MA Berhentikan Sementara Hakim Dan Panitera Tersangka KPK

Jurubicara MA Suhadi (Kiri) Bersama Kepala Biro Humas Abdullah (Kanan) Saat Konferensi Pers di Kantor MA (Foto Jimmy)


Jurnal123.com – Mahkamah Agung (MA) secara resmi memberhentikan sementara 2 hakim dan 1 panitera pengganti.

Dalam Surat Keputusan Ketua MA Nomor 253/KMA/SK/XI/2018 dan Nomor 253/KMA/SK/XI/2018 menyatakan memberhentikan sementara dari jabatan negeri Pegawai Negeri Sipil/Hakim atas nama Irwan dan R. Iswahyu Widodo. Keduanya adalah hakim utama muda pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan telah ditetapkan tersangka oleh KPK terkait kasus suap. Pemberhentian ini statusnya sementara sampai ada hukum inkrah. Pemberhentian sementara ini terhitung sejak tanggal 27 November 2018.

Selain itu dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 2085/DJU/SK/KP02.2/11/2018 juga memberhentikan sementara Muhammad Ramadhan, panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang sebelumnya bertugas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

“Hari ini MA mengambil tindakan bahwa memberhentikan kedua hakim Pengadilan Negeri Jaksel dengan status pemberhentian sementara, yang di tanda tangani oleh ketua MA Republik Indonesia,” ujar Jubir MA, Suhadi saat konferensi pers di Gedung MA, Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (29/11/2018).

Dia menjelaskan, ketiganya diberhentikan statusnya sebagai pegawai negeri sipil (PNS) sementara sampai ada putusan hukum yang mengikat. Selain itu, dengan pemberhentian status sementara ini, ketiganya hanya mendapat hak kesejahteraan sebesar 50 persen.

“Terhadap yang tertangkap tangan ini, saya sudah jelaskan ketiga orang ini pada hari ini jadi diberhentikan statusnya sebagai PNS dengan status diberhentikan sementara, hak dan kesejahteraanya juga hanya diberikan 50 persen,” jelasnya.

Hakim Iswahyu dan Irwan ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Keduanya disebut KPK mulanya menerima Rp 150 juta terkait dengan putusan sela atas gugatan perdata pembatalan perjanjian akuisisi PT Citra Lampia Mandiri oleh PT Asia Pacific Mining Resources. Keduanya juga dijanjikan menerima duit Rp 500 juta dari pihak penggugat lewat pengacara Arif untuk putusan gugatan.

Duit Rp 500 juta disiapkan pengacara Arif, yang bersumber dari Martin Silitonga. Duit ini dibawa ke M Ramadhan, panitera pengganti PN Jaktim yang pernah bertugas di PN Jaksel. KPK kemudian melakukan operasi tangkap tangan dan menyita duit yang sudah ditukar dalam mata uang dolar Singapura sebesar SGD 47 ribu.

Kepala Biro Humas Abdullah Menunjukan Surat Pemberhentian Sementara Terhadap 2 Hakim Dan Panitera Pengganti Yang Terkena OTT KPK


Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Abdullah juga menghimbau kepada masyarakat supaya bisa menjadi sosial kontrol bagi penegakan hukum di Indonesia. “Saya menghimbau kepada masyarakat, advokat, dan teman-teman media ini menjadi mekanisme dan sosial kontrol jalannya penegakan hukum di Indonesia. Setiap adanya suap itu selalu melibatkan pihak luar dalam hal ini principal, lawyer, dan orang internal pengadilan. Pintu gerbang itu selalu panitera pengganti karena hakim tidak bisa disentuh. Bertemu dengan hakim pun tidak boleh. Terlebih sekarang sudah ada PTSP,” terang Abdullah.

Terkait dengan pengawasan hakim, Abdullah menambahkan bahwa saat ini jumlah hakim sekitar 7000 orang. “Kalau sistem dan mekanisme pengawasannya sudah sangat ketat, regulasi pengawasan juga cukup lengkap. Kembali lagi kepada manusianya. (Jimmy)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *