Jurnal123.com – Polemik seputar lokasi pembuangan sampah Bentargebang Bekasi memanas akhir-akhir ini.
DPRD DKI Jakarta menilai permintaan dana hibah sebesar Rp2,09 triliun yang diajukan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi sangat berlebihan. Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi pun harusnya paham soal mekanisme anggaran.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik meminta Pemkot Bekasi memahami aturan pencairan dana hibah. Menurutnya, untuk mengeluarkan dana hibah, ada mekanisme penganggaran yang harus dilakukan Pemprov DKI Jakarta.
“Wali kota Bekasi, Rahmat Efendi harusnya tahu mekanisme anggaran. Enggak bisa mendadak minta, ini kan bukan uang dari emaknya, bisa minta tiba-tiba begitu,” ungkapnya.
Wakil Ketua Badan Anggran itu pun menilai dana hibah yang diajukan Pemkot Bekasi sebanyak Rp 2,09 triliun terlalu berlebihan. Dia meminta agar Pemkot tidak mengeluarkan ancaman terkait distribusi sampah DKI Jakarta ke TPST Bantargebang.“Kita kaji dulu tuh usulan,” ucapnya.
Walikota Bekasi Ajak Pemprov DKI Duduk Bersama.
Polemik antara Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Bekasi terkait, Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPS) Bantargebang kembali bergejolak akhir-akhir ini. Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menyampaikan polemik ini akan selesai jika antara kepala daerah DKI dan Kota Bekasi duduk bersama.
Rahmat Effendi. Menurutnya, masalah TPS Bantargebang ini hanya bisa menyelesaikan antara dirinya dengan Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta. “Jadi, masalah ini memang yang bisa menyelesaikannya adalah, pimpinan dengan pimpinan. Tidak mungkin anak buah menyelesaikannya, karena ini kebijakan. Kebijakan kerja sama dan otoritasi anggaran oleh kepala daerah,” ujar Rahmat di kantor Pemkot Bekasi, Senin (22/10/2018).(JIM)
