Peroleh Tambahan Anggaran Lewat BA BUN : MA Prioritaskan Implementasi E-Court dan Perumahan Hakim

Peroleh Tambahan Anggaran Lewat BA BUN : MA Prioritaskan Implementasi E-Court dan Perumahan Hakim

Jurnal123.com – Pemerintah memberikan tambahan anggaran kepada Mahkamah Agung sebesar 413 milyar rupiah lewat BA BUN. Tambahan tersebut mayoritas akan dipergunakan untuk memastikan kesiapan pengadilan-pengadilan menerapkan pengadilan elektronik (e-court). Sisanya akan dipergunakan More »

Sejumlah Ruas Tol Gratis Saat Mudik Lebaran 2019

Sejumlah Ruas Tol Gratis Saat Mudik Lebaran 2019

Jurnal123.com – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memastikan ada sejumlah ruas jalan tol yang beroperasi fungsional alias gratis pada mudik Lebaran 2019. Demikian disampaikan Basuki kepada wartawan di More »

Kakorlantas Polri : Libur Nasional Selama 6 Hari Pelaksanaan Operasi Ketupat selama 11 hari

Kakorlantas Polri : Libur Nasional Selama 6 Hari Pelaksanaan Operasi Ketupat selama 11 hari

Jurnal123.com – Dalam melaksanakan ibadah bulan puasa, pemerintah menetaokan libur nasional mulai 30 Mei hingga  Idul Fitri 5 Juni dan 6 Juni 2019. Begitunya pelaksanaan  operasi ketupat selama 11 hari  yang digelar More »

Untuk Kebaikan Bangsa Polri Dukung Rencana Pemindahan Ibu Kota

Untuk Kebaikan Bangsa Polri Dukung Rencana Pemindahan Ibu Kota

Jurnal123.com – Terkait dengan rencana pemindahan Ibu kota negara dari Jakarta terntunya Polri  melihat kebijakan itu diputuskan demi kebaikan negara. Namundemikian, Polri menunggu keputusan pemerintah perihal pemindahan Ibu Kota dari DKI Jakarta.  More »

Panglima Adat Dayak Laporkan Dugaan Korupsi PLTU Lati Kabupaten Berau Rp 14,85 Miliar ke Propam Mabes Polri

Panglima Adat Dayak Laporkan Dugaan Korupsi PLTU Lati Kabupaten Berau Rp 14,85 Miliar ke Propam Mabes Polri

Jurnal123.com – Merasa diperlakukan tidak adil dalam proses hukum,akhirnya Panglima Komando Adat Dayak Kalimantan mendatang propam, warsidik dan Divisi Humas menyampaikan keluhannya. Pasalnya dugaaan korupsi PLTU Lati Kabupaten Berau menelan kerugian Rp 14.85 More »

 

Diduga Aktor Intelektual, Budiono Ditangkap


Anggota Brimob bersitegang dengan massa di Jalan Wahid Hasyim, Jakarta, Rabu (22/5/2019). Petugas kepolisian terus mendorong massa yang pendemo yang masih bertahan di Gedung Bawaslu. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

Jurnal123.com – Sekretaris Yayasan Bina Saraba Al Ittihaad, Budiono ditangkap jajaran Polda Metro Jaya karena diduga menampung massa aksi 22 Mei 2019 di Masjid Raya Al Ittihaad, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (21/5/2019).

Dia ditangkap pada Senin (20/5/2019) sekitar pukul 24.00 di kediamannya.

Dia disebut diperiksa selama 2×24 jam sejak hari penangkapannya.

Kompas.com merangkum empat fakta penangkapan Budiono.

Berikut fakta-faktanya:

1. Polisi jemput Budiono

Wakil Sekretaris Yayasan Bina Sarana Al Ittihaad, Rustam Amiruddin membenarkan bahwa polisi menjemput untuk menahan Budiono.

Dia menduga, Budiono ditahan lantaran menggunakan Masjid Al Ittihaad untuk menampung massa aksi 22 Mei.

“Kemungkinan ya, karena belum jelas juga,” ucap Rustam.

2. Polisi geledah kamar Budiono

Budiono dijemput sepuluh hingga 15 polisi dari Polda Metro Jaya.

Mereka datang ke kediaman Budiono menggunakan tiga mobil.

Rustam mengatakan, Budiono dijemput dan diperlakukan baik-baik oleh pihak kepolisian.

Polisi juga sempat membacakan surat penahanan atas nama Budiono.

“Ada suratnya cuma dibacakan, enggak dikasih sama mereka,” kata Rustam.

Polisi juga menggeledah kamar Budiono.

Dari hasil penggeledahan, polisi membawa beberapa barang bukti, seperti telepon genggam.

3. Budiono ditangkap, massa diminta pindah

Rustam membenarkan massa mendatangi Masjid Al Ittihaad sebelum aksi 22 Mei.

Massa datang dari Surabaya, Jawa Timur dan Jawa Barat.

Pada malam harinya, polisi menangkap Budiono.

Kemudian, massa yang awalnya ditampung di masjid tersebut diminta pindah.

“Saya bilang jangan dulu di Al Ittihaad deh. Cari tempat lain dulu,” ujarnya.

4. Yayasan bantah terlibat aksi 22 Mei

Rustam memastikan yayasannya tidak terlibat aksi 22 Mei.

Di samping itu, ia membenarkan bahwa Masjid Raya Al Ittihaad sering dipakai tempat singgah massa aksi 212 dan 411.

“Kita itu termasuk salah satu masjid yang menampung massa dari luar kota, tetapi, kan, itu waktu 411 dan 212. Jadi untuk besok enggak masuk ke masjid kita. Kita enggak terlibat,” kata Rustam.

Sumber: Kompas.com

Peroleh Tambahan Anggaran Lewat BA BUN : MA Prioritaskan Implementasi E-Court dan Perumahan Hakim

Sekretaris Mahkamah Agung A. S. Pudjoharsoyo

Jurnal123.com – Pemerintah memberikan tambahan anggaran kepada Mahkamah Agung sebesar 413 milyar rupiah lewat BA BUN. Tambahan tersebut mayoritas akan dipergunakan untuk memastikan kesiapan pengadilan-pengadilan menerapkan pengadilan elektronik (e-court). Sisanya akan dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan hakim melalui penyediaan bantuan sewa rumah bagi hakim yang tidak mendapatkan rumah dinas, renovasi rumah dinas hakim yang mengalami kerusakan, serta penyediaan sarana laptop bagi hakim untuk memperkuat implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

Demikian disampaikan oleh Sekretaris Mahkamah Agung, A. S. Pudjoharsoyo dalam rapat koordinasi bersama jajaran Badan Urusan Administrasi (BUA) Rabu (22/05/2019) kemaren di ruang kerjanya.

Penambahan anggaran melalui BA BUN ini, menurut Pudjoharsoyo, berbeda dengan melalui penganggaran kementerian/lembaga (K/L). Peruntukannya bersifat terbatas dan harus dipergunakan secara optimal agar dapat terserap habis sesuai dengan maksud peruntukannya.

Dua Prioritas Peruntukan

Oleh karena peruntukannya terbatas dan tidak dapat direvisi, tambahan anggaran tersebut akan diperuntukkan bagi pembiayaan program prioritas Mahkamah Agung menuju era baru peradilan modern berbasis teknologi informasi terpadu. “Prioritas tersebut antara lain memperkuat kesiapan implementasi e-court di pengadilan tingkat pertama dan banding serta penyediaan bantuan sewa rumah hakim dan renovasi rumah hakim,” ungkap Pudjoharsoyo.

Untuk memperkuat kesiapan implementasi e-court Mahkamah Agung mengalokasikan 70 persen dari total tambahan anggaran tersebut atau sekitar 293 milyar rupiah. “Pimpinan Mahkamah Agung sudah mencanangkan agar per 13 Juli 2019 seluruh pengadilan di Indonesia sudah siap untuk menerapkan e-court,” ujar Pudjoharsoyo.

Kesiapan tersebut, lanjut Pudjoharsoyo, bukan hanya pada aspek teknologi informasinya saja, tetapi juga kesiapan sarana dan prasarana serta sumber daya manusianya di pengadilan, baik tingkat pertama maupun banding.

Karena itu, lingkup pengembangan e-court yang akan didukung oleh tambahan anggaran tersebut mencakup pengadaan jaringan internet untuk 85 pengadilan baru, penambahan daya listrik untuk 910 satuan kerja tingkat pertama dan banding, penambahan bandwidth, pengadaan server, rak server dan UPS server, sewa mesin fotokopi yang berfungsi sekaligus sebagai mesin scan, pengadaan personal computer (PC) untuk pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) beserta UPS-nya, pengadaan LCD untuk memonitor implementasi e-court dan SIPP di tingkat banding serta pengadaan corner e-court (layanan e-court mandiri) di pengadilan.

Karena penambahan anggaran ini akan mulai efektif per 1 Juni 2019, Pudjoharsoyo berharap agar target pimpinan Mahkamah Agung untuk implementasi pengadilan elektronik (e-court) di pengadilan pada bulan Juli 2019 dapat tercapai. “Ini menjadi wujud nyata dari komitmen kita untuk menuju era baru peradilan modern berbasis teknologi informasi,” tegas Pudjoharsoyo.

Sementara itu, prioritas berikutnya berkaitan dengan perumahan hakim selaku pelaksana kekuasaan kehakiman. Oleh karena jumlah rumah dinas yang tersedia saat ini belum sebanding dengan jumlah hakim, maka perlu dipikirkan mekanisme lain untuk mengatasi kekurangan rumah dinas ini. “Pemberian bantuan sewa rumah bagi hakim yang tidak menempati rumah dinas merupakan salah satu solusinya,” ujar mantan Ketua PN Pekanbaru tersebut.

Adapun bagi hakim yang menempati rumah dinas, dialokasikan dana untuk renovasi rumah dinas yang prosentase kerusakannya berkisar antara 45% sampai 65%. Di bawah itu masih dapat menggunakan biaya pemeliharaan.

“Bantuan sewa rumah ini tidak berlaku bagi hakim yang di tempat kerjanya memiliki rumah sendiri,” ujar Pudjoharsoyo menjelaskan.

Di luar kedua prioritas ini, Mahkamah Agung juga mengalokasikan anggaran tambahan tersebut untuk rehab gedung Pengadilan Tata Usaha Mataram yang terkena musibah gempa Lombok beberapa waktu lalu.

Peluang Sekaligus Tantangan

Menurut Pudjoharsoyo, perolehan tambahan anggaran ini merupakan peluang sekaligus tantangan bagi Mahkamah Agung. “Peluang karena target Mahkamah Agung untuk implementasi e-court dan memberikan kesejahteraan bagi hakim terbuka lebar dengan adanya penambahan anggaran ini,” ungkap Pudjoharsoyo.

Betapa tidak, lanjut Pudjoharsoyo, selama beberapa tahun terakhir anggaran Mahkamah Agung cenderung stagnan, meskipun terdapat penambahan satuan kerja baru sebanyak 85 satuan kerja. Hal ini menjadi dinamika tersendiri bagi Mahkamah Agung untuk mengalokasikan anggaran yang dimilikinya.
Kendati demikian, peluang ini juga sekaligus tantangan bagi Mahkamah Agung dalam pengelolaan anggaran. Karena penambahan anggaran ini akan berimplikasi pada tiga hal sekaligus. Pertama, kualitas perencanaan dan penganggaran (quality of planning and budgeting). Oleh karena penambahan anggaran melalui BA BUN ini bersifat terbatas dan tidak memungkinkan untuk direvisi, maka Mahkamah Agung dituntut untuk membuat perencanaan yang matang dengan dukungan pendataan yang akurat.

Kedua, masih berkaitan dengan poin pertama, dengan perencanaan yang matang dan terukur, maka suatu kementerian/lembaga dapat mencapai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang lebih baik. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh kementerian keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektifitas pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

“Kita berharap dengan perencanaan yang baik kita dapat meraih IKPA yang lebih baik,” ujar Pudjoharsoyo.

Dan ketiga, pencapaian outcome dari penambahan anggaran, terutama dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat pencari keadilan dan meningkatkan indeks persepsi korupsi di lingkungan peradilan.

“Dalam hal ini, Mahkamah Agung tetap berkomitmen untuk mempertahakan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraihnya selama 6 tahun berturut-turut serta meningkatkan indeks SAKIP yang diraih tahun lalu,” pungkas Pudjoharsoyo. (

Sumber : Humas MA/Mohammad Noor

Kapolri Tunjukkan 3 Senjata Api yang Akan Dipakai Tersangka Saat Demo 22 Mei

Kapolri, Jenderal Pol Tito Karnavian saat menunjukan senjata didamping Menkopolhukam, Wirant. di Menkopolhkan, Rabu (22/5)2019.(Vecky Ngelo)

Jurnal123.com – Upaya menuntaskan  dan akhirnya Pemerintah menunjukkan tiga senjata api yang disita dari penangkapan enam orang. Hasil penyelidikan, senjata api itu akan digunakan dalam aksi unjuk rasa hari ini, Rabu (22/5/2019). 

Kepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian  saat jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu.(22/5)2019 mengatakan sambil menunjukan senjata dan mengatakan pada 19 Mei 2019, pihaknya menemukan senjata laras panjang M4. “namun ia tidak menjelaskan berapa orang yang ditangkap terkait senjata itu. Senpi tersebut dilengkapi peredam,'” ujarnya. dan   jumpa pers tersebut, hadir Menko Polhukam Wiranto, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan pejabat TNI-Polri lain..

Selanjutnya,  Tito menegskan dan juga menunjukkan alat peredam suara tersebut. “Senpi M4 itu bisa dipasang teleskop untuk penembak runduk atau sniper.  Kemudian pada 21 Mei kemarin, pihaknya menangkap tiga orang. Dua senjata api disita, yakni jenis revolver dan glock, serta sekitar 50 butir peluru. Menurut Tito, pengakuan para tersangka, tiga senpi tersebut akan digunak,” tegasnya

Untuk itu, Tito menjelaskan saat demo hari ini. Kita memang sudah dapat info akan ada rencana pada aksi 22 Mei akan melakukan penembakan.” Termasuk penembakan terhadap massa kemudian diciptakan martir sehingga timbul kemarahan publik. informasi yang didapat, masih ada senpi yang beredar,” jelasnya. (Vecky Ngelo)

Polri : Tim Kemananan Gelar Pasukan di Monas Kawal Pengumuman KPU 22 Mei 2019

Kepala Biro Penerangan Masyarakat, Brigjend Pol Dedi Prasetyo di temui di Mabes Polri di Jalan Tronojoyo No.3 Kebayoran Lama ,Jakartan Selatan, Senin(20/5)2019 mengatakan gelar pasukan di Monas Kawal Penguman KPU, Rabu(22/5)2019.( Vecky Ngelo)

Jurnal123.com – Mengahadapi  pengumuman KPU pada  Rabu (22/5)2019  digelar pengamanan di Monas dan dilanjutkan koordinasi antara TNI dan Polri dalam rangka menyamakan cara bertindak di lapangan, jumlah pasukan 32 ribu hampir mendacapai 34 Ribu memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat Jakarta khususnya. Justru dipersiapkan 20  ribu pasungan cadangan.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas, Brigjend Pol Dedi Prasetyo di temui di Mabes Polri Jalan Tronojoyo No.3 Kebayoran Lama , Jakarta Selatan , Senin(20/5)2019 mengatakan dalam menghadapi 22 Mei hari ini kan di laksanakan gelar pengamanan pasukan di Monas, kemudian hari ini juga dilaksanakan rapat koordinasi antara polri dan TNI dalam rangka untuk menyamakan cara bertindak di lapangan.” Kemudian dengan jumlah pasukan saat ini sudah lebih dari 32 ribu hampir mencapai 34 ribu pasukan TNI dan polri dengan jumlah pasukan sebesar itu memberikan jaminan keamanan yang bagi masyarakat Jakarta khususnya,” ujarnya  .

Selanjutnya, Dedi menegaskan namun demikian untuk Polda Jabar dan Polda Banten serta beberapa Polda di pulau Jawa tetap mempersiapkan kesiap siaga nya yang dalam menghadapi segala macam potensi gangguan keamanan.” Namun demikian dari versi intelegen situasi masih sangat kondusif, kita harap situasi berjalan aman, damai dan semuanya berjalan dengan tertib,” tegasnya. 

Sesuai data, Dedi menjelaskan untuk monitoring pergerakan massa dari setiap wilayah sudah menyatakan dari mulai Aceh sampai dengan di Jawa sampai dengan di Sulawesi, Kalimantan sudah mengatakan dan menghimbau dan kita sudah berkoordinasi dengan koordinator lapangan menghimbau untuk tidak
Perlu memobilisasi massa dengan jumlah besar.” Akhirnya muncul lah ada perwakilan di tiap-tiap daerah  itu jumlahnya bervariasi,” jelasnya .

Kerika ditanya tapi tetap ada yang gerak ke Jakarta,Dedi  merinci ada beberapa ,setiap daerah tapi jumlahnya tidak terlalu signifikan. Jumalahnya masih belum bisa diprediksi perkembangannya, sampai dengan hari ini sampai dengan menjelang tanggal 21 akan dihitung di update kembali jumlah. Dari daerah mana juga, Seperti tadi yang saya sampaikan tadi ada dari Aceh, Sumatera, ada  dari Riau, ada dari Kepri, ada dari Sumatera Barat , ada dari Lampung ,ada dari Kalimantan Timur tidak terlalu besar, daerah Kalimantan Barat ,Kalimantan Selatan,” rincinya.

Disinggung ada razia dari luar Jakarta, Dedi  membeberkan  ya itu kan sifatnya himbauan-himbauan pada seluruh masa yang akan ke Jakarta untuk istilahnya tetap pada koridor yang konstitusional . “Nanti ketika dalam Polri melakukan razia dan himbauan ditemukan ada masyarakat himbauan membawa senjata tajam atau membawa benda-benda yang nanti membahayakan atau bertentangan hukum tentunya akan di proses,” bebernya.

Saat disorot  32 Ribu Personil itu seluruh indonesia atau Jakarta,  Dedi mengungkapkan hanya fokus Jakarta saja, hampir 34 Ribu khusus Jakarta saja itu TNI Polri justru mempersiapkan juga 20 Ribu pasukan cadangan awal memang betul-betul di butuhkan pada situasi tertentu. Harapan kita situasi damai, aman lancar.” Seluruh Polda, ini Brimob kan Brimob Nusantara kemudian dikirim lagi pasukan perintis nusantara dari Sabhara semuanya semuanya itu dalam rangka untuk memberikan jaminan keamanan pada tanggal 22 baik sebelum maupun pasca pengumuman tingkat nasional,” ungkapnya.

Sementara itu, Dedi  menambahkan sebagian besar fokus mendengar di KPU dan Bawaslu .” Contoh hari ini ijuk rasa  4 elemen masyarakat fokusnya ke KPU. Hanya satu saja di Bawaslu Jakarta, yang lainnya fokus  ke KPU.mendengarkan pengumuman secara nasional hasil pemilu baik bebas maupun Pileg,” tambahnya.(Vecky Ngelo).

Direktur Satgas BPN Diperiksa sebagai Saksi Kasus Makar Atas Tersangka Lieus di Polda Metro Jaya

Lieus Sungkharisma diamankan Penyidik Polda Metro Jaya, Senin (20/5)2019, atas dugaan penyebaran berita bohong dan makar. (Vecky Ngelo)

Jurnal123.com – Kembali dugaan Makar dan penyebaran berita bohong trus saja terjadi, kali ini menjerat Direktur Satgas Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Toto Utomo Budi Santoso yang  akan diperiksa sebagai saksi pada Selasa, 21 Mei 2019. Begitu juga  Lieus Sungkharisma ditetapkan sebagai teresangka dan ditahan di Polda Metro Jaya.

Kepala Biro Penerangan Masyarakar Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo di Mabes Polri,Jalan Tronojoyo No.3 Kebayoran Lama,  Jakarta Selatan, Senin, (20/5)2019 mengatakan ya, besok  di Bareskrim.” Toto akan bersaksi atas kasus yang menjerat Juru Kampanye Nasional Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dan  Lieus Sungkharisma sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah di tahan di Polda Metro Jaya,” ujarnya 

Untuk itu, Dedi menjelaskan Lieus sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polda Metro Jaya.” Adapun penetapan sebagai tersangka dilakukan setelah penyidik menggelar perkara. Atas penetapan tersangka itu, penyidik menangkap Lieus, ” jelasnya.

Seiirng dengan itu, Dedi merinci  diketahui, Lieus diringkus di Apartemen Hayam Wuruk Lantai 6, Kamar 614, Jakarta Barat pada Senin, 20 Mei 2019 pukul 06.40 WIB.” Saat ditangkap, Lieus tengah bersama dengan seorang wanita yang diakui sebagai asisten rumah tangga (ART),” rincinya. 

Sesuai data,  Dedi mengungkapkan laporan untuk Lieus bernomor LP/B/0441/B/2019/Bareskrim tertanggal 7 Mei 2019.Dia dipolisikan oleh Eman Soleman asal Kuningan, Jawa Barat. ” Lieus disangkakan melanggar Pasal 14 dan atau Pasal 1 serta Pasal 107 Juncto Pasal 110 Juncto Pasal 87, dan atau Pasal 163 Juncto Pasal 107 Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Keduanya terancam hukuman 15 tahun penjara hingga seumur hidup.” ungkapnya. (Vecky Ngelo)

Mantan Danjen Kopassus Sunarko Dilaporkan ke Bareskrim

Pelapor Sunarko, Humisar Sahala di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (20/5)2019. (Vecky Ngelo)

Jurnal123.com — Adanya  Mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) Mayjen (Purn) Sunarko yang membuat keresahan adanya pernyataan kan mengarahkan sejumlah orang akan mengepung Istana dan gedung Komisi pemilihan Umum(KPU) akhirya dilaporkan ke Bareskrim Polri.

Pelapor Sunarko, Humisar Sahala di termui di Bareskrim Polri, Jalan Tronojoyo No.3 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Senin (20/5)219 mengatakan.  

Sunarko dilaporkan dengan sangkaan mengarahkan sejumlah orang untuk mengepung Istana Negara dan gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada aksi unjuk rasa yang rencananya digelar Rabu (22/5/2019). “Pernyataan yang membuat keresahan adalah memerintahkan mengepung KPU dan Istana serta kemudian menyatakan seakan-akan polisi akan bertindak keras, tentara tidak, dan provokasi tentara pangkat tinggi sudah bisa dibeli,” ujarnya.

Selanjutnya, Humisar menegaskan seperti diketahui, arahan Sunarko terekam dalam video berdurasi sekitar 2,5 menit yang beredar di media sosial. Di video tersebut, Sunarko yang mengenakan kemeja merah marun bergaris vertikal hitam tampak duduk di sebuah kursi dan berdialog dengan sejumlah orang. “Kalau tanggal 22 diumumkan Jokowi menang, kita lakukan tutup dahulu KPU, mungkin ada yang tutup Istana dengan Senayan, tapi dalam jumlah besar. Kalau jumlah besar, polisi juga bingung. Kalau tentara, yakin dia tidak akan bertindak keras,” tegasnya. 

Untuk itu, Humisar menjelaskan pernyataan Sunarko tersebut membuat keresahan di masyarakat. Selain itu, Sunarko juga diduga mengadu domba pemerintah dengan masyarakat. “Sebagai purnawirawan TNI tidak sepatutnya Sunarko memberikan arahan demikian,” jelasnya.

Lebih lanjut, Humisar merinci  Sunarko diduga melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 110 jo 108 KUHP dan Undang-Undang Nomod 1 Tahun 1946 Pasal 163 bis Jo 416 mengenai keamanan negara atau makar.” Laporan itu terdaftar dalam nomor polisi LP/B/0489/V/2019/Bareskrim tertanggal 20 Mei 2019,”  rincinya.(Vecky Ngelo)

Marquez Juarai MotoGP Prancis 2019

Hasil MotoGP Prancis


Jurnal123.com – Rider Repsol Honda, Marc Marquez, meraih kemenangan beruntun di MotoGP 2019. Dia menjadi yang tercepat di MotoGP Prancis.

Dalam balapan di Sirkuit Le Mans, Minggu (19/5/2019) malam WIB, Marquez menjadi terdepan saat melahap 27 putaran dengan catatan waktu 41 menit 53,647 detik.

Baby Alien lebih cepat 1,984 detik dari pebalap Ducati, Andera Dovizioso di posisi kedua. Sementara Danilo Petrucci, yang ada di podium ketiga, mencatatkan waktu lebih lambat 2,142 detik dari Marquez.

Melengkap posisi lima besar ada Jack Miller dan Valentino Rossi. Berturut-turut di posisi 10 besar ada Pol Espargaro, Franco Morbidelli, Fabio Quartararo, Cal Crutchlow dan Alex Rins.

Sementara rider Repsol Honda lainnya, Jorge Lorenzo, ada di posisi ke-11. Sementara, pebalap Yamaha, Maverick Vinales, gagal mencapi garis finis.

Bagi Marquez, ini merupakan kemenangan ketiga di MotoGP 2019. Dia juga membukukan kemenangan ketiga di Le Mans pada kelas MotoGP.(DEN)

Polri : Pengamanan Pengumuman 22 Mei 2109 TNI Polri Turunkan 32.000 dibagi 4 Ring

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas, Brigjend Pol Dedi Prasetyo ditemui di Mabes Polri,Jalan Tronojoyo No.3 ,Kebayoran Lama, Jakarta Selatan( Vecky Ngelo)

Jurnal123.com – Upaya untuk mengamankan jelang  pengumuman  untuk mendengarkan rekaptulasi penghituran yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilihan Presiden dan Pileg yang dilaksanakan 22 Mei 2019. Secara detail TNI Polri menurunkan kekuatan 32,000 personil yang dibagi dalam 4 ring.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas, Brigjend Pol Dedi Prasetyo di temui di Mabes Polri Jalan Tronojoyo No.3 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Selasa(14/5)2019  untuk pengamanan 22 Mei 2019 di KPU secara detail sudah disiapkan baik oleh Mabes Polri maupun Polda Metro Jaya kekuatan yang dilibatkan untuk TNI Polri ada 32 Ribu .”Ini dilakukan dalam rangka memberikan jaminan keamanan pelaksanaan pengumuman hasil penghitungan secara nasional untuk Pilpres dan Pileg,Kita sudah membagi 4 ring,” ujarnya.  

Untuk itu Dedi menjelaskan untuk ring 1 di KPU sendiri dijaga sangat ketat agar proses di dalam KPU sendiri itu kinerja KPU tidak terganggu.. Ring 2 itu ada di gedung KPU juga.semua yang akan masuk ke KPU harus melalui sterilisasi,” jelasnya..

Selanjutnya, Dedi merinci Kita harus menghargai petugas yang melakukan sterilisasi, baik sterilisasi stek door maupun sterilisasi melalui metal ditaktor. Kemudian di areal parkir tetap menjadi ditaktor push pengamanan . Di ring 4 ada areal luar .” Kita juga mengamanatkan beberapa web nasional baik kantor Bawaslu dan web internasonal lainnya,” rincinya.

Jadi, Dedi menegaskan Polri masih fokus dan  Polri juga menghimbau kepada masyarakat yang akan menyampaikan aspirasi tolong sama-sama betul untuk keamanan kita masing-masing. Kita masih bekerja dan mengantisipasi tidak menutup kemungkinan juga ancaman terorisme suatu ancaman nyata ya di dalam penangkapan dua jaringan   baik JAD Lampung dab JAD Bekasi dari hasil pemeriksaan mereka sudah merencanakan dan sudah mendisain serangan itu, “Dan sampai saat ini Densus 88 masih terus bekerja dalam.rangka untuk melakukan preemtif Struk penangkapan-penangkapan terhadap jaringan-jaringan tersebut agar pada tanggal 22 Mei 2019 kita harus sam-sama menjamin,” tegasnya.

Lebih lanjut, Dedi menandaskan Polri mendeksi ada potensi kerusuhan dan kemungkinan ada aksi terorisme yang dimanfaatkan oleh Terorisme people Power itu ada “Potensi kerusuhan dari diteksi intelegent di lapangan tidak ada, belum mengarah kesana tetapi yang lebih ramai diberitakan adakah di Media Sosial karena di Media sosial sedang melakukan patroli mulai sekarang sampai melang 22 Mei 2019 baik dinanti Kominfo dan Badan  Sandi Negara mengtekdown,” tandasnya .

Seiring dengan itu,Dedi menambahkan Kominfo mengtakedown dan setiap akunt-akunya yang menyebarkan kontain Hoaks atau konten-kontein yang sifatnya menghasut dan mengakutasi dan mwmprovokasi dan sebagainya.” Itu masih take down dan masing-masing tidak mengindahkan maka upaya terakhir ultra medium. Dari Direktorat Siber Bareakrim akan melakukan penegakan hukum. Ini hakhak yang menyebabkan tersebut,” tambahnya.(Vecky Ngelo)

Permadi dan Leuis Sungkarisma Diberikan Panggilan Kedua

Lieus Sungkharisma (Vecky Ngelo)

Jurnal123.com – Sesuai jadwal pemanggilan Bareskrim Polri, hari ini Pak Permadi dan atau diminta keterangan namun karena tidak datang atau Mangkir  dan tidak memberikan kabar, akhirnya  penyidik mempersiapkan  surat pemanggilan yang kedua dana kan memannggil ulang kembali pada hari Jumat(17/5)2019.  

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas, Brigjend Pol Dedi Prasetyo di temui di Mabes Polri Jalan Tronojoyo No.3 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Selasa(14/5)2019 mengatakan informasi terakhir dari direktur Pidum  belum ada konfirmasi dari pihak pengacaranya maupun pihak Pak Permadi mau Leuis Sungkarisma dari penyidik  sudah mempersiapkan surat panggilan yang kedua yang akan dilayangkan hari ini . “Kepada yang bersangkutan akan dipanggil ulang kembali pada hari Jumat 17 Mei 2019 pukul 09.00 Wib,” ujarnya.

Ketika ditanya hari ini tidak datang kenapa, Dedi menegaskan hari ini tidak ada keterangan resmi baik dari yang bersangkutan dan pihak pengacaranya.” Penyidik mempersiapkan surat panggilan ke dua dilayangkan hari ini dan diminta keterangannya pada hari Jumat besok,” tegasnya.

Untuk itu, Dedi menjelaskan akan dipanggil kembali pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019, pukul 09.00 WIB,”  Sedianya, Permadi akan diperiksa sebagai saksi dalam laporan terhadap Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad), Mayor Jenderal (Purn) Kivlan Zen, terkait dugaan penyebaran berita bohong dan makar. Permadi beralasan harus menghadiri rapat MPR.” jelasnya.
Sementara itu, Dedi menandaskan Lieus dijadwalkan diperiksa sebagai saksi terkait dugaan penyebaran berita bohong dan makar. Lieus mengaku masih mencari pengacara sehingga tidak dapat memenuhi panggilan.,”  Sebelumnya, Lieus dilaporkan oleh Eman Soleman, yang merupakan seorang wiraswasta,” tandasnya.
Laporan dengan nomor LP/B/0441/V/2019/ BARESKRIM tersebut tertanggal 7 Mei 2019. Pasal yang disangkakan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 14 an/atau Pasal 15, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 107 jo Pasal 110 jo Pasal 87 dan/atau Pasal 163 jo Pasal 107. (Vecky Ngelo) 

Polri : Dua Kali Mangkir Ketua (GNPF-MUI) Bachtiar Nasir Bisa Dijemput Paksa

Bachtiar nasir tiba di Kantor Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Polda Metro Jaya, Jakarta.(Vecky Ngelo)

Jurnal123.com – Terkait dengan pemanggilan Ketua  (GNPF-MUI) Bachtiar Nasir tersandung kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal pengalihan aset Yayasan Keadilan Untuk negeri,Semua. Namun Bachtiar telah berstatus tersangka  sudah dua kali mangkrak dengan alasan ada di luar.  Sesuai dalam pasal 112 KUHAP ayat bisa melakukan penjemputan kepada yang bersangkutan dengar keteangannya.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas, Brigjend Pol Dedi Prasetyo di temui di Mabes Polri Jalan Tronojoyo No.3 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan,Selasa(14/5)2019 mengatakan Penyidik menerima  kembali informasi dari pengacaranya  bahwa yang bersangkutan tidak bisa hadir memenuhi panggilan penyidik hari ini  karena kebetulan yang bersangkutan ada kegiatan di luar negeri.” Dari penyidik menyampaikan kepada saya sesuai dengan kewenangan penyidik  yang Disinggungdiatur dalam pasal 112 KUHAP ayat 2 menyebutkan begitu bila tidak hadir lagi maka penyidik punya kewenangan untuk melakukan penjemputan kepada yang bersangkutan kemudian nanti dibawa ke Bareskrim baru didengar keterangannya dengan status sebagai tersangka,” ujarnya.

Ketika ditanya berartinya setiba di Indonesia bisa di jemput oleh penyidik,Dedi menegakan Ya, penyidik akan berkoordinasi juga dengan stecholder terkait apa bila kita sudah dapat informasi yang bersangkutan sudah hadir . “Kalau sudah datang ke indonesia maka sesuai kewenangan yang diatur dengan KUHAP maka penyidik akan melakukan penjemputan,” tegasnya.

Ketika disinggung apakah akan distatus DPO juga bila tidak koperatif, Cedi menjelaskan  Ya tahapan itu tentu yang akan dilakukan penyidik , dimana penyidik sudah sangat paham tentang management penyidikan masalah teknis tahapan-tahapan itu pasti dilakukan oleh penyidik.” Yang jelas penyidik sudah tahu karena pihak pengacaranya masih koperatif artinya masih memberikan kesempatan bagi penyidik dengan alasan ketidak hadiran hari ini. Penyidik juga menyampaikan kepada pengacara sesuai dengan kewenangan penyidik pasal 112 KUHAP maka penyidik akan menyemput paksa yang bersangkutan untuk meminta keterangan,” jelasnya.

Saat ditanya bagaimana polisi bisa meyakinkan supya Bachtiar Nasir tidak seperti ini, Dedi mengakui komunikasi sampai saat ini masih cukup baik dengan pihak pengacaranya dan penyidik masih menilai etikad baik dari bersangkutan karena yang bersangkutan sudah berkomunikasi dengan pengacara. “Berharaplah sebagai warga negara indonesia yang baik tentunya taat hukum.dan menghargai seluruh proses hukum yang sedang di jalani, akunya.(Vecky Ngelo)