Kapolri Petakan Daerah Jelang Pilkada

Kapolri, Jenderal Tito Karnavian ditwmui di Mabes Polri, Jumat(12/1/2018) mengatakan Usai Pendaftaran Pascalon, segera dipetahkan potensi kerawanan jelang tahapan Pilkada.( Vecky Ngelo/Jurnal123)

Kapolri, Jenderal Tito Karnavian ditwmui di Mabes Polri, Jumat(12/1/2018) mengatakan Usai Pendaftaran Pascalon, segera dipetahkan potensi kerawanan jelang tahapan Pilkada.( Vecky Ngelo/Jurnal123)


JURNAL123, JAKARTA.
Setelah di lakukan penutupan pendaftaran para pasangan calon beberapa hari yang lalu, untuk menjaga keamanan secara jelas Polri terus menintensifkan dan mulai memetahkan  potensi-potensi kerawanan disetiap derah mempersiapkan kekuatan bersama aparat hukum  dengan beberapa strategi.

Kapolri Jenderal Muhammad Tito Karnavian meminta setiap Kapolda dan Kapolres memetakan potensi konflik di daerahnya masing-masing menyusul pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang akan digelar pada Juni tahun ini.

“Minggu ini saya perintahkan kepada semua jajaran di tingkat Mabes Polri, di tingkat Polda, Polres, buat laporan untuk menjelaskan potensi daerah yang dianggap rawan konflik,” kata Tito di Mabes Polri, Jumat (12/1/2018).

Tito mengatakan potensi konflik antara lain bisa dideteksi dengan adanya mobilisasi massa dan jumlah pasangan calon yang akan bersaing dalam Pilkada.

1. Tiga level kerawanan

Tito mengatakan peta konflik bisa dibagi dalam tiga level, yakni sangat rawan, rawan, dan kurang rawan. “Kurang rawan misal satu paslon, otomatis sudah berkuranglah. Kerawanan konflik relatif kecil sekali,” jelas Tito.

Tito memberi tenggat kepada anak buahnya untuk menyelesaikan peta kerawanan paling lambat hari Minggu ini. Sehingga hari Senin bisa dibuat tabel kerawanan masing-masing daerah.

“Mereka harus kirimkan ke Mabes dan Mabes bisa buat tabel daerah mana yang masuk sangat rawan,” kata Tito.

Baca juga: Jelang Pilkada, Kapolri Pastikan Tak Ada Proses Hukum Bagi Pasangan Calon

2. Jumlah pasukan sesuai tingkat kerawanan

Tito mengatakan jumlah personel pengamanan yang akan dikerahkan saat Pilkada akan disesuaikan dengan tingkat kerawanan masing-masing daerah.

Untuk daerah yang masuk kategori rawan konflik, kata Tito, akan disiapkan pasukan back up. “Pasukan di Polda ada yang standby, baik Polri maupun TNI,” kata Tito.

Selain menyiagakan pasukan, Tito melanjutkan, pihaknya juga akan mengaktifkan cooling system, yaitu pendekatan terhadap tokoh masyarakat, tokoh agama, dan kelompok-kelompok masyarakat untuk menyuarakan Pilkada damai.

“Mereka berkampanye juga untuk mendinginkan suasana,” ujarnya.

3. Anggota yang ikut Pilkada harus mundur

Dalam kesempatan tersebut, Tito juga meminta anak buahnya yang mengikuti Pilkada segera mengundurkan diri sebelum 12 Februari 2018.

“Pengunduran diri sesuai Perkap diajukan bagi mereka yang hendak berkontestasi. Begitu pengunduran diri dilakukan, saya sudah melakukan langkah-langkah untuk menonjobkan,” kata Tito.

Menyinggung Money Politik, Tito menandaskan  tanya detailnya kepada kabareskrim dan saya memerintahkan Kabareskrim  membuat Satgas ini target utamanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) . “Target  utamanya OTT misalnya kalau ada yang bayar ke KPU, bayar ke Panwaslu dan kemudian pejabat-pejabat yang masih menjawab misalnya pegawai negeri tetapi dia melakukan sawer kesana-sini ini akan kita selediki  sumber keuangannya. Satgas ini kan kordinasi sekali lagi kalau sudah terbentuk dan nanti kita akan kumpulkan diberikan arahan juga kita akan undang dari KPK untuk bersama-sama karena KPK kan melakukan pengawasan juga. Ada kriteria penyelenggara Negara yang bisa dilakukan tindakan oleh KPK , ada juga yang tidak.  Nah ini  kita bisa kerjasama ada kan kekosongan-kekosongan ini kita bisa saling isi,” tandasnya. (VEK) 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *