JURNAL123, JAKARTA.
Partai Golkar harus segera melaksanakan Musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Setya Novanto. Munaslub tak bisa ditunda, karena akan berdampak pada roda organisasi.
“Munaslub menjadi keniscayaan yang harus dilakukan,” kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP Golkar Bidang Kepartaian Sarmuji seperti dilansir CNNIndonesia.com, Senin (20/11/2017).
Kata Sarmuji, Golkar harus memiliki figur baru pemimpin partai. Golkar sebagai organisasi, katanya, tidak mungkin berjalan tanpa pemimpin dalam waktu yang lama.
“Kalaupun sistem organisasi partai tetap berjalan, tetapi tanpa pemimpin pengambilan keputusan akan sulit menemui kata akhir. Ini akan sangat berbahaya bagi organisasi sebesar Golkar,” kata Sarmuji.
Sarmuji mencontohkan peran vital pemimpin partai, terutama menjelang Pilpres dan Pileg. Berdasarkan pasal 226 dan pasal 247 Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu nomor 7 tahun 2017 pengajuan calon presiden dan calon anggota legislatif harus ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain.
DPP Golkar hari ini mengagendakan pertemuan dengan jajaran Dewan Pengurus Daerah dengan agenda rapat membahas persiapan partai menyambut Pilkada 2018.
Sarmuji mengatakan, tidak menutup kemungkinan dalam pertemuan yang digelar siang ini turut membahas wacana pergantian ketua umum partai beringin. “Karena tak bisa dipungkiri, sejumlah DPD memang mulai mendesak digelar Munaslub,” kata Sarmuji.
Pergantian struktur kepemimpinan partai diatur melalui Musyawarah Nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar.
Musyawarah Nasional adalah pemegang kekuasaan tertinggi partai yang diadakan sekali dalam lima tahun. Munas salah satunya berwenang untuk memilih dan menetapkan ketua umum partai.
Pasal 32 Ayat 3(a) AD/ART Golkar sementara itu menjelaskan, partai bisa menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa jika dihadapkan pada kegentingan yang memaksa. Munaslub diadakan atas permintaan dan/atau persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 Dewan Pimpinan Daerah Provinsi.
Golkar, kata Sarmuji, tetap mendukung Setnov untuk menempuh proses hukum demi mendapatkan keadilan sebagai warga negara.
“Tetapi kami juga tidak ingin menyia-nyiakan perjuangan beliau dalam menjaga harapan partai untuk bisa menang dalam pemilu,” katanya.
Setnov resmi ditahan di Rutan KPK sejak Senin (20/11). Ketua Umum Golkar itu dipindahkan oleh tim KPK dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat, setelah dokter memastikan Setnov telah pulih.
Setnov menjalani perawatan di RSCM karena mobil yang ditumpanginya mengalami kecelakaan di kawasan Permata Hijau, Jakarta Selatan.(CNI)
