Ketua MA Melantik Dua Hakim Agung Baru
JURNAL123, JAKARTA. Ketua Mahkamah Agung M Hatta Ali melantik dua orang hakim agung di ruang Kusuma Atmadja, Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, pada Rabu (15/8/2018). Mereka yang dilantik yakni Abdul Manaf sebagai Hakim More »
Wakapolri Syafruddin Dikabarkan Jadi Menpan
JURNAL123, JAKARTA. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Asman Abnur sudah mengajukan pengunduran diri ke Presiden Jokowi. Sebagai gantinya, dikabarkan Jokowi akan melantik Wakapolri Komjen Syafruddin di Istana. “Saya dapat More »
Larangan Bagi TNI/Polri Dan PNS
JURNAL123, JAKARTA. Profesi-profesi yang tidak boleh menjabat pada suatu perusahaan. Beberapa profesi seperti PNS, TNI, Polri, tidak dapat menjabat dalam suata perusahaan. Beberapa ketentuan mengatur keras untuk hal itu. Besarnya peluang bisnis More »
Tol Jakarta-Surabaya Berfungsi Saat Mudik Lebaran 2018
JURNAL123, JAKARTA. Pemerintah menjanjikan mudik Lebaran tahun 2018, masyarakat bisa menjajal jalur tol yang telah dibangun dari Jakarta hingga Surabaya. Jalur tol tersebut ada yang bisa dilintasi secara operasional atau berbayar, dan More »
Satgas Nusantara : Penyebar Berita Hoax Kelompok MCA Punya Hubungan Eks Saracen di Udara
JURNAL123, JAKARTA. Maraknya aksi penyebaran berita Hoax ,ujaran kebencian isu sara yang dapat menimbulkan konflik dan perpecahan terus didalami siapa actor intelektualnya. Pendalaman itu dilakukan tanpa pilih buluh baik di Medsos meningkat More »
Aturan Ganjil Genap Jakarta Di Uji Materil di MA
Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Abdullah (Foto Jurnal123.com)
JURNAL123, JAKARTA.
Mahkamah Agung (MA) menerima gugatan uji materil aturan penerapan sistem kendaraan berpelat nomor ganjil-genap di Jakarta.
Aturan tersebut termuat di dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pembatasan Lalulintas dengan Sistem Ganjil-Genap Selama Asian Games 2018.
“Kalau tadi ada yang tanya, ini diakukan uji materil di MA soal ganjil genap,” ujar Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat MA Abdullah di Kantor MA, Jakarta, Rabu (15/8/2018).
Uji materi pembatasan kendaraan dengan sistem ganjil-genap terrung di dalam perkara HUM Nomor 57P/HUM/2018. Gugutan tersebut didaftarkan pada 13 Agustus 2018.
Pemohon uji materil ganjil-genap atas nama Andrian Nizar. Adapun termohon uji materi tersebut yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.(JIM)
Ketua MA Melantik Dua Hakim Agung Baru
JURNAL123, JAKARTA.
Ketua Mahkamah Agung M Hatta Ali melantik dua orang hakim agung di ruang Kusuma Atmadja, Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, pada Rabu (15/8/2018).
Mereka yang dilantik yakni Abdul Manaf sebagai Hakim Agung pada Kamar Agama dan Pri Pambudi Teguh sebagai Hakim Agung pada Kamar Perdata.
Abdul Manaf dan Pri Pambudi Teguh terpilih sebagai hakim Agung setelah dinyatakan lolos uji kelayakan dan kepatutan melalui keputusan DPR Nomor 7/DPRRI/V/2017-2018 tanggal 26 Juli 2018.
Pelantikan dan pengambilan sumpah tersebut berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 132/P Tahun 2018 tanggal 7 Agustus 2018.
Kakak Kandung Ganjar Pranowo
Pambudi diketahui merupakan kakak Gubernur Jawa Tengah sekaligus kader PDIP Ganjar Pranowo.
Abdul Manaf sebelumnya merupakan Dirjen Badan Peradilan Agama MA. Sementara Pri Pambudi Teguh menjabat hakim tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebelum dilantik jadi hakim agung.
Pada 10 Juli 2018, Komisi III DPR melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon hakim agung periode II tahun 2017-2018, Abdul Manaf dan Pri Priambudi.
Dalam pelantikan ini hadir pula Ganjar, Ketua MK Anwar Usman, dan sejumlah pejabat negara lainnya.
Dalam proses wawancara Mei lalu, Pambudi sempat disinggung soal jabatannya sebagai hakim tinggi. Sebelum menjadi hakim tinggi di PT Jawa Tengah, Pambudi telah berkarier di MA kurang lebih 14 tahun sejak 2003-2017.
Ia juga pernah menjabat sebagai asisten koordinator Ketua MA hingga panitera muda perdata MA sebelum dipromosikan sebagai hakim tinggi.
Berdasarkan temuan Komisi Yudisial, promosi Pambudi menjadi hakim tinggi dilakukan tanpa melalui Tim Promosi dan Mutasi. Ia juga diketahui tak menyerahkan LHKPN selama lima tahun berturut-turut.(MEN)
Wakapolri Syafruddin Dikabarkan Jadi Menpan
JURNAL123, JAKARTA.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Asman Abnur sudah mengajukan pengunduran diri ke Presiden Jokowi. Sebagai gantinya, dikabarkan Jokowi akan melantik Wakapolri Komjen Syafruddin di Istana.
“Saya dapat konfirmasi dari protokol DPR, benar besok ada pelantikan jam 10.00 WIB,” kata Ketua DPR Bambang Soesatyo saat dikonfirmasi Selasa malam (14/8/2018).
Bamsoet akan menghadiri pelantikan tersebut. Namun dia belum menerima undangan resminya.
“Insyaallah saya hadir karena saya dan Pak Syafruddin bersahabat baik sejak lama,” ujar Bamsoet.
Sebelumnya Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin memberi sinyal soal kebenaran tersebut. Namun Ali masih perlu memastikan kabar itu.
“Hampir, hampir, hampir benar,” kata Ngabalin kepada wartawan.
Wakapolri Komjen Syafruddin saat ditanyakan enggan mengomentari hal tersebut.”Saya tidak tahu mas soal itu,” tukas Syafruddin ketika dicegat wartawan dan menanyakannya.(DEN/JIM)
Larangan Bagi TNI/Polri Dan PNS
JURNAL123, JAKARTA.
Profesi-profesi yang tidak boleh menjabat pada suatu perusahaan. Beberapa profesi seperti PNS, TNI, Polri, tidak dapat menjabat dalam suata perusahaan. Beberapa ketentuan mengatur keras untuk hal itu.
Besarnya peluang bisnis pada berbagai sektor membuat sebagian besar masyarakat Indonesia mulai menjalankan bisnis dari bisnis kecil-kecilan hingga bisnis yang dapat menghasilkan projek besar. Dan hal ini sudah merambah kepada masyarakat yang telah memiliki pekerjaan / profesi sebelumnya. Tak sedikit dari mereka bergegas mendirikan Perusahaan atau setidaknya menjabat dan/atau memegang saham dalam suatu Perusahaan.
Mungkin mereka berpikir apabila mengandalkan pendapatan dari pekerjaannya dirasa kurang. Oleh karena itu, berbisnis adalah jawaban terbaik untuk meningkatkan omzet/pendapatan pribadi.
Namun tidak semua profesi dapat menjabat disuatu Perusahaan. Misalkan PNS, Pasal 2 ayat (1) PP Nomor 6 Tahun 1974 menyatakan bahwa;
“Pegawai Negeri Sipil golongan IV/a keatas dilarang memiliki seluruh atau sebagian perusahaan swasta, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas suatu perusahaan swasta, melakukan kegiatan usaha dagang, baik secara resmi maupun sambilan.”
Dalam Pasal 2 ayat (3) PP Nomor 6 Tahun 1974 menyatakan bahwa “PNS golongan ruang III/d ke bawah , wajib mendapat izin tertulis dari Pejabat Yang Berwenang apabila memiliki dan atau menjabat di perusahaan swasta.”
Lebih lanjut dalam PP Nomor 30 tahun 1980 pada Pasal 3 menyebutkan bahwa “PNS dilarang memiliki saham/modal dalam Perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya maupun tidak berada dalam kekuasaannya dimana jumlah dan sifat pemilikan itu sedemikian rupa sehingga melalui pemilikan saham tersebut dapat langsung atau tidak langsung menentukan penyelenggaraan atau jalannya Perusahaan, serta melakukan kegiatan usaha dagang baik secara resmi, maupun sambilan, menjadi direksi, pimpinan atau komisaris Perusahaan swasta bagi yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a keatas atau yang memangku jabatan eselon I.
Namun PP Nomor 30 tahun 1980 saat ini telah digantikan dengan PP Nomor 53 Tahun 2010, dalam PP tersebut tertulis “PNS tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional serta dilarang bekerja pada Perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing. Jadi tidak disebutkan secara jelas tentang larangan yang menyatakan jika PNS ingin memiliki saham atau menjadi Direksi atau Komisaris Perusahaan swasta
Lain hal untuk TNI, disebutkan secara tegas pada UU Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia pada pasal 39 bahwa “ Prajurit dilarang terlibat dalam : Kegiatan menjadi anggota partai politik, kegiatan politik praktis, kegiatan bisnis, dan kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislative dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya”. Sedangkan pada pasal 47 disebutkan bahwa “prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan”.
Penjelasan pasal tersebut mengatakan bagi prajurit yang menjalani masa pensiun berhak memperoleh masa persiapan pensiun (MPP) selama 1 (satu) tahun. Pemberian MPP tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada prajurit yang bersangkutan mencari jenis pekerjaan lainnya sebagai persiapan setelah pensiun.
Cukup jelas menang TNI bertugas untuk menjadi dan melindungi Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan menjadi seorang Pebisnis.
Polri pun memiliki aturan tersendiri, PP Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 5 menyebutkan bahwa, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang bekerjasama dengan orang lain di dalam atau di luar lingkungan kerja dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan negara. dilarang pula bertindak selaku perantara bagi Pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia demi kepentingan pribadi serta dilarang memiliki saham/modal dalam Perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya.
Beberapa profesi diatas memang sudah memiliki kapasitas mengenai jobdesc mereka masing-masing, jadi pastikan terlebih dahulu jika anda adalah bagian dari profesi tersebut, atau mungkin anda yang ingin mendirikan Perusahaan dengan mengajak rekan atau keluarga anda yang berprofesi seperti yang telah disebutkan diatas. Alangkah baiknya, sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita paham dan tunduk kepada ketentuan yang berlaku.(INF)
KPK Tetapkan Tersangka Mantan Bupati Kepulauan Sula
Calon Gubernur Maluku Utara Ahmad Hidayat Mus
JURNAL123, JAKARTA.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan calon gubernur Maluku Utara Ahmad Hidayat Mus (AHM) dan Ketua DPRD Kepulauan Sula ZM sebagai tersangka.
Keduanya ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembebasan lahan Bandara Bobong, Kabupaten Sula tahun anggaran 2009.
“KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan, dengan menetapkan dua orang sebagai tersangka yaitu AHM Bupati Kepulauan Sula periode 2005-2010, dan kedua ZM ketua DPRD Kabupaten Sula periode 2009-2014,” ujar Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, di Gedung KPK, Jumat (16/3/2018).
Ahmad ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai Bupati Kepulauan Sula periode 2005-2010. Sementara, ZM selaku Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sula periode 2009-2014.
KPK menjelaskan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan Bandara Bobong ini merupakan supervisi dari Polda Maluku Utara.
Dia mengatakan, proses penyelidikan sudah dilakukan sejak beberapa bulan lalu dan tak berkaitan dengan gelaran Pilkada serentak 2018.
KPK menduga Ahmad dan ZM telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau korporasi terkait dengan pembebasan lahan Bandara Bobong Kabupaten Kepulauan Sula yang menggunakan APBD tahun anggaran 2009.
Atas perbuatannya, Ahmad dan ZM disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP .
Sebagai informasi, Ahmad merupakan calon gubernur Maluku Utara yang mengikuti kontestasi Pilkada serentak 2018. Dia berpasangan dengan Rivai Umar dan diusung oleh Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan.(LIP)
Penurunan Pajak UMKM Jadi 0,5% Berlaku Bulan ini
UMKM Alfamart Milik Koperasi PMT
JURNAL123, JAKARTA.
Dalam bulan ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan atas penjualan dibawah Rp4,8 miliar yang dikenakan tarif PP 46 sebesar 1% per bulan dari jumlah omzet, menjadi 0,5%.
Puspita W. Surono, Staf Ahli Menkeu Bidang Pengawasan Pajak, mengatakan ini merupakan komitmen pemerintah dalam mengembangkan UMKM, seperti yang sudah ditegaskan Presiden Jokowi.
“Dalam hal ini, pajak bukanlah menghambat UMKM, namun sebaliknya pajak mendukung UMKM antara lain dengan tarif ringan dan mudah,” ujar Puspita seperti dilansir Bisnis, Jumat (16/3/2018).
Presiden Jokowi dalam rapimnas Hipmi pada awal Maret 2018 lalu mengatakan, penurunan tarif pajak bagi UMKM itu sudah dibahas tiga kali dan aturannya segera keluar pada akhir Maret 2018 ini.
Puspita mengatakan, selain tarif yang ringan dan mudah, komitmen pemerintah dari sisi perpajakan dalam mengembangkan UMKM, juga diwujudkan dalam berbagai kemudahan, misalnya UMKM tidak perlu melakukan laporan bulanan.
“Dalam hal ini tanggal pelaporan PPh final dianggap sebagai tanggal lapor,” katanya.
Selain itu UMKM juga bisa mengakses laporan tahunan secara online. UMKM juga bisa dengan cepat mendapatkan EFIN yang hilang.
EFIN (Electronic Filing Identification Number) adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak yang melakukan Transaksi Elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak.
Sementara itu, Dewi Maisari Haryanti dari LPEM FEB UI mengatakan, selama ini belum banyak data terkait UMKM naik kelas, padahal pemerintah berkepentingan untuk meningkatkan formalisasi usaha UMKM khususnya UKM naik kelas.
“Saat ini, proporsi pelaku usaha mikro, cenderung stagnan di 98,77% dari total unit usaha yang ada. Ini berarti suatu indikasi bahwa masih rendahnya tingkat UMKM naik kelas. Mungkin mereka males kalau disuruh menformalkan usahanya meskipun usahanya itu sudah tumbuh berkembang, alasannya birokrasi lah dan sebagainya,” katanya.
Untuk itu diperlukan kolaborasi dan sinergitas dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menciptaka iklim yang lebih bersahabat bagi UMKM guna menformalkan usahanya dan untuk naik kelas.
Dalam hal ini web portal UKMindonesia.org dapat menjadi jendela pendaftaran multi guna dan sekaligus menjadi media perekaman data UMKM secara lengkap dan terkini.
Melalui suatu sistem IT yang terintegrasi, diharapkan akan terwujud sinergi dalam membangun iklim usaha yang lebih bersahabat dan memudahkan UMKM naik kelas.
Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kemenkop dan UKM juga terus mendorong sinergi antar berbagai pihak, termasuk melalui Focus Group Discussion (FGD).
Salah satunya, Focus Group Discussion (FGD) bertema Sinergi dan Aksi Nyata dalam Membangun UMKM Naik Kelas.
Deputi Restrukturisasi Usaha Abdul Kadir Damanik mengungkapkan diskusi ini merupakan kelanjutan dari kerjasama antara Kemenkop dan UKM dengan Lembaga Pengembangan Ekonomi dan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia.(BIS)
PT JLJ dan PT Jasa Marga Dilaporkan ke Bareskrim
Kuasa Hukum Mirah Sumirat, DR Eggy Sudjana SH Msi saat di Bareskrim, Senin (12/3)2018 menemani Presiden Serikat Karyawan Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta , Mirah Sumirat dan ViceVice Presiden Konfedarasi Serikat Pekerja Indonesia, Ir Iswan Abdullah . ( Vecky Ngelo)
JURNAL123, JAKARTA.
Direksi PT Jasa Marga dan Direksi PT Jalantol Lingkarluar Jakarta (JLJ) dilaporkan ke Bareskrim Polri atas tuduhan dugaan Pemberangusan Serikat Pekerja atau Union Busting.
Pelaporan dilakukan oleh Mirah Sumirat, Presiden Serikat Karyawan Jalantol Lingkarluar Jakarta (SK JLJ), Senin (12/3/2018).
“Kami dengan sangat terpaksa melaporkan jajaran direksi yang terlibat ada dugaan union busting serikat pekerja terhadap saya selaku pimpinan serikat pekerja di PT JLJ,” kata Mirah kepada wartawan saat menyampaikan laporannya ke Bareskrim Polri.
Mirah menduga, PT JLJ dan PT Jasa Marga melakukan pemberangusan serikat pekerja dengan cara memberikan sanksi berupa dua kali surat peringatan (SP) terhadap dirinya.
SP pertama diberikan kepada Mirah tak lama setelah ia memberikan keterangan pers menolak pemberlakuan sistem pembayaran elektronik di gerbang tol pada September 2017.
“Dengan alasan tidak taat terhadap perintah atasan. Ini alasan yang enggak jelas. Sejak 2008, saya menjabat sebagai Presiden SK JLJ, baru kali ini di 2017 saya diberikan sanksi,” kata Mirah.
Setelah mendapatkan SP pertama, Mirah tetap vokal menolak pemberlakuan sistem pembayaran elektronik di gerbang tol karena hal itu dapat membuat pekerja kehilangan pekerjaan. Mirah pun akhirnya mendapatkan SP kedua.
“Dengan memberikan SP kepada pimpinan serikat artinya memang tak langsung akan memberangus serikat itu sendiri,” ujar Mirah.
Kuasa hukum Mirah, Eggy Sudjana, mengatakan, PT JLJ dan PT Jasa Marga telah melanggar Undang-Undang Nomor 21/2000 tentang serikat pekerja.
“Di mana pimpinan serikat pekerja tidak boleh dimutasi, dikriminalisasi, dan sebagainya yang membuat degradasi dari peran serikat pekerja. Ancamannya 5 tahun penjara bagi perusahaan,” kata Eggy.
Selanjutnya , Eggi menegaskan Itu Undang-undang ada pasal 28, sangsinya pasal 43 di penjara 5 tahun.Ingat bagi perusahaan pasal ini jarang digunakan pasal-pasal jarang digunakan karena perusahaan selalu menang terus , kalau lawan buruh dan saatnya kita melawan agar perusahaan ini agar jangan menindas buruh. “Oleh karena itu jarang terjadi kasus-kasus ini . Kedua , ada pasal 421 , didalam pasal 421 itu disebutkan bahwa pejabat karena ini dalam BUMN konteks pegawai negeri pegawai, pejabatnya yang melakukan memerintahkan sesuatu atau membiarkan sesuatu dipidana 2 tahun 8 bulan,” tegasnya.
Untuk itu, Eggi menjelaskan nah di Undang-undang No.21 hukuman 5 tahun kalau digabung bisa 7 tahun 8 bulan. Jadi bisa segera ditangkap .Saya ingarkan pimpinan Perusahaan jangan belagu,jangan tidak menghormati saya sebagai advokat . “Advokat itu penegak hukum disamping Polisi, Jaksa dan Hakim satunya lagi advokat. Kenapa saya katakan demikian setelah dia diberikan surat peringatan kan pertama saya jawab . Pertanyaannya dengan saya sudah membuat surat jawaban janganlah dibuat SP 2 dan ke 3 nya pasti dipecat kan itu arahnya mau kesana,” jelasnya.
Berdasarkan surat bukti lapor dari kepolisian bernomor LP/343/III/2018/Bareskrim, ada 6 orang direksi PT Jasa Marga dan PT JLJ yang dilaporkan.
Keenam orang tersebut adalah Desi Ariyani, Ricky Dista Wardhana, Satria Ganefanto, Thomas Dwianto Hartono, Lukman Hakim, dan Arif Margono.
Tanggapan PT Jasa Marga dan PT JLJ
Ricky Dista Wardhana selaku Dirut PT JLJ membantah bahwa perusahaannya melakukan pemberangusan serikat pekerja dengan memberi sanksi kepada Mirah.
“Tidak pernah ada Union Busting di JLJ,” kata dia.
Namun, Ricky enggan memberikan penjelasan yang lebih detil. Menurut Ricky, jajarannya akan segera memberikan penjelasan lebih jauh kepada publik.
“Nanti tim kami dari JLJ yang beri penjelasan resmi,” kata dia.
Sementara itu, Assistant Vice President Corporate Communication Jasa Marga Dwimawan Heru mengaku akan mempelajari laporannya terlebih dahulu.”Saya cek dulu ya,” kata dia.(VEK)
Orang Terkaya Tertua di Dunia
Chang Yun Chung (Foto Youtube)
JURNAL123, WASHINGTON.
Majalah ekonomi terkemuka dunia Forbes, kembali merilis daftar orang terkaya dunia 2018. Dikutip Selasa 13 Maret 2018, Forbes menemukan 2.208 miliarder dari 72 negara, dengan kekayaan bersih sekitar US$9,1 triliun atau naik 18 persen dari tahun lalu.
Dari jumlah orang terkaya tersebut, warga Amerika Serikat masih paling banyak memimpin daftar orang terkaya, yaitu sebanyak 585 miliarder, diikuti warga China sebanyak 373 miliarder.
Kekayaan para miliarder di seluruh dunia itu, tercipta dari kesempatan mereka menguasai segala hal. Seperti mulai dari penguasaan akan mata uang digital, Cryptocurrency, industri telekomunikasi hingga bisnis gaun pengantin.
Sementara itu, dari 2.208 miliarder yang tercatat, terdapat 53 orang miliarder yang dinilai sangat berumur. Rata-rata umur mereka bisa dikatakan sangat senior, yaitu 90 tahun ke atas dengan kekayaan di atas US$1 miliar.
Adapun miliarder tertua yang dicatat Forbes, adalah Chang Yun Chung asal Singapura, berumur 99 tahun dengan kekayaan bersih mencapai US$1,9 miliar atau setara Rp26 triliun.
Chang Yun Chung adalah pengusaha di bidang operator pelabuhan dan perkapalan. Pada 1967, dia membuat Pacific Internasional Lines. Sekarang, perusahaan tersebut dijalankan oleh anaknya Teo Siong Sen dan telah miliki 155 kapal.
Saat ini, perusahaan tersebut telah memiliki kesepakatan dengan China Merchant Port untuk mengembangkan pasar baru di Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Afrika.
Adapun 10 miliarder tertua di dunia 2018, antara lain:
1. Chang Yun Chung (Singapura) berumur 99 tahun, kekayaan US$1,9 miliar
2. Marcel Adams (Kanada) berumur 97 tahun, kekayaan US$1,7 miliar
3. Aloysio de Andrade Faria (Brasil) berumur 97 tahun, kekayaan US$2,5 miliar.
4. George Joseph (Amerika Serikat) berumur 96 tahun, kekayaan US$1,4 miliar.
5. Stanley Perron (Australia) berumur 95 tahun, kekayaan US$2,3 miliar.
6. Len Ainsworth (Australia) berumur 94 tahun, kekayaan US$1,3 miliar.
7. Tang Hsiang-chien (HongKong) berumur 94 tahun, kekayaan US$1,5 miliar.
8. Charles Munger (Amerika Serikat) berumur 94 tahun, kekayaan US$1,7 miliar.
9. Saif Al Ghurair (Uni Emirat Arab) berumur 94 tahun, kekayaan US$1,9 miliar.
10. David Murdock (Amerika Serikat) berumur 94 tahun, kekayaan US$2,1 miliar. (VIN)
Jokowi Laporkan Gratifikasi ke KPK Hingga Rp 58 Miliar
JURNAL123, JAKARTA.
Presiden Joko Widodo rajin melaporkan gratifikasi ke KPK. Sepanjang 2017, gratifikasi yang dilaporkan Jokowi mencapai Rp 58 miliar.
Hal itu disampaikan Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono. Dia mengatakan KPK mengapresiasi upaya Jokowi yang melaporkan benda pemberian orang lain.
“Kami sangat apresiasi karena Presiden memberi keteladanan yang luar biasa dan di akhir tahun kemarin kita memberi penghargaan sebagai pelapor gratifikasi dengan nilai terbesar. Bapak Presiden pada tahun lalu melaporkan Rp 58 miliar,” ujar Giri di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (12/3/2018).
Sejumlah barang yang dilaporkan Jokowi di antaranya piringan hitam atau vinil Metallica dan dua kuda Sandalwood, yang diberikan warga Sumba, NTT.
Khusus vinil Metallica yang didapat dari PM Denmark Lars Lokke Rasmussen, Jokowi telah membelinya kembali. Jokowi mengganti vinil itu seharga Rp 11 juta.
“Pemberian berupa barang deluxe box set Metallica judul ‘Master of Puppets’ telah dilaporkan kepada KPK pada tanggal 7 Desember 2017 dan telah ditetapkan menjadi milik negara melalui SK Nomor 219 Tahun 2018. Uang pengganti barang berupa deluxe box set Metallica judul ‘Master of Puppets’ senilai Rp 11.079.019 telah diterima KPK,” ujar Giri, Selasa (20/2/2018).(DEN)
Artis Syahrini Akan Dipanggil di Persidangan Terkait Kasus First Travel
JURNAL123, JAKARTA.
Sidang perkara penipuan bermodus biro perjalanan umrah, First Travel, kembali digelar majelis hakim Pengadilan Negeri Kota Depok, Jawa Barat.
Dalam persidangan kelima ini, majelis hakim mendengarkan keterangan dari empat saksi yang dihadirkan tim jaksa penuntut umum. Para saksi itu merupakan korban penipuan yang dilakukan bos First Travel.
Di persidangan kali ini, tim JPU dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Depok, Sufari.
Menurut Sufari, ada sebuah fakta yang terungkap dalam persidangan kali ini, yakni tentang apa yang membuat para korban tertarik untuk memilih First Travel sebagai biro perjalanan umrah mereka ke tanah suci.
Sufari mengatakan, kepada majelis hakim para saksi menyatakan dengan jelas, bahwa mereka tertarik pada First Travel, karena ada artis-artis top Indonesia yang mempromosikan biro umrah itu, mulai dari Syahrini, Vicky Shu hingga almarhumah Julia Perez.
Para artis ini bahkan mempromosikan First Travel di akun-akun media sosial mereka.
“Jadi kan memang yang dipromosikan oleh First Travel itu kan melalui artis, di antaranya almarhum Jupe, Syahrini dan Vicky Shu, sehingga mereka (korban) itu tertarik. Tapi bukan hanya itu tok, ada hal lain seperti paket murah, fasilitas menggiurkan, ditambah dengan adanya publik figur yang nota benenya adalah artis,” kata Sufari kepada wartawan di luar ruang sidang, Senin, 12 Maret 2018.
Terkait hal ini, Sufari pun mengaku telah melayangkan surat pemanggilan kepada para artis tersebut kecuali Jupe yang telah meninggal dunia.
“Untuk yang saya sebutkan tadi kapasitas mereka akan kami panggil, statusnya sebagai saksi. Minggu depan kami panggil karena dua Minggu sebelumnya sudah kami layangkan surat panggilan, yakni pemanggilan pertama. Kalau tidak hadir ya sesuai prosedur KUHP. Tidak hanya mereka (artis) semua yang ada di berkas akan kami panggil,” kata Sugari.
Untuk diketahui, keempat saksi yang diperiksa dalam persidangan hari ini yakni, Suprapti, Marsonah, Dini Lalita dan Iriyanti. Usai persidangan, para saksi pun masih berharap ketiga terdakwa yakni Andika Surachman, Annisa Hasibuan dan Kiki Hasibuan bisa mengembalikan uang yang telah mereka ambil dengan modus perjalanan umrah.
Rencananya, sidang akan kembali digelar Rabu 14 Maret 2018 dengan agenda masih pemeriksaan para saksi yang total keseluruhannya mencapai 96 orang.(VIN)
