

Penetapan sanksi pembatasan kegiatan usaha perusahaan modal ventura tersebut dituangkan dalam Surat Nomor S-372/NB.2/2018 tanggal 10 Juli 2018. Untuk itu, PT Sarana Sultra Ventura dilarang melakukan kegiatan usaha.

Jika dalam jangka waktu enam bulan sejak surat sanksi pembekuan kegiatan usaha ditetapkan PT Sarana Sultra Ventura tidak juga memenuhi ketentuan tersebut, maka OJK akan mencabut izin usaha PT Sarana Sultra Ventura.

Sumber : Siaran Pers OJK

Menteri Sri Mulyani Berharap Pengusaha Membantu Jelaskan Posisi Utang Pemerintah

Jurnal123.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali menyinggung soal utang pemerintah. Dia merasa utang pemerintah selalu dipolitisasi.

Sri Mulyani kembali menyinggung soal utang saat memberikan pidato dalam acara Seminar Nasional bertemakan Peran Serta Dunia Usaha Dalam Membangun Sistem Perpajakan dan Moneter yang Adil, Transparan, dan Akuntabel’. Acara ini digelar hasil kerjasama antara Apindo dan Kadin.

“Dalam diskusi politik seolah-olah utang pemerintah banyak banget. Ada yang bilang kita harus kurangi utang habis-habisan,” tuturnya di Grand Ballroom Kempinsky, Jakarta Pusat, Jumat (14/9/2018).

Di depan para pengusaha, Sri Mulyani mengibaratkan utang pemerintah itu sama dengan pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan. Sudah menjadi lumrah bagi perusahaan mengambil pembiayaan baik dari utang untuk mengembangkan perusahaannya.

“Sama seperti bapak ibu pengusaha, utang itu bukan tujuan tapi itu alat. Kalau usaha Anda merosot, Anda ingin ekspansi, ingin profit lebih banyak. Maka pembiayaan investasi apakah dengan utang atau uang sendiri itu pilihan,” tambahnya.

Sama halnya dengan itu, pemerintah juga butuh dana untuk melakukan pembangunan, seperti infrastruktur, lalu melakukan upaya untuk menurunkan kemiskinan, dan menciptakan lapangan kerja. Targetnya tetap mencapai target pertumbuhan ekonomi.

“Dengan tujuan itu kemudian APBN didesain dan pembiayaan atau utang itu sebagai salah satu alatnya, selain perpajakan. Kalau bicara di forum ini lebih mudah menjelaskan, saya baru bicara sedikit kepalanya sudah mengangguk-angguk,” tuturnya.

Menurutnya berbeda ketika dia menjelaskan terkait utang pemerintah dalam forum politik, ataupun forum-forum lainnya. Oleh karena itu dirinya berharap mereka yang mengerti tentang fungsi utang, termasuk pengusaha untuk ikut membantu menjelaskannya.

“Saya berharap pengusaha ya bantuin lah menjelaskan, kan bagus juga ya,” tambahnya.

Utang pemerintah pusat pada Juli 2018 sebesar Rp 4.235,02 triliun. Angka itu meningkat namun rasio utang pemerintah terhadap PDB tercatat 29,74%. Dia menyebut angka itu masih aman.(DEN)

Harga Cabai-Bawang Turun, September Diperkirakan Deflasi

Deputi Gubernur Bank Indonesia Dody Budi Waluyo

Jurnal123.com – Bank Indonesia melalui survei pemantauan harga (SPH) yang dilakukan di pekan pertama September 2018, memperkirakan potensi terjadinya deflasi di bulan kesembilan ini sebesar 0,04 persen secara bulanan (month to month/mtm).

Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo di Kompleks Perkantoran BI Jakarta, Jumat, menagatakan deflasi September 2018 dipengaruhi penurunan harga beberapa komoditas dengan pergerakan harga bergejolak (volatile food) seperti varietas cabai dan bawang.

“Data komoditi pangan turun seperti cabai dan bawang,” ujarnya.

Jika hasil survei Bank Sentral hingga pekan keempat September 2018 nanti masih menunjukkan deflasi, dan sesuai dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang akan dirilis pada Oktober 2018, maka tren penurunan harga sejak Agustus 2018 masih berlanjut.

Pada Agustus 2018 terjadi deflasi sebesar 0,05 persen (mtm), inflasi tahun kalender (Januari-Agustus 2018) sebesar 2,13 persen dan inflasi tahunan menjadi 3,2 persen (year on year/yoy)

Penyebab deflasi pada bulan kedepalan itu juga disumbang kelompok bahan makanan yang harganya tertekan 1,10 persen dengan rincian harga telur ayam yang deflasi 0,24 persen, bawang merah, deflasi 0,05 persen, cabai merah dan rawit yang deflasi 0,05 persen.

Kemudian kelompok sandang juga terjadi deflasi sebesar 0,07 persen dengan pendorongnya berupa turunnya harga emas. Untuk kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan mengalami deflasi 0,15 persen yang didorong oleh penurunan tarif angkutan udara.

Adapun BI ingin menjangkar inflasi tahunan di 2018 sebesar 2,5-4,5 persen.

Sumber : Antara

Menteri Ignasius Jonan Ajak Kepala Daerah Kelola Sampah Jadi Listrik

Menteri Energi Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan


Jurnal123.com – Program Waste to Energy merupakan mandatory (kewajiban), khususnya untuk kota-kota besar di Indonesia, demikian penuturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan pada sambutannya dalam perhelatan The 7th United Cities and Local Goverment (UCLG) Asia Pasific (Aspac) Congress di Surabaya, Kamis (13/9) kemarin.

Jonan menjelaskan bahwa pemerintah pusat terus mendorong setiap kota atau daerah untuk menjadi kota yang besar dan modern, untuk itu pengelolaan sampah yang baik harus dilakukan, salah satunya adalah dengan Waste to Energy, membuat sampah menjadi energi listrik.

Lebih lanjut, Jonan meminta kepada para Kepala Daerah untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di daerahnya masing-masing. Menurutnya, baru beberapa kota yang sudah memanfaatkan sampah untuk listrik, salah satunya adalah Kota Surabaya, yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Benowo dengan kapasitas 11 MW.

“Saya berharap khususnya kepada Walikota, Kepala Daerah dan Gubernur harus terus mendorong untuk membangun pembangkit listrik untuk mengelola sampah secepat mungkin,” tegasnya.

Menurut Jonan, tantangan paling besar dalam pengelolaan sampah menjadi energi adalah karena setiap Pemerintah Daerah merasa bahwa sampah itu merupakan komoditi. “Jadi kalau dibangun PLTSa, malah yang bangun listrik itu yang harus beli sampahnya. Nah, ini satu debat yang panjang sekali,” imbuhnya.

Bagi Pemerintah Daerah yang berencana akan membangun PLTSa, Jonan memastikan bahwa listriknya akan dibeli dan disalurkan ke dalam sistem transmisi dan distribusi PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Di samping itu, ia memberikan solusi jika daerah tidak ingin ambil pusing dalam pembangunan PLTSa, silahkan mengirimkan surat kepada Jonan agar PT PLN yang membangun PLTSa tersebut.

“Kalau misalnya tidak mau pusing, tulis surat ke saya, bilang minta PLN yang bangun, nanti saya bikin keputusan biar PLN yang bangun. Nanti PLN terima sampah di depan pembangkitnya. Jadi tidak mengganggu. Kalau dulu ini anggaran pengangkutannya berapa, tipping fee dan lainnya,” ujarnya.

Menutup sambutannya, Menteri Jonan meminta kepada Pemerintah Daerah untuk mengurangi ego masing-masing dalam hal pengelolaan sampah, sehingga akan menciptakan kualitas hidup yang lebih baik. Menurutnya ini bukan tentang teknologi dan tarif, karena tarifnya sesuai, tapi tentang bagaimana mengurangi ego dari Pemerintah Daerah untuk membuat PLTSa.(REP)

Saham Pilihan Akhir Pekan Ini

Jurnal123.com – Analis Profindo Sekuritas Dimas Wahyu memprediksi, laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini akan bergerak di kisaran 5.766 – 6.023 poin.

Seperti diketahui, IHSG pada perdagangan kemarin rebound didorong terutama menguatnya saham sektor infrastruktur, keuangan, dan industri dasar.

Namun, lanjut Wahyu, pelaku pasar asing masih mencatatkan jual bersih sebesar Rp 190 miliar dengan saham SCMA dan INDF menjadi net top seller, sedangkan saham TLKM dan BBNI menjadi net top buyer.

“Secara teknikal, Indeks pada hari ini diperkirakan bergerak menguat dengan range pergerakan 5766-6023. Indeks ditutup di atas garis MA5 dan Indikator stochastic golden cross berada diarea jenuh jual,” kata Wahyu, dalam risetnya, Jumat (14/9/2018).

Berikut sejumlah rekomendasi saham yang dapat menjadi pertimbangan investor, antara lain:

– PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM)
Pada perdagangan Kamis 13 September 2018 ditutup pada level Rp 3450 atau menguat Rp 130. Secara Teknikal, candle terbentuk Opening Marubozu yang mengindikasikan bullish. Indikator stochastic Golden Cross dengan RSI bergerak naik. Volume menunjukkan trend pembelian meningkat.

Buy

Target Price 3600 Stoploss < 3350 - PT Ace Hardware Indonesia Tbk (ACES) Pada perdagangan Kamis 13 September 2018 ditutup pada level Rp 1335 atau menguat Rp 40. Secara Teknikal, candle terbentuk Bullish Three Outside Up yang mengindikasikan bullish. Indikator stochastic Golden Cross dengan RSI bergerak naik. Buy Target Price 1390 Stoploss < 1300 - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) Pada perdagangan Kamis 13 September 2018 ditutup pada level Rp 2600 atau menguat Rp 70. Secara Teknikal, candle Indikator stochastic bersiap Golden Cross di area jenuh jual dengan RSI bergerak positif. Buy Target Price 2900 Stoploss < 2510 - PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP) Pada perdagangan Kamis 13 September 2018 ditutup pada level Rp 17725 atau menguat Rp 325. Secara Teknikal, candle terbentuk Bullish Harami yang mengindikasikan bullish. Indikator stochastic berada di area jenuh jual dan dan RSI bergerak naik. Buy 
Target Price 19500 Stoploss < 17400 - PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA) Pada perdagangan Kamis 13 September 2018 ditutup pada level Rp 2180 atau menguat Rp 70. Secara Teknikal, candle terbentuk Bullish Three Inside Up yang mengindikasikan bullish. Indikator stochastic golden cross dengan RSI bergerak naik. Buy Target Price 2300 Stoploss <2110 - PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk (BOSS) Pada perdagangan Kamis 13 September 2018 ditutup pada level Rp 2690 atau menguat Rp 50. Secara Teknikal, candle terbentuk Bullish Three White Soldier yang mengindikasikan bullish. Indikator stochastic golden cross dengan RSI bergerak naik. Buy Target Price 2850 Stoploss <2640

Sawit Tetap Menjadi Andalan Komoditi Jambi

Plt Gubernur Jambi Fachrori Umar

Jurnal123.com – Memang sebagian besar perkebunan kelapa sawit di Provinsi Jambi sudah mulai menua dan membutuhkan penanaman kembali (replanting). Pertumbuhan perkebunan kelapa sawit yang sudah dilakukan sejak tahun 1980-an tersebutjuga menjadi tempat pembelajaran pertumbuhan perkebunan kelapa sawit yang dilakukan perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitarnya.

Keberadaan sosial dan lingkungan juga telah menjadi perhatian perkebunan kelapa sawit sejak awal pertumbuhannya. Wajar, jika kemudian, banyak perilaku perusahaan perkebunan kelapa sawit selalu mengandalkan kerjasama dengan Pemda dan masyarakat untuk melakukan pembangunan perkebunan kelapa sawit.

Kendati banyak persoalan yang kerap menghadang, namun perkebunan kelapa sawit di Provinsi Jambi telah menjadi andalan pembangunan daerah. Pasalnya, perkebunan kelapa sawit merupakan lahan terbesar kedua sesudah perkebunan karet rakyat. Namun, hasil produksinya merupakan yang terbesar dari semua komodity lainnya, termasuk karet.

Sebab itu, pembangunan Provinsi Jambi bisa terbilang cukup maju karena perkebunan kelapa sawit selalu mendapatkan dukungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan masyarakat luas. Hampir disetiap kabupaten dan kota di Provinsi Jambi memiliki perkebunan kelapa sawit yang dikembangkan perusahaan perkebunan bersama-sama dengan masyarakat sebagai petani kelapa sawit.

Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jambi, Fachrori Umar, pengembangan perkebunan kelapa sawit telah mendapat banyak dukungan dari pemerintah provinsi untuk terus dikembangkan. Salah satunya, melalui kerjasama kemitraan perusahaan perkebunan dengan petani kelapa sawit.

Perkebunan kelapa sawit juga selalu mendapatkan perhatian dan pembinaan Pemprov melalui pendampingan Dinas Perkebunan Pemerintah Provinsi. Dinas Perkebunan Provinsi juga melakukan kerjasama dengan dinas terkait perkebunan Pemerintah Kabupaten (Pemkab)melalui pembinaan yang menyeluruh terhadap unit-unit usaha perkebunan yang tumbuh di wilayah kabupaten atau kota.

“Dewasa ini, pertumbuhan perkebunan kelapa sawit telah menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat Provinsi Jambi. Sebab, produksi panen yang dihasilkan perusahaan perkebunan dan petani kelapa sawit telah menjadi sumber kehidupan bagi sebagian besar masyarakat Jambi,” Plt Gubernur Jambi, Fachrori Umar menjelaskan.

Sumber : Info Sawit

Penurunan Pajak UMKM Jadi 0,5% Berlaku Bulan ini

UMKM Alfamart Milik Koperasi PMT

UMKM Alfamart Milik Koperasi PMT

JURNAL123, JAKARTA.
Dalam bulan ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan atas penjualan dibawah Rp4,8 miliar yang dikenakan tarif PP 46 sebesar 1% per bulan dari jumlah omzet, menjadi 0,5%.

Puspita W. Surono, Staf Ahli Menkeu Bidang Pengawasan Pajak, mengatakan ini merupakan komitmen pemerintah dalam mengembangkan UMKM, seperti yang sudah ditegaskan Presiden Jokowi.

“Dalam hal ini, pajak bukanlah menghambat UMKM, namun sebaliknya pajak mendukung UMKM antara lain dengan tarif ringan dan mudah,” ujar Puspita seperti dilansir Bisnis, Jumat (16/3/2018).

Presiden Jokowi dalam rapimnas Hipmi pada awal Maret 2018 lalu mengatakan, penurunan tarif pajak bagi UMKM itu sudah dibahas tiga kali dan aturannya segera keluar pada akhir Maret 2018 ini.

Puspita mengatakan, selain tarif yang ringan dan mudah, komitmen pemerintah dari sisi perpajakan dalam mengembangkan UMKM, juga diwujudkan dalam berbagai kemudahan, misalnya UMKM tidak perlu melakukan laporan bulanan.

“Dalam hal ini tanggal pelaporan PPh final dianggap sebagai tanggal lapor,” katanya.

Selain itu UMKM juga bisa mengakses laporan tahunan secara online. UMKM juga bisa dengan cepat mendapatkan EFIN yang hilang.

EFIN (Electronic Filing Identification Number) adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak yang melakukan Transaksi Elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak.

Sementara itu, Dewi Maisari Haryanti dari LPEM FEB UI mengatakan, selama ini belum banyak data terkait UMKM naik kelas, padahal pemerintah berkepentingan untuk meningkatkan formalisasi usaha UMKM khususnya UKM naik kelas.

“Saat ini, proporsi pelaku usaha mikro, cenderung stagnan di 98,77% dari total unit usaha yang ada. Ini berarti suatu indikasi bahwa masih rendahnya tingkat UMKM naik kelas. Mungkin mereka males kalau disuruh menformalkan usahanya meskipun usahanya itu sudah tumbuh berkembang, alasannya birokrasi lah dan sebagainya,” katanya.

Untuk itu diperlukan kolaborasi dan sinergitas dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menciptaka iklim yang lebih bersahabat bagi UMKM guna menformalkan usahanya dan untuk naik kelas.

Dalam hal ini web portal UKMindonesia.org dapat menjadi jendela pendaftaran multi guna dan sekaligus menjadi media perekaman data UMKM secara lengkap dan terkini.

Melalui suatu sistem IT yang terintegrasi, diharapkan akan terwujud sinergi dalam membangun iklim usaha yang lebih bersahabat dan memudahkan UMKM naik kelas.

Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kemenkop dan UKM juga terus mendorong sinergi antar berbagai pihak, termasuk melalui Focus Group Discussion (FGD).

Salah satunya, Focus Group Discussion (FGD) bertema Sinergi dan Aksi Nyata dalam Membangun UMKM Naik Kelas.

Deputi Restrukturisasi Usaha Abdul Kadir Damanik mengungkapkan diskusi ini merupakan kelanjutan dari kerjasama antara Kemenkop dan UKM dengan Lembaga Pengembangan Ekonomi dan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia.(BIS)

Pajak e-Commerce dan PPh Untuk UKM Diturunkan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Mengumumkan Kenaikan Cukai Rokok

Menteri Keuangan Sri Mulyani Saat Mengumumkan Kenaikan Cukai Rokok

JURNAL123, JAKARTA.
Kementerian Keuangan (Kemkeu) masih menyusun aturan untuk bisnis jual beli online (e-commerce) berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Aturan yang disiapkan tersebut mencakup dari sisi kepabeanan dan pajak.

Khusus dalam hal e-commerce domestik, pemerintah akan menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final untuk pebisnis Usaha Kecil Menengah (UKM) menjadi 0,5% dari omzet.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, hal ini lantaran banyak merchant yang bermitra dengan marketplace e-commerce yang tergolong WP UKM.

“Kalau untuk PPh, karena mayoritas dari supplier merchant-nya itu adalah UKM. Kami sedang mengusulkan agar Peraturan Pemerintah (PP)nya direvisi. Supaya tingkatnya diturunkan. Dari yang sekarang PPh final 1% menjadi 0,5%,” kata Sri Mulyani di Jakarta, Jumat (19/1/2018).

Asal tahu saja, PP 46 tahun 2013 menyebutkan bahwa pengusaha kecil dengan omset di bawah Rp 4,8 miliar per tahun PPh-nya dikenakan dengan tarif 1%.

Pemerintah juga telah memasukkan program penurunan PPh untuk UKM agar bisa diterapkan pada tahun ini dalam APBN 2018.(KON)

Menteri Perdagangan-Kapolri Perkuat Kerjasama Pengawasan

Kapolri, Jenderal Pol Tito Karnavian dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito sesudah menandatangani MOU di Bidang Hukum, Pengawasan dan Pengamanan di gedung Kementerian Pedagangan,Senin(8/1/2018) Tampak keduanya saling bersalaman.( Jurnal123/Vinecky Ngelo)

Kapolri, Jenderal Pol Tito Karnavian dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito sesudah menandatangani MOU di Bidang Hukum, Pengawasan dan Pengamanan di gedung Kementerian Pedagangan,Senin(8/1/2018) Tampak keduanya saling bersalaman.( Jurnal123/Vinecky Ngelo)


JURNAL123, JAKARTA.
Kementerian Perdagangan (Kemendag) dengan Polri melakukan penandatanganan kerjasama (MoU) dibidang penegakan hukum, pengawasan, dan pengamanan perdagangan. Penandatanganan MoU ini dilakukan langsung oleh Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Senin (8/1/2018).

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dalam sambutannya megatakan, Pelaksanaan pendatanganan ini bertujuan untuk mewujudkan kerja sama yang sinergis antara Kementerian Perdagangan dan Polri dalam pelaksanaan kegiatan penegakan hukum, pengawasan, dan pengamanan di bidang perdagangan.

“MoU ini juga merupakan kesinambungan dari penandatanganan perjanjian kerja sama tentang penegakan hukum, pengawasan, dan pengamanan perdagangan di bidang perlindungan konsumen dan tata tertib niaga,” kata Enggar.

Enggar menjelaskan, penegakan hukum di bidang perdagangan mencakup keseluruhan sub bidang termasuk perdagangan berjangka komoditas maupun redistribusi barang pokok dan penting.

“Kami dari Kementerian Perdagangan tidak mungkin bisa berjalan sendiri tanpa ada dukungan dari Polri, dan kami ucapkan terimakasih untuk komitmen dan dukungan yang diberkian Polri, dengan payung MoU ini kita bisa lebih menjaga kualitas dari produk-produk yang dikonsumsi atau dibeli masyarakat. Perlindungan konsumen jadi salah satu yang prioritas di kita,” ungkap Enggar.

Enggar menambahkan, dalam menjalankan tugas pokoknya sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang, yakni Undang-Undang Metrologi Legal, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi, Undang-Undang Sistem Resi Gudang, dan Undang-Undang Perdagangan ini dinilai tidaklah mudah.

“Terdapat beberapa kendala yang dihadapi Kementerian Perdagangan, khususnya sumber daya manusia yang dimiliki Ditjen PTKN dan Bappeti sebagai unit yang mengawasi Undang-Undang tersebut. Untuk itu perlu kerja sama dengan Polri dalam hal penegakan hukum, pengawasan, dan pengamanan perdagangan,” paparnya.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengungkapkan, kerja sama ini diperlukan sebagai langkah konkret dalam pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum hingga bisa dirasakan masyarakat hasilnya. Menurutnya, perdagangan merupakan hal yang penting di sektor ekonomi. Sebab, sektor ekonomi menjadi hal yang penting di era global saat ini.

“Jadi, kompetisi antar negara bukan lagi siapa kuat senjatanya, tapi siapa yang kuat ekonomi dia yang menguasai. Dalam pertarungan ini sektor perdagangan jadi kunci, apalagi Indonesia negara besar. Indonesia jadi salah satu negara yang potensial di bidang ekonomi, kita punya masyarakat besar, sumber daya alam besar. Sehingga diperkirakan 2030 kita bisa jadi kekuatan ekonomi nomor 4 atau nomor 5, dengan syarat terjadinya stabilitas politik dan keamanan, kalau Pertumbuhan Ekonomi di atas 5%. Semakin tinggi semakin baik,” terang Tito.

Tito mengatakan, dalam kesempatan yang baik ini, pihaknya menawarkan jaringan yang bisa dimanfaatkan kepada Kemendag untuk mendukung kebijakan-kebijakan Kemendag baik itu di bidang pengawasan, penegakan hukum, maupun pengamanan di bidang perdagangan.

“Kami menawarkan jajaran Kemendag jaringan yang bisa dimanfaatkan Bapak Menteri Perdagangan untuk mendukung kebijakan-kebijakan Bapak Menteri. Baik di bidang pengawasan, penegakan hukum, dan pengamanan di bidang perdagangan kami siap,” ucap Tito.(VEK)

Polri-BPH Migas Kerjasama Awasi BBM Satu Harga dan Gas 3 Kg

BPH Migas Gandeng Polri Awasi BBM Satu Harga dan LPG 3 kg. Tampak Kapolri, Jenderal Pol Tito Karnavian bersama Kepala BPH Migas M. Franshurullah Asa saat bergandengan disaksikan  Komisioner dan Pejabat Utama Polri saat di Mabes Polri, Jumat(5/1/2018). (Jurnal123/Vecky Ngelo)

BPH Migas Gandeng Polri Awasi BBM Satu Harga dan LPG 3 kg. Tampak Kapolri, Jenderal Pol Tito Karnavian bersama Kepala BPH Migas M. Franshurullah Asa saat bergandengan disaksikan Komisioner dan Pejabat Utama Polri saat di Mabes Polri, Jumat(5/1/2018). (Jurnal123/Vecky Ngelo)

JURNAL123, JAKARTA.
Presiden Jokowi meminta Polri segera melakukan koordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dimotori mengatur dan mengawal penyaluaran Bahan Bakar Minyak dengan Satu harga  sampai ke Seluruh Indonesia. Selain itu ikut mengawasi  distirbusi tentang LPG 3 kg untuk memudahkan masyarakat dan mengurangui beban masyarakat dengan BBM yang terjangkau.

 
Kapolri, Jenderal Pol Tito Karnavian  ditemui di Mabes Polri, Jumat (5/1/2018) mengatakan  rekan-rekan pada hari ini kita melaksanakan koordinasi  dengan BPH Migas ada bapak  M. Franshurullah Asa alias Ivan sebagai Kepala beserta komisioner kemudian dalam koordinasi ini beliau menyampaikan tugas-tugas BPH Migas  dan yang paling utama adalah kebijakan dari bapak Presiden pemerintah tentang BBM satu harga mulai dari sabang sampai merauke. “Beliau menginginkan satu harga sampai ke Papua dan daerah-daerah terpencil,” ujarnya.

 
Selanjutrya, Tito menegaskan disampaikan itu juga kita membicarakan mengenai pengawasan distribusi tentang Gas 3kg yang juga menjadi program Bapak Presiden dan dalam rangka memudahkan masyarakat dan mengurangi beban masyarakat dengan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjangkau kemudian gas yang bisa terjangkau disubsidi oleh Pemerintah sehingga masyadakat bawah terutama itu betul-betul merasa terbantu tertolong dengan adanya kebijakan pemerintah ini. “ Lebih lanjut dengan kebijakan ini saya serahkan kepada bapak Ivan  BPH Migas. Point dan nanti saya akan sampaikan apakah yang sudah dikerjakan dan apa yang akan dikerjakan oleh kepolisian,” tegasnya.     

 
Ditempat yang sama, Kepala  Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) , M. Fanshurullah Asa alias Ivan mengatakan  Bapak Kapolri tadi sudah menyampaikan bahwa pagi ini alhamdullilah dari BPH MIgas sudah bisa ketemu dengan Bapak Kapolri dengan tim didampingi Komisoner BPH Migas ini adalah satu wujud sinergi kelembagaan  dimana paling penting ada kebijakan pemerintah yang langsung diinstruksikan oleh Bapak Presiden tengtang BBM satu harga. “Dimana dalam Permen  No 32 dan Permen No.36 oleh Kementerian ESDM ditugas kan kepada BPH MIgas untuk melaksanakan lima hal: Pertama, menunjuk badan usahanya  yaitu Pertamina dan ada Badan Usaha Swasta  PT Aneka Dumai Raya. Kedua , mengatur quota BBMnya  baik Subsidi Detium Premium, Ketiga, melaksanakan kegiatan pengawasan sejauh mana BBM satu harga ini berjalan dengan baik dan terdistribusi dengan baik kepenghujun bukan hanya keadilan harga tetapi keadilan didalam ketersedian dalam keadilan dalam distribusi, “ ujarnya.

 
Keempat, melaksanakan klarifikasi tiap satu liter pun yang jelas dicanangkan oleh Badan usaha tadi akan diverryfikasi oleh tim BPH Migas. Kelima, tugas BPH Migas dalam satu harga adalah memberikan sanksi kepada Badan Usaha yang tidak dikenakan penyaluran satu harga dengan baik . “Kami menyampaikan kepada Bapak Kapolri tadi dengan lima tugas tadi kedala yang dihadapi BPH Migas karena BPH Migas sampai hari ini kami belum punya perwakilan di daerah dalam pengawasan.  Kedua,  Pengawasan kami  tahap penyidikan atau pengawasan, jadi dengan kekuatan Bapak Kapolri sampai ada model desa  ,kita akan mewujudkan dana desa satgas terpadu dan nantinya tidak hanya sampai ke SPBU  ke penyalur BBM itu ke Cukai dan kami ingin belum distribusi  itu tepat sasaran ke Masyarakat kecil. Apalagi ini diutamakan di BPH satu harga diwilayah  tiga ,ruang kedepan dan terpencil,” tegasnya.

 
Untuk itu, Ivan menjelaskan dalam konteks kita mau pengecer-pengecer ini yang banyak sekali dan memang dalam aturan pemerintah itu belum ada ,yang disebut dalam perpres hanya penyalur PPO. “Kita kepengen sebentar disitribusi pengecer ini bisa dikendalikan dengan baik sehingga  yang diharapkan oleh Bapak Presiden kita oleh Pemerintah untuk wujudkan keadilan social bagi seluruh masyarakat Indonesia rakyat dindonesia dibidang BBM yang satu harga betul-betul terwujud dengan baik,” jelasnya.

 
Selanjutnya, Kapolri Tito Karnavia  menjelaskan bahwa menjadi rekan intinya merupakan kebijakan Presiden Jokowi tentang BBM satu harga  dan juga subsidi LPG yang 3 kg itu tujuannya un.tuk meringankan rakyat kecil. Ini dibebankan sejumlah instansi BPH MIgas, kemudian nanti ada Pertamina dan juga dimonitor dan dikoordinir oleh Kementerian Ekonomi kemudian Kementerian Maritim juga ada juga dari ESDM ,BUMN.”Nah kita melihat dengan adanya tugas-tugas yang diemban diberbagai instansi dengan tujuan yang sama ini perlu ada sinergi dan perlu ada kesepakatan , perlu ada pembagian tugas dan seterusnya yang saling mengisi” tandasnya . 

 
Tito juga mengungkapkan  Polri diberikan tugas untuk membantu mengawasi agar tidak jadi pelanggaran jangan sampai nanti uang negara  disubsidi untuk masyarakat kecil justru yang menikmati adalah kelas menengah. Nah ini tidak boleh terjadi karena itu karena pengawasan memerlukan jaringan yang luas sampai ke daerah-daerah tempat-tempat terpencil sampai ke Papua pegunungan . “ Sementara BPH Migas sampai mengawasi distribusinya tingkat SPBU setelah itu dibeli oleh Oknum-oknum tertentu dan diborong habis setelah itu kongkalikong saya tidak mengerti setelah itu dijual ke masyarakat sehingga harganya tinggi . Artinya BBM satu harga ini tidak jalan diterima oleh masyarajat  oleh karena itu langkah yang kami lakukan pertama membentuk tim teknis antara BPH Migas dengan Polri kita akan membuat penyusun MOU apa saja yang harus kita kerjakan , Polisi dimana mainnya  untuk mau membantu kebijakan Pemerintah termasuk kerjaan BPH Migas. Setelah itu nanti kita akan bermain di pencegahan sampai di penindakan hukum, “ ungkapnya.(VEK)