Larangan Bagi TNI/Polri Dan PNS

Larangan Bagi TNI/Polri Dan PNS

JURNAL123, JAKARTA. Profesi-profesi yang tidak boleh menjabat pada suatu perusahaan. Beberapa profesi seperti PNS, TNI, Polri, tidak dapat menjabat dalam suata perusahaan. Beberapa ketentuan mengatur keras untuk hal itu. Besarnya peluang bisnis More »

Tol Jakarta-Surabaya Berfungsi Saat Mudik Lebaran 2018

Tol Jakarta-Surabaya Berfungsi Saat Mudik Lebaran 2018

JURNAL123, JAKARTA. Pemerintah menjanjikan mudik Lebaran tahun 2018, masyarakat bisa menjajal jalur tol yang telah dibangun dari Jakarta hingga Surabaya. Jalur tol tersebut ada yang bisa dilintasi secara operasional atau berbayar, dan More »

Satgas Nusantara : Penyebar Berita Hoax Kelompok MCA Punya Hubungan Eks Saracen di Udara

Satgas Nusantara : Penyebar Berita Hoax Kelompok MCA Punya Hubungan Eks Saracen di Udara

JURNAL123, JAKARTA. Maraknya aksi penyebaran berita Hoax ,ujaran kebencian isu sara yang dapat menimbulkan konflik dan perpecahan terus didalami siapa actor intelektualnya. Pendalaman itu dilakukan tanpa pilih buluh baik di Medsos meningkat More »

MUI : Penyebar Berita Hoax dan Ujaran Kebencian Sara Menurut Hukum Islam Haram

MUI : Penyebar Berita Hoax dan Ujaran Kebencian Sara Menurut Hukum Islam Haram

JURNAL123, JAKARTA. Menyikapi maraknya penyebaran berita Hoax dan ujaran kebencian dengan isu-isu penyerangan ulama terlebih dengan menimbulkan konflik sosial adanya isu sara akan memecah bela bangsa. Oleh karena itu Kepolisian dapat mengahadapi More »

Polisi Ringkus Penyelundup Narkoba Sebesar 1,62 Ton

Polisi Ringkus Penyelundup Narkoba Sebesar 1,62 Ton

JURNAL123, JAKARTA. Sesuai penangkapan 4 tersangka penyelundupan sabu sebanyak 1,62 Ton di perairan Anambas,Kepulauan Riau dimana  awak Kapal berkewargaan Negara China Tan Mai,Tan Yi,Tan Hui dan Liu Yin Hua adalah masih satu More »

 

Larangan Bagi TNI/Polri Dan PNS

images(306)

JURNAL123, JAKARTA.
Profesi-profesi yang tidak boleh menjabat pada suatu perusahaan. Beberapa profesi seperti PNS, TNI, Polri, tidak dapat menjabat dalam suata perusahaan. Beberapa ketentuan mengatur keras untuk hal itu.

Besarnya peluang bisnis pada berbagai sektor membuat sebagian besar masyarakat Indonesia mulai menjalankan bisnis dari bisnis kecil-kecilan hingga bisnis yang dapat menghasilkan projek besar. Dan hal ini sudah merambah kepada masyarakat yang telah memiliki pekerjaan / profesi sebelumnya. Tak sedikit dari mereka bergegas mendirikan Perusahaan atau setidaknya menjabat dan/atau memegang saham dalam suatu Perusahaan.

Mungkin mereka berpikir apabila mengandalkan pendapatan dari pekerjaannya dirasa kurang. Oleh karena itu, berbisnis adalah jawaban terbaik untuk meningkatkan omzet/pendapatan pribadi.

Namun tidak semua profesi dapat menjabat disuatu Perusahaan. Misalkan PNS, Pasal 2 ayat (1) PP Nomor 6 Tahun 1974 menyatakan bahwa;

“Pegawai Negeri Sipil golongan IV/a keatas dilarang memiliki seluruh atau sebagian perusahaan swasta, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas suatu perusahaan swasta, melakukan kegiatan usaha dagang, baik secara resmi maupun sambilan.”

Dalam Pasal 2 ayat (3) PP Nomor 6 Tahun 1974 menyatakan bahwa “PNS golongan ruang III/d ke bawah , wajib mendapat izin tertulis dari Pejabat Yang Berwenang apabila memiliki dan atau menjabat di perusahaan swasta.”

Lebih lanjut dalam PP Nomor 30 tahun 1980 pada Pasal 3 menyebutkan bahwa “PNS dilarang memiliki saham/modal dalam Perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya maupun tidak berada dalam kekuasaannya dimana jumlah dan sifat pemilikan itu sedemikian rupa sehingga melalui pemilikan saham tersebut dapat langsung atau tidak langsung menentukan penyelenggaraan atau jalannya Perusahaan, serta melakukan kegiatan usaha dagang baik secara resmi, maupun sambilan, menjadi direksi, pimpinan atau komisaris Perusahaan swasta bagi yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a keatas atau yang memangku jabatan eselon I.

Namun PP Nomor 30 tahun 1980 saat ini telah digantikan dengan PP Nomor 53 Tahun 2010, dalam PP tersebut tertulis “PNS tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional serta dilarang bekerja pada Perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing. Jadi tidak disebutkan secara jelas tentang larangan yang menyatakan jika PNS ingin memiliki saham atau menjadi Direksi atau Komisaris Perusahaan swasta

Lain hal untuk TNI, disebutkan secara tegas pada UU Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia pada pasal 39 bahwa “ Prajurit dilarang terlibat dalam : Kegiatan menjadi anggota partai politik, kegiatan politik praktis, kegiatan bisnis, dan kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislative dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya”. Sedangkan pada pasal 47 disebutkan bahwa “prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan”.

Penjelasan pasal tersebut mengatakan bagi prajurit yang menjalani masa pensiun berhak memperoleh masa persiapan pensiun (MPP) selama 1 (satu) tahun. Pemberian MPP tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada prajurit yang bersangkutan mencari jenis pekerjaan lainnya sebagai persiapan setelah pensiun.

Cukup jelas menang TNI bertugas untuk menjadi dan melindungi Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan menjadi seorang Pebisnis.

Polri pun memiliki aturan tersendiri, PP Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 5 menyebutkan bahwa, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang bekerjasama dengan orang lain di dalam atau di luar lingkungan kerja dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan negara. dilarang pula bertindak selaku perantara bagi Pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia demi kepentingan pribadi serta dilarang memiliki saham/modal dalam Perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya.

Beberapa profesi diatas memang sudah memiliki kapasitas mengenai jobdesc mereka masing-masing, jadi pastikan terlebih dahulu jika anda adalah bagian dari profesi tersebut, atau mungkin anda yang ingin mendirikan Perusahaan dengan mengajak rekan atau keluarga anda yang berprofesi seperti yang telah disebutkan diatas. Alangkah baiknya, sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita paham dan tunduk kepada ketentuan yang berlaku.(INF)

KPK Tetapkan Tersangka Mantan Bupati Kepulauan Sula

Calon Gubernur Maluku Utara Ahmad Hidayat Mus

Calon Gubernur Maluku Utara Ahmad Hidayat Mus


JURNAL123, JAKARTA.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan calon gubernur Maluku Utara Ahmad Hidayat Mus (AHM) dan Ketua DPRD Kepulauan Sula ZM sebagai tersangka.

Keduanya ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembebasan lahan Bandara Bobong, Kabupaten Sula tahun anggaran 2009.

“KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan, dengan menetapkan dua orang sebagai tersangka yaitu AHM Bupati Kepulauan Sula periode 2005-2010, dan kedua ZM ketua DPRD Kabupaten Sula periode 2009-2014,” ujar Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, di Gedung KPK, Jumat (16/3/2018).

Ahmad ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai Bupati Kepulauan Sula periode 2005-2010. Sementara, ZM selaku Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sula periode 2009-2014.

KPK menjelaskan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan Bandara Bobong ini merupakan supervisi dari Polda Maluku Utara.

Dia mengatakan, proses penyelidikan sudah dilakukan sejak beberapa bulan lalu dan tak berkaitan dengan gelaran Pilkada serentak 2018.

KPK menduga Ahmad dan ZM telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau korporasi terkait dengan pembebasan lahan Bandara Bobong Kabupaten Kepulauan Sula yang menggunakan APBD tahun anggaran 2009.

Atas perbuatannya, Ahmad dan ZM disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP .

Sebagai informasi, Ahmad merupakan calon gubernur Maluku Utara yang mengikuti kontestasi Pilkada serentak 2018. Dia berpasangan dengan Rivai Umar dan diusung oleh Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan.(LIP)

Penurunan Pajak UMKM Jadi 0,5% Berlaku Bulan ini

UMKM Alfamart Milik Koperasi PMT

UMKM Alfamart Milik Koperasi PMT

JURNAL123, JAKARTA.
Dalam bulan ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan atas penjualan dibawah Rp4,8 miliar yang dikenakan tarif PP 46 sebesar 1% per bulan dari jumlah omzet, menjadi 0,5%.

Puspita W. Surono, Staf Ahli Menkeu Bidang Pengawasan Pajak, mengatakan ini merupakan komitmen pemerintah dalam mengembangkan UMKM, seperti yang sudah ditegaskan Presiden Jokowi.

“Dalam hal ini, pajak bukanlah menghambat UMKM, namun sebaliknya pajak mendukung UMKM antara lain dengan tarif ringan dan mudah,” ujar Puspita seperti dilansir Bisnis, Jumat (16/3/2018).

Presiden Jokowi dalam rapimnas Hipmi pada awal Maret 2018 lalu mengatakan, penurunan tarif pajak bagi UMKM itu sudah dibahas tiga kali dan aturannya segera keluar pada akhir Maret 2018 ini.

Puspita mengatakan, selain tarif yang ringan dan mudah, komitmen pemerintah dari sisi perpajakan dalam mengembangkan UMKM, juga diwujudkan dalam berbagai kemudahan, misalnya UMKM tidak perlu melakukan laporan bulanan.

“Dalam hal ini tanggal pelaporan PPh final dianggap sebagai tanggal lapor,” katanya.

Selain itu UMKM juga bisa mengakses laporan tahunan secara online. UMKM juga bisa dengan cepat mendapatkan EFIN yang hilang.

EFIN (Electronic Filing Identification Number) adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak yang melakukan Transaksi Elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak.

Sementara itu, Dewi Maisari Haryanti dari LPEM FEB UI mengatakan, selama ini belum banyak data terkait UMKM naik kelas, padahal pemerintah berkepentingan untuk meningkatkan formalisasi usaha UMKM khususnya UKM naik kelas.

“Saat ini, proporsi pelaku usaha mikro, cenderung stagnan di 98,77% dari total unit usaha yang ada. Ini berarti suatu indikasi bahwa masih rendahnya tingkat UMKM naik kelas. Mungkin mereka males kalau disuruh menformalkan usahanya meskipun usahanya itu sudah tumbuh berkembang, alasannya birokrasi lah dan sebagainya,” katanya.

Untuk itu diperlukan kolaborasi dan sinergitas dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menciptaka iklim yang lebih bersahabat bagi UMKM guna menformalkan usahanya dan untuk naik kelas.

Dalam hal ini web portal UKMindonesia.org dapat menjadi jendela pendaftaran multi guna dan sekaligus menjadi media perekaman data UMKM secara lengkap dan terkini.

Melalui suatu sistem IT yang terintegrasi, diharapkan akan terwujud sinergi dalam membangun iklim usaha yang lebih bersahabat dan memudahkan UMKM naik kelas.

Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kemenkop dan UKM juga terus mendorong sinergi antar berbagai pihak, termasuk melalui Focus Group Discussion (FGD).

Salah satunya, Focus Group Discussion (FGD) bertema Sinergi dan Aksi Nyata dalam Membangun UMKM Naik Kelas.

Deputi Restrukturisasi Usaha Abdul Kadir Damanik mengungkapkan diskusi ini merupakan kelanjutan dari kerjasama antara Kemenkop dan UKM dengan Lembaga Pengembangan Ekonomi dan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia.(BIS)

PT JLJ dan PT Jasa Marga Dilaporkan ke Bareskrim

Kuasa Hukum Mirah Sumirat, DR Eggy Sudjana SH Msi saat di Bareskrim, Senin (12/3)2018 menemani Presiden Serikat Karyawan Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta , Mirah Sumirat dan ViceVice Presiden Konfedarasi Serikat Pekerja Indonesia, Ir Iswan Abdullah . ( Vecky Ngelo)

Kuasa Hukum Mirah Sumirat, DR Eggy Sudjana SH Msi saat di Bareskrim, Senin (12/3)2018 menemani Presiden Serikat Karyawan Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta , Mirah Sumirat dan ViceVice Presiden Konfedarasi Serikat Pekerja Indonesia, Ir Iswan Abdullah . ( Vecky Ngelo)


JURNAL123, JAKARTA.
Direksi PT Jasa Marga dan Direksi PT Jalantol Lingkarluar Jakarta (JLJ) dilaporkan ke Bareskrim Polri atas tuduhan dugaan Pemberangusan Serikat Pekerja atau Union Busting.

Pelaporan dilakukan oleh Mirah Sumirat, Presiden Serikat Karyawan Jalantol Lingkarluar Jakarta (SK JLJ), Senin (12/3/2018).

“Kami dengan sangat terpaksa melaporkan jajaran direksi yang terlibat ada dugaan union busting serikat pekerja terhadap saya selaku pimpinan serikat pekerja di PT JLJ,” kata Mirah kepada wartawan saat menyampaikan laporannya ke Bareskrim Polri.

Mirah menduga, PT JLJ dan PT Jasa Marga melakukan pemberangusan serikat pekerja dengan cara memberikan sanksi berupa dua kali surat peringatan (SP) terhadap dirinya.

SP pertama diberikan kepada Mirah tak lama setelah ia memberikan keterangan pers menolak pemberlakuan sistem pembayaran elektronik di gerbang tol pada September 2017.

“Dengan alasan tidak taat terhadap perintah atasan. Ini alasan yang enggak jelas. Sejak 2008, saya menjabat sebagai Presiden SK JLJ, baru kali ini di 2017 saya diberikan sanksi,” kata Mirah.

Setelah mendapatkan SP pertama, Mirah tetap vokal menolak pemberlakuan sistem pembayaran elektronik di gerbang tol karena hal itu dapat membuat pekerja kehilangan pekerjaan. Mirah pun akhirnya mendapatkan SP kedua.

“Dengan memberikan SP kepada pimpinan serikat artinya memang tak langsung akan memberangus serikat itu sendiri,” ujar Mirah.

Kuasa hukum Mirah, Eggy Sudjana, mengatakan, PT JLJ dan PT Jasa Marga telah melanggar Undang-Undang Nomor 21/2000 tentang serikat pekerja.

“Di mana pimpinan serikat pekerja tidak boleh dimutasi, dikriminalisasi, dan sebagainya yang membuat degradasi dari peran serikat pekerja. Ancamannya 5 tahun penjara bagi perusahaan,” kata Eggy.

Selanjutnya , Eggi menegaskan Itu Undang-undang ada pasal 28, sangsinya pasal 43 di penjara  5 tahun.Ingat bagi perusahaan pasal ini jarang digunakan pasal-pasal jarang digunakan karena perusahaan selalu menang terus , kalau lawan buruh dan saatnya kita melawan agar perusahaan ini agar jangan menindas buruh. “Oleh karena itu jarang terjadi kasus-kasus ini . Kedua , ada pasal 421 , didalam pasal 421 itu disebutkan bahwa pejabat karena ini dalam BUMN konteks pegawai negeri pegawai, pejabatnya yang melakukan memerintahkan sesuatu atau membiarkan sesuatu  dipidana 2 tahun 8 bulan,” tegasnya.

Untuk itu, Eggi menjelaskan nah di Undang-undang No.21 hukuman 5 tahun kalau digabung bisa 7 tahun 8 bulan. Jadi bisa segera ditangkap .Saya ingarkan pimpinan Perusahaan jangan belagu,jangan tidak menghormati saya sebagai advokat . “Advokat itu penegak hukum disamping Polisi, Jaksa dan Hakim satunya lagi advokat. Kenapa saya katakan demikian setelah dia diberikan surat peringatan kan pertama saya jawab . Pertanyaannya dengan saya sudah membuat surat jawaban janganlah dibuat SP 2 dan ke 3 nya pasti dipecat kan itu arahnya mau kesana,” jelasnya.

Berdasarkan surat bukti lapor dari kepolisian bernomor LP/343/III/2018/Bareskrim, ada 6 orang direksi PT Jasa Marga dan PT JLJ yang dilaporkan.

Keenam orang tersebut adalah Desi Ariyani, Ricky Dista Wardhana, Satria Ganefanto, Thomas Dwianto Hartono, Lukman Hakim, dan Arif Margono.

Tanggapan PT Jasa Marga dan PT JLJ

Ricky Dista Wardhana selaku Dirut PT JLJ membantah bahwa perusahaannya melakukan pemberangusan serikat pekerja dengan memberi sanksi kepada Mirah.

“Tidak pernah ada Union Busting di JLJ,” kata dia.

Namun, Ricky enggan memberikan penjelasan yang lebih detil. Menurut Ricky, jajarannya akan segera memberikan penjelasan lebih jauh kepada publik.

“Nanti tim kami dari JLJ yang beri penjelasan resmi,” kata dia.

Sementara itu, Assistant Vice President Corporate Communication Jasa Marga Dwimawan Heru mengaku akan mempelajari laporannya terlebih dahulu.”Saya cek dulu ya,” kata dia.(VEK)

Orang Terkaya Tertua di Dunia

Chang Yun Chung (Foto Youtube)

Chang Yun Chung (Foto Youtube)


JURNAL123, WASHINGTON.
Majalah ekonomi terkemuka dunia Forbes, kembali merilis daftar orang terkaya dunia 2018. Dikutip Selasa 13 Maret 2018, Forbes menemukan 2.208 miliarder dari 72 negara, dengan kekayaan bersih sekitar US$9,1 triliun atau naik 18 persen dari tahun lalu.

Dari jumlah orang terkaya tersebut, warga Amerika Serikat masih paling banyak memimpin daftar orang terkaya, yaitu sebanyak 585 miliarder, diikuti warga China sebanyak 373 miliarder.

Kekayaan para miliarder di seluruh dunia itu, tercipta dari kesempatan mereka menguasai segala hal. Seperti mulai dari penguasaan akan mata uang digital, Cryptocurrency, industri telekomunikasi hingga bisnis gaun pengantin.

Sementara itu, dari 2.208 miliarder yang tercatat, terdapat 53 orang miliarder yang dinilai sangat berumur. Rata-rata umur mereka bisa dikatakan sangat senior, yaitu 90 tahun ke atas dengan kekayaan di atas US$1 miliar.

Adapun miliarder tertua yang dicatat Forbes, adalah Chang Yun Chung asal Singapura, berumur 99 tahun dengan kekayaan bersih mencapai US$1,9 miliar atau setara Rp26 triliun.

Chang Yun Chung adalah pengusaha di bidang operator pelabuhan dan perkapalan. Pada 1967, dia membuat Pacific Internasional Lines. Sekarang, perusahaan tersebut dijalankan oleh anaknya Teo Siong Sen dan telah miliki 155 kapal.

Saat ini, perusahaan tersebut telah memiliki kesepakatan dengan China Merchant Port untuk mengembangkan pasar baru di Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Afrika.

Adapun 10 miliarder tertua di dunia 2018, antara lain:

1. Chang Yun Chung (Singapura) berumur 99 tahun, kekayaan US$1,9 miliar
2. Marcel Adams (Kanada) berumur 97 tahun, kekayaan US$1,7 miliar
3. Aloysio de Andrade Faria (Brasil) berumur 97 tahun, kekayaan US$2,5 miliar.
4. George Joseph (Amerika Serikat) berumur 96 tahun, kekayaan US$1,4 miliar.
5. Stanley Perron (Australia) berumur 95 tahun, kekayaan US$2,3 miliar.
6. Len Ainsworth (Australia) berumur 94 tahun, kekayaan US$1,3 miliar.
7. Tang Hsiang-chien (HongKong) berumur 94 tahun, kekayaan US$1,5 miliar.
8. Charles Munger (Amerika Serikat) berumur 94 tahun, kekayaan US$1,7 miliar.
9. Saif Al Ghurair (Uni Emirat Arab) berumur 94 tahun, kekayaan US$1,9 miliar.
10. David Murdock (Amerika Serikat) berumur 94 tahun, kekayaan US$2,1 miliar. (VIN)

Jokowi Laporkan Gratifikasi ke KPK Hingga Rp 58 Miliar

images(295)

JURNAL123, JAKARTA.
Presiden Joko Widodo rajin melaporkan gratifikasi ke KPK. Sepanjang 2017, gratifikasi yang dilaporkan Jokowi mencapai Rp 58 miliar.

Hal itu disampaikan Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono. Dia mengatakan KPK mengapresiasi upaya Jokowi yang melaporkan benda pemberian orang lain.

“Kami sangat apresiasi karena Presiden memberi keteladanan yang luar biasa dan di akhir tahun kemarin kita memberi penghargaan sebagai pelapor gratifikasi dengan nilai terbesar. Bapak Presiden pada tahun lalu melaporkan Rp 58 miliar,” ujar Giri di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (12/3/2018).

Sejumlah barang yang dilaporkan Jokowi di antaranya piringan hitam atau vinil Metallica dan dua kuda Sandalwood, yang diberikan warga Sumba, NTT.

Khusus vinil Metallica yang didapat dari PM Denmark Lars Lokke Rasmussen, Jokowi telah membelinya kembali. Jokowi mengganti vinil itu seharga Rp 11 juta.

“Pemberian berupa barang deluxe box set Metallica judul ‘Master of Puppets’ telah dilaporkan kepada KPK pada tanggal 7 Desember 2017 dan telah ditetapkan menjadi milik negara melalui SK Nomor 219 Tahun 2018. Uang pengganti barang berupa deluxe box set Metallica judul ‘Master of Puppets’ senilai Rp 11.079.019 telah diterima KPK,” ujar Giri, Selasa (20/2/2018).(DEN)

Artis Syahrini Akan Dipanggil di Persidangan Terkait Kasus First Travel

images(294)

JURNAL123, JAKARTA.
Sidang perkara penipuan bermodus biro perjalanan umrah, First Travel, kembali digelar majelis hakim Pengadilan Negeri Kota Depok, Jawa Barat.

Dalam persidangan kelima ini, majelis hakim mendengarkan keterangan dari empat saksi yang dihadirkan tim jaksa penuntut umum. Para saksi itu merupakan korban penipuan yang dilakukan bos First Travel.

Di persidangan kali ini, tim JPU dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Depok, Sufari.

Menurut Sufari, ada sebuah fakta yang terungkap dalam persidangan kali ini, yakni tentang apa yang membuat para korban tertarik untuk memilih First Travel sebagai biro perjalanan umrah mereka ke tanah suci.

Sufari mengatakan, kepada majelis hakim para saksi menyatakan dengan jelas, bahwa mereka tertarik pada First Travel, karena ada artis-artis top Indonesia yang mempromosikan biro umrah itu, mulai dari Syahrini, Vicky Shu hingga almarhumah Julia Perez.

Para artis ini bahkan mempromosikan First Travel di akun-akun media sosial mereka.

“Jadi kan memang yang dipromosikan oleh First Travel itu kan melalui artis, di antaranya almarhum Jupe, Syahrini dan Vicky Shu, sehingga mereka (korban) itu tertarik. Tapi bukan hanya itu tok, ada hal lain seperti paket murah, fasilitas menggiurkan, ditambah dengan adanya publik figur yang nota benenya adalah artis,” kata Sufari kepada wartawan di luar ruang sidang, Senin, 12 Maret 2018.

Terkait hal ini, Sufari pun mengaku telah melayangkan surat pemanggilan kepada para artis tersebut kecuali Jupe yang telah meninggal dunia.

“Untuk yang saya sebutkan tadi kapasitas mereka akan kami panggil, statusnya sebagai saksi. Minggu depan kami panggil karena dua Minggu sebelumnya sudah kami layangkan surat panggilan, yakni pemanggilan pertama. Kalau tidak hadir ya sesuai prosedur KUHP. Tidak hanya mereka (artis) semua yang ada di berkas akan kami panggil,” kata Sugari.

Untuk diketahui, keempat saksi yang diperiksa dalam persidangan hari ini yakni, Suprapti, Marsonah, Dini Lalita dan Iriyanti. Usai persidangan, para saksi pun masih berharap ketiga terdakwa yakni Andika Surachman, Annisa Hasibuan dan Kiki Hasibuan bisa mengembalikan uang yang telah mereka ambil dengan modus perjalanan umrah.

Rencananya, sidang akan kembali digelar Rabu 14 Maret 2018 dengan agenda masih pemeriksaan para saksi yang total keseluruhannya mencapai 96 orang.(VIN)

Tol Jakarta-Surabaya Berfungsi Saat Mudik Lebaran 2018

images(293)

JURNAL123, JAKARTA.
Pemerintah menjanjikan mudik Lebaran tahun 2018, masyarakat bisa menjajal jalur tol yang telah dibangun dari Jakarta hingga Surabaya. Jalur tol tersebut ada yang bisa dilintasi secara operasional atau berbayar, dan ada pula yang bisa dijajal secara fungsional atau belum berbayar.

Berdasarkan data Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Senin (12/3/2018), setidaknya ada 9 ruas tol baru yang bisa digunakan saat mudik Lebaran nanti. Ruas tol baru tersebut diawali oleh tol Pejagan-Pemalang di Jawa Barat sepanjang 57,5 km hingga ruas Gempol-Pasuruan di Jawa Timur sepanjang 34,15 km.

Ruas Pejagan-Pemalang yang terdiri dari empat seksi ditarget bisa dilalui secara operasional mulai dari seksi Pejagan-Brebes Barat hingga Tegal Pemalang. Kemudian pemudik bisa melanjutkan perjalanan secara operasional di segmen Sewaka-Pemalang pada ruas Pemalang-Batang. Sedangkan sisa seksi ruas tol Pemalang-Batang yang lain akan dilalui secara fungsional sampai seksi Pekalongan-Batang.

Selanjutnya adalah ruas Batang-Semarang sepanjang 75 km. Ruas yang terbagi atas lima seksi ini rencananya akan dilalui secara fungsional lantaran baru bisa dioperasikan secara komersil pada semester II 2018.

Pemudik kemudian bisa melanjutkan perjalanan di tol secara operasional lagi saat masuk ke ruas Semarang-Solo. Pada ruas ini, pemudik bisa melewati tol secara operasional sampai seksi III di jalur Bawen-Salatiga, sementara dari Salatiga sampai Kartosuro, pemudik kembali melanjutkan perjalanan lewat tol secara fungsional.

Dari Solo, pemudik bisa kembali melanjutkan perjalanan lewat tol melewati ruas Solo-Ngawi sepanjang 90,42 km. Ruas tol ini bisa dilewati penuh secara operasional atau berbayar. Perjalanan melewati tol berlanjut hingga ruas Ngawi-Nganjuk Wilangan sepanjang 49 km secara operasional, sedangkan Nganjuk Wilangan ke Kertosono tol dilewati secara fungsional.

Ruas tol selanjutnya yang bakal dilewati menuju Surabaya adalah tol Kertosono-Mojokerto. Tol dengan panjang total 40,5 km itu ditarget bisa dilewati secara operasional kecuali pada seksi IV Bandar-Batas Barat sepanjang 0,9 km.

Dari Mojokerto, pemudik bisa melewati tol Mojokerto-Surabaya yang kini sudah bisa dilewati secara penuh secara operasional sepanjang 36,47 km. Sedangkan bagi yang ingin menuju sampai ke Pasuruan, pemudik bisa melewati tol Gempol-Pasuruan yang juga sudah beroperasi secara penuh sepanjang 34,15 km.(DEN)

Jokowi Telah 21 Kali Menolak Gelar Doktor

Presiden Joko Widodo Dalam KTT Asean (Foto Sekneg RI)

JURNAL123, JAKARTA.
Hingga saat ini, telah 21 kali penawaran pemberian gelar doktor honoris causa (HC) ditolak oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi)

Jokowi merasa sudah cukup dengan gelar insinyur kehutanan yang dia peroleh dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta.

“Saat ini sudah ada 21 lembaga yang ingin memberikan gelar HC kepada Presiden Jokowi, namun Presiden Jokowi hanya menginginkan gelar insinyur saja,” kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Pratikno membeberkan hal ini Hketika menjawab permintaan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno yang meminta kesediaan Jokowi untuk menerima gelar HC dari salah satu perguruan tinggi di Sumatera Barat.

Pratikno menambahkan saat menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, Jokowi juga pernah akan diberikan gelar doktor HC oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Solo, Prof Dr Bambang Setiaji. Ia dinilai berhak menyandang gelar tersebut karena prestasinya selama menjadi Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta.

Namun, saat itu Jokowi menyatakan dirinya belum layak mendapatkan gelar tersebut. Menurut Pratikno, Jokowi paling tersenyum kalau diberitahu ada yang akan memberikan gelar HC.

“Saya ini kan gelarnya insinyur, bukan doktor he-he-he…” kata Pratikno menirukan ucapan presiden.(DEN)

Satgas Nusantara : Penyebar Berita Hoax Kelompok MCA Punya Hubungan Eks Saracen di Udara

Brigjen Pol Fadil Imran

Brigjen Pol Fadil Imran


JURNAL123, JAKARTA.
Maraknya aksi penyebaran berita Hoax ,ujaran kebencian isu sara yang dapat menimbulkan konflik dan perpecahan terus didalami siapa actor intelektualnya. Pendalaman itu dilakukan tanpa pilih buluh baik di Medsos meningkat yang sebarkan hingga 27 Febuari 2018. Setelah dilakukan penagkapan setelah ditelusuri kelompok MCA ada hubungan udara dengana mantan Kelompok Saracen.

Wakil Satgas Nusantara, Brigjend Pol Fadil Imran ketika ditemui di Mabes Polri, Senin (5/3)2018 mengatakan teman-teman saya ingin menjelaskan secara singkat apa yang dikatakan oleh KaSatgas Nusantara dari data yang kita rinci dilihat dari BAP berikut.” Bahwa Ada 3 kejadian namun garis meraih menunjukan grafik peningkatan di udara atau Medsos mulai dari tanggak 2 Febuari isu-isu penganiayaan terhadap ulama itu terus digulirkan sampai dengan taggal 27 Febuari 2018. Setelah kemudian grafiknya menurun . ini menunjukan bahwa pembentukan opini isu penganiayaan ulama atau penyerangan ulama dilakukan oleh kelompok tertentu di dunia maya atau di internet atau di Medsos,” ujarnya .

Selanjutnya, Fadil menegaskan dari serangkaian peristiwa kemudian melakukan upaya penegakan hukum untuk mengidentifikasi pelakunya baik di Surabaya, di Jawa Barat, Banten dan di Jakarta. Teman-teman sekalian mungkin sudah mengetahui bahwa dahulu kasus-kasus penyerangan ulama ini dengan tindak pidana ciber Polri sudah melakukan upaya-upaya penindakan hukum pertama imunisasi terkait dengan kebangkitan PKI dan isu-isu lainnya.” Dari upaya penangkapan dan penindakan ini kemudian kami melakukan analisis yang terakhir dengan penyerangan ulama dari klaster-klasgter di Jawa Timur ,di Jawa Barat dan di Banten terlihat bahwa di udara para pelaku terhubung satu dengan yang lain nya,” tegasnya.

Untuk itu, Fadil menejelaskan pelaku yang bergabung dalam MCA itu juga tergabung dalam klaster X . Klaster X Mantan darI Saracen dan kalau kitab perhatikan di atas Jawa Timur atas Banten kelompok ini lah yang kemudian rutin-rutin membangun opini penganiayaan Ulama. “ Studi mengatakan ada hubungan antara pelaku di Jawa Timur, pelaku di Banten, pelaku Jawa barat adalah kelompok tertentu yangarnya masuk dalam kelompok MCA dan kelompok Eks Saracen,” jelasnya.

Lenih jauh,Fadil merincinya Ini sangat terlihat ,penjelasan ini mulai terungkapnya dari tertangkapnya pelaku-pelaku sebelumnya.Sehingga kami dapat menyimpulkan hubungan diantara kelompok-kelompok . Saya kira penjelasan dan siapa dibalik ini semua kami akan terus bekerja agar Hoax, berita bohong dan Fitnah yang dapat mengganggu kodisifitas kemananan nasional bisa kami hilangkan. “Sekalian saya ingin menjelasakan lagi kalau kita melihat dari pada 4 hingga 5 peristiwa untuk menyerang ulama kalau kita lihat yang terjadi ada 3 , yang kedua direkayasa seolah-olah tetapi sebenarnya tidak ada kejadian tersebut sebanyak 4 kemudian yang ke 3 itu adalah pidana umum dalam artian itu bukan ulama pelakunya bukan kondije itu yang terbesar adalah peristiwa spontan itu tidak ada. Tetapi seoalah-oalah ada penyerangan terhadap ulama sebanyak 32 peristiwa,” rincinya.(VEK)