Category Archives: Editorial

Menolak Perppu Ormas, Ada Apa?

59661f03164c9-perppu-ormas_663_382

Negara kita di dalam UUD 1945 Pasal 28 yang berbunyi Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan
pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan
dengan undang-undang. Artinya negara memberi kebebasan bagi warganya untuk mengeluarkan pendapatnya. Seperti dalam melakukan aksi unjuk rasa atau demonstrasi dilindungi undang-undang. Tentunya harus memenuhi aturan dan ketentuan yang berlaku termasuk tidak mengganggu ketertiban umum.

Namun kali ini bukan membahas aksi unjuk rasa atau demo yang dijamin undang-undang tersebut diatas. Kali ini melihat substansi atau tujuan melakukan aksi demo. Pada Jumat tanggal 29 September 2017 dilakukan aksi demo menolak sebuah peraturan pemerintah yakni Perppu tentang organisasi kemasyarakatan disingkat Perppu Ormas. Sebenarnya apa isi peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut?

Secara garis besar Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017. Tentang perubahan atas undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan yang terdiri dari 84 pasal berikut penjelasannya. Yang ditetapkan pada tanggal 10 Juli 2017 oleh Presiden Joko Widodo. Mungkin jika membahas pasal demi pasal akan memakan waktu lebih lama. Juga bisa terjadi perdebatan yang mendalam terlebih bila hal tersebut dilakukan pakar hukum tata negara.

Kali ini yang akan disinggung hanyalah Pasal 59 Perppu Ormas dengan penekanan pada ayat 4 huruf c, beserta penjelasannya. Apa isinya? Pasal 59
(l) Ormas dilarang:
a. menggunakan nama, lambang, bendera, atau
atribut yang sama dengan narna, lambang,
bendera, atau atribut lembaga pemerintahan;
b, menggunalan dengan tanpa izin nama, lambang,
bendera negara lain atau lembaga/ badan
internasional menjadi narna, lambang, atau
bendera Ormas; dan/atau
c. menggunakan nama, lambang, bendera, atau
tanda gambar yang mempunyai persamaan pada
pokoknya atau keseluruhannya dengan nama,
lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain
atau partai politik.
(2) Ormas dilarang:
a. menerima dari atau memberikan kepada pihak
manapun sumbangan dalam bentuk apapun yang
bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan / atau b. mengumpulkan dana untuk partai politik.
(3) Ormas dilarang:
melakukan tindakan permusuhan terhadap suku,
agama, ras, atau golongan;
melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau
penodaan terhadap agama yang dianut di
Indonesia;
melakukan tindakan kekerasan, mengganggu
ketenteraman dan ketertiban umum, atau
merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial;
dan/atau
melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan
wewenang penegak hukum sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Ormas dilarang:
a. menggunakan nama, lambang, bendera, atau
simbol organisasi yang mempunyai persamaan
pada pokoknya atau keseluruhannya dengan
nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi
gerakan separatis atau organisasi terlarang;
b. melakukan kegiatan separatis yang mengancam
kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
dan/atau
c. menganut, mengembangkan, serta menyebarkan
ajaran atau paham yang bertentangan dengan
Pancasila.

Penjelasan

Pasal 59

ayat 4

Huruf c

Yang dimaksud dengan “ajaran atau paham yang
bertentangan dengan Pancasila’ antara lain ajaran
ateisme, komunisme/manrisme-leninisme, atau paham
lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

Kalimat diatas merupakan kutipan dari “Perpu Ormas” yang diprotes lewat aksi unjuk rasa oleh sejumlah elemen masyarakat. Aksi menolak aturan tersebut diterapkan pemerintah. Menjadi pertanyaan sekarang, aksi yang dilakukan sejumlah elemen masyarakat ini apakah menolak keseluruhan “Perppu Ormas” tersebut atau sebagian. Jika dilihat aksi yang menolak menjadi tanda tanya besar apa yang ditolak dan apa yang didemo?

..coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang..(lirik Lagu Berita Kepada Kawan Ebiet G Ade)

(JIM)

Catatan Krisis Rohingya

Pengungsi Rohingya (Foto VOA News)

Pengungsi Rohingya (Foto VOA News)

Oleh : Ronna Nirmala (Beritagar.id)

Puluhan ribu orang berjalan melalui tanah-tanah berlumpur, perbukitan, dan hutan untuk mencapai Bangladesh. Ribuan lainnya mencoba jalur sungai dengan menaiki kapal-kapal kayu sederhana dengan muatan yang melebihi kapasitasnya.

Kemenangan Trump, Harapan Warga AS & Kecemasan Dunia.

Donald Trump

Oleh : Jimmy Endey

Lewat proses pemilihan presiden yang begitu ketat dan sangat fenomenal, pria kelahiran 14 Juni 1946 di Queens New York, Donald John Trump akhirnya terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat (AS) ke-45. Trump yang mengalahkan pesaingnya Hillary Clinton dengan angka tidak terlalu jauh 276 vs 218.
Kemenangan suami Melania Trump ini sungguh diluar dugaan beberapa pengamat. Bahkan pria yang sangat kontroversial ini kurang disukai sebagian kalangan termasuk warga AS, meski tidak keseluruhan, bahkan ironisnya para politisi Partai Republik yang menjadi kendaraan politik bagi Trump, sebahagian besar kurang menyukai putra dari Fred Trump ini karena ucapannya yang blak-blakan sehingga terkesan tidak beretika. Namun pada akhirnya, harus mengakui hasil yang menunjukan masih lebih banyak warga AS memilih pria yang memiliki tiga bersaudara ini.
Latar belakang kemenangan Trump patut di teliti lebih jauh. Dalam kampanye Trump selalu menonjolkan dominasi kepentingan warga. Isu nasionalis yang dijual Trump untuk menarik simpati warga AS ternyata berhasil.
Didukung kondisi ekonomi negeri Paman Sam yang lagi lesu, isu anti perdagangan bebas, terapkan ratusan persen pajak untuk produk-produk asing, orientasi yang anti imigran, anti produk luar negeri, menjadi pemikat warga AS untuk memilih Trump. Lebih jauh, pria yang telah tiga kali menikah ini memaparkan bahwa dengan melakukan pembatasan terhadap para imigran akan memberikan banyak kesempatan kerja bagi warga AS kulit putih. Dengan demikian, angka tenaga kerja di AS meningkat dan pengangguran berkurang. Daya pikat dalam kampanye tersebutlah yang mendorong warga asli AS memilihnya.

Ditinjau dari aspek ekonomi, janji Trump juga amat menggiurkan. Kebijakan anti perdagangan bebas yang bakal diterapkan Trump akan memicu peningkatan ekonomi dalam negeri. Meski membatasi gerak perekonomian global akan berdampak negara di luar AS sulit melakukan kerja sama perdagangan dengan AS. Tapi hal tersebut menguntungkan bagi usaha dalam negeri yang berimbas pada peningkatan ekonomi warga. Pada prakteknya nanti AS akan menjadi musuh dunia ekonomi global.

Ekonom Senior Emil Salim menyebutkan, Trump akan menerapkan kebijakan yang konservatif. Langkah awal yang akan dilakukan Trump adalah menghapuskan keberadaan Kerja Sama Asia Pasifik atau Trans Pacific Partnership (TPP). Ekonomi AS bakal berubah menjadi konservatif. Produk-produk luar negeri akan dibatasi dengan dikenakan bea masuk yang tinggi agar produk-produk AS tidak kalah bersaing. Emil memaparkan bahwa sasaran AS itu free trade akan mengalami perubahan, akan lebih konservatif, lebih melihat pada kepentingan AS, namun bagi dunia sangat buruk.

Bagaimana dengan kebijakan lainnya yang diperkirakan menarik perhatian warga AS?
Sikap Trump yang menonjolkan bahwa AS merupakan negara besar dan memiliki kemampuan menjadi agresor militer kelihatannya menjadi daya tarik tersendiri. Bahkan dengan mengagumi pemimpin Rusia, Vladimir Putin, Trump sempat membandingkan Obama yang masih dibawah Putin.
Pada suatu kesempatan Donald Trump menyebut Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai pemimpin yang jauh lebih baik daripada Presiden Barack Obama. Ini bukan pertama kalinya, Trump yang memang sering memuji Putin.

“Sungguh seorang pemimpin,” ucap Trump soal Putin dalam wawancara ‘Commander in Chief Forum’, seperti dilansir AFP, Kamis (8/9/2016). Dalam wawancara itu, Trump dan capres Partai Demokrat Hillary Clinton ditanyai secara terpisah soal mandat militer dan keamanan nasional.

Hal yang sama juga pernah dilontarkan Putin dengan memuji pengusaha real estate asal New York itu sebagai sosok yang ‘sangat luar biasa’.

Secara psikoligis, warga AS mendambakan seorang pemimpin yang tegas dan berani. Mereka menilai pemimpin Rusia saja yang negaranya telah terpecah namun masih memiliki idealisme dan keberanian mengangkat harkat negaranya di mata dunia khususnya mengenai kekuatan militer, meski negara tersebut sudah tidak seberapa dibandingkan AS yang unggul dalam segala hal. Kedekatan dengan Rusia ini menjadi kekhawatiran tersendiri bagi negara-negara lain.***

Pers Indonesia Dalam Bingkai Sejarah

tmp_17536-hari-pers-nasional-11137962041

Jika kita hendak merumuskan kembali kapan lahirnya sejarah pers nasional lahir sebaiknya dimulai dengan menentukan kriteria pers nasional tertua.

Hari Pers ditetapkan tanggal 9 Februari yang juga merupakan hari lahirnya Persatua Wartawan Indonesia (PWI).

PWI sendiri bukanlah organisasi wartawan pertama di Indonesia. Dari pelacakan sejarah kita dapat menemukan bahwa jauh sebelum PWI sudah lahir organisasi wartawan di masa perjuangan melawan kolonialisme, yaitu: Inlandsche Journalisten Bond (IJB) yang dipelopori oleh Mas Marco Kartodikromo pada tahun 1914, Sarekat Journalists Asia (1925), Perkumpulan Kaoem Journalists (1931), dan Persatoean Djurnalis Indonesia (1940). PWI sendiri baru lahir pada 9 Februari 1946.

Hari lahir PWI menjadi naik kasta menjadi hari pers yang diperingati secara nasional karena peran Menteri Penerangan Harmoko yang merayu Presiden Soeharto untuk menetapkannya sehingga sejak 1985 HPN diperingati di tanggal tersebut.

Lagipula penetapan HPN yang ditetapkan saat PWI sebagai satu-satunya organisasi tunggal. Padahal sesudah rezim orde baru tumbang sudah lahir banyak organisasi wartawan berskala nasional. Saat rezim orde baru berkuasa sekumpulan wartawan yang memprotes pembredelan Tempo, Editor dan Detik, di tahun 1994, mendirikan organisasi wartawan alternatif yang diberi nama Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Saat Soeharto jatuh tahun 1998, PWI pecah menjadi dua dengan lahirnya PWI Reformasi. Juga diikuti berdirinya Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI).

Lahirnya HPN yang merujuk pada hari lahir PWI juga dirasa ahistoris dengan sejarah terbitnya pers pertama kali di Indonesia. “Terdapat beberapa surat kabar yang terbit sebelum merdeka, baik sesudah tahun 1900 atau sebelumnya yang dapat dipertimbangkan sebagai embrio atau perintis pers nasional,” ujar Asvi Warman Adam, Ahli Peneliti Utama LIPI dalam diskusi di AJI beberapa waktu silam.

Tentu saja konteks yang dimaksud adalah jauh sebelum Indonesia merdeka, sudah lahir pers perjuangan yang dikendalikan oleh orang-orang pribumi. Taufik Rahzen yang meneliti sejarah pers nasional dan hasilnya sudah diterbitkan dalam buku 100 Tahun Pers Nasional yang diterbitkan saat peringatan 100 tahun Kebangkitan Nasional tahun 2008, mengusulkan agar tanggal penerbitan pertama Medan Prijaji, koran pribumi pertama yang dinahkodai oleh Tirto Adhi Suryo, sebagai tonggak sejarah Hari Pers Nasional: 1 Januari 1907.

Medan Prijaji adalah koran pertama yang seluruh awaknya pribumi dan diterbitkan dalam bahasa Melayu. Tirto Adhi Surjo dianggap meletakkan dasar organisasi pers yang modern. Memang sebelum Medan Prijaji terbit, sudah ada pers yang terbit di Hindia Belanda, seperti Bataviasche Nouvelles. Inilah koran yang terbit di Batavia pada tahun 1744-1746.

Kontroversi pun tak berhenti dengan penelitian tentang sejarah lahirnya Medan Prijaji sebagai pers nasional pertama. Sebagian kalangan menyebut jauh sebelum Medan Prijaji lahir, pada tahun 1900 sudah ada koran berbahasa Melayu di Sumatera dengan nama Pewarta Wolanda. Pendirinya adalah Abdul Rivai, yang pada tahun 1902 juga menerbitkan koran berhasa Melayu: Bintang Hindia.

Salah satu yang menentang lahirnya Medan Prijaji sebagai tanggal lahirnya hari pers nasional adalah Suryadi, dosen di Universiteit Leiden, Belanda. Dalam kolomnya yang dimuat di Harian Padang Ekspres, 6 Oktober 2007, Suryadi menyebut bahwa terlalu berlebihan menempatkan Medan Prijaji sebagai tonggak pers nasional.

Suryadi melampirkan data lahirnya pers sebelum Medan Prijaji, antara lain: Soerat Kabar Bahasa Melaijoe (Surabaya, 1856), Soerat Chabar Betawi (Betawi, 1858), Selompret Malajoe [belakangan bernama Slompret Melayoe] (Semarang, 1860), Pertela Soedagaran (Surabaya, 1863), Bintang Timor (Padang, 1865), Bintang Djohar (Betawi, 1873), Mata Hari (Makassar, 1883), Pelita Ketjil (Padang, 1886), Insulinde (Padang, 1901).

Bahkan juga Bintang Utara (Rotterdam, 1856) dan Bintang Hindia (Amsterdam, 1903) adalah sedikit contoh dari puluhan surat kabar pribumi berbahasa Melayu yang terbit sebelum Medan Prijaji lahir ke dunia.

Moral cerita adalah jika kita hendak merumuskan kembali kapan lahirnya sejarah pers nasional lahir sebaiknya dimulai dengan menentukan kriteria pers nasional. Kriteria tersebut misalnya: berbahasa Indonesia (Melayu), dikelola pribumi, berkontribusi pada pembangunan nasionalisme. Di atas semua kriteria itu barulah dicari mana yang paling tua usianya.

Dari perdebatan soal penentuan HPN ini, sudah jelas satu hal yang keliru adalah menetapkan hari pers nasional hanya bersandar pada lahirnya PWI. Tugas pegiat pers dan sejarawan untuk merumuskan hari lahir pers nasional yang sejati. Ini tak mudah karena sejarah lahir dari pergulatan pada zamannya. Misalnya begini beberapa pers di masa kolonial tak berani berdiri tanpa keterlibatan pemerintah Hindia Belanda, karena itulah taktik yang tersedia, Demikian pula pilihan bahasa yang tak seratus persen berbahasa melayu juga sebagai strategi.

Sejarah hari ini adalah akumulasi sejarah pada tahun-tahun sebelumnya. Sejarah bukan senyawa yang berdiri sendiri, terpisah dari peristiwa sebelumnya. Sejarah adalah dialektika kehidupan itu sendiri. Yang terpenting sebelum masuk substansi persoalan, tentukan dulu siapakah host sekaligus pelopor untuk permusan kembali sejarah pers nasional. Dan jangan lupa budi baik ini harus diselesaikan pada tenggat waktu yang disepakati.

Selamat Hati Pers Nasional. Majulah Pers Indonesia!

Belajar Dari Pemberantasan Korupsi di Hongkong

Lembaga Anti Korupsi Hongkong
Lembaga Anti Korupsi Hongkong

Lembaga Anti Korupsi Hongkong

PERISTIWA Yang dialami Indonesia saat ini, KPK Vs Polisi, pernah terjadi di Hongkong 38 tahun silam. Bahkan lebih parah lagi kejadiannya.
Pada tahun 1977 di Hongkong ribuan polisi berdemo, mereka berkumpul di depan kantor kepala polisi dan berduyun-duyun berbaris menuju markas Independent Comission Against Corruption (ICAC), komisi antikorupsi di wilayah otonomi Cina yang kala itu masih dikuasai Inggris.

Di depan kantor ICAC, sebagian polisi memaksa masuk gedung hingga menyebabkan beberapa petugas ICAC, yang mencoba menahan mereka, terluka. Para polisi itu berang karena banyak rekan mereka ditangkap komisi independen antikorupsi ini.

Biasanya para koruptor dijerat dengan menggunakan pengakuan para polisi dan penjahat yang ditangkap lebih dahulu. Mereka “bernyanyi” agar mendapatkan keringanan hukuman sampai dua pertiga sebagai justice collaborator.

Adalab Peter Fitzroy Godber yang merupakan kepala kepolisian Sector Wanchai dan Kai Tak Airport di Hongkong, pada saat hampir pensiun ia diketahui mempunyai uang sebanyak 600 ribu US dollar di account bank luar negerinya, dan berupaya melarikan diri dengan pass khusus polisi beserta istrinya, belakangan ia tertangkap di London dan diekstradisi ke Hongkong dan menjalani hukuman.

Nyanyian itu kemudian ramai menghiasi pemberitaan media massa dan membuat moril di kantor polisi runtuh. Gerakan antikorupsi yang gencar itu akhirnya berujung pada kemarahan massal aparat keamanan se-Hong Kong. Polisi pun mogok.

Ketika itu polisi Hong Kong memang merasa amat terpojok. Mereka merasa dijadikan target utama oleh ICAC sejak lembaga anti korupsi itu didirikan pada 1974. Bayangkan, dalam tiga tahun ICAC telah menangkap 247 koruptor. Sebanyak 143 di antaranya adalah polisi, termasuk beberapa komandan yang terkenal karena memiliki rekening gendut. Bahkan, pembentukan ICAC pun dipicu oleh skandal korupsi seorang petinggi polisi.

Polisi itu bernama Peter Fitzroy Godber. Ia sebenarnya sedang memasuki masa pensiun saat tim antikorupsi polisi Hong Kong mulai menyelidiki kiprahnya pada 1973. Godber adalah mantan Wakil Kepala Polisi Kowloon itu. Penyelidikan dilakukan setelah polisi mendapatkan laporan rekening gendutnya senilai 600 ribu dolar di berbagai akun bank di luar negeri. Godber pun dipanggil untuk diminta keterangannya.

Namun, lelaki penerima medali penghargaan karena jasa-jasanya menangani kerusuhan pada 1966-1967 ini memilih kabur ke luar negeri dengan menggunakan koneksinya di bandar udara setelah memastikan istrinya telah berada di luar negeri.

Buronnya Godber membuat masyarakat yang sudah kesal dengan maraknya korupsi di Hong Kong bergolak. Berbagai aksi masyarakat berslogan “Lawan Korupsi, Tangkap Godber” pun mewabah dan Gubernur Jenderal Murray MacLehose bereaksi dengan meminta Hakim Tinggi Alistair Blair-Kerr untuk melakukan investigasi.

Hasilnya? Korupsi ternyata telah mengakar di kepolisian dan membudaya di birokrasi. Hakim Alistair Blair-Kerr menyimpulkan perlunya badan khusus antikorupsi yang independen dan berada di luar kepolisian.

Atas dasar rekomendasi itulah, ICAC didirikan pada 15 Februari 1974. Awalnya masyarakat sempat bersikap sinis, tapi ICAC kemudian berhasil membuat gebrakan pertamanya, yaitu membuat Godber ditangkap di Inggris dua bulan kemudian serta mengektradisinya ke Hong Kong pada Januari 1975. Godber pun diadili dan dihukum penjara empat tahun plus denda 25 ribu dolar Hong Kong.

Setelah itu ICAC semakin rajin menguak korupsi di kepolisian Hong Kong. Perlawanan pun mulai muncul dan memuncak pada Oktober 1977. Setelah menyerbu markas ICAC, ribuan polisi menyatakan mogok.

Pemerintah Hong Kong, yang saat itu merupakan koloni Inggris, khawatir pemogokan ini akan berujung pada huru-hara seperti terjadi pada 1966-1967. Gubernur Jenderal MacLehose akhirnya mengambil keputusan yang kontroversial pada 5 November 1977. Penguasa Hong Kong ini memberikan amnesti bagi korupsi yang dilakukan sebelum 1 Januari 1977, kecuali yang besar-besar.

Amnesti parsial ini menimba protes. Namun, MacLehose bertahan. “Memang mungkin saja korupsi yang terjadi jauh di masa silam dibongkar,” katanya. “tapi upaya penyidikan seperti ini membuat koruptor masa lalu bergabung dengan koruptor masa kini dan ini yang membuat polisi nyaris melakukan pemogokan.” Dengan memberikan amnesti parsial, “kedua elemen yang sebenarnya amat berbeda ini terpisah dan memudahkan ICAC menyidik korupsi yang sedang terjadi,” kata MacLehose.

MacLehose terbukti benar. Setahun kemudian ICAC berhasil mengumpulkan cukup bukti untuk memaksa 118 pejabat tinggi polisi dan seorang petinggi bea cukai untuk mengambil pensiun dini. Ketegangan hubungan ICAC dan polisi pun semakin mengendur dengan semakin bersihnya aparat kepolisian. Sejak pertengahan 1980-an, hubungan kedua instansi ini bahkan boleh dikata telah menjadi mesra.

Kini ICAC Hong Kong menjadi salah satu contoh lembaga antikorupsi paling berhasil di dunia. Masyarakat setempat menyatakan pembentukannya sebagai salah satu dari enam kejadian terpenting dalam 150 tahun sejarah Hong Kong.

Suatu hal yang tak terbayangkan saat ribuan polisi menyerbu markasnya pada 38 tahun silam.

Indeks Persepsi Korupsi tahun 2014 menyatakan Denmark, Selandia Baru, Finlandia, Swedia, Norwegia, Swiss sebagai negara yang paling bebas korupsi. Amerika – bersama Hong Kong, Irlandia dan Barbados – ada di urutan ke 17. Sementara Singapura adalah satu-satunya negara di kawasan Asia yang masuk kategori 10 besar negara paling bebas korupsi. Lalu bagaimana dengan Indonesia?.

Dalam Indeks Persepsi Korupsi 2014, Indonesia ada pada urutan ke 107.

Indonesia bukan Hongkong dan juga sebaliknya. Di negara kita tidak perlu menjadi seperti Hongkong 38 tahun lalu. Namun perlu keseriusan semua pihak baik Eksekutif (Pemerintah pusat maupun daerah), Legislatif (DPR dan DPRD) terlebih Yudikatif (Mahkamah Agung serta turunannya Pengadilan)

Semoga upaya pemberantasan korupsi di Indonesia tidak berhenti dan bisa menaikan peringkat negara tercinta kita ini sehingga kesejahteraan rakyat dapat terwujud. Save KPK dan Polri. Salam Anti Korupsi.

Editor : Jimmy Endey