BPJS Kesehatan Kini Dalam Genggaman

BPJS Kesehatan Kini Dalam Genggaman

JURNAL123, JAKARTA. Era digital memaksa semua pihak untuk terus berinovasi, termasuk BPJS Kesehatan. Tak mau ketinggalan, BPJS Kesehatan kini telah meluncurkan aplikasi mobile JKN. Dengan aplikasi ini, peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia More »

Jokowi Singgung Tol Manado-Bitung, Saat Buka Kongres GMNI

Jokowi Singgung Tol Manado-Bitung, Saat Buka Kongres GMNI

JURNAL123, MANADO. Pembangunan selalu menyasar Pulau Jawa , kini orientasi pemerintah sudah berubah. Di luar Jawa juga jadi Prioritas “Selau bangun Jawa. Kenapa sekarang di luar Jawa. Supaya ada keadilan dari Sabang More »

Sopir “Online” Wajib Miliki SIM Umum

Sopir “Online” Wajib Miliki SIM Umum

JURNAL123, JAKARTA. Pengemudi taksi online diberi waktu tiga bulan untuk mengurus Surat Izin Mengemudi (SIM) A umum. Pada awal Februari 2018, mereka harus memiliki SIM A Umum jika ingin beroperasi. Hal ini More »

Presiden Pimpin Upacara Hari Pahlawan di TMP Kalibata

Presiden Pimpin Upacara Hari Pahlawan di TMP Kalibata

JURNAL123, JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi inspektur Upacara Ziarah Nasional Hari Pahlawan 2017 di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan. Jokowi datang bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di area More »

Anies Baswedan Menilai Pernikahan Putri Jokowi Sederhana

Anies Baswedan Menilai Pernikahan Putri Jokowi Sederhana

JURNAL123, JAKARTA. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memuji pernikahan putri Presiden Jokowi, Kahiyang Ayu dan Bobby Nasution. Dia juga mendoakan pasangan ini agar langgeng dan memiliki keturunan. Anies dan istrinya Fery Farhani More »

 

Israel Ingin Pererat Hubungan Dengan Arab Saudi

Bendera Israel dan Arab Saudi

Bendera Israel dan Arab Saudi

JURNAL123, TEL AVIV.
Kepala militer Israel Jenderal Gadi Eisenkot mengaku ingin mempererat hubungan dengan Arab Saudi. Menurutnya, kedua negara dapat bersatu untuk melawan pengaruh Iran di wilayah tersebut.

Berbicara kepada surat kabar Arab Saudi, Elaph, Jenderal Einsenkot menggambarkan Iran sebagai ancaman terbesar bagi wilayah ini.  Ia mengatakan Israel siap berbagi intelijen dengan negara-negara Arab moderat seperti Arab Saudi untuk berurusan dengan Teheran.

“Kami siap untuk berbagi informasi jika perlu. Ada banyak kepentingan bersama antara mereka (Arab Saudi) dan kami,” ujar Eisenkot, dikutip The Guardian, kemarin.

Eisenkot juga menuduh Iran berusaha menguasai Timur Tengah dengan menciptakan Syiah dari Lebanon ke Iran dan kemudian dari Teluk ke Laut Merah. “Kita harus mencegah hal ini terjadi,” ungkapnya.

“Dalam hal ini ada kesepakatan lengkap antara kami dan Kerajaan Arab Saudi, yang belum pernah menjadi musuh kami. Mereka tidak melawan kami atau kami melawan mereka,” jelas Eisenkot menambahkan.

Eisenkot mengatakan, saat ini Israel tidak berniat menyerang Hizbullah yang didukung Iran di Lebanon. “Kami tidak berniat menyerang Hizbullah di Libanon yang menyebabkan perang. Namun kita tidak akan menerima ancaman strategis bagi Israel,” katanya kepada surat kabar tersebut.

Israel dan Arab Saudi selama ini tidak memiliki hubungan diplomatik. Namun kepada Elaph, Eisenkot mengklaim Israel semakin dihormati oleh negara-negara moderat di wilayah ini.

Menurut surat kabar Israel, Haaretz, wawancara tersebut belum pernah terjadi sebelumnya. Wawancara semacam ini harus meminta persetujuan politik Israel di tingkat tertinggi, mengingat kurangnya hubungan diplomatik dengan Arab Saudi.

Wawancara ini juga dirancang untuk memamerkan hubungan yang lebih hangat antara Israel dengan Riyadh di depan umum, yang didukung AS. “Ada kesempatan untuk membentuk koalisi internasional baru di kawasan ini dengan Presiden Trump. Kita perlu melakukan rencana strategis besar dan menyeluruh untuk menghentikan ancaman Iran,” ungkap Eisenkot.(ROL)

Presiden Minta Setya Novanto Ikuti Prosedur Hukum

Ketua DPR Setya Novanto (Kiri) Bersama Presiden Joko Widodo

Ketua DPR Setya Novanto (Kiri) Bersama Presiden Joko Widodo


JURNAL123, JAKARTA.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto untuk bersedia mengikuti seluruh proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Saya minta Pak Setya Novanto mengikuti proses hukum yang ada,” kata Presiden Jokowi seusai menghadiri sarasehan Dewan Perwakilan Daerah di Gedung Nusantara IV DPR, Jakarta, Jumat, 17 November 2017.

Setya Novanto saat ini tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Jakarta Selatan. Ia dirawat di sana setelah mengalami kecelakanaan. Mobil yang ditumpanginya menabrak tiang listrik di jalan Arteri Permata Hijau.

Jokowi meyakini bahwa proses hukum di KPK akan terus dilakukan. “Saya yakin proses hukum yang ada di negara kita ini terus berjalan dengan baik,” ujarnya.

Saat ditanya soal perlu tidaknya dilakukan pergantian Ketua DPR setelah penetapan Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP, Presiden Jokowi tak mau berkomentar. “Itu wilayah DPR,” ujarnya singkat.

Menurut keterangan dari pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi, kliennya itu mengalami kecelakaan saat menuju salah satu stasiun televisi dan akan ke KPK untuk memberikan keterangan.

Setya Novanto sebelumnya dikabarkan menghilang. Saat penyidik KPK akan menangkapnya di rumahnya di Jalan Wijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Rabu malam, 15 November 2017, Novanto tidak ada. Bahkan, saat itu keluarganya mengaku tidak tahu keberadaan Novanto.(TEM)

Orang Yang Sembunyikan Setya Novanto Diancam Pidana

Kantor KPK Jakarta

Kantor KPK Jakarta


JURNAL123, JAKARTA.
Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah mengatakan pihaknya masih membahas kemungkinan memasukan status Setya Novanto dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) atau buron. KPK pun meminta agar Setya Novanto beritikad baik untuk menyerahkan diri dan kooperatif dalam menjalani proses hukum.

Febri memberi peringatan agar pihak-pihak lain bekerja sama dengan komisi antirasuah dengan tidak menyembunyikan Novanto. “Jangan sampai ada upaya untuk melindungi atau menyembunyikan karena ada risiko pidana terhadap perbuatan tersebut,” kata Febri dalam pesan tertulis di Jakarta, Kamis 16 November 2017.

Ia menjelaskan dasar pidana bagi pihak yang menyembunyikan tersangka kasus korupsi diatur di Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Ancaman hukumannya, penjara 3-12 tahun. “Jadi kami harap hal ini tidak perlu terjadi jika ada kerjasama dan itikad baik untuk datang ke KPK,” katanya

Sebelumnya, KPK mendatangi rumah Setya Novanto sekitar pukul 21.38 di Jalan Wijaya XIII, Jakarta Selatan. Tujuannya, menjemput paksa tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP tersebut. Setidaknya enam petugas KPK masuk ke rumah Setya, kemudian menggeledah rumah mewah itu.

Sekitar pukul 02.35, para penyidik keluar sambil menjinjing beberapa koper berwarna hitam dan biru serta sebuah kotak hitam berisi rekaman kamera closed circuit television (CCTV) di rumah tersebut. Novanto tetap tak tampak.

Penjemputan dilakukan tim KPK setelah Setya Novanto berulang kali mangkir dari pemeriksaan KPK. Pada pemanggilan pertama, Setya mangkir dengan alasan tengah mengunjungi konstituen pada masa reses DPR.

Pada Senin, 13 November 2017, ia kembali absen dan surat ketidakhadirannya dikirimkan Sekretaris Jenderal DPR. Dalam surat itu, Sekjen DPR meminta KPK meminta izin presiden jika ingin memanggil Setya Novanto. Terakhir, 15 November 2017, Novanto mangkir saat hendak diperiksa dengan status tersangka dugaan korupsi e-KTP.

Wapres Pertanyakan Sikap Setya Novanto Selaku Pemimpin.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyayangkan sikap Setya Novanto yang menghilang saat hendak dijemput petugas Komisi Pemberantasan Korupsi. Sikap itu menimbulkan pertanyaan di masyarakat.

“Jangan seperti ini (menghilang). Ini kan tindakan yang menjadi tanda tanya pada seluruh masyarakat, bagaimana kewibawaan seorang pemimpin,” kata Jusuf Kalla di JI Expo, Kemayoran, Jakarta pada Kamis, 16 November 2017.

Menurut Kalla, Setya seharusnya taat pada proses hukum. Dia harus datang ke KPK saat lembaga antirasuah tersebut membutuhkannya. Ini untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan Ketua Umum Golkar tersebut dalam dugaan kasus korupsi e-KTP.

JK juga menilai, sikap Setya yang menghilang dari proses hukum ini bisa berpengaruh negatif bagi Golkar. Partai beringin itu bisa kehilangan kepercayaan masyarakat. “Kepemimpinan harus taat pada hukum, supaya bisa dipercaya oleh masyarakat. Kalau lari-lari begini bagaimana bisa dipercaya,” kata dia.

Apa yang dilakukan Setya dengan menghilang saat dijemput KPK, kata JK, adalah kampanye negatif bagi Golkar. “Semalam itu kan jadi kampanye negatif bagi partai Golkar,” ujarnya.

Setya Novanto tak berada di kediamannya saat penyidik KPK hendak menjemputnya pada Rabu malam, 15 November 2017. Hingga saat ini, keberadaan Ketua DPR itu belum diketahui. KPK tengah mempertimbangkan untuk menetapkan status buron terhadap Setya. Sebab, beberapa kali, Setya telah mangkir dari panggilan pemeriksaan KPK, baik sebagai saksi maupun tersangka dalam kasus korupsi e-KTP.(TEM)

MKD Sikapi Status Ketua DPR Setya Novanto

Setya Novanto Bersembunyi

Setya Novanto Bersembunyi


JURNAL123, JAKARTA.
Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) akan menggelar rapat pada Kamis (16/11/2017) hari ini. Rapat akan menyikapi langkah Komisi Pemberantasan Korupsi yang melakukan upaya jemput paksa terhadap Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto.

Namun, upaya jemput paksa itu gagal karena Novanto tak ada di rumah dan belum diketahui keberadaannya.

“Besok (hari ini) kami akan agendakan rapim dan pleno MKD. Di samping bahas laporan yang masuk tentunya kita juga akan membahas perkembangan kasus Pak Novanto ini di KPK,” kata Wakil Ketua MKD Syarifudin Sudding saat dihubungi, Kamis (16/11/2017) malam.

Sudding mengatakan, dengan keluarnya surat perintah penangkapan dari KPK terhadap Novanto, maka otomatis yang bersangkutan tidak bisa lagi menjalankan tugas kesehariannya sebagai Ketua DPR.

“Bisa dianggap ia berhalangan. Dalam konteks itu, saya kira MKD akan menyikapi perkembangan kasus Setya Novanto ini,” ucap Sudding.

Sudding enggan berandai-andai apakah MKD akan menonaktifkan Novanto dari posisi Ketua DPR. Menurut dia, semuanya akan tergantung pada hasil rapat dan perkembangan selanjutnya.

Sudding hanya mengatakan, apabila Novanto lengser dari Ketua DPR, maka Fraksi Partai Golkar harus segera menyiapkan pengganti. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3).

“UU MD3 mengatakan pergantian pimpinan di alat kelengkapan dewan maupun di DPR itu tergantung fraksinya,” kata Sudding.

Penyidik sudah mengantongi surat penangkapan Novanto yang sebelumnya sempat beberapa kali mangkir dari d panggilan KPK. Namun Ketua Umum Partai Golkar tersebut tak ada di rumah.

KPK menetapkan kembali Novanto sebagai tersangka kasus E-KTP pada Jumat (10/11/2017). Novanto sebelumnya lolos dari status tersangka dalam penetapan sebelumnya setelah memenangi gugatan praperadilan terhadap KPK.

Dalam kasus ini, Novanto bersama sejumlah pihak diduga menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi.

Adapun sejumlah pihak itu antara lain Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo, pengusaha Andi Agustinus atau Andi Narogong, dan dua mantan Pejabat Kemendagri Irman dan Sugiharto.

Novanto juga diduga menyalahgunakan kewenangan dan jabatan saat menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar. Akibat perbuatannya bersama sejumlah pihak tersebut negara diduga dirugikan Rp 2,3 triliun pada proyek senilai Rp 5,9 triliun tersebut.(KOM)

Kakorlantas Polri Tentang Wacana Gubernur Anies Mengahapus Larangan Motor Melintas di Jl. Thamrin

Kepala Korps Lalulintas Polri Irjen Pol Royke Lumowa

Kepala Korps Lalulintas Polri Irjen Pol Royke Lumowa


JURNAL123, JAKARTA.
Kakorlantas Irjen Pol Royke Lumowa tak setuju atas wacana penghapusan larangan sepeda motor melintas di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, yang direncanakan Gubernur DKI Anies Baswedan. Dia juga mengaku tak tahu apa alasan Anies mau menghapus larangan tersebut.

“Kalau motor boleh diberlakukan melintas di sana sama saja tidak membudayakan. Semua ada sebab akibat, ada untung rugi saya kira pemerintah sudah melihat ke arah sana ya, tapi saya nggak tau alasan beliau apa ya,” ujarnya di Polda Metro Jaya, Senin (13/11/2017).

Pihaknya menginginkan Pemprov DKI lebih mengutamakan kendaraan umum buat transportasi masyarakat. Bukan justru membebaskan kendaraan pribadi.

“Kalau tanya ke saya saya bagaimanapun juga di kota metropolitan seperti ini kendaraan umum harus diutamakan daripada kendaraan pribadi seperti mobil, terus nomor dua, nomor utama adalah kendaraan umum harus dibesarkan seperti dulu di zaman Hindia Belanda dulu kita banyak kereta api,” bebernya.

Karena itu, dia menegaskan tak setuju atas rencana Anies tersebut.

“Ya kalau itu mengesampingkan angkutan umum enggak setuju, tetap harus mengutamakan angkutan umum angkutan umum harus dibesarkan,” katanya.(MER)

BPJS Kesehatan Kini Dalam Genggaman

Aplikasi BPJS Kesehatan di Android

Aplikasi BPJS Kesehatan di Android


JURNAL123, JAKARTA.
Era digital memaksa semua pihak untuk terus berinovasi, termasuk BPJS Kesehatan. Tak mau ketinggalan, BPJS Kesehatan kini telah meluncurkan aplikasi mobile JKN.

Dengan aplikasi ini, peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang sudah mencapai 185 juta orang akan makin mudah mendapatkan pelayanan asuransi kesehatan. Peluncuran aplikasi ini ditanggapi positif oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara.

“Saya mengucapkan selamat kepada BPJS Kesehatan atas peluncuran mobile JKN-KIS ini. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan dan kemudahan untuk masyarakat,” jelas Rudi di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Jakarta Pusat, Rabu (15/11/2017). 

Dalam sambutannya, Rudi mengatakan aplikasi ini dapat membuka reformasi di bidang kesehatan yang lebih jauh lagi. 

“Saya berharap BPJS Kesehatan tidak hanya menjadi health care system, tapi menjadi pendorong perubahan di sektor kesehatan, seperti di landscape farmasi, rumah sakit, dan sebagainya,” sambung Rudi yang juga melakukan penandatanganan MoU tentang Kerja Sama dalam Mendukung Penyelenggaraan Sistem dan Teknologi Informasi pada program JKN-KIS.

Mendengar masukan tersebut, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris juga optimis aplikasi ini dapat berinovasi lebih baik lagi. Apalagi sebelum peluncuran resmi, aplikasi Mobile JKN sudah menjaring pengguna versi Android sebanyak lebih dari satu juta user dan pengguna aplikasi versi iOS sebanyak lebih dari 2.000 user.

“Angka tersebut kami yakin akan meningkat, melihat potensi ekonomi digital Indonesia dan komitmen Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam pembangunan jaringan dan infrastruktur di wilayah Indonesia melalui program-program seperti Desa Broadband, Program Palapa Ring, Refarming 4G. Kami optimis Aplikasi Mobile JKN dapat dimanfaatkan oleh seluruh penduduk Indonesia sehingga kemudahan mendapatkan layanan JKN-KIS bukan hanya milik penduduk di perkotaan saja namun milik penduduk di seluruh pelosok wilayah Indonesia,” jelas Fachmi.

Ia juga menilai ke depannya aplikasi ini dapat dikembangkan lebih baik lagi di sektor kesehatan. Aplikasi ini memungkinkan para peserta bisa mendapatkan berbagai manfaat dan efektif mengefisiensikan waktu.

“Di aplikasi ini ada fitur lain di samping fitur kepesertaan keuangan, kemudian pelayanan. Kami membuka kesempatan tanya jawab masalah kesehatan mungkin nanti berkembang kalau sudah ada artificial intelligent-nya. Bukan hanya tanya jawab, bisa jadi jika keluhan sakit bisa langsung bertanya,” sambungnya.

Selain kepengurusan BPJS Kesehatan, ada fitur yang ditambahkan dalam aplikasi mobile ini. Fitur tersebut adalah pemberian rating oleh masyarakat kepada rumah sakit.

“Nanti kita minta peserta me-rating seperti di Inggris, rumah sakit dinilai masyarakat,” terang dia lagi.

Masyarakat dapat mengunduh aplikasi Mobile JKN melalui Google Play Store dan Apple Store. Kemudian peserta harus melakukan registrasi pada menu yang tersedia di aplikasi Mobile JKN. Setelah berhasil, peserta bisa masuk dalam aplikasi dan memanfaatkan semua fitur yang tersedia.

Berikut empat fitur yang tersedia.

1. Menu Peserta

a. Fitur Peserta. Isinya menjelaskan tentang data kepesertaan.

b. Fitur Kartu Peserta. Fitur ini akan menampilkan gambar kartu peserta JKN-KIS.

c. Fitur Ubah Data Peserta. Di fitur ini peserta bisa melihat dan melakukan pengubahan data, seperti melakukan pindah fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan pengubahan data kepesertaan.

d. Fitur Pendaftaran Peserta. Fitur ini digunakan bagi peserta yang ingin mendaftarkan peserta baru.

2. Menu Tagihan

a. Fitur Premi. Informasi ini hanya bisa digunakan untuk peserta kategori peserta mandiri, yakni Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP). Fitur ini akan memaparkan tagihan iuran JKN-KIS yang harus dibayar.

b. Fitur Catatan Pembayaran. Dalam fitur ini peserta bisa melihat berapa jumlah pembayaran premi dan denda.

c. Fitur Pembayaran. Fitur ini menjelaskan metode pembayaran iuran melalui jaringan pembayaran yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, seperti bank Mandiri, BRI, BNI, BTN dan Tokopedia.

d. Fitur Cek Virtual Account (VA). Dalam fitur ini peserta bisa mengetahui nomor VA, namun VA dapat dilihat bagi peserta PBPU dan BP.

3. Menu Pelayanan

a. Fitur Riwayat Pelayanan. Di sini peserta bisa mengetahui catatan/riwayat pelayanan kesehatan yang telah diterima oleh peserta JKN-KIS, baik di FKTP maupun FKRTL.

b. Fitur Pendaftaran Pelayanan. Melalui fitur ini peserta dapat mendaftarkan diri apabila ingin mendapatkan pelayanan kesehatan ke FKTP tempat peserta tersebut terdaftar. Namun fitur ini bisa digunakan apabila FKTP tersebut sudah menyiapkan perangkat yang terkoneksi dengan Mobile JKN.

c. Fitur Skrining. Fitur bertujuan untuk mendeteksi gejala penyakit kronis seperti diabetes melitus, hipertensi, ginjal kronik, dan jantung koroner. Untuk mengetahui potensi risiko kesehatan, peserta terlebih dulu harus menjawab 47 pertanyaan yang ada di fitur tersebut.

4. Menu Umum

a. Fitur Info JKN. Isinya menjelaskan tentang cara pendataran dan hak serta kewajiban peserta, baik penerima bantuan iuran (PBI) dan non-PBI. Dijelaskan juga tentang fasilitas dan manfaat yang dapat diterima peserta, sanksi, dan alamat kantor serta nomor telepon kantor BPJS Kesehatan.

b. Fitur Lokasi. Isinya untuk memudahkan peserta mencari fasilitas kesehatan (faskes) yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Fitur itu juga bisa digunakan untuk mencari faskes terdekat. Sebelum masuk ke fitur ini, sebaiknya perangkat GPS yang ada di telepon pintar diaktifkan.

c. Fitur Pengaduan Keluhan. Dalam fitur ini peserta dapat disambungkan dengan BPJS Kesehatan Care Center 1500-400.

d. Fitur Pengaturan. Fungsinya menghapus notifikasi, mengubah kata sandi, dan keluar dari aplikasi.(DEN)

KPK Keluarkan Surat Penahanan Setya Novanto

Rumah Setya Novanto Dijaga Aparat Kepolisian (Foto Kompas)

Rumah Setya Novanto Dijaga Aparat Kepolisian (Foto Kompas)


JURNAL123, JAKARTA.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Ketua DPR RI Setya Novanto.

KPK sebelumnya mengimbau agar Novanto menyerahkan dirinya. Tim KPK yang mendatangi kediaman Novanto tidak mendapati yang bersangkutan di rumah.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, surat perintah penangkapan tersebut diterbitkan KPK karena ada kebutuhan penyidikan oleh KPK dalam kasus e-KTP.

Novanto sebelumnya tiga kali tidak hadir dalam pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka Dirut PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiharjo. Termasuk dalam pemanggilan hari ini untuk diperiksa sebagai tersangka.

“Karena ada kebutuhan penyidikan KPK menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap SN dalam dugaan tindak pidana korupsi KTP elektronik,” kata Febri, di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (15/11/2017).

Tim KPK, lanjut Febri, saat ini sedang melakukan pencarian. Pihaknya mengimbau agar Novanto menyerahkan diri.

“Kami harapkan kalau ada itikad baik terbuka bagi SN untuk menyerahkan diri ke kantor KPK dan proses hukum ini berjalan baik,” ujar Febri.

KPK Belum Simpulkan SN Melarikan Diri

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menyimpulkan bahwa Ketua DPR RI Setya Novanto melarikan diri.

Tim KPK yang mendatangi kediaman Novanto di Jalan Wijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, tidak mendapati Novanto di sana.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan pihaknya belum dapat menyimpulkan Novanto melarikan diri atau tidak.

“Belum ada kesimpulan itu masih perlu koordinasikan apakah ditindaklanjuti dengan pencantuman di DPO atau tidak,” kata Febri, di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (15/11/2017).

KPK mengimbau agar Novanto untuk kooperatif dalam kasus ini. Tim KPK yang mendatangi kediaman Novanto sudah bertemu dengan pengacara dan keluarga.

Sementara itu, ia belum dapat menyampaikan apakah tim sudah mendapat informasi di mana Novanto dari pihak keluarga dan pengacara.

“Tidak bisa kami sampaikan tapi yang pasti ada tim di rumah saudara SN sampai dini hari tadi,” ujar Febri.

“Sejauh ini kami belum menemukan (Novanto) dan pencarian masih dilakukan, jadi yang diterbikan pimpinan adalah surat penahanan,” katanya.(KOM)

Ejek Kim Jong Un Pendek dan Gendut, Trump Pantas Dihukum Mati

Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un Dan Presiden AS Donald Trump Saling Ejek di Media Sosial

Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un Dan Presiden AS Donald Trump Saling Ejek di Media Sosial

JURNAL123, PYONGYANG.
Pemerintah Korea Utara, Rodong Sinmun,menyampaikan bahwa Donald Trump pantas dijatuhi hukuman mati karena menyebut Kim Jong-un pendek dan gendut.

“Kejahatan terburuk yang membuat dia (Trump) tidak dapat diampuni adalah dia berani melukai martabat pemimpin tertinggi,” sebut editorial Rodong Sinmun seperti dikutip dari News.com.au pada Rabu (15/11/2017).

“Dia harus tahu bahwa dia hanyalah penjahat mengerikan yang pantas dijatuhi hukuman mati oleh rakyat Korea,” tambah editorial itu.

Trump secara tidak langsung menjuluki Kim Jong-un pendek dan gendut melalui twitnya pada 12 November. Saat itu ia sedang berada di Da Nang, Vietnam, dalam rangka menghadiri KTT APEC.

“Mengapa Kim Jong-un menghina saya dengan menyebut saya ‘tua’, sementara saya tidak pernah memanggilnya ‘gendut’ dan ‘pendek’? Oh baiklah, saya terlalu berusaha jadi temannya — dan mungkin suatu hari itu bisa kesampaian!,” kicau Trump.

Kicauan Trump tersebut merupakan respons atas retorika Korut yang menjulukinya “penghasut perang”. Tak hanya itu, Pyongyang juga menyebut bahwa lawatannya ke Asia didesain untuk konfrontasi.

Ketika ditanya langsung oleh wartawan tentang kemungkinannya berteman dengan Kim Jong-un, Trump menyebut bahwa hal itu mungkin terjadi.

“Hal-hal aneh terjadi dalam kehidupan. Itu mungkin salah satu hal aneh yang akan terjadi. Tapi, tentu saja itu adalah sebuah kemungkinan,” ungkap Trump dalam sebuah konferensi pers di Vietnam seperti dilansir CNN.

Ia menambahkan, “Jika terjadi, itu akan menjadi hal yang bagus bagi Korut. Juga bagus bagi banyak tempat, dan pada akhirnya bagus bagi dunia.”

Menurut The Guardian, dalam editorialnya, Rodong Sinmun, juga menyebut Presiden AS itu pengecut karena membatalkan kunjungan ke Zona Demiliterisasi (DMZ).

Trump memang batal mengunjungi perbatasan dua Korea tersebut. Pemicunya adalah cuaca buruk. Helikopter yang Marine One yang mengangkutnya dilaporkan telah lepas landas menuju DMZ, namun tak lama terpaksa kembali karena kondisi berkabut dan jarak pandang di bawah satu mil.

“Itu bukan karena cuacanya. Dia (Trump) terlalu takut untuk menghadapi tatapan tajam tentara kita,” tulis Rodong Sinmun.(LIP)

Terkait Ijin Presiden, Jokowi Singgung Novanto

Ketua DPR Setya Novanto (Foto Tempo)

Ketua DPR Setya Novanto (Foto Tempo)


JURNAL123, MANADO.
Terkait pemeriksaan Setya Novanto, yang meminta KPK harus ijin Presiden, Joko Widodo angkat bicara ihwal hal tersebut.

Presiden meminta kepada pihak terlibat agar membuka dan membaca kembali peraturan yang berlaku.

“Buka undang-undangnya semua,” kata Presiden Jokowi usai menghadiri kongres Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, di Manado, Sulawesi Utara pada Rabu, 15 November 2017.

Jokowi berharap semua pihak yang terlibat mengikuti aturan main yang sudah ada. “Aturan mainnya seperti apa, disitulah diikuti,” ujarnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP, hari ini. Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan perdana setelah Ketua DPR itu ditetapkan kembali menjadi tersangka korupsi e-KTP pada 10 November 2017.

Juru bicara KPK Febri Diansyah menyatakan lembaganya mengabaikan dalil Setya yang menyatakan punya hak imunitas sehingga tak bisa diperiksa KPK. “Alasan imunitas ataupun dibutuhkannya persetujuan tertulis dari presiden sebenarnya kalau kita baca UU MD3 secara hati-hati tidak ada ketentuan seperti itu,” kata dia.

Dalil Setya soal hak imunitas anggota DPR itu disampaikan pada Senin lalu, saat Setya sedianya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Anang Sugiana Sudiharjo. Setya menyatakan bahwa sebagai anggota Dewan, ia memiliki hak imunitas sehingga tak bisa diperiksa penegak hukum termasuk KPK. Menurut dia, pemeriksaan terhadapnya harus dilakukan dengan izin Presiden.

Setya Novanto sudah berencana tidak hadir dalam pemeriksaan tersebut. “Sudah saya jelaskan berulang kali bahwa KPK tidak punya wewenang untuk memanggil Setya,” ujar Fredrich Yunadi, kuasa hukum Setya.(TEM)

Jokowi Singgung Tol Manado-Bitung, Saat Buka Kongres GMNI

Presiden Joko Widodo di Manado Membuka Kongres GMNI, Bersama Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey (Foto Biro Setpres)

Presiden Joko Widodo di Manado Membuka Kongres GMNI, Bersama Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey (Foto Biro Setpres)

JURNAL123, MANADO.
Pembangunan selalu menyasar Pulau Jawa , kini orientasi pemerintah sudah berubah. Di luar Jawa juga jadi Prioritas

“Selau bangun Jawa. Kenapa sekarang di luar Jawa. Supaya ada keadilan dari Sabang sampai Merauke,” ujar Jokowi ketika membuka Kongres XX Gerakan Nasional Mahasiswa Indonesia (GMNI) di Graha Gubernuran, Bumi Beringin Manado, Rabub(15/11/2017).

Ada kedomplangan antara pembangunan di Bagian Tengah dan Barat dengan Indonesia Bagian Timur

” Domplang sekali. Sebab itu dibangun jalan Trans papua untuk perkembangan Papua,” sebut dia.

Pembangunan saat ini harus berdasarkan keadilan

Dulu pemerintah mensubsidi bahan bakar minyak Rp 300 Triliun. Sekarang anggaran itu dialihkan untuk membangun infrastruktur.

“Infrastruktur mutlak diperlukan untuk bersaing dengan negara lain. Barang-barang bisa diangkut pelabuhan selesai dibangun, pembangkit listrik selesai menguatkan ekonomi,” katabdia.

“Kita bangun Trans Sumatra untuk apa? Tol Manado- Bitung untuk apa? Balik papan kita bangun, airport dibangun untuk apa? Supaya kita bisa bersaing di era persaingan saat ini,” ungkapnya.(TRI)