JURNAL123, JAKARTA.
Berkaca dari beragam dan kompleksitas bencana di tahun 2017, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merancang target anggaran yang akan diakomodasi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tahun 2018, yakni sebesar Rp 15 triliun.
“Kebutuhan kita idealnya Rp 15 triliun supaya cepat melakukan penanganan. Dengan begitu ketika rumah hancur seperti gempa kemarin, kita buat stimulus dengan pembangunan lalu selesai,” jelas Kepala Pusat Data Informasi dan Humas, BNPB Sutopo Purwo Nugroho di Graha BNPB, Jakarta Timur, beberapa waktu lalu.
Sutopo menjelaskan, selama tahun 2017, APBN yang ditujukan untuk BNPB hanya sebesar Rp 1,2 triliun. Sementara menurutnya, biaya penanggulangan bencana lebih daripada itu. BNPB diketahui memiliki dana cadangan sebesar Rp 4 triliun yang memang disediakan jika dibutuhkan terkait dana tanggap bencana.
“Kita memiliki dana cadangan penanggulangan bencana Rp 4 triliun. Di mana itu? Di Kementerian Keuangan. Rp 4 trililun digunakan untuk tanggap darurat Rp 2 triliun dan penanganan pascabencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi itu Rp 2 triliun,” kata Sutopo.
Dalam setiap tahunnya memang dana cadangan diketahui tetap Rp 4 triliun, tetapi untuk tahun 2018 mendatang dana APBN untuk BNPB akan berkurang. Akan ada pengurangan dari Rp 1,2 triliun menjadi Rp 748 miliar. “Inilah yang menjadi ironi, di satu sisi bencana semakin meningkat dana ternyata berkurang,” tutur Sutopo.
Maka dari itu, penurunan dana APBN BNPB menurut Sutopo sangatlah kurang karena idealnya BNPB membutuhkan Rp 15 triliun ke depannya. Ia menjelaskan dana ini digunakan untuk penanganan secara menyeluruh, seperti prabencana, tanggap darurat pascabencana.
Nilai belasan triliun ini menurut Sutopo, beberapa di antaranya akan dialokasikan untuk pembangunan program mitigasi yang baik, yakni dengan membangun ratusan unit sistem peringatan dini longsor di seluruh Indonesia.
“Karena diketahui baru 200 unit yang baru terpasang. Kita masih butuh lebih banyak lagi untuk menjangkau seluruh wilayah di Indonesia. Sosialisasi juga masih perlu digencarkan serta jalur evakuasi. Hal-hal inilah yang memang ingin dibangun oleh BNPB ke depannya,” pungkas Sutopo.
Proyek triliunan tersebut menurutnya butuh pengawasan ketat baik dari aparat pengawas termasuk penegak hukum juga dari masyarakat luas, serta kalangan media massa. (RUD)
