RDP Komisi VII DPR RI Dengan Holding Tambang BUMN Berlangsung Panas

Jurnal123.com – Meski bukan hal baru, yang terjadi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPR kali ini cukup menarik. RPD Komisi VII DPR RI dengan Holding BUMN Tambang di ruang rapat Komisi VII DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 30 Juni 2020, berlangsung panas hingga memukul meja.

Hal ini terjadi saat Direktur Utama MIND ID Orias Petrus Moedak sedang memaparkan perihal utang yang digunakan untuk mengakuisisi 51% saham PT Freeport Indonesia senilai US$ 3,85 miliar atau Rp 55,8 triliun (asumsi kurs Rp 14.500). Tiba-tiba, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Muhammad Nasir bertanya terkait hal tersebut.

“Saya minta pak dirut, utang pembelian 41% kapan selesai dibayar? Interaktif pimpinan,” ujarnya.

Nasir mempertanyakan utang dengan tenor 3, 5 ,10 dan 30 tahun ini kapan selesai. Menurut dia, utang dengan tenor sampai 30 tahun, bisa tuntas apabila operasional perusahaan lancar.

“Kalau kita mati tak selesai nih barang nanti, ganti dirut lain, lain lagi polanya. Makanya itu yang saya pertanyakan kepentingan mengalihkan Freeport sebenarnya kepentingan politik,” paparnya dengan nada tinggi.

Nasir mengaku galau ada utang lagi. Menurut dia, utang hanya ada dua kunci. Jika barang lancar akan bagus, kalau barang tidak lancar disita barang ini.
“Yang saya khawatir tiga perusahaan yang gabung Inalum apakah untuk menopang utang ini. Karena sudah holding,” kata Nasir.

Kemudian, dia meminta agar data disampaikan dengan detail lalu disaut Orias dengan mengatakan jika nanti akan disampaikan. Tak puas dengan jawaban Orias, Nasir malah mengatakan kalau Orias mengulangi hal yang sama lagi agar keluar ruangan.

“Kalau bapak suruh keluar izin pimpinan saya keluar,” saut Orias.

“Bapak bagus keluar, karena nggak ada gunanya bapak rapat di sini. Anda bukan buat main-main dengan DPR ini,” saut Nasir sambil menggebrak meja.

Nasir kembali menegaskan jika dirinya tidak main-main, dan meminta agar bahan rapat harus disajikan lengkap.

“Enak betul anda di sini,” tegasnya.

“Saya diundang saya datang,” saut Orias lagi.

Tanggapan ini disaut lagi oleh Nasir dengan menanyakan siapa yang akan membayar utang tersebut.

“Kamu, enak betul kamu ngomongnya. Saya pimpinan kalau orang begini lagi nggak usah ikut rapat, kita suruh wakilnya, bila perlu suruh menterinya yang datang kemari. Saya akan menyurati Pak Erick Thohir (Menteri BUMN) untuk mengganti orang ini,” kata Nasir.

Sebelumnya, MIND ID mengungkapkan sumber pendanaan perusahaan untuk mengakuisisi 51% saham PT Freeport Indonesia senilai US$ 3,85 miliar atau Rp 55,8 triliun (asumsi kurs Rp 14.500).

Akuisisi tersebut menjadi pencaplokan terbesar yang pernah dilakukan perusahaan pelat negara selama Indonesia berdiri dan merupakan akuisisi terbesar ke-6 di Asia Tenggara dalam 10 tahun terakhir.

Orias mengatakan secara garis besar pembelian saham PT Freeport dilakukan dengan kombinasi penerbitan obligasi serta pinjaman.

“Saat beli Freeport 3,85 miliar dolar, kami terbitkan obligasi 4 miliar dolar, bunga 6%, rata-rata harus bayar 250 dolar AS setiap tahun. Kami melihat situasi ini, dan utang kami [obligasi] ada beberapa term, ada yang 3, 5, 10 dan 10 tahun,” kata Orias dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR RI, Selasa (30/6/2020).

Sebagai informasi, Inalum membayar saham Freeport Indonesia pada Jumat (21/12/2018) dengan biaya akuisisi mencapai US$ 3,85 miliar atau Rp 55,8 triliun. Saat itu, Inalum menerbitkan obligasi valuta asing (global bond) senilai US$ 4 miliar.

Ini bukan hanya obligasi valas pertama Inalum, tetapi juga yang terbesar yang pernah diterbitkan oleh BUMN. Obligasi tersebut terdiri atas 4 seri, dengan tenor terpendek 5 tahun dan paling panjang 30 tahun. Kupon obligasi ini ditetapkan fixed pada rata-rata 5,991%.

Orias mengatakan dengan penerbitan pada 2018, artinya ada utang jatuh tempo sebesar US$ 1 miliar jatuh tempo tahun depan.

“Tenor 3 tahun, 5 tahun kami perkirakan apabila ada negatif pada operasi, maka kami akan kesulitan pendanaan untuk 1 miliar jatuh tempo tahun depan.”

Perseroan juga melakukan refinancing dengan menarik dana US$ 2,5 miliar untuk kebutuhan 2021-2023. Setengahnya dipakai untuk membayar utang 2021 dan 2023, setengahnya lagi untuk membayar utang anak usaha dan akuisisi PT Vale Indonesia Tbk (INCO).

“Dengan penerbitan utang baru cost lebih murah 0,7% dari sebelumnya secara prinsipal bunga rata-rata 5,4% terendah 4,75% tertinggi 6%, rata-rata 5,4%.”

“Kita bayar yang bisa kita dapat dari pasar, kita terbitkan 4 miliar dolar obligasi, yang kami lakukan penawaran pemegang obligasi lama, untuk jual obligasi lama ditukar dengan tenor yang lebih panjang. Yang berhasil ditukar 1 miliar dolar, ada 1,5 miliar dolar kami rencanakan pembayaran sesuai mekanisme dan biaya dari bunga pinjaman yang ada di anak perusahaan.”

Dia mengatakan semua proses akuisisi ini sudah sesuai dengan rencana pada 2019 dan 2020, karena belum ada arus kas terkait dengan Freeport karena utang obligasi baru mulai (jatuh tempo) pada 2021.

“Investasi ini [Freeport] akan hasilkan di 2021, akan ada penerimaan dividen dengan level produksi sama dengan 2018,” kata Orias.

“Waktu kami beli 2 tahun akan kosong, investasi akan balik 2021. Ekspektasi kami akan sama dengan 2018 jadi apabila harga tembaga pada level 2018, maka dividen 350 juta dolar 2021 meningkat bertahap, ekspektasi 1 miliar dolar di 2023 dan seterusnya. Ini perhitungan yang sudah dilakukan. Kami ekspektasi produksi yang diharapkan Freeport semua sesuai rencana.”(BIN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *