Polisi Menunggu Rekomendasi Dewan Pers Terkait Tabloid Berkonten ‘Hoax’ di Ciamis

Polisi Menunggu Rekomendasi Dewan Pers Terkait Tabloid Berkonten ‘Hoax’ di Ciamis

Jurnal123.com – Gojang ganjing  soal beredarnya tabloid yang diduga berkonten hoax di Ciamis, Jawa Barat terus menjadi  sorotan sejumlah kalangan. Hinggga kini polisi menunggu penilaian Dewan Pers.   Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri More »

Kemendagri Tolak Pemekaran 314 Daerah Otonomi

Kemendagri Tolak Pemekaran 314 Daerah Otonomi

Jurnal123.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) beri penjelasan penolakan pemekaran wilayah terhadap 314 daerah otonomi baru. Alasannya karena besaran biaya pemekaran dirasa tidak sebanding dengan upaya pembangunan infrastruktur dan ekonomi sosial daerah. More »

Pembangunan Zona Integritas Jadi Prioritas Mahkamah Agung

Pembangunan Zona Integritas Jadi Prioritas Mahkamah Agung

Jurnal123.com – Keberhasilan tujuh satker Mahkamah Agung meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) serta penganugerahan gelar Pemimpin Perubahan kepada Ketua Mahkamah Agung mendorong lembaga penegak hukum ini untuk terus menggalakkan pembangunan zona More »

Kapolri Rotasi Sejumlah Pati, Kabareskrim Diganti

Kapolri Rotasi Sejumlah Pati, Kabareskrim Diganti

Jurnal123.com – Markas Besar Polri merotasi dan memutasi sejumlah nama di internal mereka pada Selasa, 22 Januari 2019. Salah satu nama yang mencolok adalah rotasi Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Inspektur Jenderal More »

Ali Kalora Cs Diultimatum Serahkan Diri Sebelum Tindakan Represif Dilakukan

Ali Kalora Cs Diultimatum Serahkan Diri Sebelum Tindakan Represif Dilakukan

Jurnal123.com – Tenggang waktu yang diberikan cukup lama sejak pencarian kelompok Ali Kalora dan kawan-kawan oleh aparat keamanan. Satuan Tugas Tinombala bersama TNI akan melakukan tindakan represif jika upaya preventif yang dilakukan More »

 

Polisi Menunggu Rekomendasi Dewan Pers Terkait Tabloid Berkonten ‘Hoax’ di Ciamis

Tabloid Indonesia Barokah

Jurnal123.com – Gojang ganjing  soal beredarnya tabloid yang diduga berkonten hoax di Ciamis, Jawa Barat terus menjadi  sorotan sejumlah kalangan. Hinggga kini polisi menunggu penilaian Dewan Pers.  

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo ditemui di Mabes Polri,Jakarta Selatan Rabu(23/1/2019) mengatakan adanya kasus peredaran tabloid yang diduga berkonten hoaks ini merupakan ranah Dewan Pers. Dewan pers  bakal menelusuri dan menilai apakah tabloid tersebut hanya melanggar kaidah jurnalistik atau ada pelanggaran pidana. “Jika ditemukan unsur pidana, Polri akan menindaklanjuti.  Apabila hasil assessment ada rekomendasi dari Dewan Pers untuk Polri menindaklanjuti, maka baru Polri akan menindaklanjuti,” ujarnya.

Selanjutnya, Dedi menegaskan sebelumnya petugas Bawaslu Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, menemukan 210 eksemplar tabloid Indonesia Barokah yang diduga berisi informasi menyesatkan alias hoaks.” Tabloid tersebut ditemukan di 12 kecamatan di Kabupaten Ciamis.” tegasnya.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu Ciamis Divisi Pencegahan dan Hubungan Antarlembaga Syamsul Maarif mengatakan  menemukannya di sejumlah masjid dan kantor kecamatan. “Pengecekan selama tiga hari dan ditemukan secara bertahap,” ujarnya.  

Untuk,itu  Syamsul menjelaskan, pendataan ini merupakan instruksi Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang meminta Bawaslu di kota/kabupaten mendata terkait sebaran tabloid tersebut. “Pendataan dilakukan di masjid-masjid dan kantor kecamatan. Ke-12 kecamatan tersebut di antaranya, Pamarican, Cidolog, Ciamis, Panjalu, Baregbeg, Jatinegara, Cisaga, Panawangan, Sadananya dan Sukadana,” jelasnya.(Vecky Ngelo)

Satgas Anti Mafia Bola Geledah Rumah Mantan Anggota Komite Eksekutif PSSI Hidayat

Kepala Biro Penerangan Masyarakat, Brigjend Pol Dedi Prasetyo ditemui di Mabes Polri,Jakarta Selatan, Rabu(22/1/2019) (Vecky Ngelo)

Jurnal123.com – Satgas Anti Mafia Bola melakukan penggeledahan di rumah mantan anggota Komite Eksekutif (exco) PSSI Hidayat.

Kediaman Hidayat, berlokasi di Jalan Klakahrejo No 78, Kelurahan Kandangan, Benowo, Surabaya.

“Hari ini melakukan penggeledahan dan mencoba mencari beberapa barang bukti menyangkut masalah terlapor atas nama saudara H,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (23/1/2019).

Mantan anggota Komite Eksekutif (exco) PSSI Hidayat, kata Dedi, berstatus saksi terlapor.

Namun, tidak menutup kemungkinan statusnya bisa dinaikkan menjadi tersangka bila memenuhi minimal dua alat bukti.

“Tidak menutup kemungkinan apabila sudah cukup lengkap dua alat bukti cukup, baru nanti akan ditingkatkan statusnya dari terlapor menjadi tersangka,” tutur Dedi.

Dedi menjelaskan, Hidayat diduga berperan dalam memengaruhi manajer Madura United Januar Hermawan untuk mengatur skor pertandingan antara Madura FC melawan PSS Sleman.

Baca juga: Kamis, Satgas Antimafia Bola Periksa Plt Ketum PSSI Joko Driyono

Satgas Antimafia, lanjut Dedi, akan memeriksa para saksi, dan menganalisis barang bukti dari hasil penyitaan hari ini. Namun, Dedi tidak menjelaskan hasil dari penggeledahan yang dilakukan oleh tim antimafia bola.

Sejauh ini, polisi sudah menetapkan 11 tersangka kasus dugaan pengaturan skor.

Diberitakan sebelumnya, polisi sudah memproses 4 dari 73 laporan yang akan ditindaklanjuti. Ke-empat laporan itu terkait pengaturan laga Persibara versus PS Pasuruan, dugaan suap agar PS Mojokerto ke Liga 1, dugaan suap untuk jadi tuan rumah Piala Suratin 2009, dan dugaan pengaturan skor laga Madura FC vs PSS Sleman.(Vecky Ngelo)

Lippo Serahkan Bantuan Rp 1,5 Miliar Untuk 10 PTN

Lippo

Jurnal123.com – Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Prof. Mohamad Nasir bersama pendiri Kelompok Usaha Lippo Mochtar Riady menyaksikan penyerahan Program Bantuan Mahasiswa Berprestasi Lippo (BMBL) 2018 senilai Rp 1,5 miliar.

Bantuan diberikan kepada 10 perguruan tinggi negeri (PTN) yang diterima langsung oleh rektor atau pimpinannya.

Menteri Nasir menyampaikan apresiasi kepada Lippo yang selama ini secara nyata dan konsisten berkontribusi membangun dunia pendidikan, riset, dan teknologi.  

“Kepedulian tersebut merupakan wujud dari semangat dan prinsip gotong royong dalam upaya bersama masyarakat dan sektor usaha menjawab tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia khususnya meningkatkan kualitas pendidikan tinggi, riset, dan teknologi,” jelasnya di Auditorium Gedung Dikti, Jakarta, Selasa (22/1).

Mochtar Riady sendiri mengatakan, bantuan dana pendidikan merupakan wujud komitmen pihaknya terhadap pengembangan sumber daya manusia dalam segala aspek kehidupan.

“Kami meyakini bahwa sumber daya manusia Indonesia yang handal akan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat dan kemajuan bangsa secara umum,” paparnya.
 
“Apalagi dewasa ini semakin kompleks tantangan yang dihadapi bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya melalui upaya pembangunan yang memerlukan anak muda yang penuh komimen dan berkompetensi,” tambah Mochtar Riady.
 
Sementara itu, Ketua Penyelenggara Program BMBL Theo L. Sambuaga menambahkan, program yang dimulai sejak 2011 itu diberikan kepada mahasiswa berprestasi, khususnya yang berasal dari latar belakang keluarga kurang mampu. Bantuan diberikan sejumlah Rp 150 juta per tahun untuk setiap PTN. Kriteria mahasiswa penerima BMBL dan jumlah bantuan diserahkan kepada masing-masing PTN.
 
“Dengan penyerahan BMBL ini maka belasan ribu mahasiswa di 80 PTN di seluruh Indonesia yang sudah menerima bantuan untuk tujuan memperkuat motivasi dan meningkatkan prestasi sebagai bagian dari upaya besar membangun  pendidikan nasional,” papar Theo.
 
Berikut 10 PTN penerima BMBL 2018;
 
– Universitas Samudra, Kota Langsa Aceh
– Politeknik Negeri Indramayu, Jawa Barat
– Universitas Tidar Magelang, Jawa Tengah
– Politeknik Negeri Madura Sampang, Jawa Timur
– Politeknik Negeri Tanah Laut, Kalimantan Selatan
– PPNP Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan
– Politeknik Negeri Bali, Denpasar Bali
– Politeknik Pertanian Negeri Kupang, NTT
– Politeknik Perikanan Negeri Tual, Maluku
– ISBI Tanah Papua, Jayapura.(ROL)

3 Kapolres Polda Metro Dirotasi

Jurnal123.com – Selain melakukan rotasi jabatan yang dipegang oleh perwira tinggi (Pati), Polri juga melakukan sejumlah mutasi terhadap posisi jabatan perwira menengah.

Tiga posisi Kapolres di wilayah hukum Polda Metro Jaya dirotasi.

Keputusan mutasi jabatan ini tertuang dalam surat telegram bernomor ST/188/I/KEP.2019 tertanggal 22 Januari 2019. Surat telegram tersebut ditandatangani Asisten Kapolri bidang SDM Irjen Eko Indra Heri.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Roma Hutajulu dimutasikan sebagai Analis Kebijakan Madya Bidang Pidum Bareskrim Polri.

Posisinya diisi oleh Kombes Pol Harry Kurniawan yang sebelumnya menjabat Kapolres Metro Tangerang Kota.

Posisi Kapolres Metro Tangerang Kota oleh Kombes Pol Abdul Karim yang sebelumnya menjabat Dirreskrimsus Polda Banten.

Sementara Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Reza Arief Dewanto dimutasikan sebagai Analis Kebijakan Madya Korbrimob Polri.

Posisi Kapolres Metro Jakarta Utara bakal diisi oleh Kombes Pol Budhi Herdi Susianto yang sebelumnya menjabat sebagai Assesor Utama Bagpenkompeten Robinkar SSDM Polri.(TRI)

Polri Terus Awasi Ketat Jual Beli Senpi Ilegal Secara Daring

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo di Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (22/1/2019). (Vecky Ngelo)

Jurnal123.com – Maraknya penjuaan senjata api yang terus beredar dimana-mana, oleh karean itu perlu mendapat pengawasan ketat di masyarakat. Ini perlu dilakukan akan mempersulit dalam pengejaran terhdap kepemilikan ilegal.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo di temui di Mabes Polri, Jakarta Selatan Selasa (22/1)2019 mengatakan Polri akan mengawasi ketat penjualan dan penggunaan senjata api di masyarakat. Hal itu dikatakan Dedi menanggapi adanya jual beli senjata api jenis airsoft gun secara daring (Dalam Jaringam/online). “Tetap kami akan kontrol secara ketat penggunaan airsoft gun yang digunakan masyarakat,” ujarnya.

Selanjutnya, Dedi menegaskajn kasus ini kini tengah diusut Polda Metro Jaya. Dalam pengusutan kasus ini, polisi juga melibatkan pihak Bea Cukai untuk menelusuri mekanisme barang masuk.” Selain itu, bekerja sama dengan Persatuan Penembak Indonesia (Perbakin) terkait pengurusan perizinan kepemilikan senjata api,” tegasnya.

Untuk itu, Dedi menjelaskan s alah satu syarat untuk mempunyai senjata api adalah menjadi anggota klub menembak yang berada di bawah naungan Perbakin. “Meski itu airsoft gun, harus ada surat-surat keterangan yang diberikan oleh lembaga berkompeten. Karena ini membahayakan yang bersangkutan, takut disalahgunakan yang bersangkutan atau orang lain,” jelasnya.

Dari data yang diperoleh , polisi telah menangkap tiga orang penjual air gun dan airsoft gun ilegal berinisial DK, ULM, dan FA pada Jumat (18/1/2019) di dua tempat yang berbeda. Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok AKP Faruk Rozi menyatakan, penangkapan ketiga tersangka berawal dari patroli siber yang dilakukan oleh polisi.

Di situ kami menemukan bahwa salah satu tersangka ini menggunakan akun di medsos yaitu di Facebook dan Instagram untuk menjual senjata jenis airsoftgun itu.

Kejagung Teliti Berkas Perkara Hoaks Surat Suara dari Kepolisian

Kepala Pusat Penerangan Kejaksaan Agung Mukri Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta. (Vecky Ngelo)


Jurnal123.com – Kejaksaan Agung RI telah menerima dua berkas perkara dalam kasus berita bohong atau hoaks tujuh kontainer berisi surat suara tercoblos di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dari Bareskrim Polri. Dua berkas perkara atas nama tersangka BBP dan HY itu diterima Kejagung pada 17 Januari 2019.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejagung Mukri Selasa (22/1/2019) melalui keterangan tertulis, mengatakan penuntut umum tengah melakukan penelitian kedua berkas perkara tersebut.“Dengan diterimanya berkas perkara tersebut, oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI sedang dilakukan penelitian berkas perkaranya, baik kelengkapan formil maupun materiil,” ujarnya.

Selanjutnya, Mukri menegaskan tersangka BBP ditangkap di Sragen, Jawa Tengah, pada 7 Januari 2019. BBP diduga membuat konten dan mengunggah baik berupa tulisan maupun rekaman audio suaranya soal 7 kontainer yang berisi surat suara yang telah tercoblos. “Atas perbuatannya, tersangka BBP dijerat Pasal 14 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana lantaran sengaja menyiarkan berita bohong. Ia terancam dihukum maksimal 10 tahun penjara,” tegasnya

selain BBP, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim telah menetapkan tiga tersangka penyebar konten hoaks itu. Mereka adalah LS, HY, dan J yang masing-masing ditangkap secara terpisah di Balikpapan, Kalimantan Timur; Bogor, Jawa Barat; dan Brebes, Jawa Tengah.

Hoaks mengenai tujuh kontainer surat suara pemilu yang sudah tercoblos tersebar melalui sejumlah platform, seperti YouTube dan WhatsApp. Salah satunya tersebar melalui rekaman suara seorang lelaki.

Setelah KPU dan Bawaslu melakukan pengecekan bersama pihak Bea Cukai, dipastikan bahwa informasi tujuh kontainer surat suara pemilu yang sudah tercoblos adalah hoaks.( Vecky Ngelo)

Polri Antisipasi Potensi Gangguan Keamanan Saat BTP Bebas

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok Saat Memasuki Mobil Tahanan Usai Vonis Pengadilan

Jurnal123.com – Polri melalui Polres Depok dan Korps Brimob Kelapa Dua akan mengantisipasi gangguan keamanan saat Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok bebas dari penjara.

Rencananya, BTP bebas dari Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, pada Kamis (24/1/2019).

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo menuturkan, hingga saat ini Polri belum mendapatkan laporan bakal berkumpulnya simpatisan yang akan mengawal BTP saat keluar dari Rutan Mako Brimob Kelapa Dua Depok.

“Sampai hari ini masih belum ada info terkait hal itu (massa simpatisan Ahok yang akan mengawal saat keluar). Yang jelas pengamanan ini dilakukan untuk antisipasi potensi ancaman yang mungkin bisa saja terjadi,” kata Dedi di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta, Selasa (22/1/2019).

Polri, kata Dedi, akan menyiapkan langkah-langkah dan skenario antisipasi saat hari pembebasan BTP.

“Itu (pengamanan) sudah disiapkan skenario oleh Polres Depok. Dan tentunya oleh Brimob sebagai tempat saudara Ahok dilakukan penahanan,” kata Dedi.

“Kita juga mitigasi segala macam potensi potensi gangguan yang akan terjadi,” sambung Dedi.

Adapun BTP akan bebas pada 24 Januari mendatang setelah mendapat total remisi tiga bulan 15 hari.

Saat bebas nanti, BTP akan dipindahkan dulu dari Rutan Mako Brimob, tempatnya ditahan, ke Lapas Kelas 1 Cipinang. Sebab, BTP secara administrasi merupakan tahanan Lapas Kelas1 Cipinang yang kemudian dititipkan ke Rutan Mako Brimob.(Vecky Ngelo)

Satgas Antimafia Bola Periksa Tersangka Vigit Waluyo di Lapas Sidoarjo

Vigit Waluyo

Jurnal123.com – Satgas Anti Mafia Bola akan memeriksa tersangka kasus dugaan pengaturan skor Vigit Waluyo (VW) di Lapas Sidoarjo, Jawa Timur, dalam waktu dekat. Polisi telah mendapatkan izin dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) untuk melakukan pemeriksaan.

“Kami sudah dapat surat dari Ditjen PAS tentang izin memeriksa tersangka atas nama VW. Satgas bertolak langsung ke Surabaya untuk melakukan pemeriksaan saudara VW di Lapas Sidoarjo,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Selasa (22/1).

Dedi mengatakan pemeriksaan VW terkait penyidikan kasus dugaan pengaturan skor yang terjadi di kompetisi Liga 2. Dalam kasus ini VW terjerat dalam kapasitasnya selaku pengelola PS Mojokerto Putra.

Pemeriksaan VW diharapkan dapat menjadi petunjuk bagi penyidik untuk melakukan penyelidikan lebih dalam terkait indikasi pengaturan skor di Liga 2.

“Sangat tergantung keterangan VW nanti mengerucut ke mana,” ucap jenderal bintang satu itu.

Penyidikan kasus yang menjerat Vigit berawal dari laporan Manajer Persibara Banjarnegara Lasmi Indaryani. Setelah melakukan penyelidikan dan penyidikan, polisi meyakini ada aliran dana pengaturan skor.

Vigit Waluyo diketahui juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam soal kasus korupsi PDAM Sidoarjo ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo, Jawa Timur. Sebelumnya, polisi menyebutkan bahwa tersangka kasus pengaturan skor, Dwi Irianto alias Mbah Putih mengaku mendapat aliran dana Rp 115 juta dari Vigit.” Uang itu diberikan Vigit kepada Dwi untuk mempermudah jalan PS Mojokerto Putra naik kasta dari Liga 3 ke Liga 2,” jelasnya.

Terkait laporan itu, polisi sudah menetapkan 11 tersangka, mulai pihak wasit hingga anggota Komisi Disiplin PSSI. Para tersangka dijerat dengan dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan dan/atau tindak pidana suap dan/atau tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP dan/atau Undang-undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap dan/atau Pasal 3, 4, 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU.(Vecky Ngelo)

Kemendagri Tolak Pemekaran 314 Daerah Otonomi

Mendagri Tjahjo Kumolo

Jurnal123.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) beri penjelasan penolakan pemekaran wilayah terhadap 314 daerah otonomi baru. Alasannya karena besaran biaya pemekaran dirasa tidak sebanding dengan upaya pembangunan infrastruktur dan ekonomi sosial daerah.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan pihak Kemdagri hanya menolak pemekaran wilayah, terlebih dikarenakan usulan pemekaran hingga saat ini telah mencapai permintaan pemekaran 314 daerah otonomi baru.

Hal tersebut dirasa berat disebabkan oleh besarnya biaya pemekaran, dimana terhitung untuk memekarkan satu kabupaten/kota memerlukan Rp 300 milyar rupiah.

“Yang kami tolak hanya satu, yaitu pemekaran daerah. Bayangkan sekarang sudah 514 saja kemudian ditambah 314, rata-rata untuk pemekaran satu kab/kota memerlukan Rp 300 miliar rupiah kali 314. Ini yang sementara saya mengambil langkah untuk distop,” katanya dalam keterangan resmi, Senin (21/1/2019).

Hal ini menjadi alasan Tjahjo untuk lebih memilih memfokuskan pada pembangunan Infrastruktur, ekonomi dan sosial walaupun pemekaran adalah hak daerah.

Tjahjo juga berpesan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk lebih agresif menata kabupaten/kota sampai tingkat desa.

Untuk itu, ia meminta adanya upaya menekan angka pengangguran, angka kemiskinan dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerahnya hingga di atas rata-rata nasional. Terlebih Pemerintah telah mengucurkan Rp 78 triliun anggaran desa selama 3 tahun untuk pertumbuhan daerah.(KON)

WhatsApp Batasi Forward Pesan Maksimal 5 Nomor Akibat Hoax

Logo Whatsapp

Jurnal123.com – Pembatasan pesan diteruskan (forward) ke maksimal lima kontak di WhatsApp tidak hanya berlaku di India, Indonesia, atau beberapa negara saja.

Pembaruan fitur tersebut kini juga berlaku dalam skala global.

“Mulai hari ini, semua pengguna versi WhatsApp paling baru hanya bisa meneruskan pesan ke lima ruang obrolan dalam satu kali pengiriman, hal itu akan membuat WhatsApp tetap fokus pada pesan pribadi dengan kontak terdekat,” jelas seorang perwakilan WhatsApp.

Mulanya, fitur ini hanya berlaku di India, dari maksimal pengiriman pesan ke 256 kontak, langsung turun drastis menjadi lima kontak saja.

Sementara di saat yang sama, secara global baru berlaku maksimal 20 kontak.

Upaya itu dilakukan untuk menekan peredaran hoaks yang merajalela di India hingga menimbulkan keresahan sosial, bahkan hingga berujung pada pembunuhan.

Tak lama, fitur yang sama akan resmi menyambangi Indonesia mulai hari ini, Selasa (22/1/2019).

Alasannya pun sama, yakni menekan peredaran hoaks yang semakin menjamur.

“Kami akan terus mendengar umpan balik tentang pengalaman pengguna, dan seiring waktu, kami akan mencari tahu cara baru untuk mengatasi konten viral,” imbuh perwakilan WhatsApp.

WhatsApp mengatakan telah menguji coba fitur ini dalam enam bulan terakhir.

Menurut WhatsApp, dirangkum dari Fortune, Selasa (22/1/2019), dalam masa uji coba enam bulan tersebut terjadi penurunan jumlah pesan berantai yang cukup drastis.

Dalam kesempatan berbeda, VP Public Policy & Communication WhatsApp Victoria Grad yang hadir dalam peluncuran pembatasan fitur “forward” di Indonesia mengatakan, ada penurunan sebanyak 20 persen sejak fitur tersebut diberlakukan sekitar bulan Juli atau Agustus 2018 lalu.

Pembaruan ini akan datang lebih dulu untuk pengguna Android, baru kemudian disusul pengguna iOS.

Meski ada pembaruan batasan, pesan yang telah diteruskan tetap akan dilabeli “Diteruskan”, seperti sebelum ada pembaruan, sehingga penerima pesan tahu bahwa pesan tersebut bukan konten orisinil dari pengirim.

Setelah pengirim pesan memilih lima kontak, baik kontak personal maupun grup, akan muncul pop-up yang memberitahu bahwa pengirim sudah mencapai batas maksimal lima kontak.

Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara dalam keterangan pers yang dilakukan di Jakarta, Senin (21/1/2019) menyambut baik langkah WhatsApp ini.

Dengan alasan yang sama pula, fitur forward pesan tersebut juga dibatasi di Indonesia. Hal ini dikonfirmasi Kementerian Komunikasi dan Informatika.

“(Fitur forward ini) untuk mengurangi potensi viralnya hoaks. Ini sebetulnya kami bicarakan sejak September tahun lalu. Kemudian dua bulan terakhir sudah dilakukan uji coba beta,” jelas Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara dalam keterangan pers yang dilakukan di Jakarta, Senin (21/1/2019).

Chief RA, panggilan Rudiantara mengatakan pembaruan ini akan mulai efektif besok (Hari ini, red) Selasa (22/1/2019) waktu Indonesia. Terkait pembatasan ini, Rudiantara mengatakan menyambut baik upaya WhatsApp melalui fitur ini.

“Kolaborasi ini kami sambut baik, ini menunjukan bahwa WhatsApp datang ke Indonesia bukan hanya untuk bisnis tapi untuk menciptakan pasar yang kondusif”, imbuh Rudiantara.

Mengenai jumlahnya sendiri, Menkominfo tak mempermasalahkan maksimal lima kontak. Menurutnya, jumlah ini sudah efektif untuk menekan peredaran pesan berantai.

Menkominfo menjelaskan modus operandi hoaks biasanya berawal dari media sosial seperti Facebook, Twitter, atau Instagram. Kemudian penyebar hoaks akan melakukan screenshot (tangkapan layar) konten hoaks tersebut.

“Lalu mereka menurunkan konten tadi dari medsos oleh mereka sendiri dan memviralkannya di WhatsApp, jadi yang kita tekan adalah jumlah peredarannya”, lanjut Rudiantara.

Telan korban jiwa

Pesan berantai yang tersebar via WhatsApp memicu aksi kekerasan di Balaghat, Madhya Pradesh, India.

Sekitar 50-an warga beramai-ramai memukuli dua pria yang belakangan diketahui tak bersalah.

Warga curiga dua pria itu hendak membunuh, mencuri, dan menjual organ tubuh mereka.

Asumsi ini dipicu pesan WhatsApp yang kemudian terbukti palsu.

Isi pesan yang ditulis dalam Bahasa Hindi itu menyebut ada 500 orang yang bakal menyamar sebagai gelandangan, lantas berjelajah untuk mencari organ-organ manusia.

Warga diminta untuk waspada dan meneruskan pesan tersebut ke kerabat dan sanak keluarga.

Alhasil, muncul kekhawatiran massal dan membuat warga hilang akal, saat melihat dua pria berdandan serupa ciri-ciri yang disebutkan di dalam pesan.

Petugas kepolisian akhirnya menelusuri grup-grup WhatsApp dan menemukan tiga pria sebagai dalang penyebarannya.

Ketiganya kini telah diamankan dan akan ditindak tegas secara hukum.

Beberapa kali terjadi di India Sebelumnya, ada pula berita hoaks yang tersebar di Bengaluru, India.

Isinya menyebut 400 pedagang anak sedang berkeliaran untuk menculik buah hati warga setempat.

Pesan itu dilengkapi uraian ciri-ciri para penculik. Berdasarkan hal tersebut, seorang pria lugu menjadi korban penindasan.

Ia tengah berjalan kaki, lalu tiba-tiba dipukuli sejumlah warga, sebagaimana dihimpun dari Reuters, Selasa (26/6/2018).

Berita hoaks tentang penculikan anak marak tersebar via Facebook dan WhatsApp di India.

Sejauh ini, sudah lebih dari selusin orang menjadi korban, di mana tiga di antaranya meninggal dunia.

Menanggapi hal tersebut, pihak WhatsApp mengaku terpukul dan akan berusaha meningkatkan layanannya agar tak terus-terusan menjadi medium penyebaran berita bohong.

“Kami sedang meningkatkan upaya edukasi agar pengguna tahu fitur keamanan kami dan bagaimana membedakan berita palsu,” kata juru bicara WhatsApp.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Pengguna WhatsApp di Semua Negara Hanya Bisa Teruskan Pesan 5 Kali”