Peristiwa Langka! KPK Panggil 13 Kepala Daerah di Jambi Guna Pemeriksaan Harta Kekayaan

Kantor KPK Jakarta

Jurnal123.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan langkah kejutan.

Secara mendadak, KPK memberikan rilis kepada awak media, Minggu (3/3).

Lembaga itu akan memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) kepala daerah di Jambi.

Sebelumnya KPK menyebut ada 14 kepala daerah. Namun dari belasan nama itu, ternyata ada satu orang tak lagi menjabat, yakni mantan Wakil Bupati Merangin, Abdul Khafid Moein.

Adanya pemeriksaan sejumlah kepala daerah di Provinsi Jambi terkait oleh KPK pada Senin (4/3) ini dibenarkan Johansyah selaku Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jambi.

Namun Johansyah menyebut hal itu bukanlah pemeriksaan melainkan hanya klarifikasi oleh KPK terhadap LHKPN yang rutin dilakkukan.

“Ya. Klarifikasi berkala yang dilakukan setiap tahun. Sesuai yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bukan pemeriksaan,” sebut Johansyah.

Johan menambahkan kegiatan klarifikasi itu akan dilaksanakan di kantor Gubernur Jambi. “Kita pasti fasilitasi,” tambahnya.

Untuk diketahui, KPK menerjunkan tim khusus untuk memeriksa LHKPN 14 nama tersebut. “Mulai Senin sampai Rabu, tim KPK ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan LHKPN terhadap 14 orang penyelenggara negara di daerah Jambi,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulis.

KPK akan mengklarifikasi berbagai informasi terkait kekayaan itu. Jika terdapat kekurangan informasi dalam laporan harta kekayaan, kepala daerah bisa melengkapi kekurangan data tersebut.

‚ÄúPara kepala daerah yang diperiksa kekayaannya diharapkan dapat menjelaskan dengan terbuka jika ada informasi yang dibutuhkan tim KPK. Jika terdapat dokumen yang perlu dibawa dan dijelaskan, akan sangat membantu proses pemeriksaan ini,” kata dia.

Pemeriksaan rencananya digelar di kantor Gubernur Provinsi Jambi. Pada Senin (4/3) KPK memeriksa LHKPN Bupati Kerinci Adirozal, Bupati Batanghari Syahirsah dan Wali Kota Sungai Penuh Asafri Jaya Bakri.

Lalu pada Selasa (5/3) giliran, Bambang Bayu Suseno, Wakil Bupati Muaro Jambi; Sofia Joesoef, Wakil Bupati Batanghari; Mashuri, Bupati Bungo; Safrial, Bupati Tanjung Jabung Barat; Masnah, Bupati Muarojambi dan Alharis Bupati Merangin.

Sedangkan di Rabu (6/3) KPK memeriksa LHKPN Bupati Tebo Sukandar, Wakil Bupati Sarolangun Hilallatil Badri, mantan Wakil Bupati Merangin Abdul Khafidh, Wali Kota Jambi Syarif Fasha dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Zulhelmi.

“Melalui proses pelaporan dan pemeriksaan LHKPN, KPK mengingatkan bahwa hal tersebut merupakan kewajiban penyelenggara negara. Keterbukaan terhadap masyarakat merupakan keniscayaan bagi pejabat publik, sehingga jangan sampai ada kekayaan yang disembunyikan,” ujar Febri.

Kabag Humas dan Potokol Setda Tanjung Jabung Barat, Firdaus menyebut pemeriksaan tersebut berkaitan laporan keuangan pada tahun 2017 silam.

“Bupati Safrial akan memberikan penjelasan klarifikasi LHKPN per tanggal 31 Desember 2017,” sebutnya.

Wakil Bupati Muarojambi, Bambang Bayu Suseno saat dikonfirmasi, menyiratkan adanya pemeriksaan itu.

“Pemeriksaan yang mana ini? Yang seluruh pejabat daerah itu ya?” jawabnya melalui telepon seluler.

Saat ditanya lebih lanjut, Bambang mengatakan sedang ada kegiatan.

“Oh iya, nanti saya hubungi lagi ya, nanti konfirmasi juga dengan inspektorat. Saya lagi ada kegiatan ini, nanti saya hubungi lagi ya,” tutupnya.

Kepala Inspektorat Batanghari, Muklis, juga memberi keterangan senada.
Kata dia, pemeriksaan tersebut merupakan klarifikasi mengenai perubahan harta kekayaan penyelenggara negara, dalam hal ini Bupati Batanghari.

“Yang bakal diklarifikasi itu perubahan harta kekayaan dari 2017 ke 2018. Apakah ada yang berkurang atau bertambah. Kalau bertambah, sumbernya dari mana saja. Kan begitu,” katanya.

Ia menyebutkan, tak ada pemeriksaan yang signifikan.

“Hanya mengenai itu saja. Kalau bupati kita apalah perubahannya kan,” ujarnya.

Katanya, pemeriksaan bakal berlangsung sekira 3 jam atau 4 jam. Dirinya, pun juga ikut mendampingi Syahirsah ke kantor Gubernur Jambi. ( KPK periksa harta 13 kepala daerah Jambi)

“Kalau wakil bupati hari Selasa baru diperiksa,” jelasnya.

Analisis peristiwa

Pemerhati hukum dan pemerintahan dari Universitas Jambi, Sahuri Lasmadi, mengatakan kepatuhan LHKPN menjadi salah satu hal yang bisa membuktikan komitmen penyelenggara negara dalam pemberantasan korupsi.

Maka cukup mengejutkan jika KPK memanggil 14 kepala daerah di Jambi.
Ini mengingat laporan LHKPN bisa dilakukan sendiri oleh kepala daerah itu sendiri.

KPK tentu memiliki alasan tersendiri memeriksa 14 kepala daerah terkait LHKPN ini. Bisa jadi ada syarat yang belum dipenuhi bagi sejumlah kepala daerah dalam melaporkan hasik kekayaannya.

Namun, bisa jadi ada kenaikan kekayaan yang signifikan atau tidak masuk akal. Oleh sebab itu KPK memanggil dan memintai keterangan dari mana hasil kekayaan tersebut.

Masalahnya bila hasil kekayaan tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Maka bisa jadi akan ada masalah baru bagi kepala daerah tersebut.

Bisa jadi KPK akan menyelidiki lebih dalam dari mana adal usul kekayaan tersebut.

Jika terbukti dari hasil korupsi, bisa jadi kepala daerah ditetapkan sebagai tersangka.(TRI)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *